BUPATI KATINGAN PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR a^.TAHUN 2011 TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGI DAN TATA KERJA STAF AHII EUPATI KATINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Meninrbang
.
cl.
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Seketariat Daerah Dan Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan,
b.
Mengingat :
:;'T-^.1'
-/lllLI
bahwa berrJasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf' a tliatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katirr;arr tentang Uraian Tugas, Fungi Dan Tata Kerja Staf Alrli llupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kelx:1;.rwaian (Lerrbaran Negara Republik Indonesia Tahun l9/,1 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik lrrclorresia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dt:rrr;.ur Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembararr Nct;ara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tanrbalrarr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Unrlanr; Nomor 5 Tahun 2002 t,lntang Pembentuk.ut Kabupaten Katingan, Kabupaten krruyan, Kabupatcn liuharnara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gununq Mir;, l(,rbupaten Pulang Pisau, Kabupaten Flurung llaya darr K;rbu;raten Barito Timur di Wllayah Provinsi Kalimantan l-crrgah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran ltlegara Nomor 4 t{}0); 1.
I I
L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang- Undang Nomor
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20Q4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nornor 4355);
5.
Undang-Undang
Nomor
10 Tahun 2004 tentang
n Peru ndang-U nda nga n ( Lem ba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Pembentu kan Peratura
Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 4389);
t)ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang F emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .latrun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Indonesia Negara llel;ublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubllr dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentanq Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Urrdrng Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubaharr /(.rs Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang l)enrt:rintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembararr Nt"'r;ara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonror 108 Tanrbalurr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454t|), :,cbagaimana telah diubah dengan Undangtlndang Norrur 12 Tahun 2008 tentang Perubalan kedua Atas Undarrrl-tJndang Nomor 32 Tahun 2004 tr,ntang Pemerint.rlri.rrr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia '[;rlrurt 2008 Nomor 8 Tambahan Lenrbaran Negara Rclrubhk Indonesia Nomor a$aa); 7. Undang-Unctanry Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbarrg;rrr l(euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dar:rah (Lembaran Nelgara Republik Indonesia
Tahun 200,1 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443{t); 8.
Peraturan Perrrerin[ah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tcntang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lenrtxrran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 2?-"[arnlrahan Lembaran Negara Nomor 15a7);
9.
Peraturan l)r:rrrerintah Republik Indonesia Nomor 13 200:l tentang Perubahan atas Peraturan Pemerint,rlr N()nlor 100 fthun 2000 tentang Pengangkat;rrr Pegarvai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (l"t'rrrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Norntx .13 Tambahan Lembaran Negara Nomor
'Iahun
aL9a);
srAf
A|{.C.r
1
10.
Peraturan l:ctnerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pecloman Pembinaan dan Pengawasarr Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne4ara ttepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor l6:i, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45e3 );
11.
Peraturan Pt:nlerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pembagian Urusn Pemerintahan Antara Pcmerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah lGbupaten / Kota (Lembaran Negara Repurblik Indonesia Tahun 2007 Nomcr 82, Tambahan l.r:ntlraran Negara Nomor a737);
12.
Peraturan l)crnerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 200/ tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 ltlomor Indonesia
89, Tamhtlti:rrr Lembaran Negara Republik Nomor 47,11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor
3 Tahun
2008 tentartg Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewcnangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Dacrah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008); 14. Peraturan Dacrah Kabupaten Katingan Nomor
4 Tahun
2008 terrtanq Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan thkretariat DPRD Kabupaten Katingan (Lembaran Dacrah Kilbupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008) Scb;rgairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nonror 2 l-ahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sckrt:t.rriat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan ll,rkyat Daerah Kabupaten Katingan ( Lembararr D,r:rah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 2);
57 Tahun 2007 Perangkat Teknis Penataan Organisasi Pctunjuk tentang
15. Peraturan lvlerrteri Dalam Negeri Nomor Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TEflTAt{G URAIAN TU6A5 DAN FUNGSI DAN TATA KERIA STAFAHTI BUPATI KATINGAil BAB
I
KEIENTUAN UMUM
srAf A3{rI
J
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
1.
:
Pemerintahern Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasrrya dalam sistem dan prinsip otonomi Negara Kr:satuan Republik Indonesia sebagalmana
dimaksud clalam Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia I altun 1945; 2. Pemerintalr Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelcnggara Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Katingan; 4. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan; 5. Sekretaris Daemh selanjutnya disebut sekda adalah Sekretaris Daerah lGbupaten Katingan; 6. Staf Ahli adalah Pejabat StruKuml Eselon IIb yang dikoordinasikan oleh Seketaris daerah yang mempunyai tugas memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya; 7. Satuan Organisasi adalah bagian, sub bagian dan kelompok jabatan fungsional pada Seketariat Daerah Kabupaten Katingan; B. Kepala satuan organisasi adalah kepala saHtan organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten KaUngan; 9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesiaonal, efeKif dan efesien; 10. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak s,eorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yarg dalam pelaksanaan tugasnya pada keahlian dan atau keterampilan teftentu secrra mandiri. BAB
II
PEMBENTUIC\N
l)asal 2 Nomenklatur Jatralan Staf Ahli dapat terdiri dari
a.
srAI'3Ulur
S;taf
:
Ahli Bid.rng Hukum dan Politik;
4
b.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
c.
