Medan, Maret 2014 Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Syahril Anwar NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nyalah maka Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 ini merupakan kelanjutan dari Kajian yang sudah disusun sebelumnya yaitu kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Utara Semester I 2013 dengan harapan kajian fiskal regional kali ini akan lebih lengkap, lebih komprehensif, lebih ilmiah secara akademis dan memenuhi keinginan masyarakat luas. Sebagaimana di Semester I, maka maksud dan tujuan penulisan Kajian Fiskal Regional Sumatera Utara ini adalah :

1. Sebagai output dari pelaksanaan tugas dan fungsi baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan di bidang pengelolaan fiskal. 2. Sebagai sarana pelaporan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi masukan dalam menyusun kajian fiskal secara nasional/komprehensif. 3. Sebagai sarana pembelajaran bagi penyusun dalam mengolah dan menganalisa datadata keuangan dan ekonomi sehingga terbentuk suatu kajian yang komprehensif. 4.

Sebagai media informasi yang bernilai strategis kepada para mitra kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, baik Satuan Kerja maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Kami menyadari bahwa Kajian Fiskal Regional ini masih jauh dari kata sempurna, baik karena keterbatasan pengetahuan penyusun maupun keterbatasan sumber data. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan kajian selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ini khususnya kepada Regional Economist Provinsi Sumatera Utara sehingga kajian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Harapan kami, semoga dengan adanya Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Utara tahun 2013

ini nantinya dapat menjadi solusi dan alternatif bagi Satuan Kerja

Kementerian/Lembaga maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan roda perekonomian di Provinsi Sumatera Utara khususnya dan secara nasional pada umumnya.

Medan, Plt.

Maret 2014 Kepala

Kanwil

Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara

Syahril Anwar NIP 195903131980101001

Ditjen

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Lampiran I. Perkembangan Ekonomi Regional A. Perkembangan Indikator Regional ..................................................................... B. Perkembangan Indikator Sektoral ...................................................................... C. Berita Fiskal Regional Terpilih ............................................................................ II.

III.

IV.

V.

Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat A. APBN Tingkat Provinsi ………………………….................................................. B. Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi............................................... C. Belana Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi....................................................... D. Pengelolaan BLU Pusat ……………................................................................... E. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat ............................................................ Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah A. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.............................................. B. APBD Tingkat Provinsi……………………… ......................................................... C. Badan Layanan Umum Daerah.............................................................................. Analisis Fiskal Regional A. Pendapatan Pusat dan Daerah........................................................................... B. Analisis Belanja ………………............................................................................ C. Ruang Fiskal dan Kemandirian Daerah............................................................. D. Rasio Belanja Sektoral …………………………………………………….............. E. Silpa dan Pembiayaan......................................................................................... F Mutiara Yang Hilang …………………………………………………………………. G Harga Melambung Akibat Erupsi Sinabung …………………………………….. H Krisis Listrik Di Sumatera Utara …………………………………………………... Penutup A. Kesimpulan ......................................................................................................... B. Rekomendasi ......................................................................................................

2 19 27

35 36 44 52 61

77 77 86

95 100 106 108 115 119 120 121 120 123

Daftar Pustaka Susunan Tim

Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Utara

RINGKASAN EKSEKUTIF

K

ajian fiskal regional ini merupakan kajian yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara terhadap kebijakan-kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan ekonomi regional Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 13,21 juta jiwa, pada tahun 2013 memiliki PDRB sebesar Rp403,93 triliun. pertumbuhan ekonomi sebesar 6,01% (yoy) diatas pertumbuhan ekonomi nasional 5,78%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik. Sementara itu, dilihat dari data yang ada, dana-dana pemerintah yang tersebar di wilayah Sumatera Utara baik yang dialokasikan melalui APBN maupun APBD sudah cukup besar. Pemerintah pusat dan daerah secara keseluruhan mengalokasikan Rp41,44 triliun melalui APBN dan APBD, yang terealisasikan sebesar Rp40,57 triliun atau 97,90%. Belanja pegawai masih mendominasi besaran alokasi APBD seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Utara. Alokasi belanja sektor pendidikan pada APBD kabupaten/kota sudah melebihi ketetapan minimal 20% dari total APBD. Secara agregat, seluruh kabupaten/kota mengalokasikan 26,49% dari masing-masing APBD. Namun hanya mengalokasikan 1,36% untuk sektor kesejahteraan. Meskipun alokasi belanja pertanian terus meningkat setiap tahunnya namun tingkat kesejahteraan petani di Sumatera Utara justru menurun. Penulisan Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan gambaran profil dan perkembangan kondisi fiskal pada Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat memberikan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan fiskal di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD.

Kajian Fiskal Regional Sumatera Utara 2013

DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2011-2013(persen)

4

Tabel 1.2

PDRB Menurut Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Dalam Miliar Rupiah

5

Tabel 1.3

Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2011-2013(persen)

6

Tabel 1.4

PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2012-2013 (miliar rupiah)

7

Tabel 1.5

Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2011-2013 (persen)

8

Tabel 1.6

PDRB Sumatera Utara Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2012-2013 (miliar rupiah)

9

Tabel 1.7

Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2011-2013 (persen)

10

Tabel 1.8

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Permintaan Tahun 2013 (persen)

Sumatera

Utara

Dari

sisi

11

Tabel 1.9

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Permintaan Tahun 2013(persen)

Sumatera

Utara

Dari

sisi

12

Tabel 1.10

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Menurut Daerah Maret 2013- September 2013

19

Tabel 1.11

Luas Panen, Hasil Per Hektar, dan Produksi Padi dan Palawija Menurut Angka Tetap (ATAP) 2011, 2012 dan Angka Sementara (ASEM) 2013 Sumut

23

Tabel 1.12

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003 dan 2013

26

Tabel 1.13

Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Sumatera Utara

28

Tabel 2.1

Rincian Pendapatan Dan Belanja Tahun 2013 (dalam miliar rupiah)

35

Tabel 2.2.

Perkembangan Penerimaan Perpajakan pada Semester II TA. 2011-2013

37

Tabel 2.3

Penerimaan PNBP FungsionalTahun 2011 s.d 2013

42

Kajian Fiskal Regional Prov.Sumut KKKKKKKKKKKKaian

Tabel 2.5

Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

45

Di Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah) Tabel 2.6

Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi Di Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah)

47

Tabel 2.7

Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Kewenangan

50

Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah) Tabel 2.8

Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah)

52

Tabel 2.9

Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat Tahun 2013 Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar)

53

Tabel 2.10

Perkembangan Pengelolaan Aset satker BLU Tahun 2011-2013

53

Provinsi Sumatera Utara Tabel 2.11

Tingkat Kemandirian BLU Pusat Tahun 2011-2013 Provinsi Sumatera Utara (dalam milar rupiah)

55

Tabel 2.12

Profil dan Jenis Layanan Satker Pengelola PNBP di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013

56

Satker PNBP dengan Pagu PNBP lebih besar daripada Pagu RM Tahun 2013

57

Tabel 2.14.

Satker Pengelola PNBP yang mengalami peningkatan Aset Tahun 2013

59

Tabel 2.15

Profil Penerusan Pinjaman Provinsi Sumatera Utara

62

Tabel 2.16

Penerusan Pinjaman Pemda dan BUMD Yang Diserahkan Ke PUPN

65

Tabel 2.17

Perkembangan Pembayaran Angsuran Pokok SLA di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 (dalam jutaan rupiah)

66

Tabel 2.18

Perkembangan Pembayaran Angsuran Bunga Dan Jasa BankSLA Di Prov. Sumatera Utara Tahun 2013

67

Tabel 2.19

Profil Kredit ProgramProvinsi Sumatera Utara Semester II-2013

68

Tabel 2.20

Perkembangan KUPS di Sumatera Utara (dalam jutaan rupiah)

70

Tabel 2.21

Tabel Perkembangan KKP-E di Sumatera Utara (dalam jutaan rupiah)

71

Tabel 2.13


Tabel 2.22

Perkembangan KUMK di Sumatera Utara (dalam Jutaan )

72

Tabel 2.23

Perkembangan KPP NAD-NIAS di Sumatera Utara (dalam jutaan)

73

Tabel 2.24

Perkembangan KUR di Sumatera Utara (dalam jutaan rupiah)

74

Tabel 2.25

Perkembangan KPEN-RP di Sumatera Utara (Dalam Jutaan Rupiah)

75

Tabel 2.26

Perkembangan Realisasi Investasi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2013

Provinsi

76

Tabel 3.1

Profil APBD Propinsi Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (dalam jutaan rupiah)

78

Tabel 3.2

Profil Badan Layanan Umum Daerah Per Jenis Layanan

86

Tabel 3.3

Profil Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara

93

Tabel 3.4

Perkembangan Aset Perusahaan Daerah Air Minum

94

PMDN/PMA

di


DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1

Perbandingan Gini Ratio Sumatera Utara dan Nasional

13

Grafik 1.2

Perbandingan IPM Sumatera Utara dan Nasional

14

Grafik 1.3

Perbandingan TPAK Sumatera dan Sumatera Utara

17

Grafik 1.4

Jumlah Rumah Sakit Per Kabupaten/Kota

20

Grafik 1.5

Jumlah Penduduk Miskin Terlindungi Pemeliharaan Kesehatannya Tahun 2005-2012

21

Grafik 1.6

Angka Partisipasi Sekolah di Prov. Sumut Tahun 2011

22

Grafik 1.7

Persentase Buta Huruf di Prov. Sumut

22

Grafik 1.8

Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor Tahun 2003 dan 2013 (ribu)

24

Grafik 1.9

Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem Menurut Kawasan Tahun 2003 dan 2013 (ribu)

25

Grafik 1.10

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara dari Tiga Pintu Masuk Januari – Desember 2013

29

Grafik 1.11

Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara dan Indonesia Bulan November dan Desember dalam Lima Tahun Terakhir

30

Grafik 1.12

Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2004-2013

30

Grafik 1.13

Perkembangan Penumpang (Domestik Angkutan Udara, Januari – Desember 2013

Internasional)

32

Grafik 1.14

Perkembangan Penumpang Domestik dan Internasional Angkutan Laut Sumatera Utara Januari dan November 2013

33

Grafik 2.1

Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara TA.2012 dan TA. 2013

36

Grafik 2.2

Perbandingan Estimasi Penerimaan Perpajakan dengan Realisasi Tahun 2011- 2013

38

Grafik 2.3

Realisasi Penerimaan Perpajakan per Bulan TA.2013

39

Grafik 2.4

Realisasi Penerimaan PNBP Umum 2011-2013

40

Grafik 2.5

Realisasi Penerimaan PNBP Umum per Bulan Tahun 2013

41

Grafik 2.6

Realisasi Penerimaan PNBP Fungsionalper Bulan 2013

43

dan

Kajian Fiskal Regional Prov Sumut

Grafik 2.4

Perkembangan Pagu dan Realisasi TA 2011-2013

44

Grafik 2.7

Perbandingan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA. 20112013

46

Grafik 2.8

Grafik Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi

48

Grafik 2.9

Grafik Realisasi Belanja 15 Program dengan Pagu Tertinggi Tahun 2013 Provinsi Sumatera Utara

49

Grafik 2.10

Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Kewenangan

50

Grafik 2.11

Perkembangan Pagu Transfer Daerah Tahun 2011-2013

51

Provinsi Sumatera Utara Grafik 2.12 Grafik 2.13 Grafik 2.14

Perkembangan Pagu PNBP dan RM Satker BLU Tahun 2011-2013 Provinsi Sumatera Utara Perbandingan Pagu PNBP, Pagu RM dan Total Pagu per Jenis Layanan satker PNBP (Milliar Rupiah) Perbandingan Pagu PNBP dan Pagu RM (Milliar Rupiah)

54 56 58

Grafik 2.15

Posisi penerusan pinjaman Pemda dan BUMD sampai 31 Desember 2013

64

Grafik 2.16

Jenis Kredit Program

69

Grafik 3.1

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013

78

Grafik 3.2

Komposisi Pendapatan Dana Perimbangan Tahun 2013

79

Grafik 3.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

79

Grafik 3.4

Komposisi Belanja Langsung Tahun 2013

80

Grafik 3.5

Komposisi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013

80

Grafik 3.6

Komposisi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2013

80

Grafik 3.7

Komposisi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2013

81

Grafik 3.8

Profil APBD pada Provinsi Sumatera Utara TA 2008 – 2013 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi/Jenis Belanja (dalam miliar rupiah)

81

Grafik 3.9

Profil APBD pada Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 Berdasarkan Klasifikasi Fungsi (dalam miliar rupiah)

82

Grafik 3.10

Perkembangan Profil APBD pada Provinsi Sumatera Utara TA 2008 – 2013Berdasarkan Klasifikasi Fungsi (dalam miliar rupiah)

83

Grafik 3.11

Profil APBD pada Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 Berdasarkan Klasifikasi Urusan (dalam milyar rupiah)

85

Grafik 3.12

PerkembanganAset dan Pagu RSUD Kumpulan Tahun 2012-2013

87


Grafik 3.13

Perkembangan Aset dan Pagu RSUD Pirngadi Tahun 2012 – 2013

88

Grafik 4.1

Perkembangan Rasio Pajak, PNBP, dan PAD Terhadap PDRB

95

Grafik 4.2

Perkembangan Rasio PAD Per Kapita

97

Grafik 4.3

Rasio Realisasi terhadap Estimasi PAD

99

Grafik 4.4

Rasio Dana Kelolaan Non Belanja Pegawai

101

Grafik 4.5

Rasio Belanja Modal APBN terhadap Belanja Modal APBD

101

Grafik 4.6

Rasio Total Belanja terhadap Populasi

104

Grafik 4.7

Rasio Belanja Pegawai

104

Grafik 4.8

Ruang Fiskal

106

Grafik 4.9

Rasio Kemandirian Daerah

107

Grafik 4.10

Rasio Belanja Sektor Pelayanan Umum

109

Grafik 4.11

Rasio Pegawai

110

Grafik 4.12

Rasio Pertumbuhan Belanja dan Fasilitas Kesehatan serta Tenaga Medis Prov. Sumatera Utara

111

Grafik 4.13

Rasio Pertumbuhan Belanja Pendidikan, Partisipasi Sekolah, Melek Huruf, Jumlah Guru, dan Sekolah

112

Grafik 4.14

Rasio Pertumbuhan Belanja Kesejahteraan, IPM dan Penurunan Angka Kemiskinan

113

Grafik 4.15

Perkembangan NTP Periode Tahun 2013

115

Grafik 4.16

Rasio Surplus/Defisit terhadap Pendapatan, Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB, dan Rasio SILPA terhadap Alokasi Belanja

116

Grafik 4.17

Rasio Keseimbangan Primer

117


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1

Produk

Domestik

Regional Bruto

Menurut Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2012 Lampiran 1.2

Produk

Domestik

Regional

Bruto

Per

Kapita

Menurut

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2012 Lampiran 1.3

Perkembangan Gini Ratio Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011 – 2013

Lampiran 1.4

Perkembangan

Indeks

Pembangunan

Manusia

Menurut


Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2012

Lampiran 1.6

Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1998 – 2010

Lampiran 1.7

Tingkat

Partisipasi

Angkatan

Kerja

(TPAK)

dan

Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2012 Lampiran 1.8

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2012

Lampiran 1.9

Jumlah

Fasilitas

Kesehatan

dan

Tenaga

Medis

Menurut


Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2012

Lampiran 1.11

Rasio Murid Sekolah Terhadap Sekolah, Kelas dan Guru Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2012

Lampiran 1.12

Rata Rata Luas Lahan Yang Dikuasai Per Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dan Jenis Lahan Tahun 2003 dan 2013

Lampiran 1.13

Rata-rata lama Inap Tamu Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Kabupaten/Kota (Hari) Tahun 2008 – 2012

Lampiran 1.14

Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Kabupaten/Kota Lampiran Kajian Fiskal Regional Prov.Sumut 2013

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 – 2012 Lampiran 1.15

Wisatawan Mancanegara Yang Datang ke Sumatera Utara Menurut Kebangsaan dan Pintu Masuk (Orang) Tahun 2012

Lampiran 2.1

Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 – 2013

Lampiran 2.2

Perkembangan Penerimaan dan Realisasi Pajak di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2011 – 2013

Lampiran 2.3

Perkembangan Penerimaan Pajak TA. 2013

Lampiran 2.4

Perkembangan Penerimaan PNBP Per Jenis PNBP Provinsi Sumatera Utara Periode Semester II Tahun 2011 – 2013 (dalam miliar rupiah)

Lampiran 2.5

Perkembangan PNBP Per Jenis PNBP Provinsi Sumatera Utara TA.2013

Lampiran 2.6

Perkembangan

Pagu

dan

Realisasi

Kementerian

Negara/Lembaga di Provinsi Sumatera Utara Lampiran 2.7

Laporan Posisi Penerusan Pinjaman Pemda dan BUMD Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Posisi Per 31 Desember 2013

Lampiran 2.9

Perkembangan Pembayaran Angsuran Pokok SLA di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

Lampiran 2.10

Perkembangan Pembayaran Angsuran Bunga Dan Denda SLA Di Provinsi Sumatera Utara Semester II Tahun 2013

Lampiran 3.1

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.2

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.3

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.4

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.5

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.6

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 – 2013 Lampiran Kajian Fiskal Regional Prov.Sumut 2013

Lampiran 3.7

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Labuhan Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.8

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.9

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.10

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.11

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.12

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.13

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.14

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.15

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.16

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.17

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.18

Laporan

Realisasi

Anggaran

Pemerintah

Kabupaten

Toba

Samosir Tahun 2012 – 2013 Lampiran 3.19

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.20

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.21

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.22

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.23

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 – 2013 Lampiran Kajian Fiskal Regional Prov.Sumut 2013

Lampiran 3.24

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.25

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.26

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.27

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Medan Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.28

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tebing Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.29

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Binjai Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.30

Laporan

Realisasi

Anggaran

Pemerintah

Kabupaten

Pematangsiantar Tahun 2012 – 2013 Lampiran 3.31

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Balai Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.32

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sibolga Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.33

Laporan

Realisasi

Anggaran

Pemerintah

Kabupaten

Padangsidimpuan Tahun 2012 – 2013 Lampiran 3.34

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Gunung Sitoli Tahun 2012 – 2013

Lampiran 3.35

Profil APBD TA 2011 Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Lampiran 3.36


Lampiran 3.37


Lampiran 4.1

Rasio Pendapatan Asli Daerah Per Kapita dan Analisis Estimasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Lampiran 4.2

Rasio Dana Non Belanja Pegawai

Lampiran 4.3

Rasio Belanja Modal

Lampiran 4.4

Rasio Belanja Per Kapita

Lampiran 4.5

Rasio Belanja Pegawai

Lampiran 4.6

Rasio Ruang Fiskal

Lampiran 4.7

Rasio Kemandirian Daerah

Lampiran 4.8

Rasio Pelayanan Publik Lampiran Kajian Fiskal Regional Prov.Sumut 2013

Lampiran 4.9

Rasio Alokasi Belanja dan Pertumbuhan Sektor Kesehatan

Lampiran 4.10

Rasio Alokasi Belanja dan Pertumbuhan Sektor Pendidikan

Lampiran 4.11

Rasio Alokasi Belanja dan Pertumbuhan Sektor Kesejahteraan

Lampiran 4.12

Rasio Alokasi dan Pertumbuhan Belanja Sektor Pertanian

Lampiran 4.13

Rasio SILPA dan Pembiayaan

Lampiran 4.14

Rasio SILPA dan Pembiayaan

Lampiran Kajian Fiskal Regional Prov.Sumut 2013

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL

“ Kebun Teh Toba Sari Kabupaten Simalungun “

Kajian Fiskal Regional Prov. Sumatera Utara

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL

H

akikat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah dan swasta dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan

antara pemerintah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Masalah pokok dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada kekhasan wilayah masing-masing dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (Malizia, 1999). Setiap usaha pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusreni, 2009). Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah beserta swasta harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah beserta swasta dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian. Sukirno (2006), membedakan pengertian antara ekonomi pertumbuhan dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan Produk Domestik Bruto, yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada tahun tertentu. Sedangkan

ekonomi

pembangunan

adalah

ekonomi

pertumbuhan

ditambah

perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu, tidak saja diukur dengan kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dengan perkembangan pendidikan, teknologi, kesehatan, infrastruktur yang tersedia, dan peningkatan dalam Bab 1 | Perkembangan Ekonomi Regional

1

2


pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian ekonomi pembangunan meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi. A. Perkembangan Indikator Regional Indikator ekonomi dibutuhkan untuk memberikan sinyal kemana ekonomi bergerak (Baumohl, 2008). Informasi indikator ekonomi dapat mempengaruhi penentu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan sektoral (industri, perdagangan, energi, pangan), nilai saham dan obligasi, serta kurs mata uang. Presiden, menteri, dan para pejabat eselon satu/dua di pemerintah pusat membutuhkan indikator ekonomi ketika menyusun rencana jangka panjang nasional (RPJPN) dan jangka menengah (RPJMN). Gubernur, bupati, walikota, kepala dinas, dan ketua-ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memerlukan indikator ekonomi ketika mengevaluasi kinerja pemerintahannya dan hasil-hasil pembangunan, menyusun rencana jangka panjang daerah (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD), dan membangun ekonomi lokal/kota/kawasan (Kuncoro, 2012). Peranan

wilayah

sub-nasional,

yaitu

apakah

kabupaten

dan

kota

dalam

mempengaruhi lokasi aktivitas ekonomi, agaknya semakin penting dewasa ini. Berbagai studi dalam bidang sosial-ekonomi dan perubahan sosial menekankan semakin pentingnya daerah dan peran barunya sebagai pelaku ekonomi dalam konfigurasi baru pola pembangunan spasial (Rodriguez-Pose, 1998). Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa salah satu syarat yang diperlukan untuk menentukan tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dimulai dari mantapnya pemahaman para aparat, pejabat, dan pelaku ekonomi tentang makna indikator-indikator pembangunan serta pengertian kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, dimana kedua kebijakan tersebut harus saling melengkapi atau searah. Pemahaman yang memadai tentang indikator pembangunan daerah diharapkan dapat menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang semakin terarah.

Bab 1 | Perkembangan Ekonomi Regional


1. Kinerja Perekonomian Sumatera Utara Tahun 2013 a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2013 Produk Domestik Bruto (PDB) pada umumnya digunakan sebagai indikator baik buruknya perekonomian sebuah negara dan sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu, PDB dihitung atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDB intinya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku (PDB nominal) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan (PDB riil), menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar dalam hal ini yang dijadikan tahun dasar adalah tahun 2000. PDB nominal dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDB riil digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Perubahan PDB nominal diakibatkan oleh perubahan harga dan perubahan jumlah output yang diproduksi. Sedangkan PDB atas riil mengukur nilai tersebut dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Perubahan PDB riil hanya diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2000, mengalami peningkatan sebesar 6,01%. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan positif pada semua sektor ekonomi. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,31%. Sektor lain yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi terutama sektor perdagangan, hotel, dan restoran 7,78%, sektor pengangkutan dan komunikasi 7,60%, sektor bangunan Bab 1 | Perkembangan Ekonomi Regional

3

4


7,17%, dan sektor jasa-jasa 7,13%. Sedangkan empat sektor lainnya, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, sektor industri, serta sektor listrik, gas dan air bersih masing-masing tumbuh di bawah 6%. Tabel 1.1 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2011-2013 (persen)

Tahun 2011

Tahun 2012*)

Tahun 2013**)

1. Pertanian

4,82

4,72

2. Pertambangan dan Penggalian

6,73

3. Industri Pengolahan

Lapangan Usaha/Sektor

Sumber Pertumbuhan 2012

2013

4,00

1,10

0,92

2,04

5,48

0,02

0,06

2,05

3,63

4,01

0,76

0,82

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

8,21

2,99

3,95

0,02

0,03

5. Bangunan

8,54

6,78

7,17

0,47

0,50

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

8,09

7,23

7,78

1,35

1,47

7. Pengangkutan dan Komunikasi

10,02

8,27

7,60

0,84

0,78

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

13,61

11,20

8,31

0,88

0,69

9. Jasa-jasa

8,30

7,54

7,13

0,77

0,74

PDRB

6,63

6,22

6,01

6,22

6,01

Sumber: BPS Prov. Sumut Keterangan : *) Angka sementara Keterangan : **) Angka sangat sementara

Sementara itu perkembangan Produk Domestik Regional Bruto pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 s.d. tahun 2012 ditunjukkan dalam tabel berikut.



