MENGOPTIMALKAN ALOKASI GAS UNTUK DOMESTIK

#32

BULETIN SKK MIGAS

Desember 2015

MENGOPTIMALKAN ALOKASI GAS UNTUK DOMESTIK Meningkatkan Kompetensi Pekerja Hulu Minyak dan Gas Bumi

Agenda Setting dan Revolusi Perizinan Industri Hulu Migas

Kontribusi untuk Menyeimbangkan Harga Gas

Sektor Hulu Migas Dorong Industri Perkapalan Nasional

SKK Migas Gandeng Politeknik Keuangan Negara STAN

4

8

DAFTAR ISI 20

REDAKSI Pelindung Amien Sunaryadi Budi Agustyono

SALAM REDAKSI

3

FOKUS

PERSPEKTIF

4 Mengoptimalkan Alokasi Gas untuk

8 Meningkatkan Kompetensi

Penanggungjawab Elan Biantoro Pemimpin Redaksi Zudaldi Rafdi Editor Heru Setyadi Ryan B. Wurjantoro Tim Redaksi Adhitya C. Utama Alfian Galuh Andini Heri Slamet Ruby Savira Suhendra Atmaja

Domestik

6 Menakar Keekonomian

Pekerja Hulu Minyak dan Gas Bumi

SEREMONIAL BIANGLALA Mencari Solusi 10 Kegiatan SKK Migas Pusat 16 Bersama Forum Akademisi

Agenda Setting dan 17 Revolusi Perizinan

Harga Gas Domestik

Industri Hulu Migas

Redaksi menerima masukan artikel melalui : [email protected] [email protected] Redaksi : Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat : Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas Twitter @HumasSKKMigas

www.skkmigas.go.id

FIGUR

SPEKTRUM

Migas 18 Sampe L. Purba 20 SKK Gandeng Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas

Kontribusi untuk Menyeimbangkan Harga Gas

Politeknik Keuangan Negara STAN

Hulu 21 Sektor Migas Dorong Industri Perkapalan Nasional

2

Info Sektor 22 Kaleidoskop Hulu Minyak dan Gas Bumi 2015

SALAM REDAKSI

MENINGKATKAN KOMPETENSI

Dunia telah mengarah ke era globalisasi. Sejumlah negara sekawasan di berbagai belahan dunia bersepakat untuk membuat sebuah pasar tunggal guna meningkatkan daya saing kawasan tersebut di tingkat global. Pemberlakuan pasar tunggal, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di kawasan Asia Tenggara, tidak hanya berimbas pada perekonomian sebuah negara maupun sebuah kawasan, tetapi juga di bidang ketenagakerjaan. Ada pihak yang memandang pemberlakuan MEA memunculkan ancaman bagi tenaga kerja domestik karena mereka harus bersaing dengan tenaga kerja asing yang siap membanjiri Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing dinilai hanya akan memperkecil peluang tenaga kerja domestik dalam mendapatkan pekerjaan. Namun di lain pihak, ada yang melihat MEA sebagai peluang bagi tenaga kerja Indonesia. MEA memperlebar pintu bagi tenaga kerja Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Apa pun pendapat yang muncul, MEA hendaknya dilihat sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan. Masuknya tenaga kerja asing sebenarnya memberi kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan transfer pengetahuan dari mereka. Ilmu dan pengalaman kerja yang dimiliki tenaga kerja asing bisa diserap dan dipelajari oleh tenaga kerja Indonesia sehingga kemampuan dan kapabilitasnya bisa meningkat. Keberadaan tenaga kerja asing juga bisa menjadi acuan dalam meningkatkan standar mutu tenaga kerja. Meski demikian, tenaga kerja Indonesia tidak bisa bersikap pasif dan hanya mengkopi apa yang ada di sekitarnya. Kemampuan dan kapabilitas tenaga kerja Indonesia tetap

harus ditingkatkan agar siap menghadapi persaingan. Peningkatan kemampuan dan kapabilitas tersebut diperlukan agar tenaga kerja Indonesia mampu memenuhi standar mutu yang dibutuhkan sesuai profesi masing-masing. Hal serupa juga berlaku di industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Hingga saat ini, industri hulu migas masih memiliki peran ganda yang strategis, yaitu sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan negara dan penggerak ekonomi nasional. Melihat peran yang masih sangat strategis tersebut, industri hulu migas membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Menghadapi era globalisasi, pekerja di industri hulu migas perlu memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikasi tersebut menjadi bukti sahih atas kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pekerja dalam bidang pekerjaan yang ditekuni. Tidak hanya itu, kualitas dan kemampuan kerja yang sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan diakui secara resmi akan memberikan nilai tambah bagi pekerja Indonesia ketika disejajarkan dengan tenaga kerja asing. Melihat manfaat besar yang bisa diperoleh dari sebuah sertifikasi profesi, para pekerja hendaknya tidak perlu lagi didorong untuk mendapatkan sertifikat, tetapi harus memiliki kesadaran sendiri untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam pekerjaan.

Elan Biantoro

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Desember 2015 | BUMI

3

FOKUS

MENGOPTIMALKAN ALOKASI GAS UNTUK DOMESTIK Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pasokan gas bagi sektor domestik dari lapanganlapangan minyak dan gas bumi (migas). Komitmen tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pasokan gas untuk domestik. Sejak 2003 hingga sekarang, alokasi gas untuk domestik mengalami kenaikan rata-rata 9 persen per tahun.

Sebagai informasi, sejak 2013, volume alokasi gas untuk memenuhi kebutuhan domestik sudah melebihi volume ekspor. Pada 2014, pasokan gas untuk domestik mencapai 59,8 persen, sementara ekspor gas sebesar 40,2 persen. Tahun ini, pemanfaatan gas untuk domestik diperkirakan akan naik menjadi 62,7 persen, sedangkan ekspor gas akan turun menjadi 37,3 persen. Pemerintah makin memantapkan komitmen tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. Aturan yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015 ini menyempurnakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Melalui aturan ini, pemerintah menyusun kembali prioritas tentang alokasi gas. Sebelumnya, pemanfaatan gas bumi lebih

4

diutamakan untuk meningkatkan produksi migas, pabrik pupuk, dan kelistrikan. Kini, pemanfaatan gas bumi lebih diprioritaskan untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan gas bumi bagi transportasi, rumah tangga, dan pelanggan kecil. Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya diversifikasi bahan bakar untuk sektor transportasi, rumah tangga, dan pelanggan kecil. Pemerintah juga mengutamakan pemanfaatan gas bumi untuk meningkatkan produksi migas nasional. Peningkatan produksi migas akan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi secara nasional. Selain kedua hal tersebut, pemerintah memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk industri pupuk, industri berbahan baku gas bumi, penyediaan tenaga listrik, serta industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar. Sektor industri masih menjadi prioritas karena pemerintah ingin lebih meningkatkan daya saing industri dalam negeri. “Peraturan ini bertujuan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya gas bumi sebagai bahan bakar, bahan baku atau keperluan lainnya untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2015, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berlokasi di daerah penghasil migas untuk mendapatkan alokasi gas bumi melalui skema penunjukan langsung. Dalam aturan ini juga disebutkan, BUMN dan BUMD yang telah ditunjuk sebagai penjual tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan gas bumi ke pihak lain kecuali ke pengguna akhir.

