KATA PENGANTAR. Palangkaraya, Maret 2014 Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalteng. L u d i r o NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenan-Nya lah maka Tim Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyusun Kajian Fiskal Regional untuk Triwulan II Tahun 2013. Penyusunan Kajian Fiskal Regional ini merupakan bagian tugas jajaran Ditjen Perbendaharaan yang merupakan amanah dari Menteri Keuangan agar Jajaran Ditjen Perbendaharaan di daerah dapat menjadi representasi Menteri Keuangan dan mampu menjalin kerjasama dan sinergi yang harmonis dalam mengelola fiskal di daerah. Ucapan terima kasih tidak lupa kami ucapkan kepada : 1. Gubernur Kalimantan Tengah; 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Dr. Harin Tiawon, SE.,MP., Regional Economist wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah; 4. Ketua Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya; 5. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah beserta Jajarannya; 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah; 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan 8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu; yang telah memberikan dukungan, terutama memberikan data yang kami butuhkan sehingga kajian ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dengan berbagai keterbatasan, kajian ini dapat digunakan berbagai pihak yang memerlukan baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan, termasuk Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan peran dan kinerja APBN sebagai stimulus fiskal di daerah dalam rangka mendorong terwujudkan 3 pilar peran dan fungsi APBN, yaitu pro growth, pro poor dan pro job, yang bermuara kepada terciptanya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu, melalui kajian ini diharapkan seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan mampu mengembangkan pemikiran yang bersifat proaktif, responsif dan analitis terhadap peran dan tugas di masa-masa mendatang dengan lebih baik, sehingga peran dan harapan Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dapat terwujud dengan baik.

Palangkaraya,

Maret 2014

Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalteng

Ludiro NIP 196811101989011001

INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

i

DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR GRAFIK

vi

DAFTAR TABEL

viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

xii

BAB I

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI REGIONAL

1

A.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1

B.

Struktur Perekonomian

2

1.

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

2

2.

Pertambangan dan Penggalian

4

3.

Industri Pengolahan

5

4.

Listrik, Gas dan Air Bersih

5

5.

Bangunan

6

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7

7.

Pengangkutan dan Akomodasi

8

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

9

9.

Jasa-Jasa

C.

BAB II

10

Inflasi

11

1.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Kalimantan Tengah

12

a.

Sisi Permintaan

12

b.

Sisi Penawaran

13

c.

Gini Ratio

14

d.

Perbankan

15

PERKEMBANGAN INDIKATOR DEMOGRAFIS DAN SEKTOR TERPILIH

19

A.

Perkembangan Indikator Demografis

19

1.

Pertumbuhan Penduduk

19

2.

Ketenagakerjaan

21


ii

3. B.

BAB III

Kesejahteraan

25

Perkembangan Indikator Sektoral Terpilih

29

1.

Sektor Kesehatan

29

2.

Sektor Pendidikan

31

3.

Sektor Pertanian

32

4.

Sektor Perhubungan

36

PERKEMBANGAN FISKAL REGIONAL

38

A.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

38

1.

Pendapatan Negara

38

2.

Belanja Pemerintah Pusat

40

3.

Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Bagian Anggaran (Kementrian/ Lembaga)

41

4.

Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

41

5.

Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Fungsi

42

6.

Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis Kewenangan

42

7.

Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Anggaran

44

a.

Kebijakan Penghematan dan Dampaknya

44

b.

Pagu Blokir

44

c.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

45

B.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

46

1.

Profil APBD

46

a.

Profil APBD Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

47

b.

Profil APBD Berdasarkan Berbagai Klasifikasi

48

c.

Profil APBD Berdasarkan Klasifikasi Urusan

49

2.

3.

Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Fungsi

50

a.

Belanja Pelayanan Publik dan Birokrasi

50

b.

Belanja Bidang Infrastruktur

51

c.

Belanja Bidang Kesehatan

51

d.

Belanja Bidang Pendidikan

52

e.

Belanja Bidang Pertanian

53

Perkembangan Surplus/ Defisit APBD

54

Alokasi Dana Transfer


55

iii

3.

BAB IV

Dana Alokasi Umum

55

b.

Dana Alokasi Khusus

56

c.

Dana Bagi Hasil

57

Alokasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

58

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN BLU DAN MANAJEMEN INVESTASI

66

A.

Pengelolaan BLU

66

1.

BLU Pusat

66

2.

BLU Daerah

66

a.

Profil dan Jenis Layanan BLU Daerah

66

b.

Perkembangan Pengelolaan Aset, PNBP dan RM BLU Daerah

67

c.

Jenis Layanan BLUD

67

d.

Analisis Legal

69

B.

BAB V

a.

Manajemen Investasi

FISKAL REGIONAL DAN KALIMANTAN TENGAH A.

B.

C.

D.

69

DAMPAKNYA

TERHADAP

PEREKONOMIAN

72

Pendapatan Pusat dan Daerah

72

1.

Pajak dan Pendapatan Asli Daerah

72

2.

Rasio Pendapatan Per Kapita

73

Ruang Fiskal dan Kemandirian Daerah

73

1.

Ruang Fiskal Daerah

73

2.

Kemandirian Daerah

74

Belanja Pusat dan Daerah

75

1.

Rasio Belanja

75

2.

Rasio Belanja terhadap Jumlah Penduduk

76

3.

Rasio Belanja Pegawai

77

4.

Rasio Belanja Modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

78

4.

Rasio Belanja Modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

78

Surplus / Defisit Terhadap Pendapatan

79

1.

Perkembangan Surplus / Defisit APBD

79

a.

Ratio Surplus/Defisit terhadap Pendapatan

79

b.

Ratio SILPA terhadap Alokasi Belanja

80


iv

c. 2.

E.

81

Perkembangan Pembiayaan

81

a.

Ratio Surplus/Defisit terhadap Pendapatan

81

b.

Ratio Keseimbangan Primer

81

Analisis Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

82

1.

Rencana Pembangunan Daerah

82

a.

Bidang Infrastruktur

83

b.

Bidang Ekonomi Kerakyatan

83

c.

Masalah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

83

d.

Masalah Bidang Pendidikan

84

e.

Masalah Bidang Kesehatan

84

2.

BAB VI

Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB

Kinerja Bidang Ekonomi

85

PENUTUP

99

A.

Aspek Perekonomian

99

B.

Aspek Sosial Kependudukan

100

C.

Perkembangan Sektor Strategis

101

D.

Badan Layanan Umum dan Investasi Pemerintah

103

E.

Aspek Fiskal Regional

103

F.

Tantangan Pembangunan Menuju Perekonomian yang Sehat, Inklusif dan Berkelanjutan

104

DAFTAR PUSTAKA


v

DAFTAR GRAFIK

1.

Grafik I.1

PDRB Menurut Harga Konstan Provinsi Kalimantan Tengah

1

2.

Grafik I.2

Pertumbuhan PDRB Tahun 2012 dan 2013 Provinsi Kalimantan Tengah (Q to Q)

1

3.

Grafik I.3

Laju Pertumbuhan Sub Sektor Listrik dan Air Bersih , 2008-2012 (%)

6

4.

Grafik I.4

Sumber Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, 2008-2012 (%)

7

5.

Grafik I.5

Sumber Pertumbuhan Sektor Pengangkutan, 2008-2012 (%)

8

6.

Grafik I.6

Sumber Pertumbuhan Sektor Keuangan dan Jasa-Jasa, 2008-2012 (%)

10

7.

Grafik I.7

Inflasi di Kalimantan Tengah dan Inflasi Nasional Tahun 2012 hingga Tahun 2013

13

8.

Grafik I.8

Gini Ratio Provinsi Kalteng dibandingkan Nasional 2007 - 2013

14

9.

Grafik II.1

Peta Provinsi Kalimantan Tengah

19

10.

Grafik II.2

Perbandingan Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kalimantan Tengah Tahun 2012

21

11.

Grafik II.3

Perbandingan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional dan Kalimantan Tengah

25

12.

Grafik II.4

Perbandingan IPM Kalimantan Tengah, Nasional dan Regional Kalimantan

28

13.

Grafik II.5

Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kalimantan Tengah Tahun 2007-2012

29

14.

Grafik II.6

Jumlah Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat) di Kalimantan Tengah Tahun 2011-2012

30

15.

Grafik II.7

Perkembangan AHH Tahun 2004-2012 dan IMR Tahun 2010-2012

30

16.

Grafik II.8

Rata-rata Lama Sekolah (atas) dan Angka Melek Huruf (bawah) di Kalimantan Tengah Tahun 2010-2012

33

17.

Grafik II.9

Perbandingan Luas Panen dan Produksi Padi di Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012

34

18.

Grafik II.10

Perbandingan NTP Nasional dan Kalimantan Tengah (2007=100) dan Des (2012=100) Tahun 2013

35


Jan-Nov

vi

19.

Grafik III.1

Perbandingan Realisasi Anggaran per Triwulan (Tidak Kumulatif) Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2011 - 2013

40

20.

Grafik III.2

Perbandingan Komposisi Pagu per Jenis Belanja Kalimantan Tengah TA. 2011—2013

42

21.

Grafik III.3

Pergerakan Dana Blokir pada DIPA per Bulan Tahun 2013

44

22.

Grafik III.4

Persentase Kontribusi Pendapatan Daerah

47

23.

Grafik III.5

Persentase Pagu Komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

47

24.

Grafik III.6

Pagu APBD Kalimantan Tengah Menurut Fungsi

48

25.

Grafik III.7

Persentase APBD Kalimantan Tengah Menurut Fungsi

48

26.

Grafik III.8

Urusan Dominan terhadap Total Belanja Tahun 2011-2013

50

27.

Grafik III.9

Perbandingan Komposisi Dana Transfer Kalimantan Tengah Tahun 2013 dan 2014

55

28.

Grafik III.10

Pagu dan Realisasi Dana Transfer Kalimantan Tengah Tahun 2013

55

29.

Grafik III.11

Komposisi pagu DBH Tahun 2013 dan 2014

58

30.

Grafik III.12

Perbandingan pagu Dana DK TP UB terhadap Dana Transfer

58

31.

Grafik III.13

Perkembangan Pagu Dana Dekon TP UB Tahun 2013 dan 2014

59

32.

Grafik III.14

Perkembangan Realisasi Dana Dekon TP UB Tahun 2011, 2012, dan 2013

59

33.

Grafik V.1

Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

81

34.

Grafik V.2

Perekonomian Kalteng terhadap Kalimantan dan Nasional

85

35.

Grafik V.3

Pertumbuhan Ekonomi Kalteng 2000-2013

88


Provinsi

vii

DAFTAR TABEL

1.

Tabel I.1

PDRB Menurut Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah

2

2.

Tabel I.2

Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Kalimantan dan Nasional Triwulan IV Tahun 2013 (%)

2

3.

Tabel I.3

Laju Pertumbuhan dan Distribusi NTB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan, 2008 – 2012 (%)

3

4.

Tabel I.4

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan NTB Sektor Pertambangan dan Penggalian, 2008-2012 (%)

4

5.

Tabel I.5

Laju Pertumbuhan Sektor Bangunan, 2008-2012 (%)

6

6.

Tabel I.6

Struktur Perekonomian Berdasarkan PDRB Menurut Sektor / Lapangan Usaha

10

7.

Tabel I.7

Perkembangan Inflasi Tahun Kalender (%)

12

8.

Tabel I.8

Gini Ratio Provinsi Kalteng

14

9.

Tabel I.9

Perkembangan Kelembagaan Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah

15

10.

Tabel I.10

Sebaran Kredit di Kab/Kota berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp Juta)

17

11.

Tabel II.1

Perbandingan Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah, Regional Kalimantan, dan Nasional

20

12.

Tabel II.2

Beberapa Indikator Kependudukan per Kabupaten/Kota

20

13.

Tabel II.3

Perbandingan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Nasional dan Kalimantan Tengah

22

14.

Tabel II.4

Perbandingan TPAK dan TPT Regional Kalimantan

23

15.

Tabel II.5

Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Kalteng 2011-2013

24

16.

Tabel II.6

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Prov. Kalimantan Tengah

24

17.

Tabel II.7

Perbandingan Jumlah (dalam Ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Regional dan Nasional

26

18.

Tabel II.8

Beberapa Indikator Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

26

19.

Tabel II.9

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2012

27


viii

20.

Tabel II.10

Beberapa Indikator Pendukung IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2012

28

21.

Tabel II.11

Perbandingan Jumlah Sekolah dan Guru (Negeri dan Swasta) di Kalimantan Tengah Tahun 2011-2012

31

22.

Tabel II.12

Angka Partisipasi Sekolah di Kalimantan Tengah Tahun 2010-2012

32

23.

Tabel II.13

Angka Partisipasi Sekolah Regional Kalimantan Tahun 2010-2012

32

24.

Tabel II.14

Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor Kabupaten Tahun 2013

33

25.

Tabel II.15

Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kabupaten Tahun 2012

34

26.

Tabel II.16

Perbandingan Luas dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan Di Kalimantan Tengah Tahun 2010-2013

35

27.

Tabel II.17

Perbandingan NTP Regional Kalimantan Jan-Nov 2013 (2007=100) dan Des 2013-Jan 2014 (2012=100)

35

28.

Tabel II.18

Perkembangan Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan dan Permukaan Jalan di Kalimantan Tengah Tahun 2011-2012

36

29.

Tabel II.19

Perkembangan Jumlah Kendaraaan di Kalimantan Tengah Tahun 2011-2012

37

30.

Tabel III.1

Perbandingan APBN Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2011—2013

38

31.

Tabel III.2

Pendapatan Pajak dan PNBP Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2011—2013

39

32.

Tabel III.3

Perbandingan Pagu berdasarkan Sumber Pembiayaan Provinsi Kalimantan Tengah TA.2011—2013

40

33.

Tabel III.4

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran per Kementerian/Lembaga (7 K/L Pagu Terbesar) Kalimantan Tengah TA. 2011—2013

41

34.

Tabel III.5

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran per Fungsi Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2011—2013

43

35.

Tabel III.6

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Kewenangan

43

Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2011—2013 36.

Tabel III.7

APBD Kalimantan Tengah Menurut Klasifikasi Ekonomi

46

37.

Tabel III.8

Komposisi Pagu APBD Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Urusan

50

38.

Tabel III.9

Panjang jalan di Kalimantan Tengah

51

39.

Tabel III.10

Pertumbuhan Tenaga Kesehatan di Kalimantan Tengah

52

40.

Tabel III.11

Berobat dan Penolong Persalinan Pertama Balita

52

41.

Tabel III.12

Beberapa Indikator pendidikan di Kalimantan Tengah

53

42.

Tabel III.13

Ketersediaan Komoditas Pangan Utama Tahun 2013 di Kalimantan

53


ix

Tengah 43.

Tabel III.14

Realisasi Pembiayaan Surplus/Defisit Pemda se-Kalimantan Tengah

54

44.

Tabel III.15

Pagu dan Realisasi DAU Tahun 2013 dan Pagu tahun 2014

56

45.

Tabel III.16

Pagu dan Realisasi DAK Tahun 2013 dan 2014

56

46.

Tabel III.17

Pagu dan Realisasi DBH Tahun 2013 dan 2014

57

47.

Tabel III.18

Pagu dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2013 dan 2014

58

48.

Tabel IV.1

Profil dan Jenis Layanan BLU Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

67

49.

Tabel IV.2

Perkembangan Aset Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2012

67

50.

Tabel IV.3

Perkembangan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

67

51.

Tabel IV.4

Jenis Layanan Badan Layanan Umum Daerah

67

52.

Tabel IV.5

Analisis Legal Aspek Pengelolaan BLU Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah

69

53.

Tabel IV.6

Profil Penerusan Pinjaman di Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Desember 2013

70

54.

Tabel IV.7

Perkembangan Bunga, Denda, dan Jasa Lainnya s.d. Desember 2012

70

55.

Tabel IV.8

Perkembangan Bunga, Denda, dan Jasa Lainnya s.d. Semester II Tahun 2013

71

56.

Tabel V.1

Rasio Pendapatan

72

57.

Tabel V.2

Rasio Ruang Fiskal Daerah (Pagu 2013)

74

58.

Tabel V.3

Rasio Realisasi DK/TP/UB terhadap APBD Tahun 2013

75

59.

Tabel V.4

Rasio Pagu Total Belanja Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2013

76

60.

Tabel V.5

Rasio Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2013

77

61.

Tabel V.6

Rasio Realisasi Belanja Modal Tahun 2013

78

62.

Tabel V.7

Rasio Surplus/Defisit Terhadap Pendapatan Total Tahun 2013

79

63.

Tabel V.8

Rasio Keseimbangan Primer Tahun 2013

80

64.

Tabel V.9

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Provinsi Kalimantan Tengah

83

65.

Tabel V.10

Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Per Jenis Penggunaan 2008-2013

88

66.

Tabel V.11

Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan 2002-2013

89

67.

Tabel V.12

Distribusi Penyerapan Anggaran per Triwulan

91

68.

Tabel V.13

PDRB menurut Sektoral

92

69.

Tabel V.14

Penduduk Produktif Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013

94

70.

Tabel V.15

Beberapa Indikator Ekonomi Kalteng

95


x

71.

Tabel V.16

Indikator Ekonomi dan Sosial Kalteng, Kalimantan, dan Nasional


97

xi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Tengah

Kalimantan memiliki

karena

13

hanya

terkonsentrasi pada

kabupaten dan 1 kota

wilayah

dan

merupakan

sungai maupun di

provinsi terluas ketiga

kota-kota besar. Di

di Indonesia setelah

regional Kalimantan,

Papua dan Kalimantan

walaupun dari sisi

Timur

luas

dengan

luas

aliran

wilayah,

wilayah mencapai lebih

Kalimantan Tengah

kurang 159.601 Km².

merupakan provinsi

Sebagian besar wilayah

terluas

Kalimantan

Tengah

setelah Kalimantan

merupakan

daerah

Timur

kedua

namun

dataran rendah dengan topografi yang praktis Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, paling sedikit. tengah dan menerus dari barat hingga ke timur. Jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2012 adalah sebanyak 2.283.687 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,08%.

mayoritas

merupakan penduduk muda karena yaitu 66% berusia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk laki-laki

Kota Palangka Raya sebagai ibukota Kalimantan Tengah memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, yakni sebanyak 96 orang per kilometer persegi dari rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah 14 orang

penduduk Kalimantan Tengah

lebih

besar

daripada

penduduk

perempuan (sex ratio: 109). Kombinasi potensi sumber daya yang melimpah dan penduduk usia produktif yang tinggi tersebut diharapkan dapat

menjadi

pendorong

akselerasi

per Km². sedangkan yang paling rendah adalah pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Kabupaten Murung Raya yakni sebanyak 4 orang Permasalahan kependudukan dalam kaitannya perKm². Penyebaran penduduk pun tidak merata dengan ketenagakerjaan di Indonesia dan


xii

negara-negara berkembang pada umumnya penurunan angkatan kerja namun Tingkat adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan sehingga

memicu

peningkatan

jumlah Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK

angkatan kerja namun belum dapat diimbangi secara nasional walaupun hingga tahun 2013, oleh ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini TPAK di Kalimantan Tengah terus mengalami rentan untuk menimbulkan gejolak sosial di penurunan.

Kondisi

ini

tentunya

dapat

masyarakat karena permasalahan tenaga kerja meningkatkan beban yang ditanggung oleh termasuk isu yang sensitif.

penduduk Angkatan Kerja karena jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja semakin meningkat.

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah sedikit berbeda jika dibandingkan dengan

kondisi

ketenagakerjaan secara

nasional.

Tahun

2012,

dibandingkan TPT secara nasional. Hal

Terbuka

di

tersebut menunjukkan tingkat penyerapan

Kalimantan Tengah

angkatan kerja yang sangat tinggi. Dengan

juga lebih rendah

kata lain, Kalimantan Tengah juga

jika

dibandingkan

memberikan kontribusi positif terhadap

TPT secara nasional.

penurunan tingkat pengangguran secara

Hal

nasional.”

tersebut menunjukkan

tingkat penyerapan

peningkatan jumlah

angkatan kerja yang

penduduk yang berusia di atas 15 tahun namun jumlah Angkatan Kerja menurun memicu

Pengangguran

Kalimantan Tengah juga lebih rendah jika

walaupun terdapat

sehingga

Tingkat

“Tingkat Pengangguran Terbuka di

penurunan

pada

TPAK.Demikian pula, walaupun pada tahun

sangat tinggi. Dengan kata lain, Kalimantan Tengah juga memberikan kontribusi positif terhadap penurunan tingkat pengangguran secara nasional.

2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun namun jumlah Secara nasional, jumlah penduduk miskin dari angkatan kerja justru semakin menurun dan tahun ke tahun semakin menurun. Namun jumlah penduduk Bukan Angkatan Kerja mengalami peningkatan.

demikian, jumlah dan persentase penduduk

meskipun terjadi miskin di regional Kalimantan pada tahun 2013


xiii

cenderung meningkat dibandingkan dengan Program Kalteng Barigas (Kalteng Sehat) dan tahun 2012 kecuali Kalimantan Selatan yang Kalteng Harati (KaltengCerdas/Pintar). Untuk secara konsisten mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah

tahun 2013, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkenalkan program unggulan

kenaikan baru yaitu Kalteng Besuh (Kalteng Kenyang). dibandingkan penduduk miskin pada tahun Program ini difokuskan untuk meningkatkan 2012.Kenaikan tersebut dipicu oleh ketahanan pangan (bidang pertanian dan pada

tahun

2013

mengalami

bertambahnya penduduk miskin di daerah perikanan) serta sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan sehingga Kalimantan perkotaan sementara jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan. Tingkat Tengah dalam memenuhi kebutuhan pangan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan

tidak lagi tergantung dengan daerah lain.

masyarakat semakin meningkat dari tahun ke Program-program yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah ini bersinergi tahun hal ini dibuktikan dengan IPM program-program yang telah Kalimantan Tengah yang selalu di atas IPM dengan IPM ditetapkan pemerintah pusat dalam rangka mendukung pembangunan dan kemandirian Kalimantan Tengah menduduki peringkat ketujuh nasional dan kedua di regional daerah. rata-rata

nasional.

Tahun

2012,

Kalimantan setelah Kalimantan Timur. Dalam

rangka

implementasi

Pertumbuhan Rencana

merupakan

ekonomi sebuah

suatu

daerah

gambaran

makro

Menengah mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stake Daerah(RPJMD) Tahun 2010-2015, Provinsi Kalimantan Tengah banyak memiliki program holders, baik pemerintah, dunia usaha Pembangunan

Jangka

unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan

maupun masyarakat menuju keadaan yang

masyarakatnya. Salah satu program yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga dijalankan adalah Program Mamangun merupakan suatu gambaran dari peningkatan Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), yaitu program kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pembangunan yang dilaksanakan secara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan bersama-sama, baik pemerintah, masyarakat

berkelanjutan

serta

cepat

daripada

laju

dan pengusaha. Demikian pula, terdapat pertumbuhan penduduknya merupakan salah


xiv

Berdasarkan data APBD Tahun 2014 menurut “Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Y on Y di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan maupun Nasional, Pertumbuhan ekonomi Kalteng

peningkatan

kesejahteraan

Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Y on Y di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan maupun Nasional, ekonomi

Kalteng

tercatat

mencapai 7,3 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi

Kalteng

begitu

menggembirakan

dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Kalimantan, Kalteng mengungguli 3 provinsi tetangganya,

melakukan defisit APBD yang terlihat dari besarnya belanja bila dibandingkan dengan

Pemerintah

Daerah

lebih

mengutamakan penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya. Titik berat alokasi APBD pada hampir semua

masyarakat.

Pertumbuhan

di Kalimantan Tengah merencanakan untuk

kebanyakan

satu indikator keberhasilan pembangunan dan

pada umumnya Pemerintah Daerah yang ada

besarnya pendapatan. Untuk menutup defisit,

tercatat mencapai 7,3 persen.”

ekonomi

klasifikasi ekonomi dapat disimpulkan bahwa

Kalimantan

Selatan

(Kalsel),

Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim) pada pertumbuhan ekonomi di 2013. Laju inflasi Kalteng sampai dengan

pemda yang ada di Kalimantan Tengah adalah pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum, dan pendidikan. Saat ini proporsi pembagian belanja menurut klasifikasi urusan pada seluruh Pemda di Provinsi Kalimantan Tengah

masih timpang. Beberapa urusan

mendapatkan

alokasi

dana

yang

sangat

berlimpah sementara urusan yang lain hanya mendapatkan alokasi yang minim. 3 (tiga) urusan dominan yang menjadi perhatian utama

Pemerintah

Pemerintahan

Umum,

Daerah Pendidikan,

adalah dan

Pekerjaan Umum.

triwulan IV -2013 mencapai 6,79%, yang mana Alokasi dana transfer yang diterima oleh para lebih rendah dibandingkan inflasi nasional pemerintah daerah di Kalimantan Tengah (8,38%)

menunjukkan rendah.

pendapatan terdiri dari dana perimbangan dan dana ketimpangan yang semakin penyesuaian.Prosentase dana transfer masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum dengan

dengan

distribusi


xv

komposisi mencapai 73% pada tahun 2014. Komposisi APBN

per jenis belanja selalu

Sedangkan sisanya adalah DAK, DBH dan dana mengalami peningkatan dari tahun ke tahun penyesuaian. Komposisi DAU, DAK dan DBH (kecuali

untuk

belanja

bantuan

sosial),

sedikit mengalami penurunan dibandingkan komposisi terbesar Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2013. Sedangkan DAK dan Dana adalah untuk belanja modal. Belanja modal Penyesuaian mengalami kenaikan.

pemerintah merupakan

sarana pemerintah

menstimulasi pertumbuhan Dari seluruh komponen pendapatan daerah, untuk komponen dana perimbangan masih menjadi perekonomian karena berefek langsung kontributor terbesar bagi pendapatan daerah

kepada perekonomian masyarakat. Dari segi

2013. penyaluran belanja APBN, terutama belanja barang dan belanja modal, perilaku belanja Sedangkan komponen PAD hanya memberikan kontribusi sebanyak 38,34%, yang sebagian belum berada dalam kondisi ideal. Penyaluran Pemprov

Kalteng

untuk

Tahun

besar berasal dari pajak daerah. Retribusi

belanja meningkat pesat di bulan Desember

daerah merupakan komponen PAD yang 2013. memberikan

kontribusi

paling

sedikit Pengeluaran pemerintah, baik yang disalurkan

dibanding komponen lainnya.

melalui APBN maupun APBD, merupakan salah

41 satu faktor penggerak roda perekonomian di kementerian negara/lembaga yang mengelola suatu wilayah. Untuk itu pengelolaan APBN/APBD yang berkualitas dan dana APBN di Provinsi Kalimantan Tengah. perlu dilakukan untuk Pagu tertinggi adalah Kementerian Pekerjaan berkelanjutan Berdasarkan

Umum

data

disusul

APBN,

oleh

terdapat

Kementerian

meningkatkan peran pengeluaran pemerintah

memperbaiki kualitas Perhubungan karena sebagian besar proyek dalam rangka kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan fisik dilaksanakan oleh kementerian tersebut. Proyek-proyek fisik yang dilaksanakan antara oleh berbagai indikator ekonomi dan sosial. lain pembangunan dan pemeliharaan jalan Berbagai capaian indikator ekonomi dan sosial nasional, pengelolaan daerah aliran sungai, di Propinsi Kalimantan Tengah yang semakin prasarana membaik tersebut tentunya perlu diperlihara dan ditingkatkan di masa-masa mendatang. perhubungan udara dan perhubungan laut. salah satu peran pemerintah dalam rangka dan

peningkatan

sarana


xvi

menjaga dan meningkatakan berbagai capaian indikator ekonomi dan sosial tersebut adalah

“Pemerintah

pusat

maupun

melalui berbagai kebijakan fiskal. Pemerintah

pemerintah

daerah

sebagai

pusat maupun pemerintah daerah sebagai

penentu kebijakan fiskal di daerah

penentu kebijakan fiskal di daerah diharapkan

diharapkan dapat berperan dalam

dapat berperan dalam menciptakan

menciptakan

sinergi

sinergi

untuk

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

mendorong pertumbuhan ekonomi

melalui penciptaan efisiensi alokasi sumber

melalui penciptaan efisiensi alokasi

daya ekonomi dan pola distribusi penyerapan

sumber daya ekonomi dan pola

APBN maupun APBD yang semakin baik.

distribusi

Dalam

rangka

APBN/APBD

meningkatkan sebagai

salah

peran satu

penyerapan

maupun APBD

APBN

yang semakin

baik.”

unsur/komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi

suatu

diupayakan

wilayah,

sinkronisasi

perlu

dan

kiranya

harmonisasi

dalam tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran antara pemerintah pusat

dan

pemerintah

daerah

dengan

memperhatikan karakterisitik, potensi dan keunggulan

daerah

harmonisasi

dan

setempat. sinkronisasi

Melalui tersebut

diharapkan akan terjadi efisiensi alokasi anggaran serta penyerapan anggaran yang sedemikian

rupa

sehingga

APBN/APBD

berkontribusi optimal bagi masyarakat, yang dicerminkan

dari

semakin

membaiknya

berbagai indikator ekonomi dan sosial suatu wilayah.


xvii

BAB I PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

seluruh stake holders, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang

(PDRB) Sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 Produk

lebih

Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan

merupakan suatu gambaran dari peningkatan

Tengah

kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu

selalu

mengalami

peningkatan.

baik.

Pertumbuhan

ekonomi

Berdasarkan harga konstan 2000 PDRB Provinsi

pertumbuhan

ekonomi

Kalimantan Tengah pada tahun 2012 mencapai

berkelanjutan

serta

21,42 T meningkat di tahun 2013 menjadi 22,999

pertumbuhan penduduknya merupakan salah

T. Peningkatan PDRB ini ternyata berdampak

satu

pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

ekonomi

Pertumbuhan

masyarakat.

ekonomi

Provinsi

Kalimantan

indikator dan

yang

juga

cepat

tinggi

dan

daripada

laju

keberhasilan

pembangunan

peningkatan

kesejahteraan

Untuk

melihat

perkembangan

tengah yang pada tahun 2012 mencapai 6,69%

pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari

berdasarkan harga konstan 2000 meningkat

tahun ke tahun tergambar melalui penyajian

menjadi 7,37% di tahun 2013.

PDRB atas dasar harga konstan. 6.00 5.00

25,000.00

4.00 3.00

20,000.00

2.00

2012

PDRB

1.00

2013 PDRB

-1.00 -2.00 -3.00

Grafik I.1 PDRB Menurut Harga Konstan Provinsi Kalimantan Tengah (dalam miliar rupiah) (sumber: BPS Kalteng)

Pertumbuhan

ekonomi

merupakan

sebuah

Tw I 2012 Tw II 2012 Tw III 2012 Tw IV 2012 Tw I 2013 Tw II 2013 Tw III 2013 Tw IV 2013

0.00

-4.00

Grafik I.2 Pertumbuhan PDRB Tahun 2012 dan 2013 Provinsi Kalimantan Tengah (Q to Q) (sumber: BPS Kalteng)

gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh


1

Tabel I.1 PDRB Menurut Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 – 2013

Tabel I.2 Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Kalimantan dan Nasional Triwulan IV Tahun 2013 (%) Pertumbuhan Ekonomi

Tahun

Uraian PDRB Menurut Harga Konstan Pertumbuhan Ekonomi Kalteng

2012 21,42 T

2013 22,99 T

6,69 %

7,37 %

(sumber: BPS Kalteng)

Q to Q

Y on Y

Cum to Cum

Kalbar

3,68

6,37

6,08

Kaltim

1,19

1,69

1,59

Kalsel

-5,15

5,4

5,18

Kalteng

-1,73

8,61

7,37

Kalimantan

0,17

3,78

3,49

-1,42

5,72

5,78

Nasional

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan


Tengah untuk tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 yaitu semula 6,69% (yoy) menjadi sebesar 7.37% (yoy). Peningkatan laju pertumbuhan di tahun 2013 ini dipicu oleh tingginya kegiatan ekonomi di Kalimantan Tengah baik dari segi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, maupun dari net ekspor. Disamping itu kondisi permintaan domestik di tahun 2013 cenderung meningkat

dan

menjadi

faktor

pemicu

percepatan ekonomi secara agregat.

B. Struktur Perekonomian Produk

Domestik

Regional

Bruto

menurut

lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sektor dan

masing-masing

sector

produksi dirinci

menjadi sub sektor. Pembagian menjadi sub sektor tersebut merupakan standarisasi secara nasional sehingga PDRB Kalimantan Tengah dapat dibandingkan secara nasional dan internasional. Analisis perkembangan PDRB Kalimantan Tengah

Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Y on

setiap sektor diuraikan sebagai berikut :

Y di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di

1

Perikanan

Pulau Kalimantan maupun Nasional, meskipun jika dibandingkan dengan triwulan III, laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2013

di

Kalimantan

Tengah

mengalami

penurunan sebagaimana tabel berikut ini:

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan

Kalimantan Tengah masih mengandalkan sektor pertanian

dalam

mendorong

pertumbuhan

ekonomi. Sektor ini bahkan perekonomian Kalimantan Tengah sensitive sekali terhadap perubahan sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) dan perkebunan karena kedua sektor ini memberikan kontribusi yang relatif besar dan


2

merupakan sub sektor yang menjadi lapangan

yang melambat adalah penurunan harga CPO

usaha utama masyarakat yang bekerja.

