MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2016 KETUA TIM PENILAI TEKNIS
Jakarta, 24 Februari 2016
Penilaian Provinsi
2
TAHAPAN PENILAIAN RKPD PROVINSI
Penilaian Tahap I (Penilaian RKPD Provinsi) BOBOT 30%
Penilaian Tahap II (Verifikasi Proses Penyusunan RKPD Provinsi) BOBOT 40%
Penilaian Tahap III (Presentasi dan Wawancara di Pusat) BOBOT 30%
PENETAPAN PEMENANG PROVINSI
3
Penilaian Tahap I terhadap 34 dokumen RKPD Provinsi (BOBOT 30%) 1. Keterkaitan 2. Konsistensi 3. Kelengkapan dan kedalaman 4. Keterukuran 5. Inovasi Kebijakan
TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPD PROVINSI 2016
Penilaian Tahap II terhadap proses perencanaan di provinsi nominasi (BOBOT 40%)
1. Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) 2. Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) 3. Proses Perencanaan Teknokratik 4. Proses Perencanaan Politik 5. Inovasi Proses & Program Daerah
Penilaian Tahap III melalui persentasi dan wawancara terhadap provinsi nominasi (BOBOT 30%) 1. Keterkaitan 2. Konsistensi 3. Kelengkapan dan kedalaman 4. Keterukuran 5. Inovasi Kebijakan 6. Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) 7. Proses Perencanaan Dari Atas (topdown) 8. Proses Perencanaan Teknokratik 9. Proses Perencanaan Politik 10. Inovasi 11. Tampilan dan Materi Presentasi 12. Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi 4
KRITERIA KETERKAITAN (15%)
KONSISTENSI (20%)
KRITERIA PENILAIAN
1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi 2016 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%) 2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi 2016 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2016 (10%) 3.Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi 2015 dengan isu strategis (5%) 4. Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan (5%) 5. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2016 dengan pagu anggaran SKPD (5%) 6. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2016 dengan program/kegiatan SKPD (5%) 7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan 2016 (5%)
TAHAP I PENILAIAN DOKUMEN RKPD PROVINSI 2016 (BOBOT 30%)
INDIKATOR
8. Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah 2016 (5%) 9. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%)
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (40%)
10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia (5%) 11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan (5%) 12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan (5%) 13. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 14. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi (5%)
KETERUKURAN (10%)
15. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2016 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik (5%) 16. Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya (5%)
INOVASI KEBIJAKAN (15%)
17. Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistiktematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (10%) 18. Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan 5 pembangunan dalam lingkup provinsi (5%)
KRITERIA DARI BAWAH (BOTTOMUP) (25%)
DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%)
KRITERIA PENILAIAN
TAHAP II VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPD 2016 (BOBOT 40%)
TEKNOKRATIK (20%)
PARAMETER
2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Provinsi 2016 3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Provinsi 2016 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2016
Persentase usulan Musrenbang Kabupaten/ Kota yang menjadi kegiatan RKPD Provinsi 2016 (12,5%) Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Provinsi 2016 (12,5%) Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2016 dengan RKP 2016 (10%)
4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Provinsi 2016 dan RKP 2016
Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2016 yang mendukung RKP 2016 (10%)
5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2016
Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2016 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (10%)
6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Provinsi 2016
Tingkat kapasitas perencana Bappeda Provinsi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2016 (10%)
1. Usulan dari Musrenbang Kabupaten/ Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi 2016
7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Provinsi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2016
POLITIK (20%)
INOVASI PROSES & PROGRAM DAERAH (15%)
INDIKATOR
8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Provinsi 2016
Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Provinsi 2016 dengan usulan DPRD Provinsi (10%) Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Provinsi 2016 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (10%)
9. Inovasi pada proses perencanaan
Inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konvensional (7,5%)
10. Inovasi program pembangunan daerah
Inovasi program pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat atau pelayanan publik atau daya saing daerah (7,5%)
6
No.
