MENGUKUR DAYA BELI MASYARAKAT SEBAGAI INDIKATOR IPM MELALUI 9 SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SUBANG

I. PENDAHULUAN

MENGUKUR DAYA BELI MASYARAKAT SEBAGAI INDIKATOR IPM MELALUI 9 SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SUBANG

Parameter terpenting di dalam mengukur pembangunan daerah

Deden Abdul Wahab*)

adalah

meningkatnya

pendapatan

masyarakat.

Pembangunan daerah/wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut yaitu Abstrak

pendapatan rata-rata (income per capita) masyarakat. Alat ukur

Visi Pemerintah Daerah 2003-2008 yaitu Akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi Jawa Barat 2010, adalah arah kebijakan taktis dan strategis Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, dalam rangka percepatan dan upaya-upaya strategis pencapaian visi Jawa Barat 2010, oleh karena itu seyogyanya hal tersebut harus menjadi suatu kewajiban semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk terus menerus melakukan sinergitas seluruh program, potensi/resources dan kegiatan lainnya. Parameter terpenting di dalam mengukur pembangunan daerah adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Pembangunan daerah/wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut yaitu pendapatan rata-rata (income per capita) masyarakat. Alat ukur yang tepat untuk melihat pendapatan masyarakat ini adalah nilai tambah dari kegiatan produksi bukan dari besarnya nilai produksi.

yang tepat untuk melihat pendapatan masyarakat ini adalah nilai tambah dari kegiatan produksi bukan dari besarnya nilai produksi. Nilai tambah inilah yang mengukur tingkat kemakmuran setempat dengan

asumsi

setempat.

Nilai

seluruh tambah

pendapatan juga

dinikmati

merefleksikan

masyarakat produktivitas

perekonomian daerah yang terjadi, setidaknya dalam jangka pendek. Mengapa standar hidup disuatu wilayah/daerah lebih tinggi dari wilayah/daerah lain. Faktor utama paling penting untuk menentukan standar hidup suatu wilayah/daerah dalam jangka panjang adalah produktivitas sumber dayanya. Suatu wilayah

Kata Kunci: Daya Beli, IPM

makmur dengan memanfaatkan sumber dayanya secara lebih berdaya guna. Bahkan

kenaikan yang relatif kecil dalam

pertumbuhan produktivitas dapat berpengaruh cukup kuat dalam

*) Dosen Tetap Prodi Manajemen STIESA

standar hidup. Jadi, pertumbuhan produktivitas adalah kunci kenaikan standar hidup.

Mengukur Daya Beli Masyarakat (Deden)

1

2

MengukurVolume Daya Beli4 Masyarakat (Deden) Dimensia, Nomor 2, Mei 2007

Bahwa Visi Pemerintah Daerah 2003-2008 yaitu Akselerasi peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

guna

mendukung

rangka pemenuhan hak-hak dasar penduduk sebagai bagian dari hak

asasi

manusia,

tetapi

sekaligus

juga

dalam

rangka

pencapaian visi Jawa Barat 2010, adalah arah kebijakan taktis dan

membangun fondasi perekonomian yang pada akhirnya akan

strategis Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, dalam rangka

berdampak terhadap kelangsungan hidup berdemokrasi.

percepatan dan upaya-upaya strategis pencapaian visi Jawa Barat

Daya beli masyarakat adalah salah satu alat ukur yang

2010, oleh karena itu seyogyanya hal tersebut harus menjadi suatu

dapat mengestimasi pendapatan masyarakat secara riil. Namun

kewajiban semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)dan

de-mikian hingga saat ini, analisa data maupun kajian-kajian

pihak-pihak terkait lainnya, untuk terus menerus melakukan

menge-nai daya beli belum memadai. Data dan kajian tentang

sinergitas seluruh program, potensi/resources dan kegiatan

daya beli berguna untuk memperoleh gambaran antara lain

lainnya.

sebagai berikut: Mengukur Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat

1.