5

Tabel 1.2 PDRB Menurut Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Dalam Miliar Rupiah

No

Prov/Kab/Kota

2010 Harga Harga Konstan Berlaku Tahun 2000

2011 *) Harga Harga Konstan Berlaku Tahun 2000

2012 **) Harga Harga Konstan Berlaku Tahun 2000

1

Indonesia

2.314.458,8

6.446.851,9

2.464.676,5

7.422.781,2

2.618.139,2

8.241.864,3

2

Sumatera Utara

118.718.90

275.056.51

126.587.62

314.372.44

134.463.95

351.118.16

3

Nias

510.79

1.140.43

545.56

1.299.65

579.58

1.439.73

4

Mandailing Natal

2.031.96

3.717.81

2.161.96

4.276.71

2.300.54

4.808.31

5

Tapanuli Selatan

1.783.88

3.145.18

1.878.42

3.573.33

1.976.50

4.006.03

6

Tapanuli Tengah

1.198.51

2.296.07

1.273.80

2.572.05

1.354.65

2.880.68

7

Tapanuli Utara

1.014.37

3.807.80

1.703.75

4.157.53

1.805.19

4.564.75

8

Toba Samosir

1.761.93

3.429.77

1.854.52

3.857.58

1.956.87

4.395.20

9

Labuhanbatu

3.261.57

7.610.59

3.448.18

8.550.34

3.658.83

9.526.34

10

Asahan

5.389.83

11.931.68

5.679.51

13.650.24

5.995.60

15.376.29

11

Simalungun

5.571.10

10.360.95

5.894.59

11.627.58

6.251.83

13.055.30

12

Dairi

2.050.67

3.777.74

2.158.86

4.226.28

2.276.25

4.731.42

13

Karo

14

Deli Serdang

15

3.367.19

6.676.02

3.589.13

7.634.39

3.816.81

8.512.71

14.516.73

39.804.28

15.389.01

45.125.83

16.322.03

50.667.52

Langkat

7.210.56

17.037.98

7.627.00

19.565.25

8.058.65

22.166.50

16

Nias Selatan

1.231.58

2.244.82

1.286.52

2.442.50

1.360.87

2.078.83

17

Humbang Hasundutan

1.006.56

2.468.65

1.066.34

2.791.90

1.130.26

3.179.57

18

Pakpak Bharat

164.88

331.84

174.74

373.10

185.26

420.52

19

Samosir

1.058.49

1.669.60

1.121.62

1.835.40

1.189.69

2.019.69

20

Serdang Bedagai

4.550.68

9.697.60

4.822.99

10.905.56

5.112.21

12.313.15

21

Batubara

7.394.49

16.590.57

7.772.03

18.994.98

8.111.47

21.006.93

22

Padang Lawas Utara

783.76

1.725.25

837.15

1.957.90

890.59

2.189.62

23

Padang Lawas

750.29

1.597.82

798.26

1.850.14

848.65

2.067.67

24

Labuhanbatu Selatan

2.835.77

628.895.00

3.009.51

7.101.85

3.200.06

7.984.43

25

Labuhanbatu Utara

3.163.22

7.161.09

3.359.75

8.094.36

3.574.05

9.032.13

26

Nias Utara

490.12

1.136.17

522.87

1.293.29

553.64

1.428.39

27

Nias Barat

254.10

589.40

271.27

673.15

284.65

747.01

28

Sibolga

740.04

1.543.78

777.72

1.698.29

819.28

1.884.81

29

Tanjungbalai

1.396.69

3.088.52

1.464.56

3.373.86

1.537.57

3.692.18

30

Pematangsiantar

2.039.00

4.163.38

2.161.82

4.531.59

2.285.31

4.897.69

31

Tebing Tinggi

1.165.58

2.302.74

1.243.37

2.608.91

1.327.25

2.964.04

32

Medan

35.822.22

83.315.02

38.576.23

93.610.76

41.519.32

105.400.44

33

Binjai

2.020.90

4.945.38

2.147.82

5.701.43

2.284.05

6.593.39

34

Padangsidimpuan

936.05

2.099.89

991.12

2.304.04

1.052.89

2.561.84

35

Gunungsitoli

867.97

2.009.06

924.07

2.305.74

982.09

2.543.99

*): Angka Sementara **): Angka Sangat Sementara Sumber: BPS Prov. Sumut Bab 1 | Perkembangan Ekonomi Regional

6


b. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 Tahun 2013, sektor industri pengolahan memberi kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Sumatera Utara, yaitu sebesar 21,58%. Dibandingkan dengan tahun 2011 yang memberi kontribusi sebesar 22,48%, berarti selama dua tahun tersebut kontribusi sektor industri mengalami penurunan sebesar 0,9 poin. Penurunan kontribusi tersebut bukan berarti pertumbuhan sektor industri menurun, hal ini lebih disebabkan selama kurun waktu tersebut pertumbuhan sektor industri berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Sektor lain yang memberi kontribusi terhadap perekonomian provinsi ini terutama sektor pertanian sebesar 21,32%, disusul oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran 19,29%, sektor jasa-jasa 11,51%, sektor pengangkutan dan komunikasi 9,55%, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 7,68%, dan sektor bangunan 6,92%. Dua sektor lainnya memberi kontribusi relatif kecil, yaitu sektor pertambangan dan penggalian 1,30%, dan sektor listrik, gas, dan air bersih 0,85%. Tabel 1.3 Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2011-2013 (persen) Struktur Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2011

Tahun 2012*)

Tahun 2013**)

1. Pertanian

22,48

21,88

21,32

2. Pertambangan dan Penggalian

1,38

1,32

1,30

3. Industri Pengolahan

22,48

22,07

21,58

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

0,94

0,90

0,85

5. Bangunan

6,42

6,72

6,92


19,21

19,09

19,29


9,21

9,36

9,55


6,96

7,53

7,68

9. Jasa-jasa

10,92

11,13

11,51

PDRB

100,00

100,00

100,00



7


Selain sektor industri, sektor yang mengalami penurunan kontribusi tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sektor pertanian turun 1,16 poin, sektor pertambangan dan penggalian turun sebesar 0,08% serta sektor listrik, gas dan air bersih turun sebesar 0,09 poin. Sektor lainnya mengalami peningkatan kontribusi. c. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2013 Tahun 2013, PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp403,93 triliun, sedangkan berdasar atas dasar harga konstan 2000 tercapai sebesar Rp142,54 triliun. Berdasarkan atas dasar harga berlaku, sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2013 adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp87,17 triliun, disusul oleh sektor pertanian sebesar Rp86,12 triliun, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp77,92 triliun, sektor jasajasa sebesar Rp46,50 triliun, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp38,57 triliun, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar Rp31,03 triliun, dan sektor bangunan sebesar Rp27,93 triliun. Sektor ekonomi lainnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp5,25 triliun, dan sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar Rp3,43 triliun. Tabel 1.4 PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2012-2013 (miliar rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan 2000

Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2012*) 1. Pertanian

Tahun 2013**)

Tahun 2012*)

Tahun 2013**)

76 838,11

86 118,60

30 778,67

32 010,15

4 635,32

5 252,87

1 525,32

1 608,89

77 484,96

87 170,66

27 513,10

28 615,62

3 150,34

3 430,43

971,99

1 010,40

5. Bangunan

23 595,94

27 934,64

9 348,16

10 018,50


67 027,28

77 918,68

25 406,77

27 384,48


32 855,01

38 574,73

13 858,26

14 911,54


26 442,21

31 030,23

11 111,51

12 034,81

2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih

9. Jasa-jasa PDRB

39 061,18

46 502,22

13 947,74

14 942,74

351 090,36

403 933,05

134 461,51

142 537,12



8


d.

PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2013

Komponen penggunaan yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2013 adalah komponen impor barang dan jasa, yaitu tumbuh sebesar 7,53%, atau dari Rp59,82 triliun pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp64,32 triliun pada tahun 2013. Disusul oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat 7,47% atau dari Rp83,71 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp89,97 triliun pada tahun 2013. Pembentukan modal tetap bruto meningkat 7,34% atau dari Rp 27,13 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 29,12 triliun pada tahun 2013. Komponen ekspor barang dan jasa meningkat 4,92%, atau dari Rp68,27 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp71,63 triliun pada tahun 2013. Komponen konsumsi pemerintah meningkat 4,32% atau dari Rp12,77 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp13,32 triliun pada tahun 2013 dan komponen konsumsi nirlaba naik 2,90%, atau dari Rp 582,69 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp599,57 miliar pada tahun 2013. Tabel 1.5 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2011-2013 (persen)

Laju Pertumbuhan Komponen Penggunaan

Sumber Pertumbuhan

Tahun 2011

Tahun 2012*)

Tahun 2013**)

2012

2013

1. Konsumsi Rumah Tangga

6,61

6,03

7,47

3,76

4,65

2. Konsumsi Nirlaba

2,23

1,39

2,90

0,01

0,01

3. Konsumsi Pemerintah

5,77

5,18

4,32

0,50

0,41

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

7,80

7,48

7,34

1,49

1,48

5. Perubahan Stok

5,52

97,57

22,09

0,71

0,30

6. Ekspor Barang dan Jasa

15,01

3,80

4,92

1,97

2,50

7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa

16,71

4,92

7,53

2,22

3,35

PDRB

6,63

6,22

6,01

6,22

6,01



9


Tabel 1.6 PDRB Sumatera Utara Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2012-2013 (miliar rupiah)

Komponen Penggunaan


Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Tahun 2012*) 2013**)

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun Tahun 2012*) 2013**)

207 770,06

241 319,32

83 710,69

89 966,57

2. Konsumsi Nirlaba

1 175,11

1 270,70

582,69

599,57


35 218,09

39 812,39

12 767,43

13 318,42


73 732,18

87 114,25

27 127,39

29 118,91

5. Perubahan Stok

2 285,58

2 533,84

1 820,30

2 222,36


152 706,39

170 990,16

68 271,54

71 632,82


121 797,06

139 107,61

59 818,55

64 321,52

PDRB

351 090,36

403 933,05

134 461,51

142 537,12


Berdasarkan atas dasar harga berlaku, komponen konsumsi rumah tangga naik dari Rp207,77 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp241,32 triliun pada tahun 2013, atau naik 16,15%. Komponen konsumsi nirlaba atas dasar harga berlaku juga naik dari Rp1,18 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp1,27 triliun pada tahun 2013, atau naik 8,13%. Komponen konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp35,22 triliun tahun 2012 menjadi Rp39,81 triliun tahun 2013, atau meningkat 13,05%. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp73,73 triliun tahun 2012 menjadi Rp87,11 triliun pada tahun 2013, atau naik 18,15%. Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku naik dari Rp152,71 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp170,99 triliun pada tahun 2013, atau naik 11,97%. Nilai impor barang dan jasa Sumatera Utara atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp121,78 triliun tahun 2012 menjadi Rp139,11 triliun pada tahun 2013, atau naik 14,23%.


10


Tabel 1.7 Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2011-2013 (persen)

Tahun 2011

Struktur Tahun 2012*)

Tahun 2013**)


59,22

59,18

59,74

2. Konsumsi Nirlaba

0,36

0,33

0,31


10,16

10,03

9,86


20,54

21,00

21,57

5. Perubahan Stok

0,46

0,65

0,63


43,36

43,49

42,33


34,10

34,69

34,44

PDRB

100,00

100,00

100,00

Komponen Penggunaan


Komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2013 masih mendominasi pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumatera Utara, dengan kontribusi sebesar 59,74%. Disusul oleh komponen pembentukan modal tetap bruto 21,57%, komponen konsumsi pemerintah 9,86%, komponen ekspor barang dan jasa netto 7,89% (ekspor barang dan jasa 42,33% dan impor barang dan jasa 34,44%), perubahan stok 0,63%, dan konsumsi nirlaba 0,63%. e.

PDRB menurut Sisi Penerimaan Tahun 2013

Dari sisi permintaan terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh perlambatan pada pertumbuhan konsumsi dan investasi, sedangkan net ekspor mengalami pertumbuhan yang positif.

Perlambatan

yang terjadi pada konsumsi tidak hanya terjadi pada konsumsi rumah tangga, namun juga pada konsumsi pemerintah. Perlambatan pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga diperkirakan karena faktor keraguan masyarakat dan preferensi masyarakat untuk menahan dalam melakukan konsumsi sebagai akibat tekanan harga yang tercermin dari tingkat inflasi yang cukup tinggi. Meskipun melambat, konsumsi rumah tangga pada masih tumbuh cukup tinggi (6,42%, yoy). Bab 1 | Perkembangan Ekonomi Regional


Tabel 1.8 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Dari sisi Permintaan Tahun 2013 (persen) 2013

Jenis Penggunaan

I

II

III

IV

Konsumsi

7,39%

7,24%

7,21%

6,14%

Konsumsi Rumah Tangga

7.93%

7.74%

7.64%

6.42%

Pengeluaran Pemerintah

4.12%

4.16%

4.58%

4.39%

Investasi

14.54%

7.78%

7.13%

4.59%

Ekspor

2.01%

5.3%

5.78%

6.58 %

Impor

7.33%

7.81%

8.43%

6.57%

29.52 %

-12.77%

12.59%

6.71%

6.15%

6.11%

5.94%

5.83%

Net Ekspor PDRB

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

f.

PDRB menurut Sisi Penawaran Tahun 2013

Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan perekonomian Sumatera Utara disebabkan adanya perlambatan pada sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan & penggalian) dan sektor tersier (sektor keuangan, persewaan

dan

jasa

perusahaan).

Berdasarkan

pangsanya,

struktur

perekonomian di Sumatera Utara masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan (pangsa 21,96% dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau senilai Rp 23,34 triliun), diikuti oleh sektor pertanian (pangsa 21,64% atau Rp21,93 triliun), serta sektor PHR (pangsa 18,98% atau Rp20,17 triliun). Total pangsa ketiga sektor utama tersebut sekitar 61,58% dari PDRB Sumatera Utara. Sektor industri pengolahan terus menunjukkan kinerja yang membaik, tercermin dari pertumbuhan tahunan (yoy), sektor ini terus menunjukan tren peningkatan. Sementara itu, kinerja dua sektor utama lainnya justru mengalami penurunan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya antara lain terkait penurunan angka produksi pertanian akibat kondisi cuaca/iklim yang buruk, tidak serentaknya musim tanam, dan bencana alam seperti erupsi Gunung Sinabung.


11

12


Tabel 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Dari sisi Permintaan Tahun 2013(persen) Sektor

2013 I

II

III

IV

Pertanian

5,93%

4,12%

3,14%

2,82%

Pertambangan dan Penggalian

6,44%

6,87%

6,04%

2,79%

Industri dan Pengolahan

2,72%

3,96%

3,77%

5,89%

Listrik, Gas dan Air Bersih

5,09%

4,37%

3,32%

3,50%

Bangunan

6,27%

7,92%

6,99%

6,67%

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7,61%

8,04%

7,86%

7,61%

Angkutan dan Komunikasi

8,63%

8,39%

7,68%

5,68%

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

8,27%

8,43%

10,18%

6,42%

6,58%

5,89%

7,40%

8,57%

PDRB

6,15 %

6,11%

5,94%

5,83%


g.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013

Sumber pertumbuhan ekonomi atau besarnya sumbangan masing-masing sektor perekonomian dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2013 terbesar dari sektor perdagangan, hotel dan restoran memberi sumbangan 1,47%. Sektor lain yang memberi sumbangan terhadap pertumbuhan cukup besar terutama sektor pertanian sebesar 0,92%. Sedangkan sumber pertumbuhan sektor lainnya, sebagai berikut: sektor industri pengolahan 0,82%, sektor pengangkutan dan komunikasi 0,78%, sektor jasa-jasa 0,74%, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 0,69%, sektor bangunan 0,50%, sektor pertambangan dan penggalian 0,06%, dan sektor listrik, gas dan air bersih 0,03%. Berdasarkan pendekatan penggunaan, sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dari masing-masing komponen, yaitu: konsumsi rumah tangga memberi sumbangan sebesar 4,65%, pembentukan modal tetap bruto 1,48%, konsumsi pemerintah 0,41%, perubahan stok 0,30%, konsumsi nirlaba 0,01% dan ekspor barang dan jasa neto -0,85% (ekspor barang dan jasa 2,50% dan impor barang dan jasa 3,35%). Bab 1 | Perkembangan Ekonomi Regional


2. Gini Ratio Meningkatkan pendapatan masyarakat menengah ke bawah merupakan salah tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan fiskal yang pro poor dan pro job yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan merata. Gini ratio mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata.Nilai dari indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa seluruh pendapatan terbagi secara merata terhadap seluruh unit masyarakat (perfect quality), sedang nilai 1 berarti seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu unit saja pada keseluruhan distribusi (perfect inequality). Bila mendekati angka satu maka menggambarkan ketimpangan yang cukup tinggi. Ketimpangan yang rendah mempunyai nilai indeks gini sebesar 0,4 atau dibawahnya. Sedangkan ketimpangan yang tinggi apabila mempunyai indeks gini di atas 0,4 dalam distribusinya. Di Indonesia, terdapat sebelas provinsi yang memiliki gini ratio di atas 0,4, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan Indonesia sendiri berada pada indeks 4,1. Perbandingan indeks gini per provinsi terdapat pada Lampiran 1.3 Dibandingkan tahun 2012, gini ratio di Sumatera Utara mengalami penurunan dari 0,33 ke 0,35, secara nasional gini ratio provinsi Sumatera Utara cukup baik dan lebih baik dari skala nasional.Berdasarkan grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa ketimpangan yang terjadi di Sumatera Utara cukup rendah. Grafik 1.1 Perbandingan Gini Ratio Sumatera Utara dan Nasional

Sumber : BPS


13

14


3. Indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI) HDI merupakan indeks komposit yang mencerminkan tingkat harapan hidup, pendidikan dan pendapatan masyarakat suatu wilayah. HDI dapat digunakan sebagai kerangka untuk mengukur tingkat ekonomi dan sosial suatu daerah.Indeks pembangunan manusia Sumatera Utara dibandingkan Indonesia masih lebih baik dimana tingkat harapan hidup di Sumatera Utara adalah 74,5 tahun, lebih tinggi dari tingkat harapan hidup Indonesia yang 72,7 tahun. Perbandingan IPM Sumatera Utara dengan Nasional digambarkan dalam grafik berikut. Grafik 1.2 Perbandingan IPM Sumatera Utara dan Nasional

Sumber: BPS

Di wilayah Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar mempunyai tingkat IPM paling tinggi sebesar 78.27, sementara yang terendah adalah Kab. Nias Barat sebesar 67.59. Sedangkan Kota Medan menempati peringkat kedua yaitu sebesar

78.25.

Perbandingan IPM per kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara dimuat pada Lampiran 1.4. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari Angka Melek Huruf yaitu penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Pada tahun 2012, persentase penduduk Sumatera Utara yang melek huruf 97,11%, dimana persentase laki-laki lebih tinggi dari perempuan yaitu 98,31% dan 95,93%. Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang melek huruf per kabupaten/kota



tahun 2012 terendah di Kabupaten Nias Selatan yaitu 72,15% disusul Kabupaten Nias Barat yaitu 81,74%. 4. Kependudukan dan Piramida Populasi Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi didominasi oleh daerah perkotaan. Kabupaten/kota yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Medan sebesar 8.008 jiwa per km2, disusul dengan Kota Sibolga dengan kepadatan penduduk yaitu 7.971 jiwa per km2 dan Kota Tebing Tinggi dengan kepadatan penduduk yaitu 3.844 jiwa per km2. Daerah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu kabupaten Pakpak Bharat yaitu 34 jiwa per km2, disusul dengan Kabupaten Samosir yaitu 50 jiwa per km2 dan disusul Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu 58 jiwa per km2. Jumlah penduduk laki-laki di Sumatera Utara lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.623.715 jiwa dan laki-laki 6.591.686 jiwa, dengan sexratio sebesar 99,52%. Komposisi penduduk Sumatera Utara menurut kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) sebesar 32,35%, yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 63,78%, dan yang berusia tua (>65 tahun) sebesar 3,86%. Dengan demikian maka Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) penduduk Sumatera Utara tahun 2012

sebesar 56,77%.

Angka ini mengalami

penurunan

sebesar 1,08% bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 57,85%. Gambaran penduduk Sumatera Utara terlihat pada piramida penduduk berikut ini. Gambar 1.1

Sumber : Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara,2013


15

16


5. Ketenagakerjaan Masalah ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari masalah ekonomi, sehingga masalah pembangunan ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari masalah pembangunan ekonomi. Untuk itu, perencanaan ekonomi harus mencakup juga perencanaan ketenagkerjaan, atau dengan kata lain perlu disusun suatu perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga Kerja tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan era baru pembangunan ekonomi yang memiliki ciri globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi. Selain itu Perencanaan Tenaga Kerja juga harus terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan sehingga secara dini dapat dideteksi dan dapat ditetapkan kebijakan serta program yang tepat untuk mengatasinya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tampak meningkat. Pada tahun 2000, TPAK di Sumatera Utara sebesar 57,34%, tahun 2008 naik menjadi 68,33% kemudian pada tahun 2009 dan 2010 kembali naik masingmasing menjadi 69,14% dan 69,51%. Pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 72,09% dan 69,41% (Lampiran 1.6). Salah satu indikator dampak kinerja fiskal terhadap kondisi perekonomian tercermin dari kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah karena full employment merupakan salah satu tujuan makroekonomi secara umum dimana sumber daya masyarakat telah digunakan dalam tingkat efisiensi maksimum. Angkatan kerja adaalah penduduk yang sudah memasuki usaia kerja baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari kerja. Tingkat pengangguran di Sumatera Utara pada tahun 2012 adalah 6.20 Disamping itu TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) baik di Sumatera Utara maupun pada tingkat regional Sumatera sejak tahun 2009 hingga 2011 mengalami peningkatan, namun setelah itu di tahun 2012 mengalami penurunan. Fluktuasi TPAK di Sumatera Utara dan wilayah Sumatera tergambar pada grafik berikut.



Persentase (%)

Grafik 1.3 Perbandingan TPAK Sumatera dan Sumatera Utara 74 72 70 68 66 64 62 2009

2010

2011

2012

Tahun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Regional) Sumber: BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk umur 15 tahun ke atas mengalami peningkatan yaitu 68,33% (2008), 69,14% (2009), 69,51% (2010), 72,09% (2011) sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 69,41%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 9,10% pada tahun 2008 menjadi 8,45% pada tahun 2009, menurun menjadi 7,43% pada tahun 2010. Tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 6,37% dan menjadi 6,20% pada tahun 2012 (SUDA 2013). Bila dirinci berdasarkan tingkat pendidikan, persentase angkatan kerja berumur 15 tahun keatas yang tidak pernah sekolah 2,12%, tidak tamat SD yaitu 10,45%, tamat SD yaitu 22,34%, tamat SMP yaitu 23,97%, tamat SMA yaitu 32,73%, diploma I/II/III/IV, universitas yaitu 8,40% (SUDA 2013). Dari data diatas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja di Sumatera Utara sebagian besar masih berpendidikan SD kebawah. Jika dilihat dari status pekerjaan utama, sebesar 36,49% penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja sebagai buruh atau karyawan, sebesar 19,02% adalah penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga, penduduk yang berusaha sendiri yaitu 16,03%, penduduk yang bekerja dibantu anggota keluarga mencapai 16,61%. Hanya 3,61% penduduk Sumatera Utara yang berusaha dengan mempekerjakan buruh tetap/karyawan. Berdasarkan lapangan usaha, penduduk Sumatera Utara terbanyak bekerja di sektor pertanian (termasuk perkebunan, perikanan dan peternakan) yaitu Bab 1 | Perkembangan Ekonomi Regional

17

18


43,40%, kemudian diikuti di sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,42%, ,jasa kemasyarakatan yaitu 15,56%, bekerja di sektor industri hanya sekitar 7,68%, selebihnya bekerja disektor Penggalian dan Pertambangan, sektor listrik, gas dan air minum, bangunan, angkutan dan komunikasi dan sektor keuangan (SUDA, 2013). Ringkasan Data Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara selama periode Agustus 2011 sampai dengan Agustus 2012 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8 Profil Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Agustus 2011 – Agustus 2012

Sumber: BPS Provsu

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2012 sebesar 6,20%, mengalami penurunan bila dibandingan dengan kondisi Agustus 2011 yang sebesar 6,37%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dapat terserap pada lapangan pekerjaan yang tersedia. 6. Kesejahteraan Tingkat kesejahteraan suatu daerah ditunjukkan dari persentase penduduk miskin di daerah tersebut.Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada September 2013 sebanyak 1.390.800 orang (10,39%), angka ini bertambah sebanyak 51.600 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2013 yang berjumlah 1.339.200 orang (10,06%).



Selama periode Maret 2013–September2013, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 16.500 orang (dari 685.100 orang pada Maret 2013 menjadi 701.600 orang pada September 2013), sedangkan di daerah perkotaan bertambah 35.100 orang (dari 654.100 orang pada Maret 2013 menjadi 689.200 orang pada September 2013). Penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2013 sebesar 10,45%, naik dibanding Maret 2013 yang sebesar 9,98%. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 10,13 % pada Maret 2013 naik menjadi 10,33% pada September 2013. Grafik berikut ini menggambarkan persentase penduduk miskin di desa dan kota. Tabel 1.9 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Menurut Daerah Maret 2013- September 2013 Daerah

Perkotaan Pedesaan Kota + Desa

Jumlah (Ribuan Jiwa)

Maret 2013 654,1 685,1 1339,2

Persentase (%)

September 2013 689,2 701,6 1390,8

Maret 2013 9,98 10,13 10,06

September 2013 10,45 10,33 10,39

Sumber: BPS Provsu

Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013 – September 2013 diduga berkaitan dengan faktor-faktor berikut: a. Selama periode Maret 2013 – September 2013 terjadi inflasi sebesar 11,87%. b. Nilai Tukar Petani mengalami penurunan, yaitu dari 100,78 pada Maret2013 menjadi 97,42 pada September 2013. c. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan, yaitu dari 6,01 % pada Februari 2013 menjadi 6,53% pada Agustus 2013. Angkakemiskinan di wilayah Sumatera Utara selengkapnya terdapat pada Lampiran 1.7. B. Perkembangan Indikator Sektoral 1. Kesehatan Salah satu indikator penting dalam rangka mengukur perkembangan suatu daerah adalah indikator di sektor kesehatan. Semakin banyak fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia di daerah tersebut maka akses terhadap fasilitas kesehatan akan semakin mudah. Bab 1 | Perkembangan Ekonomi Regional

19

20


Dari 203 rumah sakit yang terdapat di provinsi Sumatera Utara, rumah sakit terbanyak terdapat di kota Medan sebanyak 78 (38% dari jumlah rumah sakit), sedangkan di Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat belum memiliki rumah sakit. Dari data 2011-2012 untuk Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Tebing Tinggi, Kota Gunung Sitoli. Grafik 1.4 Jumlah Rumah Sakit Per Kabupaten/Kota

Sumber: BPS Provsu

Sejak tahun 2008 program Askeskin berganti nama menjadi Jamkesmas (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah

dalam

bidang

kesehatan

untuk

membantu

masyarakat

miskin

mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari grafik terlihat bahwa jumlah masyarakat miskin yang tercakup dalam program pemeliharaan kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 mencakup sekitar 33% penduduk, melebih persentase penduduk miskin menurut data BPS yaitu 10,41% atau 1.378,400 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa program pemeliharan kesehatan telah mencakup bukan hanya masyarakat miskin tetapi juga masyarakat dalam kategori abu-abu yaitu mereka yang jatuh miskin akibat sakit.



Grafik 1.5 Jumlah Penduduk Miskin Terlindungi Pemeliharaan Kesehatannya Tahun 2005-2012

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

2. Pendidikan Indikator lain yang juga penting dalam rangka mengukur perkembangan suatu daerah adalah indikator di sektor pendidikan. Dengan semakin banyaknya fasilitas dan tenaga pendidikan yang tersedia di Sumatera Utara maka akses terhadap fasilitas pendidikan menjadi semakin mudah. Kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan tersebut dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah dan persentase penduduk buta huruf. Di tingkat SD/MI, angka partisipasi sekolah tertinggi dimiliki Kota Medan sebesar 286.527 siswa dan terendah terjadi di Kab. Pakpak Bharat yaitu sebesar 7.125 siswa. Di tingkat SLTP/MTs, angka partisipasi sekolah tertinggi terdapat di Kab. Deli Serdang dengan jumlah 214.566 siswa dan terendah terjadi di Kab. Pakpak Bharat sebesar 3.043 siswa. Untuk tingkat SLTA/MA, Kota Medan memiliki angka partisipasi sekolah tertinggi sebesar 76.036 siswa dan Kab. Karo menjadi yang terendah dengan angka partisipasi sekolah sebesar 1.014 siswa. Apabila dilihat secara persentase, jumlah penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 19-24 tahun, Kab. Labuhan Batu Selatan memiliki tingkat yang sangat rendah yaitu sebesar 4,28%. Sementara Kota Padang Sidempuan menjadi peringkat teratas dengan angka sebesar 32,17 %, lebih baik dari Kota Medan yang hanya menempati urutan kedua sebesar 31,50%.