Meski BUMN dan BUMD lebih diprioritaskan, pemerintah tetap membuka kesempatan bagi badan usaha swasta untuk mendapatkan alokasi gas bumi dan menyalurkannya ke pembeli. Namun untuk bisa mendapatkan alokasi gas bumi, badan usaha swasta harus melalui mekanisme lelang dengan persyaratan memiliki calon pembeli gas bumi dan infrastruktur untuk mengalirkan gas bumi. “Badan usaha swasta yang ingin membangun infrastruktur didorong untuk membantu menyalurkan gas bumi ke seluruh nusantara,” kata Wiratmaja. Kebijakan mengenai alokasi dan pemanfaatan gas bumi ini merupakan upaya pemerintah agar kebutuhan gas dalam negeri dapat terpenuhi secara optimal. Memang, dalam aturan baru ini kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) tidak lagi diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 25 persen dari gas bumi yang menjadi bagian mereka guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak adanya kewajiban tersebut membuat kontraktor KKS lebih leluasa untuk mengekspor gas bumi bagian mereka. Meski demikian, kontraktor KKS harus memenuhi tiga kriteria yang ditetapkan pemerintah sebelum bisa mengekspor gas bumi yang menjadi bagian mereka. Pertama, kontraktor KKS boleh melakukan ekspor apabila kebutuhan gas bumi domestik telah terpenuhi. Kedua, belum tersedia infrastruktur gas yang memadai di dalam negeri. Ketiga, daya beli konsumen domestik lebih rendah dibanding di luar negeri Namun, ada tiga ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat mengekspor gas tersebut. Pertama, kebutuhan gas bumi konsumen dalam negeri telah tercapai. Kedua, belum

tersedianya infrastruktur gas di dalam negeri yang memadai. Ketiga, daya beli konsumen dalam negeri tidak dapat memenuhi keekonomian lapangan. Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, mengungkapkan sektor hulu migas selalu memprioritaskan kebutuhan domestik dalam pengalokasian gas yang diproduksikan dari lapangan-lapangan migas di Indonesia. Berdasarkan perjanjian jual beli gas (PJBG) yang telah ditandatangani tahun ini, sebagian besar gas bumi dialokasikan untuk pembangkit listrik, bahan baku pupuk, memenuhi kebutuhan LPG (liquefied petroleum gas), serta memenuhi kebutuhan bahan bakar gas untuk transportasi. Amien menambahkan, SKK Migas berharap semua pihak dapat memberikan dukungan supaya penyaluran gas dari PJBG tersebut bisa terlaksana sehingga beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semakin berat akibat menanggung subsidi pemakaian BBM untuk kelistrikan. ”Selain akan mendukung peningkatan rasio elektrifikasi, penggunaan gas akan menurunkan beban subsidi pemerintah akibat pemakaian BBM untuk kelistrikan,” kata Amien. Amien juga mengimbau kepada sektor kelistrikan, industri, dan pengguna gas domestik lainnya agar dapat memahami bahwa harga gas domestik saat ini tidak dapat dipertahankan sama dengan sebelumnya. Pasalnya, sebagian besar temuan cadangan gas bumi saat ini berada di daerah terpencil dan frontier area dengan potensi risiko yang lebih tinggi. Kondisi tersebut berimbas pada semakin tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan lapangan.


5

FOKUS

MENAKAR KEEKONOMIAN HARGA GAS DOMESTIK Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Pemanfaatan gas bumi di Indonesia tidak hanya vital bagi sektor transportasi dan rumah tangga, tetapi juga industri. Selain dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin pabrik, industri menggunakan gas sebagai bahan baku untuk produk yang dihasilkan.

Melihat besarnya kebutuhan gas bumi untuk domestik, sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) berkomitmen untuk memperbesar alokasi gas bagi pasar dalam negeri. Hanya saja, tantangan baru muncul terkait penggunaan gas di sektor domestik. Pengguna akhir, terutama dari sektor industri, menilai harga jual gas yang ditawarkan ke pasaran terlalu tinggi. Selain itu, pengguna akhir terkadang sulit mendapatkan pasokan gas. Adanya ketidaksesuaian antara harga gas di hulu dengan di pengguna memang telah mengemuka secara nasional. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Namun apabila dicermati, harga gas di sisi hulu relatif tidak ada perubahan. Perubahan harga terjadi apabila ada tuntutan untuk memenuhi komitmen alokasi gas dan menambah pasokan gas sehingga memerlukan pengembangan lapangan baru. Konsekuensinya, harga-harga gas baru bisa lebih mahal karena ada peningkatan biaya operasi untuk produksi. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2015 menetapkan harga gas bumi berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, harga keekonomian lapangan. Kedua, harga gas bumi di dalam negeri dan internasional. Ketiga, nilai tambah dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Selain tiga hal tersebut, penetapan harga gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri juga mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam negeri serta dukungan terhadap program pemerintah untuk penyediaan gas bumi bagi transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil. Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas, Sampe L. Purba, mengungkapkan keekonomian lapangan memang menjadi faktor pertimbangan utama dalam menghitung harga gas bumi di sisi hulu. Menurut Sampe, keekonomian lapangan merupakan amalgamasi dari return yang wajar untuk kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) dan juga proyeksi bagi hasil yang akan menjadi bagian pemerintah. Selain itu, portofolio penjualan dari lapangan-lapangan yang ada, daya beli konsumen, harga yang sedang berlaku pada existing contract, serta harga energi maupun gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di pasar dunia juga menjadi faktor yang mempengaruhi.

6

“Secara sederhana, komersialisasi gas terjadi ketika pembeli dan penjual bertemu dan bersepakat. Kesepakatan tersebut meliputi harga jual, volume, jangka waktu, titik serah, fleksibilitas jangka waktu, volume pengambilan, dan sebagainya,” kata Sampe. Sebagai informasi, harga jual gas di hulu saat ini berkisar antara US$4,6 hingga US$8,2 per 1 juta British Thermal Unit (MMBTU). Berdasarkan data SKK Migas, harga gas di hulu untuk wilayah Sumatera Utara sebesar US$8 per MMBTU, Riau US$4,6, Sumatera Selatan US$6,09, Jawa Barat US$4,9, Jawa Tengah US$6,91, Jawa Timur US$6,05, dan Kalimantan Timur US$8,2. Namun ketika sampai di pengguna akhir, harga jual gas bisa naik signifikan dari harga di hulu. Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan, rata-rata harga gas yang berasal dari pipa di titik hilir sebesar US$8,77 per satu juta standar kaki kubik (MMSCF), di mana harga gas terendah mencapai US$5,50 per MMSCF dan harga gas tertinggi mencapai US$15,12 per MMSCF. Pemerintah sendiri berupaya mencari solusi terkait permasalahan harga gas untuk industri yang dinilai tidak kompetitif dibanding negara-negara lain. Salah satu langkah nyata yang diambil pemerintah adalah dengan menurunkan harga gas untuk industri. Penurunan harga dilakukan melalui mekanisme pengurangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari penjualan gas bumi di hulu. Untuk harga gas yang berkisar antara US$6-8 per MMBTU, pemerintah menurunkan harga sebesar US$0-1 per MMBTU atau sebesar 0-16 persen menjadi minimal US$6 per MMBTU. Sedangkan harga gas US$8 per MMBTU atau lebih akan diturunkan sebesar US$1-2 per MMBTU atau sebesar 12,5-25 persen menjadi minimal US$6 per MMBTU. Harga baru untuk gas bumi di sisi hulu ini diberlakukan mulai 1 Januari 2016. Pemerintah juga menetapkan empat jenis industri yang mendapat prioritas penurunan harga, yaitu industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku seperti pabrik pupuk dan petrokimia, industri strategis, industri yang menggunakan gas dalam proses pembuatan produk, serta industri manufaktur yang mempekerjakan banyak karyawan. Sementara di sisi midstream dan hilir, pemerintah juga melakukan penurunan harga dengan menerapkan regulated margin sehingga biaya transmisi dan distribusi dapat diterapkan secara adil. Sampe menilai, faktor yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap harga gas untuk pengguna akhir adalah biaya pada mata rantai dari titik serah di hulu hingga ke konsumen akhir. Sebagai contoh, dari total harga gas untuk pengguna akhir, sebanyak 50-57 persen merupakan komponen harga gas di hulu yang mewakili biaya dan risiko kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, jangka waktu, serta modal yang besar. Sedangkan 43-50 persen sisanya merupakan tambahan biaya yang muncul mulai sejak titik serah di hulu hingga di pengguna akhir. Tambahan biaya yang

meliputi biaya akses terminal dan regasifikasi untuk LNG, toll fee, iuran transmisi, iuran niaga, biaya distribusi, overhead dan margin, serta komponen pajak ini ditanggung oleh pengguna akhir. “Bayangkan, besaran toll fee bisa hampir sama dengan 35 persen landed price LNG,” kata Sampe.

diseragamkan sebesar US$6,25 per MMBTU, toll fee sebesar US$0,37, dan harga gas di hilir dipatok US$8,77 per MMSCF. “Keseragaman harga gas akan meningkatkan daya beli sektor industri yang secara otomatis akan mendorong roda perekonomian,” kata Wahyu.