Gambaran

Daya Beli Masyarakat (Deden)

mengenai

Kemampuan

Ekonomi

masyarakat

dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

(tingkat konsumsi rata-rata per kapita dan pendapatan rata-

dibentuk oleh indikator komposit Pendidikan, Kesehatan dan Daya

rata per kapita);

Beli (Purchasing Power Parity).

IPM atau Human Development

2.

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi secara makro (Produk

Index (HDI) bukan merupakan satu-satunya alat ukur yang bisa

Domestik Regional Bruto, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan

menggambarkan secara paripurna kualitas sumber daya manusia.

Perubahan Struktur Ekonomi);

Namun, dengan tiga indikator yang dijadikan parameternya

Gambaran

pertumbuhan

melalui konsep IPM, diharapkan bisa dijadikan salah satu

masyarakat

(kontribusi

instrumen untuk mengungkap bagaimana sebuah daerah dengan

sektoral, dan produktivitas sektoral);

kebijakan-kebijakan

yang

ditempuhnya

mampu

menjamin

3.

4.

Sektor-sektor

sektor

perekonomian

perekonomian,

kebijakan

Salah satu data dasar untuk membuat arah dan kebijakan

setidaknya tiga pilihan paling dasar bagi penduduknya. Yaitu,

Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui prioritas program dan

pilihan

kegiatan di setiap sektor untuk masing-masing SKPD

untuk

berumur

panjang,

pilihan

untuk

memiliki

pengetahuan, dan pilihan untuk bisa hidup layak. Itu sebabnya, tuntutan untuk meningkatkan IPM tidak saja dimaksudkan dalam


3

4

MengukurVolume Daya Beli4 Masyarakat (Deden) Dimensia, Nomor 2, Mei 2007

II. TINJAUAN PUSTAKA

Indikator PDRB menjadi salah kajian yang menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah. PDRB merupakan salah satu data

Orientasi pembangunan secara umum menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkaan sumber daya manusia. Strategi pembangunan ini menempatkan manusia tidak hanya sebagai modal dasar

kekuatan, tetapi sekaligus

menjadi faktor dominan dan sasaran utama pembangunan. Model pembangunan

yang

dilaksanakan

merupakan

model

pembangunan tentang, untuk, dan oleh masyarakat. Model pembangunan ini mengaplikasikan aspek-aspek yang paling mendasar yang terkait pada faktor manusia, yakni aspek kehidupan, kecerdasan dan perekonomian. Secara lebih terperinci dapat diartikan bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia dengan tiga ciri yaitu pertama sehat dan berumur panjang, kedua cerdas, kreatif dan terampil dan bertaqwa pada Tuhan Yang Mahaesa dan ketiga Mandiri dan memiliki akses untuk hidup yang layak Satrategi

pembangunan

statistik yang digunakan untuk sistem evaluasi dan perencanaan ekonomi

makro

suatu

wilayah,

menggambarkan

kesejahteraan masyarakat dan untuk memperlihatkan pergeseran aktivitas perekonomian masyarakat. PDRB juga mencerminkan kemampuan dan produktivitas SDM di daerah karena PDRB adalah kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa bagi perekonomian daerah. Semakin besar PDRB berarti semakin banyak barang-barang dan jasa-jasa di produksi di daerah tersebut. Sebaliknya semakin kecil PDRB berarti produktivitas SDM di daerah rendah dan kemampuan memproduksi barang dan jasa juga kecil. Disamping itu PDRB juga merupakan cerminan berbagai aktivitas sektoral kegiatan ekonomi masyarakat. Di Indonesia dan seluruh wilayah di Indonesia, besarnya PDRB ditentukan oleh sumbangan 9 sektor ekonomi yang terdiri atas: A. Sektor Primer, terdiri atas :

regional

Makro

Jawa

Barat

2001

1.

Sektor Pertanian

menentukan Vocal Concern yaitu kesejahteraan Masyarakat Jawa

2.

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Barat 2010. Hal tersebut akan dicapai melalui driving forces yang terdiri atas : Core Bussiness (kegiatan utama) dan prasyarat pembangunan. agribisnis,

B.