21


Grafik 1.6Angka Partisipasi Sekolah di Prov. Sumut Tahun 2011 SD/MI

SLTP/MTs

SLTA/MA

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Gunungsitoli

Binjai

Padangsidimpuan

Medan

Tebing Tinggi

Pematangsiantar

Sibolga

Tanjungbalai

Nias Barat

Nias Utara

Labuhanbatu Utara

Padang Lawas

Labuhanbatu Selatan

Batubara

Padang Lawas Utara

Samosir

Serdang Bedagai

Pakpak Bharat

Humbang Hasundutan

Langkat

Nias Selatan

Karo

Deli Serdang

Dairi

Asahan

Simalungun

Labuhanbatu

Toba Samosir

Tapanuli Utara

Tapanuli Tengah

Tapanuli Selatan

Nias

Mandailing Natal

-

Sumber : BPS Prov. Sumut, data diolah Dengan tingkat rata-rata angka partisipasi sekolah sebesar 64,34%, Kab. Nias Barat memiliki persentase buta huruf tertinggi di Sumatera Utara yaitu sebesar 15,54%. Dan Kab. Tapanuli Selatan paling rendah persentase buta hurufnya yang hanya mencapai angka 0.17%. Secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Utara, tingkat persentase buta huruf sebesar 2,54% atau lebih rendah dari persentase buta huruf nasional. Grafik1.7Persentase Buta Huruf di Prov. Sumut

Persentase Buta Huruf

Gunungsitoli

Sumatera Utara

Padangsidimpuan

Binjai

Medan

Tebing Tinggi

Pematangsiantar

Tanjungbalai

Sibolga

Nias Barat

Nias Utara

Labuhanbatu Utara

Labuhanbatu Selatan

Padang Lawas

Padang Lawas Utara

Batubara

Serdang Bedagai

Samosir

Pakpak Bharat

Nias Selatan

Humbang Hasundutan

Langkat

Karo

Deli Serdang

Dairi

Simalungun

Asahan

Labuhanbatu

Toba Samosir

Tapanuli Utara

Tapanuli Tengah

Tapanuli Selatan

Nias

18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 ,000 Mandailing Natal

22

Sumber : BPS Prov. Sumut, data diolah



3. Pertanian Padasektor pertanian, luas panen komoditas padi mengalami penurunan untuk tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini juga terjadi untuk komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu. Akibatnya terjadi penurunan hasil produksi untuk semua hasil komoditas. Tabel 1.11 Luas Panen, Hasil Per Hektar, dan Produksi Padi dan Palawija Menurut Angka Tetap (ATAP) 2011, 2012 dan Angka Sementara (ASEM) 2013 Sumut Komoditas Padi

Uraian

Luas Panen Hasil / Hektar Produksi 1) Jagung Luas Panen Hasil / Hektar Produksi 2) Kedelai Luas Panen Hasil / Hektar Produksi 3) Kacang Tanah Luas Panen Hasil / Hektar Produksi 3) Kacang Tanah Luas Panen Hasil / Hektar Produksi 3) Ubi Kayu Luas Panen Hasil / Hektar Produksi 4) Ubi Jalar Luas Panen Hasil / Hektar Produksi 4) Sumber: BPS Prov. Sumut Keterangan: 1) = Bentuk Hasil Gabah Kering 2) = Bentuk Hasil Pipilan Kering 3) = Bentuk Hasil Biji Kering 4) = Bentuk Hasil Umbi Basah

Satuan Ha Ku/Ha Ton Ha Ku/Ha Ton Ha Ku/Ha Ton Ha Ku/Ha Ton Ha Ku/Ha Ton Ha Ku/Ha Ton Ha Ku/Ha Ton

2011 (ATAP) 757 547 47,62 3 607 403 255 291 50,71 1 294 645 11 413 10,01 11 426 10 773 10,30 11 093 3 004 10,82 3 250 37 929 287,83 1 091 711 15 466 123,56 191 104

2012 (ATAP) 765 099 48,56 3 715 514 243 098 55,41 1 347 124 5 475 9 90 5 419 10 154 11,89 12 074 3 498 10,91 3 817 38 749 302,34 1 171 520 14 595 127,84 186 583

2013 (ASEM) 742 968 50,17 3 727 249 211 750 55,87 1 183 011 3 126 10,33 3 229 9 377 12,11 11 351 2 130 11,00 2 344 47 141 322,06 1 518 221 9 101 128,20 116 671

Berdasarkan Hasil pencacahan lengkap sensus tani 2013, diketahui bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 sebesar 1.327.759 rumah tangga. Subsektor perkebunan, tanaman pangan dan peternakan merupakan tiga subsektor yang memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak yaitu masing-masing 938.842 rumah tangga, 741.067 rumah tangga, dan 534.632 rumah tangga. Sementara itu, jasa pertanian merupakan subsektor yang paling sedikit memiliki rumah tangga usahapertanian, yaitu sebanyak 51.997 rumah tangga.


23

24


Grafik 1.8 Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor Tahun 2003 dan 2013 (ribu)


Rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 164.345 rumah tangga dari 1.492.104 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 1.327.759 rumah tangga, yang berarti terjadi rata-rata penurunan sebesar 1,16% per tahun. Secara absolut penurunan terbesar terjadi di subsektor hortikultura dan penurunan terendah di subsektor kehutanan yaitu masing-masing turun sebanyak 219.424 rumah tangga dan 8.814 rumah tangga. Jumlah rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 sebanyak 570.184 rumah tangga. Komposisi terbanyak berada di Kawasan Pantai Timur sebesar 245.689 rumah tangga, disusul Kawasan Dataran Tinggi Bukit Barisan sebesar 191.779 rumah tangga dilanjutkan Kawasan Kepulauan Nias sebesar 69.014 rumah tangga. Sementara komposisi rumah tangga petani gurem terkecil berada di Kawasan Pantai Barat sebesar 63.702 rumah tangga. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah rumah tangga petani gurem terbesar pada tahun 2013 berada di Kabupaten Simalungun sebesar 62.188 rumah tangga dan terkecil berada di Kota Sibolga sebanyak dua rumah tangga.



Grafik 1.9 Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem Menurut Kawasan Tahun 2003 dan 2013 (ribu)


Dibandingkan dengan kondisi tahun 2003, jumlah rumah tangga petani gurem di tahun 2013 mengalami penurunan. Jika pada tahun 2003 petani gurem di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 751.330 rumah tangga, maka pada tahun 2013 berkurang menjadi 570.184 rumah tangga atau turun sebesar 24,11%. Penurunan terbesar secara absolut terjadi di Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 41.272 rumah tangga. Ditinjau secara%tase penurunan rumah tangga petani gurem terbesar terjadi di Kota Medan sebesar 79,37%. Sementara peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem secara absolut terjadi di Kabupaten Nias Selatan dengan jumlah peningkatan mencapai 11.041 rumah tangga dan secara persentase terjadi di Kabupaten Nias Barat yang mencapai 82,65%.


25

26


Tabel 1.12 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003 dan 2013


Dari seluruh rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013, sebesar 98,54% merupakan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan (1.308.392 rumah tangga). Sedangkan rumah tangga usaha pertanian bukan pengguna lahan hanya sebesar 1,46%, atau sebanyak 19.367 rumah tangga. Selama kurun waktu sepuluh tahun, rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan mengalami penurunan sebesar 143.421 rumah tangga atau sebesar 9,88%. Penurunan jumlah rumah tangga terbesar secara absolut terjadi di Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 41.583 rumah tangga. Sementara itu penurunan jumlah rumah tangga pengguna lahan terbesar secara persentase terjadi di Kota Medan yang mencapai 74,76%. Peningkatan jumlah rumah tangga pengguna lahan secara absolut terjadi di Kabupaten Karo. Pada tahun 2003, jumlah rumah tangga pertanian pengguna lahan di Kabupaten Karo mencapai 59.323



rumah tangga selanjutnya pada tahun 2013 menjadi 69.327 rumah tangga atau meningkat 16,86%. C. Berita Fiskal Regional Terpilih. 1. Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor yang saat ini sedang digalakkan pemerintah. Sumatera Utara dengan ibukotanya Medan yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia memiliki beragam tempat wisata yang menarik yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Indonesia merupakan negara yang dikaruniai keindahan alam yang sangat beragam yang dapat menjadi obyek pariwisata. Sektor pariwisata merupakan modal bagi suatu daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemberdayaan masyarakat sekitar. Indikator perkembangan sektor pariwisata dapat dilihat dari semakin

meningkatnya

tingkat

kedatangan

wisatawan

mancanegara

dan

meningkatnya tingkat hunian hotel. Propinsi Sumatera Utara sebagai propinsi yang memiliki keunggulan di sektor pariwisata selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan, infrastruktur agar kunjungan wisatawan selalu meningkat. Pariwisata merupakan sektor yang terus menerus dikembangkan pemerintah sebagai sebagai pilar pembangunan nasional karena mampu menopang perekonomian nasional pada saat dunia sedang mengalami krisis. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sumatera Utara memiliki tiga pintu utama untuk wisatawan mancanegara yaitu Bandar Udara Poloni yang sejak Agustus 2013 digantikan oleh Bandar Udara Kuala Namu, Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan dan Pelabuhan Laut Belawan.


27

28


Tabel 1.13 Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Sumatera Utara Tahun

Bandar Udara Polonia

Pelabuhan Laut Belawan

Pelabuhan Laut Tanjungbalai Asahan

Jumlah

2005

106.083

9.181

5.788

121.052

2006

109.574

6.936

5.336

121.846

2007

116.614

7.312

10.204

134.130

2008

130 212

7 011

15 276

152 499

2009

148 193

5 075

9 891

163 159

2010

162 410

17 202

11 854

191 466

2011

192 650

18 975

11 501

223 126

2012

205 845

22 132

13 856

241 833

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Kunjunganwisatawan ke Sumatera Utara memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2008 hingga 2012, terlihat dari data kunjungan yang datang melalui Bandar Udara Polonia, Pelabuhan Laut Belawan dan Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan. Dan dari tabel tersebut menunjukkan peningkatan Rata-rata kunjungan menunjukkan bahwa mengalami peningkatan untuk periode 2008 hingga 2011 tetapi untuk periode 2011 hingga 2012 mengalami penurunan rata-rata kunjungan untuk hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan bintang 4 dan untuk bintang 5 tidak mengalami perubahan. Tetapi secara umum kunjungan di Sumatera Utara sangat singkat dimana rata-rata secara kesuluruhan dibawah dua hari padahal Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata. Statistik kedatangan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat, dan tahun 2013 ini merupakan kunjungan tertinggi dalam periode tersebut. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 259.299 orang atau naik 7,22% dibanding jumlah wisatawan mancanegara pada periode yang sama tahun 2012.%tase kenaikan tertinggi terjadi di pintu masuk Bandara Kuala Namu sebesar 9,57%, melalui pintu masuk Belawan dengan kenaikan sebesar 2,25%. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang melalui pintu masuk Tanjungbalai Asahan mengalami penurunan sebesar 19,76%.



Grafik 1.10 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara dari Tiga Pintu Masuk Januari – Desember 2013

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Dari sepuluh negara pasar utama wisatawan mancanegara pada Januari – Desember 2013, Malaysia masih mendominasi jumlah wisatawan mancanegara yang datang di Sumatera Utara sebesar 57,26%, diikuti oleh Singapura 7,05%, China 3,12%, Belanda 2,32%, Australia 1,65%, Jerman 1,56%, Thailand 1,51%, Amerika Serikat 1,48%, Inggris 1,28%, dan Taiwan 1,04%. Jumlah wisatawan mancanegara dari sepuluh negara tersebut adalah 78,25% dari total kedatangan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara selama Januari – Desember2013 dari sebagian negara-negara tersebut menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, seperti Thailand, Singapura, China, Amerika Serikat, Taiwan, Inggris, Jerman dan Malaysia. Sedangkan wisatawan mancanegara asal Belanda dan Australia mengalami penurunan.


29

30


Grafik 1.11 Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara dan Indonesia Bulan November dan Desember dalam Lima Tahun Terakhir


Kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara bulan Desember tahun 2013 yang mencapai 13,07% terhadap bulan sebelumnya, merupakan kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara yang ke lima kalinya selama lima tahun terakhir. Kenaikan ini searah dengan total kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia yaitu naik sebesar 6,59% atau dari 807.422 orang naik menjadi 860.655 orang. Grafik 1.12 Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2004-2013




2.

Transportasi

Transportasi di Sumatera Utara merupakan sesuatu yang penting dalam mendukung perekonomian. Sektor pertanian, industri dan pembangunan infrastruktur perlu didukung oleh transportasi yang memadai. Adapun transportasi itu sendiri mencakup transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. a. Perkembangan Transportasi Udara Bandara International Kuala Namu merupakan pintu utama dari transportasi udara Sumatera Utara, tidak hanya penumpang domestik tapi juga penumpang internasional. Jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Sumatera Utara selama bulan Desember 2013 mencapai 241.934 orang, atau turun sebesar

0,94 % jika dibandingkan dengan bulan

November

2013 yang

mencapai 244.220 orang. Ini disebabkan karena pada bulan Desember yang terdapat hari Natal dimana terdapat kenaikan harga tiket pesawat sehingga banyak calon penumpang yang memilih alternatif transportasi lain sehingga jumlah

penumpang

pesawat

udara

pada

bulan

Desember

2013

menurun.Sedangkan secara kumulatif jumlah penumpang yang berangkat pada periode Januari–Desember 2013 mencapai 3.230.816 orang, atau naik sebesar 1,42 % dibandingkan periode yang sama tahun 2012 yaitu sebesar 3.185.703 orang. Sedangkan untuk penumpang domestik yang datang di Sumatera Utara bulan Desember2013 mencapai 244.362 orang, atau naik sebesar 1,12 % jika dibandingkan bulan sebelumnyayaitu sebanyak 241.662 orang. Ini disebabkan pada bulan Desember yang bertepatan dengan hari Natal, sehingga penumpang domestik mengalami kenaikan pada bulan Desember. Sedangkan selama periode Januari–Desember2013 penumpang domestik yang datang mengalami penurunan sebesar 0,64 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 3.114.469 turun menjadi 3.094.383 orang. Ini disebabkan dengan adanya bencana Sinabung, yang membuat jumlah penumpang yang menuju Sumatera Utara mengalami penurunan. Sementara itu, penumpang angkutan udara tujuan luar negeri, baik yang menggunakan penerbangan nasional maupun asing, pada bulan Desember 2013 naik sebesar 34,38 % dibandingkan bulan November 2013, yaitu dari Bab 1 | Perkembangan Ekonomi Regional

31

32


71.795 orang naik menjadi 96.478 orang pada bulan Desember 2013. Jumlah penumpang tujuan luar negeri selama Januari–Desember2013 mencapai 955.558 orang, atau naik 24,15% dibandingkanperiode yang sama tahun 2012 sebesar 769.673 orang. Ini disebabkan minat masyarakat Sumatera Utara meningkat untuk mengunjungi luar negeri diiringi dengan harga tiket pesawat yang terjangkau oleh masyarakat yang disebabkan oleh meningkatnya frekwensi penerbangan ke luar negeri yang disiapkan oleh maskapai penerbangan. Kedatangan penumpang dari luar negeri selama bulan Desember 2013 juga mengalami kenaikan sebesar 37,85%dibandingkan bulan November 2013 yaitu dari 69.374 orang menjadi 95.634 orang.SelamaJanuari–Desember2013 penumpang luar negeri yang datang di Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 10,18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu naikdari783.301orangmenjadi 862.863 orang. Meningkatnya jumlah penumpang ini disebabkan oleh minat yang tinggi dari penumpang luar negeri yang ingin berwisata ke Sumatera Utara yang disebabkan oleh promosi pemerintah Sumatera Utara ke luar negeri supaya semakin meningkatnya kunjungan ke Sumatera Utara.

Grafik 1.13 Perkembangan Penumpang (Domestik dan Internasional) Angkutan Udara, Januari – Desember 2013

Sumber : BPS Provsu, 2014 Bab 1 | Perkembangan Ekonomi Regional


2. Perkembangan Transportasi Laut Jumlah penumpang angkutan laut antar pulau (dalam negeri) yang berangkat pada bulan Desember 2013 tercatat sebanyak 7.596 orang, naik 11 kali lipat bila dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 636 orang. Ini disebabkan pada bulan Desember merupakan puncak penumpang yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut.Sedangkan secara kumulatif jumlah penumpang yang berangkat selama bulanJanuari–Desember2013 mencapai 82.631 orang, atau naik 1,84% dibanding periode yang sama tahun 2012. Ini menunjukkan semakin meningkatnya minat pada transportasi laut. Sedangkan untuk jumlah penumpang yang datang pada bulan Desember 2013 tercatatsebanyak 10.983 orang,ataunaik 44 kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 247 orang. Inidisebabkankunjungan penumpang pada

bulan

Desember

merupakan

puncaknya.

Selama

Januari–

Desember2013, jumlah penumpang yang datang mencapai 58.757 orang, mengalami penurunan sebesar 9,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 65.128 orang. Ini disebabkan bahwa untuk masuk ke Sumatera Utara, penumpang lebih memilih sarana transportasi lain selain transportasi laut.

Grafik 1.14 Perkembangan Penumpang Domestik dan Internasional Angkutan Laut Sumatera Utara Januari dan November 2013



33

34


Untuk transportasi barang melalui laut, pada bulan Desember 2013 angkutan barang antarpulau untuk kegiatan muat barang sebesar 38.914 ton, atau mengalami penurunan sebesar 11,02 % dibandingkan bulan November 2013 yang sebesar 43.734 ton. Secara kumulatif jumlah barang yang dimuat selama bulan Januari–Desember2013 mencapai 484.452 ton, atau turun 25,33% dibanding periode yang sama tahun 2012 (648.833 ton). Sedangkan untuk kegiatan bongkar barang pada bulan Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 15,60 %, yakni dari 567.772 ton pada bulan November 2012 turun menjadi 479.178 tonpadabulan Desember 2013. Selama Januari–Desember 2013, barang yang dibongkar mencapai 6.255.232 ton, angka ini mengalami kenaikan 0,89% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.


BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT

“ Pulau Poncan Kota Sibolga “


BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT A. APBN Tingkat Provinsi Pada Tahun Anggaran (TA) 2013, Pemerintah Pusat menargetkan pendapatan negara sebesar Rp20,2 triliun dari Provinsi Sumatera Utara, sedangkan belanja diperkirakan sebesar Rp17,3 trilliun. Dengan demikian diperkirakan terdapat surplus pendapatan sebesar Rp2,9triliun. Adapun rincian dari pendapatan dan belanja dapat dilihat dalam tabel 2.1. Tabel 2.1 Rincian Pendapatan Dan Belanja Tahun 2013 (dalam miliar rupiah) URAIAN

PAGU APBN 20,212.64 20,212.64 19,598.06 614.58 17,279.73 16,882.66 397.07 2,932.91 -

PENDAPATAN NEGARA PENDAPATAN DALAM NEGERI Penerimaan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Hibah BELANJA NEGARA BELANJA PEMERINTAH PUSAT TRANSFER KE DAERAH SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN % Surplus/DefisitTerhadap PDB PEMBIAYAAN Pembiayaan Dalam Negeri Pembiayaan Luar Negeri

TAHUN 2013 REALISASI 24,989.64 24,926.22 23,381.29 1,544.93 63.42 14,570.20 14,251.93 318.27 10,419.44 41.70% -

% 123.63% 123.32% 119.30% 251.38% 84.32% 84.42% 80.15% -

Sumber: Kanwil DJPBN Prov. Sumut, Web Monev PA Dari sisirealisasi, realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 mencapai 123,63% dari target.Namun tidak demikian halnya dengan realisasi belanja yang hanya mencapai 84,32% (Rp14,57 triliun) dari total pagu. Apabila dibandingkan dengan pendapatan dan belanja pada TA 2012 (Lampiran 2.1) maka terdapat peningkatan target pendapatan sebesar Rp4.763,63 milliar atau 30,83%.Demikian juga dengan Belanja Negara, terdapat peningkatan pagu belanja Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

35 35

36


sebesar Rp1.007,72 milliar atau 6,19%. Namun dari sisi realisasi, terjadi penurunan tingkat realisasi baik dari sisi pendapatan maupun belanja.Pada TA 2012, realisasi Pendapatan Negara mencapai 172,98%, namun pada TA 2013 hanya mencapai 123,63%. Dari sisi realisasi belanja, pada TA 2012 realisasi belanja mencapai 85,53%, namun pada TA 2013 turun menjadi 84,32%. Grafik 2.1 . Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara TA.2012 dan TA. 2013

Sumber: Kanwil DJPBN Prov. Sumut, Web Monev PA

B. Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Terdapat dua sumber penerimaan bagi pemerintah pusat yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Pada TA 2013 penerimaan perpajakan tetap menjadi sumber utama pendapatan, yaitu dengan porsi 93,56% dari total pendapatan (Rp23,3triliun). Adapun rincian kedua sumber pendapatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Terjadi penurunan Penerimaan Pajak Dalam Negeri pada semester II TA 2013 bila dibandingkan dengan penerimaan pada TA. 2012. Pada TA.2013, penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp. 20,6 triliun yang menurun sebesar Rp. 506,54 Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat


37

miliar atau 2,4% dari penerimaan Pajak Dalam Negeri TA.2012.Apabila dilihat secara detail, maka penurunan penerimaan terjadi padaitem Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Lainnya. Selain itu, apabila dilihat perkembangan selama tiga tahun terakhir maka penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai, dan Cukai menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 2.2. Perkembangan Penerimaan Perpajakan pada Semester II TA. 2011-2013

No. A

B

Jenis Pendapatan Perpajakan Pajak Dalam Negeri 1 Pajak Penghasilan - PPh Non Migas - PPh Fiskal 2 Pajak Pertambahan Nilai 3 Pajak Bumi dan Bangunan 4 BPHTB 5 Cukai 6 Pajak Lainnya Pajak Perdagangan Internasional 1 Bea Masuk 2 Bea Keluar JUMLAH

Tahun 2011 Semester II 17,668.01 10,119.46 10,117.13 2.33 6,439.96 618.45 0.00 341.09 149.06 7,168.26 693.11 6475.15 24,836.27

Tahun 2012 Semester II 21,147.39 12,183.03 12,182.91 0.12 7,959.39 388.96 0.00 452.65 163.35 4,148.03 721.74 3,426.28 25,295.42

Tahun 2013 Semester II 20,640.85 11,590.86 11,590.83 0.03 8,019.87 384.93 0.00 486.92 158.27 2,740.43 1,124.46 1,615.97 23,381.29

Sumber: Kanwil DJPBN Prov. Sumut Dari sisi Pajak Perdagangan Internasional, terdapat dua jenis penerimaan yaitu Bea Masuk dan Bea Keluar. Dilihat dari sisi total penerimaan, maka pada Pajak Perdagangan Internasional terjadi juga penurunan penerimaan secara terus menerus dari TA. 2011. Pada TA.2011 terdapat penerimaan sebesar Rp. 7,17 triliun yang menjadi Rp. 4,15 triliun pada TA. 2012, dan terakhir menjadi Rp. 2,74 triliun pada TA. 2013. Penyebab utama penurunan ini adalah jumlah penerimaan Bea Keluar yang turun terus menerus secara tajam.

Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

38


Grafik2.2. Perbandingan Estimasi Penerimaan Perpajakan dengan Realisasi Tahun 2011- 2013

Sumber: Kanwil DJPBN Prov. Sumut, Apabila dibandingkan estimasi penerimaan dengan realisasi pada tiga tahun terakhir, maka secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak lebih besar dari estimasi pendapatan (lampiran 2.2)



Grafik 2.3 Realisasi Penerimaan Perpajakan per Bulan TA.2013

Sumber: Kanwil DJPBN Prov. Sumut Dari sisi penerimaan perpajakan setiap bulan selama TA.2013, maka grafik 2.3 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan mendominasi penerimaan perpajakan sepanjang tahun. Penerimaan Pajak Penghasilan tertinggi terjadi pada April dengan penerimaan mencapai Rp1,66 triliun(lampiran 2.3). Penerimaan perpajakan tertinggi kedua adalah Pajak Pertambahan Nilai dengan penerimaan tertinggi terjadi pada Bulan Desember yang mencapai Rp1,24 triliun. Selanjutnya, penerimaan perpajakan untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, Pajak Lainnya, Bea Masuk dan Bea Keluar menunjukkan grafik yang tidak berfluktuatif secara tajam. Pada umumnya penerimaan yang diterima setiap bulannya hampir sama.


39

40


2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi a. Perkembangan PNBP per Jenis PNBP Pada TA. 2013, penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Provinsi Sumatera Utara diperoleh dari Pendapatan Badan Layanan Umum yang mencapai Rp714,3miliar. Selanjutnya diikuti oleh pendapatan Bagian Laba BUMN sebesar Rp244,1 miliar dan Pendapatan Lain-lain yang mencapaiRp107 miliar. Disisi yang lain, Pendapatan Lain-lain dan Penerimaan Sumber Daya Alam selama tiga tahun terakhir merupakan penerimaan yang terendah dengan penerimaan kurang dari Rp10 miliar. Grafik 2.4 Realisasi Penerimaan PNBP Umum 2011-2013

Sumber: Kanwil DJPBN Prov. Sumut Apabila dibandingkan realisasi PNBP Umum dengan estimasi penerimaan selama tiga tahun terakhir (lampiran 2.4) maka seluruh realisasi penerimaan berada diatas target. Pada TA. 2011 berhasil dicapai realisasi penerimaan sebesar Rp1.057,44 milliar(370,85%), dilanjutkan pada TA. 2012 sebesar Rp1.005,66milliar (360,90%), dan sebesar Rp1.140,82milliar (342,54%) pada TA.2013. Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat


Grafik 2.5. Realisasi Penerimaan PNBP Umum per Bulan Tahun 2013

Sumber: Dit. SP, Kanwil DJPBN Prov. Sumut Dilihat dari sisi penerimaan secara bulanan, maka Pendapatan BLU sebagai pendapatan terbesar memperoleh pendapatan tertinggi pada Bulan Juli dan Desember yang mencapai sekitar Rp250 milliar.

Selanjutnya, Pendapatan

Bagian Laba BUMN hanya diterima pada tiga bulan saja yaitu Bulan Mei,Juni, dan Juli dengan total mencapai Rp244,10 milliar. Sisa jenis pendapatan yang lain pada PNBP umum pada umumnya tidak berfluktuatif dengan tajam dengan penerimaan tiap bulannya dibawah Rp50 milliar. b. Perkembangan PNBP Fungsional Kementerian/Lembaga Terdapat dua belas jenis PNBP fungsional, yaitu jasa rumah sakit, visa dan paspor, hak dan perijinan, sensor/karantina, nikah/talak/cerai/rujuk, jasa bandara, pelabuhan, navigasi, pengelolaan rekening TSA, jasa kepolisian, kejaksaaan dan peradilan tipikor, pelayanan pertanahan, pendidikan, serta gratifikasi dan sitaan. Berikut jumlah penerimaan PNBP fungsional pada TA 2013. Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

41

42


Tabel 2.3 Penerimaan PNBP FungsionalTahun 2011 s.d 2013 (miliar Rupiah)

No.