(Crude Palm Oil), yang merupakan produk olahan

Sub sektor perkebunan berkontribusi sebesar 44,16 persen pada pembentukan NTB (Nilai Tambah

Bruto)

sektor

pertanian,

dan

menyumbang sebesar 12,36 persen terhadap PDRB Kalimantan Tengah pada tahun 2012. Dengan peranan yang sebesar itu menjadikan sub sektor ini sektor unggulan bagi perekonomian Kalimantan Tengah. Komoditas unggulan di sub

dari kelapa sawit, di pasar dunia. Penurunan harga ini dikarenakan kenaikan produksi CPO di Malaysia. Penyebab lainnya adalah kenaikan persediaan kedelai, sebagai barang substitusi CPO, di Amerika Serikat. Kenaikan harga tersebut berpengaruh terhadap permintaan CPO dan produksi kelapa sawit di Indonesia dan juga Kalimantan Tengah.

sektor ini adalah kelapa sawit dan karet. Pada

Sedangkan sub sektor tabama menyumbang

tahun

sektor

sebesar 16,59 persen terhadap NTB sektor

perkebunan agak melambat dibandingkan tahun-

pertanian dan 4,64 persen terhadap PDRB

tahun

member

Kalimantan Tengah pada tahun 2012. Pada tahun

kontribusi pada pertumbuhan PDRB Kalimantan

2010 dan 2011, sub sektor ini tumbuh negative,

Tengah sebesar 0,41 persen.

maka pemerintah Kalimantan Tengah melakukan

2012,

pertumbuhan

sebelumnya

(2,72%)

sub

dan

Penyebab pertumbuhan sub sektor perkebunan

recovery dan perluasan lahan sawah untuk mendorong produksi padi. Sehingga pada tahun

Tabel I.3 Tabel Laju Pertumbuhan dan Distribusi NTB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan, 2008-2012 (% Sektor/Sub Sektor Laju Pertumbuhan Pertanian Tabama Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Distribusi Terhadap PDRB Pertanian Tabama Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan

2008

2009

2010

2011

2012

0,43 -10,38 2,63 -2,04 -17,43 13,95

3,22 4,81 3,80 3,21 13,83 7,90

2,91 -0,11 8,66 -1,07 -7,54 -2,75

3,21 -5,81 4,71 6,31 -1,90 7,12

4,05 8,52 2,72 7,78 -3,65 4,26

29,50 5,22 12,66 4,10 2,41 5,10

28,15 5,29 11,73 4,24 1,95 4,94

28,51 5,06 12,66 4,21 1,69 4,90

28,38 4,60 12,96 4,14 1,57 5,11

27,99 4,64 12,36 4,16 1,37 5,46

2012, sub sektor tabama tumbuh sebesar 8,52 persen

dan

pertumbuhan

member total

kontribusi

sebesar

0,38

pada persen.

Pertumbuhan ini adalah pertumbuhan tertinggi sub sektor tabama selama kurun sepuluh tahun terakhir. Sub sektor kehutanan menjadi penyumbang terkecil

dari

menyumbang

sektor 1,37

pertanian. persen

Sektor

terhadap

ini

PDRB

Kalimantan Tengah, dan 4,88 persen terhadap NTB sektor pertanian dengan kontribusi yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini


dikarenakan sub sektor kehutanan mengalami


3

pertumbuhan negatif dalam negatif dalam kurun

Pada

waktu

Semakin

pertambangan non migas terlihat secara nyata

berkurangnya produksi hasil hutan menjadi

dimana pada tahun tersebut sektor ini mulai

penyebab utama pertumbuhan negatif pada sub

mengalami pertumbuhan tinggi, yaitu sebesar

sektor

38,46 persen. Dan pertumbuhan tertingginya

lima

tahun

kehutanan.

terakhir.

Selain

itu

dengan

ditetapkannya Kalimantan Tengah sebagai proyek percontohan REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) ikut memberikan andil dalam pertumbuhan negatif sub sektor kehutanan. 2

tahun

2004,

kontribusi

sub

sektor

pada tahun 2005 yang sebesar 81,99 persen. Pertumbuhan sub sektor pertambangan non migas ini cukup berfluktuatif. Setelah mengalami pertumbuhan drastis, sub sektor ini mengalami perlambatan mulai tahun 2008 yang tumbuh sebesar 6,13 persen. Pertumbuhan sub sektor ini


Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian

kemudian kembali meningkat pada tahun 2009

di

bertahap

sampai dengan tahun 2011 yang mencapai 16,9

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

persen. Kemudian melambat lagi di tahun 2012

Sektor ini didorong oleh pertumbuhan sub sektor

yaitu sebesar 8,97 persen.

pertambangan non migas yang mendominasi

Pertumbuhan sub sektor pertambangan non

96,74

dan

migas tersebut meningkatkan kontribusi sektor

penggalian pada tahun 2012. Di Kalimantan

pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Tengah tidak terdapat sub sektor pertambangan

Kalimantan Tengah. Pada tahun 2008 peranan

migas hingga tahun 2012.

sub sektor ini terhadap PDRB Kalimantan Tengah

Kalimantan

persen

Tengah

sektor

secara

pertambangan

Tabel I.4 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan NTB Sektor Pertambangan dan Penggalian, 2008-2012 (%) Sektor/Sub Sektor

2008

2009

2010

2011

2012

Share 2012

sebesar

6,69 6,13 16,15

11,46 11,39 12,43

11,78 11,87 10,37

16,52 16,90 10,65

8,70 8,97 4,22

Distribusi Terhadap PDRB Pertambangan dan Penggalian Pertambangan Migas Pertambangan Non Migas Penggalian

0,58 0,50 0,08

1,00 0,93 0,07

1,09 1,03 0,06

1,60 1,53 0,06

0,92 0,89 0,03



persen

meningkat menjadi 9,20 persen tahun 2012. Pada tahun

Laju Pertumbuhan Pertambangan dan Penggalian Pertambangan Migas Pertambangan Non Migas Penggalian

7,06

ini,

sub

sektor

pertambangan non migas member

kontribusi

pertumbuhan 100 96,74 3,26

Kalimantan

PDRB Tengah

sebesar 0,89 persen. Sub

sektor

penggalian

pada periode 2008-2011

4

juga mengalami pertumbuhan relative tinggi yang

mengandalkan sektor primer (terutama sektor

hampeir tiap tahun berada di atas 10 persen,

pertanian)

namun pada tahun 2012 hanya tumbuh 4,22

perekonomian.

persen. Tingginya pertumbuhan sub sektor penggalian ini disebabkan oleh meningkatnya proyek-proyek pembangunan fisik di Kalimantan Tengah, seperti sarana jalan, perumahan dan infrastruktur

lainnya.

Meskipun

demikian,

peranan sub sektor penggalian terhadap PDRB

sebagai

penggerak

utama

Di Kalimantan Tengah,sektor industri hanya mencakup sub sektor industri pengolahan non migas, karena belum adanya sub sektor industri migas. Industri non migas ini didominasi oleh industri barang dari kayu dan industri makanan, minuman dan tembakau.

Kalimantan Tengah masih relatif kecil dimana pada tahun 2012 peranannya di bawah 1 persen

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

dan memberi kontribusi pertumbuhan PDRB

Kontribusi sektor listrik dan air bersih terhadap

Kalimantan Tengah sebesar 0,03 persen.

PDRB Kalimantan Tengah adalah yang terkecil. Peranan sektor listrik dan air bersih dalam kurun

3

Industri Pengolahan

waktu lima tahun terakhir memberikan kontribusi

Sektor industri ini merupakan salah satu sektor yang seringkali digunakan sebagai indicator kemajuan suatu Negara/daerah dalam konsep ilmu ekonomi. Semakin besar peranan sektor industri

dalam

pembentukan

PDB/PDRB

menunjukkan tingkat kemajuan negara/daerah tersebut.

Hal

ini

karena

sektor

industri

merupakan kombinasi antara teknologi tinggi dan tenaga kerja terdidik (high skill labor) dalam proses pembentukan NTB (nilai tambah bruto). Disamping ini pada sektor ini juga terbentuk NTB yang relatif lebih besar dibanding pada sektor primer

(pertanian

dan

di bawah 1 persen setiap tahunnya dan merupakan yang terkecil dibanding sektor-sektor lainnya. Namun seluruh sektor ekonomi sangat memerlukannya dalam proses produksi barang dan jasa. Sektor ini merupakan pendorong aktivitas proses produksi baik dunia usaha, pemerintahan maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produksi listrik sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagian oleh non PLN sedangkan air bersih yang dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Di Kalimantan Tengah tidak terdapat sub sektor gas.

pertambangan/penggalian). Dari peranan sektor industri yang masih relatif kecil dibandingkan sektor-sektor lainnya dapat dikatakan bahwa Kalimantan Tengah masih tergolong sebagai provinsi yang sedang berkembang karena masih

Laju pertumbuhan pada sektor ini pada tahun 2012 mencapai 8,41 persen. Pertumbuhan sub sektor listrik sebesar 7,77 persen dan sub sektor air bersih sebesar 9,42 persen. Pertumbuhan


5

10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 -

Tabel I.5 Laju Pertumbuhan Sektor Bangunan 2008-2012 (%)

9.42 9.15 9.05 7.77 6.78 5.87

6.52

Listrik

4.34

Air Bersih 1.96 0.97 1

2

3

4

Sektor/Sub Sektor

2008

2009

2010

2011

2012

Laju Pertumbuhan Sumber Pertumbuhan Distribusi terhadap PDRB

13,77

9,53

6,56

9,07

8,36

0,69

0,51

0,37

0,51

0,48

5,97

5,91

5,56

5,52

5,53

5


Grafik I.3 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Listrik dan Air Bersih 2008-2012 (%) (sumber: BPS Kalteng)

terakhir. Disamping meningkatkan investasi baik bangunan untuk tempat tinggal, jasa akomodasi maupun investasi pada perusahaan-perusahaan

tinggi di sektor ini dalam lima tahu terakhir karena membaiknya jaringan instalasi listrik dan air bersih sehingga mampu melayani masyarakat sebagai pengguna layanan listrik dan air bersih

besar dan sedang juga menjadi salah satu faktor pendorong

meningkatnya

peranan

sektor

bangunan terhadap perekonomian Kalimantan Tengah.

dalam jumlah banyak. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, sektor ini 5

Bangunan

selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Kinerja sektor bangunan mampu mendorong

Pertumbuhan sektor ini pada periode 2007-2008

perekonomian tumbuh lebih cepat karena output

berada pada level 13 persen, dan pada periode

sektor ini, yaitu pembangunan fisik konstruksi,

2009-2010 mengalami perlambatan. Hal ini

berpengaruh langsung terhadap sektor-sektor

dipengaruhi

produksi

dengan

pembangunan konstruksi pada sektor swasta

pertumbuhannya, peranan sektor ini terhadap

karena pengaruh krisis finansial global yang

pembentukan

Tengah

terjadi pada perekonomian nasional menjelang

tahun. Prioritas

tahun 2008 yang kemudian juga berpengaruh ke

pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah

Kalimantan Tengah walaupun relatif kecil. Tahun

Provinsi Kalimantan Tengah dalam membuka

2011 sektor bangunan mampu bangkit dan

keterisolasian daerah-daerah pedalaman yang

tumbuh 9,07 persen dan tahun 2012 sebesar 8,36

berdampak pada pembangunan infrasstruktur

persen. Sektor ini mampu memberi kontribusi

jalan dan jembatan merupakan pendorong utama

pada PDRB Kalimantan Tengah sebesar 0,48

tumbuhnya sektor konstruksi pada lima tahun

persen.

lainnya.

PDRB

Sejalan

Kalimantan

meningkat dari tahun ke


oleh

terjadinya

penurunan

6

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

8,67

persen

dan

memberi

kontribusi

Dalam siklus ekonomi, sub sektor perdagangan

pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah sebesar

berperan sebagai perantara antara produsen dan

1,61%.

konsumen. Sedangkan sub sektor hotel dan

pertumbuhan

restoran merupakan penunjang terhadap sektor-

Kalimantan Tengah di tahun 2012. Bila dilihat sub

sektor

tingkat

sektornya, sub sektor perdagangan yang tumbuh

kemajuan sektor ini digunakan sebagai indikator

8,48% memberi kontribusi pertumbuhan PDRB

dalam mengukur tingkat kemajuan ekonomi

Kalimantan Tengah sebesar 1,44%, sub sektor

suatu daerah.

hotel sebesar 0,03% dan sub sektor restoran

ekonomi

lainnya.

Seringkali

Sektor

ini

terbesar

merupakan bagi

sumber

perekonomian

ini

lebih

sebesar 0,14 persen. Peranan kedua sub sektor

sub

sektor

ini tidak mengalami perubahan yang signifikan

dalam

dari tahun ke tahun, walaupun pertumbuhannya

pembentukan NTB (Nilai Tambah Bruto) sektor

relatif tinggi yaitu sebesar 10,9% untuk sub sektor

ini.

hotel dan 10,61% untuk sub sektor restoran.

Dorongan

pertumbuhan

dipengaruhi oleh perdagangan,

Sub

pertumbuhan

karena

sektor

sektor

dominasinya

perdagangan

berkontribusi

sebesar 92,25 persen pada pembentukan NTB sektornya, dan menyumbang sebesar 19,61 persen terhadap PDRB Kalimantan Tengah pada tahun 2012. Besarnya kontribusi NTB sub sektor perdagangan ini menunjukkan betapa pentingnya peranannya

terhadap

perekonomian

KalimantanTengah. Hal ini ditunjukkan pula oleh penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan, hotel,

dan

restoran

yang

merupakan

penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertanian

terhadap

total

tenaga

kerja

Grafik I.4 Sumber Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, 2008-2012 (%) (sumber: BPS Kalteng)

di

Kalimantan Tengah. Penyelenggaraan beberapa even besar yang berskala regional, nasional, bahkan internasional mendorong pertumbuhan sub sektor hotel dan restoran. Pada

tahun

2012

pertumbuhan

sektor

perdagangan, hotel, dan restoran adalah sebesar


7

7

Pengangkutan dan Akomodasi

infrastruktur jalur darat dan mulai terbukanya

Sektor ini terdiri dari kegiatan angkutan dan jasa

keterisolasian daerah. Dan pada tahun 2012,

penumpang pengangkutan (darat, laut, sungai,

sektor ini tumbuh 6,79%, dengan sub sektor

udara) serta komunikasi. Kegiatan pengangkutan

angkutan sungai yang tumbuh negatif (-3,32%).

meliputi angkutan barang dan penumpang dari

Sementara, pada tahun 2012 angkutan darat,

suatu tempat ke tempat lainnya atas dasar suatu

angkutan laut dan angkutan udara masing-masing

pembayaran.Sektor

tumbuh sebesar 11,45%; 4,67%; dan 6,57%.

pengangkutan

dan

komunikasi memliki peranan sebagai pendorong aktivitas di setiap sektor ekonomi. Dalam era globalisasi peranan sektor ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa komunikasi yang menjadikan dunia tanpa batas. Sub sektor pengangkutan berperan sebagai

jasa

pelayanan

bagi

mobilitas

Grafik I.5 Sumber Pertumbuhan Sektor Pengangkutan, 2008-2012 (%) (sumber: BPS Kalteng)

perekonomian. Sektor pengangkutan dan komunikasi pada

Pertumbuhan

periode 2008-2012 menunjukkan pertumbuhan

mengalami pertumbuhan relatif tinggi pada

positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi

periode lima tahun terakhir yang selalu di atas

pada tahun 2008 sebesar 16,03%. Pertumbuhan

10%

yang terjadi pada tahun 2008 tersebut didorong

pertumbuhan sebesar 13,66%. Pertumbuhan

oleh tingginya pertumbuhan sub sektor angkutan

sektor

darat

penggunaan telepon seluler yang semakin meluas

sebagai

dampak

dari

semakin

dan

sub

pada

sektor

komunikasi

tahun 2012

komunikasi

ini

seiring

daerah karena pembangunan infrastruktur jalan,

telekomunikasi hingga ke pedesaan.

bahkan sampai desa-desa. Keterbukaan akses jalan

darat

penumpang

ini dan

menyebabkan barang

yang

angkutan tadinya

menggunakan jalur sungai beralih ke jalur darat. Pada

tahun

2011

sektor

ini

mengalami

pertumbuhan 2,91 persen meskipun terjadi penurunan pada sub sektor angkutan sungai (-

dengan

semakin

mengalami

dipengaruhi

meningkatnya akses transportasi darat antar

juga

luasnya

oleh

jaringan

Peranan sektor pengankutan dan komunikasi dalam perekonomian Kalimantan Tengah cukup signifikan dan merupakan kontributor kelima terbesar dalam pembentukan PDRB. Tahun 2012 kontribusinya mencapai 8,2%. Sub sektor yang paling banyak memberikan kontribusi pada sektor ini adalah sub sektor pengangkutan,

17,27%) sebagai dampak semakin membaiknya


8

terutama angkutan darat dan angkutan sungai,

pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung

danau dan penyeberangan.

oleh pertumbuhan ekonomi moneter/keuangan.

Semakin terbukanya jalan darat ke desa-desa di Kalimantan

Tengah

masyarakat

untuk

mendorong lebih

sebagian

memanfaatkan

transportasi darat daripada sungai. Kondisi ini

Dengan kata lain, pertumbuhan sektor riil tidak lepas

dari

pengaruh

pertumbuhan

sektor

moneter, meskipun kebenaran teori ini masih tergantung pada struktur perekonomian.

menyebabkan semakin meningkatnya kontribusi

Dilihat dari perkembangan sektor keuangan,

sub sektor angkutan darat terhadap PDRB dan

persewaan dan jasa perusahaan, menunjukkan

sebaliknya kontribusi sub sektor angkutan sungai

pertumbuhan yang cukup tinggi dalam lima tahun

mengalami penurunan. Demikian juga dengan

terakhir. Pada tahun 2012 pertumbuhan sektor

kontribusi angkutan udara walaupun masih relatif

ini

kecil akan tetap terus meningkat seiring dengan

berkontribusi sebesar 6,07 persen terhadap PDRB

semakin ramainya penerbangan, baik antar

Kalimantah Tengah, namun sektor ini mampu

daerah di Kalimantan Tengah, maupun antara

memberi

Kalimantan Tengah dengan daerah lain di

pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah sebesar

Indonesia.

0,81%

Sementara

itu

meningkatnya

kontribusi angkutan laut lebih dipengaruhi oleh peningkatan angkutan barang terutama hasilhasil bumi dari Kalimantan Tengah, sedangkan angkutan penumpang melalui laut semakin menurun seiring dengan menurunnya tarif penumpang angkutan udara. 8

Keuangan,

mencapai

12,61%.

sumber

Meskipun

pertumbuhan

hanya

terhadap

Menurut sub sektornya, pertumbuhan sub sektor bank dan lembaga keuangan bukan bank mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi, dimana pada tahun 2012 pertumbuhan kedua sub sektor ini masing-masing sebesar 18,35% dan 12,41%. Semakin membaiknya kinerja sektor ini

Persewaan

dan

Jasa

merupakan ekonomi.

Perusahaan

sinyal Lembaga

perkembangan pembiayaan

aktivitas

baik

bank

jasa

maupun lembaga keuangan bukan bank yang

perusahaan atau disebut juga sebagai sektor

dibutuhkan dalam mendukung aktivitas pada

finansial,

Sektor

keuangan,

utamanya

karena

persewaan,

secara

berhubungan

dan

umum

kegiatan

sektor riil menunjukkan perkembangan yang

dengan

kegiatan

cukup

besar

pada

tahun

2012,

dimana

pengelolaan keuangan yang berupa penarikan

bertambahnya bank-bank komersial yang mulai

dana dari masyarakat maupun penyalurannya

beroperasi.

kembali.

Menurut

teori

ekonomi

modern,


9

Dua sub sektor lainnya yaitu sub sektor sewa bangunan dan jasa perusahaan juga mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu 20082012, namun pertumbuhannya relatif lebih rendah dibanding dua sub sektor sebelumnya. Pada tahun 2012 pertumbuhan sub sektor sewa bangunan dan jasa perusahaan masing-masing Grafik I.6 Sumber Pertumbuhan Sektor Keuangan dan Jasa-Jasa, 2008-2012 (%) (sumber: BPS Kalteng)

sebesar 8,88% dan 4,3%. 9

Jasa-jasa

meliputi jasa sosial kemasyarakatan, hiburan dan

Pada klasifikasi ini sektor jasa-jasa digolongkan menjadi dua sub sektor yaitu jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. Jasa pemerintahan umum mencakup

administrasi

pemerintahan

dan

pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya seperti

jasa

pendidikan,

kesehatan,

dan

kemasyarakatan lainnya. Sub sektor jasa swasta

budaya, jasa perorangan dan rumah tangga. Pada tahun 2012 pertumbuhan sektor ini sebesar 7,1% dan memberi kontribusi pada pertumbuhan PDRB sebesar 0,93%. Kontriibusi sektor-sektor jasa terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar ketiga dengan

Laju Pertumbuhan 2013 (%)

Sumber Pertumbuhan 2013 (%)

Atas Dasar Harga Konstan

Sumber Pertumbuhan 2012 (%)

Atas Dasar Harga Berlaku

15,607.04

17,220.50

6,224.14

6,436.57

4.05

1.21

3.41

0.99

2

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

5,557.54

6,323.25

2,303.19

2,656.79

8.7

0.92

15.35

1.65

3

Industri Pengolahan

3,902.43

4,221.54

1,535.31

1,582.63

2.15

0.16

3.08

0.22

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

5

8

Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Jasa Persh

9

Jasa-jasa

No.

Lapangan Usaha 2012

1

6 7

PDRB

2013

2012

2013

Laju Pertumbuhan 2012 (%)

Tabel I.6 Struktur Perekonomian Berdasarkan PDRB Menurut Sektor / Lapangan Usaha

382.4

441.93

99.03

106.76

8.41

0.04

7.8

0.04

3,089.59

3,424.50

1,246.38

1,319.38

8.36

0.48

5.86

0.34

11,864.26

13,648.97

4,050.24

4,337.34

8.67

1.61

7.09

1.34

4,579.87

5,590.75

1,689.36

1,878.80

6.79

0.54

11.21

0.88

3,392.34

3,949.94

1,444.65

1,613.06

12.61

0.81

11.66

0.79

7,510.12

8,694.10

2,828.16

3,068.35

7.1

0.93

8.49

1.12

55,885.58

63,515.47

21,420.48

22,999.68

6.69

6.69

7.37

7.37



10

kontribusi sebesar 13,34 persen. Dari dua sub

Sedangkan

sektor yang membentuk sektor ini, sub sektor

pertumbuhan terendah berasal dari sektor

jasa pemerintahan

pertahanan

industri pengolahan dengan laju pertumbuhan

memberikan kontribusi terbesar. Kontribusi sub

sebesar 3,08%. Namun dari porsi sumber

sektor pemerintahan umum dan pertahanan

pertumbuhan, listrik, gas, dan air bersih yang

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun

memiliki sumber pertumbuhan 0,04% merupakan

sedangkan

sektor/lapangan usaha yang memiliki kontribusi

sub

umum dan

sektor

jasa

swasta

tidak

mengalami perubahan yang berarti selama kurun waktu lima tahun terakhir. Secara

keseluruhan,

struktur

pada

tahun

tersebut

laju

terkecil.

C. Inflasi perekonomian

Jika ditinjau dari inflasi kumulatifnya, inflasi

berdasarkan PDRB menurut sektor/lapangan

Kalteng

usaha dapat dilihat dalam Tabel I.6.

mencapai 6,78%, yang mana lebih

Pada tahun 2012 laju pertumbuhan tertinggi di

dibandingkan inflasi nasional (8,38%) namun

Kalimantan Tengah berasal dari sektor keuangan,

lebih tinggi dari rata rata inflasi Kalteng pada

persewaan, dan jasa perusahaan dengan laju

periode yang sama 3 tahun sebelumnya (2010–

pertumbuhan sebesar 12,61%. Sedangkan pada

2012) yaitu

tahun tersebut laju pertumbuhan terendah

inflasi Kalteng pada triwulan IV 2013 mencapai

berasal dari sektor industri pengolahan dengan

6,78% (year on year) masih dalam range proyeksi

laju pertumbuhan sebesar 2,15%. Namun dari

inflasi

porsi sumber pertumbuhan, pada tahun 2012

sebagaimana terdapat pada Kajian Ekonomi

sektor perdagangan, hotel dan restoran yang

Regional periode triwulan III tahun 2013. Inflasi

memiliki sumber pertumbuhan 1,61% merupakan

tahunan tersebut juga lebih tinggi daripada rata-

sektor/lapangan usaha yang memiliki kontribusi

ratanya selama 3 tahun pada priode yang

terbesar. Sedangkan sektor listrik, gas, dan air

sama

bersih merupakan sektor yang memiliki sumber

dibandingkan inflasi nasional 8,38% (year on

pertumbuhan terkecil yaitu 0,04 %.

year).

Kemudian untuk tahun 2013, laju pertumbuhan

Meredanya inflasi Kalteng tidak terlepas dari

dan sumber pertumbuhan tertinggi di Kalimantan

realisasi inflasi Kota Palangka Raya dan Sampit

Tengah berasal dari sektor pertambangan dan

masing-masing

penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar

Inflasi

15,35% dan sumber pertumbuhan sebesar 1,65%.

Sampit tersebut masing-masing terjadi pada


sampai dengan

triwulan

IV

2013 rendah

6,64%. Ditinjau secara tahunan,

sebesar

(6,64%),

terbesar

6,52+1%

serta

masih

sebesar di

(year

6,45%

on

lebih

dan

year)

rendah

7,25%.

Kota Palangka Raya dan

11

Desember 2013 dengan inflasi bulanan mencapai

1. Faktor-Faktor

1,47% dan 1,03% (month to month) sehingga

Inflasi

inflasi Kalteng pada bulan tersebut mencapai

Tengah:

1,28%.

di

yang

Mempengaruhi

Kabupaten

Kalimantan

a. Sisi Permintaan Dari sisi permintaan, meningkatnya tekanan

Tabel I.7 Perkembangan Inflasi Tahun Kalender (%)

Palangka Raya

2,58

4,77

6,45

Rata2 Inflasi Triwulan IV (20102012) 7,17

Sampit Kalteng Nasional

3,97 3,17 3,35

6,64 5,57 7,57

7,25 6,78 8,38

5,94 6,64 5,02

2013 Wilayah Tw-II

Tw-III

Tw-IV

ekspektasi masyarakat khususnya sepanjang November - Desember. Inflasi pada bulan tersebut berada di atas rata -rata inflasi akhir tahun dalam 3 tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan Pengendali

(sumber: KER Bank Indonesia Triwulan IV)

Di triwulan IV 2013 laju inflasi IHK Kalteng tercatat 6,79%

inflasi antara lain dipengaruhi oleh naiknya

(yoy), sementara di triwulan

sebelumnya mencapai 5,57%. Tingkat inflasi di periode ini lebih tinggi dibandingkan rata -rata inflasi triwulan IV sepanjang tahun 2010-2012, yakni sebesar 6,64%.

pemerintah

Inflasi

Provinsi

bersama Kalteng

Tim untuk

menjaga ekspektasi harga di masyarakat, antara lain dalam bentuk himbauan serta informasi harga dan ketersediaan

barang

kebutuhan

pokok melalui media massa secara intens, hingga

inisiatif untuk

mengadakan

Pasar

Alternatif yang beroperasi selama sebulan yakni pertengahan Desember sampai dengan

Dari realisasi inflasi Kalteng sebesar 6,79%,

awal

Kota Palangka Raya mengalami inflasi 6,45%

penyeimbang

sementara inflasi kota Sampit sebesar 7,25% .

berlaku di pasar

Rata -rata inflasi triwulan IV tahun 2010 sampai

penyeimbang

dengan 2012 di Kota Palangka Raya mencapai

satu pasar tradisionil terbesar di kota Palangka

7,17% dan Sampit 5,94% (yoy). Tingkat inflasi

Raya tersebut sangat diminati oleh masyarakat

yang terjadi di Kota Palangka Raya berada di

karena harga yang dijual lebih murah 10-20%

bawah level rata -rata inflasi triwulan IV dalam

dibandingkan harga di pasar tradisional. Adapun

3 tahun terakhir. Hal yang berbeda terjadi pada

komoditas

realisasi

beberapa jenis komoditas yang sering memicu

inflasi

Sampit

dibandingkan rata -ratanya.

yang

lebih

tinggi

Januari-

yang

berfungsi

harga kebutuhan

sebagai

pokok

yang

tradisional. Lokasi pasar

yang berdekatan dengan salah

yang

diperdagangkan

adalah

inflasi, antara lain Beras, Minyak Goreng, Cabe Merah, Cabe Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, Gula Pasir, Ikan Gabus, Daging Ayam


12

Ras, Telur Ayam Ras, Ketimun, Minyak Tanah

Trisakti-Banjarmasin maupun pelabuhan Sampit.

dan Susu.

Terutama untuk komoditas bahan makanan

Meningkatnya ekspektasi mas yarakat terhadap inflasi diperkuat oleh hasil Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai indikator dini yang ekspektasi

konsumen

mencerminkan

terhadap

harga-harga

seperti

bawang

merah

dan

cabai

rawit.

Bersamaan dengan itu, sejumlah komoditas yang dihasilkan sendiri seperti beras, dan daging ayam ras dan ikan-ikanan (sungai dan laut) pasokan semakin terbatas di pasar sehingga mempengaruhi kenaikan harga.

dan kondisi permintaan. Hasil SK di triwulan IV

Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah

-2013

meskipun masuk dalam golongan inflasi ringan

mengindikasikan

cenderung

memiliki

bahwa

masyarakat

ekspektasi

adanya

tetapi pada tahun 2012 masih lebih tinggi bila

kenaikan harga memasuki awal triwulan III

dibandingkan dengan rata – rata inflasi nasional.

lalu. Ekspektasi konsumen tersebut diduga masih

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013

dibayangi oleh tingginya harga -harga kebutuhan

diperoleh data – data seperti tercantum dalam

pokok yang terjadi akibat hari besar keagamaan

Grafik I.5.

yaitu Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Grafik I.7 Inflasi di Kalimantan Tengah dan Inflasi Nasional Tahun 2012 hingga Tahun 2013

Ekspektasi kenaikan harga semakin terjaga, seiring

dengan

berkurangnya

4

pengeluaran

3

kebutuhan

makanan

sehari-hari

-1

seiring

-2

turunnya penggunaan terhadap minyak tanah. Konsumsi

rumah

tangga

terhadap

elpiji

Juli 2013

Nasional Oktober 2013

0 April 2013

premium atau solar maupun biaya pemenuhan

Januari 2013

Kalteng Juli 2012

1

Oktober 2012

untuk aktivitas transportasi yang menggunakan

April 2012

2

Januari 2012

konsumen rumah tangga secara umum baik


semakin meningkat tinggi jika dibandingkan kondisi awal tahun, dimana terjadi kendala

Pada grafik tersebut, terlihat perbandingan

pasokan akibat gelombang laut tinggi.

antara inflasi di Kalimantan Tengah dengan inflasi nasional. Inflasi di Kalimantan Tengah sangat

b. Sisi Penawaran

bergantung pada inflasi nasional. Bahkan pada

Sedangkan dari sisi penawaran, pergerakan inflasi dipengaruhi oleh terbatasnya

pasokan yang

kondisi tertentu, kenaikan inflasi di Kalimantan Tengah sangat ekstrim terutama pada bulan

masuk dari pulau Jawa baik melalui pelabuhan


13

Januari 2013. Hal ini disebabkan pada bulan Januari

2013

terdapat

komoditas

yang

0.500

mengalami kenaikan harga secara ekstrim seperti

0.400

cabe rawit, bawang merah dan bawang putih.

0.300

Kondisi alam seperti gelombang laut yang tinggi

0.200

Kalimantan Tengah

0.100

INDONESIA

juga menghambat pasokan komoditas dari

target inflasi nasional adalah 7,2 %.