Core business terdiri atas pengembangan

bisnis

kelautan,

bisnis

kepariwisataan,

industri

manufaktur, industri jasa-jasa dan sumber daya manusia (SDM).


5

derajat

6

Sektor Sekunder, terdiri atas : 1.

Sektor Industri

2.

Sektor Listrik, Gas dan Air.

3.

Sektor Bangunan

Mengukur Daya Beli 4 Masyarakat Dimensia, Volume Nomor 2,(Deden) Mei 2007

C. Sektor Tersier, terdiri atas :

memikirkan cara-cara mempercepat pertumbuhan ekonominya.

1.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Aspek ketiga dari masalah pertumbuhan adalah mengenai

2.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

kestabilan pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari satu tahun ke

3.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

tahun lainnya. Pertumbuhan ekonomi tidaklah berkembang secara

4.

Sektor Jasa-jasa

linier, adakalanya perekonomian berkembang dengan pesat, adakalanya pergerakannya lambat dan kadang-kadang berlaku

Dalam analisis makroekonomi perkataan “pertumbuhan ekonomi” mempunyai dua sisi pengertian yang berbeda. Di satu pihak

istilah

ini

untuk

menggambarkan

bahwa

kemunduran. Dalam jangka panjang akan nyata gerakan naikturun kegiatan ekonomi (konjungtur/business cyrcle).

suatu

Menurut laporan dari UNDP (Dollar and Kraay ; 2000)

perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan

dijelaskan bahwa pendekatan populer yang digunakan untuk

mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Di lain segi istilah

pertumbuhan ekonomi adalah pendekatan Human Development

tersebut bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah

Indeks, dimana indeks dari pendekatan ini didasarkan pada

ekonomi yang dihadapi dalam jangka panjang (Sadono Sukirno,

harapan hidup, pendidikan, dan GDP percapita.

2000). Aspek pertama dari masalah pertumbuhan bersumber dari

Indur M.G Oklany dalam Jurnal Economic Growth and the

perbedaan di antara tingkat pertumbuhan potensia yang dapat

State of Humanity (2:2000) menjelaskan bahwa perluasan dari

dicapai, dan tingkat pertumbuhan yang sebenarnya tercapai.

pertumbuhan ekonomi modern telah meningkatkan banyak

Akibatnya

kehidupan manusia dengan indikator sebagai berikut :

pertambahan

kemakmuran

adalah

lambat,

pengangguran semakin besar dan masalah politk dan sosial

1.

Tersedianya suplai makanan per capita

semakin serius. Aspek kedua dari masalah pertumbuhan ekonomi

2.

Angka harapan hidup

adalah meningkatkan potensi pertumbuhan itu sendiri. Misalnya

3.

Angka kematian bayi

Jawa Barat membutuhkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7%

4.

Pembangunan ekonomi

untuk meningkatkan daya beli masyarakatnya, tetapi berdasarkan

5.

Pendidikan

perkembangan sumber-sumber ekonomi, Jawa Barat hanya

6.

Hak politik dan kebebasan ekonomi

mampu tumbuh sebesar 4,6%, dalam keadaan ini Jawa Barat perlu

7.

Indeks pembangunan manusia

7

8



Dampak yang spesifik dari perluasan pertumbuhan

Menurut UNDP, (UN; p. 10; 2001) penjelasan rinci

ekonomi ini akan memberikan manfaat terhadap perubahan

mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam IPM adalah

teknologi dan perdagangan dunia dalam hal ini akan berkaitan

sebagai berikut : Umur yang panjang diukur melalui angka

dengan penguatan pertumbuhan ekonomi dunia dan memberikan

harapan hidup, pengetahuan diwakili oleh suatu pengukuran

banyak sumber daya kepada negara untuk melakukan penelitian

pencapaian prestasi yang didasarkan pada tingkat melek huruf

dan peningkatan teknologi (Goklany, 2000)

dan rata-rata usia sekolah. Sedangkan akses ke sumber daya diukur melalui kemampuan daya beli masyarakat yang disesuaikan

2.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

dengan GDP percapita. Hingga saat ini, IPM telah mengalami

Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia

(IPM)

telah

diperkenalkan

oleh

United

Nations

berbagai modifikasi dan perubahan metodologis (UN; p. 10; 2001).