Realisasi Penerimaan 2011 2012 2013

Jenis PNBP

1 Jasa Rumah Sakit 2 Visa, Paspor 3 Hak dan Perijinan 4 Sensor/Karantina 5 NTCR 6 Jasa Bandara, Pelabuhan, Navigasi 7 Pelayanan Pertanahan 8 Pengelolaan Rekening TSA 9 Jasa Kepolisian 10 Kejaksaan dan Peradilan Tipikor 11 Pendidikan 12 Gratifikasi dan Sitaan JUMLAH

0.84 47.34 4.56 6.49 3.33 11.75 37.36 0.98 166.33 11.26 93.16 2.94 386.32

1.10 51.96 1.17 7.53 3.35 9.92 67.63 1.01 158.23 12.65 97.88 1.63 414.04

1.36 56.46 0.29 9.29 3.04 13.10 73.21 0.16 144.69 13.91 84.85 3.76 404.12

Sumber: Kanwil DJPBN Prov. Sumut

Pada TA 2013, penerimaan PNBP fungsional mencapai Rp404,12 miliar, dengan penerimaan terbesar diperoleh dari Jasa Kepolisian sebesar Rp144,69

miliar,

selanjutnya

diikuti

penerimaan

dari

Pelayanan

Pendidikan yang menyumbang sebesar Rp84,85 miliar. Penyumbang terbesar ketiga adalah penerimaan dari Pelayanan Pertanahan yang menyumbangsebesar

Rp73,21miliar.

Apabila

dibandingkan

realisasi

penerimaan selama tiga tahun terakhir, maka secara umum penerimaan pada TA.2012 lebih besar dari pada TA.2013 dan TA.2011.



Grafik 2.6. Realisasi Penerimaan PNBP Fungsionalper Bulan 2013

Sumber: Dit. SP, Kanwil DJPBN Prov. Sumut, data diolah Dilihat dari penerimaan PNBP Fungsional setiap bulannya, penerimaan tertinggi ada pada Jasa Kepolisian. Jasa Kepolisian setiap bulannya diterima dengan jumlah penerimaan terendah sebesar Rp9,94 miliar pada Bulan Juni dan tertinggi sebesar Rp14,04 milliar pada Bulan Januari (lampiran 2.5). Pada urutan kedua adalah penerimaan Pendidikan.Pada penerimaan pendidikan terjadi fluktuasi penerimaan yang tajam setiap bulannya.Sebagai contoh, Penerimaan pendidikan tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai Rp25,75 milliar, sedangkan penerimaan terendah

terjadi

pada

bulan

Rp0,19milliar. Selanjutnya, pada

berikutnya penerimaan

yang

hanya

mencapai

Gratifikasi dan Sitaan,


43

44


terjadi pengembalian sitaan pada Bulan Juli sebesar Rp0,38 miliar sehingga memunculkan axis minus pada grafik 2.6. C. Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi 1. Perkembangan

Pagu

dan

Realisasi

berdasarkan

Bagian

Anggaran/Kementerian/Lembaga Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara pada TA. 2013 mendapat pagu sebesar Rp17.279 triliun yang tersebar di 1.290 DIPA Petikan dan realisasi sebesar Rp14.570 triliun atau 84.32%.Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan pada 47 Kementerian Negara/Lembaga.Dari Tahun 2011 s.d. Tahun 2013, pagu secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan pagu tidak selalu diikuti dengan peningkatan realisasi secara keseluruhan sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 2.1 perkembangan pagu dan realisasi Kementerian Negara/Lembaga (terlampir) dan grafik 2.4 dibawah ini Grafik 2.4 Perkembangan Pagu dan Realisasi TA 2011-2013

Sumber : Web. Monev PA

Pada sisi realisasi, tiga tahun terakhir terjadi penurunan tingkat realisasi secara terus menerus yaitu dari 92.55% pada tahun 2011, 85.53% pada tahun 2012, dan menjadi 84.32% pada tahun 2013. Mengingat perbedaan pagu yang hanya sekitar 1 trilliun antara tahun 2012 dan 2013, dan tingkat realisasi yang hampir sama sekitar 85%. Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat


Pada TA. 2011 dan 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendominasi pagu tertinggi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan target Pemerintah Pusat untuk menaikkan taraf pendidikan bagi masyarakat Indonesia dengan mengalokasikan 20% dana APBN untuk pendidikan. Dari sisi penyerapan terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar 97,44% menjadi sebesar 57,53% Tahun 2013. Pada TA. 2013 Kementerian Pekerjaan Umum mendapat pagu alokasi tertinggi sebesar Rp2,582 triliun dengan realisasi sebesar 98,32% diatas dari penyerapan nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan kementerian dengan pagu tertinggi kedua yaitu sebesar Rp2,02 triliun. Namun demikian, tingkat penyerapan yang terjadi sangat rendah yaitu sebesar Rp589 miliar atau 29,16%, sangat jauh dengan penyerapan target nasional sebesar 94,30%. Dengan demikian sisa dana yang tidak terserap pada Kementerian ESDM sebesar Rp1,43 triliun menyumbang angka minus sebesar 8.29% pada total penyerapan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan tingkat penyerapan satker yang diharapkan memberikan stimulus pada perekonomian di Provinsi Sumatera Utara, maka

perlu tindak lanjut yang lebih komprehensif mulai dari

perencanaan dan pelaksanaan anggaran satker. 2. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja Sejak tahun 2011dan 2012, komposisi pagu APBN lingkup Provinsi Sumatera Utara di dominasi oleh jenis Belanja Modaldiikuti Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial dan Transfer Daerah.

Tabel 2.5 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja Di Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah) 2011

2012

2013

JENIS BELANJA PAGU

REALISASI

PAGU

REALISASI

PAGU

REALISASI

Belanja Pegawai

4,011

4,080

4,452

4,594

5,205

5,026

Belanja Barang

2,924

2,622

3,450

2,998

4,201

3,618

Belanja Modal

4,440

3,837

5,804

3,917

5,896

4,161

Bantuan Sosial

2,243

2,062

2,183

2,075

1,579

1,445

Transfer Daerah

-

-

380

331

397

318

Sumber : Web. Monev PA


45

46


Pada tahun 2013 belanja modal masih menjadipagu yang paling dominan sebesar 34% dari total pagu,diikuti Belanja Pegawai sebesar 30%, Belanja Barang sebesar 25%, Bantuan Sosial sebesar 9% dan Transfer Daerah sebesar 2%. Grafik 2.7 Perbandingan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA. 2011-2013

Sumber Web. Monev PA

Dilihat dari sisi penyerapan TA. 2013, maka realisasi Belanja Pegawai merupakan jenis belanja yang memiliki tingkat realisasi paling tinggi yaitu sebesar 96.55%, diikuti dengan realisasi Bantuan Sosial sebesar 91.55%. Selanjutnya, tingkat realisasi jenis belanja yang lain berada di bawah 90%, yaitu Belanja Barang sebesar 86.12%, Transfer Daerah sebesar 80.15%, dan Belanja Modal sebesar 70.58%. Apabila dibandingkan realisasi per jenis belanja pada tiga tahun terakhir, maka dapat dilihat bahwa tingkat realisasi tertinggi per jenis belanja mempunyai urutan yang sama. Dimulai dengan Belanja Pegawai dan diikuti dengan Bantuan sosial, Belanja Barang, Transfer Daerah, dan terakhir Belanja Modal. Hal ini berdampak pada pengembangan perekonomian dimana Belanja Modal merupakan

salah

satu

item

yang

dapat

menunjang

pengembangan

perekonomian seperti membangun fasilitas bagi masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat


Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, alokasi pagunya didominasi oleh Jenis Belanja Modal (34% dari total pagu), sehingga realisasi dari belanja modal akan berpengaruh terhadap keseluruhan realisasi dan capaian kinerja. 3. Perkembangan pagu dan realisasi berdasarkan Fungsi dan Program Sejak Tahun 2011, APBN dibagi dalam sebelas fungsi. Dari sebelas fungsi dimaksud, fungsi ekonomi merupakan fungsi dengan alokasi pagu terbesar.Di tahun 2013, fungsi tersebut mendapatkan alokasi Rp5.351 miliar atau 29% dari seluruh pagu. Selain fungsi ekonomi, fungsi pelayanan umum juga memegang alokasi pagu terbesar kedua, dengan alokasi di tahun 2013 sebesar Rp4,820 miliar atau 27%, lalu di peringkat ketiga alokasi pagu terbesar terdapat pada fungsi pendidikan dengan alokasi di tahun 2013 sebesar Rp3,638 miliar (18,23%). Tabel 2.6Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi Di Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah)

2011

2012

2013

NAMA FUNGSI PAGU

REALISASI

PAGU

REALISASI

PAGU

REALISASI

Pelayanan Umum

2,752

2,802

3,729

3,606

4,820

4,261

Pertahanan

1,027

1,043

1,032

1,164

1,215

1,191

406

403

668

668

981

943

3,466

2,915

4,966

3,188

5,351

3,429

Lingkungan Hidup

460

332

351

264

397

308

Perumahan dan Fasilitas Umum

922

882

996

932

991

945

Kesehatan

213

189

344

328

257

227

Pariwisata dan Budaya

20

12

9

9

9

2

Agama

51

50

119

111

135

120

4,012

3,877

4,005

3,612

3,638

3,160

34

33

47

45

38

33

Ketertiban dan Keamanan Ekonomi

Pendidikan Perlindungan Sosial Sumber Web Monev Dit. PA

Dilihat dari sisi realisasi dalam tiga tahun terakhir, maka pada tahun 2011 tingkat realisasi tertinggi berada berada pada fungsi Pelayanan Umum dan Pertahanan yang mencapai 102%.Sementara tingkat realisasi terendah berada pada fungsi Lingkungan Hidup yang hanya mencapai 72%.Pada tahun 2012, realisasi tertinggi pada Fungsi Pertahanan dengan realisasi mencapai 113%.Sedangkan penyerapan terendah berada pada fungsi Ekonomi yang Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

47


hanya mencapai 64%. Hal ini cukup disayangkan mengingat pada tahun 2012 pagu terbesar APBN di wilayah Provinsi Sumatera Utara ada pada fungsi ekonomi dengan porsi mencapai 31% dari total pagu atau sebesar Rp4.966 miliar.

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

2011 PAGU

2012 PAGU

2013 PAGU

2011 REALISASI

2012 REALISASI

2013 REALISASI

REALISASI (miliar)

Grafik 2.8 Grafik Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi PAGU (miliar)

48

Sumber Web Monev PA

Pada tahun 2013, tingkat penyerapan tertinggi beralih ke fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yang mencapai 104% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp991 miliar. Sedangkan penyerapan terendah berada pada fungsi Pariwisata dan Budaya yang hanya mencapai 30% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp9,44 miliar. Fungsi Pariwisata dan Budaya sebagai fungsi dengan porsi pagu terkecil dan juga mempunyai tingkat realisasi terkecil cukup ironis mengingat Provinsi Sumatera Utara mempunyai obyek wisata yang cukup terkenal yaitu Danau Toba.Danau Toba merupakan danau terbesar di Asia Tenggara dengan keindahan

alam

yang

menakjubkan,

seharusnya

pemerintah

dapat

memberikan dukungan pengembangan danau toba sehingga menjadi obyek wisata bertaraf internasional yang didukung dengan infrastruktur yang baik. Pada sisi yang lain, fungsi ekonomi yang mendapat pagu terbesar hanya dapat mencapai realisasi 64% dari pagu yang dialokasikan.



Jika dilihat dari program, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, merupakan program dengan alokasi pagu terbesar pada Provinsi Sumatera Utara. Di tahun 2013, program tersebut mendapatkan alokasi sebesar Rp2.020.849.965.000 dari seluruh alokasi pagu, diikuti Program Penyelenggaraan Jalan dengan pagu tertinggi kedua dan Program Pendidikan Islam dengan pagu tertinggi ke tiga. Realisasi Program Pengelolaan Ketenagalistrikan hingga akhir tahun 2013 sebesar 29,14% jauh dibawah target penyerapan nasional. Hal ini tentunya dapat menjadi sebuah penanda terkait ketidaktercapaiannya sasaran kinerja dan berpengaruh terhadap Sasaran Prioritas Nasional di Bidang Energi, karena ketiga program ini adalah kontributor utama yang memberikan masukan utama dalam pencapaian Sasaran Prioritas Nasional di Bidang Energi. Untuk Program Penyelenggaraan Jalan realisasinya 98,25% dan Program Pendidikan Islam 93,16% yang berada di atas target nasional sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tercapai.

Grafik 2.9 Grafik Realisasi Belanja 15 Program dengan Pagu Tertinggi Tahun 2013 Provinsi Sumatera Utara 2,500

98.25%

93,16%

1,600

1,400 80,96%

1,200

99,11%

1,000

1,500

97,61%

116,24% 86,02%

1,000 500

800

29,14%

88,25%

600

80,15% 91,66%

92,34%

93,43%

82,46%

400

200

REALISASI (miliar)

PAGU (miliar)

2,000

101,05% -

-

PAGU

REALISASI

Sumber Web Monev PA


49


4. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Kewenangan Tabel 2.7Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah) 2011

2012

2013

Jenis Kewenangan

Pagu

Realisasi

Pagu

Realisasi

Pagu

Realisasi

KP

4,094

3,645

5,047

3,675

5,894

4,426

KD

7,311

6,975

8,459

7,687

9,325

8,343

Dekonsentrasi

1,090

1,019

999

938

339

311

TP

664

548

740

704

809

691

Urusan Bersama

507

471

643

593

514

488

Sumber Web Monev PA

Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, terdapat enam kewenangan yaitu Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonsentrasi (DK), Tugas Pembantuan (TP), Urusan Bersama (UB). Sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2013 KD mendapat alokasi pagu terbesar.Di tahun 2013, KD mendapat pagu sebesar 53,97%, KP 34,11%, TP 4,68%, dan UB 2,98% dari pagu secara keseluruhan.

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

75.09%

89,74%

72,81% 90,87% 89,04%

95,41%

91,67%

85,47%

94,87%

93,89%

95,22%

92,31%

93,51%

82,48%

93%

2011 Pagu

2012 Pagu

2013 Pagu

2011 Realisasi

2012 Realisasi

2013 Realisasi

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

REALISASI (miliar)

Gambar 2.10 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Kewenangan

PAGU (miliar)

50

Sumber: web Monev PA, 2013 Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, alokasi pagu terbesar di alokasikan untuk belanja pemerintah kewenangan Kantor Daerah (KD) sehingga apabila realisasi dari KD rendah maka akan berpengaruh terhadap keseluruhan realisasi. Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat


Sejak Tahun 2011 hingga 2013, belanja pemerintah yang merupakan kewenangan Kantor Daerah (KD) mengalami penurunan sebesar 95,41% di tahun 2011 dan terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2012 menjadi 90,87% dan 89,74% pada tahun 2013. Hal ini berpengaruh karena setiap tahun belanja pemerintah dengan kewenangan KD selalu mengalami penambahan pagu.Apabila dibandingkan dengan tingkat penyerapan yang lain maka penyerapan kewenangan Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Dekonsentrasi berada pada pola yang sama. Namun berbeda dengan tingkat penyerapan Tugas Pembantuan, terjadi kenaikan di tahun 2012 dan penurunan yang cukup signifikan dari 95,22% menjadi 85,47 pada TA.2013. Demikian juga halnya dengan tingkat penyerapan pada kewenangan Urusan Bersama terjadi penurunan yang sangat signifikan pada TA. 2013. 5. Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer Dana transfer merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

Grafik 2.11 Perkembangan Pagu Transfer Daerah Tahun 2011-2013 Provinsi Sumatera Utara 20 18 16 14

MILIAR

12 10 8 6 4 2 -

DAU

DAK

DBH

DANA PENYESUAIAN

2011

13.585

1.545

1.686

1.570

2012

16.363

1.529

1.782

2.973

2013

18.693

1.874

1.433

3.662

Sumber: DJPK


51

52


Pada tiga tahun terakhir Alokasi DAU mengalami peningkatan pagu yang cukup signifikan. Tetapi bila dilihat dari alokasi DBH, pagu mengalami penurunan pada tahun 2013. Hal ini sejalan dengan prinsip trilogi dana perimbangan, yaitu pada DBH diperkirakan menurun maka DAU akan meningkat. Penurunan alokasi DBH dapat sebabkan oleh dua hal, yaitu prediksi penurunan potensi pendapatan dan/atau terjadinya pengalihan pendapatan pusat menjadi pendapatan daerah sebagaimana beberapa tahun terakhir pemerintah pusat secara bertahap menyerahkan pemungutan PBB sektor perkotaan dan perdesaan (P2) kepada pemerintah daerah. Tabel 2.8Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer

Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah) 2011

2012

2013

JENIS TRANSFER PAGU

REALISASI

PAGU

REALISASI

PAGU

REALISASI

DAU

13,585

13,742

16,362

15,674

18,693

18,671

DAK

1,545

1,489

1,529

1,494

1,874

1,799

DBH

1,686

1,675

1,78

1,738

1,433,7

1,666

DANA PENYESUAIAN

1,570

2,467

2,973

3,125

3,595

3,870

Sumber: DJPK

Bila dilihat dari realisasi, selama tiga tahun berturut-turut realisasi masingmasing komponen hampir 100% atau melebihi, bila dilihat dari Dana Alokasi Umum apabila penyerapan itu melebihi disebabkan pembayaran gaji pegawai di daerah. D. Pengelolaan BLU Pusat 1. Profil dan jenis layanan satker BLU pusat Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara terdapat empat BLU yang terdiri dari dua sektor yaitu Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan.Keempat BLU tersebut telah dapat mempergunakan langsung 100% PNBP-nya. Pada sektor pendidikan terdapat tiga satker dan sektor kesehatan terdapat satu satker sebagaimana tabel dibawah ini :



53

Tabel 2.9 Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat Tahun 2013 Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar) NO

JENIS LAYANAN

SATKER BLU

NILAI ASET

PAGU PNBP

PAGU RM

I

PENDIDIKAN

USU

37,447

381,07

374,70

755,77

20,19

49,66

69,85

18,42

113,82

2,82

135,06

297,45

187,84

85

570,29

POLTEKKES 0,746 MEDAN IAIN SUMUT 340,32 MEDAN RSU H. ADAM II KESEHATAN 46,62 MALIK MEDAN Sumber: Data Kanwil DJPBN Sumatera Utara,Tahun 2013

PAGU PHLN

JUMLAH PAGU

2. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP dan RM BLU pusat Perkembangan dari segi aset, sepanjang tiga tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan.Sebaliknya, ada beberapa satker yang mengalami

penurunan.BLU

di

sektor

Kesehatan

tidak

mengalami

perkembangan. Nilai aset di sektor Kesehatan tahun 2013 sebesar Rp46.615.397.800. Aset BLU di sektor Pendidikan mengalami penurunan dibanding Tahun 2012 dari Rp408.282.237.952 menjadi Rp378.517.926.914 pada Tahun 2013. Tabel 2.10 Perkembangan Pengelolaan Aset satker BLU Tahun 2011-2013 Provinsi Sumatera Utara Nilai Aset NO

Jenis Layanan/Nama Satker PNBP

2011

2012

2013

I

Pendidikan

1

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

195,899,473,867

94,492,882,000

37,447,179,000

2

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

3,187,682,323

-

746,303,137

3

IAIN SUMATERA UTARA MEDAN

302,828,324,618

313,789,355,952

340,324,444,777

II

Kesehatan 123,431,202,000

82,809,642,000

46,615,397,800

RSU H. ADAM MALIK MEDAN Sumber: Data Kanwil, Dit BLU 1


54


Grafik 2.12 Perkembangan Pagu PNBP dan RM Satker BLU Tahun 2011-2013 Provinsi Sumatera Utara 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 -

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

IAIN SUMATERA UTARA MEDAN

RSU H. ADAM MALIK MEDAN

2011 PNBP

295

15

16

159

2011 RM

243

37

98

176

2012 PNBP

444

17

21

300

83

197

2012 RM

403

42

2013 PNBP

381

20

18

297

2013 RM

374

49

113

187

Sumber: Web Monev Dit. PA

Dilihat dari perkembangan pagu PNBP pada satker Universitas Sumatera Utara dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 50,50% dan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 14,18%. Jika dibanding tahun 2011, Satker Politeknik Kesehatan Medan mengalami peningkatan 12,19% di tahun 2012 dan meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 12,93%. Untuk satker IAIN Sumatera Utara Medan, dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 35,92% dan mengalami penurunan sebesar 15,79% di tahun 2013, sedangkan satker RS H. Adam Malik Medan mengalami peningkatan 87,95% dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan mengalami penurunan sebesar 0,91% pada tahun 2013. 3. Kemandirian BLU Salah satu tujuan diberikannya status BLU kepada satuan kerja adalah untuk mewiraswastakan

pemerintah

(enterprising

the

government)dengan

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktekpraktek bisnis yang sehat sehingga dapat menciptakan kemandirian terhadap dirinya.Kemandirian tersebut dapat dilihat dari berkurangnya porsi alokasi pagu rupiah murni (RM).Di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat BLU yang memiliki porsi pagu PNBP diatas 65% dari total pagunya. Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

55


Tabel 2.11 Tingkat Kemandirian BLU Pusat Tahun 2011-2013 Provinsi Sumatera Utara (dalam milar rupiah)

Tahun 2011 No

Jenis Layanan

Satker BLU

Tahun 2012

Tahun 2013

Nilai Aset PNBP

1

PENDIDIKAN

USU

37,45

2

PENDIDIKAN

POLTEKKES MEDAN

0,75

3

PENDIDIKAN

IAIN SUMUT

4

KESEHATAN

RSU H. ADAM MALIK MEDAN

340,32

46,62

%

RM

%

37.35%

243,9

30.88%

15,93

30.06%

37,08

69.94%

0

17,88

29.75%

42,22

70.25%

20,19

28.90%

16,10

14.07%

98,29

85.93%

0

21,88

20.75%

83,57

79.25%

18,42

12.96%

37.15%

57,42

295,04

159,71

33.53%

176,92

PHLN

134,21

%

16.99%

12.06%

PNBP

444,05

300,17

%

47.92%

44.72%

RM

403,85

197,17

%

43.58%

29.38%

PHLN

0,82

1

%

0.09%

0.15%

PNBP

381,07

297,45

%

50.34%

61.29%

RM

374,70 49,66

113,82

187,84

Sumber: Satker BLU

Satker BLU Pusat Universitas Sumatera Utara memiliki porsi pagu PNBP untuk tahun 2012 sebesar 47,92% dari total pagunya dan tahun 2013 sebesar 50,34% dari total pagunya. Keadaan ini seolah-olah menunjukkan persentase pagu PNBP USU mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Namun kenyataannya porsi PNBP USU mengalami penurunan sebesar 14,18%. Adapun kenaikan persentase itu disebabkan menurunnya total pagu USU. Demikian juga RSU Adam Malik mengalami penurunan PNBP tahun 2012 dibandingkan PNBP tahun 2013 sebesar 0,9%. Tren penurunan ini menunjukkan indikasi yang kurang baik jika dilihat dari tujuan pembentukan BLU. Walaupun BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan, namun apabila layanan pendidikan dan kesehatan yang diberikan USU dan RSU Adam Malik berkualitas seyogianya perolehan PNBP USU dan RSU Adam Malik mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya animo masyarakat menggunakan layanan kedua BLU tersebut.

4. Profil dan Jenis Layanan Satker PNBP Di wilayah Provinsi Sumatera Utara, terdapat 149 satuan kerja yang mengelola dana PNBP namun belum menjadi satker BLU. Satker PNBP tersebut melayani pada tujuh sektor, meliputi : Pendidikan (8 satker), Agama (25 satker), Ekonomi (20 satker), Kesehatan (1 satker), Ketertiban dan Keamanan (33 satker), Lingkungan Hidup (4 satker) dan Pelayanan Umum (58 satker).


%

PHLN

%

49.50%

1,19

0.16%

9,94

6.99%

71.10%

80.05%

38.71%

56


Tabel 2.12 Profil dan Jenis Layanan Satker Pengelola PNBP di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Jenis Layanan

No

Jumlah Satker PNBP

NilaiAset

Pagu PNBP

Pagu RM

Jumlah Pagu

1

Pendidikan

8

589.724.405.951

104.653.174.000

584.776.563.000

701.429.737.000

2

Agama

25

1.724.986.299.102

41.745.506.000

1.541.798.163.000

1.583.543.669.000

3

Ekonomi

20

808.033.565.865

19.549.093.000

397.907.709.000

417.556.802.000

4

Kesehatan

1

7.358.497.000

930.000.000

26.235.766.000

27.165.766.000

5

Ketertiban dan Keamanan

33

711.034.614.547

55.697.660.000

1.049.215.720.000

1.154.785.811.000

4

67.079.073.316

41.954.815.000

75.206.977.000

117.161.792.000

58

553.008.281.628

117.640.784.000

505.418.988.000

623.059.772.000

149

4.462.084.482.844

382.171.032.000

4.180.559.886.000

4.624.703.349.000

6 7

Lingkungan Hidup Pelayanan Umum Jumlah

Sumber : Kanwil DJPBN Provsu, KPPN

Perbandingan pagu PNBP dan RM pada seluruh satker PNBP di wilayah Sumatera ditunjukkan dalam grafik berikut. Grafik 2.13 Perbandingan Pagu PNBP, Pagu RM dan Total Pagu per Jenis Layanan satker PNBP (Milliar Rupiah)

1800 1600 1400 1200 1000 800 600

Pagu PNBP

400

Pagu RM

200

Jumlah Pagu

0

Sumber : Kanwil DJPBN Provsu, KPPN Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat


5. Potensi Satker PNBP Menjadi Satker BLU Dari sejumlah satuan kerja yang mengelola dana PNBP terdapat beberapa satker yang mempunyai pagu PNBP lebih besar dari Pagu RM. Beberapa satker juga mengalami peningkatan aset pada tahun 2013, meskipun lebih dari separuh mengalami penurunan aset yang disebabkan adanya penyusutan (depresiasi). Dapat dikatakan bahwa satker yang mempunyai Pagu PNBP lebih besar daripada Pagu RM dan mengalami peningkatan asset yang cukup signifikan tersebut berpotensi menjadi satker BLU. Berikut ini adalah satker PNBP yang berpotensi menjadi satker BLU. Tabel 2.13 Satker PNBP dengan Pagu PNBP lebih besar daripada Pagu RM Tahun 2013 No Nama Satker Pagu PNBP Pagu RM 1 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio 6.886.693.000 3.441.955.000 Kelas II Medan 2 Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumun 28.418.460.000 15.614.827.000 3 Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang 7.885.022.000 4.726.718.000 4 Kantor Pertanahan Kab.Serdang Bedagai 2.979.653.000 2.499.604.000 5 Kantor Imigrasi Belawan 4.510.507.000 2.239.634.000 6 Kantor Imigrasi Medan 10.221.603.000 5.050.525.000 7 Kantor Imigrasi Polonia 13.958.464.000 13.948.805.000 8 Kantor Pertanahan Kota Medan 22.855.846.000 7.453.188.000 9 Kantor Imigrasi Pematangsiantar 3.134.945.000 2.355.129.000 10 Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar 3.974.836.000 2.339.499.000 11 Kantor Pertanahan Kab.Labuhan Batu 3.874.794.000 2.335.161.000 12 Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan 3.402.956.000 2.222.771.000 13 Kantor Pertanahan Kab.Asahan 3.380.603.000 2.627.666.000 Sumber : Kanwil DJPBN Provsu, KPPN Perbandingan antara pagu RM dan PNBP dari ketiga belas satker tersebut tampak pada grafik berikut.