Sementara Kepala Sub Direktorat Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas, Sri Wahyu Purwanto, berpendapat tingginya harga gas di hilir disebabkan regulasi yang belum benar. Pemerintah saat ini belum mengatur harga gas di hilir. Campur tangan pemerintah hanya pada penentuan toll fee. Belum adanya regulasi yang mengatur harga gas di hilir menyebabkan munculnya trader bertingkat. Faktor inilah yang menyebabkan harga gas di hilir menjadi tinggi. “Adanya trader bertingkat membuat harga gas di hulu bisa naik dua kali lipat ketika sudah sampai di pengguna akhir,” kata Wahyu. Menurut Wahyu, Indonesia perlu menyeragamkan harga gas di hulu dan hilir, termasuk toll fee. Sebagai contoh, harga gas di hulu


7

PERSPEKTIF

MENINGKATKAN KOMPETENSI PEKERJA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 membuka peluang sekaligus menghadirkan tantangan bagi tenaga kerja Indonesia. Di satu sisi, kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan di negara lain lebih terbuka lebar. Namun di sisi lain, tenaga kerja Indonesia harus siap bersaing dengan tenaga kerja asing yang siap membanjiri Indonesia.

8

Tantangan semakin besar menyusul rencana pemerintah untuk bergabung sebagai anggota Trans-Pacific Partnership Free Trade Deal (TPP) yang beranggotakan Kanada, Meksiko, Brunei, Selandia Baru, Amerika Serikat, Peru, Malaysia, Australia, Chile, Singapura, Jepang, dan Vietnam. Menurut perkiraan, nantinya ada sekitar 560 juta tenaga kerja di kawasan ASEAN yang akan bersaing, di mana lebih dari 50 persen berasal dari Indonesia. Mereka akan bersaing di berbagai lapangan pekerjaan, termasuk sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang membutuhkan tenaga kerja dengan skill tinggi. Melihat ketatnya persaingan tenaga kerja di era perdagangan bebas nanti, perlu ada percepatan dalam menciptakan tenaga kerja terampil yang kompeten dan tersertifikasi di sektor migas. Langkah ini diperlukan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja asing sesuai

standar kompetensi di kawasan ASEAN. Standar kompetensi ASEAN diharapkan dapat melindungi sekaligus mendorong peningkatan kapasitas nasional dari sisi tenaga kerja. Standardisasi ini merupakan bentuk proteksi non-tariff barrier yang telah banyak dilakukan negara-negara maju dalam melindungi tenaga kerja domestik. “SKK Migas berharap sektor hulu migas menjadi pelopor dalam percepatan kebijakan peningkatan sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, pada saat penyerahan Sertifikat Lisensi untuk Lembaga Sertifikasi Profesi Kegiatan Usaha Hulu Migas (LSP-Hulu Migas) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Jakarta pada 13 November 2015. Amien berharap, sertifikasi kompetensi ini bukan lagi sebagai pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap pekerja. Kewajiban bagi pekerja

untuk mengantongi sertifikat juga harus dituangkan dalam setiap kebijakan yang diputuskan. Tempat Uji Kompetensi (TUK) akan ada di semua perwakilan SKK Migas karena kegiatan operasional di hulu migas tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menempatkan TUK di seluruh perwakilan, kesempatan bagi pekerja di daerah untuk mengikuti uji kompetensi lebih terbuka lebar. Menurut Amien, banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya pekerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Para pemangku kepentingan akan lebih mudah diyakinkan karena proses produksi ditangani oleh tenaga kerja yang kompeten. Keberadaan pekerja yang tersertifikat akan meningkatkan dan mengembangkan kapasitas nasional di sektor sumber daya manusia yang nantinya berimbas pada sistem remunerasi. Sertifikat kompetensi juga menjadi akreditasi dan pembuktian terhadap kompetensi seseorang. Ke depan nanti, LSP-Hulu Migas harus dapat memelopori kerja sama dengan berbagai lembaga international sehingga tenaga kerja migas Indonesia, khususnya di offshore, dapat diterima di industri migas global. “SKK Migas telah, sedang dan akan terus menciptakan LSP lainnya yang berbasis kompetensi sesuai dengan disiplin ilmu yang berada dalam wadah SKK Migas,” kata Amien.

Offshore Petroleum Industry Training Organization (OPITO) sebagai lembaga sertifikasi untuk kegiatan hulu migas di lepas pantai. OPITO merupakan lembaga sertifikasi untuk kegiatan offshore yang telah diakui di lebih dari 135 negara. Kerja sama yang dibangun dengan OPITO tidak saja terkait adopsi standar dan sistem sertifikasi, tetapi juga menyangkut kegiatan capacity building. Dalam pelaksanaannya, BNSP akan menjadikan LSP-Hulu Migas sebagai pelaksana sertifikasi standar OPITO. “Dengan komitmen dan dukungan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS), BNSP yakin pelaksanaan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di hulu migas akan terwujud dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas nasional,” kata Sumarna. SKK Migas menginisiasi pembentukan LSP-Hulu Migas sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang akan melakukan uji kompetensi bagi seluruh pekerja profesional di sektor hulu migas. Lembaga ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja profesional yang kompeten di bidang masing-

masing menjelang MEA. Inisiatif yang dilakukan SKK Migas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dalam menyiapkan tenaga kerja profesional Indonesia untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja profesional asing. LSP-Hulu Migas diberi kepercayaan oleh pemerintah melalui BNSP guna melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi. Sebagai satu-satunya LSP di sektor hulu migas, LSP-Hulu Migas harus mampu menjawab kepercayaan yang diberikan dalam mengembangkan dan memelihara kualitas kompetensi tenaga kerja di sektor hulu migas. Saat ini, skema sertifikasi yang dimiliki LSP-Hulu Migas mencakup bidang Pengelolaan Rantai Suplai, Pengelolaan Pengadaan, serta Pengelolaan Aset dan Kepabeanan. Dalam perjalanannya nanti, LSPHulu Migas diharapkan mampu mengembangkan skema sertifikasi pada bidang yang lainnya di sektor hulu migas. “LSP-Hulu Migas menargetkan 1.000 tenaga kerja profesional di sektor hulu migas akan disertifikasi pada 2016 mendatang,” kata Ketua LSP-Hulu Migas, Muliana Sukardi.

Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurahman, mengatakan upaya SKK Migas untuk meningkatkan kualitas pekerja hulu migas melalui basis sertifikasi kompetensi sudah sejalan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Sumarna, skema sertifikasi yang dipakai LSPHulu Migas mencakup kompetensi yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia di industri hulu migas. Mengingat sekitar 80 persen kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilakukan di lepas pantai, BNSP akan mendorong LSP-Hulu Migas untuk melakukan percepatan sertifikasi pekerja di lepas pantai. Terkait hal tersebut, BNSP telah menjalin kerja sama dengan


9

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS PUSAT

1. Workshop Pemanfaatan Gas Bumi – Wakil Kepala SKK Migas, M.I. Zikrullah (kiri), memberikan pemaparan mengenai industri hulu migas dalam workshop Pemanfaatan Gas Bumi oleh Pengguna Akhir di Jakarta pada 5 November 2015. SKK Migas menggelar acara ini untuk menampung masukan dari para pengguna akhir terkait harga gas. 2. Kunjungan DPRD Musi Banyuasin – Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono (keempat dari kiri), didampingi Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro (ketiga dari kiri), menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Jakarta pada 13 November 2015.