Staf Ahli Bidang Pembangunan;
d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber
Daya
Manusia;
e.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan BAB
III
KEDUDUI(AN Pasal 3
di
bawah Bupati dan Staf Ahli Bupati berkedudukan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB IV LINGKUP TIjGAS STAF AHU BUPATI IGTINGAN Pasal 4
Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Ahli Bupati sebagaimana Pasal 2 diatas, lingkup tugas Staf Ahli sebagai berikut:
a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik konsentrasl (1) Hukurn;
dengan
:
dan
Politlk Perlindungan Masyarakat; (3) Ketentranran dan Ketertiban Masyarakat; (4) Penerangan, Pres / Media; (2) Kesatuan Bangsa,
(5) Pengawasan.
b.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dengan Konsentmsi (1) Otonoml Daerah; (2) Penyelenggaraan Kewenangan Daerah; (3) Hubungan dengan Instansi Vertikal; (4) Aparatur Pemerintah; (5) Pemerintahan Umum dan Desa; (6) Pertanalmn; (7) Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
:
c. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan Konsentrasi : (1) (2) (3) (4)
s'rAl'illLI
Perencanaan Pembangunan dan Statistik;
Penelitian dan Pengembangan; Prasarana dan Sarana Umum;
Pekerjaan Umum;
5
(5) Perhubungan, Informatika dan Komunikasi; (6) Lingkungan Hidup.
d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusla dengan Konsentrasi
:
(1) Agama; (2) Pemuda dan Olahraga; (3) Kesehatan; (4) Pemberdayaan Masyarakat; (5) Pemberdayaan Perempuan, Anak
dan
Keluarga
Berencana; (6) Perumahan dan Pemukiman;
(7) Keg:gawalan, Pendidikan dan Pelatihan; (8) Pemuda dan Olahraga; (9) Pendidikan; 1 0) Pertrustakaan, Kearsipan dan Dokumentasl; (11) Kemuclayaan dan Pariwisata.
(
e. Staf Ahli Bldang
Ekonomi
dan Keuangan
dengan
kosentrnsi : ( 1) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan; (2) Tenaga KerJa dan Transmigrasi;
(3) Perindustrlan, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah;
(4) Peftanian; (5) Kehukrnan; (6) Kelautan dan Perikanan; (7) Pertanrbangan dan Energi; (B) Penanarnan Modal; (9) Pengembangan Dunia Usaha dan Badan Usaha Mllik Daerah; (10) Asrct Dnerah; (11) Ketahanan Pangan dan Penyuluh; (12) Per[inan.
t]AB V
UMIAN IUGAS DAN l)aragraf
FUNGSI
I
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Pasal 5
(1) Staf Ahli &rpati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai bidang hukum dan politik;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sb,ll' ahli Bupati bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsl penyiapan bahan kajian dan telaahan rr1,)ngdi hukurrr dan politik;
(
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2), sebagai berlkut : a. Menyusun prqram kegiatan staf ahli bidang hukum
b.
c.
d. e.
t. g. h.
i.
dan politik;
Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala Satuan Kerja Pemngkat Daemh yang terkait dengan tugas dan fungsinya baik secara langsung maupun t.idak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengenaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; Merumuskan dan menyiapkan konsep kebiJakan Bupati dibidang hukum dan politik; Memantau grcrkembangan kegiatan dibidang hokum dan politik; Melaksarrakan kegiatan telaahaan dan analisis mengenai lx*um dan politik; Membuat menyampaikan hasil laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengam bilan kebijakan; Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan (una kelancaraan pelalsanaan tugas; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
dan
Paragraf 2 Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pasal 6
(1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahaan mengenai Bidang Pemerintahan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi penyiapan bahan kajian dan telaahaan di bidang pemerin&rhan ;
\'I..rr1'
JttlLI
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (Z), sebagai berikut:
a. b.
c.
d. e.
f.
Menyusun program kegiatan
Staf Ahli
Bidang
Pemerintahan;
Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalalran dan peraturan perundang-undangan agar pelakmnaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan koordinasi dengan para Staf
Ahli dan Kepala Sattmn Kerja Perangkat Daerah yang terkait ,Jengan tugas dan fungsinya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; Merumuskan rlan menyiapkan konsep kebijakan Bupati dibidang penrerintahan ; Memantau perkembangan kegiabn di bidang pemerintahan; Memberikarr telaahan dan analisis mengenai bidang pemerintahan;
g. Membuat laporan untuk
menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
h.
i.
pengam bi lan kebijakan;
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaraan tugas; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tug;rs rlan fungsinya. Paragraf 3 Staf Ahli Bidang pembangunan Pasal 7
(1) Staf Ahli Bupati Btdang pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahaan mengenai bida ng pembangunan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf ahli Bupati bidang pembangunan mempunyai fungsi penyiapan bahan kajian dan telaahan mengenai pembangunan;
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut :
a. b.