57

58


Grafik 2.14 Perbandingan Pagu PNBP dan Pagu RM (Milliar Rupiah) 30 25 20 15 10 5 0

Pagu PNBP Pagu RM

Sumber : Kanwil DJPBN Provsu, KPPN Dari grafik terlihat, terdapat lima satker yang memiliki pagu PNBP lebih besar daripada pagu RM dengan perbedaan yang cukup signifikan, yaitu: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan, Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumun,Kantor Imigrasi Belawan, Kantor Imigrasi Medan, dan Kantor Pertanahan Kota Medan. Satker Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan memiliki pagu PNBP lebih besar daripada pagu RM, lebih dari 100%.Sementara, satker Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumun memiliki pagu PNBP lebih besar daripada Pagu RM hampir sebesar 82%. Satker Kantor Imigrasi Belawan memiliki pagu PNBP lebih besar daripada pagu RM sebesar 101,4% dan satker Kantor Imigrasi Medan hampir sebesar 102,4%. Bahkan, satker Kantor Pertanahan Kota Medan memiliki pagu PNBP lebih besar daripada pagu RM sebesar hampir 206,7%. Hal ini dapat diartikan, jika dilihat dari besarnya pagu PNBP dibanding pagu RM yang dimiliki, satker Kantor Pertanahan Kota Medan paling berpotensi menjadi BLU, dengan pagu PNBP 206,7% lebih besar dari pagu RM. Jika dilihat dari perkembangan besarnya aset yang dimiliki, sebagian satker mengalami penurunan aset yang disebabkan adanya penyusutan (depresiasi) Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat


59

yang dimulai tahun 2013. Namun demikian, tidak sedikit satker yang mengalami peningkatan aset pada tahun 2013. Berikut ini adalah satker yang mengalami peningkatan aset di tahun 2013. Tabel 2.14. Satker Pengelola PNBP yang mengalami peningkatan Aset Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Nama Satker ATKP MEDAN STAKP NEGERI TARUTUNG PENDIDIKAN TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN PEMATANG SIANTAR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. DAIRI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMOSIR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIMALUNGUN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAPANULI SELATAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAPANULI UTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOBA SAMOSIR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH II MEDAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEMATANG SIANTAR BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL BABI DAN KERBAU DI SIBORONG-BORONG BANDAR UDARA SILANGIT - SIBORONG BORONG BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL I MEDAN BARISTAND INDUSTRI MEDAN BANDAR UDARA AEK GODANG POLRES (PERSIAPAN) PAK PAK BARAT POLRES TANAH KARO POLRES SAMOSIR POLRES TAPANULI UTARA POLRES TOBA SAMOSIR POLRES PEMATANG SIANTAR POLRES SIMALUNGUN POLRES PADANGSIDEMPUAN POLRES NIAS POLRES BINJAI POLRES LANGKAT POLRES PELABUHAN BELAWAN POLRESTA MEDAN RORENA POLDA SUMUT BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER BALAI PENGELOLAAN DAS ASAHAN BARUMUN UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BARUS DISTRIK NAVIGASI SIBOLGA KANTOR PERTANAHAN KAB. PAKPAK BHARAT ADMINISTRATOR PELABUHAN PANGKALAN SUSU KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PANGKALAN DODEK KANTOR PERTANAHAN KAB. SAMOSIR DI PROP. SUMATERA UTARA KANTOR PERTANAHAN KAB. TAPANULI UTARA KANTOR PERTANAHAN KAB. TOBA SAMOSIR

Peningkatan Aset (%) 20,6 10,5 99,9 181,9 6,9 9,3 7,3 50 1,4 188,4 6,6 18,4 4,9 58,4 275,8 11,5 2881,5 652,6 354,4 0,9 9,1 6170,8 110,3 3796,3 220,3 3539,8 7,1 5,9 9,8 4,9 19,4 3,9 260,9 13,3 375 375 375 375 100 4,4 2,9 3500,9 48,6 65,8 48,1 450,3 5,2 26,2 26,4 5 0,3


60


52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

KANTOR IMIGRASI MEDAN KANTOR IMIGRASI POLONIA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MEDAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN BALAI PENELTIAN KEHUTANAN AEK NA ULI KANTOR IMIGRASI PEMATANG SIANTAR KANTOR PERTANAHAN KAB. SIMALUNGUN KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR ADMINISTRATOR PELABUHAN GUNUNG SITOLI KANTOR PERTANAHAN KAB. NIAS SELATAN DI PROV. SUMATERA UTARA UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAHEWA UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SIKARA-KARA UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TELUK DALAM NIAS STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAN UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PULAU KAMPAI UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI BAROMBANG UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG TIRAM UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNGPURA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ASAHAN

Sumber : Data Kanwil, KPPN


185,4 39,9 4094,2 183,9 214,4 5,2 11 17 23,4 2,5 211,3 357,9 229,1 9,5 94 1,6 38,4 2,2 5,2 27,6


E. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

Selain pengelolaan Badan Layanan Umum, Kanwil Ditjen Perbendaharaan ProvinsiSumatera Utara juga menatausahakan investasi pemerintah khususnya penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement/SLA), kredit program, dan investasi lainya 1. Penerusan pinjaman Salah satu investasi yang ditatausahakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara adalah penerusan pinjaman Pemerintah Pusat (Subsidiary Loan Agreement) kepada Pemerintah Daerah/BUMD (PDAM). Pada semester II-2013 terdapat 22 debitur (58 SLA), 10 debitur Pemerintah Daerah dan

12 debitur BUMD (PDAM) dengan jumlah sebesar Rp501,94

miliar (Rp170,64 miliar SLA Pemerintah Daerah dan Rp331,30 miliar SLA PDAM. Dari jumlah SLA tersebut di atas telah diterima pembayaran pokok SLA sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp287,06 miliar, sehingga posisi outstanding pinjaman Pemda dan BUMD sebesar Rp214,89 miliar.


61

62


Tabel 2.15 Profil Penerusan Pinjaman Provinsi Sumatera Utara



Lanjutan

Sumber: Dit. SMI, Kanwil DJPBN Prov. Sumut diolah, 2013 Posisi penerusan pinjaman Pemda dan PDAM sampai 31 Desember 2013 sebesar Rp 501,94 miliar, yang menjadi hak tagih pemerintah sebesar Rp505,42 miliar dan tunggakan sebesar Rp 409,68 miliar (tunggakan Pokok Sebesar Rp119,14 Miliar dan Tunggakan Non Pokok sebesar Rp290,54 miliar), dengan rincian: PDAM sebanyak 26 SLA sebesar Rp379,64 miliar dengan tunggakan sebesar Rp298,03 miliar dan Pemda sebanyak 32 SLA sebesar Rp125,78 miliar dengan tunggakan sebesar Rp111,65 miliar (lampiran 2.5 Posisi Penerusan Pinjaman Pemda dan BUMD). Tunggakan pembayaran tersebut disebabkan penyelesaian utang debitur yang berjalan lambat dan rendahnya komitmen debitur dalam membayar serta rendahnya komitmen Pemda dan DPRD dalam menyehatkan PDAM. Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

63


Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan beberapa tindakan, yaitu: 1. Meningkatkan Kerjasama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPKKementerian Keuangan) dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal optimalisasi pelaksanaan kewenangan pengawasan untuk mendukung peningkatan kinerja investasi pemerintah. 2. Melakukan pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada PDAM dengan melakukan

restrukturisasi

utang.

Dalam

hal

setelah

memperoleh

penjadwalan kembali, PDAM masih mempunyai Tunggakan Pokok dan/atau Tunggakan Non Pokok serta tidak melakukan penyelesaian tunggakan tersebut, pengurusan piutang Negara diserahkan kepada PUPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM)

Grafik 2.15 Posisi penerusan pinjaman Pemda dan BUMD sampai 31 Desember 2013 milyar Rupiah

64

400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 -

BUMD

PEMDA

HAK TAGIH

379.640.531.804,99

125.781.809.826,23

TUNGGAKAN

298.028.570.592,34

111.649.334.800,42

78,50%

88,76%

% TUNGGAKAN

Sumber: Dit. SMI, Kanwil DJPBN Prov. Sumut diolah, 2013



65

Dari 58 penerusan pinjaman tersebut di atas terdapat lima SLA dari tiga debitur yang pengurusan piutangnya telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan piutang Negara (SP3N), yaitu PDAM Kabupaten Langkat (tiga SLA), PDAM Kabupaten Karo (satu SLA), dan PDAM Kabupaten Asahan (satu pinjaman) Saldo Outstanding Pinjaman BUMD dan Pemda Posisi 31 Desember 2013 yang telah diserahkan ke PUPN adalah sebesar Rp23,13 miliar. Rekapitulasi Outstanding Pinjaman BUMD dan Pemda Yang Diserahkan ke PUPN Posisi 31 Desember 2013 dapat dilihat pada tabel 2.16. Tabel 2.16 Penerusan Pinjaman Pemda dan BUMD Yang Diserahkan Ke PUPN No.

Nomor SLA

1

2066301

RDA-84/DDI/1992

2

2066701

3

Jumlah SLA

Tingkat Bunga

PDAM KAB ASAHAN

5.054.158.303,04

11,50

RDA-286/DP3/1997

PDAM KAB KARO

7.088.044.722,03

11,50

2066901

RDA-112/DP3/1993

PDAM KAB LANGKAT

2.088.365.324,14

11,50

4

2067001

RDA-184/DP3/1994

PDAM KAB LANGKAT

2.732.446.288,92

11,50

5

2067101

RDA-287/DP3/1997

PDAM KAB LANGKAT

6.554.336.179,03

11,50

Nama SLA

Penerima SLA

Sumber: Dit. SMI, Kanwil DJPBN Prov. Sumut diolah, 2013 Selama tahun 2013 pembayaran angsuran pokok SLA yang diterima hanya lima belas SLA dari enam debitur dengan jumlah pembayaran pokok sebesar Rp6471.02miliar (dapat dilihat pada tabel 2.17 dengan uraian perkembangan pembayaran angsuran pokok dapat dilihat pada lampiran 2.6).


66


Tabel 2.17 Perkembangan Pembayaran Angsuran Pokok SLA di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 (dalam jutaan rupiah) No.

Nomor SLA

Nama SLA

Penerima SLA

1

2068701

SLA-1148/DP3/2001

2

2108001

SLA-973/DP3/1997

3

9014901

AMA-453/SLA-467

PDAM TIRTANADI MEDAN PEMKAB LABUHAN BATU PEMKOT MEDAN

4

2014901

SLA-467/DDI/1989

5

2014901

6 7

Pembayaran Pokok Semester I

Semester II

2.185,41

3.027.06

44,82

44.82

1.566,88

462.64

PEMKOT MEDAN

405,05

0

SLA-467/DDI/1989

PEMKOT MEDAN

37,10

18.55

2109401

SLA-491/DDI/1989

PEMKOT MEDAN

937,65

925.22

2107601

RDA-301/DP3/1998

PEMKAB DAIRI

54,07

54.07

8

2187001

RDA-328/DP3/2007

PEMKAB DAIRI

580,29

580.29

9

9109301

AMA-165-RDI-72/2012

PEMKOT MEDAN

837,09

0

10

2068901

SLA-466/DDI/1989

2.531,44

0

11

2109701

SLA-1006/DP3/1997

25,11

25.11

12

2107701

SLA-470/DDI/1989

114,26

0

13

9015001

412,84

412.84

14

9109101

PEMKOT MEDAN

702,09

702.08

15

9109501

AMA-154-RDA041/2012 AMA-456-SLA312/2012 AMA-156-RDA-42/2012 JUMLAH

PDAM TIRTANADI MEDAN PEMKOT P. SIANTAR PEMKAB DELI SERDANG PEMKOT MEDAN

218,32

702.09 6471.02

PEMKOT MEDAN

10.652,41

Sumber: Dit. SMI,Kanwil DJPBN Prov. Sumut diolah, 2013 Dalam hal penerusan pinjaman para debitur dikenakan bunga dan Jasa Bank. Selama tahun 2013 diterima pembayaran angsuran bunga dan jasa bank dari enam debitur (14 SLA) sebesar Rp3,83 miliar, dengan rincian pada tabel 2.18 dan lampiran 2.7Perkembangan Pembayaran Angsuran Bunga dan Jasa BankSLA Di Prov. Sumatera Utara Tahun 2013.


67


Tabel 2.18 Perkembangan Pembayaran Angsuran Bunga Dan Jasa Bank SLA Di Prov. Sumatera Utara Tahun 2013 Nama SLA

Penerima SLA

Dalam jutaan Rupiah Pembayaran Bunga dan Denda 1,759.27

No.

Nomor SLA

1

2068701

SLA-1148/DP3/2001

PDAM TIRTANADI MEDAN

2

2108001

SLA-973/DP3/1997

PEMKAB LABUHAN BATU

3

9014901

AMA-453/SLA-467

PEMKOT MEDAN

680.12

4

2014901

SLA-467/DDI/1989

PEMKOT MEDAN

20.54

5

2109401

SLA-491/DDI/1989

PEMKOT MEDAN

235.91

6 7

2107601 2187001

RDA-301/DP3/1998 RDA-328/DP3/2007

PEMKAB DAIRI PEMKAB DAIRI

34.85 301.97

8

9109301

AMA-165-RDI-72/2012

PEMKOT MEDAN

237.62

9

2068901

SLA-466/DDI/1989

PDAM TIRTANADI MEDAN

45.79

10

2109701

SLA-1006/DP3/1997

PEMKOT P. SIANTAR

28.42

11

2107701

SLA-470/DDI/1989

PEMKAB DELI SERDANG

12

9015001

AMA-154-RDA-041/2012

PEMKOT MEDAN

114.36

13

9109101

AMA-456-SLA-312/2012

PEMKOT MEDAN

255.67

14

9109501

AMA-156-RDA-42/2012

PEMKOT MEDAN

69.29

JUMLAH

45.36

2.09

3,831.28

Sumber: Dit. SMI,Kanwil DJPBN Prov. Sumut diolah, 2013 2.

Kredit Program Selain SLA, di Provinsi Sumatera Utara juga terdapat skema subsidi kredit program. Terdapat enam jenis kredit program yaitu Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Menengah/Kecil (KUMK), Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD-Nias) Korban Bencana Alam Gempa dan Tsunami, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Gambaran umum keenam jenis kredit program di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2013 adalah seperti pada tabel dan gambar di bawah ini.


68


Tabel 2.19 Profil Kredit ProgramProvinsi Sumatera Utara Semester II-2013 No.

1

Jenis Kredit Program KUPS

Penyalur Jenis Kredit Program

Penerima Kredit Program (Debitur)

Bank Sumut

KKPE

76.981,24

73708,21

285

76981,24

73708,21

Bank Mandiri

877.123,33

411.280,05

Bank Sumut

14.246,34

11.951,32

BRI

53.209,00

42.454,00

944.578,67

465.685,67

395

14.981

14.981

4350

17

17

351

75,66

75,66

3211

227,14

227,14

8.307

15.301,47

15.301,47

408,41

347,88

132.493,80

9.851,74

132.902,20

10.199,62

Jumlah KKPE 3

KUMK

BPD Sumut PT Pegadaian BUKOPIN PNM

Jumlah KUMK 4

KPP NAD NIAS

0

Bank Mandiri Bank Sumut

JUmlah KPP NAD Nias 5

KUR

BNI

8.618

563.343,61

424.443,41

BRI (KUR Ritel)

6.517

960.591,54

566.991,59

373.080

3.293.653,27

2.274.983,38

12.200

769.825,86

432.406,24

478

76.370,83

31.942,70

Bank Bukopin

2.121

201.764,21

126.169,92

BS. Mandiri

6.138

797.929,27

420.949,76

BNI Syariah

41

8.502,60

4.810,21

Bank Aceh

11

1.807,00

193,93

1.923

230.698,00

36.465,00

34

481,00

407,00

411.161

6.904.967,19

4.319.763,14

BII

11

90.084

90.084

BRI

28

38.333

38.333

Mandiri

31

85.728

84,28

296

5.914

5.914

Jumlah KPEN-RP

366

220.059

134.415

Total seluruhnya

420.119

8.294.790

5.019.073

BRI (KUR Mikro) Bank Mandiri BTN

Bank Sumut KUR TKI Jumlah KUR 6

Outstanding Kredit

285

Total KUPS 2

Jumlah Kredit Program

KPEN-RP

BPD Sumut

Tingkat Bunga

Subsidi Bunga

11,50%

6,50%

KKPE Tebu =10,50%

KKPE Tebu =4,50%

KKPE Non Tebu= 11,50% 5,75%

KKPE NonTebu= 7,50% -

10,50%

3,50%

micro = 22% kecil = 13%

-

Sumber: Data Kanwil, Data Perbankan diolah, 2013 Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat


Grafik 2.16 Jenis Kredit Program

Jenis Kredit Program 465.685,67 15.301,47

73.708,21

10.199,62 KUPS

4.538.373,85

KKPE

4.319.763,15

KUMK KPP NAD NIAS KUR KPEN - RP

Sumber: Dit. SMI diolah, 2013

2.1. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) KUPS merupakan salah satu program pemerintah mencapai swasembada daging sapi 2014 disamping beberapa paket kebijakan Kementerian Pertanian lainnya

seperti

pembatasan

impor

daging

beku

dan

sapi

bakalan,

penyelamatan sapi betina produktif, dan penambahan populasi sapi. Untuk mewujudkan swasembada

dalam

pengadaan

daging

dan

susu sapi,

Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/Pd.400/9/2009, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi. Kemudian dilanjutkan dengan keputusan Menteri Keuangan pada tahun yang sama yang menetapkan besarnya bunga pinjaman 5% untuk KUPS tersebut. Sebagai langkah implementasinya telah ditunjuk sebanyak 11 bank pemerintah sebagai pelaksana, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BPD Sumut, Bank BPD Sumbar, Bank BPD Jateng, Bank BPD DIY, Bank BPD Jatim, Bank BPD Bali, dan Bank BPD NTB. Pelaksana KUPS di Sumatera Utara adalah Bank BPD Sumut dengan beban bunga yang berlaku sebesar 11.50%, beban bunga yang disubsidi pemerintah Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

69

70


sebesar 6.50% sehingga bunga yang ditanggung peserta adalah 5% dengan masa tenggang (grace period) maksimal dua tahun dari maksimum jangka waktu kredit. Adapaun realisasi penyaluran KUPS di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2013 seperti pada tabel berikut. Tabel 2.20 Perkembangan KUPS di Sumatera Utara (dalam jutaan rupiah) Penyalur Kredit Program

Jumlah Kredit Program Semester I 2013 Debet

Bank Sumut

Kredit

62,800.12

Jumlah Kredit Program Semester II 2013

Saldo

242.01

62,558.11

Debet

Kredit

76,981.24

3,273.03

Saldo 73,708.21

Sumber : Dit SMI diolah, 2013 KUPS di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2013 bersaldo Rp73,7 miliar dengan mutasi penarikan kredit (sisi debit) Rp76,98 miliar dan pembayaran kembali (sisi kredit)

Rp3,27 miliar. Selama Semester II-2013,

terjadi peningkatan saldo KUPS sebesar Rp11,15 miliar dengan penambahan penyaluran kredit sebesar Rp14,18 miliar dan pembayaran kembali sebesar Rp3,03 miliar. Pembayaran kembali atas KUPS yang sangat tajam di Semester II-2013 dikarenakan telah berakhirnya grace period pada penarikan kredit yang dilakukan sampai dengan 2011. 2.2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi pangan terus dilakukan. Dimulai dengan penyediaan kredit program dengan suku bunga rendah, fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sampai dengan tahun 1998 dan subsidi sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida), dilanjutkan dengan diluncurkannya Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang sumber dananya berasal dari Perbankan dengan subsidi suku bunga bagi petani dan peternak yang disediakan oleh pemerintah mulai tahun 2000. Dalam perkembangannya KKP mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun, mulai Oktober 2007 KKP disempurnakan menjadi KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dalam rangka mengurangi ketergantungan energi berbahan baku fosil dan mengembangkan teknologi energi lain yang berbasis sumber energi nabati. Energi alternatif dimaksud disini berbasis ubi kayu/singkong dan tebu diintegrasikan dengan Skim KKP yang telah ada sehingga berubah menjadi Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

71


Tingkat bunga KPP-E dibagi dua kelompok yaitu kelompok tebu dan non-tebu. Tingkat beban bunga untuk KPP-E kelompok tebu

ditetapkan sebesar

10,50%, baban bunga ditanggung pemerintah sebesar 4,50% sehingga beban bunga yang ditanggung peserta adalah 6,0%. Sedangkan tingkat bunga untuk KPP-E non-tebu ditetapkan 11,50%, beban gunga yang ditanggung pemerintah sebesar 7,50% sehingga beban bunga yang ditanggung peserta adalah 4,0%. Realisasi penyaluran KKP-E di Provinsi Sumatera Utara oleh tiga bank penyalur (Bank Mandiri, Bank Sumut, dan BRI) secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2013 adalah seperti tabel berikut. Tabel 2.21 Tabel Perkembangan KKP-E di Sumatera Utara (dalam jutaan rupiah) No.

Penyalur Kredit Program


Kredit

Saldo

Jumlah Kredit Program Semester II 2013 Debet

Kredit

Saldo

1

Bank Mandiri

8,068.66

5,993.71

2,074.96

877,123.33

465,843.28

411,280.05

2

Bank Sumut

37,293.03

1,010.69

36,282.34

14,246.34

2,295.03

11,951.32

3

BRI

17,804.83

100,931.47

53,209,00

10,754,00

42,454,31

24,809,22

139,288,77

944,578,46

478,892,79

465,686,67

Jumlah

118,736,00 164,099

Sumber : Dit SMI diolah, 2013

KKP-E di Provinsi Sumatera Utara secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2013 bersaldo Rp465,68 miliar dengan mutasi penarikan kredit sebesar Rp944,57 miliar dan pembayaran kembali sebesar Rp478,89 miliar. Selama Semester II-2013, terjadi peningkatan saldo KKP-E sebesar Rp326,39 miliar dengan penambahan penyaluran kredit sebesar Rp780,48 miliar dan pembayaran kembali sebesar Rp454,08 miliar. Bank mandiri menjadi penyalur dengan saldo kredit per 31 Desember 2013 paling tinggi dengan saldo Rp411,28 miliar dengan mutasi penambahan penarikan kredit sebesar Rp465,84 dan pembayaran kembali sebesar Rp465,84 miliar. Selama Semester II-2013, Bank Mandiri membukukan penambahan penarikan kredit yang sangat signifikan sebesar Rp869,05 miliar dan pembayaran kembali sebesar Rp459,85 miliar. Di lain pihak, BRI menjadi penyalur KKP-E dengan Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

72


saldo paling rendah dengan Rp42,454 miliar dengan mutasi penambahan penarikan kredit sebesar Rp53,2 miliar dan pembayaran kembali Rp10,75 miliar. Terkait jumlah mutasi debit dan kredit sampai dengan Semester II-2013 dari Bank Sumut dan BRI yang lebih kecil dari jumlah mutasi kredit dan kredit sampai dengan Semester I-2013, hal tersebut di karenakan adanya ketentuan perjanjian kontrak bahwa dalam hal terjadi tunggakan pembayaran angsuran kredit, pihak bank pelaksana akan mengeluarkan kredit tersebut dari program KKP-E dan berlaku ketentuan tingkat suku bunga kredit komersial yang tidak disubsidi pemerintah. 2.3. Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK) KUMK merupakan Kredit modal kerja dan investasi yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil guna pembiayaan usaha produktif. Tujuan dari program kredit ini adalah meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau pada sektor : Pertanian; Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; Konstruksi; Perdagangan, Restoran, dan Hotel; Perumahan; Pengangkutan, Pergudangan, Komunikasi; dan Jasa lainnya. Subjek pembiayaan jenis program ini dibagi menjadi dua kategori yaitu usaha mikro dengan plafon kredit Rp50 juta dan usaha kecil dengan plafon kredit Rp500 juta. Tabel 2.22 Perkembangan KUMK di Sumatera Utara (dalam Jutaan ) No.


1

BPD Sumut

2

Jumlah Peserta

Jumlah Kredit Program Semester I 2013 Debet Kredit Saldo

Jumlah Kredit Program Semester II 2013 Debet Kredit Saldo

395

68,046.81

16,444.04

51,602.77

14,981

14,981

PT. PEGADAIAN (PERSERO)

4,350

248,736.11

42,142.46

206,593.66

17

17

3

BANK BUKOPIN

351

73,531.67

14,337.26

59,194.41

75.66

75.66

4

PNM

3,211

511.281,00

227.14

227.14

8,307

901.596,00

Jumlah

72,924,

317,391,

15,301

0


KUMK di provinsi Sumatera Utara secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2013 bersaldo Rp15,3 miliar dengan penambahan penarikan kredit sebesar Rp15,3 miliar dan pembayaran kembali sebesar Rp.0,-. Selama Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

15,301


73

Semester II-2013, terjadi penurunan yang sangat tajam pada saldo KUMK sebesar Rp302,08 miliar dengan pengurangan penarikan kredit sebesar Rp357,03 miliar dan pengurangan pembayaran kembali sebesar Rp72,92 miliar. Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan perjanjian kontrak bahwa dalam hal terjadi tunggakan pembayaran angsuran kredit, pihak bank pelaksana akan mengeluarkan kredit tersebut dari program KUMK dan berlaku ketentuan tingkat suku bunga kredit komersial yang tidak disubsidi pemerintah.

2.4. Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD-Nias) KPP NAD-Nias merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi NAD serta wilayah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selata untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian

di wilayah NAD dan Nias dengan

criteria yang ditetapkan oleh Gubernur masing-masing Propinsi. Tabel 2.23 Perkembangan KPP NAD-NIAS di Sumatera Utara (dalam jutaan) No.