1

3. Pelatihan Sekuriti - Kepala Urusan Pengawasan Keamanan SKK Migas, Yanin Kholison (keempat dari kanan, duduk), berfoto bersama personel sekuriti SKK Migas usai membuka Forum Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kinerja di Jakarta pada 14 November 2015. Sebelumnya, para peserta dibekali pelatihan anti teror, menembak, emergency response, penanganan SAR, dan bela diri taekwondo. 4. Pameran PKN STAN - Kepala Urusan Komunikasi dan Publikasi SKK Migas, Heru Setyadi (kanan), memberikan penjelasan mengenai industri hulu migas kepada mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN yang mengunjungi booth SKK Migas dalam acara reuni Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kedinasan Keuangan (Ikanas) STAN di kampus PKN STAN di Tangerang Selatan pada 21 November 2015.

2

3

4

5

5. Diskusi Industri Hulu Migas - Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro (kedua dari kanan), menjadi pembicara dalam diskusi tentang refleksi dan proyeksi industri hulu migas 2016 yang diselenggarakan di Jakarta pada 1 Desember 2015.

6. Workshop BPMA – Pasca pembentukan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), SKK Migas menggelar serangkaian workshop di Jakarta yang diikuti anggota DPRD Provinsi Aceh pada 26-27 November 2015 (foto a) serta Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kota/kabupaten di Aceh pada 2-3 Desember 2015 (foto b). Dalam workshop ini, SKK Migas memberikan sejumlah materi terkait pengelolaan migas sebagai bekal bagi anggota DPRD dan pemerintah daerah di Aceh sebelum organisasi BPMA terbentuk.

a

b

6

10

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA

1. Kuliah Umum Universitas Riau – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi (tengah), berfoto bersama staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Riau usai memberikan kuliah umum bertema “Mekanisme Pengolahan dan Pendistribusian Migas Indonesia” dalam acara Engineering Expo di Pekanbaru pada 20 November 2015. 2. Kunjungan Lapangan BPK RI – Dalam rangka kunjungan lapangan ke wilayah kerja Kontraktor KKS Chevron Pacific Indonesia dan BOB Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara menggelar entry meeting bersama BPK RI di Pekanbaru pada 23 November 2015.

1

12

3

4

5

6

7

8

3. Rapat Koordinasi Handak dan Sekuriti Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rudy Fajar (keempat dari kiri, duduk), berfoto bersama para peserta dan pembicara dalam Rapat Koordinasi Bahan Peledak dan Sekuriti yang dilaksanakan di Batam pada 9 November 2015. 4. Penilaian PROPER - Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rudy Fajar (ketiga dari kiri), mendampingi kunjungan kerja Dewan Pertimbangan PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penilaian program corporate social responsibility (CSR) Kontraktor KKS Pertamina EP Asset 1 Field Rantau di Kabupaten Aceh Tamiang pada 14 November 2015. 5. Sosialisasi Pengawasan Lifting – Tim dari Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara mengikuti Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan serta Penyamaan Persepsi dalam Kegiatan Pengawasan Lifting dan Pengukuran Stok yang dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Lifting dan Pengukuran Stok Migas periode Oktober 2015 di Bogor pada 17-18 November 2015. 6. Serah Terima RS Lapangan – Bertempat di Kecamatan Palmatak pada 23 November 2015, Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rudy Fajar (keempat dari kanan), mendampingi Kontraktor KKS ConocoPhillips menyerahkan bantuan berupa rumah sakit lapangan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 7. Serah Terima Perizinan Pada 24 November 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara memfasilitasi pertemuan antara Kontraktor KKS Chevron Pacific Indonesia dengan PT Transportasi Gas Indonesia untuk melakukan serah terima proses pengurusan izin kehutanan fasilitas metering system yang berada di Kecamatan Minas, Pekanbaru. 8. Audiensi Pengelolaan Limbah Pada 24 November 2015 di Pekanbaru, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara menggelar audiensi bersama PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan Universitas Riau terkait keinginan PT PIR untuk melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) migas.


11

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN

1. Lomba Karya Tulis – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama kontraktor KKS di wilayah Jambi dan Forum Jurnalis Migas (FJM) Jambi menggelar lomba karya tulis yang dilaksanakan pada 2-11 November 2015. Pengumuman pemenang lomba dilaksanakan pada 12 November 2015 di Jambi berbarengan dengan pemberian penghargaan jurnalis terbaik. 2. Media Field Trip – Guna mensosialisasikan industri hulu migas ke kalangan jurnalis, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama kontraktor KKS di wilayah Jambi dan Forum Jurnalis Migas (FJM) Jambi melaksanakan media field trip ke fasilitas produksi Pertamina EP Asset 1 Field Jambi pada 2 November 2015.

1

2

3

4

3. Sharing Knowledge – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar (kiri), menjadi salah satu pembicara dalam sharing knowledge industri hulu migas dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada 25-26 November 2015. 4. Pelatihan Media – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar, membuka pelatihan bagi Forum Jurnalis Sumatera Selatan dan beberapa jurnalis media massa nasional yang diselenggarakan Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama Kontraktor KKS ConocoPhillips di Palembang pada 16 November 2015. 5. Workshop Perizinan – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar (kanan), membuka acara workshop dan diskusi tentang perizinan di daerah dan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan di Palembang pada 25-26 November 2015. 6. Kuliah Umum – Guna memperkenalkan kegiatan usaha hulu migas ke kalangan perguruan tinggi, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama Kontraktor KKS Pertamina EP Asset 1 Field Jambi melaksanakan kuliah umum di Universitas Negeri Jambi pada 25 November 2015.

4 5

6

12

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

1. Tinjauan Lokasi Kupang – Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Peningkatan Kapasitas Kontraktor EPCI, Gde Pradnyana (keempat dari kanan), bersama tim dari Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara melakukan kunjungan ke Pelindo II Kupang pada 3 November 2015 guna meninjau lokasi sebagai bahan pertimbangan untuk dimanfaatkan sebagai shore base Kontraktor KKS Inpex Masela. 2. Edukasi Media – Untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada media, khususnya di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Kontraktor KKS JOB Pertamina-PetroChina East Java (PPEJ) menyelenggarakan kegiatan edukasi dan kunjungan lapangan pada 6 November 2015. ` 3. Persiapan Pengeboran - Terkait rencana kegiatan penyiapan lahan pengeboran di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Kontraktor KKS Lapindo Brantas Inc melakukan koordinasi pengamanan dengan Polres Sidoarjo pada 9 November 2015. 4. Kunjungan ke Kapolda Jateng - Guna menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ali Masyhar (keempat dari kiri, depan), bersama Kontraktor KKS Petronas Carigali dan Pertamina EP Asset 4 melakukan kunjungan kerja ke Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Noer Ali (keempat dari kanan, depan), di Semarang pada 10 November 2015.