2013

2012

Tabel I.8 Gini Ratio Provinsi Kalteng

Meningkatnya

semakin

2011

(sumber: BPS Provinsi Kalteng)

c. Gini Ratio ketimpangan

belakangan

disebabkan

2010

Grafik I.8 Gini Ratio Provinsi Kalteng dibandingkan Nasional 2007 - 2013

perlu mendapat perhatian lebih serius karena

Indonesia

2009

2007

“year on year” telah mencapai 6,11 %. Hal ini

2008

0.000

daerah lain. Hingga Bulan Juni 2013, laju inflasi

oleh

kaya

di

ini bukan

“orang

dan orang

kaya miskin

semakin miskin”, karena kemiskinan terus mengalami

trend

menurun.

penduduk

Artinya,

Provinsi

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kalbar

0.309

0.31

0.32

0.37

0.40

0.38

0.396

Kalteng

0.297

0.29

0.29

0.30

0.34

0.33

0.350

Kalsel

0.341

0.33

0.35

0.37

0.37

0.38

0.359

Kaltim

0.334

0.34

0.38

0.37

0.38

0.36

0.371

INDONESIA

0.364

0.35

0.37

0.38

0.41

0.41

0.413

yang di golongan

pendapatan bawah juga mengalami kenaikan

(sumber: Bappenas, diolah)

Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan 2013

kesejahteraan.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki gini ratio

Sejak tahun 2012 sampai dengan 2013 distribusi

terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi

pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah

lain di Kalimantan. Hal in berarti bahwa Provinsi

menunjukkan ketimpangan yang rendah karena

Kalimantan

40% penduduk berpenghasilan rendah menerima

distribusi pendapatan yang tidak mencolok.

bagian pendapatan nasional diatas 17% dan rasio

Dengan kata lain, Provinsi Kalimantan Tengah

gini yang mendekati 0 sebagaimana terlihat pada

memiliki pemerataan distribusi pendapatan yang

grafik I.6.

paling bagus diantara

Tengah

memiliki

seluruh

ketimpangan

provinsi di

Kalimantan, meskipun jika dilihat sejak tahun 2009 gini ratio di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang sangat kecil dan tidak signifikan.


14

Gini ratio Provinsi Kalimantan Tengah yang relatif

masih cenderung meningkat meskipun melambat

lebih kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain

pada triwulan I V-2013.

di seluruh Kalimantan dan rata-rata nasional mengindikasikan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan di Kalimantan dapat diminimalisir. Dengan berbanding lurusnya antara kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dengan rendahnya gini ratio di Kalimantan Tengah, hal ini berarti bahwa kenaikan

laju

pertumbuhan

ekonomi/PDRB

tersebut dapat dinikmati secara merata di seluruh sektor/lapangan usaha yang menjadi unsur pembentuk struktur perekonomian.

Ekspansi kelembagaan perbankan dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur peningkatan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Meskipun demikian keterjangkauan perbankan ke daerahdaerah yang belum terlayani oleh jasa keuangan masih perlu ditingkatkan. Peran intemediasi perbankan harus terus didorong, selain untuk mengedukasi masyarakat juga sebagai upaya meminimalisir praktik-praktik yang menyerupai bank

namun

pada

akhirnya

memberikan

d. Perbankan

dampak kerugian bagi masyarakat.

Peran Perbankan dalam mendukung aktivitas

Sampai dengan triwulan IV 2013 jumlah bank di

ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih

Kalteng adalah 19 bank yang terdiri dari 12 (dua

menunjukkan

Tabel I.9 Perkembangan Kelembagaan Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah

perkembangan yang positif

sejalan

dengan yang

meningkat

sejalan dengan arah ekspansi dalam

ekonomi 10

tahun

terakhir. dengan

Sejalan itu,

tren

pertumbuhan berbagai utama

Tw II

2013

Tw III

Tw IV

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

- Jumlah Bank

4

4

4

4

4

4

4

4

117

117

117

117

121

122

122

122

1

1

1

1

1

1

1

1

33

33

34

34

35

35

35

35

7

7

7

7

8

8

8

8

30

30

33

33

35

43

43

43

- Jumlah Bank

4

4

4

4

4

4

4

4

- Jumlah Kantor

4

4

4

4

4

4

4

4

- Jumlah Kantor *) 2. Bank Pemerintah Daerah - Jumlah Bank - Jumlah Kantor 3. Bank Swasta Nasional - Jumlah Bank - Jumlah Kantor 4. Bank Perkreditan Rakyat

indikator

5. Bank Syariah

yaitu aset,

- Jumlah Bank

2

2

3

3

3

4

4

4

- Jumlah Kantor

8

9

10

10

11

11

11

11

dana pihak ketiga (DPK),

Tw I 1. Bank Pemerintah

kontribusinya terus

2012

Jenis Bank

dan

kredit

(sumber: KER Bank Indonesia)


15

belas) bank umum konvensional, 4 (empat)

dana

bank umum syariah dan 4 (empat) Bank

simpanan deposito dan tabungan. Sementara

Perkreditan Rakyat. Pada triwulan laporan tidak

itu, pencairan

terdapat penambahan kantor bank.

dalam rangka pembiayaan kegiatan-kegiatan

Perkembangan aset perbankan searah aktivitas penyaluran kredit karena perannya yang cukup dominan dalam menentukan besar kecilnya skala operasional suatu bank. Di periode ini, pertumbuhan melambat

aset

perbankan

disebabkan

di

pertumbuhan

Kalteng kredit

juga berada pada arah yang sama . Total aset perbankan

sebesar

Rp23,08

triliun

atau

dipengaruhi

adanya

simpanan

investasi sehingga

peningkatan

giro

akan

masih terjadi

berdampak positif

terhadap aktivitas perekonomian secara umum. Kondisi ini berpengaruh

terhadap

pertumbuhan giro

melambat dimana

pada

periode

rendah

yang

tingkat

ini tumbuh 4,83% (yoy) lebih

dibandingkan

triwulan

sebelumnya

(6,92%). Sementara

itu,

pertumbuhan

tabungan

tahun lalu (yoy) laju pertumbuhan tersebut lebih

masingmasing dari 13,98% dan 13,31% menjadi

rendah dibanding triwulan III -2013 yang tumbuh

17,48% dan 17,29% (yoy) yang disebabkan oleh

17,05%.

peningkatan Dana

pihak

ketiga

(DPK)

perbankan Kalteng pada triwulan I V-2013 juga mengalami perlambatan dan berada di bawah level rata -rata historisnya dalam 5 tahun yakni

porsi

tercatat

jenis

tumbuh 11,36% dibanding periode yang sama

Pertumbuhan

dan deposito

dana

tabungan

meningkat

dan

deposito

sektor swasta di tengah peningkatan jumlah tabungan sektor pemerintah dan penyimpanan kembali sisa pengeluaran konsumsi pada saat hari besar keagamaan dan liburan.

sebesar 18,47%. Posisi DPK yang dihimpun

Struktur

perbankan di periode laporan sebanyak Rp16,02

didominasi

triliun, tumbuh 12,16% (yoy). Sementara itu di

merupakan suatu potensi yang besar dalam

periode sebelumnya masih mencatat

penyerapan kredit yang lebih ekspansif. Hal ini

tingkat

pertumbuhan sebesar 13,21% .

dimana

yang

terbesar

masih

terdapat pada jenis tabungan (47,30%), diikuti jenis giro ( 30,96%), dan deposito ( 21,74%). Dibandingkan dengan komposisi dana di periode sebelumnya,

peningkatan

oleh

jenis

Kalteng

yang

tabungan dan

giro

disebabkan simpanan jenis tabungan dan giro

Adapun komposisi DPK relatif tidak mengalami perubahan

dana perbankan

laju pertumbuhan

merupakan

sumber

kewajiban bunga yang dibandingkan

dana jauh

yang lebih

memiliki rendah

jenis deposito. Potensi dana

murah ini seharusnya berbanding lurus dengan relatif rendahnya suku bunga kredit yang dibebankan perbankan kepada para nasabahnya.


16

Adapun kumulatif penyaluran kredit pada posisi

dibanding periode sebelumnya, dari

23,77%

triwulan IV 2013 ini mencapai Rp16,75 triliun

menjadi tumbuh 17,27% (yoy). Namun jika

dengan laju pertumbuhan yang juga melambat

dilihat perkembangan dalam 5 tahun terakhir,

Tabel I.10 Sebaran Kredit di Kab/Kota berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp Juta) Sektor Ekonomi 2012 Pertanian Pertambangan Industri Listrik GA Konstruksi PHR Pengangkutan Jasa DU Jasa Sosial Lain-lain Jumlah Sektor Ekonomi s.d. Tw. III 2013 Pertanian Pertambangan Industri Listrik GA Konstruksi PHR Pengangkutan Jasa DU Jasa Sosial Lain-lain Jumlah Sektor Ekonomi Tw IV 2013 Pertanian Pertambangan Industri Listrik GA Konstruksi Kredit PHR Trans & Kom Jasa DU Jasa Sosial Lain-lain (Konsumsi) Jumlah

P. Raya 420,035 3,199 71,461 30,758 409,687 2,857,673 105,519 565,202 197,557 7,916,544 12,577,635

Kotim 17,603,844 2,066 193,554 92 110,297 471,078 25,473 21,305 11,924 609,505 19,049,138

Kobar 320,744 337 72,407 2,031 269,807 1,212,783 200,355 167,288 155,762 1,792,238 4,193,752

Kapuas 47,961 4,966 6,985 2,240 94,577 673,849 3,550 30,960 29,260 1,940,595 2,834,943

Barut 108,874 3,546 9,673 192 63,063 501,596 28,347 20,249 16,636 1,183,464 1,935,640

Barsel 53,568 1,471 2,985 96 13,146 365,172 4,508 31,344 25,003 1,383,496 1,880,789

Lainnya *) 7,397 808 5,636 1,014 54,294 96,227 2,058 2,426 16,817 3,568,360 3,755,037

P. Raya

Kotim

Kobar

Kapuas

Barut

Barsel

Lainnya *)

337,454 4,102 153,448 22,420 355,829 2,696,097 91,125 688,219 276,518 7,203,678 11,828,890

15,272,442 1,933 569,120 1,178 363,967 2,160,199 118,791 169,972 61,926 1,856,164 20,575,692

376,503 296 45,210 3,435 225,569 1,227,510 181,559 219,175 126,900 1,392,667 3,798,824

49,873 724 11,102 1,979 70,295 627,700 6,254 27,346 23,107 1,712,644 2,531,024

88,342 2,392 7,581 215 58,591 484,370 22,900 18,623 22,924 933,477 1,639,415

22,709 2,838 5,255 267 12,704 388,539 8,486 27,972 17,747 1,116,428 1,602,945

10,781 1,080 4,775 718 57,895 75,184 1,774 2,544 16,155 2,906,769 3,077,675

Share (%) 35.71 0.03 1.71 0.08 1.89 17.86 0.91 2.79 1.28 37.74 100

Catatan *) *) Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Murung Raya, dan Sukamara (sumber: KER Bank Indonesia)


17

tingkat pertumbuhan kredit perbankan Kalteng masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan historisnya yang mencapai 35,2%. Jika ditinjau dari

sektor ekonominya, pada

triwulan IV tahun 2013 komposisi kredit terbesar masih tersalurkan kepada

sektor

pertanian

sebesar Rp5,92 triliun atau mencapai 35,71% dari total kredit perbankan Kalteng. Kredit kepada

sektor

ekonomi

utama

berikutnya

yaitu PHR berada di urutan berikutnya, dengan realisasi di triwulan laporan mencapai Rp2,84 triliun

atau

mencapai

17,86%.

Kemudian,

penyaluran kredit ke sektor utama lainnya di Kalteng yaitu jasa -jasa dan pertambangan masing-masing mencapai Rp671,19 miliar dan Rp4,53 miliar atau dengan pangsanya sebesar 2,79% dan 0,03%. Potensi penyaluran kredit kepada sektor lainnya masih cukup besar, dengan nilai penyaluran kredit lain-lain mencapai Rp6,11 triliun atau mencapai 37,74% dari kredit total. Apabila perbankan dapat menyalurkan kredit lebih banyak

ke

kredit

sektor

ekonomi

yang

produktif dibandingkan konsumtif, ke depan perekonomian

Kalteng

akan

lebih

mudah

terkaselerasi oleh pembiayaan perbankan di Kalteng.


18

BAB II PERKEMBANGAN INDIKATOR DEMOGRAFIS DAN SEKTOR TERPILIH

A. Perkembangan

Indikator

2012 adalah sebanyak 2.283.687 jiwa dengan laju

Demografis Provinsi

Kalimantan

Jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun

Tengah

memiliki

13

pertumbuhan penduduk sebesar 2,08%, terdiri

kabupaten dan 1 kota dan merupakan provinsi

dari

terluas ketiga di Indonesia setelah Papua dan

perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga (KK)

Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai

tercatat sebanyak 582.445 KK. Rata-rata tingkat

lebih kurang 159.601 Km². Sebagian besar

kepadatan penduduk adalah 14 orang per Km².

wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah

Kota Palangka Raya sebagai ibukota Kalimantan

dataran rendah dengan topografi yang praktis

Tengah memiliki tingkat kepadatan penduduk

relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan,

paling tinggi, yakni sebanyak 96 orang per

tengah dan menerus dari barat hingga ke timur.

kilometer persegi sedangkan yang paling rendah

Pada sektor tengah mulai dijumpai perbukitan

adalah Kabupaten Murung Raya yakni sebanyak 4

dengan berbagai variasi topografi. Sektor utara

orang per Km².

merupakan

Jika dibandingkan antara jumlah penduduk dan

rangkaian

pegunungan

memanjang dari barat daya ke timur.

yang

1.173.070

laki-laki

dan

1.076.076

luas wilayah, kepadatan penduduk Kalimantan Tengah masih sangat kecil. Penyebaran penduduk pun tidak merata karena hanya terkonsentrasi pada wilayah aliran sungai maupun di kota-kota besar. Di regional Kalimantan, walaupun dari sisi luas wilayah, Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua setelah Kalimantan Timur namun Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk paling sedikit. 1. Pertumbuhan Penduduk

Grafik II.1 Peta Provinsi Kalimantan Tengah (sumber: BPS Kalteng)

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penduduk dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 termasuk


19

tinggi. Selain pertumbuhan yang berasal dari

ke wilayah Kalimantan Tengah baik melalui

KABUPATEN/KOTA

transmigrasi maupun perekrutan tenaga kerja

1 Kab. Kotawaringin Timur 2 Kab. Kapuas 3 Kab. Kotawaringin Barat 4 Kota Palangka Raya 5 Kab. Katingan 6 Kab. Seruyan 7 Kab. Barito Selatan 8 Kab. Barito Utara 9 Kab. Pulang Pisau 10 Kab. Barito Timur 11 Kab. Gunung Mas 12 Kab. Murung Raya 13 Kab. Lamandau 14 Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah

dari luar Kalimantan Tengah untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah

turut

mendorong

pertumbuhan

penduduk yang tinggi. Kondisi sebaliknya terjadi pada

tahun

2010

yang

pertumbuhan

penduduknya di bawah 2%.

JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK WILAYAH 2011 2012 2 (KM ) Jiwa % Jiwa % 380.443 1,75 385.863 1,49 16.796 335.168 1,79 339.262 0,93 14.999 239.753 1,77 245.143 1,60 16.796 224.663 2,11 229.599 1,82 2.399 148.892 2,04 150.314 1,20 17.500 142.275 5,34 146.914 3,12 16.404 126.207 2,26 126.300 1,19 8.830 123.610 1,94 123.781 2,46 8.300 122.073 1,84 122.511 1,70 8.997 99.003 1,50 101.054 1,57 3.834 98.615 1,98 100.157 2,03 10.805 98.480 2,02 100.100 2,11 23.700 64.258 2,03 65.616 2,64 6.414 45.706 2,36 47.073 2,24 3.827 2.249.146 1,90 2.283.687 2,08 159.601


Peningkatan jumlah penduduk tahun 2012 adalah juga Tabel II.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah, Regional Kalimantan, dan Nasional

sebagian

perekonomian

besar yang

aktivitas berkaitan

dengan perdagangan dari komoditi PROVINSI Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur KALIMANTAN INDONESIA

1990 1995 2000 2010 3.229.153 3.635.730 4.034.198 4.395.983 1.396.486 1.627.453 1.857.000 2.212.089 2.597.572 2.893.477 2.985.240 3.626.616 1.876.663 2.314.183 2.455.120 3.553.143 9.099.874 10.470.843 11.331.558 13.787.831 179.378.946 194.754.808 206.264.595 237.641.326

2011. Dikaitkan dengan sebaran penduduk, jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur yang mencapai 17% dari total jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk Kota Palangka Raya yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada di urutan ke-4 atau 10% dari total Kalimantan

Tengah.

pertambangan

berada di wilayah kabupaten yang memiliki akses pelabuhan laut. Laju pertumbuhan penduduk tahun

memiliki jumlah penduduk yang

sebesar 34.541 jiwa dibandingkan dengan tahun

penduduk

dan

2012 pada kabupaten/kota yang

(sumber: BPS, Sensus Penduduk)

jumlah

perkebunan

Hal

tersebut terjadi dikarenakan perbandingan luas wilayah dimana kota Palangka Raya relatif lebih sempit dibandingkan dengan kabupaten lain, dan

besar cenderung lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2011. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi ada pada Kabupaten Seruyan yang merupakan kabupaten baru pecahan dari Kabupaten Kotawaringin Timur. Aliran dana dan investasi pada Kabupaten Seruyan turut mendorong peningkatan aktivitas perekonomian terutama dari aktivitas di sektor pertanian, perikanan, maupun pertambangan sehingga terjadi peningkatan migrasi penduduk yang masuk ke Kabupaten Seruyan.


Kondisi

20

KEPADATAN PENDUDUK

Tabel II.2 Beberapa Indikator Kependudukan per Kabupaten/Kota

angka kelahiran, migrasi penduduk yang masuk

23 23 15 96 9 9 14 15 14 26 9 4 10 12 14

tersebut turut menyebabkan laju pertumbuhan

2. Ketenagakerjaan

penduduk yang tinggi.

Permasalahan kependudukan dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan di Indonesia dan negaranegara berkembang pada umumnya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga memicu peningkatan jumlah angkatan kerja namun belum dapat diimbangi oleh ketersediaan lapangan

kerja.

Kondisi

ini

rentan

untuk

menimbulkan gejolak sosial di masyarakat karena Grafik II.2 Perbandingan Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kalimantan Tengah Tahun 2012 (sumber: BPS Provinsi Kalteng)

permasalahan tenaga kerja termasuk isu yang

Berdasarkan komposisi pada piramida penduduk,

umumnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan

Kalimantan Tengah merupakan penduduk muda

Kerja (TPAK) yang masih relatif rendah. TPAK

karena 31% penduduk berusia 0-14 tahun, 66%

merupakan

berusia 15-64 tahun, dan hanya sekitar 3%

angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.

penduduk berusia di atas 65 tahun. Berdasarkan

Semakin tinggi tingkat TPAK maka semakin

sex ratio, jumlah penduduk laki-laki lebih besar

banyak potensi penduduk yang dapat bekerja

daripada penduduk perempuan (sex ratio: 109).

secara produktif. Demikian pula, semakin tinggi

Kombinasi potensi sumber daya yang melimpah

angkatan kerja maka akan semakin mampu

dan

menopang penduduk yang tidak produktif, bukan

penduduk usia produktif yang

sensitif. Permasalahan ketenagakerjaan pada

tinggi

perbandingan

antara

jumlah

semestinya dapat menjadi pendorong akselerasi

angkatan

pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.

walaupun di sisi lain, peningkatan angkatan kerja

Sesuai dengan sebaran penduduk menurut kelompok usia, rasio penduduk yang produktif

kerja dan penduduk lanjut usia

akan menuntut ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih besar.

(usia 15 s.d 64 tahun) dibandingkan dengan

Sebagaimana

penduduk

tidak produktif (usia dibawah 15

pertumbuhan penduduk yang berusia di atas 15

tahun dan diatas 64 tahun) menunjukkan angka

tahun secara nasional mengalami peningkatan

1,95. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dua

dari

penduduk usia produktif menanggung satu

peningkatan tersebut ternyata tidak sejajar

penduduk tidak produktif. Kondisi ini yang lebih

dengan peningkatan Angkatan Kerja. Dengan kata

dikenal sebagai bonus demografi.

lain, jumlah penduduk Bukan Angkatan Kerja

tahun

ditunjukkan

ke

tahun.

pada

Namun

tabel

3.3,

demikian,

berfluktuasi. Sebagai contoh, jumlah penduduk


21

Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2013 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2012.

Tabel II.3 Perbandingan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Nasional dan Kalimantan Tengah

Penyebab meningkatnya penduduk Bukan Angkatan

Kerja

dipengaruhi

untuk

oleh

tahun

peningkatan

2012 jumlah

penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga yang mengalami peningkatan sebesar 1.488.001 orang. Pada tahun 2013, walaupun jumlah penduduk yang bersekolah mengalami

peningkatan

namun

jumlah

penduduk yang mengurus rumah tangga ataupun karena sebab lainnya menurun 2.853.680

orang.

Penurunan

jumlah

penduduk yang mengurus rumah tangga dapat

dikarenakan

adanya

penurunan

tingkat perkawinan atau suami-istri bekerja. Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Sejak Tahun 2005, Sakernas dilaksanakan secara semesteran yaitu: semester I (bulan Februari) dan Semester II (bulan Agustus).

2011 NASIONAL a. Penduduk >15 Tahun b. Angkatan Kerja - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - Bekerja - % Bekerja/Angkatan Kerja c. Bukan Angkatan Kerja - Sekolah - Mengurus Rumah Tangga - Lainnya d. Pengangguran Terbuka - Tingkat Pengangguran Terbuka KALIMANTAN TENGAH a. Penduduk >15 Tahun b. Angkatan Kerja - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - Bekerja - % Bekerja/Angkatan Kerja c. Bukan Angkatan Kerja - Sekolah - Mengurus Rumah Tangga - Lainnya d. Pengangguran Terbuka - Tingkat Pengangguran Terbuka

2012

2013*)

171.756.077 117.370.485 68,34% 109.670.399 93,44% 54.385.592 13.104.294 32.890.423 8.390.875 7.700.086 6,56%

173.926.703 118.053.110 67,88% 110.808.154 93,86% 55.873.593 14.084.633 33.628.814 8.160.146 7.244.956 6,14%

175.098.712 121.191.712 69,21% 114.021.189 94,08% 53.907.000 14.971.720 32.185.937 6.749.343 7.170.523 5,92%

1.556.649 1.134.587 72,89% 1.105.701 97,45% 422.062 136.851 247.595 37.616 28.886 2,55%

1.581.235 1.105.263 69,90% 1.070.210 96,83% 475.972 126.833 300.117 49.022 35.053 3,17%

1.609.125 1.097.627 68,21% 1.063.711 96,91% 511.498 144.873 314.513 52.112 33.916 3,09%

*)Tingkat Nasional, data Sakernas Februari (sumber : BPS dan BPS Prov. Kalteng (Sakernas Agustus), diolah)

ketersediaan lapangan pekerjaan juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan secara nasional. Pada tahun 2012, walaupun terdapat peningkatan jumlah

peningkatan

penduduk yang berusia di atas 15 tahun namun

kualitas pendidikan yaitu meningkatnya jumlah

jumlah Angkatan Kerja menurun sebanyak 29.324

penduduk berusia di atas 15 tahun yang

orang sehingga memicu penurunan pada TPAK.

melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan

Pada tahun 2011, TPAK di Kalimantan Tengah

tingggi.

2011-2013,

sebesar 72,89% dan pada tahun 2012 menurun

persentase jumlah angkatan kerja yang terserap

menjadi 69,90%. Demikian pula, walaupun pada

semakin meningkat. Demikian pula, Tingkat

tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk

Pengangguran Terbuka (TPT) juga semakim

berusia di atas 15 tahun namun jumlah angkatan

menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

kerja justru semakin menurun. Jumlah penduduk

dapat

mengindikasikan

Pada

periode

adanya

tahun

Bukan Angkatan Kerja mengalami peningkatan


22

menjadi 511.498 orang.

Penurunan TPAK

ternyata juga berpengaruh dengan persentase

Tengah menempati peringkat ketiga setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

angkatan kerja yang terserap karena pada tahun

Tabel II.4 Perbandingan TPAK dan TPT Regional Kalimantan

2011 persentase penduduk yang bekerja 97,45% menurun menjadi 96,91% pada tahun 2013. Demikian pula, angka pengangguran dan TPT juga mengalami kenaikan pada tahun 2012 walaupun pada tahun 2013 TPT kembali turun. Jumlah

2011 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur NASIONAL

lapangan pekerjaan di Kalimantan Tengah perlu untuk

ditingkatkan

sehingga

jumlah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK secara nasional. Namun demikian, dari tahun 2011 sampai 2013, TPAK di Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Kondisi ini tentunya dapat meningkatkan beban yang ditanggung oleh Angkatan

Kerja

karena

jumlah

penduduk usia produktif yang tidak bekerja semakin

meningkat.

Tingkat

TPT 3,88% 2,55% 5,23% 9,84% 6,56%

TPAK 71,77% 69,90% 71,93% 66,64% 67,88%

TPT 3,48% 3,17% 5,25% 8,90% 6,14%

2013 TPAK 69,75% 68,21% 69,08% 63,79% 69,21%

TPT 4,03% 3,09% 3,79% 8,04% 5,92%

(sumber : BPS dan BPS Prov. Kalteng (Sakernas Agustus))

Kondisi yang memerlukan perhatian lebih adalah jumlah pekerja yang memiliki tingkat pendidikan

Pengangguran Terbuka semakin kecil.

penduduk

TPAK 73,93% 72,89% 73,31% 68,51% 68,34%

2012

Pengangguran

Terbuka di Kalimantan Tengah juga lebih rendah

setingkat diploma dan sarana hanya sebesar 8,73% sementara persentase penduduk di atas 15 tahun yang bekerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar mendekati setengah dari jumlah total penduduk yang bekerja. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa masih banyak penduduk yang tidak meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan juga mengindikasikan bahwa k kualitas sumber daya manusia (angkatan kerja) masih harus ditingkatkan.

jika dibandingkan TPT secara nasional (berada di

Upah Minimum Provinsi (UMP) juga mengalami

urutan ke-3 setelah Bali dan Sulawesi Barat,

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun

Sakernas 2013). Hal tersebut menunjukkan

2011, UMP Kalimantan Tengah sebesar Rp. 1,134

tingkat penyerapan angkatan kerja yang sangat

juta dan meningkat menjadi sebesar Rp. 1,327

tinggi. Dengan kata lain, Kalimantan Tengah juga

juta pada tahun 2012, sedangkan pada tahun

memberikan

terhadap

2013 UMP meningkat lagi menjadi sebesar Rp.

secara

1,553 juta (BPS Provinsi Kalteng, Statistik Daerah

penurunan

kontribusi tingkat

positif

pengangguran

nasional. Di tingkat regional Kalimantan, TPT

Provinsi

Kalimantan

Tengah

Tahun

2013).

Kalimantan Tengah merupakan TPT terkecil

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.5, upah

sementara untuk tahun 2013 TPAK Kalimantan

minimum tertinggi adalah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 1,442 juta sementara upah


23

minimum terendah adalah Rp. 1,327 juta yang

jumlah

diterapkan pada enam kabupaten.

angkatan kerja tertinggi. Walaupun tingkat

Hal yang menggembirakan adalah penyerapan tenaga

kerja

kabupaten/kota

pada sangat

masing-masing tinggi.

Persentase

penduduk bekerja tertinggi ada di Kabupaten

penduduk

penyerapan

tertinggi

tenaga

kerja

juga

di

memiliki

Kabupaten

Kotawaringin Timur termasuk tinggi (97,6%) namun TPT masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kapuas. Kota Palangka Raya memiliki TPT yang tinggi dikarenakan kepadatan penduduk dan tingginya angkatan kerja belum

Tabel II.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Kalteng 2011-2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dapat diimbangi dengan ketersediaan lapangan

KABUPATEN / KOTA

UMR *)

ANGKATAN KERJA

BEKERJA

%

TPT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)

(6)

96,3% 97,6% 98,5% 97,8% 97,0% 98,2% 98,3% 95,4% 94,2% 97,6% 97,0% 98,3% 96,5% 94,9%

3,68 2,45 1,51 2,17 3,01 1,85 1,67 4,65 5,82 2,40 3,00 1,68 3,54 5,12

Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kapuas Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Seruyan Kab. Katingan Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kota Palangka Raya

1.401.101 1.386.500 1.340.734 1.361.055 1.361.668 1.327.459 1.327.459 1.394.000 1.327.459 1.327.459 1.327.459 1.327.459 1.442.528 1.396.715

124.101 170.493 155.299 60.892 63.220 25.667 34.401 74.898 70.445 55.926 52.221 56.629 45.815 107.620

119.533 166.323 152.961 59.570 61.316 25.193 33.827 71.417 66.348 54.585 50.654 55.679 44.195 102.110

*) Upah Minimum Tahun 2012

kerja utama sebagian besar berada di kabupatenkabupaten tertentu). Tiga kelompok lapangan pekerjaan utama yang mendominasi mata pencaharian di Kalimantan Tengah

yaitu:

(i)

Pertanian,

Perkebunan,

Kehutanan,Perburuan, dan Perikanan, (ii) Jasa

Tabel II.6 Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Prov. Kalimantan Tengah

sedangkan Kabupaten

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA

Katingan

1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,

memiliki

TPT

tertinggi

dan

60.463

67.150

77.844

10.694

7,32%

3 Industri

31.277

27.768

31.560

3.792

2,97%

3.712

1.631

1.911

280

0,18%

52.107

50.708

44.587

(6.121)

4,19%

157.741

145.923

147.476

1.553

13,86%

29.409

29.921

34.145

4.224

3,21%

14.373

11.141

17.051

5.910

1,60%

151.241

142.967

148.543

5.576

13,96%

1.105.701

1.070.210

1.063.711

(6.499)

100,00%

5 Konstruksi/Bangunan 6 Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa

Kabupaten Kotawaringin yang

+/Komposisi (2013-2012) 2013 (%) 560.594 (32.407) 52,70%

2013

593.001

tenaga terendah.

2012

605.378

4 Listrik, Gas, dan Air

kerja

2011

Perburuan, dan Perikanan 2 Pertambangan dan Penggalian

penyerapan

Timur

pertambangan yang menjadi sektor lapangan

Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan, (iii)

(sumber : BPS Prov. Kalteng)

Kapuas

kerja yang mencukupi (sektor pertanian dan

Akomodasi 7 Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi 8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan 9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

JUMLAH

memiliki (BPS Prov. Kalteng (Sakernas Agustus))


24

Perdagangan,

Rumah

Jasa

Nasional (Susernas) yang dilaksanakan BPS setiap

Akomodasi. Pada tahun 2011-2013, kelompok

tahun pada bulan Maret dan bulan September.

pekerjaan terkait dengan pertanian mencapai

Sebagaimana ditampilkan pada

persentase 52,70% sedangkan kelompok jasa

persentase penduduk miskin Kalimantan Tengah

kemasyarakatan 13,96%, dan sektor perdagangan

jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata

13,86%. Pada tahun 2013, kelompok lapangan

secara

pekerjaan

yang

Kalimantan Tengah dari tahun 2007 sampai

mengalami penurunan penyerapan angkatan

dengan 2013 mencapai 30% yang semula 210.300

kerja dibandingkan dengan tahun 2012. Kenaikan

orang menjadi 145.355 orang. Akan tetapi, jika

penyerapan tenaga kerja secara signifikan terjadi

dilihat dari perkembangan penurunan kemiskinan

pada sektor pertambangan dan penggalian yang

secara linier, penurunan angka kemiskinan di

pada tahun 2013 kenaikan tersebut mencapai

Kalimantan Tengah lebih landai dibandingkan

10.694 orang.

rata-rata nasional. Penurunan (trendline) tingkat

pertanian

Makan,

dan

dan

konstruksi

nasional.

Penurunan

grafik 3.2.,

kemiskinan

di

3. Kesejahteraan

 Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK)  GK = GKM + GKNM GK = Garis Kemiskinan GKM = Garis Kemiskinan Makanan, merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan, adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. (www.bps.go.id)

Grafik II.3 Perbandingan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional dan Kalimantan Tengah (sumber: BPS Provinsi Kalteng)

kemiskinan tahun 2010-2013 relatif rendah. Secara nasional, jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun semakin menurun. Namun

Salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau

dengan

kata

lain

adalah

terjadinya

penurunan tingkat kemiskinan. Data penduduk miskin diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi

demikian, jumlah dan persentase penduduk miskin di regional Kalimantan pada tahun 2013 cenderung

meningkat

dibandingkan

dengan

tahun 2012 kecuali Kalimantan Selatan yang secara konsisten mengalami penurunan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin tertinggi


25

berada di Kalimantan Barat yaitu 394.167 orang.

(a)

Dari tahun 2011 sampai tahun 2013, Kalimantan

Angkatan Kerja karena mengurus rumah tangga

Tengah secara konsisten menempati urutan

atau sebab lainnya;

terendah dibandingkan provinsi lain di regional Kalimantan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin yang berada di Kalimantan Tengah yaitu

peningkatan

jumlah

penduduk

Bukan

(b) peningkatan Garis Kemiskinan yang semula (2012) sebesar Rp. 277.407,- menjadi Rp. 307.698,-, dan

145.355 orang. (c) peningkatan Tabel II.7 Perbandingan Jumlah (dalam Ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Regional dan Nasional 2011 2012 2013 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Kalimantan Barat 380,11 8,60 355,70 7,96 394,17 8,74 Kalimantan Tengah 146,91 6,56 141,90 6,19 145,36 6,23 Kalimantan Selatan 194,62 5,29 189,20 5,01 183,27 4,76 Kalimantan Timur 247,90 6,77 246,10 6,38 255,91 6,38 Indonesia 30.018,93 12,49 28.594,60 11,66 28.553,93 11,47

Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) dari semula (2012) sebesar

0,191

menjadi

0,305.