1

Bank Mandiri

2

Kredit

Saldo

Jumlah Kredit Program Semester I I 2013 Debet

Kredit

Saldo

408.41

236.04

172.37

408.41

60.53

347.88

Bank Sumut

109,401.44

91,382.66

18,018.79

132,493.80

122,642.06

9,851.74

Jumlah

109,809.85

91,618.69

18,191.16

132,902.20

122,702.59

10,199.62

Sumber : Dit SMI diolah, 2013 KPP NAD-Nias di provinsi Sumatera Utara secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2013 bersaldo 10,2 miliar dengan penarikan kredit sebesar Rp132,90 miliar dan pembayaran kembali sebesar Rp122,70 miliar. Selama Semester II-2013, terjadi penurunan saldo KPP NAD-Nias sebesar Rp7,99 miliar dengan penambahan penarikan kredit sebesar Rp23,09 miliar dan pembayaran kembali sebesar Rp31,08 miliar. Bank Sumut menjadi bank pelaksana yang menyalurkan KPP NAD-Nias paling besar dengan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp9,85 miliar yang merupakan selisih antara penarikan kredit sebesar Rp132,49 miliar dan pembayaran kembali sebesar Rp122,64 miliar. Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

74


2.5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan usaha produktif segment mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang layak / feasible namun belum bankable untuk modal kerja dan/atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (linkage) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit , debitur KUR harus memenenuhi kriteria feasible tetapi nonbankable.

Feasibleartinya

debitur

memiliki

usaha

yang

menguntungakan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh kewajiban/hutang pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara bank pelaksana dengan debitur dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan non-bankableadalah

debitur

belum

bisa

memenuhi

syarat

perkreditan/pembiayaan dari bank pelaksana yang tercermin dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan bank pelaksana. Program KUR berbeda dari kredit program lainnya karena memiliki fasilitas penjaminan tidak langsung dari Pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi premi penjaminan kepada debitur KUR dengan membayar sejumlah uang tertentu

sebagai

premi

kepada

perusahaan

penjaminan,

selanjutnya

perusahaan penjamin tersebut memberikan jaminan risiko gagal bayar. Tabel 2.24 Perkembangan KUR di Sumatera Utara (dalam jutaan rupiah) Bank Penyalur Kredit Program

Jumlah Peserta

BNI

8,618

BRI (KUR Ritel)

379.597

BANK MANDIRI

12,200

BTN

478

BUKOPIN BANK SYARIAH MANDIRI BANK BNI SYARIAH BANK ACEH

2,121 6,138

BANK SUMUT

1,923

KUR TKI

34

JUMLAH

411,161.0

41 11

Jumlah Kredit Program Smt I Debet Kredit Saldo

Jumlah Kredit Program Smt II Debet Kredit Saldo

546,161.00

387,222.00

158,939.00

563,343.61

138,900.20

3.491.395,00

2.253.399,00

2.141.878,00

4.254.244,81

1.412.269,84

424,443.411 2.841.974,970

686,408.00

330,612.00

355,796.00

769,825.86

337,419.62

432,406.244

58,868.00

22,641.00

36,227.00

76,370.83

44,428.13

31,942.699

183,905.00

118,666.00

65,239.00

201,764.21

75,594.29

126,169.920

753,484.00

314,734.00

438,750.00

797,929.27

376,979.51

420,949.763

2,935.00

193.00

2,742.00

8,502.60

3,692.39

4,810.210

132.00

24.00

108.00

1,807.00

1,613.07

193.930

108,744.00

10,444.00

98,300.00

230,698.00

194,233.00

36,465.000

481.00

74.00

407.000

6,904,967.20

2,585,204.05

4,319,763.147

5,832,032.00

3,437,935.00

2,394,097.00



75


Penyaluran KUR di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2013 bersaldo Rp4.319.763,147 miliar dengan mutasi penarikan kredit (sisi debit)

Rp.6,904,967.20miliar

dan

pembayaran

kembali

(sisi

kredit)

Rp.2,585,204.05 miliar. Selama Semester II-2013, terjadi peningkatan saldo KUR sebesar Rp.1.021.784,15 miliar. 2.6. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah Tabel 2.25 Perkembangan KPEN-RP di Sumatera Utara (Dalam Jutaan Rupiah) No.


Jumlah Peserta

Jumlah Kredit Program Semester I 2013 Debet Kredit Saldo

Jumlah Kredit Program 2013 Debet Kredit Saldo

1

BII

11

42.028,04

42.028,04

90,084

-

90,084

2

BRI

28

28.520,43

28.520,43

38,333

-

38,333

3

MANDIRI

31

73.143,04

71.820,48

85,728

1,448

84,280

4

BPD SUMUT

296

5.701,77

5.701,77

5,914

-

5,914

Jumlah

366

149.393,29

148.070,73

220,059

1,448

218,611

1.322,57

Sumber : Dit SMI diolah, 2013 KPEN-RP di provinsi Sumatera Utara secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2013 bersaldo 218,6 miliar dengan penarikan kredit sebesar Rp220,05 miliar dan pembayaran kembali sebesar Rp1,44 miliar. BII menjadi bank pelaksana yang menyalurkan KPEN-RP paling besar dengan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp90,08 miliar disusul Bank Mandiri dan BRI dengan saldo Rp84,28 miliar dan Rp38,33 miliar secara berurutan. Di lain pihak, BPD Sumut menjadi bank pelaksana dengan saldo paling kecil sebesar Rp5,9 miliar. Sementara itu, pembayaran kembali kredit sebesar Rp1,4 miliar hanya terjadi di Bank Mandiri sedangkan di bank pelaksana lainya belum terdapat pembayaran angsuran kredit. Bab 2 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

76


3.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Pada Provinsi Sumatera Utara Realisasi

investasi

Sumatera

Utara

pada

tahun

2013

sebesar

Rp13.588,42miliar, meningkat sebesar Rp4.423,35miliar dari tahun 2012, atau bertumbuh sebesar 48,26% %. Dari jumlah tersebut dengan 628 proyek dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 47.357 orang dan asing sebanyak 339 orang. Pertumbuhan enaga kerja ini meningkat sangat tajam dari tahun 2012, yaitu 74,80 % untuk tenaga kerja Indonesia dan 107,98 % untuk tenaga asing. Jika melihat realisasi investasi Sumatera Utara tersebut, Sumatera Utara tetap menjadi target potensial oleh investor untuk menanamkan modalnya. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada berikut. Tabel 2.26 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2013 PMA THN

PMDN

JLH PROYEK

NILAI INVESTASI

INA

2010

84

3.089.560.224.000

2011

65

6.321.280.512.000

2012

101

2013

502

TOTAL

752

6.194.880.000.000 8.519.539.200.000 24.125.259.936.000

ASING

JLH PROYEK

NILAI INVESTASI

INA

ASING

8,067

72

43

1.703.056.370.000

5,928

71

8,537

88

58

2.004.055.780.000

4,289

6

18,517

148

55

2.970.186.190.000

8,575

15

29,186

204

126

5.068.881.400.000

18,171

135

11.746.179.740.000

36,963

64,307

512

282

Sumber: BKPMD Sumut, 2013

Investasi bagi PMDN dan PMA ini disebabkan masuknya Provinsi Sumatera Utara dalam Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan proyek-proyek besar seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Kualanamu.


227

BAB III PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH

“ Istana Maimun Kesultanan Deli Kota Medan “


BAB III PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH A. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 1. Visi Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 Visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 adalah menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera. Sementara misi Sumatera Utara adalah melaksanakan reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). -

Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.

-

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.

-

Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

-

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. APBD Tingkat Provinsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, APBD juga sebagai salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah dan diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. 1. Berdasarkan klasifikasi ekonomi (i-account) Arah kebijakan fiskal suatu daerah dapat dilihat dari i-account-nya. Secara agregat profil APBD mulai tahun 2011 sampai tahun 2013 Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara mengalami Bab 3 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah

77

78


kenaikan. Profil APBD berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari: Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Netto. Pendapatan meliputi: PAD,Dana Perimbangan danLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan belanja meliputi: Belanja Tidak Langsung danBelanja

Langsung.

Dan

Pembiayaan

Netto

meliputi:Penerimaan

PembiayaanPengeluaran Pembiayaan. Tabel 3.1 Profil APBD Propinsi Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (dalam jutaan rupiah) 2011

TAHUN

2012

2013

Pendapatan

24.628.425

31.508.088

37.873.556

PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Belanja

4.974.964 16.816.650 2.836.811 25.905.865

6.727.257 19.673.737 5.107.094 32.692.777

8.299.521 22.612.781 6.961.254 39.200.267

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembiayaan Netto

13.870.673 12.035.192 1.298.408

18.422.019 14.270.758 1.247.548

21.461.232 17.739.034 1.348.616

1.841.369 542.961

1.966.916 719.368

1.662.400 313.784

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

Sumber: Pemda wilayah Sumut Berdasarkan komposisinya, estimasi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 masih didominasi oleh Pendapatan Dana Perimbangan yang hampir mencapai 60%. Angka ini menurun dibandingkan TA. 2012 yang mencapai 62%. Sementara itu, belanja pada TA. 2013 meningkat 19,9% dibandingkan belanja TA. 2012. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi fiskal yang berkesinambungan. a. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 (Grafik 3.1)

615

608

Pajak daerah

863

Retribusi daerah

6.214

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

Sumber: Kanwil DJPBN Prov. Sumut, data diolah

Bab 3 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah


b. Komposisi Pendapatan Dana Perimbangan Tahun 2013 (Grafik 3.2) 1.874

2.046

DBH DAU

18.693

DAK


c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (gambar 3.3) 107 1.866

53

1.273

3.662

Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus



79

80


d. Komposisi Belanja Langsung Tahun 2013 (Grafik 3.4) Belanja Pegawai

0% 2%

Belanja Bunga

15%

3%

Belanja Subsidi

12%

Belanja Hibah

68%

0%

Belanja Bantuan sosial

0%

Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes


e. Komposisi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 (Grafik 3.5)

2.108 8.782 6.850

Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Modal


f.

Komposisi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2013 (Grafik 3.6)

0 -

SiLPA TA sebelumnya

134 57 0

Pencairan dana cadangan

1.471

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah




g. Komposisi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2013 (Grafik 3.7)

22

30

4 -

Pembentukan Dana Cadangan

134 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

124

Pembayaran Pokok Utang


Perkembangan Alokasi Anggaran total pada Provinsi Sumatera Utara dari TA 2008 sampai dengan TA. 2013 berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja) dapat dilihat pada gambar berikut: Grafik 3.8 Profil APBD pada Provinsi Sumatera Utara TA 2008 - 2013 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi/Jenis Belanja (dalam miliar rupiah) 25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

PAD

Dana Perimbanga n

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

2008

2.689

13.140

1.283

9.439

9.186

1.825

154

2009

3.047

13.942

1.706

11.194

9.232

2.392

475

2010

3.340

14.832

1.575

12.693

8.667

1.904

287

2011

4.975

16.817

2.837

13.871

12.035

1.841

543

2012

6.730

19.741

5.181

18.447

14.383

1.977

726

2013

8.300

22.613

6.961

21.461

17.739

1.662

314

Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan

Sumber: DJPK, Data diolah

Secara umum anggaran pendapatan dan belanja pada tahun 2008 hingga 2010 mengalami sedikit kenaikan atau cenderung sama, namun pada tahun Bab 3 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah

81

82


2011

hingga tahun 2013 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini

dipengaruhi antara lain pada jumlah pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara, dimana pada tahun 2008 sejumlah 27 pemda, 2009 sejumlah 31 pemda, dan mulai tahun 2010 hingga 2013 berjumlah 34 pemda.

2. Berdasarkan klasifikasi fungsi Terdapat sembilan fungsi dalam APBD suatu daerah.Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.APBD disusun berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.Agar dapat disajikan dalam klasifikasi fungsi dilakukan mapping klasifikasi urusan pemerintahan ke dalam klasifikasi fungsi sesuai ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah. Grafik 3.9 Profil APBD pada Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 Berdasarkan Klasifikasi Fungsi (dalam miliar rupiah) Pelayanan Umum

12.661

Pendidikan

11.304

Perumahan dan Fasilias Umum

6.224

Kesehatan

3.569

Ekonomi

2.811

Lingkungan Hidup

1.295

Perlindungan Sosial

523


449


187 -

4.000

8.000

12.000


Fungsi Pelayanan Umum memiliki alokasi anggaran tertinggi yaitu 31,52% sementara Fungsi Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 29% sejalan dengan ketentuan anggaran pendidikan minimal 20%.



Perkembangan Alokasi Anggaran total pada Provinsi Sumatera Utara dari TA 2008 sampai dengan TA. 2013 berdasarkan Klasifikasi Fungsi dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut: Grafik 3.10 Perkembangan Profil APBD pada Provinsi Sumatera Utara TA 2008 – 2013Berdasarkan Klasifikasi Fungsi (dalam miliar rupiah) 284 268 281 360 449 523

Perlindungan Sosial

6.333 6.305 6.223

Pendidikan

8.876

9.971

11.304

107 95 95 136 168 187


2.126 1.886 1.929 2.230 2.813 3.569

Kesehatan

3.073 2.777 3.596

Perumahan dan Fasilitas Umum

2008 2009

4.438 4.624

2010 6.224

2011

613 575 538 713 1.125 1.295

Lingkungan Hidup

2012 2013

1.825 1.653 1.696 1.972 2.394 2.811

Ekonomi

291 282 282 324 385 449


6.605 6.343 7.299 7.287

Pelayanan Umum

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.787

10.000

12.000

12.661

14.000


Secara umum anggaran per fungsi pada tahun 2008 hingga 2010 mengalami sedikit penurunan atau cenderung sama, namun pada tahun 2011

hingga

tahun 2013 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. 3. Berdasarkan Klasifikasi Urusan Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya Bab 3 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah

83

84


dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintah daerah meliputi 35 urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian. Ditinjau dari klasifikasi urusan, alokasi untuk urusan pemerintahan umum mendapatkan alokasi tertinggi sebesar 31% sedangkan urusan pendidikan menempati urutan kedua dengan alokasi 28%. Profil APBD TA. 2013 wilayah Provinsi Sumatera Utara menurut klafikasi urusan dapat dilihat pada grafik 3.11.



Grafik 3.11 Profil APBD pada Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 Berdasarkan Klasifikasi Urusan (dalam milyar rupiah) Pemerintahan Umum

12.236

Pendidikan

11.118

Pekerjaan Umum

5.510

Kesehatan

3.433

Pertanian

811

Perumahan

714

Lingkungan Hidup

692

Penataan Ruang

577

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

449

Perhubungan

442

Kelautan dan Perikanan

289

Perencanaan Pembangunan

283

Sosial

259

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

222

Kehutanan

183

Kependudukan dan Catatan Sipil

179

Perdagangan

159

Ketahanan Pangan

141

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

137

Perindustrian

132

Pemuda dan Olah Raga

131

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

128

Energi dan Sumberdaya Mineral

117

Tenaga Kerja

113

Kebudayaan

105

Komunikasi dan Informatika

104

Pemberdayaan Perempuan

86

Pariwisata

82

Penanaman Modal

72

Perpustakaan

55

Pertanahan

26

Kearsipan

17

Kepegawaian

15

Statistik

6

Transmigrasi

1

Sumber: DJPK, Pemprov Sumut, Data diolah.


85

86


C. Badan Layanan Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat

berupa

penyediaan

barang/jasa

yang

dijual

tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk

meningkatkan

menerapkan

pelayanan

kepada

praktik-praktik masyarakat,

bisnis

yang

seperti

sehat

untuk

pengecualian

dari

ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. a. Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah di Sumatera Utara Terdapat tiga BLUDaerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih, ketiganya bergerak pada sektor kesehatan. Namun, RSUD dr. Djasamen Saragih baru ditetapkan sebagai BLU Daerah pada akhir Desember 2013. Sehingga satker tersebut belum memiliki data aset dan pagu pada tahun anggaran 2013. Profil kedua satker BLU Daerah di Provinsi Sumatera Utara ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 3.2 Profil Badan Layanan Umum Daerah Per Jenis Layanan No.

JenisNBLUD/Nama BLUD

Nilai Aset TA 2013

Pagu APBD TA 2013

Pagu PNBP TA 2013

201.889.376.000

125.000.000.000

31.893.731.000

14.851.660.700

Pagu RM TA 2013

Total Pagu TA 2013

Kesehatan I

1.

RSUD Dr. Pirngadi

2

RSUD Kumpulan Pane

246.740.302.454 48.380.415.600,61

0 5.000.000.000

326.889.376.000

51.745.391.700

Sumber: Satker BLU, Pemda

Perkembangan pengelolaan aset pada RSUD Pirngadi mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Namun peningkatan hanya terjadi Bab 3 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah


pada kas, piutang dan persediaan sedangkan aset tetapnya mengalami penurunan. Sementara itu, pagu APBD dan pagu PNBP tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012. Namun, RSUD Pirngadi yang di tahun 2012 mendapat alokasi APBN sebesar Rp5 miliar di tahun 2013 tidak lagi mendapat alokasi pagu. Berikut ini adalah gambaran perkembangan aset dan pagu dari RSUD Pirngadi. Grafik 3.12 Perkembangan Aset dan Pagu RSUD Kumpulan Tahun 2012 – 2013 250.000 jutaan rupiah

jutaan rupiah

300.000 200.000 100.000

200.000 150.000 100.000 50.000

0

2012

Kas

Piutang

Persediaan

2013

Aset Tetap

2012 PAGU APBD

PAGU APBN

2013 PAGU PNBP

Nilai aset pada RSUD Dr. H. Kumpulan Pane di tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun 2011. Namun pada tahun 2013, nilai aset menurun sebesar 15.79%. Sementara itu pagu APBD dan PNBP untuk RSUD Dr. H. Kumpulan Pane setiap tahun meningkat dari tahun 2011 sampai 2013. Sedangkan pagu APBN tetap sejak tahun 2012 dan 2013, yaitu Rp5 miliar. Berikut ini adalah gambaran perkembangan aset dan pagu dari RSUD Dr. H. Kumpulan Pane.


87


Grafik 3.13 Perkembangan Aset dan Pagu RSUD Pirngadi Tahun 2012 – 2013

60.000

jutaan rupian

40.000

jutaan rupiah

88

30.000

40.000

20.000

20.000

10.000

0 2011

2012

2013

2011

Kas

Piutang

PAGU APBD

2012

PAGU APBN

2013 PAGU PNBP

1) Profil RSU Daerah Kumpulan Pane Tebing Tinggi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi berlokasi di Jalan Kumpulan Pane No.226 Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Walikota Tebing Tinggi di bidang Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 900/832 tanggal 31 Desember 2010 RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi ditetapkan statusnya sebagai satker BLU Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi menyelenggarakan fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan keseharan; Bab 3 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah


b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sesuai Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008, terdiri dari: a) Direktur b) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan c) Wakil Direktur bidang pelayanan d) Kelompok jabatan fungsional 2) Profil RSU Dr. Pirngadi Medan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan beralamat di Jl. Prof. HM Yamin SH No. 47 Medan. RSU Dr. Pirngadi Kota Medan didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 11 Agustus 1928. Sejalan pelaksanaan otonomi daerah, Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi pada tanggal 27 Desember 2001 diserahkan kepemilikannya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kota Medan dan berganti nama menjadi “RSUD Dr. Pirngadi Medan”. Pada tanggal 6 September 2002, status kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi ditetapkan menjadi Badan dan berganti nama menjadi “Badan Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan”.Selanjutnya,

sesuai

dengan

Keputusan Walikota

Medan

No:

900/1847.K tanggal 13 Oktober 2011 RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan ditetapkan satusnya menjadi BLU Daerah. BLUD RSUD Dr.Pirngadi Medan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah

dan

bertanggung

jawab

kapada Walikota

melalui

Sekretaris

Daerah.RSUD Dr.Pirngadi Medan mempunyai fungsi: a) penyelenggaraan pelayanan medis; b) penyelenggaraan pelayanan penunjang; Bab 3 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah

89

90


c) penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan; d) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; e) penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan f)

penyelenggaraan pelayanan rujukan;

g) penyelenggaraan manajemen Sumber Daya Manusia; h) penyelenggaraan

ketatausahaan

dan

kerumahtanggaan

RSUD

Dr.Pirngadi Medan; i)

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012, terdiri dari: a) Direktur b) Wakil Direktur Administrasi Umum c) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan d) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan e) Kelompok Jabatan Fungsional f)

Satuan Pengawas Internal

3) Profil RSUD Djasamen Saragih Pematang Siantar Rumah Sakit Umum Daerah Djasamen Saragihh Pematangsiantar beralamat di Jl. Sutomo No. 230, Pematangsiantar. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1911, dengan luas areal 12,28 Ha. Luas bangunan rumah sakit ini 16.800 m2dengan jumlah bangunan sebanyak 59 unit. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pematangsiantar adalah rumah sakit rujukan kelas B Non pendidikan berdasarkan persetujuan MENPAN RI No. B1267/1/1992 tanggal 2 Nopember 1992 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1070/Menkes/SK/XI/1992 tanggal 28 Nopember 1992 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 445/3155/K/Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992. diserahkan oleh Pemerintah

Provinsi

Sumatera

Utara

kepada

Pemerintah

Kota

Pematangsiantar pada tanggal 27 Desember 2001. Pada tanggal 23 April 2007 nama Rumah Sakit Umum Kota Pematang Siantar berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 515/ MENKES/SK/IV/2007. Melalui Keputusan Bab 3 | Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah


91

Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 RSUD Dr Djasamen Saragih dinyatakan menjadi RS Pendidikan di Sumatera Utara, selain RS Adam Malik Medan. Kemudian melalui Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013, RSUD dr. Djasamen Saragih ditetapkan sebagai BLU Daerah. b. Analisis legal Dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah terdapat beberapa peraturan yang mengatur bahkan sampai ke tingkat bupati/walikota. Adapun matrik dasar hukum ketiga Rumah Sakit tersebut digambarkan pada tabel berikut:

No.

Satker BLUD

Kesesuaian dengan PP nomor 23/2005 jo PP nomor 74/2012 tentang Pengelolaan BLU dan Permendagri nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Aspek Kelembagaan

1.

RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

Telah sesuai

Aspek Tata kelola

Aspek SDM

Aspek Pengendalian

Telah sesuai

Telah sesuai

Telah sesuai

Peraturan Bupati/Walikota

1. Peraturan Walikota Tebing Tinggi No.7/2014 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. 2. Keputusan Walikota Tebing Tinggi No.900/832 tahun 2010 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

2.

RSUD Dr.Pirngadi Medan

Telah sesuai

Telah sesuai

Telah sesuai

Telah sesuai

1. Keputusan Walikota Medan No: 900/1847.K tanggal 13 Oktober 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLU Penuh RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan 2. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Kelola BLUD RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan 3. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan


92

No.


Satker BLUD

Kesesuaian dengan PP nomor 23/2005 jo PP nomor 74/2012 tentang Pengelolaan BLU dan Permendagri nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Aspek Kelembagaan

3.

RSUD Djasamen Saragih Pematang Siantar

Telah sesuai

Aspek Tata kelola

Aspek SDM

Aspek Pengendalian

Telah sesuai

Telah sesuai

Telah sesuai

Peraturan Bupati/Walikota

Peraturan Walitoka Pematang Siantar Nomor 20/2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar.

Sumber: Data Pemda, BLUD

D. Pengelolaan Investasi Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsisebagai daerah otonom. Tujuan pendirian BUMD antara lain untuk meningkatkan perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, mencari keuntungan, memenuhi hajat hidup orang banyak, merintis kegiatan-kegiatan usaha, dan memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. 1. Profil dan jenis Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) Terdapat 21 BUMD di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 16 BUMD di sektor Jasa Penyediaan Air

Minum, dan masing-masing satu BUMD di sektor

Pertanian, Perhotelan, Industri, Perbankan, dan Perkebunan. Berikut ini adalah gambaran profil BUMD di Provinsi Sumatera Utara.



93

Tabel 3.3 Profil Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara

1

PDAM Tirta Bina Bulian

2

PDAM Trira Sari

3

PDAM Tirta Kualo

4

PDAM Tirta Nauli

5

PDAM Tirta Uli

6

PDAM Silaupiasa

7

PDAM Tirta Nciho

8

PDAM Tirta Malem

9

PDAM Tirta Wampu

10

PDAM Tirta Bina

11

PDAM Tirtanadi

12

PDAM Tirta Deli

13

PDAM Tirta Lihou

14

PDAM Mual Natio

15

PDAM Mual Nauli

16

PDAM Tirta Ayumi

17

PD Argo Madear

N/A

Sektor Pelayanan Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Penyediaan Air Minum Jasa Pertanian

18

PD Perhotelan

-

Pemprov Sumut

N/A

Jasa Perhotelan

19

PD.Aneka Industri dan Jasa

-

Pemprov Sumut

N/A

Jasa Industri

20

PT.Bank Sumut

Jl.Imam Bonjol No.18 Medan

Pemprov Sumut

N/A

Jasa Perbankan

21

PT.Perkebunan

Jl.Letjen.Jamin Ginting KM.13 No.45 Medan

Prov.Sumut

N/A

Jasa Perkebunan

No

Nama

Lokasi

Milik

Jalan Perjuangan No.5 Tebing Tinggi Jl.WR Mongonsidi No.21 Binjai Jl.A.Yani No.1 Tanjung Balai

Pemko Tebing Tinggi

Rugi

Kota Binjai

Rugi

Pemko Tanjung Balai

Rugi

Jl.Sisingamangaraja No.427A Sibolga Jl.Porsea No.2 Kota Pematang Siantar Jl.P.Polem No.83 Kisaran

Pemko Sibolga

Laba

Pemko P. Siantar

Laba

Pemkab Asahan

Rugi

Jalan Rumah Sakit No.3 Sidikalang Jalan Jamin Ginting No.11A Kabanjahe Jalan KW.Hasyim, Stabat

PemkabDairi

Rugi

PemkabKaro

Rugi

Pemkab Langkat

Rugi

Jl.WR.Supratman No.16 Rantau Prapat Jl.Sisingamangaraja No.1 Medan Jl.Tirta Deli No.1 Lubuk Pakam Jl.SKPD Kantor Bupati Pematang Raya Jl.Pattimura 7 Tarutung

Pemkab Labuhan Batu PemprovSumut

Laba

PemkabDeli Serdang

Rugi

PemkabSimalugun

Rugi

PemkabTapanuli Utara Pemkab Tapanuli Tengah Pemko Padang Sidempuan Pemkab Simalungun

Laba

Jl.Raja Junjungan Lubis No.12 Pandan Jl.Raja Inal Siregar P.Sidempuan -

Kondisi

Laba

Rugi Rugi

Sumber : BPKP Perwakilan Prov. Sumut

Sementara itu, rata-rata nilai aset PDAM naik dari tahun 2012 ke tahun 2013 seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.


94


Tabel 3.4 Perkembangan Aset Perusahaan Daerah Air Minum No

Nama Satker BUMD

Aset 2011

Aset 2012

1.

PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi

13.846.669.580

15.098.826.729

2.

PDAM Tirta Wampu Kab. Langkat

14.095.565.164

14.452.982.100

3.

PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga

19.503.072.068

30.678.405.826

4.