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Rapat Koordinasi Pembebasan Lahan – Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi, bersama Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menghadiri rapat koordinasi dalam rangka pemenuhan kewajiban pembebasan hutan untuk pembangunan fasilitas proyek pengembangan gas Lapangan Jambaran-Tiung Biru di Surabaya pada 13 November 2015. 6. Rakor Perwakilan SKK Migas – Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono (keempat dari kiri, duduk), berfoto bersama peserta rapat koordinasi seluruh perwakilan SKK Migas yang diselenggarakan di Malang pada 19 November 2015. Rapat ini bertujuan meningkatkan sinergi, menyelesaikan permasalahan seputar perwakilan, bertukar informasi, dan penyeragaman pemahaman tentang anggaran perwakilan. 7. Koordinasi Pengamanan - Guna mengamankan wilayah kerja migas di Kabupaten Gresik di mana terdapat sumur tua, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Kontraktor KKS JOB Pertamina-PetroChina East Java (PPEJ) melakukan koordinasi dengan Polres Gresik pada 25 November 2015. 8. Silaturahmi ke Pangdam V Brawijaya - Guna menjalin komunikasi dan mempererat kerja sama, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ali Masyhar (kelima dari kiri), bersama Kontraktor KKS Pertamina EP Asset 4 bersilaturahmi dengan Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Sumardi (kelima dari kanan), di Surabaya pada 26 November 2015.


13

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI

1. Inspeksi Lapangan Migas – Pada 5-6 November 2015, Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Muliawan Haji (ketiga dari kanan), dan Kepala Divisi Operasi Produksi SKK Migas, Arief Fanzuri (ketiga dari kiri), mengunjungi sejumlah lapangan migas di Kalimantan Utara yang dioperasikan oleh Kontraktor KKS Manhattan Kalimantan Investment Pte Ltd, Pertamina EP Asset 5, Medco E&P Tarakan, dan JOB Pertamina-Medco E&P Simenggaris. 2. Kuliah Umum Kutai Kartanegara – Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas, M. Agus Imaduddin (kelima dari kiri, depan), berfoto bersama usai memberi kuliah umum mengenai sektor hulu migas di Universitas Kutai Kartanegara di Tenggarong pada 28 Oktober 2015.

1

2

3

4

5

6

5

8

3. Kunjungan BPK RI – Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mendampingi tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaksanakan audit aset dan Program Kemasyarakatan Penunjang Operasi (PKPO) Kontraktor KKS VICO Indonesia di Kutai Kartanegara pada 24-25 November 2015. 4. Media Gathering Wajo – Guna meningkatkan hubungan baik dengan kalangan jurnalis, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama Kontraktor KKS Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd menggelar media gathering di Sengkang, Kabupaten Wajo pada 19 November 2015 yang diikuti anggota PWI Wajo dan Ikatan Wartawan Wajo. 5. Pelatihan Public Speaking – Guna mendukung kinerja kantor perwakilan, seluruh pekerja penunjang di Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mengikuti pelatihan public speaking di Balikpapan pada 4 Desember 2015. 6. Pengecekan Persiapan Pengeboran – Menjelang pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi Karamba Updip-1 di Wilayah Kerja Wain, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama Kontraktor KKS Pandawa Prima Lestari melakukan pengecekan lokasi di Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara pada 23 November 2015. 7. Silaturahmi Kapolda Kaltim – Guna menjalin sinergi terkait pengamanan objek vital nasional, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi melakukan kunjungan silaturahmi ke Kapolda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin (tengah), pada 24 November 2015. 8. Sosialisasi PTK 043 – Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar sosialisasi PTK 043 Revisi 01 tentang Kebandaran dan Kemaritiman serta Surat Edaran Percepatan Perizinan dan Pembentukan Tim Pengelolaan Limbah yang dilaksanakan di Manado pada 26 November 2015.

14

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU

1. Workshop Pengusaha Lokal – Dalam upaya mendukung pengembangan industri lokal, Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku bersama kontraktor KKS di wilayah Papua Barat menggelar workshop penguatan kapasitas pengusaha lokal yang dilaksanakan di Sorong pada 4-5 November 2015. Kegiatan turut dihadiri Bupati Sorong, Stepanus Malak, yang memberikan pemaparan mengenai dampak industri terhadap pembangunan.

c

2. Sosialisasi Industri Hulu Migas – Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro (ketiga dari kanan, duduk), berfoto bersama peserta yang hadir dalam sosialisasi industri hulu migas yang dilaksanakan Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku pada 6 November 2015. Kegiatan diikuti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan pemuda di Provinsi Papua Barat.

1

2

3

4

3. Kunjungan ke Gubernur Papua - Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Otniel L. Wafom (kelima dari kanan), berfoto bersama peserta Forum Operasional V 2015 yang dilaksanakan di Manado pada 27 November 2015. Kegiatan ini meliputi sosialisasi PTK 043 Revisi 01 serta Surat Edaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Percepatan Proses Sertifikasi. 4. Pemeriksaan Bahan Peledak - Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Raden Adya Fadillah (tengah), melakukan pemeriksaan bahan peledak yang dioperasikan Kontraktor KKS PetroChina International (Bermuda) Ltd, JOB Pertamina-PetroChina Salawati, dan TAC Pertamina EP-IBN Oil Holdico Ltd pada 9 November 2015. 5. Monitoring Program TJS - Tim dari Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku melakukan monitoring program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan Kontraktor KKS PetroChina International (Bermuda) Ltd. 6. Sosialisasi Survei Seismik - Menindaklanjuti rencana kegiatan survei seismik 3D di laut yang dilaksanakan Kontraktor KKS Ophir Energy Indonesia, Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku melakukan sosialisasi ke pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

5

6

7

8

7. Pengecekan Gudang Handak - Staf Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Roland Naa (kedua dari kanan), melakukan pemeriksaan gudang bahan peledak yang dioperasikan Kontraktor KKS Kalrez Petroleum Seram Ltd di Bula Seram, Provinsi Maluku pada 4 November 2015. 8. Forum Operasional - Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Otniel L. Wafom (kelima dari kanan), berfoto bersama peserta Forum Operasional V 2015 yang dilaksanakan di Manado pada 27 November 2015. Kegiatan ini meliputi sosialisasi PTK 043 Revisi 01 serta Surat Edaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Percepatan Proses Sertifikasi.


15

BIANGLALA

MENCARI SOLUSI BERSAMA FORUM AKADEMISI Oleh: Suhendra Atmaja/[email protected]

Peran institusi pendidikan di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tidak hanya dibutuhkan dalam mendidik calon pekerja yang kompeten. Kontribusi kalangan akademisi, terutama dari perguruan tinggi, turut dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.

“Selama ini, sektor hulu migas dan perguruan tinggi sudah terhubung melalui kerja sama studi, kompetisi penulisan karya tulis ilmiah, maupun kerja sama lainnya. Hubungan tersebut perlu lebih diperluas lagi,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, saat membuka Forum Akademisi mengenai industri hulu migas yang diselenggarakan SKK Migas bersama Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia, dan Universitas Trisakti di Balairung Universitas Indonesia di Depok pada 25 November 2015.

16

Menurut Amien, Indonesia sedang menghadapi krisis energi yang tidak disadari oleh banyak pihak. Di sisi lain, industri hulu migas terus berupaya mempersempit kesenjangan antara produksi dan konsumsi migas dengan meningkatkan produksi dan mencari cadangan-cadangan migas baru melalui kegiatan eksplorasi. Hanya saja, masih ada kendala-kendala yang menghambat upaya tersebut.

pada perekonomian lokal, regional maupun nasional.

“Perlu ada solusi nyata untuk meminimalkan kendala yang ada. Itulah mengapa sektor hulu migas perlu bekerja sama dengan para akademisi dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada,” kata Amien.

Rudianto berharap, melalui kerja sama yang berkesinambungan, kalangan akademisi bisa menjadi agen pemberi informasi yang efektif. Objektivitas yang dimiliki oleh kalangan akademisi bisa mendukung upaya SKK Migas dan seluruh pihak di sektor hulu migas dalam memberikan pemahaman yang benar kepada publik mengenai proses bisnis di hulu migas. Dalam skala yang lebih besar, akademisi mampu menjadi tumpuan bagi pembangunan Indonesia, tak terkecuali di sektor hulu migas.