KRITERIA
1
KETERKAITAN (5%)
2
KONSISTENSI (5%)
3
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (5%)
4
KETERUKURAN (5%)
5
INOVASI KEBIJAKAN (5%)
6
DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (5%)
KRITERIA PENILAIAN
7
DARI ATAS (TOP-DOWN) (5%)
TAHAP III
8
TEKNOKRATIK (5%)
9
POLITIK (5%)
10
INOVASI PROSES DAN PROGRAM DAERAH (5%) TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI (Visualisasi (tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT) (25%) KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI (pengetahuan tentang RPJMN 2016-2019, institutional leadership, bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu ) (25%)
PROVINSI PRESENTASI DAN WAWANCARA (BOBOT 30%)
11
12
7
Penilaian Kabupaten/Kota
8
1. Tim Penilai Provinsi Penilaian Tahap I (Penilaian RKPDK) BOBOT 40%
TAHAPAN PENILAIAN RKPD KABUPATEN/KOTA
Penilaian Tahap II (Verifikasi/wawancara) BOBOT 60%
PENETAPAN RKPDK TERBAIK
2. Tim Penilai Pusat Penilaian Tahap III (Penilaian RKPDK) BOBOT 40%
Penilaian Tahap IV (Verifikasi/wawancara) BOBOT 60%
PENETAPAN RKPDK TERBAIK PROVINSI
9
Penilaian Tahap I (Penilai Provinsi: Bobot 40%) terhadap dokumen RKPDK yang menghasilkan Kab/Kota nominasi, dan Penilaian Tahap III (Penilai Pusat: Bobot 40%) 1. Keterkaitan 2. Konsistensi 3. Kelengkapan dan kedalaman 4. Keterukuran 5. Inovasi Kebijakan
TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPDK 2016
Penilaian Tahap II (Penilai Provinsi: Bobot 60%) terhadap proses perencanaan di Kab/Kota nominasi
1. Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) 2. Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) 3. Proses Perencanaan Teknokratik 4. Proses Perencanaan Politik 5. Inovasi Proses & Program Daerah
Penilaian Tahap IV (Penilai Pusat: Bobot 60%) melalui persentasi dan wawancara terhadap Kab/Kota nominasi 1. Keterkaitan 2. Konsistensi 3. Kelengkapan dan kedalaman 4. Keterukuran 5. Inovasi Kebijakan 6. Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) 7. Proses Perencanaan Dari Atas (topdown) 8. Proses Perencanaan Teknokratik 9. Proses Perencanaan Politik 10. Inovasi 11. Tampilan dan Materi Presentasi 12. Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi
10
KRITERIA KETERKAITAN (15%)
KONSISTENSI (20%)
KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN
TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016
INDIKATOR 1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten/Kota 2016 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%) 2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten/Kota 2016 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP Provinsi 2016 (10%) 3.Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota2015 dengan isu strategis (5%) 4. Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan (5%) 5. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2016 dengan pagu anggaran SKPD (5%) 6. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2016 dengan program/kegiatan SKPD (5%) 7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan 2016 (5%) 8. Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah 2016 (5%) 9. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%)
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (40%)
10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia (5%) 11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan (5%) 12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan (5%) 13. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 14. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi (5%)
KETERUKURAN (10%)
15. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2016 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik (5%) 16. Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya (5%)
INOVASI KEBIJAKAN (15%)
17. Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistiktematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (10%) 18. Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan 11 pembangunan dalam lingkup kabupaten/kota (5%)
KRITERIA
PARAMETER
1. Usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kab/Kota 2016 dan Prioritas Nasional DARI ATAS (TOP-DOWN) dalam RKP 2016
DARI BAWAH (BOTTOMUP) (25%)
(20%)
KRITERIA PENILAIAN
TAHAP II VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPDK 2016
TEKNOKRATIK (20%)
POLITIK (20%)
4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kab/Kota 2016 dan RKP 2016 5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kab/Kota 2016 7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016
9. Inovasi pada proses perencanaan
INOVASI (15%) 10. Inovasi program pembangunan daerah
INDIKATOR Persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 (12,5%) Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kab/Kota 2016 (12,5%) Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2016 dengan RKP 2016 (10%) Persentase program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 yang mendukung RKP 2016 (10%) Persentase program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (10%) Tingkat kapasitas perencana Bappeda Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 (10%) Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 dengan usulan DPRD Kab/Kota (10%) Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (10%) Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konventional (7,5%) Inovasi program pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat atau pelayanan publik atau daya saing daerah (7,5%)
12
No.