PDAM Tirta Nauli Kota P. Siantar

34.700.898.254

43.921.242.310

5

PDAM Tirta Lihou Kab. Simalungun

11.322.076.709

12.642.697.502

6

PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai

19.260.068.717

22.548.151.506

7

PDAM Tirta Bina Kab. Labuhan Batu

8.970.554.018

9.013.416.819

8

PADM Tirta Nadi Prov. Sumatera Utara

371.771.940.426

581.100.057.423

9

PDAM Tirta Sari Kota Binjai

10.720.312.873

9.619.452.106

10

PDAM Mual Natio Kab. Tapanuli Utara

4.138.405.315

4.898.912.268

11

PDAM Mual Nauli Kab. Tapanuli Tengah

1.528.102.462

1.289.152.747

12

PDAM Tirta Sidempuan

3.201.696.743

2.910.597.917

13

PDAM Tirta Silaupiasa Kab. Asahan

14.212.336.383

13.541.239.922

14

PDAM Tirta Nciho Kab.Dairi

14.198.550.908

14.094.748.914

15

PDAM Tirta Malem

11.111.619.769

11.436.618.130

16

PDAM Tirta Deli Kab.Deli Serdang

30.265.155.317

29.531.965.570

Ayumi

Kota

Padang

Sumber: BPKP Prov. Sumut


BAB IV ANALISIS FISKAL REGIONAL

“ Salju Panas Tinggi Raja Kabupaten Simalungun “


BAB IV ANALISIS FISKAL REGIONAL A. Pendapatan Pusat dan Daerah 1. Rasio Pendapatan Terhadap PDRB Penerimaan pajak merupakan pendapatan utama bagi APBD dan APBN di wilayah Sumatera Utara sebagaimana tergambar pada postur APBD dan APBN.Jumlah

penerimaan

pajak

ini

sangat

tergantung

dari

kondisi

perekonomian di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang tercermin dari angka PDRB. Ekonomi Sumatera Utara bertumbuh sebesar 6,01% di tahun 2013. Angka PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 adalah sebesar Rp403,93 triliun. Selanjutnya penerimaan pajak di tahun 2013 adalah sebesar Rp23,38 triliun. Grafik berikut menunjukkan perkembangan rasio pajak, PNBP, dan PAD terhadap PDRB selama tiga tahun terakhir. Grafik 4.1.Perkembangan Rasio Pajak, PNBP, dan PAD Terhadap PDRB

Sumber: Kanwil DJPBN Provsu, BPS Provsu, LKPD Pemda

Bab 4 | Analisis Fiskal Regional

95

96


Nilai Pajakdan PNBPdi atas adalah jumlah pembayaranke kas Negara yang dibayarkan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Nilai PAD adalah jumlah seluruh pembayaran ke kas daerah seluruh di seluruh kabupaten, kota dan provinsi di Sumatera Utara. Bila melihat grafiK 4.1 terlihat bahwa PDRB meningkat dari tahun ke tahun sedangkan

rasio

menurun.Meskipun

pajak

dan

demikian,

PNBP

rasio

PAD

terhadap terhadap

PDRB PDRB

cenderung cenderung

meningkat. Hal ini menunjukkan Pemerintah Pusat menurunkan tarif pajak dan Pemerintah Daerah meningkatkan PAD. Secara nasional, tax ratio yang ditargetkan untuk tahun 2013 adalah 12,87% (Hasil Keputusan Banggar DPR tanggal 25 September 2012). Angka tax ratio untuk Provinsi Sumatera Utara, 5,79% masih jauh di bawah target nasional sehingga mencerminkan masih banyak potensi penerimaan yang masih dapat digali.

2. Rasio Pendapatan Asli Daerah Per Kapita GrafiK 4.2 menggambarkan perkembangan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita.Rasio PAD per kapita Provinsi Sumatera Utara meningkat tipis dari tahun 2012 ke tahun 2013, menggambarkan peningkatan penerimaan PAD dari setiap penduduk. Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk terbesar memiliki rasio PAD per kapita yang paling besar. Gap antara angka rasio PAD tertinggi, yaitu Kota Medan (rasio: 0,57) yang memiliki jumlah PAD terbesar dengan kabupaten yang memiliki jumlah PAD terbesar kedua, yaitu Kabupaten Deliserdang (rasio: 0,18) sangat jauh.Beberapa kabupaten/kota (Sibolga, Nias, dan Samosir) memiliki angka rasio PAD per kapita tinggi namun tidak mencerminkan jumlah penerimaan PAD yang tinggi.Hal itu disebabkan jumlah penduduknya yang masih sedikit.Dengan demikian berarti aktivitas ekonomi di wilayah Sumatera Utara masih terpusat di ibukota provinsi.Hampir semua kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara memiliki rasio PAD per kapita yang kecil, mencerminkan kegiatan ekonomi di kabupaten/kota tersebut masih rendah, pemungutan PAD di wilayahnya belum optimal, dan masih perlu menggali potensi daerah yang ada.



Grafik 4.2.Perkembangan Rasio PAD Per Kapita

Sumber: Pemda, BPS, data diolah


97

98


3. Analisis persentase realisasi PAD terhadap estimasi penerimaan PAD Bila dianalisa persentase realisasi PAD terhadap estimasi penerimaan PAD, dapat dilihat pada beberapa kabupaten, target penerimaan PAD belum direncanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari terlalu besarnya gap antara realisasi PAD dengan target penerimaan yang ditetapkan. Misalnya pada Kabupaten Nias Selatan yang yang realisasi PAD-nya jauh di bawah estimasi penerimaan yang dianggarkan, meskipun realisasi PAD selalu meningkat setiap tahun.Sebaliknya, pada Kabupaten Samosir realisasi PAD-nya di tahun 2013 jauh melampaui estimasi penerimaan PAD. Sementara itu, realisasi PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 meningkat tipis dibanding tahun 2012, namun angka persentase realisasi terhadap estimasi PAD cenderung menurun. Hal-hal tersebut mencerminkan seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara belum merencanakan dan menganggarkan penerimaan PAD dengan baik sehingga dalam pelaksanaan pemungutan PAD tidak optimal. Gambaran analisa realisasi PAD terhadap estimasi PAD digambarkan dalam grafik 4.2.



Grafik 4.3 Rasio Realisasi terhadap Estimasi PAD

Sumber: Pemda wilayah Sumut, data diolah


99

100


B. Analisis Belanja 1. Rasio Dana Kelolaan Belanja Non Pegawai Rasio Dana Kelolaan Belanja Non Pegawai adalah perbandingan antara dana APBN yang dikelola Pemerintah Daerah dengan Belanja Non Pegawai dalam APBD. Pagu Belanja APBN Tahun 2013 yang dialokasikan pemerintah pusat melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama. Melalui perbandingan antara alokasi pagu dana APBN pada masing-masing

penugasan

pemerintah

pusat

(DK,

TP,

UB)

kepada

provinsi/kabupaten/kota dengan alokasi dana APBD non belanja pegawai pada masing-masing Propinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa rasio Belanja APBN yang paling tinggi terdapat pada Kabupaten Toba Samosir yaitu sebesar 17,79%, diikuti kabupaten Mandailing Natal dan Simalungun sebesar 15,64%. Terdapat tujuh kabupaten/kota (Toba Samosir, Mandailing Natal, Simalungun, Sibolga, Nias, Tapanuli Tengah, dan Samosir) yang rasionya lebih besar dari 10%.Sementara untuk rasio Belanja APBN yang paling rendah ada pada Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kota Medan, yaitu masing-masing sebesar 1,32% dan 1,03%. Untuk Kota Medan, rendahnya rasio tersebut karena besaran non belanja pegawai APBD Kota Medan terbesar di antara kabupaten/kota lainnya. Sedangkan Kabupaten Labuhan Batu Selatan mendapat alokasi APBN yang paling kecil di wilayah Sumatera Utara sehingga mempunyai rasio rendah. Sementara sebagai kabupaten hasil pemekaran, Labuhan Batu Selatan sangat membutuhkan pembangunan

infrastruktur

dasar

untuk

mempercepat

pertumbuhan

ekonominya sehingga seharusnya pemerintah pusat lebih menaruh perhatian dengan memperbesar dana APBN yang langsung dialokasikan pada Kabupaten tersebut. Rata-rata rasio belanja APBN terhadap belanja non pegawai APBD adalah 7,42% terdapat 16 kabupaten/kota yang rasionya di atas rata-rata sedangkan untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri sebesar 7,94% mendekati rata-rata di wilayah Sumatera Utara.Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah Sumatera Utara belanja APBN yang langsung dialokasikan dari Pemerintah Pusat tidak terlalu signifikan meskipun kemampuan APBD untuk membiayai kegiatan non belanja pegawai di beberapa kabupaten/kota masih harus ditingkatkan.



Rasio belanja APBN terhadap non belanja pegawai Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Grafik 4.4 Rasio Dana Kelolaan Non Belanja Pegawai

Sumber: Kanwil DJPBN Provsu, Pemda, data diolah 2. Rasio Belanja Modal Rasio belanja modal APBN terhadap belanja modal APBD tercermin dalam grafik sebagai berikut: Grafik4.5.Rasio Belanja Modal APBN terhadap Belanja Modal APBD

Sumber: Kanwil DJPBN Provsu, Pemda, data diolah


101

102


Secara agregat belanja modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat di wilayah Sumatera Utara adalah sebesar

Rp5,89 triliun atau menambah

37.63% terhadap pagu belanja modal di wilayah Sumatera Utara. Sementara itu belanja modal APBN direalisasikan sebesar Rp4,16 triliun atau 70,62% dari pagu. Sedangkan belanja modal APBD direalisasikan sebesar Rp7,72 triliun atau 79% dari pagu. Secara total realisasi belanja modal APBN menambah 35,04% terhadap seluruh realisasi belanja modal di wilayah Sumatera Utara. Realisasi belanja modal terhadap pagu di wilayah Sumatera Utara adalah sebesar 75,85%. Rendahnya realisasi belanja modal APBN terjadi karena rendahnya

penyerapan

anggaran

pada

Kementerian

ESDM

terkait

Pembangunan Jaringan Sumatera dan Listrik Pedesaan Sumatera Utara.Untuk APBD, realisasi belanja modal terendah ada pada Kabupaten Asahan sebesar 50,65%. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan realisasi Belanja Modal untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan hanya sebesar 45,03%. Selain terdapat tujuh kabupaten/kota (Asahan, Nias Selatan, Medan, Binjai, Mandailing Natal, Toba Samosir, dan Tanjung Balai) yang realisasi belanja modalnya di bawah realisasi belanja modal APBN. Penyebaran alokasi belanja modal APBN tidak merata pada masing-masing kabupaten/kota.Alokasi belanja modal APBN terkecil terdapat pada Kabupaten Labuhanbatu Utara (0,01%) dan Labuhanbatu Selatan (0,09%). Namun demikian kedua kabupaten tersebut sebenarnya masih mendapatkan alokasi belanja modal APBN yang dialokasikan dialokasikan di Kota Medan, antara lain pembangunan jaringan listrik dan jalan nasional. Rasio belanja modal APBN terhadap APBD Kota Sibolga sebesar 95,85% disebabkan adanya pembangunan sarana infrastruktur perhubungan yang dibiayai APBN di kota tersebut. Sementara rasio tertinggi belanja modal APBN terhadap belanja modal APBD terdapat di Kota Medan, yaitu sebesar 341,79%. Tingginya rasio tersebut disebabkan alokasi belanja modal wilayah Sumatera Utara dialokasikan di Kota Medan, seperti pembangunan jaringan listrik dan jalan nasional.



3. Rasio Total Belanja Terhadap Populasi Rasio total realisasi belanja terhadap populasi di Sumatera Utara bervariasi untuk masing-masing daerah. Rasio tertinggi total realisasi belanja terhadap populasi di Sumatera Utara terjadi pada Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu sebesar10.406.014 untuk setiap penduduk. Tingginya rasio disebabkan oleh rendahnya jumlah populasi penduduk pada Kabupaten tersebut, yaitu sejumlah 41.492 jiwa. Sehingga dengan jumlah realisasi belanja terkecil kedua (Rp431,77 miliar) menjadikan Pakpak Bharat mempunyai angka rasio realisasi belanja per kapita tertinggi di wilayah Sumatera Utara. Sebaliknya rasio terendah adalah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebesar 1.346.232 untuk setiap penduduk. Total realisasi belanja Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2,48 triliunadalah terbesar kedua pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara namun dengan jumlah penduduk sebesar 1.845.615 menjadikan Kabupaten Deli Serdang memiliki rasio terendah total belanja terhadap populasi. Selanjutnya, jumlah seluruh realisasi belanja APBD kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp49.357.203.952.039dengan jumlah penduduk sebesar 13.215.401 maka rasio belanja APBD terhadap total populasi di Sumatera Utara adalah sebesar 3.734.824, artinya setiap penduduk di Sumatera Utara memperoleh realisasi belanja APBN dan APBD sebesar Rp3.734.824. Dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja di tiap-tiap kabupaten/kota tidak berkorelasi langsung dengan besarnya jumlah penduduk.Artinya bahwa setiap kabupaten/kota perlu lebih meningkatkan alokasi belanja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.


103

104


Grafik 4.6.Rasio Total Belanja terhadap Populasi

Sumber: Kanwil DJPBN Sumut, Pemda wilayah Sumut, BPS Provsu, data diolah

4. Rasio Belanja Pegawai Proporsi APBD di Provinsi Sumatera Utara yang dipakai untuk membiayai belanja pegawai tercermin dalam grafik sebagai berikut: Grafik4.7. Rasio Belanja Pegawai

Sumber: Pemda wilayah Sumut, data diolah Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai di dua puluh kabupaten/kota melebihi 50% dari pagu APBD, bahkan di Kabupaten Bab 4 | Analisis Fiskal Regional


Simalungun

belanja

pegawai

menghabiskan

68.81%

dari

APBD-

nya.Sementara di dua kabupaten (Nias Utara dan Nias Barat) proporsi realisasi belanja pegawai terhadap APBD telah menunjukkan proporsi yang ideal sekitar 30% dari total APBD kabupaten tersebut. Secara keseluruhan rata-rata proporsi realisasi belanja pegawai terhadap APBD di wilayah Sumatera Utara sebesar 50,69%. 5. Rasio Belanja Sektor Ekonomi Unggulan a. Sektor Pariwisata Sumatera Utara memiliki banyak potensi pariwisata di seluruh wilayahnya. Bila dilihat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara di tahun 2013 mencapai 19,29%. Selanjutnya bila dilihat dari besarnya alokasi anggaran APBN dan APBD untuk fungsi pariwisata hanya 0,36%dari total alokasi anggaran APBN dan APBD. Bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, rasio alokasi belanja pariwisata hanya sebesar 1,87% saja. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata digerakkan oleh pihak swasta.Peran pemerintah tidak terlalu dominan.Untuk lebih meningkatkan perolehan dari sektor pariwisata perlu ditingkatkan peran pemerintah yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi anggaran pada fungsi pariwisata. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengatur dan memfasilitasi dari sisi regulasi dan infrastruktur untuk menjaga pertumbuhan sektor pariwisata agar tetap tinggi. b. Sektor Pertanian Sumatera Utara terletak di wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup sehingga cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan.Bila dilihat kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara di tahun 2013 mencapai 21,32%. Selanjutnya bila dilihat dari besarnya alokasi anggaran APBN dan APBD untuk sektor pertanian hanya 2,62% dari total alokasi anggaran APBN dan APBD. Bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, rasio alokasi belanja pertanian sebesar 12,27%. Hal ini menunjukkan ada peranan pemerintah dalam menggerakkan sektor pertanian, terutama kepada petani dan nelayan. Sementara pada bidang perkebunan, peranan swasta sangat dominan bila melihat kepemilikan perkebunan di Sumatera Utara. Bab 4 | Analisis Fiskal Regional

105

106


Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memfasilitasi dari sisi infrastruktur jalan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga pertumbuhan sektor pertanian bisa tetap tinggi. C. Ruang Fiskal dan Kemandirian Daerah a. Ruang Fiskal Ruang fiskal berasal dari total pendapatan dikurangi Dana Alokasi Khusus dan belanja wajib (belanja pegawai dan belanja barang yang mengikat). Hal ini mencerminkan ketersediaan ruang yang cukup pada APBD tanpa mengganggu solvabilitas fiskal (membiayai belanja wajib). Gambar Ruang Fiskal tercermin sebagai berikut: Grafik 4.8 Ruang Fiskal

Sumber: Pemda wilayah Sumut, data diolah Bila dibandingkan dengan total pendapatannya, ruang fiskal terendah adalah pada Kabupaten Simalungundengan rasio sebesar 21,22%. Hal ini disebabkan besarnya alokasi belanja pegawai pada Kabupaten Simalungun mencapai 68,81% dari total APBD mengakibatkan ruang fiskal yang tersedia sangat terbatas. Bila melihat besaran rasio ruang fiskal, yang paling besar adalah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yaitu sebesar 56,31%. Namun kalau dilihat besaran ruang fiskalnya hanya sebesar Rp416,09 miliar. Dengan belanja terikat Bab 4 | Analisis Fiskal Regional


sebesar Rp269,56 miliar, sesungguhnya ruang fiskal tersebut hanya sekedar mencukupi kebutuhan belanja operasional saja. Grafik di atas menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Utara terdapat ruang fiskal yang cukup, akan tetapi karena tidak terdapat variabel belanja barang mengikat dalam struktur APBD menyebabkan besaran angka ruang fiskal yang dihasilkan cenderung tidak menggambarkan kondisi ruang fiskal yang sebenarnya (overstated). b. Rasio Kemandirian Daerah Rasio kemandirian daerah adalah rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Apabila rasio PAD lebih besar daripada rasio dana transfer berarti daerah tersebut semakin mandiri dan sebaliknya semakin besar rasio dana transfer berarti tingkat ketergantungan semakin tinggi. Rasio kemandirian daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik4.9. Rasio Kemandirian Daerah

Sumber: Pemda wilayah Sumut, data diolah Bab 4 | Analisis Fiskal Regional

107

108


Grafik di atas menunjukkan Kota Medan relatif lebih mandiri dibandingkan kota dan kabupaten lainnya karena selisih antara rasio PAD (36,81%) dan dana transfer (62,9%) paling kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Kabupaten Nias Utara adalah daerah yang paling tergantung karena selisih antara rasio PAD (2,19%) dan dana transfer (97,81%) paling besar. Hal yang menarik adalah Provinsi Sumatera Utara secara angka menunjukkan sebagai Pemerintah Provinsi yang mandiri karena rasio PAD sebesar 55,28% lebih tinggi dari rasio dana transfer sebesar 43,89%. PAD pada Pemerintah Provinsi akan dibagihasilkan ke seluruh kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara. Bila melihat LKPD kabupaten/kota secara rata-rata persentase realisasi bagi hasil dari provinsi tersebut hanya terealisasi sebesar 60%. Hal ini menyulitkan Pemerintah Kabupaten/Kota karena mengurangi ketersediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan. Sementara bila diperhatikan secara keseluruhan, selain kota Medan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara masih sangat tergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat bahkan di banyak kabupaten/kota dana tersebut habis hanya untuk belanja pegawai.

D. Rasio Belanja Sektoral Rasio-rasio ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai fokus/prioritas bidang pemerintah daerah pada bidang-bidang tertentu.Melalui perbandingan rasio antar wilayah (provinsi/kabupaten/kota) dapat diketahui perbedaan prioritas bidang di antara wilayah tersebut. a. Belanja Bidang Pelayanan Publik dan Birokrasi Rasio Belanja Pelayanan Publik Secara umum rasio pagu belanja sektor pelayanan publik dan birokrasi pada kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara hampir sama. Rasio tertinggi terdapat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, seperti yang tercermin pada grafik 4.9. Hal ini disebabkan fungsi pemerintah provinsi yang lebih untuk melakukan

koordinasi,

supervisi,evaluasi,

dan

membantu

pembiayaan

pelayanan publik di semua kabupaten/kota



Grafik4.10. Rasio Belanja Sektor Pelayanan Umum

Sumber: Pemda wilayah Sumut, data diolah

Rasio Pegawai Secara agregat rata-rata rasio jumlah guru terhadap total PNS Daerah di seluruh Indonesia adalah 47,6%. Untuk Sumatera Utara rasio jumlah guru terhadap total PNS Daerah adalah 50,56%. Angka ini masih sedikit di atas rata-rata rasio nasional.Artinya, lebih dari setengah PNS Daerah adalah tenaga pendidik/guru. Sedangkan rasio tenaga fungsional kesehatan adalah sebesar 8,5%. Sehingga dapat disimpulkan rasio PNS Daerah yang non fungsional adalah sebesar 40,93%.


109

110


Komposisi PNS Daerah di Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar berikut: Grafik 4.11. Rasio Pegawai

Sumber: BPS Sumut, data diolah b. Belanja Bidang Kesehatan Rasio Belanja Kesehatan Kabupaten Deliserdang sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di wilayah Sumatera Utara, memiliki alokasi belanja kesehatan per kapita terendah (121.000). Fasilitas kesehatan yang dimiliki juga masih sangat dibandingkan dengan jumlah penduduknya (1 : 981). Meskipun jumlah fasilitas kesehatan per kapita yang terendah ada di Kabupaten Mandailing Natal (1 : 1.417). Sedangkan tenaga medis per kapita terendah terdapat pada Kabupaten Deliserdang (1 : 1.136). Secara umum di Sumatera Utara, jumlah ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis sebarannya tidak merata. Di beberapa kabupaten/kota, dilihat dari angka rasio per kapita, seolah-olah ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis cukup. Namun bila dilihat dari cakupan luas wilayahnya, sebenarnya masih kurang. Tenaga medis dan fasilitas kesehatan masih menumpuk di ibukota provinsi. Kemudian terkait dengan alokasi belanja kesehatan per kapita, di wilayah Sumatera Utara dialokasikan rata-rata Rp349.000. Alokasi terbesar belanja kesehatan per kapita terdapat pada Kota Sibolga sebesar Rp995.000 per penduduk.

Sedangkan

yang

terendah

adalah

Kabupaten

Deliserdang



Rp121.000 per penduduk. Besarnya gap antara alokasi belanja kesehatan per kapita yang terbesar dan terkecil menunjukkan bahwa alokasi belanja kesehatan tersebut perlu ditingkatkan di kabupaten/kota yang alokasi belanja kesehatan per kapitanya masih rendah. Rasio alokasi belanja kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis per kapita tercermin pada grafik berikut ini: Grafik4.12. Rasio Pertumbuhan Belanja dan Fasilitas Kesehatan serta Tenaga Medis Prov. Sumatera Utara

Sumber: Pemda wilayah Sumut, BPS Sumut, data diolah

c. Belanja Bidang Pendidikan Rasio Belanja Pendidikan Secara umum, hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara memprioritaskan sektor pendidikan. Hal ini tercermin dengan tingginya rasio belanja pendidikan terhadap total APBD. Rasio belanja pendidikan tertinggi terdapat pada Kabupaten Simalungun (47,01%) dan terandah di Kabupaten Nias (21,1%). Artinya, seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara telah memenuhi ketentuan Undang-undang Dasar untuk mengalokasi minimal 20% dari APBD untuk sektor pendidikan. Pertumbuhan jumlah alokasi belanja pendidikan kebanyakan tidak berkorelasi positif dengan pertumbuhan angka partisipasi sekolah, jumlah guru, dan sekolah, seperti terlihat pada grafik 6.11. Bab 4 | Analisis Fiskal Regional

111

112


Grafik. 4.13 Rasio Pertumbuhan Belanja Pendidikan, Partisipasi Sekolah, Melek Huruf, Jumlah Guru, dan Sekolah

Sumber: Pemda wilayah Sumut, BPS Provsu, data diolah

d. Belanja Bidang Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan Secara agregat seluruh kabupaten/kota dan provinsi hanya mengalokasikan rata-rata 1,36% dari masing-masing APBD-nya untuk sektor kesejahteraan. Dengan alokasi belanja sektor kesejahteraan tersebut, rata-rata pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Sumatera Utara mencapai 0,48% dan rata-rata penurunan angka kemiskinan sebesar 3,04%. Alokasi belanja sektor kesejahteraan yang tertinggi terdapat pada Kota Tanjung Balai (3,11%) dengan pertumbuhan IPM sebesar 0,34% dan penurunan

penduduk

miskin

sebesar

3,18%.

Alokasi

belanja

sektor

kesejahteraan yang terendah terdapat pada Kota Medan (0,35%) namun pertumbuhan IPM Kota Medan sebesar 0,44% dan penurunan penduduk miskin sebesar 3,02%. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas alokasi anggaran pada sektor kesejahteraan masih rendah. Sehingga Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera

Utara

harus

lebih

meningkatkan

perhatian

pada

sektor



kesejahteraan dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mempercepat laju pertumbuhan IPM maupun penurunan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan jumlah alokasi belanja kesejahteraan, IPM dan penurunan angka kemiskinan pada wilayah Sumatera Utara seperti terlihat pada grafik 6.12. Grafik. 4.14 Rasio Pertumbuhan Belanja Kesejahteraan, IPM dan Penurunan Angka Kemiskinan

Sumber: Pemda wilayah Sumut, BPS Provsu, diolah e. Belanja Bidang Pertanian Rasio Belanja Pertanian Meskipun perekonomian wilayah Sumatera Utara didominasi oleh sektor pertanian, namun alokasi belanja sektor pertanian terhadap masing-masing APBD pemda di tahun 2013 hanya sebesar rata-rata 2,39%. Secara agregat alokasi belanja sektor pertanian tahun 2013 bertumbuh 8,31% dari tahun 2012. Hal ini menunjukkan pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian hanya sebagai stimulan, seperti subsidi pupuk, benih, dan tenaga penyuluh pertanian. Pertumbuhan

Belanja

Pertanian

yang

tinggi

menunjukkan

komitmen

pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian, diharapkan tingkat kesejahteraan petani dan daya belinya lebih meningkat dan mewujudkan ketahan pangan di wilayah Sumatera Utara.


113

114


Rasio Pertumbuhan Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indeks yang diterima oleh petani dari usaha taninya dengan indeks yang dibayarkan petani dan dinyatakan dalam persen. Bila angka NTP lebih besar dari 100% mengindikasikan bahwa petani secara keseluruhan di provinsi tersebut telah sejahtera karena ada potensi untuk menabung atau membeli kebutuhan lainnya. Sedangkan bila kurang dari 100% mengindikasikan bahwa petani di daerah tersebut belum sejahtera atau belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. NTP ini dihitung oleh BPS di setiap provinsi terhadap lima sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan rakyat. Pada Desember 2013, NTP Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 99,61%, hal ini mengindikasikan bahwa petani di Sumatera Utara belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. NTP ini mengalami penurunan dari NTP Desember 2012 yang menunjukkan indeks 101,51%. Pertumbuhan Nilai Tukar Petani terhadap pertumbuhan belanja pertanian menunjukkan angka -1,87% yang menandakan bahwa terdapat korelasi negatif atas kenaikan belanja pertanian yang dialokasikan pemerintah terhadap pertumbuhan NTP. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan belanja pertanian di Provinsi

Sumatera

Utara

belum

berpengaruh

terhadap

peningkatan

kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, selain meningkatkan belanja di sektor pertanian, Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi belanja di sektor-sektor yang lain di daerah-daerah pertanian.