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudianto Rimbono, mengungkapkan banyak tantangan yang dihadapi sektor hulu migas dalam upaya memaksimalkan produksi dan lifting migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kendala operasional yang tidak jarang menghambat upaya sektor hulu migas dalam mengoptimalkan produksi, meningkatkan penerimaan negara, serta menumbuhkan multiplier effect

“Permasalahan yang muncul seringkali disebabkan adanya kesalahpahaman maupun kurangnya pemahaman yang menyeluruh mengenai industri hulu migas. Itulah mengapa, komunikasi menjadi hal yang penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata Rudianto.

“Dengan basis keilmuan yang dimiliki, kalangan akademisi bisa menjadi agen perubahan yang terpercaya dalam mencari solusi untuk permasalahan yang ada sehingga sektor hulu migas mampu berjalan ke arah yang lebih baik,” kata Rudianto.

BIANGLALA

AGENDA SETTING DAN REVOLUSI PERIZINAN INDUSTRI HULU MIGAS Oleh: Priandono Hernanto/[email protected]

Krisis energi masih membayangi Indonesia dengan terus meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) tanpa dibarengi volume produksi minyak dan gas bumi (migas) yang sebanding. Saat ini, kebutuhan BBM mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi minyak nasional hanya 820 ribu barel per hari.

Sektor hulu migas tidak tinggal diam menghadapi kondisi ini. Kegiatan eksplorasi terus dipacu demi ditemukannya cadangan migas baru. Lapangan-lapangan yang sudah menghasilkan juga terus ditingkatkan produksinya melalui upaya pengembangan lapangan. Hanya saja, upaya tersebut kerap terganjal kendala non teknis seperti perizinan. “Jumlah izin yang harus diurus di sektor hulu migas banyak sekali, bahkan hingga ratusan. Padahal kegiatan usaha hulu migas tidak sama dengan sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara,” kata Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi, dalam Lokakarya Media yang diselenggarakan Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Denpasar pada 1719 November 2015. Banyaknya jumlah perizinan di sektor hulu migas dinilai Didik sebagai hal yang ironis mengingat kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan

yang dilaksanakan oleh negara. Didik menilai, pemerintah perlu melakukan debirokratisasi dan deregulasi perizinan di sektor hulu migas untuk memperkuat kembali ketahanan energi nasional. Dalam perspektif tersebut, Didik menyarankan agar perizinan di sektor hulu migas dikelompokkan menjadi tiga klaster, yakni perizinan tata ruang, perizinan lingkungan, keamanan, dan keselamatan, serta perizinan penggunaan sumber daya, infrastruktur, dan lainnya. “Apabila konsep ini disepakati, jumlah perizinan yang harus diurus tidak lebih dari 10 izin,” kata Didik. Sementara Ketua Serikat Penerbit Pers (SPS), Dahlan Iskan, menilai sektor hulu migas perlu mendapat dukungan politik dan moral dari berbagai pihak, termasuk media massa, apabila melihat rumitnya permasalahan yang dihadapi. Tanpa dukungan banyak pihak, negara bakal terjerembap dalam lingkaran setan politik migas hingga akhirnya menjadi sangat tergantung pada impor migas.

Untuk memperoleh dukungan, SKK Migas harus mampu menyusun agenda setting dan rencana komunikasi publik dalam satu hingga dua tahun ke depan. Tanpa agenda setting, produk komunikasi SKK Migas tak mungkin terencana dengan baik. “Agenda setting yang dijalankan harus mengutamakan kepentingan Indonesia, bukan kepentingan SKK Migas semata. Apabila hanya untuk SKK Migas saja, media massa tidak mungkin tertarik dan tidak akan mendukung,” kata Dahlan. Menurut Dahlan, isu migas yang muncul harus didiskusikan, diberi peringkat dari segi nilai berita, dan disusun sebagai agenda setting. Dahlan menambahkan, agenda setting yang disusun bisa mengenai cara dan strategi mengurangi impor minyak, meningkatkan lifting migas nasional, bagaimana mengalihkan penggunaan minyak ke gas, mendekatkan sumber produksi gas dengan pengguna akhir, dan sebagainya. “Semua rencana pemberitaan harus disusun secara sistematis dan terprogram,” kata Dahlan.


17

SAMPE L. PURBA

KEPALA DIVISI KOMERSIALISASI GAS BUMI SKK MIGAS figur

KONTRIBUSI UNTUK MENYEIMBANGKAN HARGA GAS Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Besaran alokasi gas untuk domestik sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri di tanah air. Pasokan gas yang cukup juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan di sektor transportasi, rumah tangga maupun pengusaha kecil seiring pelaksanaan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) yang dijalankan pemerintah.

Hanya saja, belakangan ini sektor industri, baik yang menggunakan gas sebagai bahan bakar maupun bahan baku, mengeluhkan tingginya harga jual gas. Apabila harga jual gas kian melambung, para pengusaha khawatir industri yang mereka jalankan akan gulung tikar. Di sisi lain, gas masih menjadi salah satu komoditas penyumbang penerimaan bagi negara. Artinya, faktor keekonomian menjadi pertimbangan ketika dilakukan komersialisasi gas di sisi hulu. Lalu, langkah apa yang perlu dilakukan agar gas sebagai sebuah komoditas tetap bisa memberikan kontribusi maksimal bagi penerimaan negara saat dikomersialkan di sisi hulu dan tidak membebani sektor industri maupun sektor lainnya ketika dijual ke pengguna akhir di sisi hilir. Berikut wawancara dengan Kepala Divisi Komersialisasi Gas SKK Migas, Sampe L. Purba. Menurut Sampe, persoalan tingginya harga jual gas ke pengguna akhir tidak bisa diselesaikan sendirian oleh sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Perlu ada kerja sama dan kontribusi seluruh pihak, mulai dari sisi hulu, midstream hingga hilir, dalam menyeimbangkan harga gas. Pemerintah telah berkomitmen untuk memperbesar alokasi gas bagi kebutuhan domestik. Sejauh ini, bagaimana penyerapan konsumen domestik terhadap gas yang dialokasikan? Apakah sudah terserap optimal? Benar, kebijakan pemerintah yang diimplementasikan oleh SKK Migas

18

adalah mengutamakan terpenuhinya proyeksi kebutuhan nyata di domestik. Realisasi pemanfaatan gas pipa domestik dalam monitoring kami hingga saat ini sekitar 80-85 persen. Adapun gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang dialokasikan untuk domestik, tingkat penyerapannya lebih rendah, baru sekitar 65 persen. Gas yang diproyeksikan untuk domestik, tampaknya belum dapat terserap secara optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan hal itu antara lain tidak tersedianya infrastruktur untuk membawa gas dari lapangan ke pengguna, tidak tersedianya kapasitas space pada jaringan pipa, serta tidak match antara gas deliverability, jadwal produksi, dan demand. Satu faktor lain yang cukup signifikan pengaruhnya adalah tingginya perbedaan harga di titik serah di hulu atau landed price LNG dengan harga beli gas pada tingkat end user. Adapun pada tataran makro, perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik domestik maupun regional, mempengaruhi kemampuan daya serap industri pengguna gas, baik sebagai bahan bakar, bahan penolong, atau bahan baku. Beberapa waktu yang lalu SKK Migas menggelar diskusi untuk menampung keluh kesah pengguna akhir gas di Indonesia terkait harga jual gas yang dinilai terlalu mahal. Apa saja tindak lanjut yang sudah dilakukan SKK Migas pasca diskusi tersebut? Dalam forum tersebut mengemuka, baik secara langsung dalam forum