KRITERIA PENILAIAN
TAHAP IV KAB/KOTA PRESENTASI DAN WAWANCARA
KRITERIA
1
KETERKAITAN (5%)
2
KONSISTENSI (5%)
3
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (5%)
4
KETERUKURAN (5%)
5
INOVASI KEBIJAKAN (5%)
6
DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (5%)
7
DARI ATAS (TOP-DOWN) (5%)
8
TEKNOKRATIK (5%)
9
POLITIK (5%)
10
INOVASI PROSES DAN PROGRAM DAERAH (5%)
11
TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI (Visualisasi(tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT) (25%)
12
KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI (pengetahuan tentang RPJMN 2016-2019, institutional leadership, bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu ) (25%) 13
SIMULASI PENILAIAN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016
14
CONTOH PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN/KOTA (1) PARAMETER
INDIKATOR
1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten/Kota yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%)
SKALA PENILAIAN
4
Sangat jelas
3
Jelas
1
Kurang jelas
0
Tidak jelas
KETERKAITAN (10%)
2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kab/Kota 2014 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2016 (10%)
4
Sangat jelas
3
Jelas
1
Kurang jelas
0
Tidak jelas
RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan dan menjabarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota, tapi kurang lengkap dan kurang runtut RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota, tapi tidak lengkap dan tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2016 tidak berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2016 secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Kabupaten/Kota 2016 tapi kurang lengkap dan kurang runtut RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP Kabupaten/Kota 2014, tapi tidak lengkap dan tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2016 tidak berpedoman pada RKPD Provinsi 2016
SKALA NILAI
Di isi berdasarkan penilaian masingmasing indikator (4,3,1,0)
15
PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN/KOTA (2)
PENILAIAN TAHAP I ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016 KAB/KOTA XXX PROVINSI XXX BERDASARKAN SKALA NILAI No.
NAMA PENILAI
KETERKAITAN
1 1 Penilai 1 2 Penilai 2 3 Penilai 3
KONSISTENSI
2 4 3 1
3 4 3 1
4 4 3 1
5 4 3 1
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN
6 4 3 1
7 4 3 1
8 4 3 1
9 4 3 1
10 4 3 1
11 4 3 1
12 4 3 1
13 4 3 1
KETERUKURAN
14 4 3 1
15 4 3 1
16 4 3 1
4 3 1
INOVASI KEBIJAKAN 17 18 4 4 3 3 1 1
PENILAIAN TAHAP I ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016 KAB/KOTA XXX PROVINSI XXX BERDASARKAN PEMBOBOTAN No.
NAMA PENILAI
1 Penilai 1 2 Penilai 2 3 Penilai 3 Rata-rata
KETERKAITAN 1
2
0,20 0,15 0,05 0,13
0,40 0,30 0,10 0,27
KONSISTENSI 3
4
5
0,20 0,15 0,05 0,13
0,20 0,15 0,05 0,13
0,20 0,15 0,05 0,13
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN 6
0,20 0,15 0,05 0,13
7
0,20 0,15 0,05 0,13
8
0,20 0,15 0,05 0,13
KETERUKURAN
9
10
11
12
13
14
0,20 0,15 0,05 0,13
0,20 0,15 0,05 0,13
0,20 0,15 0,05 0,13
0,20 0,15 0,05 0,13
0,20 0,20 0,15 0,15 0,05 0,05 0,13 0,13
15
16
0,20 0,15 0,05 0,13
0,20 0,15 0,05 0,13
INOVASI NILAI KEBIJAKAN TOTAL 17 18
0,40 0,30 0,10 0,27
0,20 0,15 0,05 0,13
4.00 3.00 1.00 2.67 16
PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN/KOTA (3) HASIL PENILAIAN TAHAP I SELURUH RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 PROVINSI XXX ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016
No. 1 2 3 ..
PROVINSI XXX KAB/KOTA 1 KAB/KOTA 2 KAB/KOTA 3 KAB/KOTA n
KETERKAITAN 1 0,20 0,15 0,05 0,15
KONSISTENSI
2 0,40 0,40 0,10 0,30
3 0,20 0,20 0,15 0,15
4 0,05 0,20 0,15 0,05
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN
5 0,20 0,20 0,15 0,15
6 0,20 0,15 0,15 0,15
7 0,20 0,15 0,15 0,15
8 0,05 0,15 0,15 0,05
9 0,05 0,15 0,15 0,05
10 0,05 0,05 0,15 0,05
11 0,05 0,05 0,15 0,05
12 0,05 0,15 0,15 0,05
KETERUKURAN 13 0,05 0,20 0,15 0,05
14 0,05 0,20 0,15 0,05
15 0,05 0,20 0,15 0,05
16 0,05 0,20 0,15 0,05
INOVASI NILAI KEBIJAKAN TOTAL 17 18 0,10 0,05 2,05 0,40 0,20 3,40 0,30 0,15 2,70 0,10 0,05 1,70
3 Kab/Kota Terbaik HASIL PENILAIAN TAHAP I SELURUH RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 PROVINSI XXX ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016 BERDASARKAN PEMERINGKATAN
No. 1 2 3 ..