Perkembangan NTP Per Sektor Tahun 2013 Perkembangan NTP selama tahun 2013 relatif tidak terlalu berfluktuasi bahkan cenderung turun di semester I tahun 2013. Pada semester II, terjadi fluktuasi yang bervariasi di masing-masing sektor. Bila secara gabungan nilai tukar NTP cenderung menurun, di sektor peternakan naik. Penurunan yang tertinggi terjadi di sektor Hortikultura karena terjadinya bencana alam Gunung Sinabung yang menyebabkan para petani tidak dapat mengolah lahannya. Pada sektor Perkebunan Rakyat di awal semester II menurun tajam disebabkan karena penurunan harga komoditi di Pasar Internasional namun di akhir semester II kembali naik meskipun masih di bawah NTP Perkebunan Rakyat di awal tahun 2013. Sedangkan sektor nelayan relatif tidak menunjukkan perbaikan Bab 4 | Analisis Fiskal Regional


kesejahteraan bahkan terus menurun selama tahun 2013. Selengkapnya perkembangan NTP per sektor selama tahun 2013 disajikan dalam grafik 4.14. Grafik4.15. Perkembangan NTP Periode Tahun 2013

Sumber: BPS Sumut, data diolah E. SILPA dan Pembiayaan 1. Perkembangan Surplus/Defisit APBD a. Rasio surplus/defisit terhadap aggregat pendapatan Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplus/defisit anggaran terhadap pendapatan, yang menunjukkan performa fiskal pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan untuk membiayai belanja, atau penghematan belanja dengan kondisi pendapatan tertentu. b. Rasio surplus/defisit terhadap PDRB Indikator ini menggambarkan kesehatan ekonomi regional, dimana semakin kecil rasionya berarti daerah tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang cukup baik untuk membiayai hutang akibat defisit anggaran pemerintah daerah. c. Rasio SILPA terhadap alokasi belanja Rasio ini mencerminkan proporsi belanja atau kegiatan yang tidak digunakan dengan efektif oleh pemerintah daerah.


115

116


Gambar 4.16. Rasio Surplus/Defisit terhadap Pendapatan, Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB, dan Rasio SILPA terhadap Alokasi Belanja

Sumber: DJPK, data diolah Rasio surplus/defisit realisasi anggaran terhadap PDRB pada wilayah Sumatera Utara paling tinggi terdapat pada Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 5,16%, sedangkan yang paling rendah terdapat pada Kabupaten Nias Barat sebesar -12,01%. Tingginya rasio defisit anggaran pada Kabupaten Humbang Hasundutan lebih disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk melaksanakan anggaran tercermin dari persentase realisasi belanja yang hanya mencapai 77,97%. Seandainya Pemkab Humbang Hasundutan dapat mengoptimalkan belanja pemerintah diharapkan laju pertumbuhan PDRB pada Kabupaten Humbang Hasundutan dapat lebih tinggi. Rendahnya rasio pada Kabupaten Nias Barat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali PAD masih belum optimal sehingga terjadi defisit anggaran meski tidak semua anggaran belanjanya direalisasikan. Seandainya Pemkab Nias Barat dapat lebih meningkat realisasi PAD, maka akan tersedia dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Selanjutnya diharapkan dengan makin tersedianya sarana prasarana di kabupaten Bab 4 | Analisis Fiskal Regional


tersebut, kegiatan ekonomi akan meningkat dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan PDRB di kabupaten tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa maksimal rasio defisit anggaran untuk kabupaten/kota adalah sebesar 3% terhadap PDRB. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited), terdapat tiga kabupaten/kota pada Provinsi Sumatera Utara yang memiliki rasio defisit anggaran terhadap PDRB di atas 3%, yaitu Kabupaten Nias Barat (-12,01%), Nias Utara (-5,71%), dan Labuhanbatu Selatan (-3,32%). 2. Perkembangan Pembiayaan a. Rasio pinjaman daerah terhadap total pembayaran Rasio ini untuk mengetahui proporsi pencairan pinjaman yang dilakukan daerah untuk membiayai defisit APBD.Dari lampiran 6.19 dapat dilihat, hanya Kota Medan yang memiliki pinjaman daerah untuk membiayai defisit APBD-nya, yaitu sebesar 68,89% dari total realisasi pembiayaan. b. Rasio keseimbangan primer Rasio

ini

mencerminkan

indikasi

likuiditas.Semakin

besar

surplus

keseimbangan primer, maka semakin baik kemampuan untuk membiayai defisit. Rasio Keseimbangan Primer seluruh daerah di Sumatera Utara tercermin dalam gambar berikut: Grafik 4.17. Rasio Keseimbangan Primer

Sumber: DJPK, data diolah


117

118


Melalui grafik di atas terlihat delapan kabupaten/kota yang keseimbangan primernya negatif. Hal ini menggambarkan pemerintah daerah tersebut belum mampu membiayai sendiri defisitnya. Kabupaten/kota

di

wilayah

Sumatera

Utara

yang

memiliki

defisit

keseimbangan primer tertinggi adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (minus Rp106miliar). Defisit ini seluruhnya dibiayai dari penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pemkab Labuhanbatu Selatan sebaiknya mencari sumber-sumber pendanaan baru karena dana SILPA terbatas, jika terus digunakan akan habis.


Kajian Fiskal Regional Prov. Sumatera Utara F . Mutiara Yang Hilang

Mutiara Yang Terpendam

P

ariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa Negara dan salah satu sektor ekonomi penting. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Sumatera Utara yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia memiliki beragam tempat wisata yang menarik yang banyak dikunjungi oleh wisatawan seperti Danau Toba, Parapat, Taman Nasional Gunung Lauser, Teluk Dalam Nias Selatan, Pulau Poncan Sibolga, Taman Simalem Brastagi, Istana Maimun Medan, dan masih banyak potensi pariwisata lainnya yang tentunya membutuhkan peningkatan kapasitas dan pelayanan bandar udara dan pelabuhan, seperti pembangunan bandar udara Kuala Namu, pembangunan jalan bebas hambatan Medan-Kuala Namu, perluasan Pelabuhan Belawan, dan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi Alternatif Pelabuhan Hub Internasional di gerbang barat Indonesia dan peningkatan infrastruktur lainnya. Pada Tahun 2013, Pemerintah Daerah mengalokasikan untuk pariwisata dan kebudayaan yang diberikan dari dana APBD seperti tertera pada dan grafik berikut : 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Pelayanan Umum


Ekonomi

Lingkungan Hidup

Perumahan & Fasilitas Umum

Kesehatan

Pariwisata & Budaya

Pendidikan

Perlindunga n Sosial

2012

32,97%

1,18%

7,32%

3,44%

14,13%

8,60%

0,51%

30,48%

1,37%

2013

33,44%

1,15%

7,16%

3,16%

15,19%

8,98%

0,49%

29,12%

1,32%

Jika melihat alokasi anggaran dimaksud, jumlah alokasi untuk fungsi pariwisata paling rendah dibandingkan dengan fungsi lainnya. Sedangkan pengalokasian dari APBN pada Tahun 2013, untuk fungsi Pariwisata dan budaya hanya sekitar 0,54% (Rp9,44 miliar) dari pagu secara keseluruhan, dan penyerapan yang hanya mencapai 30% dari pagu yang dianggarkan. Hal ini cukup ironis, mengingat banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh Sumatera Utara. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengembangkan pariwisata di kota Medan adalah lemahnya promosi dan belum memadainya ragam, mutu objek dan daya tarik wisata, infrastruktur dan SDM yang belum memadai serta sarana dan prasarana pendukung yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah kota terhadap potensi yang dapat dikembangkan dari tempat-tempat wisata tersebut. Pemerintah hanya memaksimalkan perhatian pada sektor lain sehingga akhirnya sektor pariwisata yang juga memiliki nilai lebih menjadi tertinggal jauh. Yang menjadi tantangan dalam pengembangan potensi pariwisata ini adalah meningkatkan pariwisata menjadi sektor andalan, meningkatkan daya saing objek dan daya tarik wisata agar mampu menarik kunjungan wisatawan sebanyak mungkin. Bab 4 | Analisis Fiskal Regional

119

120


G . Harga Melambung Akibat Erupsi Sinabung

HARGA MELAMBUNG AKIBAT ERUPSI SINABUNG

S

ejak tahun 1600 Gunung Sinabung tidak pernah meletus dan baru pada tanggal 27 Agustus 2010 sempat aktif lagi. Pada bulan September 2013 gunung itu kembali aktif dan mengalami erupsi sedikitnya sebanyak empat kali. Erupsi Gunung Sinabung pun berdampak terhadap kurangnya pasokan tanaman pangan dan holtikultura yang diproduksi oleh sentra Karo. Dinas Pertanian Prov. Sumut menginformasikan bahwa erupsi Sinabung menyebabkan tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten Karo mengalami puso. Sebanyak 1.244,26 Ha dari 2.842 Ha lahan pertanian terkena puso. Komoditas holtikultura yang mengalami puso tersebut adalah cabai merah (2.106 Ha), tomat (532 Ha), kentang (416 Ha) dan bawang merah (7,7 Ha). Sementara itu untuk subkelompok buah-buahan, lahan jeruk mengalami puso seluas 714 Ha, alpukat 457 Ha dan terong karo 283 Ha. Dampak ini terjadi pada empat kecamatan, yaitu: Naman Teran, Simpang Empat, Payung dan Tiganderket. Pihak Dinas Pertanian Provinsi Sumut melakukan upaya penanggulangan antara lain melalui program sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT) padi melalui tiga kategori, yaitu pertumb uhan seluas 2000 Ha, pengembangan seluas 1000 Ha dan pemantapan seluas 3000 Ha. Selain itu Kementan melakukan pengembangan jeruk dan kentang masing-masing seluas 265 Ha dan 10 Ha. Erupsi Sinabung tersebut juga berdampak pada naiknya harga sayuran dan buahbuahan di kota Medan dan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Karo merupakan salah satu sentra produksi penyuplai sayuran dan buah-buahan ke Kota Medan dan sekitarnya. Dampak erupsi juga terjadi di daerah luar Kabupaten Karo, seperti Kabupaten Simalungun dan Deli Serdang khususnya pada lahan pertanian cabai merah sehingga suplai cabai merah berkurang dan harganya naik. Kondisi ini juga diperburuk dengan tersendatnya pasokan dari sentra produksi Karo akibat rusaknya jalan lintas Karo – Medan dan cuaca ekstrim pada tahun 2013 yang mengakibatkan terjadi inflasi yang tinggi pada kelompok volatile food di Sumatera Utara. Di sektor pariwisata, erupsi sinabung juga mengakibatkan menurunnya tingkat occupancy rate sampai 47% dimana sebelumnya mampu mencapai hampir 100% khususnya pada hari libur dan hari besar lainnya. Bab 4 | Analisis Fiskal Regional

Kajian Fiskal Regional Prov. Sumatera Utara H . Krisis Listrik Di Sumatera Utara

KRISIS LISTRIK DI SUMATERA UTARA

S

ejak tahun 2002 PT. PLN melakukan pemadaman listrik secara bergilir di wilayah Sumatera Utara. Krisis listrik yang terjadi pada saat ini di Sumatera Utara merupakan krisis yang paling parah. Pemadaman (byar pet) berlangsung tiga sampai lima kali sehari, dan durasi pemadaman mencapai tiga sampai empat jam sehari. Pemadaman listrik ini telah menimbulkan kerugian bagi semua sektor usaha, terutama industri kecil dan menengah. Pada akhirnya apabila hal ini berlangsung terus menerus akan dapat melemahkan sendi-sendi perekonomian di Sumatera Utara. Asumsi pertumbuhan permintaan energi listrik sebesar 7%-9% per tahun (sekitar 1,5 kali dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara). Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 sebesar 6,01% (yoy). Pelanggan listrik di Sumatera Utara dikelompokkan dalam enam kelompok pelanggan yaitu rumah tangga, bisnis, industri, publik/sosial, gedung kantor pemerintah dan penerangan lampu jalan (PLJ). Jumlah pelanggan menurut kelompok pelanggan sampai dengan tahun 2013 berjumlah 4.038.275 KVA dan penambahan tertinggi terdapat pada sektor rumah tangga (306.745 KVA). Total penjualan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan di Sumatera Utara dari tahun 2011-2013 meningkat rata-rata 7% per tahun. Tetapi tahun 2013 pertumbuhan penjualan listrik melorot tajam dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 1,36%. Tahun 2013 penjualan listrik tertinggi kepada pelanggan rumah tangga (3.870,9 KVA) tetapi pertumbuhannya sangat kecil (1,47 %) dibanding sektor lain. Pada sektor industri terjadi penurunan penjualan hingga negatif 0,04 %. Daya terpasang pembangkit listrik di Sumatera Utara tiga tahun terakhir terus meningkat. Jumlah pembangkit yang ada memasok daya yang terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai sebesar 1.350 MW di tahun 2013. Walaupun pasokan listrik meningkat setiap tahunnya tetapi peningkatan daya ini tidak dapat mengimbangi total kebutuhan listrik sebanyak 1.650 MW di tahun 2013. Sehingga Sumatera Utara mengalami defisit tenaga listrik mencapai 300 Megawatt (MW). Defisit listrik ini terjadi disebabkan rusaknya mesin Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Sicanang, Belawan, gangguan di PLTU Labuhan Angin, dan terlambatnya proyek percepatan 10.000 megawatt (MW) tahap I yang seharusnya selesai di akhir tahun 2013. Pemerintah melalui PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara telah berusaha untuk menutupi defisit tenaga listrik tersebut dengan menyewa mesin pembangkit dan membeli energi listrik dari pembangkit swasta yang memiliki kelebihan energi listrik seperti Kit Sumut, P3B Sumatera, PT Inalum, PLTP PT. Dizamitra Powerindo. Defisit listrik ini seharusnya tidak perlu terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara, Pemerintah Pusat telah merencanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dari tahun 2010-2014, yaitu Pembangkit tenaga listrik sebesar 1.986 MW, Transmisi tenaga listrik 1.530 kms, Gardu induk 4.670 MVA, Program energi baru terbarukan (EBT), Gardu distribusi 1.400 unit (71.250 kVA), Jaringan Tegangan Menengah 3.610 kms, Jaringan Tegangan Rendah 3.110 kms) dengan mengalokasikan anggaran pada APBN sebesar Rp5.448,24 miliar dan tahun 2013 sendiri dialokasikan sebesar Rp2.020,85 miliar. Di samping dana tersebut, Sumatera Utara juga mendapat investasi dari pihak swasta, koperasi atau BUMD yang disebut pembangkit swasta sekitar USD 3.524,1 juta. Namun Pembangunan infrastruktur kelistrikan terkendala akibat proses pembebasan lahan yang tersendat, proses lelang yang lambat karena jumlah peserta lelang tidak mencukupi sesuai dengan aturan yang berlaku terkait sifat pekerjaan yang sangat spesifik dan proses perijinan pengelolaan lahan hutan, ijin operasi, ijin lingkungan hidup dan ijin mendirikan bangunan yang memerlukan waktu.


121

BAB V PENUTP

“ Lompat Batu Kabupaten Nias “

120


BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia dan beribukota di Medan.Wilayah Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 25 Kabupaten dan delapan kota. PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 adalah sebesar Rp Rp403,93 triliun dengan jumlah penduduk sebanyak 13,21 juta jiwa. Berdasarkan kenaikan angka PDRB atas dasar harga konstan 2000, perekonomian Sumut tumbuh sebesar 6,01% (yoy) di tahun 2013. Perekonomian Sumut pada tahun 2013 berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,78%. Inflasi kumulatif Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 tercatat sebesar 10,18% (yoy). Realisasi inflasi Sumatera Utara tahun 2013 tersebut di atas inflasi nasional sebesar 8,38% (yoy). Pada tahun 2013, pemerintah pusat menganggarkan belanja melalui APBN yang dialokasikan melalui satker-satker kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama sebesar Rp17,28 triliun dan sampai akhir tahun 2013 terealisasi sebesar Rp14,57 triliun atau 84,32%. Selain itu, dana APBN yang disalurkan melalui transfer ke daerah berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Otonomi Khusus Penyesuaian adalah sebesar Rp24,16 triliun. Pada akhir tahun 2013 telah terealisasi sebesar Rp26 triliun atau 107,63%. Sehingga total dana APBN yang disalurkan ke Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp41,44 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp40,57 triliun atau 97,90%. Total APBD Provinsi Sumatera Utara dan seluruh kabupaten/kota mencapai Rp39,2 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk alokasi dana APBN melalui transfer ke daerah, sehingga sebenarnya dana yang bersumber dari daerah hanya sebesar

Rp15,04 triliun yang

tersebar

di provinsi dan seluruh

kabupaten/kota.

Di banyak kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara, gap antara realisasi PAD dengan target penerimaannya jauh. Hal tersebut mencerminkan kebanyakan Bab 5 | Penutup Kajian Fiskal Regional


pemerintah daerah di Sumatera Utara belum merencanakan dan menganggarkan penerimaan PAD dengan baik sehingga dalam pelaksanaan pemungutan PAD tidak optimal dan masih terdapat potensi-potensi daerah yang dapat digali untuk peningkatan PAD. Secara agregat belanja modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat di wilayah Sumatera Utara tahun 2013 adalah sebesar Rp5,89 triliun atau menambah 37.63% terhadap pagu belanja modal di wilayah Sumatera Utara. Namun

demikian,

penyebarannya

tidak

merata

pada

masing-masing

kabupaten/kota. Selain itu, terdapat alokasi belanja modal APBN yang menggunakan kode lokasi kota Medan namun pelaksanaannya di seluruh wilayah Sumatera Utara. Secara umum, hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara memprioritaskan sektor pendidikan, secara agregat seluruh kabupaten/kota dan provinsi mengalokasikan 26,49% dari masing-masing APBD. Sedangkan untuk sektor kesejahteraan, rata-rata seluruh kabupaten/kota dan provinsi hanya mengalokasikan 1,36% dari masing-masing APBD-nya. Pada sektor kesehatan, rata-rata seluruh kabupaten/kota dan provinsi mengalokasikan sebesar 6,69% dari masing-masing APBD. Namun demikian, masih terdapat kabupaten yang belum memiliki rumah sakit. Data yang ada menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara tinggi akan tetapi pertumbuhan alokasi belanja pertanian tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan petani di Sumatera Utara. NTP tahun 2013 cenderung dibandingkan dengan NTP tahun sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi agenda bagi Pemerintah. Untuk sektor nelayan perlu difasilitasi akses pembiayaan untuk modal kerja, misalnya perahu yang lebih besar,cold storage dan sebagainya.Pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi investasi di bidang pengolahan produk perikanan. Untuk sektor perkebunan, usaha Pemerintah antara lain dengan cara membuat regulasi yang memprioritaskan ekspor barang olahan/barang jadi sehingga akan meningkatkan permintaan pasar atas produksi petani. Selain itu pemerintah juga perlu merangsang pertumbuhan industri olahan untuk menyerap hasil produksi petani. Bab 5 | Penutup Kajian Fiskal Regional

121

122


Sedangkan sektor holtikultura tahun 2013 menurun tajam akibat adanya bencana alam Sinabung. Untuk itu, pemerintah perlu memfasilitasi pemulihan lahan petani yang rusak akibat erupsi Sinabung dan memberikan akses pembiayaan untuk modal kerja bagi petani yang lahannya sudah rusak. Dilihat dari jenis belanja, belanja pegawai masih mendominasi APBD di sebagian kabupaten. Secara keseluruhan realisasi belanja pegawai terhadap total realisasi APBD di wilayah Sumatera Utara sebesar 46,29%. Bahkan, masih terdapat kabupaten yang 69% dari APBD teralokasi hanya untuk belanja pegawai. Data

perbandingan

antara

dana

transfer

dan

pendapatan

asli

daerah

menunjukkan, selain kota Medan, seluruh kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara masih sangat tergantung pada dana transfer. Bahkan bila dilihat dari rasio keseimbangan primer, sebagian pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara belum mampu membiayai sendiri defisitnya. Salah satu usaha Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah, dilaksanakan skema subsidi kredit program di Provinsi Sumatera Utara. Terdapat enam jenis kredit program yaitu Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Menengah/Kecil (KUMK), Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD-Nias) Korban Bencana Alam Gempa dan Tsunami, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Tahun 2013 total penyaluran Kredit Program di Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp5,02 triliun dengan jumlah debitur 420.119. Sebagai daerah yang memiliki banyak obyek pariwisata, seharusnya pemerintah berperan aktif dalam pengembangan obyek-obyek pariwisata tersebut. Bila dilihat dari alokasi anggaran, secara agregat hanya mengalokasikan kurang dari 1% dari total anggaran. Pengembangan pariwisata lebih banyak dilakukan oleh sektor swasta. Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata ini, pemerintah wajib berperan aktif baik dari sisi regulasi untuk mengatur pengembangan sektor pariwisata maupun penyusunan kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuhnya sektor ini. Masalah yang mengemuka pada saat ini di Sumatera Utara adalah masalah infrastruktur terutama ketersediaan listrik. Kebutuhan listrik di Sumatera Utara telah melebihi pasokan yang dapat disediakan oleh PLN. Akibatnya terjadi pemadaman secara bergiliran. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas Bab 5 | Penutup Kajian Fiskal Regional


sektor produksi yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. B. Rekomendasi Rekomendasi kebijakan fiskal tingkat pusat di Provinsi Sumatera Utara: a. Lebih mengoptimalkan penerimaan pajak baik melalui ekstensifikasi ataupun intensifikasi perpajakan. b. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan alokasi APBN bagi pembangunan infrastruktur perhubungan baik perhubungan darat, laut maupun

udara untuk menghubungkan sentra produksi ke sentra

pemasaran, maupun untuk menghubungkan obyek-obyek pariwisata yang tersebar di wilayah Sumatera Utara. c. Membuat regulasi yang memprioritaskan ekspor barang olahan/barang jadi yang akan meningkatkan permintaan pasar atas produksi petani dan nelayan. d. Memberikan insentif fiskal bagi industri-industri olahan hasil pertanian dan perikanan selain untuk menarik investor juga untuk mengembangkan industri olahan itu sendiri. e. Menambah Dana Alokasi Khusus pada sektor kesehatan untuk pembangunan rumah sakit pada kabupaten/kota baru hasil pemekaran. f.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah Sumatera Utara, hendaknya alokasi APBN untuk sektor kesejahteraan ditingkatkan dan penyalurannya dapat lebih terarah sehingga betul-betul tepat sasaran.

g. Di bidang tata kelola pegawai, agar disusun regulasi yang memungkinkan pemerintah pusat dan provinsi merealokasikan kelebihan pegawai di satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain yang membutuhkan. h. Menambah alokasi APBN untuk menstimulus kegiatan-kegiatan pariwisata sehingga lebih meningkatkan laju pertumbuhannya dalam bentuk kegiatankegiatan yang mempromosikan obyek-obyek wisata di Sumatera Utara. i.

Memfasilitasi pembangunan infrastruktur listrik baik dari sisi pembangkit daya maupun dari jaringan listriknya dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi pengadaannya.

j.

Mendorong

percepatan

pelaksanaan

kegiatan

untuk

menstimulus

perekonomian di daerah.

Bab 5 | Penutup Kajian Fiskal Regional

123

124


Rekomendasi kebijakan fiskal tingkat daerah di Provinsi Sumatera Utara 1. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

penerimaan

PAD

sehingga

pemungutannya lebih optimal. 2. Mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi ataupun intensifikasi retribusi dan pajak daerah. 3. Memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor untuk mendirikan industri olahan. 4. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan alokasi APBD

bagi

pembangunan

infrastruktur

perhubungan

darat

untuk

menghubungkan sentra produksi ke sentra pemasaran 5. Menambah alokasi dana sektor kesehatan untuk pembangunan rumah sakit pada kabupaten/kota baru hasil pemekaran. 6. Menambah alokasi dana pada sektor kesejahteraan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modal kerja, dan bantuan pemasaran hasil usaha kecil dan menengah. 7. Membuat analisis kebutuhan pegawai dan analisis beban kerja untuk pengurangan/ pemerataan jumlah aparatur pemerintah daerah sehingga dapat mengurangi beban pegawai yang terlalu besar pada kabupaten/kota tertentu. 8. Mengingat besarnya alokasi dana pendidikan, maka perlu dipastikan bahwa alokasi dana tersebut tepat sasaran. 9. Mengelola obyek-obyek wisata yang ada dengan baik sehingga obyek-obyek tersebut

dapat

lestari

dan

berkembang.

Selanjutnya

agar

lebih

mengembangkan potensi pariwisata di daeah agar dapat dikembangkan menjadi obyek wisata yang baru. 10. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dalam hal penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur listrik dan memberikan kemudahan dalam hal perijinan pembangunan baru. 11. Pemerintah daerah agar mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing untuk menstimulus perekonomian.

Bab 5 | Penutup Kajian Fiskal Regional

DAFTAR PUSTAKA

Badrudin, Rudi. 2012 Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta UPP STIM YKPN Kuncoro, Mudrajad. 2013 Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta UPP STIM YKPN Rofiq, Aunur. 2013 Kemajuan Ekonomi Indonesia, Isu Strategis, Tantangan, dan Kebijakan PT Penerbit IPB Press Santosa, Awan. 2013. Perekonomian Indonesia Masalah, Potensi dan Alternatif Solusi, Yogyakarta Graha Ilmu Sukirno, Sadono.2006 .Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan .Jakarta. Kencana Prenada Media Grup Sukirno, Sadono.2012. Makro Ekonomi Teori Ekonomi.Cetakan -21 .Jakarta. Rajawali Press. Susanto dkk, AB. 2011. Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah Bagaimana Membangun Kesejahteraan Daerah Jakarta Esensi Todaro, Michael P.Todaro & Smith, Stephen C. 2011 Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jakarta Penerbit Erlangga LKPD Provinsi Kota dan Kabupaten se- Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Sumatera Utara Dalam Angka 2013, BPS Prov. Sumut www.bi.go.id www.bkpmdsumut.go.id www.bps.go.id www.diskes.sumutprov.go.id www.djpk.depkeu.go.id www.perbendaharaan.go.id www.sumut.bps.go.id www.sumutprov.go.id

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN Penanggungjawab Syahril Anwar Ketua Tim Imam Subagyo

Wakil Ketua Tim Andri Asmara Jaya KoordinatorAnalisis Data Ary Nugroho Koordinator Pengumpul dan Pengolah Data Iskon Nainggolan

Anggota Analisis Data Agung Richardus K. Aida Fitria Agung Hartoyo Zulfan Esanov Putra Eva Hotma T.M. Tampubolon Yanti Juliana Meirina Vitriani DInata Supardi Anggota Pengumpul dan Pengolah Data Erika Uly Yanti Manurung Muhadi Novita Enda Dewi Hasibuan Bidang PPA II

Sekretariat Irfan Helmi Azinar Ismail

Medan, Maret 2014 Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Syahril Anwar NIP

Recommend Documents