tanya jawab maupun lewat angket yang disebarkan, bahwa untuk suatu industri yang hakikatnya adalah natural monopoly, bargain position pengguna akhir itu lebih lemah. Ketergantungan kepada gas, baik sebagai bahan bakar, bahan penolong dan bahan baku, sangat tinggi. Konsumen dan buyer tidak memiliki opsi dan fleksibilitas untuk beralih kepada supplier gas lain atau kepada sumber daya alternatif karena pabrik didesain untuk menggunakan feed gas. Dalam industri yang sifatnya tidak seimbang, mutlak diperlukan kehadiran dan afirmasi positif dari pemerintah yang tercermin dalam kebijakan terhadap alokasi, harga, dan tarif. Berkenaan dengan hal tersebut, SKK Migas secara aktif dan konstruktif telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian dan institusi terkait, seperti Kementerian Perindustrian, BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. SKK Migas berharap ada perubahan paradigma dalam memandang industri gas ini. Ketika dalam suasana economic shrinkage, semua pihak pada semua value chain harus sama-sama berkontribusi untuk menyeimbangkan dan menurunkan harga gas. Bagaimana tanggapan Bapak terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2015 yang mengatur alokasi dan harga gas bumi? Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2015 merupakan upaya positif dari pemerintah dalam menyesuaikan dan merespon tuntutan masyarakat

yang berkembang, yang diharapkan merupakan perbaikan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2010. Melalui peraturan baru ini, pemerintah memberikan skala prioritas untuk alokasi dan pemanfaatan gas guna menunjang kebijakan umum pemerintah, seperti transportasi, jaringan gas rumah tangga, industri pupuk, dan industri berbahan baku gas. Beberapa perbaikan pengaturan yang dilakukan antara lain lebih mengutamakan alokasi gas kepada badan usaha pengguna akhir dan/ atau Badan Usaha Niaga Gas yang meniagakan langsung kepada pengguna akhir. Faktor kepemilikan infrastruktur juga menjadi pertimbangan dalam alokasi gas. Sementara harga gas tetap mempertimbangkan keekonomian lapangan, kemampuan membeli, ketersediaan infrastruktur, serta beleid pemerintah. Kita sebetulnya berharap agar hal-hal yang sifatnya operasional, seperti penggunaan gas suar bakar dan pemanfaatan gas sesuai kemampuan ekonomis lapangan, diberi fleksibilitas. Namun pemerintah tampaknya memiliki pertimbangan yang lebih luas. Bagaimana pun, itu sebuah sinyal positif untuk Indonesia yang lebih baik. Apakah SKK Migas sudah menyiapkan atau mendorong adanya kebijakan khusus dari pemerintah terkait harga jual gas sehingga konsumen domestik tidak merasa terbebani oleh harga gas yang terlalu mahal? Sesuai konteks dan kedudukannya, SKK Migas saat ini merupakan bagian dan mitra dari pemerintah. SKK Migas hadir dan aktif dalam diskusi-diskusi serta memberikan masukan terhadap regulasi yang akan diberlakukan. Kebijakan Ekonomi Jilid III yang dikeluarkan pemerintah menyatakan, untuk menurunkan harga gas diperlukan efisiensi pada delapan sistem distribusi gas, tidak semata-mata hanya dengan mengorbankan bagian penerimaan negara (government split). Kami melihat, arahnya sekarang telah ke sana. Pemerintah lewat kementerian yang berwenang telah mencoba mengkaji secara komprehensif untuk menemukan

solusi, termasuk dengan mengatur dan meminta sektor midstream (transmisi dan distribusi) dan downstream (buyer/trader) untuk juga open book dan sacrifice demi mendapatkan keseimbangan harga gas yang wajar di end user. Langkah apa yang perlu diambil oleh seluruh pihak, baik di sisi hulu, midstream, maupun hilir, sehingga gas yang diproduksikan oleh lapangan-lapangan migas di Indonesia bisa dinikmati secara optimal oleh konsumen domestik dan mendukung perkembangan industri di tanah air? Perlu ada perubahan paradigma. Itu berlaku tidak hanya untuk tataran pelaku bisnis atau management regulatory seperti SKK Migas, tetapi juga di tingkat pemerintahan. Kalau kita serius memandang gas sebagai bagian dari komponen energi untuk menggerakkan lokomotif perekonomian, maka yang harus dikejar adalah multiplier effectnya, bukan direct contribution-nya. Sebagai contoh, di BPH Migas cukup ada iuran dari pengguna pipa untuk menutup kebutuhan operasional institusi tersebut.

BPH Migas tidak perlu dibebani target untuk menghasilkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Demikian juga afiliasi BUMN dan badan usaha publik yang saat ini mengelola jaringan transmisi dan distribusi pipa. Mereka tidak perlu dibebani dengan KPI (key performance indicator) yang masif, yang mendorong return of investment secara instan. Lebih utamakan pembangunan infrastruktur, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab negara. Kalaupun dibebankan ke badan usaha atau BUMN, perlu ada ruang waktu yang cukup untuk perhitungan dan pengembalian modal secara wajar.


19

SPEKTRUM

SKK MIGAS GANDENG POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN Oleh: Ruby Savira Martakusumah/[email protected] Agatha Citara/[email protected]

Kompetensi tenaga kerja yang berkualitas di bidang keuangan dibutuhkan SKK Migas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian, terutama yang berkaitan dengan audit biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Guna memenuhi kebutuhan tersebut, SKK Migas menjalin kerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).

Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, dan Direktur PKN STAN, Kusmanadji. Penandatanganan dilakukan di sela-sela acara reuni Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kedinasan Keuangan (Ikanas) STAN di kampus PKN STAN di Tangerang Selatan pada 21 November 2015.

20

Kerja sama antara SKK Migas dan PKN STAN mencakup pelaksanaan audit terhadap kepatuhan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) dalam lingkup pengelolaan rantai suplai. Kerja sama ini berkaitan erat dengan tugas SKK Migas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian, terutama yang terkait dengan pengawasan terhadap biaya operasi sejak awal penggunaan hingga kontraktor KKS mengajukan cost recovery. Selain itu, SKK Migas dan PKN STAN bersepakat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan melalui kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan. Kerja sama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja SKK Migas terkait aspek keuangan negara yang dilakukan oleh PKN STAN. SKK Migas juga berperan dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai dengan menyediakan tempat magang bagi mahasiswa PKN STAN. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di PKN STAN, SKK Migas akan menyediakan

pembicara atau narasumber yang kompeten dari industri hulu migas. “Selama tiga tahun ke depan, SKK Migas dan PKN STAN juga akan menjalin kerja sama untuk penelitian dan pengabdian masyarakat,” kata Amien. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, Parulian Sihotang, memberikan penjelasan singkat mengenai industri hulu migas, khususnya tentang mekanisme cost recovery, kepada mahasiswa PKN STAN yang turut hadir dalam acara reuni. Penjabaran tersebut diharapkan mampu menumbuhkan gambaran dan pemahaman yang benar di kalangan mahasiswa mengenai industri hulu migas. Dengan berbekal pemahaman yang benar, para mahasiswa diharapkan bisa lebih siap ketika terjun ke dunia kerja di sektor hulu migas maupun saat bekerja di instansi pemerintah yang selama ini berhubungan dengan SKK Migas dalam hal audit, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

SPEKTRUM

SEKTOR HULU MIGAS DORONG INDUSTRI PERKAPALAN NASIONAL Oleh: Alfian/[email protected]