Peningkatan P2 ini mengindikasikan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

(Sumber: BPS Prov. Kalteng)

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah pada tahun 2013 mengalami kenaikan

Tabel II.8 Beberapa Indikator Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

dibandingkan penduduk miskin pada tahun 2012. Kenaikan tersebut dipicu oleh bertambahnya penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 13.447

2011 Penduduk Miskin (Orang / %) - Kota (Orang / %) - Desa (Orang / %) Garis Kemiskinan (Rp.) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

2012

2013

150.021 6,56% 141.901 6,19% 145.355 6,23% 28.288 3,74% 32.308 4,21% 45.755 5,80% 121.733 8,10% 109.593 7,19% 99.600 6,45% 241.525 277.407 307.698 1,094 1,078 1,017 0,285 0,266 0,305

orang sementara jumlah penduduk (Sumber: BPS Prov. Kalteng)

miskin di pedesaan secara konsisten mengalami penurunan. Demikian pula, Indeks Kedalaman

Kemiskinan

(P2)

juga

semakin

membaik karena secara umum pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel II.9., terjadi penurunan penduduk miskin di tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Tingkat penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Barito Timur. Pada tahun 2011, tingkat penduduk miskin di Kabupaten Barito Timur sebesar 9,27% dan

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi

pada tahun 2012 turun menjadi 8,53%. Tingkat

penyebab tingkat kemiskinan di Kalimantan

penduduk miskin terendah adalah Kota Palangka

Tengah meningkat di tahun 2013, antara lain

Raya. Penurunan tingkat kemiskinan tertinggi di

yaitu:

Kabupaten


Seruyan

(0.90%)

sedangkan

26

penurunan tingkat kemiskinan terendah di

berada di bawah rata-rata IPM negara-negara

Kabupaten Kapuas (0,17%).

yang berada di kawasan Asia Pasifik, tetapi masih

Tabel II.9 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2012

berada di atas Vietnam. kenaikan IPM Indonesia disebabkan oleh pencapaian pada komitmen nasional terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, program pengentasan kemiskinan strategis

yang

inovatif

dengan

dan

keterlibatan

ekonomi

dunia.

(http://wartaekonomi.co.id/berita8461/ipmindonesia-2012-tempati-ranking-121-didunia.html). Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu tahun (Sumber: BPS Prov. Kalteng)

1996 sampai tahun 2004, IPM Kalimantan Tengah

4. Indeks Pembangunan Manusia

hanya

mengalami

kenaikan dari “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)

sebesar

semula

0,4 71,3

menjadi 71,7. Kemajuan

adalah suatu tolok ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu

yang

lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf (literacy rate) dan rata-rata

pembangunan manusia

lama sekolah (mean years of schooling), dan kemampuan daya beli

di Kalimantan Tengah

(purchasing power parity). Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan

dimulai dari tahun 2004

pembangunan ekonomi suatu Negara”.

signifikan

yaitu ditandai kenaikan

(United Nation Development Programme, UNDP, 1990).

IPM yang signifikan dari 71,7 menjadi 75,46 pada tahun

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human

Hal

ini

Development Index (HDI) Indonesia menempati

menunjukkan

ranking 121 dari 187 negara. IPM Indonesia naik 3

pendidikan,

peringkat pada tahun 2012 dibanding tahun

semakin meningkat dari tahun

sebelumnya yang menempati posisi 124 dari 187

Demikian pula, IPM Kalimantan Tengah selalu di

negara di dunia. saat ini IPM Indonesia masih

atas IPM rata-rata nasional. Pada tahun 2012,


bahwa

2012.

dan

tingkat

kesehatan,

kesejahteraan

masyarakat ke

tahun.

27

IPM Kalimantan Tengah menduduki peringkat

Harapan Hidup terendah ada di Kabupaten

ketujuh

Lamandau. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk

nasional

dan

kedua

di

regional

Kalimantan setelah Kalimantan Timur.

tingkat SD/MI pada umumnya telah mencapai atau mendekati 100%, namun

demikian

APS

tingkat SMP/MTs ratarata

85%. Di tingkat

SMA/MA,

APS

rata-rata mencapai Grafik II.4 Perbandingan IPM Kalimantan Tengah, Nasional (kiri), dan Regional Kalimantan (kanan) (sumber: BPS Provinsi Kalteng)

secara hanya

54%.

Pada

tahun 2011, APS terkecil adalah

Kabupaten

Murung Raya sedangkan Sebagaimana

ditunjukkan

pada

tabel

3.9,

beberapa indikator pendukung IPM Kalimantan Tengah disajikan menurut kabupaten/kota. Kota Palangka

Raya

yang

merupakan

ibukota

Kalimantan Tengah memiliki nilai tertinggi baik pada

IPM,

Harapan

Hidup,

Angka dan

tahun 2012, APS terkecil adalah Kabupaten Kapuas. Persentase buta huruf terendah adalah Kabupaten Gunung Mas sedangkan persentase buta huruf tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel II.10 Beberapa Indikator Pendukung IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2012

Angka Partisipasi Sekolah (SMA/MA). Hal tersebut menunjukkan kota

bahwa

Palangka

memiliki

kondisi

Raya yang

lebih baik dalam hal kesehatan, dan

pendidikan (sumber: BPS Provinsi Kalteng)

kesejahteraaan

masyarakat. Kabupaten yang memiliki IPM terendah

adalah

Kabupaten

Pulang

Pisau

walaupun perbedaan nilai IPM tidak terlampau jauh dibandingkan dengan kabupaten lain. Angka


28

B. Perkembangan Indikator Sektoral

kesehatan masyarakat.

Terpilih

Sarana kesehatan yang paling mudah diakses

1. Sektor Kesehatan Secara nasional, pencapaian (outcome) program dan kegiatan pada fungsi kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah selama kurun waktu 2008-2013 antara lain meliputi: (i) membaiknya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bersalin, (ii) membaiknya kesehatan dan gizi anak, (iii) membaiknya upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan (iv) peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan termasuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (Nota Keuangan 2013). Beberapa hal yang dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan di Kalimantan Tengah antara lain meliputi: ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, kemudahan akses terhadap

petugas

bersalin, dan peningkatan gizi dan tingkat

dan

sarana

kesehatan,

kemudahan akses kesehatan bagi ibu hamil dan

oleh

masyarakat

adalah

Pusat

Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas) karena pertimbangan lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat dan biaya

pengobatan

yang

lebih

terjangkau.

Pembangunan sarana kesehatan di Kalimantan Tengah berupa Puskesmas meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 terdapat 1.018 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, jumlah tersebut naik menjadi 1.214 buah pada tahun 2012. Jumlah Puskesmas Pembantu berkurang pada tahun 2010 yang semula 1.012 Puskesmas Pembantu di tahun 2009 menjadi 984. Jumlah Puskesmas terbanyak berada di Kabupaten Kapuas yaitu 25 Puskesmas sedangkan jumlah Puskesmas paling kecil ada di Kabupaten Seruyan yang hanya memiliki 5 Puskesmas. Jumlah total rumah sakit di Kalimantan Tengah adalah

18

rumah

sakit.

Rata-rata

setiap

kabupaten memiliki satu rumah sakit kecuali Kabupaten Seruyan yang memiliki dua rumah sakit dan Kota Palangka Raya memiliki empat rumah sakit. Sampai saat ini Kalimantan Tengah memiliki 18 rumah bersalin yang seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta. Jumlah rumah bersalin terbanyak ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah 7 rumah bersalin. Kota Palangka Raya Grafik II.5 Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kalimantan Tengah Tahun 2007-2012 (sumber: BPS Provinsi Kalteng)

dan Kabupaten Kapuas memiliki 4 rumah bersalin sementara Kabupaten Barito Utara memiliki 3


29

rumah bersalin (BPS Provinsi Kalteng, Kalimantan

masyarakat, praktek dokter melayani 17,50%

Tengah dalam Angka 2012-2013).

masyarakat.

Jumlah

tenaga

kesehatan

bidan,

Demikian pula, kunjungan masyarakat kepada

perawat) di Kalimantan Tengah selalu meningkat

non paramedis semakin menurun. Pada tahun

dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tiga

2011, keluhan masyarakat terkait kesehatan yang

tahun (2010-2013) pertumbuhan jumlah dokter

dilayani dukun sebanyak 0,12% dan turun

adalah 128 orang, bidan 253 orang, dan tenaga

menjadi 0,03% di tahun 2012 (BPS Prov.

perawat 865 orang. Peningkatan jumlah tenaga

Kalimantan Tengah, Statistik Daerah Provinsi

kesehatan tersebut tentunya merupakan hal yang

Kalimantan Tengah 2013).

menggembirakan

karena

(dokter,

kualitas

pelayanan

kesehatan akan semakin meningkat sehingga tingkat kesehatan masyarakat pun akan semakin baik.

Grafik II.6 Jumlah Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat) di Kalimantan Tengah Tahun 2011-2012 (sumber: BPS Provinsi Kalteng)

Akses kesehatan masyarakat Kalimantan Temgah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan sarana

dan

prasarana

kesehatan.

akses Grafik II.7 Perkembangan AHH Tahun 2004-2012 (atas) dan IMR Tahun 2010-2012 (bawah) Kalimantan Tengah

masyarakat terhadap fasilitas kesehatan adalah kunjungan masyarakat ke puskesmas. Data Survei Sosial

Ekonomi

Nasional

Tahun

2012

menunjukkan bahwa di Kalimantan Tengah pada tahun

2012

puskesmas

melayani

49,05%

kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan, sedangkan

rumah

sakit

melayani

10,97%

Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) dan Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan karena menyangkut berbagai aspek antara lain terkait


tingkat

kesejahteraan

masyarakat,

30

pengetahuan ibu terhadap kesehatan, dan

partisipasi

kemudahan akses kesehatan. Perkembangan

kualitas pendidikan yang lebih baik.

AHH

menunjukkan

pergerakan

yang

yang

menggembirakan dimana AHH pada tahun 2004 adalah 69,80% menjadi 71,41% pada tahun 2012. Demikian pula, angka IMR juga menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2010, Angka Kematian Bayi di Kalimantan Tengah sebesar 21,6 dan turun menjadi 20,9 di tahun 2012 (lihat grafik II.7).

masyarakat

dalam

mewujudkan

Perkembangan jumlah sekolah untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kalimantan Tengah tahun 2011-2012 yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berupa

pembangunan

sekolah

baru

tidak

mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah sekolah

yang

dikelola

pemerintah

hanya

meningkat 10 sekolah sedangkan sekolah baru

2. Sektor Pendidikan

yang dikelola swasta bertambah 66 sekolah.

Sebagai salah satu komponen penting IPM, sektor

Penurunan jumlah guru negeri yang telah

pendidikan

mencapai

menjadi

salah

satu

prioritas

usia

pensiun

terganti

dengan

pembangunan nasional. Peran swasta di sektor

pengangkatan guru negeri yang baru. Di lain

pendidikan semakin meningkat dari waktu ke

pihak, jumlah guru swasta meningkat seiring

waktu.

dengan bertambahnya jumlah sekolah baru.

Hal

pertumbuhan

tersebut

ditandai

lembaga-

lembaga pendidikan yang dimiliki oleh swasta di kota-kota besar. Namun demikian, pendidikan

grand

design sangat

ditentukan oleh kebijakan pemerintah baik dari sisi sistem pendidikan maupun penyediaan prasarana Peran

sarana

dengan

Tabel II.11 Perbandingan Jumlah Sekolah dan Guru (Negeri dan Swasta) di Kalimantan Tengah Tahun 2011-2012 NO. 1 2 3 4 5

SEKOLAH

TK SD SMP SMA SMK JUMLAH 1 MI 2 MTs 3 MA JUMLAH JUMLAH TOTAL

NEGERI 2011 2012 68 69 2.425 2.428 548 552 129 131 68 68 3.238 3.248 36 36 22 22 14 14 72 72 3.310 3.320

dan

dalam

GURU NEGERI 2011 2012 426 408 25.297 25.251 7.037 7.010 3.272 3.238 1.723 1.740 37.755 37.647 871 755 617 617 336 395 1.824 1.767 39.579 39.414

GURU SWASTA 2011 2012 4.755 4.756 1.247 1.268 932 964 750 758 288 300 7.972 8.046 1.645 2.616 1.581 1.025 373 816 3.599 4.457 11.571 12.503

Sumber: BPS Prov. Ka lteng


pendidikan.

pemerintah

SWASTA 2011 2012 1.136 1.142 123 124 122 126 63 65 38 39 1.482 1.496 244 232 59 117 43 49 346 398 1.828 1.894

Kalimantan Tengah memiliki satu perguruan pembangunan

tinggi negeri yaitu Universitas Palangka Raya.

pendidikan masih sangat diperlukan terutama

Untuk tingkat akademi terdapat dua sekolah

dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana

tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama dan

pendidikan yang memadai sehingga mendorong

satu


sekolah

tinggi

yang

dikelola

oleh

31

Tabel II.12 Angka Partisipasi Sekolah di Kalimantan Tengah Tahun 2010-2012 KELOMPOK USIA

2010

2011

rata-rata nasional. Di tingkat regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah Kondisi tersebut

2012

Nasional 98,02 97,58 7-12 86,24 87,78 13-15 56,01 57,85 16-18 13,77 14,26 19-24 Kalimantan Tengah 98,70 98,10 7-12 86,83 85,64 13-15 54,50 54,33 16-18 11,06 12,59 19-24

2010-2012 secara umum masih berada dibawah

memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan 97,95 89,66 61,06 15,84

masyarakat agar APS terutama pada kelompok

98,50 85,55 54,06 13,65

Tengah semakin meningkat.

usia 13-24 tahun menjadi lebih baik sehingga kualitas sumber daya manusia di Kalimantan

Tabel II.13 . Angka Partisipasi Sekolah Regional Kalimantan Tahun 2010-2012

Sumber: BPS

KELOMPOK USIA

7-12 13-15 16-18 19-24

Kementerian Kesehatan. Demikian pula, terdapat beberapa universitas/akademi yang dikelola oleh pihak swasta di beberapa kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah.

KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN BARAT TENGAH SELATAN TIMUR

96,63 85,22 54,65 14,18

98,50 85,55 54,06 13,65

97,90 85,35 57,55 16,68

99,17 96,53 71,16 19,22

Sumber: BPS

Partisipasi

masyarakat

terhadap

sektor

Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf

pendidikan

dapat

dengan

melihat

di Kalimantan Tengah menurut jenis kelamin

perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

menunjukkan bahwa persentase laki-laki lebih

Perkembangan APS di Kalimantan Tengah selama

tinggi dibandingkan perempuan. Secara umum

kurun waktu 2010-2012 menunjukkan adanya

Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari tahun ke

keberhasilan pembangunan sektor pendidikan

tahun.

dan peningkatan jumlah masyarakat terhadap

Kalimantan

akses pendidikan. Hal yang patut menjadi

kemampuan baca tulis sangat tinggi (lihat Grafik

perhatian adalah terdapat beberapa indikator

II.8.).

diukur

Demikian

pula,

Tengah

jumlah yang

penduduk mempunyai

yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah masih dibawah rata-rata nasional. Pada pendidikan dasar yaitu APS untuk kelompok usia

3. Sektor Pertanian

7-12 tahun, Kalimantan Tengah masih lebih baik

Berbeda dengan sektor pertambangan yang

dibandingkan tingkat nasional. Akan tetapi,

padat modal, sektor pertanian merupakan sektor

perkembangan APS pada segmen pendidikan

perekonomian yang paling banyak menyerap

menengah dan pendidikan tinggi periode tahun

tenaga kerja sehingga pertumbuhan di sektor pertanian


akan

berdampak

positif

pada

32

pertambangan yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2013 hanya berjumlah Rp. 6,32 triliun.

Mengingat

pertanian

terhadap

peran

strategis

pertumbuhan

sektor ekonomi

Kalimantan Tengah maka kebijakan pemerintah yang

tepat

terhadap pembangunan

sektor

pertanian sangat diperlukan. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, usaha pertanian di Kalimantan Tengah terdiri dari 270.914 rumah tangga usaha pertanian, 228 perusahaan pertanian berbadan hokum, dan 164 usaha pertanian lainnya. Hasil sensus tersebut juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan Grafik II.8. Rata-rata Lama Sekolah (atas) dan Angka Melek Huruf (bawah) di Kalimantan Tengah Tahun 2010-2012 (sumber: BPS Prov. Kalteng)

jumlah rumah tangga usaha pertanian sebesar 31.500 rumah tangga

(-10,42%) dibandingkan

tahun 2003 yang berjumlah 302.414.

kesejahteraaan masyarakat secara luas. PDRB

Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman

sektor pertanian pada tahun 2013 secara

bahan

kumulatif atas dasar harga berlaku adalah Rp.

perikanan, dan perkebunan. Sektor pertanian

17,22 triliun. Jumlah tersebut merupakan jumlah

Kalimantan Tengah didominasi oleh subsektor

makanan,

hortikultura,

peternakan,

tertinggi dibandingkan sektor lain.

Tabel II.14 . Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor Kabupaten Tahun 2013

yang Sektor

perdagangan, hotel,

dan

restoran hanya berjumlah 13,64

Rp. triliun

sementara sektor

(Sumber: BPS Prov. Kalteng)


33

tanaman bahan makanan yaitu padi, jagung,

Tabel II.15 Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kabupaten Tahun 2012

kedelai, ubi kayu, dan sejenis. Sentra usaha pertanian tertinggi adalah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Usaha pertanian tertinggi berada di Kabupaten Kapuas dimana usaha

pertanian

mencapai

50.696

usaha.

Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi untuk mengembangkan peternakan sapi dan kerbau. Padi

merupakan

hasil

pertanian

unggulan

Kalimantan Tengah. Peningkatan luas panen dan hasil produksi padi meningkat secara signifikan pada periode 2008-2012. Pada tahun 2012, luas panen padi mencapai 251,8 ribu hektar dengan produksi 755,5 ribu ton padi atau rata-rata produksi padi adalah 30,01 kuintal per hektar.

terkecil adalah Kota Palangka Raya yang hanya mampu menghasilkan 20 kuintal per hektar sementara

Kabupaten

Kapuas

mampu

menghasilkan 32,88 kuitansi per hektar. Subsektor

perkebunan

Kalimantan

Tengah

didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan perkebunan

karet. Perkembangan beberapa

komoditi perkebunan ditunjukkan pada Tabel II.15. Walaupun dari sisi luas lahan mengalami penyusutan namun dari sisi produksi mengalami Grafik II.9 Perbandingan Luas Panen dan Produksi Padi di Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012 (sumber: BPS Prov. Kalteng)

Kabupaten

penghasil padi

tertinggi adalah

kenaikan. Produksi kelapa sawit mengalami peningkatan yang tajam pada periode 2010-2013. Di

lain

pihak,

komoditi

kopi

mengalami

Kabupaten Kapuas yang memiliki luas panen

penurunan luas lahan dan penurunan produksi.

115,9 ribu hektar dengan produksi 381,26 ribu

Hasil produksi komoditi kelapa sawit dan kopra

ton pada tahun 2012. Penghasil pagi tertinggi

terbesar berada di Kabupaten Kotawaringin

kedua adalah Kabupaten Pulang Pisau yang

Timur sementara hasil produksi karet terbesar

merupakan berlokasi di sebelah barat Kabupaten

berada di Kabupaten Gunung Mas (BPS Prov.

Kapuas. Produksi tanaman padi per hektar

Kalteng, Kalimantan Tengah Dalam Angka 2013).


34

bulan Desember

Tabel II.16 Perbandingan Luas dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan Di Kalimantan Tengah Tahun 2010-2013 KOMODITI Kelapa Sawit Karet Kelapa Kopi JUMLAH

2010 LUAS (Ha)

1.087.950 491.949 85.577 7.268 1.672.744

2011

PRODUKSI (TON)

1.630.092 229.864 70.023 1.940 1.931.919

LUAS (Ha)

1.256.444 447.938 72.194 4.535 1.781.111

2013,

2012

PRODUKSI (TON)

2.305.515 256.550 70.840 1.362 2.634.267

LUAS (Ha)

NTP Kalimantan

PRODUKSI (TON)

858.433 456.273 73.417 4.435 1.392.558

Tengah

5.005.252 283.171 75.055 1.702 5.365.180

102,41

menunjukkan terjadinya

Perkembangan sektor pertanian seyogyanya

peningkatan kesejahteraan petani karena Indeks

terus meningkat dari waktu ke waktu. Demikian

harga yang diterima petani lebih besar daripada

pula,

juga

Indeks yang harus dibayar petani. Dengan kata

semestinya juga berdampak pada peningkatan

lain, peningkatan kesejahteraan petani tersebut

kesejahteraan petani. Grafik II.10. menampilkan

ditunjukkan dengan adanya harga komoditas

perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional

pertanian yang dihasilkan petani lebih tinggi dari

dan Kalimantan Tengah. Nilai Tukar Petani bulan

belanja barang dan jasa yang dikonsumsi petani.

pertumbuhan

sektor

pertanian

Januari 2013-November 2013 menggunakan angka dasar tahun 2007 sedangkan mulai Desember 2013 NTP menggunakan angka dasar tahun 2012. Fluktuasi NTP menggambarkan pola

Di tingkat regional Kalimantan,

Kalimantan

Selatan memiliki rata-rata NTP yang paling tinggi. Sementara di posisi kedua adalah Kalimantan Tengah yang terus mengalami peningkatan NTP. Pergerakan NTP bulan Desember 2013-Januari 2013 menunjukkan bahwa

di

terindikasi

saat terjadi

kesejahteraan Kalimantan

provinsi

hasil

produksi

namun

Tengah

tetap

panen,

masa

tanam

ataupun

masa

paceklik.

Pada

peningkatan

kesejahteraan petani.

Tabel II.17 Perbandingan NTP Regional Kalimantan Jan-Nov 2013 (2007=100) dan Des 2013-Jan 2014 (2012=100)

pertanian terkait masa

penurunan

petani

menunjukkan Grafik II.10 Perbandingan NTP Nasional dan Kalimantan Tengah Jan-Nov (2007=100) dan Des (2012=100) Tahun 2013

lain

PROVINSI Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 Mei-13 Jun-13 Jul-13 Agust-13 Sep-13 Okt-13 Nop-13 Des-13 Jan-14 Kalimantan Barat 99,47 99,37 98,59 98,48 97,74 97,55 97,45 97,14 96,97 97,31 97,95 97,92 96,62 Kalimantan Tengah 98,57 98,40 98,18 98,05 98,06 98,41 97,28 96,69 97,22 98,15 98,32 102,41 102,98 Kalimantan Selatan 106,45 106,83 106,23 105,67 105,97 106,34 105,32 104,07 104,26 104,80 104,66 102,41 101,00 Kalimantan Timur 96,38 95,87 95,77 95,51 95,45 95,24 95,04 93,94 94,11 94,41 94,23 100,44 98,73 Sumber: BPS, BPS Prov. Kalteng


35

4. Sektor Perhubungan

kualitasnya. Penurunan jalan provinsi tersebut

Pembangunan sektor perhubungan merupakan

dimungkinkan karena adanya pengalihan status

bagian dari program prioritas pembangunan

kewenangan pengelolaan yang semula jalan

nasional di bidang infrastruktur. Sarana dan

provinsi menjadi jalan kabupaten. Lebih lanjut,

prasarana perhubungan memiliki fungsi strategis

jalan kabupaten juga mengalami peningkatan dari

sebagai

ekonomi,

sisi panjang jalan (bertambah 743,24 Km)

pengembangan wilayah, membuka keterisolasian

maupun kualitas jalan yaitu penambahan jalan

sehingga mendorong kelancaran distribusi barang

diaspal sepanjang 45,97 Km).

dan

katalisator

jasa

serta

pembangunan.

pertumbuhan

mewujudkan

pemerataan

Indikator

keberhasilan

pembangunan sektor perhubungan antara lain yaitu:

(i)

meningkatnya

sarana

prasarana

angkutan baik darat, laut dan udara, (ii) peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana pendukung transportasi seperti: jalan, pelabuhan, bandar udara, dan (iii) peningkatan mobilitas penduduk dan pergerakan barang dan jasa antar wilayah.

darat khususnya

JENIS PERMUKAAN JALAN

terkait

Diaspal Kerikil Tanah Lainnya JUMLAH

dengan penyediaan jalan Kalimantan

Tengah

manfaat

terhadap

kecepatan

pergerakan angkutan orang, barang, maupun jasa.

Peningkatan

prasarana

transportasi

angkutan darat akan mendorong peralihan angkutan yang sebelumnya menggunakan jalur sungai, laut, maupun udara karena angkutan darat

memberikan

manfaat

lebih

berupa

kemudahan dan kecepatan akses serta biaya yang

Tabel II.18 Perkembangan Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan dan Permukaan Jalan di Kalimantan Tengah Tahun 2011-2012

transportasi

di

memberikan

lebih terjangkau.

Prasarana

yang

Peningkatan panjang jalan dan kualitas jalan akan

JALAN NEGARA 2011 1.124,55 384,12 206,16 1.714,83

JALAN PROVINSI

PANJANG JALAN (Km) JALAN KABUPATEN

2012 2011 2012 2011 2012 1.265,59 999,24 795,56 2.173,33 2.219,30 295,94 237,14 243,19 2.543,91 2.752,25 153,30 387,37 61,25 5.753,22 5.918,75 514,49 837,89 1.714,83 1.623,75 1.100,00 10.984,95 11.728,19

JALAN KOTA 2011 454,83 422,46 7,24 884,53

JUMLAH

2012 454,83 21,16 422,46 7,24 905,69

2011 4.751,95 3.165,17 6.769,21 521,73 15.208,06

2012 4.735,28 3.312,54 6.555,76 845,13 15.448,71

Sumber: BPS Prov. Kalteng

meningkat

tahun.

Jumlah kendaraan baik untuk angkutan manusia

Pertumbuhan jalan tahun 2011-2012 meningkat

dan barang meningkat dari tahun ke tahun.

sepanjang 240,65 Km. Peningkatan panjang jalan

Jumlah terbesar adalah jenis kendaraan bermotor

tersebut penambahan jalan kabupaten/kota.

roda

Kualitas

dengan

bermotor roda dua bertambah 87.544 buah

bertambahnya jalan yang diaspal sedangkan jalan

dibandingkan tahun 2011. Secara total, jumlah

jalan

dari

negara

tahun

ke

meningkat

dua. Pada

tahun

2012,

kendaraaan

provinsi berkurang baik dari sisi jumlah maupun


36

kendaraan

bermotor

tahun

2010-2012

mengalami peningkatan sebesar 48,25%. Tabel II.18 . Perkembangan Jumlah Kendaraaan di Kalimantan Tengah Tahun 2011-2012

JENIS KENDARAAN Sedan, Jeep, Wagon Mini Bus, Bus Truck, Pickup Angkutan Khusus, Alat Berat Sepeda Motor Roda 2 JUMLAH

2010

2011

2013

34.981 37.729 40.970 914 992 1.083 25.820 31.341 35.773 752 866 909 536.564 659.370 746.914 599.031 730.298 825.649

Sumber: BPS Prov. Kalteng


37

BAB III PERKEMBANGAN FISKAL REGIONAL

Kinerja

APBN

Provinsi

Kalimantan

A. Anggaran

Tengah

sebagaimana tertuang dalam Tabel III.1 memuat

Pendapatan

dan

Belanja Negara

perbandingan pagu dan realisasi APBN Provinsi 1. Pendapatan Negara

Kalimantan Tengah tahun anggaran 2011-2013. Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan,

penerimaan

PNBP,

dan

hibah

sedangkan belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui dua cara

yaitu:

(i)

melalui

instansi

vertikal

kementerian negara/lembaga yang berada di Kalimantan

Tengah

ataupun

melalui

dana

dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama, dan (ii) melalui transfer ke daerah yang meliputi

dana

perimbangan

dan

dana

Perkembangan pendapatan negara di Kalimantan Tengah selama periode 2011-2013 menunjukkan bahwa

penerimaan

pajak

dalam

negeri

meningkat sebesar Rp 1.040,97 miliar yaitu dari Rp 1.816,14 miliar,- dalam tahun 2011 menjadi Rp 2.857,11 miliar dalam tahun 2013. Dalam kurun waktu tiga tahun di atas komponen dari pajak dalam negeri mengalami peningkatan, kecuali PPnBM yang pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 49.33% dari penerimaan periode 2011.Secara rata-rata peningkatan PPh

penyesuaian.

Tabel III.1 Perbandingan APBN Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2011—2013 (dalam miliar rupiah)

NO.

URAIAN

A. PENDAPATAN NEGARA I. PENERIMAAN PERPAJAKAN a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional II. PNBP III. HIBAH B. BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT a. Belanja K/L II. TRANSFER KE DAERAH a. Dana Perimbangan b. Dana Penyesuaian

2011

2012

2013

PAGU REALISASI % 2.689,36 2.535,60 94,28 2.610,70 2.331,86 89,32 2.192,02 1.816,14 82,85 418,68 515,72 123,18

PAGU REALISASI % 2.305,22 2.951,97 128,06 2.234,42 2.775,68 124,22 1.933,15 2.490,55 128,83 301,27 285,13 94,64

PAGU REALISASI % 4.572,99 3.972,70 86,87 4.479,38 3.742,26 83,54 4.048,16 2.857,11 70,58 431,22 885,14 205,26

78,66 202,06 256,88 70,80 158,37 223,69 93,61 206,90 221,02 1,68 17,92 23,55 12.196,76 13.137,03 107,71 12.911,18 11.469,77 88,84 16.916,25 16.460,94 97,31 4.259,47 4.072,14 95,60 4.885,23 4.791,67 98,08 5.612,77 5.287,57 94,21 4.259,47 4.072,14 95,60 4.885,23 4.791,67 98,08 5.612,77 5.287,57 94,21 7.937,28 9.064,89 114,21 8.025,95 6.678,09 83,21 11.303,48 11.173,38 98,85 7.301,78 8.358,22 114,47 7.353,90 6.128,25 83,33 10.424,51 10.311,48 98,92 635,51 706,66 111,20 672,05 549,85 81,82 878,97 861,90 98,06

Sumber: LKPP Prov. Kalimantan Tengah Semester I TA.2011-2013, https://pa.perbendaharaan.go.id/monevpa2012/, www.djpk.depkeu.go.id (diolah)


38

dalam

meningkat

penurunan sebesar Rp 6,787 miliar (27,86%) dari

peningkatan tertinggi PPh terjadi di

penerimaan tahun 2012. Begitu juga dengan

tahun 2012 sebesar 54.30%. PPN juga mengalami

pendapatan Royalti terjadi penurunan di tahun

peningkatan selama periode 2011-2013,tetapi

2012 tetapi di tahun 2013 naik sebesar 181,29

bila dibandingkan dengan PPh peningkatannya

miliar

secara rata-rata masih lebih kecil sebesar 13,77%.

penerimaan PNBP pertambangan umum akan

Besarnya Tax ratio di provinsi Kalimantan Tengah

mempengaruhi besar kecilnya dana bagi hasil

untuk periode 2012 dan 2013 adalah 11,72% dan

yang nantinya akan diterima oleh Provinsi

112,42% berdasarkan PDRB harga konstan.

Kalimantan Tengah. Untuk Pendapatan Jasa

24,82%,

kurun

waktu

2011-2013

Pendapatan negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar berasal dari PNBP lainnya. Pendapatan sumber daya alam di provinsi

Kalimantan

Tengah

berasal

dari

pendapatan pertambangan umum yang terdiri dari pendapatan Iuran Tetap dan pendapatan Royalti.

Selama

periode

2011-2013

kedua

pendapatan tersebut mengalami fluktuasi, untuk pendapatan iuran terjadi kenaikan di tahun 2012 sebesar 43.44%, tetapi di tahun 2013 mengalami

(402,39%).