Development Programe (UNDP) pada tahun 1990 sebagai bagian dari

rangkaian

tahunan

yang

berkenaan

dengan

Secara implisit, IPM menggambarkan pengembangan

Human

dalam kaitannya dengan tiga komponen yaitu : GDP percapita,

Development Reports (UNDP, 1994, dalam Mazumdar p.3;

tingkat harapan hidup, dan ukuran tingkat melek huruf (Ali R.;

2002).

p.46; 2000). GDP Riil dari setiap orang digunakan dalam IPM yang IPM menggunakan tiga indikator untik menilai kemajuaan

dalam pengembangan manusia, yaitu : umur yang panjang (diukur

disesuaikan dengan daya beli masyarakat dengan membuat GDP perbandingan yang lebih akurat dengan daerah-daerah lainnya.

melalui tingkat harapan hidup dari kelahiran), pencapaian bidang

Secara ekonomis, suatu wilayah dapat dikembangkan jika

pendidikan (diukur melalui tingkat melek huruf dari masyarakat

memiliki GDP perkapita yang tinggi dan distribusi pendapatan

dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas), dan standar

Daya BeliStreeten Masyarakat (Deden) yang baik Mengukur (Alfaro; p.8; 2002). P. et. Al (p.1; 2004)

hidup (yang diukur melalui GDP atau daya beli masyarakat).

dalam jurnalnya menjelaskan bahwa IPM adalah suatu index

Masing-masing dari indikator ini akan ditransformasikan ke dalam

gabungan dari tiga indikator ekonomi yang spesifik yang

suatu nilai standar dengan sistem yang sedikit lebih rumit yang

merefleksikan tiga dimensi utama dalam pengembangan manusia,

dikombinasikan dengan bobot statistik untuk menghasilkan satu

yaitu umur yang panjang, pengetahuan dan standar hidup.

nilai IPM gabungan (Richard; p.68 ; 2003)


9

10


Banyak penelitian telah dilakukan untuk membangun suatu indeks yang mencerminkan tingkat pengembangan manusia

telah memberikan banyak saran berkaitan dengan perkembangan HDI itu sendiri (Kelley ; 1991).

(Alfaro; p.4; 2002). Beberapa diantara penelitian tersebut tidak memasukan ukuran pendapatan perkapita. Sebagai contoh, yang

2.2 Penghitungan Indeks Daya Beli (PPP)

berkaitan dengan Indeks dari Tingkat Hidup [Drewnowski and

IPM adalah adalah suatu alat yang dapat dipergunakan

Scott (1966) dalam Alfaro, 2002] memasukan dimensi nutrisi,

untuk

mengukur

tingkat

keberhasilan

pembangunan

yang

perumahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Atau

menggunakan paradigma "Human Centered Development" (lihat

berkaitan dengan Indeks Kualitas Hidup Fisik [Morris (1970)

Human Centered Development). Ada tiga parameter/komponen

dalam Alfaro, 2002] yang mengkombinasikan tingkat kematian,

yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan

tingkat melek huruf, dan umur yang panjang.

manusia, antara lain adalah usia hidup (longevity), pengetahuan

Sedangkan indikator yang dikemukakan oleh The World

(knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Komponen

Bank’s dikenal dengan Development Diamond [World Bank

standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi

(2000), ch. 15] yang mengkombinasikan empat faktor atau

riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan

dimensi yaitu dimensi harapan hidup, pendaftaran sekolah dasar,

indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real

akses kepada air yang aman, dan GDP perkapita. Setiap dimensi

GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak

ini saling berhubungan satu sama lain, dan terkordinasi dengan

tersedia

baik.

perbandingan antar negara. Dijelaskan pula bahwa HDI merupakan suatu ukuran yang

indikator

lain

yang

lebih

baik

untuk

keperluan

Perhitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah

sangat bermanfaat untuk menilai posisi relatif dari suatu daerah

disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut:

dibandingkan dengan daerah lainnya (Shyam Thapa; 2000). Sejak

1.

Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita

konsep HDI ini diformulasikan, HDI telah banyak mendapat

2.

Mendeflasikan nilai (1) dengan IHK ibukota propinsi yang

perhatian dari seluruh dunia dengan beberapa peninjauan kembali yang lebih kritis. Hasil riset dari beberapa ahli ekonomi

sesuai. 3.

Menghitung penghitungan


11

12

daya sama

beli

per

seperti

unit

(PPP/unit).

metode

yang

Metode digunakan


International Comparison Project (ICP) dengan menstandarkan

di mana:

nilai PDB suatu negara.

C(1) = Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan

Data dasar yang digunakan adalah data harga dan jumlah dari

PPP/unit.

seluruh komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang

Z

diperoleh dari susenas.

digunakan sebagai batas

=

Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang

4.

Membagi nilai (2) dengan PPP/unit

5.

Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya

adalah dengan menentukan nilai maksimum dan minimum dari

untuk memperkirakan nilai marginal utility dari (4)

tiga variabel yang menjadi dasar dari indeks pengembangan

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:

manusia yang diperoleh dari data aktual yang disusun setiap

∑E PPP/unit=

Metode yang digunakan oleh UNDP untuk estimasi IPM

tahunnya, dengan model matematis sebagai berikut :

(i, j)

j

∑ (ρ(9, j).q(i, j)

I ijj =

j

dimana:

MaxX i − MinX i

Dimana, Xij adalah nilai yang dicapai oleh negara j pada variabel i

E(i, j)

: pengeluaran untuk komoditi j di propinsi ke –i

P(9, j)

: harga komoditi j di DKI Jakarta

q(i,

: jumlah komoditi j (unit) yang di konsumsi di

j)

MaxX i − X ij

MaxXi adalah nilai maksimum yang dicapai pada rangkaian data ke-i

propinsi ke-i

Min Xi adalah nilai minimum yang dicapai pada rangkaian data ke-i

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian ratarata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut: C(1)* = C(1)

= Z +2(Z)

(1/3)

= Z +2(Z)

(1/2)

(1/2)

(1/3)

(1/3)

I j = (1 / 3)i∑=1 I ij   

Jika 2Z < C(1) ≤ 3Z

+ 4(C(1) – 3Z)

(1/4)

Daya Beli Masyarakat (Deden) 3

Jika Z < C(1) ≤ 2Z

+ 3(C(1) – 2Z) + 3(Z)

(Ij) untuk negara masing-masing negara j dapat diformulasikan sebagai berikut : Mengukur

Jika C(1) ≤ Z

= Z +2(C(1) – Z)

Sedangkan nilai rata-rata untuk masing-masing indikator

Jika 3Z< 3C(1) ≤ 4Z


13

14

Mengukur Daya Beli 4Masyarakat Dimensia, Volume Nomor 2,(Deden) Mei 2007

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menilai IPM adalah

dengan

menggunakan

(Streeten P. et. Al

Data

Envelopment

Analysis Tabel 1:

; 2 ; 2004), dengan membuat urutan

Partisipasi Angkatan Kerja

(rangking) sederhana dari negara/wilayah berdasarkan hasil

Penduduk Usia 10 Tahun Keatas (Usia Kerja)

pengamatan empiris terhadap beberapa daerah terbaik yang telah melakukan benchmarked terhadap pemgembangan manusianya.

Kabupaten/ Kota

No

Angkatan Kerja

1.

Mengembangkan model DEA untuk menilai kinerja relatif dari

6

Kab. Subang

Mencari *) Kerja

Bekerja

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

Bukan Jumlah Angkatan Angkatan Kerja Kerja

32,146

607,774

639,920

508,349

Jumlah Kolom (5)+(6) 1,148,269

suatu daerah dalam hal pengembangan manusianya. 2.