PROVINSI XXX KAB/KOTA 2 KAB/KOTA 3 KAB/KOTA 1 KAB/KOTA n
KETERKAITAN
KONSISTENSI
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN
KETERUKURAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0,15 0,05 0,20 0,15
0,40 0,10 0,40 0,30
0,20 0,15 0,20 0,15
0,20 0,15 0,05 0,05
0,20 0,15 0,20 0,15
0,15 0,15 0,20 0,15
0,15 0,15 0,20 0,15
0,15 0,15 0,05 0,05
0,15 0,15 0,05 0,05
0,05 0,15 0,05 0,05
0,05 0,15 0,05 0,05
0,15 0,15 0,05 0,05
0,20 0,15 0,05 0,05
0,20 0,15 0,05 0,05
15
0,20 0,15 0,05 0,05
16
0,20 0,15 0,05 0,05
INOVASI KEBIJAKAN 17 18
0,40 0,30 0,10 0,10
0,20 0,15 0,05 0,05
NILAI TOTAL
3,40 2,70 2,05 1,70
CATATAN: Seluruh Form Penilaian yang diperlukan dalam Penilaian RKPD Kab/Kota oleh Provinsi akan dikirimkan oleh Tim Sekretariat Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016.
17
JADWAL PELAKSANAAN APN 2016 (tentatif) Bulan No
Kegiatan
Jan 1
1
2 3 4
5
6
2
Feb 3
4
1
2
Mar 3
4
1
2
Ket
Apr 3
4
1
2
3
4
Persiapan Tim Pelaksana Penyusunan TOR, RAB, Agenda Kegiatan, dll Laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Identifikasi TPI, TPU, dan TPT Penetapan SK Tim Penyelenggara APN 2016 Rancangan Indikator/Kriteria & Mekanisme Penilaian Kesepakatan/Penetapan Indikator/Kriteria & Mekanisme Penilaian Penyusunan Buku Pedoman untuk provinsi Pelatihan TPT Diskusi dengan TPI, TPU, dan TPT Adm persuratan ke daerah dan anggota tim penilai Pengumpulan dokumen Pengumpulan Dokumen RKPD Provinsi 2016 Sosialisasi Sosialisasi prosedur penilaian kepada provinsi Penilaian Tahap I Prov/Kab/Kota Penilaian Dokumen RKPD Provinsi oleh TPT Pusat Penilaian Dokumen RKPD Kab/Kota oleh TPT Provinsi Penilaian Tahap II Prov/Kab/Kota Penilaian Provinsi oleh TPU dan TPI Pusat (kunjungan lapangan) Penilaian Kab/Kota oleh TPU dan TPI Provinsi Penyampaian hasil provinsi Penyampaian hasil penilaian Tahap I dan Tahap II (Surat Kepala Bappeda Provinsi) dilengkapi dengan RKPD kab/kota nominasi provinsi
18
JADWAL PELAKSANAAN APN 2016 (tentatif) Bulan Jan
Kegiatan
No
1 7
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Penilaian kab/kota oleh TPT Pusat Penilaian provinsi oleh TPU dan TPI Pusat (Jakarta) Penilaian kab/kota oleh TPU dan TPI Pusat (Jakarta)
Penetapan Pemenang prov/kab/kota oleh TPI dan TPU Pusat (Jakarta)
Penyiapan penghargaan
12
2
Penetapan pemenang
11
1
Ket
Penilaian Tahap IV kab/kota
10
4
Apr
Penilaian Tahap III Prov
9
3
Mar
Penilaian Tahap III Kab/Kota
8
2
Feb
Penyiapan trofi dan plakat
Pengumuman pemenang
Penyerahan trofi dan plakat APN 2016 (Musrenbangnas RKP 2016) 19
CONTOH INOVASI DALAM RKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015
20
CONTOH INOVASI DALAM RKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015
21
CONTOH INOVASI DALAM RKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015
22
Terima Kasih
23