Kenaikan/penurunan

lainnya pendapatan jasa mengalami peningkatan selama periode 2011-2013 sebesar Rp 29,05 miliar. Kenaikan rata-rata nya sebesar 14,55%. Pendapatan jasa ini pada umumnya sebagian dari pendapatan yang dapat dipergunakan kembali oleh

instasi

Pendapatan

pengguna jasa

PNBP

tersebut

tersebut.

berasal

dari

pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan dan kenavigasian yang selama periode 2011-2013 mengalami kenaikan

rata-rata

41,92% dan

Tabel III.2 Pendapatan Pajak dan PNBP Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2011—2013 (dalam jutaan rupiah)

JENIS PENDAPATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI PPh PPN PPnBM PBB Cukai Pajak lainnya PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN Bea Masuk Bea Keluar PNBP Penerimaan sumber daya alam Pendapatan Iuran Tetap Pendapatan Royalti Pendapatan Kehutanan Pendapatan PNBP lainnya Pendapatan Penjualan dan sewa Pendapatan Jasa Pendapatan Bunga Pendapatan Kejaksaan,peradilan Pendapatan Pendidikan Pedapatan gratifikasi Pendapatan Iurand denda Pendapatan lain-lain Pendapatan PNBP lainnya

2011 PAGU REALISASI % 2.610.699,52 2.331.854,74 89% 2.192.023,05 1.816.138,42 83% 795.527,14 861.182,12 132,17 133.856,52 7,80 25.432,67 418.676,47 515.716,32 123% 3.018,87 512.697,46 78.663,83 202.060,00 257% 43.491,57 6.559,58 36.931,99 78.663,83 158.568,43 202% 13.106,70 67.921,15 0,68 3.886,13 53.663,55 302,18 1.783,64 17.482,41 421,98

PAGU 2.234.420,98 1.933.151,99

301.268,99 70.798,73

70.798,73

2012 REALISASI 2.775.653,12 2.490.552,36 1.227.530,55 1.079.473,08 66,97 153.463,26 29.988,49 285.130,76 4.833,68 280.297,08 203.958,84 45.584,58 9.409,30 36.085,82 89,46 158.374,26 4.611,81 73.253,61 4,62 3.807,80 50.919,71 1.396,73 1.899,91 21.874,83 605,25

% PAGU 124% 4.479.382,92 129% 4.048.159,53

95%

431.223,39

288%

93.609,65

224%

93.609,65

2013 REALISASI 3.742.256,69 2.857.114,16 1.387.779,65 1.216.953,05 590,98 218.540,14 33.250,35 885.142,53 1.559,36 883.583,17 395.432,23 188.533,76 6.787,58 181.291,42 454,75 206.898,48 7.821,51 96.969,49 4.254,55 53.751,13 1.133,77 3.497,61 38.382,49 1.087,92

% 84% 71%

205% 422%

221%

Sumber: LKPP BUN Kanwil DJPBN Ka lteng


39

pendapatan

pelayanan

pertanahan

yang

mengalami kenaikan rata-rata 44,60%.

Tabel III.3 Perbandingan Pagu berdasarkan Sumber Pembiayaan Provinsi Kalimantan Tengah TA.2011—2013 (dalam miliar rupiah)

2. Belanja Pemerintah Pusat Alokasi anggaran belanja di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 5,62 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 820 miliar

dibandingkan

dengan

tahun

2012.

Kenaikan anggaran terbesar berasal dari Rupiah

TAHUN

NO.

SUMBER

1 2 3 4 5 6

Rupiah Murni Pi njaman Luar Negeri Rupiah Murni Pendamping Penerimaan Negara Bukan Pajak Hibah Dalam Negeri Hibah Luar Negeri JUMLAH

2.011,00

2.012,00

2.013,00

4.059,59 50,58 7,83 131,69 9,79 4.259,47

4.708,68 25,43 0,92 119,05 31,00 0,15 4.885,23

5.414,74 28,73 0,67 151,31 16,85 0,44 5.612,73

Sumber : Dit. PA, monevpa

Murni. Demikian pula, alokasi anggaran belanja

Kalimantan Tengah. Perbandingan komposisi

yang bersumber dari PNBP juga mengalami

alokasi anggaran belanja berdasarkan sumber

peningkatan yaitu menjadi sebesar Rp. 151 miliar

pembiayaan TA 2011—2013 ditunjukkan pada

pada tahun 2013 yang sebelumnya sebesar Rp.

Tabel III.3.

119 miliar. Alokasi anggaran yang berasal dari Hibah Luar Negeri terdapat pada satuan kerja Lembaga

Penjaminan

Mutu

Pendidikan

Kalimantan Tengah, sedangkan alokasi anggaran dari Pinjaman Luar Negeri terdapat pada satuan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah, LPMP Kalimantan Tengah, dan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Perkembangan triwulanan

realisasi periode

mengindikasikan penyerapan

anggaran tahun

terdapat

anggaran.

secara

2011-2013

kemiripan

Pada

triwulan

pola I,

penyerapan anggaran relatif kecil sementara peningkatan realisasi anggaran mulai terjadi di triwulan III dan pada triwulan IV realisasi

Grafik III.1 Perbandingan Realisasi Anggaran per Triwulan (Tidak Kumulatif) Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2011 - 2013


40

anggaran triwulan

melonjak III.

Secara

dibandingkan kumulatif,

dengan

4. Perkembangan

Pagu

dan

Realisasi

Berdasarkan Jenis Belanja

penyerapan

anggaran tahun 2013 lebih rendah dibandingkan

Perbandingan pagu anggaran per jenis belanja

dengan persentase penyerapan anggaran pada

ditunjukkan pada grafik 3.2. Berdasarkan jenis

tahun 2011 dan 2013.

belanjanya, alokasi anggaran dikelompokkan dalam empat jenis belanja yaitu belanja pegawai,

3. Perkembangan Berdasarkan

Pagu

dan

Bagian

Realisasi Anggaran

(Kementrian/ Lembaga) Berdasarkan Bagian Anggaran, terdapat 41 kementerian negara/lembaga yang mengelola dana APBN di Provinsi Kalimantan Tengah. Tabel III.4. menampilkan pagu dan realisasi anggaran tujuh kementerian negara/lembaga dengan pagu terbesar. Pagu tertinggi adalah Kementerian Pekerjaan Umum karena sebagian besar proyek fisik dilaksanakan oleh kementerian tersebut. Proyek-proyek fisik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum antara lain yaitu pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional, pengelolaan

daerah

aliran

sungai,

dan

belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi (gaji dan tunjangan) baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah. Belanja barang meliputi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat serta perjalanan dinas. Belanja modal merupakan belanja untuk memperoleh dan menambah aset tetap dan mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan. Belanja bantuan sosial merupakan transfer uang atau belanja barang untuk

diberikan

kepada

masyarakat

guna

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

pembangunan sarana prasarana lainnya.

Tabel III.4 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran per Kementerian/Lembaga (7 K/L Pagu Terbesar) Kalimantan Tengah TA. 2011—2013 (dalam jutaan rupiah)

No Bagian Anggaran/Kementerian/Lembaga

2011 Pagu Realisasi 1.225.103,95 1.182.965,46

% Pagu 96,56 1.403.058,18

2012 Realisasi 1.442.312,68

2013 % Pagu Realisasi 102,80 1.789.303,11 1.739.123,09

% 97,20

1

(033) Kementerian Pekerjaan Umum

2

(022) Kementerian Perhubungan

502.244,34

466.676,12

92,92

632.056,34

621.401,09

98,31

616.030,13

587.768,97

95,41

3

(025) Kementerian Agama

430.535,73

407.053,21

94,55

486.603,80

451.426,87

92,77

584.874,69

528.819,94

90,42

4

(060) Kepolisian Negara RI

8.860,13

7.987,04

90,15

429.974,97

440.299,78

102,40

495.698,97

495.201,22

99,90

5

(018) Kementerian Pertanian

152.323,66

136.997,00

89,94

201.643,86

179.987,70

89,26

234.930,76

224.107,99

95,39

6

(023) Kementerian Dikbud

401.970,17

402.557,41 100,15

396.917,35

390.033,03

98,27

220.977,19

210.423,58

95,22

7

(024) Kementerian Kesehatan Jumlah

128.811,81

115.371,67

147.957,87

127.038,71

85,86

190.958,68

161.528,99

84,59

2.849.849,79

2.719.607,91

95,43 3.698.212,36

3.652.499,86

98,76 4.132.773,53 3.946.973,79

95,50

89,57

Sumber: Dit. PA, monevpa


41

pokok dan fungsi masing-masing Kementerian

Negara/Lembaga.

Penggunaan fungsi juga dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga

suatu

program

dapat

menggunakan lebih dari satu fungsi. Selanjutnya fungsi dan sub-fungsi dijabarkan

lebih

lanjut

dalam

program/kegiatan. Belanja Pemerintah Pusat dibagi

Grafik III.2 Perbandingan Komposisi Pagu per Jenis Belanja Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2011—2013 (sumber: DitPA, monevpa)

menurut dalam 11 (sebelas) fungsi. Penyerapan anggaran tertinggi pada

Komposisi anggaran per jenis belanja selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (kecuali untuk belanja bantuan sosial). Komposisi terbesar Belanja Pemerintah Pusat adalah untuk belanja

modal.

merupakan

Belanja

sarana

menstimulasi

modal

pemerintah

pemerintah

pertumbuhan

untuk

perekonomian

karena berefek langsung kepada perekonomian masyarakat.

Pada

tahun

anggaran

2013,

persentase belanja modal adalah sebesar 41%,

fungsi pertahanan sedangkan realisasi anggaran terendah pada fungsi Lingkungan Hidup. Fungsi pertahanan ini lebih terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan TNI. Untuk TA. 2013 sendiri pola penyerapannya cenderung lebih stabil dan Fungsi Ekonomi menduduki peringkat pertama dalam hal penyerapan anggaran tertinggi. Fungsi Pariwisata

dan

terendah

dalam

Budaya hal

menduduki

penyerapan

posisi realisasi

anggaran.

belanja barang 29%, belanja pegawai 22% dan 6. Perkembangan

belanja bantuan sosial 8%.

Pagu

dan

Realisasi

Berdasarkan Jenis Kewenangan 5. Perkembangan

Pagu

dan

Realisasi

Berdasarkan Fungsi

kewenangan

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu mencapai

yang

dilaksanakan

tujuan

Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan jenis

dalam

pembangunan

rangka nasional.

dibagi

menjadi

lima

jenis

kewenangan yaitu: Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. Kewenangan Kantor Pusat adalah dana Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh instansi vertikal yang ada di daerah sedangkan

Penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas


42

Tabel III.5 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran per Fungsi Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2011—2013 (dalam jutaan rupiah)

No

2011 Pagu Realisasi 761.628,61 748.989,72

FUNGSI

1 Pelayanan Umum 2 Pertahanan

2012 % Pagu Realisasi 98,34 969.608,85 941.267,55

80.733,84 118.839,09 147,20

3 Ketertiban dan Keamanan

2013 % Pagu Realisasi 97,08 1.286.496,95 1.178.971,41

% 91,64

93.280,29 133.122,43 142,71 157.476,80 138.730,84

88,10

169.022,78 161.142,86

95,34 277.331,33 268.782,09

96,92 374.617,11 359.181,85

95,88

1.785.550,43 1.675.384,96

93,83 1.909.577,88 1.864.997,51

97,67 2.200.545,86 2.142.619,28

97,37

5 Lingkungan Hidup

188.072,67 129.966,50

69,10 167.406,09 137.818,14

82,33 176.477,60 155.406,88

88,06

6 Perumahan dan Fasilitas Umum

360.243,65 358.210,37

99,44 477.287,64 514.762,42 107,85 498.728,33 474.679,34

95,18

4 Ekonomi

7 Kesehatan

73.157,01

66.918,30

91,47

71.621,39

67.457,76

96.956,90

92,93

3.494,32

3.235,96

92,61

4.132,00

3.674,38

88,92

3.319,00

2.748,43

82,81

18.488,18

17.885,20

96,74

46.123,29

45.201,53

98,00

53.911,21

48.801,84

90,52

93,80 739.106,05 672.807,16

91,03

8 Pariwisata dan Budaya 9 Agama 10 Pendidikan

798.424,03 772.637,91

11 Perlindungan Sosial

20.659,19

Jumlah

18.932,58

4.259.474,70 4.072.143,45

96,77 849.118,26 796.459,96 91,64

19.747,36

18.128,92

95,60 4.885.234,38 4.791.672,68

94,19 104.338,48

16.662,76

94,05

98,08 5.612.733,64 5.287.566,70

91,80

17.716,25

94,21

(Sumber: Dit PA, monevpa)

Kantor

Daerah

merupakan

dana

Belanja

kabupaten/kota

kepada

desa

untuk

Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh satuan

melaksanakan tugas tertentu. Urusan Bersama

kerja pusat yang ada di daerah.

adalah urusan pemerintahan di luar urusan

Jenis

kewenangan

yang

dilaksanakan

oleh

pemerintah daerah meliputi dekonsentrasi, tugas pembantuan,

dan

urusan

bersama.

Dana

dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil

Pemerintah

yang

mencakup

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

semua

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang

dialokasikan

untuk instansi vertikal pusat di daerah. Tugas Pembantuan

adalah

penugasan Pemerintah

dari kepada

daerah dan/atau desa

No. 1 2 3 4 5

Tabel III.6 . Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2011—2013 (dalam jutaan rupiah) 2011 2012 2013 Jenis Kewenangan Pagu

Kantor Pusat Kantor Daerah Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Urusan Bersama Jumlah

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

1.365.835,18 1.372.497,11 100,49 1.604.696,96 1.685.564,25 2.092.702,58 1.945.671,21 92,97 2.364.806,85 2.261.153,89 288.623,72 273.330,90 94,70 288.074,30 255.924,04 391.312,71 361.220,97 92,31 490.911,39 453.242,76 121.000,52 119.423,26 98,70 136.744,89 135.787,74 4.259.474,70 4.072.143,45 95,60 4.885.234,38 4.791.672,68 (Sumber: Dit PA, monevpa)

%

Pagu

Realisasi

105,04 2.055.661,73 1.983.375,31 95,62 2.737.345,19 2.536.221,67 88,84 190.551,77 170.678,00 92,33 496.816,83 465.384,30 99,30 132.358,12 131.907,43 98,08 5.612.733,64 5.287.566,70

dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau

desa

serta

dari

pemerintah


43

7. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Anggaran

secara

pelaksanaan

anggaran

menjadi

diblokir, tetapi menghambat alokasi dana lain

Dampaknya

yang terkait yang tidak diblokir (jumlah dana yang

Perkembangan

ekonomi

global

yang

menunjukkan trend penurunan, berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan APBN. Hal mengingat

riil

terhambat bukan hanya terhadap dana yang

a. Kebijakan Penghematan dan

ini

keterkaitan dengan dana yang diblokir, sehingga

bahwa

pelemahan

tersebut

berpengaruh terhadap asumsi makro APBN terutama tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar yang pada gilirannya berpengaruh pada kinerja APBN, sehingga APBN perlu untuk dilakukan penyesuain/perubahan melalui APBN

tidak bisa segera dilaksanakan jumlahnya lebih besar dari yang diblokir). Bila diperhatikan, secara umum penyebab pemblokiran anggaran adalah ketidaklengkapan data pendukung pada saat penelaahan

RKA-K/L dan adanya

kegiatan-

kegiatan yang memerlukan persetujuan DPR sementara sampai dengan penerbitan DIPA, persetujuan DPR tersebut belum diterima oleh DJA.

Perubahan (APBN-P). Salah satu dampak APBN-P adalah

adanya

penghematan

terhadap Program/Kegiatan pada K/L sehingga perlu untuk dilakukan revisi terhadap

DIPA.

Kebijakan

penghematan merupakan hal yang tidak

dapat

dihindarkan

untuk

penyelamatan APBN itu sendiri.

b. Pagu Blokir Di tahun anggaran 2013, pada awal tahun anggaran terdapat pagu blokir sebesar 14,4% dari nilai keseluruhan

Grafik III.3 Pergerakan Dana Blokir pada DIPA per Bulan Tahun 2013 (sumber: DitPA, monevpa)

anggaran (pagu awal) yang berjumlah Rp 5,43

Meskipun dana blokir berangsur-angsur semakin

triliun.

tentunya

berkurang namun demikian ternyata sampai

berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan

akhir tahun anggaran masih terdapat alokasi

anggaran, karena disamping dana yang diblokir

dana

tidak bisa dicairkan, berpengaruh pula terhadap

merupakan hal yang sangat disayangkan, karena

alokasi dana yang tidak diblokir tetapi memiliki

di tengah keterbatasan “fiscal space” APBN,

Adanya

pagu

blokir,

yang


masih diblokir. Tentu hal ini

44

terdapat dana yang tidak bisa direalisasikan.

satu permasalahan dalam pelaksanaan anggaran

Dilihat dari komposisinya, dana yang masih

adalah:

diblokir sampai dengan akhir tahun anggaran teralokasi pada jenis belanja barang dan modal

1) Mempercepat pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

yaitu sebesar Rp. 4,56 miliar. Melalui pembentukan ULP, hambatan dalam

c. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

pelaksanaan

pengadaan

barang

dan

jasa,

Salah satu tahapan kegiatan yang berpengaruh

khususnya

terhadap pelaksanaan anggaran adalah proses

pembentukan panitia pengadaan yang harus

pengadaan barang dan jasa. Hampir tidak ada

bersertifikasi

satuan kerja yang memiliki bagian alokasi

keterlambatan dimulainya proses Pengadaan

anggaran yang dalam pelaksanaannya tidak

Barang dan Jasa (PBJ) akan dapat dihindari dan

melalui proses pengadaan barang dan jasa,

diminimalisir. Disamping itu, kesulitan beberapa

melalui

satuan

kegiatan pelelangan

yaitu untuk

terkait

kerja

dengan

yang

kesulitan

berpengaruh

untuk

dalam

terhadap

membentuk

panitia

pekerjaan yang bernilai diatas Rp 200 juta.

pengadaan karena keengganan pegawai untuk

Sebagian besar satuan kerja memiliki alokasi dana

menjadi anggota PBJ juga akan teratasi apabila

untuk kegiatan-kegiatan yang penyedia barang

sudah ada ULP, yang sesuai tugas dan fungsi serta

dan/jasanya harus melalui proses pelelangan.

kompetensinya

Beberapa masalah

terkait

proses pengadaan barang jasa bagi instansi

dengan pelaksanaan pelelangan adalah kesulitan

pemerintah. Dalam kaitan ini pembentukan ULP

mencari

memiliki

di masing-masing wilayah yang diinisiasi oleh

panitia

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan perlu

pejabat

segera untuk diwujudkan yang akan melayani

pengadaan, proses pengadaan yang terlambat

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bukan

dilaksanakan dengan berbagai alasan, yang salah

hanya di lingkungan kementerian keuangan.

yang

ditemukan

pejabat/pegawai

kualifikasi

untuk

pengadaan

barang

duduk

yang sebagai

dan/jasa

atau

satunya adalah “budaya” untuk tidak segera mulai melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan untuk memulai proses pengadaan

barang

dan/jasa

kadang

2) Menyusun

bertugas untuk melakukan

peraturan

sebagai

dasar

pelaksanaan proses pelelangan sebelum tahun anggaran di mulai.

juga

diakibatkan masih perlunya dilakukan revisi DIPA.

Meskipun

sesuai

peraturan

presiden

yang

mengatur tentang dimungkinkannya pelaksanaan Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa sebagai salah

proses pengadaan barang dan jasa dimulai semenjak adanya alokasi anggaran bagi K/L


45

sebelum tahun anggaran dimulai, namun dalam

wewenang

kenyataannya sedikit sekali satuan kerja yang

Pemerintah Daerah diikuti dengan pelimpahan

melakukannya. Salah satu penyebab utama

kewenangan dalam hal pendanaan. Pemerintah

adalah belum adanya peraturan yang secara

Daerah dianggap paling mengetahui mengenai

khusus mengatur mekanisme proses pengadaan

dirinya sendiri dan arah pembangunan yang ingin

barang dan jasa sebelum tahun anggaran dimulai.

dicapainya. Kebijakan dalam penentuan APBD

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan

diharapkan dapat mendorong berbagai indikator

dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang

ekonomi regional yang menjadi tolok ukur

dan jasa Pemerintah (LKPP), seharusnya dapat

perekonomian

menginisiasi

yang

Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah

mengatur mekanisme pelaksanaan pengadaan

terdapat 15 Pemerintah Daerah yang terdiri dari

barang dan jasa sebelum tahun anggaran dimulai.

1 Pemerintah Provinsi yaitu Pemprov Kalimantan

Adanya

Tengah, 1 Pemerintah Kota Yaitu Pemerintah

penyusuan

peraturan

peraturan

tersebut

tentunya

akan

dari

suatu

daerah

Kabupaten yaitu Pemkab Barito Selatan, Pemkab

terkait pelaksanaan anggaran lingkup K/L atau

Barito Utara, Pemkab Murung Raya, Pemkab

satuan kerja yang bersangkutan.

Barito Timur, Pemkab Kapuas, Pemkab Pulang

Belanja Daerah

13

Provinsi

dijadikan indikator kinerja dari suatu satuan kerja

dan

dan

di

kepada

Kota

Pendapatan

Raya

Pusat

menjadi panduan dan pedoman,bahkan bisa

B. Anggaran

Palangka

Pemerintah

Pemerintah

Pisau, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Katingan, Pemkab Gunung

Mas,

Pemkab

Lamandau,

Pemkab

Tabel III.7 . APBD Kalimantan Tengah Menurut Klasifikasi Ekonomi (dalam jutaan rupiah)

1. Profil APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan peran Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi

regional

wilayah.

Pada dengan

suatu

prinsipnya,

sesuai

peraturan

perundangan, pelimpahan

*) Tersedia data 13 Pemda dari 15 Pemda yang ada di Kalteng (Sumber: Dit PA, monevpa)


46

Seruyan, dan Pemkab Sukamara.

12,12 % dari total pendapatan. Kemudian pada tahun

a. Profil APBD Berdasarkan Klasifikasi

2014,

dari

kesepuluh

Pemda

yang

memberikan data APBD tahun 2014, didapat

Ekonomi

bahwa peran dana perimbangan hanya sebesar

Sesuai klasifikasi ekonomi profil APBD Provinsi Kalteng beserta seluruh Daerah Tingkat II yang

68,97 % dari pendapatan sedangkan peran PAD adalah sebesar 14,92% dari pendapatan.

ada di wilayahnya adalah sebagaimana dalam Tabel III.7. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara

keseluruhan

Pemerintah

Daerah

di

Kalimantan Tengah merencanakan kebijakan defisit yang dicerminkan dari lebih besarnya belanja bila dibandingkan dengan besarnya pendapatan. Untuk menutup defisit tersebut, sebagian besar Pemerintah Daerah menggunakan

Grafik III.5 Persentase Pagu Komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja (sumber: DJPK dan Pemda)

SiLPA tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, komposisi antara pagu belanja tidak langsung dengan pagu belanja langsung hampir berimbang. Namun demikian, komponen belanja langsung tetap masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan komponen belanja tidak langsung. Hal yang sama dijumpai pada perilaku pagu APBD tahun 2013 yaitu komponen belanja Grafik III.4 Persentase Kontribusi Pendapatan Daerah (%) (sumber: DJPK dan Pemda)

Pada

tahun

tahun

2012

komponen

dana

perimbangan mencapai sebesar 81,48 % dari total

pendapatan.

Sedangkan

PAD

hanya

memberikan kontribusi sebesar 10%. Tetapi pada tahun 2013, komponen dana perimbangan menurun

kontribusinya

menjadi

77,43%

langsung lebih besar bila dibandingkan dengan komponen belanja tidak langsung. Bahkan ada peningkatan besaran komponen belanja langsung dimana pada tahun 2012 hanya sebesar 51,32% dari belanja meningkat di tahun 2013 menjadi 53,91% dari belanja. Pada tahun 2014, dari 10 Pemda yang tersedia datanya, diketahui bahwa peranan komponen belanja langsung juga masih

sedangkan komponen PAD meningkat menjadi


47

lebih

tinggi

yaitu

sebesar

55,30%

dari

keseluruhan belanja.

terlihat apakah pagu belanja menurut suatu fungsi itu meningkat atau justru menurun. Grafik

b. Profil APBD Berdasarkan Berbagai

berikut menggambarkan mengenai hal tersebut.

Klasifikasi Menurut fungsinya, APBD di wilayah Kalimantan Tengah dibagi menjadi

9 (sembilan) fungsi

pemerintahan. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan sosial.

Grafik III.7 Persentase APBD Kalimantan Tengah Menurut Fungsi (%) (sumber: DJPK dan Pemda)

Menurut grafik di atas, alokasi APBD yang paling besar adalah untuk fungsi pelayanan umum sebesar 29,90% pada tahun 2012 dan 29,46% pada tahun 2013. Fungsi pendidikan menempati urutan kedua dengan persentase masing-masing 25,23% pada tahun 2012 dan sebesar 23,27% pada tahun 2013. Fungsi perumahan dan fasilitas Grafik III.6 Pagu APBD Kalimantan Tengah Menurut Fungsi (sumber: DJPK dan Pemda)

Secara nominal, setiap tahunnya belanja menurut fungsi

selalu

mengalami

kenaikan.

Namun

demikian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai proporsi sebenarnya, perlu dibandingkan jumlah pagu APBD perfungsi dibandingkan dengan total pagu seluruh fungsi. Dengan demikian, apabila dibandingkan proporsi masing-masing fungsi dari tahun ke tahun, akan

umum

menempati

urutan

ketiga

dengan

persentase 17,69% pada tahun 2012 dan sebesar 21,23% pada tahun 2013. Sedangkan fungsi yang paling kecil mendapatkan alokasi APBD adalah fungsi pariwisata dan budaya sebesar 0,6 % baik tahun 2013 maupun tahun 2012. Dari komposisi di atas, terlihat bahwa prioritas pendanaan hampir semua Pemda di Kalimantan Tengah adalah fungsi pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum, dan pendidikan sedangkan fungsi pariwisata

dan

budaya

menempati

urutan

terendah dalam prioritas pendanaan.


48

Untuk pagu pendidikan, secara umum telah

Berdasarkan data, saat ini proporsi pembagian

memenuhi

belanja menurut klasifikasi urusan pada seluruh

batasan

minimal

alokasi

pagu

pendidikan yaitu sebesar 20% dari APBD.

Pemda

Sedangkan untuk kesehatan, sesuai dengan UU

menunjukkan

No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pagu

mendapatkan alokasi dana yang cukup besar

belanja kesehatan untuk daerah adalah sekurang-

sementara urusan yang lain mendapatkan alokasi

kurangnya 10 % dari APBD. Dengan demikian,

yang relatif kecil.

selama periode tahun 2011-2013, target pagu belanja kesehatan untuk seluruh Pemda di Kalimantan Tengah belum memenuhi batasan minimal sesuai dengan undang-undang tersebut.

c. Profil APBD Berdasarkan Berbagai

Menurut urusan, APBD dibagi ke dalam 35 (tiga puluh lima) urusan. Urusan tersebut adalah Kesehatan,

Perumahan,

Penataan

Provinsi

Kalimantan

Tengah

bahwa

beberapa

urusan

Pagu berdasarkan klasifikasi menurut urusan pada 15 Pemda di Kalimantan Tengah tahun 2011 berjumlah Rp10,1 triliun, tahun 2012 berjumlah Rp11,6 triliun, tahun 2013 berjumlah Rp14,98 triliun. Khusus tahun 2014, hanya 5 Pemda saja yang memberikan informasi mengenai APBD

Klasifikasi Urusan

Pendidikan,

di

Pekerjaan Ruang,

Umum,

Perencanaan

Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup,

berdasarkan

urusan

dengan

nilai

pagu

keseluruhan Rp4,3 triliun. Apabila pagu menurut masing-masing urusan dibagikan dengan total pagu keseluruhan, maka akan didapatkan hasil sebagaimana tercantum dalam Tabel III.8.

Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil,

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 (tiga)

Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana

urusan dominan yang menjadi perhatian utama

dan Keluarga Sejahtera Sosial, Tenaga Kerja,

Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah. Ketiga

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman

urusan tersebut adalah Pemerintahan Umum,

Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga,

Pendidikan, dan Pekerjaan Umum. Sedangkan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

perkembangan 3 (tiga) urusan dominan tersebut

Pemerintahan

sejak

Umum,

Kepegawaian,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan,

Komunikasi

dan

tahun

2011

hingga

2013

adalah

sebagaimana tertuang dalam Grafik III.8.

Informatika,

Ketahanan Pangan, Perpustakaan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata,

Kelautan

dan

Perikanan,

Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.


49

Tabel III.8 . Komposisi Pagu APBD Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Urusan (%) Urusan

30.00

2011

2012

2013

2014

25.00 20.00

Pendidikan

25.60

24.62

22.65

25.56

2

Kesehatan

8.52

8.03

7.51

9.86

3

Pekerjaan Umum

17.86

17.61

21.39

19.64

4

Perumahan

0.04

0.08

0.20

0.49

5

Penataan Ruang

0.34

0.37

0.14

0.44

5.00

6

Perencanaan Pembangunan

1.21

1.16

1.09

1.02

0.00

7

Perhubungan

1.70

1.51

1.31

1.10

8

Lingkungan Hidup

1.07

1.06

1.06

0.67

9

Pertanahan

0.04

0.05

0.13

0.00

Persentase

1

Kependudukan dan Catatan 10

Sipil

0.52

0.54

0.47

0.54

11

Pemberdayaan Perempuan

0.34

0.40

0.37

0.42

15.00 10.00

2011

2012

2013

Pendidikan

25.60

24.62

22.65

Pemerintahan Umum

25.86

28.45

28.36

Pekerjaan Umum

17.86

17.61

21.39

Grafik III.8 Urusan Dominan terhadap Total Belanja Tahun 2011-2013 (sumber: DJPK dan Pemda)

Keluarga Berencana dan 12

Keluarga Sejahtera

0.18

0.17

0.17

0.06

13

Sosial

0.65

0.72

0.79

0.65

Dari grafik di atas terlihat bahwa porsi

14

Tenaga Kerja

0.57

0.52

0.46

0.34

alokasi dana urusan pendidikan semakin

15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

0.46

0.50

0.44

0.42

menurun dari tahun ke tahun meskipun

16

Penanaman Modal

0.07

0.08

0.10

0.06

masih sesuai dengan yang ditetapkan

17

Kebudayaan

0.22

0.32

0.28

0.41

Undang-Undang

18

Pemuda dan Olah Raga

0.47

0.46

0.60

0.41

Kesatuan Bangsa dan Politik 19

Dalam Negeri

20

Pemerintahan Umum

21

(minimal

20%).

Sedangkan grafik porsi pemerintahan

1.07

1.12

1.09

1.15

25.86

28.45

28.36

24.11

Kepegawaian

0.11

0.06

0.00

0.00

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0.91

0.83

0.79

1.14

23

Statistik

0.01

0.01

0.01

0.00

24

Kearsipan

0.05

0.06

0.06

0.05

25

Komunikasi dan Informatika

0.10

0.16

0.11

0.04

26

Ketahanan Pangan

0.54

0.57

0.60

0.48

2.

27

Perpustakaan

0.17

0.16

0.17

0.14

Klasifikasi Fungsi

28

Pertanian

3.76

3.46

3.15

2.96

29

Kehutanan

4.39

3.78

3.43

4.41

umum meningkat pada tahun 2012 dan kemudian menurun di tahun 2013. Kemudian

untuk

pekerjaan

umum,

peningkatan yang besar terjadi pada tahun 2013. Belanja

Daerah

Menurut

a. Belanja Pelayanan Publik dan

Energi dan Sumberdaya 30

Mineral

0.91

0.95

1.08

1.77

Birokrasi

31

Pariwisata

0.34

0.32

0.32

0.14

Sesuai dengan tabel IV.2 pada bab IV,

32

Kelautan dan Perikanan

1.08

1.04

0.86

0.83

33

Perdagangan

0.44

0.43

0.43

0.53

34

Perindustrian

0.29

0.28

0.24

0.12

35

Transmigrasi

0.09

0.13

0.13

0.04

100.00

100.00

100.00

100.00

Jumlah

urusan pemerintahan memiliki porsi anggaran terbesar pada APBD. Pada


50

tahun 2011, kontribusi urusan pemerintahan

Sebagai contoh, jalan yang menghubungkan

adalah 25,86% dari APBD. Pada tahun 2012,

antara Kota Palangka Raya dengan Kabupaten

alokasinya

Barito Selatan sudah cukup baik. Jalur ini penting

menurun

menjadi

28,45%

dan

semakin menurun pada tahun 2013 menjadi

karena

28,36%. Indikator baik atau tidaknya belanja

Palangka Raya dengan Kabupaten Barito Selatan,

pelayanan publik dapat dilihat dari tingkat

tetapi juga menghubungkan Kota Palangka Raya

kepuasan

dengan Kabupaten Barito Utara, Kabupaten

masyarakat

terhadap

pelayanan

pemerintah.

tidak

hanya

menghubungkan

Kota

Barito Timur dan Kabupaten Murung Raya.

b. Belanja Bidang

Tabel III.9 Panjang jalan di Kalimantan Tengah (km)

Infrastruktur Bila dikaitkan dengan urusan yang

infrastruktur dibangun

Kalimantan

di

Tengah,

urusan yang berkaitan dengan infrastruktur adalah urusan pekerjaan umum. Alokasi untuk urusan pekerjaan umum pada tahun 2011 adalah sebesar 17,86% dari APBD, tahun 2012 adalah 17,61% dari APBD dan tahun 2013 adalah 21,39%. Pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan panjang jalan sebesar 1,8 %. Pada tahun 2012 kontribusi belanja urusan pekerjaan umum justru menurun sebesar -0,28%. Namun perlu diingat, walaupun dana untuk pekerjaan umum relatif besar, didalamnya juga termasuk dana untuk perawatan infrastruktur. Dana yang tersedia untuk belanja infrastruktur tidak harus digunakan

(Sumber: Data Olahan)

c. Belanja Bidang Kesehatan Sebagaimana ditampilkan dalam tabel IV.2 pada bab IV urusan belanja kesehatan pada tahun 2011 hanya mencapai 8,52% dari pagu APBD. Kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 8,03% dari pagu APBD dan semakin menurun pada tahun 2013 menjadi 7,51% dari APBD. Sedangkan kondisi untuk tahun 2014 adalah sebesar 9,86% (catatan hanya terdiri dari 5 Pemda).