Kemudian kita perluas lagi dengan menghitung Model DEA

Tabel 2: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin

sebagai acuan untuk memperoleh perkiraan menyeluruh dari indeks pengembangan yang baru dengan menggunakan bobot umum dati indikator sosial ekonomi 3.

Akhirnya, kita akan memperkenalkan paradigma transformasi dalam penilaian pengembangan manusia.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

No

Kabupaten/ Kota

Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki+Perempuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

76.27

35.33

55.73

Jadi, penilaian IPM dengan pendekatan model DEA digunakan

6

Kab. Subang

untuk mengestimasi efisiensi relatif dari suatu relatif dengan mengkonversikan pendapatan bentuk pengetahuan dan peluang

Tabel 3: Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin

hidup.

No

6


15

*)

Kabupaten/ Kota

Kab. Subang

16

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki+Perempuan

4.81

5.47

5.02


Tabel 6: Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Sub Golongan Makanan Dan Non Makanan

Tabel 4: Jumlah Jam Kerja Angkatan Kerja No

6

Jumlah Jam Kerja (Jam)

Kabupaten/ Kota Kab. Subang

No

Jumlah

< 35 Jam

35 Jam Keatas

%

%

%

37.37

62.63

100.00

13 Kabupaten Subang

Tabel 5: Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kab. Subang Lapangan Usaha JumNo

(1) 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lah

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

(13) 100.0 57.82 0.18 5.23 0.19 3.89 19.16 6.92 0.51 6.10 0.00 0

(12)

Keterangan : 1= sektor pertanian 2= sektor pertambangan dan penggalian 3= sektor industri 4= sektor listrik dan air minum 5= sektor bangunan dan konstruksi 6= sektor perdagangan 7= sektor transportasi dan komunikasi 8= sektor keuangan 9= sektor jasa-jasa 10= sektor lainnya


Subang

Jumlah 2004 158,584

2005 195,154

Tabel 7: PDRB Kabupaten Subang Atas Harga Berlaku Menurut 9 Sektor Perekonomian Periode 2000 – 2004 Lapangan Usaha

Pertumb.

2000

2001

2002

2003

2004

Pertanian Pertambangan

1,603,693

2,074,833

2,391,202

2,648,644

2,942,113

83.46

1,007,006

921,254

1,174,658

1,336,628

2,529,605

151.20

Industri Listrik gas dan Air

852,040

880,844

1,005,043

994,287

974,429

14.36

43,131

50,993

57,289

64,292

68,712

59.31

Bangunan Perdagangan Pengangkutan Lembaga Keuangan

114,629

134,032

162,176

222,004

224,514

95.86

905,605

1,089,776

1,226,184

1,329,688

1,423,530

57.19

181,635

215,508

230,601

275,332

330,981

82.22

Jasa-Jasa PDRB

17

2003 123,209

18

1,262,723

148,721

167,219

206,055

233,134

-81.54

325,866

395,549

458,967

524,047

575,310

76.55

6,296,328

5,911,510

6,873,339

7,600,977

9,302,328


47.74

Tabel 8: PDRB Kabupaten Subang Atas Harga Konstan 2000 Menurut 9 Sektor Perekonomian Periode 2000 – 2004 Lapangan Usaha

2000

2001

2002

2003

2004

Pertumb.

Pertanian Pertambangan

1,603,693

1,667,879

1,760,257

1,849,701

1,973,092

23.03

1,007,006

893,822

1,353,571

1,443,571

2,000,941

98.70

Industri Listrik gas dan Air

852,040

861,547

869,910

861,297

822,111

(3.51)

43,131

46,879

49,712

53,391

58,406

35.42

Bangunan Perdagangan Pengangkutan Lembaga Keuangan

114,629

121,847

129,437

133,603

142,532

905,605

957,745

1,008,489

1,066,246

1,138,752

25.74

181,635

197,176

215,031

237,986

262,490

44.52

1,262,723

136,676

142,343

161,552

179,990

(85.75)

325,866

362,357

388,012

422,961

458,591

40.73

6,296,328

5,245,928

5,916,762

6,230,308

7,036,905

Hasil survey rumah tangga terhadap 162 responden yang ada di Kabupaten Subang diperoleh total keseluruhan pendapatan masyarakat mencapai Rp 50.114.061.42 sehingga secara rata-rata

Jasa-Jasa PDRB

pendapatan per sektor sebesar Rp 16.704.687.14 Adapun kontribusi rata-rata pendapatan bulanan di Kabupaten Subang berdasarkan 3 sektor perekonomian adalah sebagai berikut:

24.34

1.