Menyusun progr.lm kegiatan Fembangunan;
Staf Ahli
( Z ), Bidang
Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan' dan peiaturan perundang-undaniun
agar pelakanaan tugas sesuai dengan ketentian
yang
S't.^.'l:
XtIII
berlaku;
.;
d. e.
f.
Melakuurakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala liatuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan t.ugas dan fungsinya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan r:rta untuk mengevaluasi permasalahan agar dilxrolt:h hasil kerja yang optimal; Merumuskarr dan menyiapkan konsep kebijakan Bupati r libiclang Pembangunan; Memarrtiru perkembangan kegiatan dibidang pemtnrrr;un,ln;
Melak:;rn.rk;rn kegiatan telaahaan
dan analisis
mengcr r,ri pcmbangunan; 9.
Membual. dan
menyampaikan hasil laporan pelak:;lrr.r,rn tugas kepada atasan sebagai dasar peng;rrrr
h.
L
bi lur
r kebijakan;
Menyarnl:;rikan saran dan pertimbangan kr:pada atasarr lt;rrk secara lisan maupun tertulis sebagai bahan rnasukan guna kelancaran tugas; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan turl;rs dan fungsinya.
Paragraf 4 Staf Ahli Bidarrq Kcmasyarakatan dan Sumber Daya Manusia l)asal 8
(1) Staf Ahli tlrrpati tlidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia rnentpunyai tugas memberikan telaahaan mengenai Lridlng Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
(2) Untuk mclakurrrakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), stal' ahli Bupati Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusla mempunyai fungsi Penyiapan bahan kajian dan telaahaan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut:
a.
b. c.
.\'T.A;f
-A!tLI
Menyusun progmm kegiatan
Staf Ahli
( 2 ), Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan Perurdang-Undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsinya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi,
9
d. e. r.
g.
masukalr serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; Merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Bupati dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; Memantau perkembangan kegiatan dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; Memberikan telaahaan analisis mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; laporan Membuat menyampaikan pelaksanaan tuga:s kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; Menyanrpaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik sc("rl'il lisan maupun tertulis sebagai bahan masukarr guna kelancaran tugas; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai denglart tu<;rrs dan fungsinya.
dan
dan
hasil
Paragraf 5 Staf Alrli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Pasal 9
(1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahaan mengenai Bidang Ekonomi dan Keuangan; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi Penyiapan bahan kajian dan telaahan mengenai Ekononri dan Keuangan; (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut: a. Menyusun progmm kegiatan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanairrr tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahti dan Kepala li.rtuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan tu(,ils dan fungsinya baik secara langsung maupu,t lirlirk langsung untuk mendapatkan informasi, masukan :;r:rla untuk mengevaluasi permasalahan agar diperolclr hasil kerja yang optimal; d. Merumu:;k;.rrr dan menyiapkan konsep kebijakan Bupati dibidang t:kr.rnoffii dan keuangan; e. Memanl,rrr pcrkembangan kegiatan dibidang el
\,T.A:t -A:)lLI
l0
g. Membuat d;rn menyampaikan hasil laporan pelaksanaan tugas kepa
kebijakan; Menyampaikan saran dan peftimbangan kepada atasan
baik secara lisan maupun tetulis sebagai
i.
bahan
masukan guna kelancaraan tugasl dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI
TATA KER'A Pasal 10
(1) Staf Ahli Bupati dalam melaksanal
wajib
mnerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan instansi yang' secara fungsioanl mempunyai hubungan kerja.
(2)
Hubungan kerja Staf Ahli Bupaati dengan organisasi perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
(3)
Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati dan wajib menyampakan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah. BAB
VII
K[I)TGAWAIAN Pasal 11
(1) Staf Ahi tlupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai denqan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengangkatan Staf Ahli Bupati disesuaikan dengan kebutuhan darr kemampuan daerah
s
tirJ' .A:tlLI
il
BAB
VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal
L2
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Peraturan Bupati Katingan Nomor 41 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Katingan dicabut dan dinyatakan tidak herlaku.
pasal
13
Peraturan Bupat.l ini mulai berlaku sejak tarrggal diundangkan.
Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BupaU ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan
"'i
',t9'', -
2011
u'? Bl
( $,u,*,+.1 \
r\
,i,
"l-..-t"-
\+\.., \ \.li{irj'^,lra
llSi1.irt:
Diundangkan di Kasongan pada
tanggal
1o
OKtoben eo
11
TATEL LADJU MBUPATEN KA'TINGAN TAHUN 2011 NOMOR .33
srAI',Alar
t2