Sejak

keseluruhan memenuhi

tahun

Kalimantan batasan

2011-2013 Tengah

minimal

pagu

secara belum belanja

kesehatan yaitu sebesar 10% dari APBD.

untuk membangun jalan baru. Pada Kondisi untuk tahun 2013, perbaikan untuk jalan

tahun

2011,

pertumbuhan

tenaga

kesehatan menurun yaitu sebesar minus 2,41%

penghubung antar kabupaten relatif sudah baik.


51

dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 12,68%.

yang ada. Kesehatan masyarakat juga bergantung

Pada tahun 2012 kontribusi APBD kesehatan

pada lingkungan sekitarnya terutama rumah

turun

tinggalnya. Rumah tinggal yang layak dan sehat

0,49%. Walaupun kontribusi belanja

kesehatan

menurun,

pertumbuhan

tenaga

kesehatan pada tahun 2012 justru meningkat.

akan

semakin

menunjang

kesehatan

penghuninya.

Tabel III.10 Pertumbuhan Tenaga Kesehatan di Kalimantan Tengah

Perbaikan sarana/prasarana kesehatan merupakan salah

satu

program

yang menjadi prioritas utama (Sumber: Diolah dari Kalimantan Tengah Dalam Angka 2013)

Angka

harapan

hidup

Kalimantan

Tengah

memang selalu meningkat setiap tahunnya. Tidak ada Kabupaten di Kalimantan Tengah yang Tabel III.11 Berobat dan Penolong Persalinan Pertama Balita

Pemprov

Kalteng

melalui

Kalteng Barigas. Salah satu bentuk dari program ini adalah kartu Kalteng Barigas yang memberikan jaminan bagi warga Kalteng untuk dapat berobat di rumah sakit. Walaupun

telah

memiliki Program

Kalteng

Barigas, sayangnya masih banyak penduduk yang menggunakan

jasa

dukun

bersalin

untuk

menolong kelahiran. Hal ini berarti Pemerintah perlu untuk meningkatkan kesadaran kesehatan yang

sesuai

standar

nasional

dan

juga

menyediakan tenaga kesehatan ke seluruh pelosok Kalimantan Tengah.

d. Belanja Bidang Pendidikan Berdasarkan alokasi belanja daerah menurut

(Sumber: BPS Provinsi Kalteng)

menurun

angka

harapan

hidupnya.

urusan, porsi pagu belanja urusan pendidikan

Meningkatnya angka harapan hidup memang

terhadap pagu belanja keseluruhan pada tahun

terkait juga dengan peningkatan kesehatan

2011 adalah sebesar 25,6%. Kemudian menurun

masyarakat. Tetapi kesehatan masyarakat juga

pada tahun 2012 menjadi 24,62% dan pada tahun

tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan

2013 menjadi 22,65%.


Walaupun anggaran

52

menurun pada tahun 2012, pada tahun 2012

program ini adalah program pemerintah provinsi,

justru terjadi peningkatan angka melek huruf baik

program ini didukung oleh kabupaten/kota se-

laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga

Kalimantan Tengah.

terjadi kenaikan angka rata-rata lama sekolah. Sayangnya, angka partisipasi sekolah untuk tingkat SLTP dan SLTA justru menurun. Tabel III.12 Beberapa Indikator pendidikan di Kalimantan Tengah

Namun demikian, walaupun Kalimantan Tengah memiliki program Kalteng Harati, masih ada indikator pendidikan yang kurang baik yaitu angka rata-rata lama sekolah. Memang ada kenaikan angka rata-rata lama sekolah, tetapi program nasional adalah wajib belajar 9 tahun yang berarti Pemerintah daerah se-Kalteng masih perlu bekerja lebih keras untuk mencapai target tersebut.

e. Belanja Bidang Pertanian Berdasarkan alokasi belanja daerah menurut (Sumber: BPS Provinsi Kalteng)

Secara umum dengan menurunnya anggaran belanja pendidikan sementara disisi lain angka partisipasi sekolah meningkat dan angka buta huruf menurun, maka hal ini merupakan suatu prestasi yang positif. Namun perlu diingat bahwa masih banyak faktor lain yang menyebabkan membaiknya pendidikan di Kalimantan Tengah.

urusan, porsi pagu belanja urusan pertanian terhadap keseluruhan pagu belanja hanya 3,76% pada tahun 2011 dan turun menjadi 3,46% pada tahun 2012 dan semakin turun menjadi 3,15% pada tahun 2013. Porsi belanja pertanian relatif kecil jika dibandingkan dengan pagu belanja urusan pemerintahan umum, pendidikan, dan pekerjaan umum/infrastruktur. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa komponen

Membaiknya sektor pendidikan tampaknya tidak terlepas

dari

Kalteng

Harati

penyumbang PDRB menurut harga konstan, nilai

program yang

Tabel III.13 Ketersediaan Komoditas Pangan Utama Tahun 2013 di Kalimantan Tengah

dicanangkan oleh Pemprov Kalteng.

Program

dilakukan

khusus

ini untuk

meningkatkan pendidikan warga Kalteng. Walaupun



53

terbesar adalah dari sektor pertanian. Namun

jagung di Kabupaten Barito Utara. Surplus jagung

demikian pada akhir tahun 2013, NTP di Kalteng

Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013

mencapai 102,41 yang berarti petani pada

mencapai 1.224 ton. Dengan demikian, lebih dari

umumnya tidak merugi. Kondisi ini tidak dijumpai

separuh surplus jagung Kalimantan Tengah

pada tahun 2012 dimana pada tahun itu NTP

disuplai oleh Kabupaten Barito Utara.

tidak pernah melebihi 100.

f. Perkembangan Surplus/Defisit APBD

Dari segi pemenuhan komoditas pangan utama sendiri, untuk kebutuhan berupa beras dan jagung,

Kalimantan

memenuhi

Tengah

bahkan

telah

mengalami

mampu surplus.

Sayangnya, untuk komoditas berupa kedelai dan daging sapi justru mengalami defisit.

melimpah

dari

Kabupaten

dari 13 Pemda yang tersedia datanya pada umumnya mengalami surplus kecuali untuk empat

Pemda

Kalimantan

yaitu

Tengah,

Pemerintah dan

tiga

Provinsi

Pemerintah

Kabupaten yaitu Kotawaringin Barat, Gunung

Besarnya surplus beras dikarenakan produksi yang

Sampai dengan akhir tahun 2013 realisasi APBD

Mas dan Pulang Pisau. Sedangkan untuk surplus

Tabel III.14 Realisasi Pembiayaan Surplus/Defisit Pemda se-Kalimantan Tengah (Rp)

Kapuas. Kabupaten

No.

Kapuas

memang

1

Prov. Kalimantan Tengah

2,809,123,829,320

2,928,771,236,023

(119,647,406,703)

merupakan sentra

2

Kab. Kapuas

1,127,994,203,254

1,076,194,626,482

51,799,576,772

beras Kalimantan

3

Kab. Kotawaringin Barat

874,552,480,664

916,577,980,225

(42,025,499,560)

Tengah.

Sesuai

4

Kab. Kotawaringin Timur

1,118,672,947,476

1,110,556,809,766

8,116,137,710

dari

5

Kota Palangka Raya

874,865,012,605

849,908,281,664

24,956,730,941

Pertanian

6

Kab. Sukamara

530,015,131,729

513,119,933,187

16,895,198,542

Kalteng,

7

Kab. Lamandau

557,816,638,556

532,944,433,294

24,872,205,262

pelaksanaan

8

Kab. Gunung Mas

665,635,608,610

673,889,609,827

(8,254,001,216)

Program

9

Kab. Pulang Pisau

636,602,361,995

805,796,601,228

(169,194,239,233)

Besuh diawali di

10

Kab. Murung Raya

868,135,805,990

803,522,577,073

64,613,228,917

Kabupaten Kapuas.

11

Kab. Barito Utara

780,558,777,585

660,769,077,962

119,789,699,623

12

Kab. Katingan

769,751,502,255

586,932,837,137

182,818,665,118

13

Kab. Seruyan

801,995,341,208

756,286,762,562

45,708,578,646

12,415,719,641,246.00

12,215,270,766,429

200,448,874,817

keterangan Dinas Provinsi

Besarnya

Kalteng

surplus

jagung dikarenakan besarnya produksi

Pemda

Jumlah

Pendapatan

Belanja

Surplus/Defisit



54

terbesar adalah Kabupaten Katingan yaitu Rp.

DAU yang mengalami penurunan, DBH juga

182,82 Miliar.

mengalami penurunan sebesar 1% pada tahun

3.

Alokasi Dana Transfer

Alokasi dana transfer merupakan dana yang ditransfer

oleh

Pemerintah

Pusat

kepada

Pemerintah Daerah. Alokasi dana transfer yang diterima pemerintah daerah di Kalimantan Tengah terdiri dari dana perimbangan dan dana penyesuaian. Pada tahun 2013, pagu dana transfer yang diterima oleh seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp11,32 triliun, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp12,41 triliun, dengan komposisi sebagai berikut:

Grafik III.10 Pagu dan Realisasi Dana Transfer Kalimantan Tengah Tahun 2013 (dalam jutaan rupiah) (sumber: DJPK)

2014. Sedangkan DAK dan Dana Penyesuaian masing-masing naik sebesar 1%.

2014

2013 5

8

13

6

9 12

DBH

yang terealisasi sebesar 100%, sementara DAU

74

Dari sisi realisasi, pada tahun 2013 hanya DAU

realisasi terkecil terjadi pada realisasi DBH yaitu sebesar 92,17%.

73 Grafik III.9 Perbandingan Komposisi Dana Transfer Kalimantan Tengah Tahun 2013 dan 2014 (%) (sumber: DJPK)

Berdasarkan komposisi dalam grafik III.9 di atas, pada tahun 2014, komponen dana transfer yang paling dominan adalah Dana Alokasi Umum dengan komposisi mencapai 73% sedangkan DAK, DBH dan dana penyesuaian masing-masing kurang dari 13%. Jika dibandingkan dengan komposisi pada tahun 2013, komposisi DAU sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada

a. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum adalah adalah dana perimbangan

yang

ditujukan

untuk

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Total pagu alokasi DAU untuk tahun 2013 adalah

sebesar

Rp8,4

triliun.

Sedangkan realisasi penyaluran DAU selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 8,4 triliun. Tabel IV.3

adalah

tabel

yang

menggambarkan

tahun 2013 yaitu turun sebesar 1%. Tidak hanya


55

komposisi dari pagu dan

realisasi

Tabel III.15 Pagu dan Realisasi DAU Tahun 2013 dan Pagu tahun 2014

DAU

untuk tahun 2013 dan tahun 2014. Dalam tabel tersebut, pemerintah daerah di Kalimantan yang

Tengah

paling

besar

mendapatkan alokasi DAU pada tahun 2014 adalah

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

(Sumber: DJPK)

Tengah yaitu sebesar 12,7% dari alokasi DAU

DAK.

2014 untuk seluruh Pemda di Kalimantan Tengah.

Dalam tabel tersebut, terdapat 3 Pemda dengan

Urutan penerima DAU terbesar kedua adalah

realisasi DAK tidak mencapai 100 % yaitu Pemkab

Pemda Kotawaringin Timur.

Barito Utara, Pemkab Kapuas, dan Pemkab Sukamara. Pada tahun 2013, hanya Pemkab

b. Dana Alokasi Khusus

Murung Raya saja yang tidak mendapatkan

Dana Alokasi Khusus merupakan jenis dana perimbangan

yang

kegiatannya

terbatas

untuk

kegiatan

tertentu

dan

sesuai

harus dengan

petunjuk

teknis

kementerian Pagu

Tabel III.16 Pagu dan Realisasi DAK Tahun 2013 dan 2014

dan

terkait. realisasi

Dana Alokasi Khusus untuk adalah

tahun

2013

sebagaimana

tampak dalam Tabel pagu

dan

realisasi

(Sumber: DJPK)


56

alokasi DAK. Pada tahun 2014, Pemkab Murung

menurut prosentase tertentu. Pemerintah pusat

Raya mendapatkan alokasi DAK namun jumlah

menerima pendapatan dari kekayaan alam

yang

bila

daerah dalam bentuk pajak, sumber daya alam

dibandingkan alokasi DAK yang diterima pemda

dan sebagainya sehingga berkewajiban untuk

lain. Nilai alokasi DAK yang diterima oleh Pemkab

mengembalikan kepada daerah menurut besaran

Murung Raya sebesar Rp3,8 milyar.

tertentu. Tabel III.17 menunjukkan realisasi dan

dialokasikan

terbilang

kecil

Melihat dari tingkat penyerapan DAK tahun 2013 yang

cukup

baik

mengindikasikan

bahwa

pagu dana bagi hasil pada tahun 2013 dan pagu tahun 2014.

sebagian besar pemerintah daerah di Kalimantan

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2013

Tengah bisa memenuhi berbagai persyaratan

terdapat 2 Pemda dengan realisasi dana bagi

yang ditetapkan Pemerintah Pusat mengingat

hasil melebihi 100% yaitu Pemkab Murung Raya

bahwa

sebagai

dan Pemkab Seruyan. Besarnya realisasi tersebut

komponen dana perimbangan yang bersifat

dikarenakan realisasi penerimaan negara yang

specific grant mengharuskan pemerintah daerah

berasal dari penerimaan sumber daya alam pada

untuk memenuhi beberapa persyaratan agar DAK

kedua daerah tersebut melebihi estimasi yang

dapat dicairkan.

ditetapkan. Daerah yang paling kecil dalam

pencairan/penarikan

DAK

Besarnya tingkat penyerapan DAK diharapkan pemerintah daerah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

menerima realisasi dana bagi hasil adalah Pemkab Kapuas.

Tabel III.17 Pagu dan Realisasi DBH Tahun 2013 dan 2014

terhadap

pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

melalui

tersedianya prasarana dan sarana di bidang tersebut.

c. Dana Bagi Hasil Dana bagi hasil merupakan dana

yang

berasal

pemerintah

pusat

ditransfer

ke

dari yang

daerah

(Sumber: DJPK)


57

4.

Alokasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Selain menerima dana dalam bentuk transfer yang dicatat dalam APBD daerah, Pemerintah Pusat juga memberikan dana APBN atas dasar pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas pembantuan dan Urusan Bersama. Adapun perbandingan antara dana dekonsentrasi, tugas pembantuan Grafik III.11 Komposisi pagu DBH Tahun 2013 dan 2014 (sumber: DJPK)

dan urusan

bersama apabila dibandingkan

Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam

Tabel III.18 Pagu dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2013 dan 2014

dan DBH Cukai. Komposisi pagu DBH pada tahun 2013 terdiri dari DBH Sumber Daya Alam sebesar 54,09%, DBH Pajak sebesar 45,64% dan DBH Cukai sebesar 0,27%. Akan tetapi, pada komposisi tahun 2014, porsi SDA meningkat menjadi 62,78 % sedangkan porsi pagu dana bagi hasil dari pajak menurun menjadi 37,22 %. Hal tersebut tampak pada Grafik III.11.

d. Dana Penyesuaian Dana penyesuaian merupakan komponen dana transfer yang digunakan dalam rangka mendanai

(Sumber: DJPK)

dengan dana

perimbangan

adalah

sebagai

berikut:

suatu kebijakan tertentu. Dana penyesuaian untuk seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi

14,000,000,000,000 12,000,000,000,000

Kalteng adalah sebesar 7,77% dari jumlah total

10,000,000,000,000

transfer ke Daerah untuk pagu tahun 2013 dan

6,000,000,000,000

pada tahun 2014 naik menjadi 9,37%. Tabel III.18

8,000,000,000,000

Dana Transfer Dekon/TP/UB

4,000,000,000,000 2,000,000,000,000 -

berikut menunjukkan besaran realisasi dana

2013 2014

penyesuaian tahun 2013 dan 2014. Grafik III.12 Perbandingan pagu Dana DK TP UB terhadap Dana Transfer (sumber: DJPK) INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

58

Dari Grafik III.12 tersebut, terlihat bahwa besaran

grafik

III.14. Secara

umum

realisasi

dana

dana DK TP UB sangatlah kecil bila dibandingkan

dekonsentrasi untuk tahun 2013 lebih baik bila

dengan dana transfer. Bahkan pada tahun 2014,

dibandingkan tahun 2012. Namun realisasi

perbedaan antara dana DK TP UB yang

tersebut masih tidak lebih baik bila dibandingkan

dialokasikan dengan dana transfer semakin besar

tahun realisasi 2011. Sedangkan capaian realisasi

bila dibandingkan pada tahun 2013.

untuk dana TP dan UB untuk tahun 2013 adalah lebih baik bila dibandingkan pada tahun 2011 dan 2012.

600,000,000,000 500,000,000,000 400,000,000,000 300,000,000,000 200,000,000,000 100,000,000,000 -

2013 2014

Dekon

TP

UB

Grafik III.13 Perkembangan Pagu Dana Dekon TP UB Tahun 2013 dan 2014. (sumber: DJPK)

Secara umum, terjadi penurunan alokasi dana Dekon, TP dan UB untuk tahun 2014. Dana dekon tahun 2014 berkurang 8% bila dibandingkan tahun 2013. Sedangkan dana TP dan UB berkurang sebanyak 37 % dari tahun sebelumnya. Realisasi Dekon TP UB selama tahun 2011, 2012

Persentase

dan semester I 2013 adalah sebagaimana dalam

102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 2011

2012

2013

Dekon

94.7

88.84

89.57

TP

92.31

92.33

93.75

UB

98.7

99.3

99.66

Grafik III.14 Perkembangan Realisasi Dana Dekon TP UB Tahun 2011, 2012, dan 2013 (persentase)


59

Perkembangan Keuangan Pemprov Kalimantan Tengah dan Program Unggulannya A. Perkembangan Keuangan Pemprov Kalteng Pemprov Kalteng merupakan pemerindah daerah dengan anggaran paling besar di Kalimantan Tengah. Hingga bulan Agustus 2013, Pemprov Kalteng telah satu kali melakukan perubahan APBD. Dalam perubahan tersebut,komponen pendapatan 9,14% lebih tinggi dari pagu awal. Komponen belanja naik 27,07% lebih tinggi dari pagu awal. Sebagai akibat kenaikan tesebut defisit menjadi 1.013% lebih tinggi dari deficit awal. Untuk menutup deficit tersebut, komponen penerimaan pembiayaan daerah menjadi lebih tinggi 661,28% dari pagu awal. Tabel APBD dan APBD Perubahan 2013

(sumber: Pemprov Kalteng)

Dalam komponen pendapatan, komponen PAD meningkat lebih tinggi 19,73% dari PAD awal. Sedangkan komponen lain-lain pendapatan daerah naik menjadi 10.04% lebih tinggi dari sebelumnya. Sedangkan komponen dana perimbangan hanya naik 2,3% lebih tinggi dari sebelumnya. Naiknya komponen dana perimbangan berasal dari naiknya komponen dana bagi hasil. Komponen DAU dan DAK tidak naik karena kedua komponen ini sudah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Pusat dan tidak bergantung pada realisasi penerimaan sumber daya alam. Pada Tahun 2013, Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari seluruh komponen pendapatan daerah tersebut, komponen dana perimbangan merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan daerah Pemprov Kalteng. Sedangkan komponen PAD memberikan kontribusi sebanyak 38,34% dan sebagian besar berasal dari pajak daerah. Komponen lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar 10,13% yang sebagian besar berasal dari dana penyesuaian. Retribusi daerah merupakan komponen PAD yang memberikan kontribusi paling sedikit dibanding komponen lainnya. Retribusi daerah merupakan jenis pendapatan daerah yang langsung memberikan imbal balik bagi pembayar retribusi. Pajak daerah memberikan kontribusi yang paling besar. Dari enam jenis pajak yang dipungut, hanya tiga jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi besar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama


60

Kendaraan Bermotor dan Pajak BBM. Dalam komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, hanya komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang memberikan kontribusi terbesar. Namun demikian, terdapat juga penerimaan lain-lain yang semula tidak dianggarkan tetapi setiap bulannya selalu ada realisasi. Tabel Realisasi APBD Pemprov Kalteng Tahun 2013 (Rp)


Kondisi defisit menunjukkan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan melebihi jumlah pendapatan yang akan diterima. Belanja setelah perubahan adalah sebesar Rp3,24 triliun. Realisasi belanja selama tahun 2013 adalah sebesar 90,49%. Sedangkan pendapatan selama tahun 2013 adalah 102,88%. Terlalu besarnya pendapatan dan kurangnya realisasi belanja disertai penggunaan SILPA tahun sebelumnya yang besar menjadi penyebab mengapa SILPA tahun 2013 mencapai Rp386,6 milyar.

Grafik Penyaluran Belanja Barang dan Modal Pemprov Kalteng tahun 2013 (sumber: Pemprov Kalteng)

Dari segi penyaluran belanja, terutama belanja barang dan belanja modal, perilaku belanja belum


61

berada dalam kondisi ideal terutama belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa meningkat pesat penyalurannya di bulan Desember 2013 dimana pada bulan sebelumnya tidak pernah penyaluran belanja meningkat sepesat itu. Bulan Agustus 2013 belanja barang dan jasa mengalami penurunan yang kemungkinan disebabkan adanya libur panjang idul fitri. Pola penyerapan belanja barang juga tidak jauh berbeda dengan pola penyerapan belanja barang dan jasa. Pada bulan-bulan tertentu belanja modal meningkat dikarenakan periode pembayaran termin belanja.

B. Program Unggulan Pemprov Kalteng 1. Kalteng Harati Kalteng Harati merupakan program pendidikan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 3 Mei 2010 dan mulai aktif dilaksanakan pada tahun 2012. Kalteng Harati berarti Kalteng berkarakter/berkepribadian tinggi/cerdas. Dengan program ini, diharapkan seluruh anak didik di Kalimantan Tengah dapat menjadi anak yang cerdas, memiliki karakter yang kuat dan berkepribadian baik. Program ini menekankan pada 5 prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu: 1) Kesejahteraan Guru; 2) Pendidikan dan Pelatihan Guru; 3) Beasiswa untuk siswa berprestasi; 4) Penyediaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran dan 5) Meningkatkan kualitas mutu belajar mengajar. Program kesejahteraan guru dimaksudkan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan guru. Guru tidak hanya diberikan insentif dalam bentuk uang saja, tetapi juga diberikan insentif berupa fasilitas seperti perumahan guru yang memadai. Untuk guru yang mengajar di daerah terpencil dan di pedalaman Kalimantan Tengah, diberikan insentif yang jauh lebih baik dibandingkan dengan guru-guru yang mengajar di kota atau di pusat keramaian. Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini, diharapkan guru semakin fokus dalam mengajar dan tidak berpikir untuk mencari tambahan penghasilan yang lain. Program pendidikan dan pelatihan guru dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan pengajaran bagi anak didik. Pelatihan yang diberikan tidak hanya dari segi materi pelajaran saja, tetapi juga dari segi cara mengajar dan berbagai aspek penting lainnya. Semakin baik kualitas guru diharapkan juga akan semakin meningkatkan kualitas anak didiknya. Program beasiswa untuk anak berprestasi dimaksudkan sebagai insentif agar anak didik semakin berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Beasiswa ini diberikan sebagai penghargaan bagi anak-anak yang berprestasi tinggi serta anak didik yang kurang mampu setelah melengkapi beberapa persyaratan. Beasiswa ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap anak didik berprestasi dan anak didik kurang mampu. Program penyediaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi guru dan siswa dalam memperoleh buku materi pelajaran. Dengan pemerataan distribusi buku pelajaran di seluruh Kalimantan Tengah, diharapkan pengetahuan yang didapatkan oleh anak didik se-Kalimantan Tengah bisa sama. Program peningkatan kualitas mutu belajar mengajar dilakukan dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana mengajar. Perbaikan gedung sekolah dan penyediaan meja dan kursi merupakan salah satu


62

bentuk pelaksanaan program ini. Pendanaan program Kalteng Harati berasal dari APBD. Ke depannya, diharapkan pemerintah kabupaten/kota juga turut berbagi pendanaan APBD untuk membiayai program Kalteng Harati ini. Mekanisme yang berjalan selama ini adalah pemerintah provinsi memberikan dana kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan Kalteng Harati yang dilaksanakan di kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Dalam pelaksanaannya, program ini juga menemui berbagai kendala. Kendala utama adalah kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas sehingga sebaran penduduk juga tidak merata. Dengan sebaran penduduk yang tidak merata ini, masih banyak penduduk yang tinggal di daerah pedalaman. Di sisi lain, sangat sulit untuk mendapatkan tenaga pengajar yang mau untuk mengajar di daerah pedalaman. Masih banyak guru yang menumpuk di daerah perkotaan saja. Selain itu, masih ada guru yang belum memiliki gelar sarjana/DIV sebagai standar pendidikan minimal guru. Kendala lain adalah faktor politis. Seringkali kebijakan yang disusun gubernur tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Kabupaten dikarenakan partai yang menang di kabupaten tersebut berbeda dengan provinsi. Selain itu, pergantian pejabat yang terlalu sering di kabupaten seringkali menghambat pelaksanaan program Kalteng Harati ini. Secara umum, sasaran Kalteng Harati dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik Sasaran Program Unggulan Kalteng Harati (sumber: Pemprov Kalteng)

Besaran Dana Kalteng Harati yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemprov Kalteng kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:


63

Tabel Besaran Dana Kalteng Harati yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Pemprov Kalteng Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kab/Kota Palangkaraya Pulang Pisau Kapuas Barito Selatan Barito Utara Murung Raya Kotawaringin Timur Kotawaringin barat Sukamara Seruyan Gunung Mas Lamandau Barito Timur Katingan Jumlah

Anggaran 2.000.000.000 3.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 35.000.000.000

Realisasi 2.000.000.000 3.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 35.000.000.000


2. Kalteng Besuh Program Kalteng Besuh merupakan program yang terkait dengan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Kalteng Besuh berarti Kalteng Kenyang. Dengan perut yang kenyang diharapkan agar berbagai masalah sosial juga dapat semakin menurun. Program ini bertujuan untuk menghindarkan kekurangan pangan, sehingga ketersediaan dan keberlanjutan pangan tersebut yang terjaga, dan nantinya harga komoditas juga dapat terjaga. Program Kalteng Besuh ini baru mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Dalam program ketahanan pangan nasional, terdapat 4 prioritas nasional yaitu swasembada padi, jagung, kedelai dan sapi. Namun, mengingat terbatasnya APBD di Kalimantan Tengah, maka prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah swasembada padi dan sapi. Swasembada padi dan sapi juga menjadi prioritas dalam program Kalteng Besuh. Program Kalteng besuh dilaksanakan dengan 2 strategi utama yaitu pertama melalui peningkatan produktivitas dengan cara perpaduan sarana produksi, cara bertanam, kemampuan mengendalikan dampak lingkungan dan menangani hasil produksi. Strategi kedua dilakukan melalui perluasan areal dan optimalisasi lahan. Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencanangkan program pengembangan padi seluas 250 ha di Kabupaten Kapuas dan 250 ha di Kabupaten Pulang Pisau. Untuk pengembangan ini pemerintah provinsi juga menyediakan bibit, pupuk dan mesin-mesin yang disertai dengan bantuan penyuluh pertanian. Untuk peningkatan produksi sapi direncanakan juga akan dilakukan di kedua kabupaten ini. Untuk pendanaan Kalteng Besuh, masih murni menggunakan APBD Pemprov Kalteng. Namun demikian, untuk pelaksanaan tahun-tahun mendatang, akan dilakukan mekanisme berbagi pendanaan dengan


64

pemerintah kabupaten. 3. Kalteng Barigas Kalteng Barigas berarti Kalteng Sehat. Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat yang dilakukan dengan cara pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Kalteng Barigas ini dicanangkan pada tahun 2010. Program Kalteng Barigas ini dilaksanakan dengan memberikan prioritas pada ke-5 hal utama sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Penguatan pelayanan kesehatan dasar; Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan; Peningkatan pembiayaan kesehatan; Sinergi pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Penguatan pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan dengan cara upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak dan KB, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan. Pelayanan kesehatan dasar ini dilaksanakan di puskesmas dan puskesmas pembantu. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dilaksanakan dengan meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dan peningkatan akses dan mutu pelayanan medic spesialistik. Penyediaan pelayanan rujukan disediakan bagi pasien yang tidak dapat ditangani di puskesmas/pustu. Penyediaan SDM kesehatan dilakukan dengan cara perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, persebaran tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas SDM kesehatan. Penyediaan SDM kesehatan ini terutama dilakukan di daerah terpencil dan pedalaman. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dilakukan penguatan regulasi termasuk akreditasi dan sertifikasi. Pembiayaan kesehatan dilakukan dengan cara peningkatan anggaran bidang kesehatan, dan pembelanjaan yang sesuai dengan kebutuhan program. Untuk masyakarat yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena keterbatasan biaya, diberikan kartu kalteng barigas yang preminya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.Sinergi pusat, provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan dengan penerapan PP 38 Tahun 2007. Sinergi ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing pihak dalam PP 38 tersebut. Pembiayaan Kalteng Barigas ini tidak hanya bersumber pada APBD Pemprov Kalteng saja. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga memberikan sebagian dananya untuk kelancaran program ini. Bentuk berbagi pendanaan merupakan salah satu komitmen bersama antara para kepala daerah se-Kalimantan Tengah. Besaran Dana Kalteng Barigas yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemprov Kalteng kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013 sebesar Rp. 64,5 Miliar. Alokasi dana tersebut dalokasikan untuk penanganan pelayanan dasar berupa pemberian pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan pasca kelahiran, penanganan penyakit menular berbahaya, pelayanan KB, pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, serta pelayanan kesehatan dasar lainnya.


65

BAB IV PERKEMBANGAN PENGELOLAAN BLU DAN MANAJEMEN INVESTASI

A. Pengelolaan BLU

belum ada standar akuntansi yang mengaturnya.

Sesuai dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-

Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak

Undang

terpisahkan dari kekayaan pemerintah pusat

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara, yang pada prinsipnya

sehingga

mengatur bahwa instansi pemerintah yang tugas

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada

Laporan

masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan

Negara/Lembaga.

keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

laporan

keuangan

Keuangan

yang

disajikan

Kementerian

Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK menjadi lampiran bagi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan untuk

BLU,

tujuan konsolidasian (pengintegrasian) Laporan

fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan

Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan

anggaran,

pengelolaan

Kementerian Negara/Lembaga perlu dilakukan

pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan

mapping ke dalam perkiraan berdasarkan Standar

pengadaan

Akuntansi Pemerintahan.

Dengan

pola

pengelolaan

termasuk

barang/jasa.

keuangan

pola

Kepada

BLU

juga

diberikan kesempatan untuk memperkerjakan tenaga profesional Non-PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan

kontribusinya.

Tetapi

sebagai

1. BLU Pusat Sampai saat ini belum terdapat satker Instansi Pusat yang menjadi Badan Layanan Umum di Provinsi Kalimantan Tengah.

pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta pertanggungjawabannya.

2. BLU Daerah

a. Profil dan Jenis Layanan BLU Daerah

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban,

Pada wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan

BLU

akuntansi

Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 1 satker

industri yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

daerah yang menjadi BLUD di sektor kesehatan,

atau standar akuntansi yang ditetapkan oleh

yaitu RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

dapat

menerapkan

standar

Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia, apabila


66

Adapun

profil

dan

Jenis

Layanan

BLUD

sebagaimana tercantum pada Tabel IV.1.

c. Jenis Layanan BLUD Sebagai Rumah sakit pemerintah daerah provinsi

Tabel IV.1 Profil dan Jenis Layanan BLU Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah No.

1

Jenis Layanan

Satker BLUD RSUD

Kesehatan

dr.

Nilai Aset

Doris

Sylvanus

109,954,708,510

Pagu PNBP

Pagu RM

39,650,813,005

Total Pagu

99,709,164,906

139,359,977,911

(sumber: Laporan Keuangan RS Doris Sylvanus

b. Perkembangan Pengelolaan Aset, PNBP Tabel IV.3 Perkembangan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Dalam Jutaan Rupiah)

dan RM BLU Daerah RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya menjadi BLU Daerah terhitung

2011

2012

RM

PNBP

% PNBP Terhadap Pagu

RM

PNBP

% PNBP Terhadap Pagu

91.057

28.773

24 %

113.780

34.138

23%

sejak Januari 2011. Selama dua tahun

terakhir

mengalami

telah

banyak

perkembangan,

(sumber: Laporan Keuangan RS Doris Sylvanus)

termasuk peningkatan aset sebesar 14 % atau dari Rp.96.087.485.035,- tahun 2011 menjadi Rp.109.954.708.510,- pada tahun 2012.

Kalimantan Tengah yang salah satu tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat, BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus memberikan

Tabel IV.2 Perkembangan Aset Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)

beberapa

jenis

layanan

sebagaimana Tabel IV.4 berikut ini: No.

1.

Nama BLUD

RSUD dr. Doris Sylvanus

Jenis/sektor Layanan Kesehatan

Perkembangan Aset 2011

2012

96.087

109,955

(sumber: Laporan Keuangan RS Doris Sylvanus) TabeIV.4 Jenis Layanan Badan Layanan Umum Daerah.