Pendapatan

Sektor

Pertanian

rata-rata

per

bulan

Kabupaten Subang sebesar Rp 694,613.63,2.

Pendapatan Sektor Industri Pengolahan rata-rata per bulan sebesar Rp704,803.75,-

3.

Pendapatan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran rata-

11.76

rata per bulan sebesar Rp 668,986.82,1. Pendapatan Rumah Tangga

Gambar 4.6 1 Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Subang

Tabel 9: Bandingan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Subang bila melihat dari 3 sektor

720,000.00

640,000.00

19

a -aJ s

asa J

au Kae

bg

ng

ag nk t

ua

na gn

n

n

u Le

m

a

ns

rd

/K

o Pe

gn una

an gg

ti r

ir

tr

nA

s na

si ti kr

G, a

sd a

In du

n

9 Sektor Perekonomian

16.704.687.14


a

i

50.114.061.42

B

Jumlah Rata-rata Pendapatan

6,020,881.40

L

Perdagangan

Pe

6

ng

n

Sektor Tersier

P

III

13,391,271.22

Industri

i na

3

k

620,000.00

Sektor Skunder

ret a

II

Pertanian

660,000.00

ab

1

36,119,908.80

680,000.00

aa

Sektor Primer

700,000.00

Pe

Pendapatan (Rp/bulan)

rt a m

I

Responden

740,000.00

Rupiah

No

di

20


Tabel 11:

2. Rata-rata Pengeluaran

Dayabeli Masyarakat di Kabupaten Subang

Tabel 10: Rata-rata Pengeluran Per Orang di Kabupaten Subang No

Responden

No

Pengeluaran (Rp/bulan)

1

Pertanian

119,731.50

3

Industri

123,525.67

6

Perdagangan

127,123.17

Sektor

1

Pertanian

426,051

2

Industri

505,461

3

Perdagangan

580,755

Berdasarkan

Jumlah Rata-rata

Daya Beli

tabel

4.48

sektor

pengangkutan

dan

komunikasi merupakan sektor dengan Dayabeli tertinggi di Kabupaten Subang sedangkan Dayabeli terendah ada pada sektor pertanian.

130,000.00 128,246 127,602 126,536 127,123 128,000.00 126,052 125,361 124,897 126,000.00 123,526 124,000.00 122,000.00 119,732 120,000.00 118,000.00 116,000.00 114,000.00

543,866

505,461 534,169

604,248 590,771 568,457 580,755 558,336 545,790

426,051

P

Li s

700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

re ret t a a i an m n L b si rti Ind a k n u g g s a tr a ds n B aA i n ag P ir red un n P a a n neg ngg ag aa n kn K ut a e n u J a a s-J n g R aasa a n a taa t -a r

Rupiah

g a In tr n d ki us , tr B Gs i a da n n gn Ai /uK r no an Pe tr rd a u g k P gaa s e n i Le n m g gk b au a nt gK a eau n an g a J n asa -J a s a

na

rt ba e

Pe rt P

Gambar 4.26 3 Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Subang

mn

ia

n

Rupiah

Gambar 4.16 2 Rata-rata Pengeluaran Per Orang di Kabupaten Subang

P


Total keseluruhan pengeluaran per orang perbulan dari masyarakat

Kabupaten

Subang

mencapai


Rp1.129.073,33-

sehingga secara rata-rata pengeluaran per orang di Kota subang sebesar Rp125.452,59,-.


21

22


Tabel 12:

55,80 persen di Kabupaten Subang

Hubungan Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat pada Sektor Pertanian di Wilayah Studi. No

Kota/ Kabupaten

6.