Dalam aktivitas di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), terutama di lepas pantai, dukungan kapal sangat dibutuhkan. Fasilitas kapal digunakan sejak kegiatan eksplorasi mulai dilakukan hingga ketika lapangan sudah mulai berproduksi. Jenis kapal yang digunakan juga beragam. Berdasarkan data SKK Migas, jumlah kapal yang digunakan di industri hulu migas nasional saat ini mencapai 645 unit, baik sebagai fasilitas utama maupun penunjang fasilitas utama. Untuk fasilitas utama, jenis kapal yang digunakan antara lain semisubmersible drilling ship, kapal untuk penggelaran pipa, serta kapal-kapal untuk keperluan produksi seperti floating storage and offloading (FSO)/floating production, storage and offloading (FPSO)/floating production unit (FPU). Sementara untuk penunjang fasilitas utama, jenis kapal yang digunakan meliputi anchor handling tug and supply (AHTS), platform supply vessel (PSV), crew boat, construction crane barge, dan accommodation work barge. Ke depan, jumlah kapal yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha hulu migas diperkirakan bertambah mengingat pemerintah sedang menggalakkan kegiatan eksplorasi. Beberapa wilayah kerja produksi di lepas pantai, seperti Blok Masela, juga sudah mulai berproduksi sehingga membutuhkan dukungan kapal untuk mengangkut minyak maupun gas bumi. Besarnya kebutuhan kapal dalam kegiatan operasional di hulu migas membuka peluang bagi berkembangnya industri perkapalan nasional. Sektor hulu migas pun mendorong perusahaanperusahaan lokal untuk membangun kapal-kapal yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha hulu migas. Langkah ini merupakan wujud komitmen sektor hulu migas dalam meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. “Kalaupun industri perkapalan nasional belum mampu membuat seluruh jenis kapal yang dibutuhkan di sektor hulu migas, minimal

docking kapal bisa dilakukan di dalam negeri,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, saat menggelar pertemuan dengan pelaku usaha industri perkapalan nasional di Jakarta pada 6 November 2015. Menurut Amien, selama ini docking kapal yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas lebih banyak dilakukan di luar negeri. Padahal, galangan kapal dalam negeri sebenarnya mampu untuk melakukan docking. Terkait kebutuhan kapal, Amien menambahkan, dalam beberapa tahun ke depan, sektor hulu migas banyak membutuhkan mini LNG vessel untuk mengangkut gas alam cair dari lapangan yang lokasinya terpencil ke daerah-daerah pengguna. “Sektor hulu migas berharap kebutuhan mini LNG vessel bisa dipenuhi oleh industri perkapalan nasional,” kata Amien. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Eddy Kurniawan Logam, menyambut baik keinginan SKK Migas untuk melibatkan industri perkapalan nasional dalam memenuhi kebutuhan kapal di sektor hulu migas. Eddy berharap, langkah tersebut turut diimbangi dengan ketersediaan data jumlah dan jenis kapal yang dibutuhkan sektor hulu migas. “Dukungan data akan mempermudah kami dalam mempersiapkan kapal sehingga ketika nanti sektor hulu migas membutuhkan kapal, kami siap menyediakan,” kata Eddy.


21

info

KALEIDOSKOP SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI 2015 Oleh:

27 Januari 2015 Lima perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani di Jakarta dengan potensi penambahan pendapatan negara sebesar US$617 juta atau Rp7,7 triliun.

FEBUARI

2015

JANUARI

2015

16 Januari 2015 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk resmi telah ditunjuk sebagai trustee paying agent untuk mengelola penjualan ekspor gas dari Blok Sanga-Sanga, Kalimantan Timur.

27 Januari 2015 SKK Migas menetapkan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa (PTK 007).

JULI

2015 JUNI

30

JUNI

2015 30 Juni 2015 Kontraktor KKS eni Muara Bakau BV bersama dua mitra kerjanya, GDF SUEZ Exploration Indonesia dan Saka Energi Muara Bakau, menandatangani dua perjanjian jual beli LNG dengan PT Pertamina (Persero).

22

7 Juli 2015 Laporan Keuangan SKK Migas per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 9 Juli 2015 SKK Migas mengumumkan bahwa tiga proyek migas, yakni Pelikan (Blok Natuna A), Bukit Tua (Blok Ketapang), dan Senoro Gas (Blok Senoro-Toili), mulai berproduksi pada semester pertama 2015 dengan total produksi sebesar 31.000 barel minyak per hari dan 480 juta kaki kubik gas per hari. 9 Juli 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai pengelolaan migas di Blok Sebuku.

6 Februari 2015 SKK Migas menetapkan Pedoman Tata Kerja Peningkatan Recovery Factor melalui Kegiatan Pilot Tertiary Recovery (PTK 058). 23 Februari 2015 LNG Tangguh mengirimkan kargo perdana ke terminal regasifikasi Arun.

AGUSTUS

2015

2 Agustus 2015 Presiden RI Joko Widodo meresmikan fasilitas produksi Lapangan Gas Senoro (Blok Senoro-Toili), pengapalan perdana kargo PT Donggi-Senoro LNG, dan pengoperasian Lapangan GG (Blok ONWJ). 17 Agustus 2015 SKK Migas menyetujui revisi rencana pengembangan lapangan (plan of development/PoD) Lapangan Tiung BiruJambaran, Blok Cepu. 19 Agustus 2015 Menteri ESDM, Sudirman Said, menyerahkan participating interest (PI) masing-masing sebesar 10 persen kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Blok Muriah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Blok ONWJ.

MEI MARET

2015

5 Maret 2015 Kontraktor KKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Metan Tanjung II melaksanakan pengeboran sumur pilot dengan metode multi-well production pilots on tight spacing (five-spot production pilot) di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. 9 Maret 2015 Presiden RI Joko Widodo meresmikan terminal penerimaan dan regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Arun. 18 Maret 2015 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang tender 11 wilayah kerja (WK) baru yang terdiri dari 8 WK migas konvensional dan 3 WK migas non konvensional. 27 Maret 2015 Pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai operator Blok Mahakam mulai 1 Januari 2018.

4 Mei 2015 Tiga perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani dalam peluncuran Program Listrik 35.000 megawatt yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo di Yogyakarta dengan potensi penambahan penerimaan negara sebesar US$299 juta atau Rp3,74 triliun. 5 Mei 2015 Menteri ESDM, Sudirman Said, membentuk Komite Eksplorasi Nasional. 20 Mei 2015 Kontraktor KKS Saka South Sesulu menemukan gas di Sumur SIS-A#1, Wilayah Kerja South Sesulu, Kalimantan Timur. Penemuan ini berpotensi menambah cadangan gas negara sebesar 1,2 triliun kaki kubik (TCF). 20 Mei 2015 Menteri ESDM, Sudirman Said, menyerahkan surat pendelegasian wewenang perizinan migas sebagai bagian Pelayanan Terpadu Satu Atap (PSTP) Pusat di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

2015

APRIL

2015 12 April 2015 Kontraktor KKS PT Pertamina EP Cepu melaksanakan lifting minyak mentah pertama dari FSO (floating storage and offloading) Gagak Rimang di Surabaya. Kapal ini merupakan tempat penampungan minyak mentah yang diproduksikan dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu.

OKTOBER

2015 SEPTEMBER

06 SEPTEMBER

2015

6 September 2015 SKK Migas menyetujui 18 rencana pengembangan lapangan selama periode 1 Januari-2 September 2015 dengan total investasi sebesar Rp51 triliun dan potensi penerimaan negara sekitar Rp148 triliun.

6 Oktober 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima PI sebesar 10 persen dari pengelolaan Blok Mahakam. 13 Oktober 2015 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. 16 Oktober 2015 SKK Migas menetapkan Pedoman Tata Kerja Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (PTK 060). 20 Oktober 2015 Enam perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani di Bali dengan potensi penambahan penerimaan negara sebesar US$587 juta atau sekitar Rp7,86 triliun.

NOVEMBER

2015

13 November 2015 SKK Migas membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LSP Hulu Migas) bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 21 November 2015 SKK Migas dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama pendidikan dan pelatihan dalam bidang keuangan.


23

MEMBANGUN PROFESIONALISME PEKERJA INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 www.skkmigas.go.id

MENGOPTIMALKAN ALOKASI GAS UNTUK DOMESTIK

Recommend Documents