Kab Subang

Model Regresi DBM = 92.314,80 + 87,586P

produktivitas

ditentukan oleh variabel

sektor industri, sisanya sebesar 24,20 persen

ditentukan oleh variabel lain.

Koefisein Determinasi (%) 39,60

Tabel 14: Hubungan Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat pada Sektor Perdagangan Koefisien Kota/ No Model Regresi Determinasi Kabupaten (%) 6. Kab Subang DBM = 56,30 88.281,30+106,961P

Keterangan : DBM = Daya Beli Masyarakat P = Produktivitas 2

Kabupaten Subang nilai R sebesar 39,60 persen, artinya 2

bahwa variabel

Kabupaten Subang nilai R sebesar 56,30 persen, artinya

daya beli masyarakat pada sektor pertanian

sebesar 39,60 persen di Kabupaten Subang variabel produktivitas

ditentukan oleh

sektor pertanian, sisanya sebesar 60,40

bahwa variabel daya beli masyarakat pada sektor Perdagangan sebesar 56,30 persen di Kabupaten Subang

ditentukan oleh

variabel produktivitas sektor Perdagangan, sisanya sebesar 43,70

persen ditentukan oleh variabel lain.

persen ditentukan oleh variabel lain. Tabel 13: Hubungan Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat pada Sektor Industri Pengolahan. Korelasi No Kota/Kabupaten Model Regresi (%) 6. Kabupaten Subang DBM = -158.176,70+ 55,80 120,883P 2

Kabupaten Subang nilai R sebesar 55,80 persen, artinya bahwa variabel daya beli masyarakat pada sektor industri sebesar


23

24


DAFTAR PUSTAKA

Balitbangda, 2004. Kegiatan Analisis Indikator Makro Ekonomi Regional di Jawa Barat. Laporan Akhir Biro Perekonomian Pemda Jabar. 2003. Kebijakan Insentif dan Disinsentif Investasi di Jawa Barat. Pemda Jabar, Bandung. BPS. 2003. Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2002. Badan Pusat Statistik, Jakarta. BPS dan BAPEDA Jawa Barat, 2003. Jawa Barat dalam Angka 2002. BPS dan BAPEDA Jawa Barat, Bandung.

Toto Warsa dan Cucu SA. 1999. Metode dan Rancangan Penarikan Contoh. Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung. Wahyunadi, Adithyia Wardana dan Agus Sunaryo. 2003. Kebijakan dan Arah Investasi di Jawa Barat. Dalam Analisis Ekonomi Jawa Barat. Unpad Press, Bandung Wibisono, Y. 2001. “Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 1 No 2, 52-83.

BPS Kabupaten Subang, 2001-2005. Kabupaten Subang dalam Angka 2000-2004. Kabupaten Subang. BPS Subang, 2005. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Subang. Khudori. 2003. Kebutuhan Pokok dan SDM Berkualitas. Harian Umum Sore Sinar Harapan, Selasa 22 Juli. 2003. http://www.sinarharapan.co.id/berita/0307/22/opi01.html Lee, Jong-Wha dan R. J. Barro. 1998. “Schooling Quality in a CrossSection of Countries”. HIID Development Discussion Paper No. 659. Nu'man Abdul Hakim. 2003. IPM Jabar Belum Sesuai Harapan. http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0903/14/0708.htm. PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS). http://www.ristek.go.id/referensi/hukum/prop_lamp_b.htm Soediyono. 1985. Ekonomi makro Analisis IS-LM dan PermintaanPenawaran Agregat. Liberty, Yogyakarta. Sumadi Suryabrata. 1983. Metodologi Penelitian. Rajawali, Jakarta. Sutyastie Soemitro, dkk. 2003. Analisis Ekonomi Jawa Barat Unpad Press, Bandung. Mengukur Daya Beli Masyarakat (Deden)

25

26


MENGUKUR DAYA BELI MASYARAKAT SEBAGAI INDIKATOR IPM MELALUI 9 SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SUBANG

Recommend Documents