Perkembangan aset dan realisasi anggaran dapat terlihat dari Tabel IV.2. Sedangkan perkembangan Realisasi anggaran

No. 1

PNBP dan RM dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.3.


Jenis Layanan Pelayanan Rawat Jalan

Ket Klinik Penyakit Dalam Klinik Kebidanan dan Kandungan Klinik Bedah Klinik Jantung Klinik Mata Klinik THT (Telinga-hidungtenggorok) Klinik Saraf Klinik Gigi dan Mulut Klinik Kulit dan Kelamin

67

2

Pelayanan Rawat Inap

3

Instalasi Darurat

Gawat

4

Instalasi Sentral

Bedah

5

Instalasi Radiologi

6

Instalasi Laboratorium

7

Instalasi Farmasi

Klinik Rehabilitasi Medis Klinik Anak Klinik Kesehatan Jiwa Hemodialisa VCT Klinik Bedah Urologi (bedah Saluran Kemih) Klinik Bedah Orthopedi ( bedah Tulang dan Trauma) RSUD dr.Doris Sylvanus dalam melaksanakan pelayanan rawat inap menyediakan 254 tempat tidur yang memenuhi kebutuhan masyarakat dari pelayanan rawat inap kelas III sampai VIP. Karena RSUD dr.Doris Sylvanus merupakan rumah sakit pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan salah satu tujuan mensejahterakan masyarakatnya maka pelayanan rawat inap kelas III untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu disediakan 190 tempat tidur atau sebanyak 74,8 % dari seluruh tempat tidur yang ada IGD mempunyai gedung baru yang disesuaikan dengan standar, terdiri dari : Ruang Tindakan bedah minor, Ruang Operasi, Ruang Non bedah, Ruang Resusitasi, Ruang Triase Instalasi Bedah Sentral awalnya memiliki 2 kamar operasi yang kemudian dikembangkan pada tahun 2005 menjadi 4 kamar operasi. Kegiatan operasi rutin dilaksanakan pada jam kerja maupun diluar jam kerja Instalasi Radiologi mempunyai beberapa peralatan seperti : USG, Dental X-Rays, X-Rays Radiography, Panoramic X-Rays, Fluoroscopy Instalasi laboratorium dilengkapi dengan beberapa peralatan seperti : Mikroskop binokuler dan Centrifuge Otomatis, Hematology analyzer, Clinical chemistry analyzer, Urine analyser, Spektrofotometer, Elektrolit analyser Instalasi Farmasi melayani obat bagi pasien dari dalam maupun dari luar rumah sakit 24 jam nonstop.

8

Instalasi Gizi

9

Pelayanan Hemodialisa

10

Rehabilitasi Medik

11

Klinik VCT

12

Ruang Khusus Flu Burung

13

Fasilitas Pendidikan Pelatihan


dan

Pelayanan gizi untuk pasien rawat dilaksanakan di ruang rawat inap pasien masingmasing, sedangkan untuk pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan dilaksanakan di ruang konsultasi gizi di gedung poliklinik rawat jalan Gedung hemodialisa dibangun pada tahun 2006 dan mulai beroperasi pada tahun 2007. Pelayanan hemodialisa ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan fasilitas cuci darah. Gedung hemodialisa awalnya mempunyai 3 alat cuci darah yang berasal dari anggaran/bantuan APBN tahun 2005, kemudian pada tahun 2006-2007 berkembang menjadi 8 alat cuci darah. Pada saat ini rata-rata setiap hari alat cuci darah digunakan oleh 12 pasien rutin Pelayanan Rehabilitasi Medis awalnya menempati ruangan poliklinik kecil yang kemudian berkembang menjadi gedung rehabilitasi medis, yang dilengkapi dengan gymnasium. Dalam melaksanakan pelayanan dipimpin oleh dokter spesialis rehabilitasi medis yang dibantu oleh fisioterapis dan tenaga ahli lainnya. Dilengkapi dengan beberapa peralatan canggih dalam memberikan pelayanan rehabilitasi penyakit paru-paru, rehabilitasi anak, rehabilitasi neuromuskuler Klinik VCT ini merupakan program pelayanan unggulan dengan memberikan konseling kepada penderita ODHA untuk mencegah meluasnya kasus HIV/AIDS dan sekaligus memberikan pengobatan gratis bagi penderita. Untuk pasien dengan flu burung (Avian influenza) disediakan ruang isolasi khusus, yang digunakan juga untuk penyakit menular lewat udara Gedung Pendidikan dan Penelitian di bangun untuk melengkapi sarana dan prasarana RSUD dr.Doris

68

Tabel IV.5 Analisis Legal Aspek Pengelolaan BLU Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sylvanus. Fasilitas yang disediakan berupa asrama dengan kapasitas 60 Kamar, ruang pertemuan, ruang makan dll RSUD dr.Doris Sylvanus walaupun merupakan rumah sakit tipe B non pendidikan tapi menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan, seperti pelatihan dan penelitian dalam bentuk praktek kerja lapangan (PKL) dari mahasiswa Akademi Perawat, Akademi Kebidanan, Akademi Gizi dan mahasiswa lain yang mengadakan penelitian dari tingkat SMU sampai S2 baik dari Kota Palangka Raya maupun dari luar kota Palangka Raya (sumber: Lap Keu Doris Sylanus)


B. Manajemen Investasi Selain pengelolaan Badan Layanan Umum, Kanwil Ditjen

Perbendaharaan

Tengah

juga

Pemerintah

Dalam pengelolaan

Badan Layanan

Umum

Daerah terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait ketentuan pengelolaan BLU. Untuk BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan melalui Keputusan

Gubernur

Peraturan-peraturan

Kalimantan

tersebut

Tengah.

telah

sinkron

dengan peraturan induk pengelolaan BLU yaitu PP Nomor 23/2005 jo PP Nomor 74/2012 tentang Pengelolaan BLU, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan peraturan pelaksanaan

Keuangan daerah

yang

pengelolaan

BLUD.

Beberapa

menjadi BLU

Kalimantan

menatausahakan

khususnya

(Subsidiary

d. Analisis Legal

Provinsi

Loan

Investasi

penerusan

pinjaman

Agreement)

kepada

Pemda/Pemkot dan PDAM dan Perjanjian (PRJ) kepada Pemerintah Provinsi. Sampai dengan Desember Tahun 2013, terdapat sekitar Rp 71,243,833,813,ditatausahakan

penerusan oleh

pinjaman Kanwil

yang Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. Jika dibandingkan

dengan

jumlah

pinjaman s.d. Desember 2012

penerusan sebesar Rp.

62,441,769,773,- jumlah ini meningkat sebesar Rp. 8,802,064,040,-. Hal ini disebabkan adanya penarikan Pinjaman dari Pemkab Kapuas pada tahun 2013.

dasar

Sampai dengan bulan Desember 2013, dari tujuh

Daerah

debitur yang melakukan peminjaman terdapat

sebagaimana terlihat pada Table IV.5 berikut:

dua debitur yang belum melakukan pembayaran pokok pinjaman yaitu Pemkot Palangka Raya dengan

SLA-223/DSMI/2009

sebesar

Rp.20,751,346,000,- dan Pemkab Kapuas dengan


69

melakukan Tabel IV.6 Profil Penerusan Pinjaman di Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Desember 2013.

pembayaran sebagian angsuran pokok

ditambah

biaya administrasi. Hal ini disebabkan karena

telah

terjadi perbedaan dalam pengakuan (sumber: Laporan Keuangan RS Doris Sylvanus)

SLA-1227/DSMI/2009

sebesar

pencatatan

Rp

pinjaman. Menurut pencatatan dari Pemprov.

38,949,530,727,-. Hal ini disebabkan karena

Kalimantan Tengah, Pinjaman yang dilakukan

kedua SLA tersebut masih dalam masa tenggang

dengan nomor perjanjian PRJ.136/MK.11/1983

(Grace Period). Sedangkan pelunasan bunga,

dan PRJ-136/MK.11/1983.B dinyatakan telah

denda, dan tagihan lainnya sampai dengan

lunas sejak tahun 1999. Sedangkan menurut data

Desember 2012 dapat dilihat dalam Tabel IV.8.

dari Direktorat SMI, masih terdapat sisa pinjaman

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa sampai dengan Semester II Tahun 2013, masih terdapat debitur yang belum melakukan pembayaran angsuran pokok yaitu Pemkot Palangka Raya dan

masing masing untuk perjanjian dengan nomor PRJ.136/MK.11/1983 sebesar Rp. 26.500.000,dan

PRJ-136/MK.11/1983.B

sebesar

Rp.

67.908.000,-

Pemkab Kapuas. Hal ini disebabkan karena Pinjaman

yang

dilakukan

oleh

Tabel IV.7 Perkembangan Bunga, Denda, dan Jasa Lainnya s.d. Desember 2012.

Pemkot Palangkaraya dan Pemkab Kapuas masih dalam masa tenggang. Sedangkan untuk

pembayaran

bunga, denda, dan


jasa lainnya sebagian besar debitur telah melakukan pelunasan, kecuali Perjanjian (PRJ) oleh Pemprov Kalimantan Tengah yang belum


70

Tabel IV.8 Perkembangan Bunga, Denda, dan Jasa Lainnya s.d. Semester II Tahun 2013.


Untuk

menghindari

terjadinya

perbedaan

pengakuan ini diusulkan agar disusun suatu proses bisnis yang mengatur tentang tugas dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan penatausahaan pinjaman ini, baik dari Direktorat SMI, Pihak Debitur dan Bank Penatausaha Pinjaman.


71

BAB V FISKAL REGIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN KALIMANTAN TENGAH A. Pendapatan Pusat dan Daerah

dari

Pendapatan

Pemerintah

Pusat

daerah,

retribusi

daerah,

dan

pendapatan lainnya.

1. Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Jenis

pajak

di

Adapun

berbagai

indikator

terkait

dengan

Kalimantan Tengah sebagian besar berasal dari

pendapatan pusat dan daerah di Kalimantan

pendapatan pajak yang mengalami peningkatan

Tengah ditunjukkan pada tabel berikut ini:

sebesar 34,82% dibandingkan penerimaan

pajak

Tabel V.1. Rasio Pendapatan

pada

No

Uraian

2012

2013

% kenaikan 34,82

tahun 2012, yang sebagian

1

Penerimaan Pajak (milyar)

2,775.65

3,742.26

besar

oleh

2

PAD (milyar) *)

1,408.92

1,491.49

penerimaan PPh dan PPN.

3

Jumlah Penduduk (jiwa)

2,290,519

2,290,519

Peningkatan

4

PDRB (milyar) **)

21,420.48

22,999.68

12.96

16.27

6.57

6.48

1,211,800.96

1,633,802.95

615,110.96

651,159.36

pajak

disumbangkan

5,86

penerimaan

yang

tinggi

5=1/4

Rasio Pajak (%)

oleh

6=2/4

Rasio PAD %)

meningkatnya

kegiatan

7=1/3

Pajak Perkapita

pertambangan

batubara,

8=2/3

PAD Perkapita

tersebut

cukup

disebabkan

bauksit dan pasir besi serta perkebunan kelapa sawit dan

*)Jumlah Penduduk hanya berdasarkan tahun 2012 **) Jumlah Penduduk hanya berdasarkan tahun 2012 (sumber: Pemprov Kalteng)

karet. Peningkatan pendapatan juga dialami oleh

Meningkatnya rasio pajak pada tahun 2013

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun tidak

sebesar 16,27% menunjukkan bahwa kenaikan

sebesar peningkatan Pendapatan Pemerintah

PDRB diikuti dengan meningkatnya kegiatan

Pusat

mengalami peningkatan

ekonomi yang memperluas basis pengenaan

sebesar 5,86%. Relatif rendahnya peningkatan

pajak, sehingga terjadi kenaikan penerimaan

tersebut

terbukanya

pajak yang berdampak pada peningkatan rasio

kesempatan oleh Pemerintah Kalteng untuk

pajak dari tahun 2012 ke tahun 2013. Hal ini juga

meningkatkan penggalian potensi penerimaan

menunjukkan bahwa peningkatan PDRB tersebut

yang

hanya

disebabkan

oleh


72

berasal dari sektor-sektor ekonomi yang sesuai

dengan jumlah penduduk dapat diartikan sebagai

ketentuan memenuhi syarat untuk dikenakan

berapa kontribusi penduduk terhadap besarnya

kewajiban

pajak yang dipungut pemerintah.

perpajakan,

misalnya

sektor

pertambangan, dan perkebunan. Disamping itu, peningkatan penerimaan pajak tersebut juga disebabkan oleh semakin baiknya administrasi perpajakan

sehingga

penyetoran

kewajiban

perpajakan bisa diupayakan dilakukan di wilayah dimana kewajiban pembayaran pajak tersebut dilakukan.

per satu orang penduduk adalah sebesar Rp1,2 juta per jiwa. Dalam tahun 2013 meningkat menjadi Rp1,6 juta per jiwa. Demikian juga kontribusi pajak per satu orang penduduk terhadap PAD juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 615.000 per jiwa pada tahun 2012

Dari sisi PAD, kenaikan PDRB tersebut ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya PAD secara signifikan,

Pada tahun 2012, kontribusi pajak yang diberikan

akan

tetapi

sebaliknya,

justru

mengalami penurunan menjadi 6,48% pada tahun 2013. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap

peningkatan

PDRB adalah

ekonomi

yang

pajaknya

objek

menjadi Rp. 651.000 per jiwa. Rasio

pemerintah

merupakan

daerah

untuk

meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah yang diakibakan oleh membaiknya kondisi perekonomian daerah yang tercermin dari peningkatan PDRB.

individu

dengan

perpajakan

meningkatnya

maupun

PAD,

penduduk

yang

dampaknya

meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan penerimaan lainnya.

B. Ruang Fiskal dan Kemandirian Daerah 1. Ruang Fiskal Daerah Ruang

fiskal

pemerintah

daerah daerah

adalah untuk

kemampuan

mengalokasikan

pendapatan untuk membiayai belanja yang bersifat tidak mengikat. Sesuai formula, ruang fiskal adalah total pendapatan dikurangi Dana Alokasi Khusus dan belanja pegawai tidak

2. Rasio pendapatan Perkapita Seiring

semakin

sektor

Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini juga menjadi bagi

mengindikasikan

membaiknya tingkat kemampuan ekonomi per

kewenangan pemerintah pusat, termasuk Pajak

perhatian

tersebut

penerimaan

tentunya

akan

langsung. Ruang fiskal merupakan besaran dana yang bisa

memberikan pengaruh terhadap rasio pajak

digunakan

perkapita dan rasio PAD perkapita. Secara umum,

membiayai kegiatannya yang bersifat belanja

jumlah penerimaan pajak bila dibandingkan

langsung


oleh

setelah

pemerintah

daerah

diperhitungkan

untuk

dengan

73

oleh pemerintah daerah

Tabel V.2. Rasio Ruang Fiskal Daerah (Pagu 2013)

untuk

meningkatkan

ruang fiskalnya. Selain

memiliki

ruang

fiskal

paling

tinggi,

Pemprov

Kalteng

merupakan

juga

daerah

dengan

proporsi

penggunaan pendapatan untuk

membayar

gaji

PNSD dan tenaga honorer yang

(sumber: Data Pemda dan DJPK)

tinggi ruang

semakin

tingginya

fiskal mencerminkan

kemampuan

pemerintah

daerah untuk membiayai belanja yang langsung berpengaruh

terhadap

perekonomian

dan

kesejahteraan rakyat. Untuk mengukur tingkat kemampuan fiskal, indikator pembanding yang bisa digunakan adalah perbandingan antara ruang fiskal dengan belanja langsung. Untuk

kecil

sebagaimana

terlihat

dalam

belanja

rasio

pegawai tidak langsung

pengeluaran yang bersifat wajib. Tentunya semakin

paling

terhadap pendapatan. Dengan semakin kecilnya alokasi pembayaran untuk belanja pegawai tidak langsung, maka akan semakin banyak ruang bagi pendapatan daerah untuk dipergunakan menjadi belanja yang memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat misalnya belanja modal dan belanja barang dan jasa. 2. Kemandirian Daerah

meningkatkan ruang fiskal sesuai definisi diatas

Rasio

maka yang harus dilakukan oleh pemerintah

perbandingan antara rasio PAD dan rasio dana

daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi

transfer. Rasio PAD merupakan perbandingan

Pendapatan Asli Daerah dan mengefisienkan

antara PAD dan total pendapatan, sedangkan

alokasi

langsung.

rasio dana transfer adalah perbandingan antara

Pengalihan pengelolaan PBB sektor pedesaan dan

total dana transfer (jumlah dana perimbangan

perkotaan

semestinya

dan dana penyesuaian) dengan total pendapatan

merupakan momentum yang dapat digunakan

daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh

belanja

mulai

pegawai

tahun

tidak

2014


kemandirian

dihitung

berdasarkan

74

semakin meningkatnya persentase/porsi PAD

beberapa kabupaten/kota yang rasio PAD-nya

dibandingkan dengan persentase/porsi dana

mengalami penurunan, antara lain Kabupaten

transfer dari tahun ke tahun.

Seruyan, Murung Raya, dan Sukamara.

Perkembangan rasio kemandirian daerah per

Perkembangan rasio PAD dan rasio dana transfer

lokasi di provinsi Kalimantan Tengah ditunjukkan

dari tahun 2012 ke

pada tabel V.3. Secara umum, daerah yang paling

kemandirian daerah belum meningkat secara

kecil ketergantungannya pada dana transfer dari

signifikan.

Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Provinsi

ketergantungan

Kalteng, yang salah satu penyebabnya yaitu

Kalimantan Tengah pada dana perimbangan

besarnya potensi penerimaan pajak daerah.

maupun dana penyesuaian masih tinggi.

Besarnya potensi penerimaan pajak daerah yang

Hal

2013 menunjukkan

tersebut

mengindikasikan

Pemerintah

Daerah

di

C. Belanja Pusat dan Daerah

menjadi hak pemerintah provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan

1. Rasio Belanja

bermotor dan pajak BBM kendaraan bermotor

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa

menjadi faktor dominan dalam meningkatkan

besar porsi belanja APBN yang dilaksanakan oleh

kemandirian daerah. Potensi pajak yang dapat

Pemerintah Daerah dibandingkan dengan belanja

dipungut

daerah

oleh

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dalam

APBD.

Belanja

APBN

yang

seperti pajak hotel, pajak restoran dan berbagai

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan

pajak lainnya memilki potensi yang relatif kecil

dalam bentuk belanja dekonsentrasi, tugas

karena pertumbuhan ekonomi

Tabel V.3. Rasio Realisasi DK/TP/UB terhadap APBD Tahun 2013

yang masih belum berkembang secara optimal. Rasio kemandirian daerah pada kabupaten/kota yang memiliki aktivitas

perekonomian

yang

tinggi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, antara lain pada Pemprov Kalteng, Pemkab Kotawaringin Timur dan Pemkab Kotawaringin demikian

Barat. masih

Namun terdapat



75

pembantuan dan urusan bersama. Untuk tahun

2. Rasio

terhadap

Jumlah

Penduduk

2013 rasio ini adalah sebagaimana tercantum

Rasio ini menggambarkan besarnya proporsi

dalam Tabel V.4. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa secara umum komposisi pagu dana dekonsentrasi, tugas pembantuan

Belanja

dan

urusan

bersama

yang

disalurkan oleh dinas terkait relatif sangat kecil. Secara keseluruhan peranan dana DK/TP/UB sangatlah kecil. Diantara seluruh Pemda yang ada di Kalimantan Tengah, hanya pada Pemprov Kalteng dimana peranan dana dekonsentrasi

penyaluran dana APBN dan APBD yang diterima oleh penduduk. Salah satu fungsi APBN/D adalah fungsi distribusi yaitu dengan adanya APBN/APBD tersebut maka manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai catatan, dalam tabel

dibawah ini, jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk pada tahun 2012 berdasarkan data yang ada dalam BPS. Belanja APBN yang disalurkan adalah seluruh belanja

cukup tinggi.

APBN yang ada di Kalimantan Tengah dan tidak Dari sisi jumlah, porsi dana DK/TP/UB bila dibandingkan dengan dana APBD secara umum tidak

cukup

terbatas pada belanja DK/TP/UB. Catatan lain adalah beberapa pemerintah daerah ada yang

signifikan

sebagaimana dilihat dari tabel

Tabel V.4. Rasio Pagu Total Belanja Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2013

diatas. Hal yang belum menjadi perhatian

terkait

dengan

pelaksanaan

DK/TP/UB adalah

menselaraskan antara program pemerintah DK/TP/UB Kementerian

daerah

penerima

dengan

kebijakan

Negara/Lembaga,

penetapan

pejabat

perbendaharaan, dan seringnya terjadi keterlambatan terbitnya petunjuk

teknis

pelaksanaan

kegiatan

dari

Kementerian


Negara/Lembaga.


76

belum menyampaikan APBD perubahan sehingga

Dengan memperhatikan sumber pendanaan yang

data pagu APBD yang ditampilkan beberapa

dipergunakan untuk membayar belanja pegawai,

masih menggunakan APBD awal.

maka secara umum di Kalimantan Tengah

Dari rasio diatas, terlihat bahwa secara nominal, besaran

APBD

per penduduk lebih besar

dibandingkan dengan APBN. Hal ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi dimana sebagian besar urusan pemerintah pusat telah dilimpahkan ke daerah termasuk konsekuensi pendanaannya.

sebesar

62,9%

membayar

DAU

belanja

dipergunakan

pegawai

untuk

pemerintahan

daerah. Diantara seluruh pemda yang ada, Pemkot Palangkaraya adalah Pemda yang paling banyak menggunakan DAU yang ada untuk membayar belanja pegawai. Artinya semakin kecil dana yang dapat dialokasi ke masyarakat ke

Pada umumnya, rasio APBD per penduduk lebih besar dibandingkan rasio APBN kecuali untuk Kota

Palangka

Raya.

Hal

ini

dikarenakan

kebanyakan satuan kerja pengguna dana APBN sebagian besar berada di Kota Palangka Raya.

dalam

berbagai

program

pembangunan.

Dibanding pemda yang lain, Pemprov Kalimantan Tengah memiliki potensi lebih besar untuk mendanai

program-program

pembangunan

karena persentase DAU yang digunakan untuk belanja pegawai hanya 39,05% (lihat Tabel V.5.).

3. Rasio Belanja Pegawai

Tabel V.5. Rasio Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2013

Diantara seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Kalimantan Tengah, Pemda yang memiliki beban belanja pegawai paling besar adalah Pemkot Palangka Raya. Beban belanja pegawai yang harus ditanggung oleh APBD mencapai 62,46 %. Pemda yang juga memiliki beban belanja pegawai cukup besar adalah Pemkab Barito Timur dengan beban belanja pegawai mencapai 50,23 % dari keseluruhan pagu belanjanya. Semakin besar

beban

belanja

pegawai,

maka (sumber: Data Pemda dan DJPK)

semakin kecil porsi belanja APBD yang akan dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel IV.9, pada

bentuk pengeluaran

beberapa kabupaten/kota, persentase DAU yang

yang

terkait

dengan kesejahteraan masyarakat.

langsung

dialokasikan untuk belanja pegawai masih di atas


77

50% dengan persentase tertinggi sebesar 93,79%

belanja modal tahun 2013 baik APBN maupun

pada pemkot Palangka Raya. Demikian pula, rasio

APBD di Kalteng dituangkan dalam tabel V.6.

belanja pegawai terhadap APBD pada Kabupaten Katingan dan

Tabel V.6. Rasio Realisasi Belanja Modal Tahun 2013

Kota Palangka Raya juga masih di atas

50%.

Kondisi

menunjukkan

tersebut

bahwa

alokasi

dana untuk belanja non pegawai masih relatif kecil. Mengingat pentingnya peningkatan alokasi dana untuk program-program yang

berdampak

terhadap

kesejahteraan

masyarakat kebijakan yang

langsung

maka

diperlukan

pemerintah dapat

daerah


mendorong

peningkatan efisiensi alokasi belanja pegawai sehingga peningkatan penerimaan DAU maupun alokasi APBD di masa mendatang tidak disertai dengan peningkatan alokasi belanja pegawai yang signifikan.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.6, secara umum, belanja modal yang disalurkan melalui APBD lebih besar bila dibandingkan dengan belanja modal yang disalurkan melalui APBN. Hal tersebut dikarenakan alokasi belanja Negara yang disalurkan melalui dana transfer lebih tinggi

4. Rasio Belanja Modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dibandingkan alokasi belanja yang disalurkan melalui belanja K/L. Tingginya alokasi belanja

Rasio belanja modal merupakan perbandingan

modal APBN pada Pemprov Kalteng dan Pemkot

antara pagu belanja modal baik pada APBN

Palangka Raya lebih dikarenakan sebagian besar

maupun APBD dibandingkan dengan jumlah total

satuan kerja instansi vertikal pemerintah pusat

APBN/APBD. Indikator ini dimaksudkan sebagai

berlokasi di Palangka Raya. Sebagai contoh,

ukuran peran belanja modal pada APBN/APBD

satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan

sebagai salah satu komponen pengeluaran

Umum yang memiliki alokasi belanja modal

pemerintah yang bersifat langsung berkontribusi

terbesar untuk pemeliharaan jalan, jembatan,

terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Rasio

dan pengairan berlokasi di Palangka Raya namun


78

wilayah

kerjanya

meliputi

seluruh

wilayah

D. Surplus/Defisit terhadap

Provinsi Kalimantan Tengah.

Pendapatan

Alokasi belanja modal APBN pada beberapa kabupaten relatif sangat kecil misalnya di Kabupaten Murung Raya memiliki alokasi belanja

1. Perkembangan Surplus/Defisit APBD

a. Rasio

modal APBN sebesar Rp. 1,3 miliar dibandingkan

Surplus/Defisit

terhadap

Pendapatan

belanja modal APBD yang sebesar Rp. 286,65

Berdasarkan kebijakan penyusunan APBD, pada

Milyar. Di lain pihak, rasio Belanja modal

umumnya seluruh Pemda yang ada di Kalimantan

terhadap APBD di tujuh pemda di atas rata-rata

Tengah merencanakan defisit yang berarti lebih

rasio belanja modal terhadap APBD secara

besar belanja dibandingkan pendapatan. Tujuan

kumulatif. Rasio belanja modal tertinggi meliputi

defisit adalah agar APBD yang dialokasikan untuk

pemda-pemda hasil pemekaran yaitu Kabupaten

program pembangunan semakin besar, sehingga

Katingan, Seruyan, dan Sukamara (mendekati

dapat

50%). Semakin tingginya rasio belanja modal

masyarakat.

mengindikasikan semakin besarnya ruang fiskal

menyampaikan laporan keuangan tahun 2013,

pemda sehingga tersedia cukup dana untuk

hanya empat pemda yang sesuai dengan

dialokasikan ke jenis belanja yang memiliki

realisasinya yang benar-benar mengalami defisit.

pengaruh

Selebihnya yaitu sembilan pemda mengalami

langsung

terhadap

kondisi

menjadi

stimulus

Dari

12

aktivitas

Pemda

ekonomi

yang

perekonomian yaitu berupa belanja modal dalam

surplus. Pemda

rangka

mengalami surplus adalah Pemkab Kapuas.

penyediaan infrastruktur, sarana dan

prasarana pendidikan, kesehatan

yang

paling

telah

besar dalam

Tabel V.7. Rasio Surplus Defisit terhadap total Pendapatan Tahun 2013

dan pelayanan umum lainnya. Kendala yang sering dihadapi oleh pemda terkait belanja modal adalah keterbatasan ruang fiskal pemda serta masalah efisiensi alokasi.



79

Surplus/defisit sesuai tabel di atas, semata-mata

menganggur yang tidak digunakan secara optimal

hanya memperhitungkan realisasi pendapatan

untuk membiayai belanja daerah dalam rangka

dibandingkan belanja pada tahun anggaran

penyediaan

berjalan. Terjadinya surplus anggaran pada akhir

kesejahteraan masyarakat.

tahun tersebut lebih disebabkan oleh penyerapan anggaran yang tidak optimal. Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan, mengingat bahwa

berbagai

program

yang

telah

direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

sehingga

masyarakat

penyediaan

tidak

diharapkan. menyebabkan

layanan

berjalan

sesuai

Kondisi

ini

terjadinya

idle

kepada yang

layanan

dan

peningkatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kalimantan Tengah pada akhir tahun terdapat idle cash sebesar Rp. 2,3 triliun. SILPA yang besar artinya dana yang tersimpan untuk dipergunakan pada tahun berikutnya sangat besar. Besarnya SILPA umumnya

disebabkan

karena

pada

saat

penyusunan APBD dianggarkan defisit sehingga

Tabel V.8. Rasio Keseimbangan Primer Tahun 2013

cash di tengah-tengah kebutuhan masyarakat

yang

memerlukan

layanan dasar yang lebih baik.

b.

Rasio

SILPA

terhadap

Alokasi Belanja SILPA/SIKPA

adalah

penggunaan

anggaran

selisih yang

berasal dari pembiayaan neto setelah

ditambahkan

surplus/deficit.

Secara

dengan (sumber: Data Pemda dan DJPK)

umum

dapat dikatakan bahwa 12 diantara 15 Pemda yang ada di Kalimantan Tengah mengalami SILPA. Dari 4 Pemda yang mengalami defisit, setelah diperhitungkan dengan pembiayaan neto, ketiga pemda tersebut justru mengalami SILPA yang

untuk menutup defisit tersebut digunakan SILPA tahun sebelumnya. Padahal, dalam penyaluran realisasi

belanja,

seringkali

belanja

yang

disalurkan tidak maksimal. Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB

berarti terjadi selisih lebih penggunaan anggaran.

Rasio surplus defisit untuk tahun 2013 dari 12

Semakin besar rasio SILPA terhadap APBD dapat

Pemda terhadap PDRB adalah 1,08%. Pada tahun

mengindikasikan

2012, rasio surplus defisit 15 Pemda terhadap

semakin

besarnya

dana


80

PDRB adalah 3,14 %. Semakin kecil rasio

untuk membayar bunga yaitu Pemkab Kapuas

surplus/deficit terhadap PDRB mengindikasikan

dan Pemkot Palangka Raya. Kedua Pemda ini

semakin baiknya pengelolaan APBD pada pemda

memiliki

yang bersangkutan.

dikarenakan adanya utang penerusan pinjaman

kewajiban

membayar

bunga

yang diterima dari Kementerian Keuangan.

2. Perkembangan Pembiayaan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi

a. Rasio

Surplus/Defisit

terhadap

Pendapatan

keuangan Pemerintah Daerah yang ada di Kalimantan Tengah umumnya cukup mampu

Di Kalimantan Tengah, tidak terdapat Pemda

sehingga tidak perlu melakukan pinjaman daerah.

yang menggunakan pembiayaan dalam bentuk

Kemampuan keuangan tersebut dikarenakan

utang untuk membiayai belanja daerah. Semua

relatif besarnya pendapatan dibanding belanja

Pemda menggunakan SILPA tahun sebelumnya

yang dikeluarkan. Dalam konteks belanja yang

untuk menutupi defisit belanjanya.

dikeluarkan

Semakin besar surplus keseimbangan primer, semakin

baik

kemampuan

mencapai

target

yang

ditetapkan, maka kondisi keuangan daerah

b. Rasio Keseimbangan Primer maka

telah

untuk

membiayai defisit. Di Kalimantan Tengah, Pemda yang memiliki rasio keseimbangan primer terbesar adalah Kabupaten

merupakan kemampuan yang bersifat riil. Dalam konteks belanja yang dianggarkan tidak mencapai target

yang

ditetapkan,

maka

kondisi

Grafik V.1 Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Pulang Pisau. Artinya kemampuan untuk membiayai defisit APBD untuk tahun

mendatang

lebih

baik.

Berbeda halnya dengan Kabupaten Kotawaringin

Barat

belanjanya

jauh

pendapatan,

tentunya

menutupi dipergunakan

belanja SILPA

dimana melebihi untuk tersebut tahun

sebelumnya. Dari lima belas pemda yang ada,


terdapat dua pemda yang memiliki kewajiban


81

kemampuan keuangan daerah tersebut bersifat semu.

E. Analisis Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

b. Ekonomi kerakyatan c. Penanggulangan kemiskinan, dan d. Kualitas birokrasi dan tata pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah Propinsi Kalteng

1. Rencana Pembangunan Daerah

Tahun 2015, meliputi:

Berdasarkan dokumen rencana pembangunan

a. b. c. d. e.

Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah (RPJMD) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 telah ditetapkan aspek-aspek strategis pembangunan di Kalimantan Tengah yang memuat antara lain: Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2015, Isu Strategis, Permasalahan Pembangunan di Provinsi Kalteng, Program Prioritas serta Indikator Kinerja Makro yang ingin dicapai pada

kelola

Infratruktur dan Energi Ekonomi Kerakyatan Pendidikan Kesehatan Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengentasan desa tertinggal f. Peningkatan investasi dan dunia usaha Dalam upaya mewujudkan tema pembangunan tersebut, berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan

Tengah

yang

memerlukan

penanganan secara sistematis, dan terencana adalah sebagai berikut:

tahun 2015. Tema RKPD Tahun 2015 Provinsi Kalimantan tengah adalah “PEMBERDAYAAN

a. Bidang Infrastruktur

EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGEMBANGAN

1) Masih

DAYA SAING DAERAH

rendahnya

kualitas

infrastruktur

terutama prasarana jalan dan jembatan, serta

BAGI PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT”. Tema tersebut diatas

prasarana lalu lintas air antarkabupaten/kota.

sekaligus dijadikan sebagai kebijakan umum

2) Belum terwujudnya sistem dan jaringan

pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

transportasi, komunikasi, daninformatika yang

2015 sebagai upaya Provinsi Kalimantan Tengah

mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.

untuk menjadikan ekonomi kerakyatan dan daya

3) Masih terbatasnya infrastruktur pengairan

saing daerah sebagai basis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

yang mendukung ketahananpangan. 4) Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan.

Isu strategis yang menjadi perhatian Pemda Kalteng untuk mewujudkan tema tersebut adalah

5) 5). Lemahnya integrasi jaringan infrastruktur

diantaranya:

multimoda.

a. Jaringan infrastruktur wilayah


82

6) Lemahnya

aksesibilitas

wilayah-wilayah

7) Masih banyaknya infrastruktur strategis yang

dan daya saing produk koperasi dan UMKM. 8) Belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.

harus dibangun dan dikembangkan untuk

c. Masalah Pengelolaan Sumber Daya Alam

pedalaman.

membuka

keterisolasian

dan

percepatan

pembangunan wilayah. 8) Keterbatasan Sumber Daya Energi Listrik Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal

b. Bidang Ekonomi Kerakyatan

dan Lingkungan Hidup 1) Potensi sumberdaya alam Kalimantan Tengah yang berlimpahberupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian,perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasangambut dan lain sebagainya belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. 2) Masih banyak ijin pengelolaan sumberdaya alam yang telahdikeluarkan pemerintah namun belum sepenuhnya didayagunakan 3) Pendayagunaan sumberdaya alam umumnya masih padatahap menghasilkan bahan mentah atau komoditas primer yang mempunyai nilai tambah yang rendah 4) Kurang efektifnya mekanisme pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta masih lemahnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. 5) Pembangunan di sektor lingkungan hidup

1) Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,serta kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional. 2) Masih rendahnya produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan. 3) Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang Tabel V.9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi terpadu. Kalimantan Tengah 4) Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata. 5) Masih rendahnya kualitas penanaman

modal

Masih

rendahnya kualitas iklim usaha, promosi

dan

kerjasama

investasi. 6) Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar). 7) Masih rendahnya produktifitas



83

belum menjadi isu sentral pembangunan. 6) Pengelolaan SDA yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain. 7) Pola pendayagunaan SDA yang cenderung tidak terkendali berakibat pada berbagai kawasan, seperti kawasan lahan gambut dan kawasan HoB serta kawasan strategis yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan lainnya yang merupakan SDA yang tak ternilai akan terancam, serta terdegradasi semakin meluas dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim global.

d. Masalah bidang pendidikan 1) Jangkauan pelayanan pendidikan yang sangat luas dan kondisi daerah relatif sulit dijangkau 2) Keterbatasan akses yang disebabkan karena kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur 3) Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah 4) Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perluditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat didaerah pedalaman/ terpencil/terpinggir. 5) Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan pendidikan perlu ditingkatkan. 6) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah

2. Kinerja Bidang Ekonomi Tolok ukur untuk mengetahui perkembangan perekonomian

Propinsi

Kalimantan

Tengah

adalah dengan melihat struktur dan besaran penyumbang pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan melihat lebih dalam struktur PDRB, dari berbagai sudut,

misalnya

struktur

PDRB

menurut

penggunaan maupun sektor akan diketahui antara lain peran dan sumbangan terhadap pertumbuhan,

dan menjelaskan

lebih

jauh

tentang prosek perkembangan ekonomi ke depan berdasarkan struktur PDRB pada periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta pengaruhnya dengan indikator ekonomi lainnya. Bila ditinjau secara size secara nasional, maupun kewilayahan Kalimantan, perekonomian Propinsi

e. Masalah bidang kesehatan 1) Tingginya angka kematian bayi. 2) Masih rendahnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat 3) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah perdesaan dan pedalaman 4) Masih perlunya peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan,


Grafik V.2 Perekonomian Kalteng terhadap Kalimantan dan84 Nasional (sumber: Pemprov Kalteng)

Kalimantan Tengah berkontribusi sebesar 8,93%

perekonomian tersebut selain karena bersifat,

terhadap wilayah Kalimantan, sedangkan wilayah

“natural”

Kalimantan sendiri berkontribusi sebesar 9,30%

ketersediaan sumber daya alam, khususnya

terhadap ekonomi nasional.

bahan tambang, juga dipengaruhi oleh jumlah

Dari Grafik V.3, secara nasional, menurut wilayah yang dibagi menurut 5 wilayah yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa

dalam

artian

terkait

dengan

penduduk, tingkat produktivitas, kesempatan dan kemudahan

melakukan

investasi

dan

lain

sebagainya.

Tenggara, Maluku &Papua, secara berturut-turut

Diantara komponen penggerak pertumbuhan

menunjukkan kontribusi sebesar 57,62%, 23,77%,

ekonomi, investasi bisa dikatakan sebagai muara

9,30%,4,74%,2,51% dan 2,06% terhadap ekonomi

dan memegang peran utama dari pertumbuhan

nasional. Besarnya kontribusi wilayah Jawa tidak

ekonomi itu sendiri. Hal ini karena semua

dipungkiri karena meskipun secara sumber daya

komponen pertumbuhan lainnya dipengaruhi

alam, pulau Jawa tidak memiliki sumber daya

oleh investasi. Pertumbuhan ekonomi yang

alam yang

Wilayah

dimaknai sebagai penambahan atau peningkatan

Kalimantan dan Maluku & Papua, namun sumber

output baik berupa barang maupun jasa yang

daya

berpengaruh

disebabkan oleh adanya investasi baik yang

terhadap perekonomian, misalnya penduduk,

bersifat investasi baru maupun peningkatan

faktor produksi, investasi dll masih terkonsentrasi

kapasitas

di pulau Jawa. Kondisi ketimpangan seperti ini

mempengaruhi konsumsi masyarakat, karena

tentunya bukan tidak disadari oleh pemerintah,

melalui investasi aka dihasilkan output berupa

meskipun

barang dan jasa untuk memenuhi konsumsi

besar,

ekonomi

seperti halnya

lainnya

bukan

hal

yang

yang

mudah

untuk

yang

sudah

masyarakat.

kebijakan yang memungkinkan untuk mengurangi

memungkinkan dihasilkan lebih banyak barang

ketimpangan yang ada.

dan jasa yang bisa dikonsumsi masyarakat.

kewilayahan

Kalimantan,

kontribusi

ekonomi Kalteng terhadap Kalimantan adalah sebesar 8,93%, paling rendah diantara propinsi lain di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, yang berturut-turut berkontribusi sebesar 66,96%, 12,13%

dan

11,99%.

Kontribusi

terhadap

tinggi

Investasi

mengatasi kondisi tersebut melalui berbagai

Secara

Semakin

ada.

investasi,

Penambahan output yang dihasilkan dari adanya investasi bukan hanya untuk memenuhi konsumsi dalam negeri tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke luar negeri/daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian pula

melalui

investasi,

akan

menggerakan

terciptanya aktivitas ekonomi yang menyediakan lapangan


kerja

bagi

masyarakat

yang

85

menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha dan

infratruktur yang tersedia, menjadi bagian dari

penghasilan

dasar

program pemerintah yang akan dilaksanakan.

pengenaan pajak dan penerimaan pemerintah

Salah satu upaya untuk mengatasi keterisolasian

lainnya, sebagai sumber utama untuk membiayai

wilayah

belanja pemerintah.

perkembangan ekonomi, Pemprop Kalteng mulai

bagi

pekerja

sebagai

Mengingat begitu pentingnya peran investasi sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi, khususnya

sektor

kemudahan dengan

swasta

dalam

melalui

berbagai

melaksanakan

investasi

menghilangkan

berpengaruh

terhadap

tahun ini merencanakan akan membangun jaringan rel kereta api yang akan menghubungkan pusat-pusat sumber daya ekonomi ke wilayah pelabuhan

laut/sungai

untuk

diolah

dan

dipasarkan lebih lanjut yang akan meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

hambatan

Sebagaimana diketahui bahwa peran pemerintah

investasi. Propinsi Kalimantan dalam RPJMD telah

dalam perekonomian diantaranya ditunjukkan

menetapkan berbagai kegiatan prioritas dan

oleh seberapa jauh kontribusi pengeluaran

mengidentifikasi

yang

pemerintah, baik yang dialokasikan dalam APBN

mendorong

maupun APBD mampu untuk menstimulir kondisi

dihadapi

berbagai

yang

berbagai

isu

upaya

untuk

dalam

utama

peningkatan investasi di Kalimantan Tengah.

perekonomian

Potensi

yang

pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai

berlimpah berupa wilayah yang luas, kaya akan

berbagai aktivitas berupa program dan kegiatan

sumber

perikanan,

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

perekebunan, pertambangan, kawasab gambut

diharapkan mampu untuk menggerakan roda

merupakan potensi untuk dikembangkan di masa

perekonomian suatu wilayah. Indikator untuk

yang akan datang. Salah satu masalah yang

mengukur dan mengetahui seberapa besar peran

dihadapi oleh Propinsi Kalteng yang kurang

pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian

mendukung pertumbuhan investasi adalah terkait

daerah

dengan infrastruktur. Beberapa masalah terkait

pemerintah (government spending) sebagai salah

infrastruktur

belum

satu komponen pembentuk Produk Domestik

tersedianya sistem dan jaringan transportasi,

Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan

komunikasi berupa jalan, jembatan, pelabuhan

kondisi perekonomian suatu daerah. Peran

udara,

pemerintah dalam hal ini berupa pengeluaran

sumber

daya

daya

hutan,

antara

pelabuhan

alam

Kalteng

pertanian,

lain

laut,

berupa

yang

mengganggu

suatu

adalah

daerah.

kontribusi

pengeluaran

konektivitas antar wilayah ketersediaan sumber

pemerintah

daya

suatu daerah, sebenarnya bukan hanya dilihat

listrik,m

masih

rendahnya

kualitas


terhadap

Pengeluaran

kondisi perekonomian

86

dari kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap

menjadi

pembentukan PDRB, karena pemerintah melalui

government spending terhadap perekonomian

berbagai

daerah berupa PDRB.

kebijakan

mempengaruhi

dan

aktivitasnya

perkembangan

akan

komponen-

komponen lainnya yang berkontribusi terhadap kondisi perekonomian suatu daerah sebagai unsur

pembentuk

PDRB,

yaitu

konsumsi

masyarakat, investasi non pemerintah melalui pembentukan modal tetap, dan kegiatan eksporimpor. Tentunya berbagai kebijakan dan aktivitas pemerintah dilakukan dan dimaksudkan untuk mendorong ke arah positif berbagai komponen yang mempengaruhi kondisi perekonomian suatu daerah tersebut.

tolok

ukur

Memperhatikan ekonomi

tabel

Kalteng

peran

diatas,

sumbangan

pertumbuhan

cenderung

mengalami

peningkatan dari tahun 2000 sampai tahun 2013. Sementara menurut laju pertumbuhan per komponen

dari

tahun

2008

s.d

2013

menunjukkan bahwa komponen konsumsi rumah tangga,

konsumsi

pemerintah

dan

import

mengalami pertumbuhan yang stabil, sementara komponen ekspor dan investasi mengalami perubahan yang cukup fluktuatif, bahkan dalam tahun 2009 dan 2010 mengalami pertumbuhan

Indikator yang bisa digunakan untuk melihat

negatif. Ini menunjukkan bahwa pada periode

pengaruh langsung pengeluaran pemerintah

tersebut ekspor dan investasi swasta sangat

terhadap kondisi perekonomian suatu daerah,

rentan terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang

dalam hal ini adalah kontribusi pengeluaran

ada saat itu sehingga perubahan kondisi tersebut

pemerintah terhadap pembentukan PDRB, adalah

berpengaruh

cukup

signifikan

terhadap

perannya

dalam

pertumbuhan

kedua

komponen

tersebut.

seberapa

besar

membentuk persentase

PDRB,

yaitu

sumbangan

Komponen ekspor misalnya, dalam tahun 2013

government spending terhadap pertumbuhan

mengalami

PDRB yang biasa dinyatakan dalam persentase.

disebabkan karena melambatnya perkembangan

Perkembangan

sumbangan

ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap

pengeluaran pemerintah dari periode ke periode

permintaan serta terjadinya penurunan harga

baik bulanan, triwulanan maupun tahunan bisa

komoditi di pasar internasional sehubungan

persentase

pertumbuhan

Tabel V.10 Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Per Jenis Penggunaan 2008-2013 (%) Jenis Penggunaan Pertumbuhan (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Konsumsi Rumah Tangga 3,08 4,58 4,7 5,17 5,89 Konsumsi Pemerintah 6,04 4,38 10,67 10,49 11,84 Investasi (PMTB+Perubahan Stok) 5,72 -0,19 -4,21 12,14 18,23 Ekspor (Barang dan Jasa Antar Wil) 18,5 20,67 25,64 12,53 2,3 Impor (Barang dan Jasa Antar Wil) 11,15 10,03 12,7 16,03 12,15 Pertumbuhan (%) 6,17 5,57 6,5 6,77 6,69 INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Grafik V.3 Pertumbuhan Ekonomi Kalteng 2000-2013 (%) (sumber: Pemprov Kalteng)

yang

melambat

2013 5,14 9,87 11,38 15,62 11,77 7,37

87

penurunan

permintaan

karena

terjadinya

Bila diperhatikan dari sisi penggunaan, dalam

pelambatan ekonomi di negara-negara yang

tahun 2013, sumbangan government spending

menjadi tujuan utama ekspor.

berupa konsumsi pemerintah terhadap PDRB,

Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Tahun 2008-2013 yang

dicerminkan

dari

PDRB

menurut

penggunaan, secara umum menunjukkan trend peningkatan yang didominasi oleh ekspor dan konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah selalu

meningkat

pertumbuhannya

sebagai

komponen pembentuk PDRB pada periode tersebut.

Dominasi ekspor sebagai sumber

pertumbuhan dapat dimaklumi mengingat bahwa Kalteng adalah penghasil dan pengeskpor bahan tambang dan galian berupa batu bara, kelapa sawit, karet, pasir besi dan bauksit. Sementara meningkatnya sebagai

peran

sumber

konsumsi

pemerintah

pertumbuhan,

disebabkan

karena semakin meningkatnya volume besaran anggaran pemerintah yang mengalir ke Propinsi Kalteng baik disalurkan melalui APBN maupun dalam bentuk dana transfer ke daerah yang

selalu meningkat dari triwulan I sampai triwulan III dan menurun pada triwulan IV, dimana pola yang sama terjadi pada tahun 2012. Dalam tahun 2013, sumbangan government spending terhadap PDRB dari triwulan I s/d IV berturut-turut adalah 0,23%, 1,53%, 5,09% dan 1,73% serta sumbangan government spending terhadap PDRB secara total selama tahun 2013 adalah 1,9%. Pola yang hampir

sama

terjadi

dalam

tahun

2012,

sumbangan government spending terhadap PDRB dari triwulan I s/d IV berturut-turut adalah -0,01, 1,71%, 5,70% dan 2,97% serta sumbangan government spending terhadap PDRB secara total selama tahun 2012 adalah 2,15%. Disamping pengalokasian anggaran yang efisien ke dalam berbagai program/kegiatan yang bersifat

prioritas,

kontribusi

pengeluaran

pemerintah terhadap PDRB, bisa dimaksimalkan apabila pola penyerapan anggaran yang semakin

semakin baik pengelolaannya.

Tabel V.11 Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan 2002-2013 (%) No.

Jenis Penggunaan

Tw. I 2012

Tw. II 2012

Tw. III 2012

Tw. IV 2012

Tw. I 2013

Tw. II 2013

Tw. III 2013

Tw. IV 2013

Sumber Pertumbuhan 2013

1

Konsumsi rumah tangga

1,5

1,11

2,58

1,4

1,13

0,69

2,59

0,26

2,31

2 3

Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto

-0,01

1,71

5,7

2,97

-0,23

1,53

5,09

1,73

1,9

-0,04

5,93

6,94

3,85

-0,98

2,96

5,53

2,03

4,95

4 5

Ekspor

5,96

-4,27

-4,46

0,3

11,84

11,57

-7,29

4,27

7,85

Dikurangi Impor

0,87

3,19

0,59

4,61

1,26

1,41

5,01

7,59

7,1

4,77

-0,16

5,17

-3,08

4,53

0,79

4,9

-1,73

PDRB


88

baik distribusinya antar periode dalam suatu

berpengaruh faktor tersebut dalam menciptakan

tahun anggaran. Pola penyerapan anggaran yang

pertumbuhan ekonomi.

baik, yang tidak hanya menumpuk pada akhir

Upaya untuk meningkatkan peran dan kontribusi

tahun anggaran akan berdampak positif pada

government spending terhadap pembentukan

kondisi perekonomian suatu wilayah, melalui

PDRB setidaknya dapat dilakukan melalui 2 aspek,

segera

yaitu :

terealisasinya

berbagai

kegiatan

pemerintah. Bila

a. Alokasi

diperhatikan,

dilihat

dari

program/kegiatan

sumber

pemerintah

yang

pada

efisien

dan

berprioritas tinggi;

pertumbuhan, government spending memiliki kontribusi yang paling rendah terhadap PDRB

pengeluaran

b. Pola penyerapan anggaran yang efisien dan tidak menumpuk pada periode tertentu.

dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor -

Alokasi

impor. Hal ini bukan berarti bahwa pengeluaran

program/kegiatan yang efisien dan berprioritas

pemerintah

tinggi yang

berperan

relatif

kecil

dalam

pengeluaran

pemerintah

pada

memiliki daya ungkit/dorong

perekonomian, karena peran pemerintah tidak

(leverage) terhadap perekonomian tentunya

hanya

angka

menjadi perhatian dan fokus pemerintah, baik

sumbangan pemerintah terhadap PDRB, tapi

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

harus pula dilihat dari pengaruh kebijakan fiskal

Apalagi dalam situasi keterbatasan ruang fiskal,

pemerintah

kondisi

karena terbatasnya sumber-sumber pendanaan

perekonomian suatu wilayah. Peran pemerintah

di satu sisi, sementara di sisi lain terdapat

bukan hanya dilihat dari besarnya kontribusi

pengeluaran yang bersifat wajib yang harus

pengeluaran pemerintah terhadap PDRB, tetapi

dipenuhi pemerintah, tuntutan untuk menjadikan

juga seberapa jauh kebijakan pemerintah yang

pengeluaran pemerintah yang berprioritas dan

diwujudkan melalui berbagai program/kegiatan

efisien menjadi suatu hal yang mutlak harus

pemerintah

komponen-

dilakukan pemerintah. Beberapa indikasi (yang

komponen pembentuk PDRB, yaitu pola dan

tentunya masih memerlukan kajian lebih lanjut),

struktur konsumsi masyarakat, investasi pihak

yang mengindikasikan belum efisiensinya alokasi

swasta, kegiatan ekspor dan impor. Berbagai

anggaran, khususnya dalam tahun anggaran 2013

kebijakan pemerintah melalui kebijakan fiskal

adalah bahwa meskipun terdapat kebijakan

diarahkan untuk mempengaruhi pola konsumsi

penghematan

masyarakat,

penyerapan

diukur

ekspor-impor

dari

dalam

seberapa

mempengaruhi

mempengaruhi

investasi swasta yang

besar

pada

dan

kegiatan

gilirannya

akan

anggaran anggaran

namun

sampai

akhir

ternyata tahun

anggaran masih belum optimal, dimana untuk


89

wilayah Kalteng tingkat penyerapan mencapai

anggaran, apakah sudah berjalan dengan efisien.

94,21% dalam tahun anggaran 2013. Sementara

Berdasarkan data penyerapan anggaran tahun

di lain pihak program/kegiatan satker hampir

2013, baik dari sisi besaran maupun distribusi

sebagian besar telah tercapai yang dicerminkan

waktu penyerapan, masih menunjukkan pola

oleh tercapainya output yang direncanakan.

yang

Berdasarkan

hasil

review

anggaran

dilakukan untuk tahun anggaran Kalimantan

Tengah,

ditemukan

yang

2013 di

sebelumnya,

sama yaitu

dengan

tahun-tahun

penyerapan

cenderung

menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.

ada

Berbagai penyebab tidak optimalnya penyerapan

indikasi terjadinya duplikasi, inefisiensi dan

anggaran tahun 2013 secara umum dapat

kegiatan yang bersifat einmaleg, yang berjumlah

dikelompokkan

Rp 7.709.498.466.000 dengan rincian duplikasi

perencanaan

sebesar Rp.2.875.000.000,00, inefisiensi sebesar

penghematan anggaran, hambatan dalam proses

Rp Rp 3.065.414.000.- dan einmaleg sebesar

pengadaan barang dan jasa, masih adanya

Rp1.703.558.052.000,-.

sebagian DIPA yang diterima satker pada

Hal

masih

hampir

ini

berarti

antara dan

lain

terkait

penganggaran,

kebijakan

menunjukkan masih adanya kelemahan dalam

pertengahan

proses perencanaan dan penganggaran baik di

pelaksanaan kegiatan yang terlambat diterbitkan

tingkat kementerian negara/lembaga maupun

dan lain-lain.

pihak-pihak terkait lainnya yaitu Ditjen Anggaran bahkan Bappenas, sehingga diperlukan upaya untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran untuk

meningkatkan

efisiensi

alokasi anggaran di masa-masa mendatang.

tahun

kualitas

anggaran,

petunjuk

Dampak pola penyerapan anggaran yang tidak efisien tersebut, tentunya mengakibatkan peran pengeluaran

pemerintah

mendorong

perekonomian menjadi kurang optimal, karena hasil-hasil

pembangunan

baik

berupa

fisik

Disamping melalui efisiensi alokasi anggaran,

maupun non fisik terlambat diterima/dinikmati

dampak APBN terhadap kondisi perekonomian

masyarakat, dunia usaha bisa segera memulai

suatu wilayah, dapat dilihat dari pola penyerapan

kegiatan ekonomi, serta penerima manfaat dana APBN berupa belanja bantuan

Tabel V.12 Distribusi Penyerapan Anggaran per Triwulan No. 2012

Jenis Belanja

% Penyerapan Triwulan (I-IV)

Total

APBN

7.68%

22.89%

24.60%

42.91%

98.08%

APBD

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,49

0,92

1,36

2,07

2,15

APBN

9.52%

20.23%

25.67%

38.79%

94.21%

APBD

11%

19%

20%

38%

88%

TOTAL INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Sumber PDRB dari 1,91 1,87 1,64 1,68 Govmnt Spending

1,9

Total Sumber PDRB Govmnt Spending 2013

sosial pengaman masyarakat masalah

dari

sebagai sosial yang sosial

jaring bagi memiliki menjadi

90

berkurang nilainya secara riel karena faktor

Dilihat dari perkembangan struktur PDRB Kalteng

inflasi.

tahun 2013 menurut sektor atau lapangan usaha,

Ditinjau dari struktur PDRB menurut sektor atau lapangan usaha, mencerminkan konstribusi 9 sektor ekonomi terhadap perekonomian,yang dapat digunakan

untuk melakukan analisis

terhadap struktur PDRB, ditinjau dari sisi peran dan kontribusi per sektor, tingkat kesehatan, apakah pertumbuhan bersifat inklusif atau tidak, apakah pertumbuhan bersifat sustainable dan lain

sebagainya.

Analisa

lebih

mendalam

terhadap struktur PDRB menurut sektor atau lapangan usaha juga dapat digunakan untuk mengarahkan berbagai kebijakan pemerintah daerah,

termasuk

didalamnya

penetapan

program prioritas dan pengaggarannya sehingga tercipta

struktur

PDRB

atau

pertumbuhan

menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dari sisi laju pertumbuhan, sub sektor Pertambangan & Penggalian

mengalami

tertinggi yaitu

No.

11,6%. Dari sisi sumber pertumbuhan, kontribusi pertumbuhan tertinggi disumabngkan oleh sub sektor Pertambangan & Penggalian dan sub sektor Perdagangan,Hotel dan Restoran (PHR) yang

masing-masing

2012 (%) 1

2013 (%)

memberikan

2012 (%)

kontribusi

sebesar 1,65% dan 1,34%. Berdasarkan share atau peran, struktur perekonomian Kalteng menunjukkan

bahwa

share

sektor

primer

(Pertanian, Pertambangan & Penggalian), sektor sekunder

(Industri

pengolahan,

LGA,

sektor

tersier

(Perdagangan, Hotel &

Sumber Pertumbuhan

Lapangan Usaha

sektor

Keuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan sebesar

Tabel V.13 PDRB menurut Sektoral Laju Pertumbuhan

pertumbuhan

15,35% disusul sub

Konstruksi/Bangunan),

ekonomi yang inklusif, sehat dan sustainable.

laju

2013 (%)

Restoran, Pengangkutan Share

&

Komunikasi,

2012 (%)

2013 (%)

Keuangan,Persewaan

&

4,05

3,41

1,21

0,99

18,09

13,43

Jasa

2

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

8,7

15,35

0,92

1,65

13,75

22,39

Jasa-jasa), berturut-turut

3

Industri Pengolahan

2,15

3,08

0,16

0,22

2,39

2,99

4


8,41

7,8

0,04

0,04

0,60

0,54

5

8,36

5,86

0,48

0,34

7,17

4,61

8,67

7,09

1,61

1,34

24,07

18,18

8,14% dan 56,04%.

6,79

11,21

0,54

0,88

8,07

11,94

Beberapa hal yang perlu

8

Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Jasa Persh

12,61

11,66

0,81

0,79

12,11

10,72

menjadi perhatian terkait

9

Jasa-jasa

7,1

8,49

0,93

1,12

13,90

15,20

6,69

7,37

6,69

7,37

100

100

6 7

PDRB

(sumber: BPS Prov. Kalteng)

Perusahaan

memberikan

serta

kontribusi

sharing sebesar 35,8%,

dengan

struktur

perekonomian

Kalteng

ditunjau dari sisi sektor lapangan usaha adalah


91

dikaitkan dengan proses transformasi struktural,

diolah lebih lanjut oleh industri pengolahan di

yang biasa digunakan untuk mengukur kondisi

propinsi lain yang justru memberikan nilai

dan tahapan perekonomian suatu negara yaitu

tambah yang tinggi kepada propinsi pengolah

tahapan dari perekonomiannya didukung sektor

hasil tambang dan pertanian tersebut. Kontribusi

primer, ke sekunder dan selanjutnya ke tersier,

sektor sekunder yang masih cukup rendah

nampak dominasi sektor tersier mendominasi

tersebut,

perekonomian Kalteng yaitu sebesar 56,04%,

mendalam supaya di masa mendatang kontribusi

diikuti sektor primer dan sekunder masing-

sektor sekunder yang lebih terkait indikator

masing

Struktur

kemajuan suatu daerah dilihat dari kemampuan

perekonomian yang dialami Kalteng tersebut

dan kapasitas SDM, kemudahan dan kesempatan

tentunya perlu untuk dikaji dan

berusaha

dengan

35,80%

dan

8,14%.

mempertimbangkan

diperdalam

potensi

dan

tentunya

dan

infrastruktur

perlu

perhatian

berinvestasi,

jalan,

jembatan,

yang

ketersediaan pelabuhan,

keunggulan komparatif propinsi Kalteng, dan

ketersediaan listrik dll menjadi lebih meningkat di

sebaran menurut lapangan usaha per sektor.

masa yang akan datang.

Ada beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian dengan melihat struktur PDRB tersebut yaitu, bahwa sektor sekunder masih memiliki kontribusi yang cukup rendah dibandingkan kedua sektor lainnya primer dan tersier. Diantara ketiga lapangan usaha yang ada pada sektor sekunder, yang kiranya perlu untuk mendapatkan catatan

adalah

industri

pengolahan

masih

memberikan kontribusi yang relatif kecil yaitu hanya 0,22%. Padahal apabila diperhatikan bahwa Kalteng memiliki dan menghasilkan bahan tambang berupa batubara, emas, nikel, zirkon dan lain-lain serta hasil pertanian berupa karet dan kelapa sawit. Relatif kecilnya kontribusi industri disebabkan

pengolahan oleh

kemungkinan

belum

adanya

besar industri

pengolahan bahan-bahan tersebut di Kalteng. Bahan tambang dan hasil pertanian tersebut

Kalteng merupakan

propinsi yang memiliki sumber daya alam berupa bahan tambang dan penggalian, kelapa sawit yang berlimpah, namun share sektor sekunder yang berasal dari industri pengolahan relatif kecil yaitu hanya 2,99% ini disebabkan karena bahanbahan tersebut diolah lebih lanjut menjadi produk setengah jadi dan produk jadi yang memiliki nilai tambah yang tinggi di luar propinsi terdekat, yaitu propinsi Kalimantan Selatan. Ini karena

tidak

mendukung

prasarana/sarana

infrastruktur untuk mengolah lebih lanjut sumber daya alam yang dihasilkan di wilayah Kalteng. Sebagaimana

diketahui

bahwa

salah

satu

permasalahan yang dihadapi propinsi Kalteng dibidang infrastruktur adalah: 1) Masih rendahnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkabupaten/kota.


92

2) Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan. 3) Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan. 4) Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan. 5) Lemahnya integrasi jaringan infrastruktur multimoda. 6) Lemahnya aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman. 7) Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan wilayah. 8) Keterbatasan Sumber Daya Energi Listrik Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal. Dominannya sektor tersier dalam perekonomian Kalteng yaitu sebesar 56,04%, dalam satu sisi merupakan hal yang menggembirakan, karena menunjukkan tahapan trasnformasi struktural menuju perekonomian yang berbasis jasa, yang biasanya secara umum memiliki nilai tambah yang tinggi. Apakah hal ini

pada kedua lapangan usaha tersebut, khususnya pada lapangan usaha pertanian. Untuk lapangan usaha pertambangan & penggalian, meskipun memiliki kontribusi yang cukup tinggi yaitu 1,65%, namun perlu dikelola sebaik mungkin karena tingginya angka tersebut lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang kurang bersifat inklusif dan sustainable mendukung pertumbuhan di Kalteng.

Kontribusi

suatu

wilayah? Untuk

menjawab hal tersebut kita perlu untuk

usaha

pertambangan dan penggalian tersebut dalam kenyataannya: a. disebabkan volume bahan tambang yang dihasilkan, yang masih dalam bentuk bahan mentah yang langsung diekspor atau diolah di luar propinsi Kalteng; b. berasal dari sumber bahan yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resoruces); c. relatif sedikit melibatkan tenaga kerja karena hanya sebesar 7,32% penduduk Kalteng yang bekerja di lapangan usaha tersebut.

Tabel V.14 Penduduk Produktif menurut Lapangan Usaha Tahun 2013

menunjukkan indikasi majunya kondisi perekonomian

lapangan

No.

Lapangan Usaha

Kontribusi terhadap PDRB (%)

% Penduduk Menurut Lapangan Usaha

1

Pertanian

13,43

52,7

melihat perpsektif yang lebih luas tidak

2


22,39

7,32

hanya sekedar pada besarnya kontribusi

3

Industri Pengolahan

2,99

2,97

4


0,54

0,18

5

Bangunan

4,61

4,19

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

18,18

13,86

7

Pengangkutan dan Komunikasi

11,94

3,21

8

Keuangan, Persewaan, & Jasa Persh

10,72

1,6

9

Jasa-jasa

15,20

13,96

100

100

sektor tersier terhadap perekonomian. Sektor

primer

yaitu

pertanian

dan

pertambangan & penggalian, perlu untuk ditingkatkan di masa mendatang karena sektor tersebut merupakan sektor dimana sebagian besar penduduk Kalteng yaitu

PDRB

(sumber: BPS Prov. Kalteng)

sebesar 52,7% bekerja dan menggantungkan


93

Berdasarkan dikaitkan

struktur dengan

PDRB

Tabel V.15 Beberapa Indikator Ekonomi Kalteng

proporsi

2011

2012

2013

penduduk usia produktif yang

Pertumbuhan PDRB

6,77

6,69

7,37

bekerja menurut lapangan usaha,

Gini ratio

0,34

0,33

0,35

menunjukkan adanya ketimpangan

% Tingkat Kemiskinan

6,64

6,19

6,23

antara kontribusi pertumbuhan

% Pengangguran

2,55

3,17

3,09

12.196,76 M

12.911,18 M

16.916,25 M

dengan penduduk yang bekerja

Perkembangan

Alokasi

pada lapangan usaha tersebut.

Anggaran

Sebagai bagian dari upaya untuk

Sektor Lapangan Usaha :

mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, perlu kiranya memberikan

 

22,39 7,32

Share Terbesar Lapangan Usaha

(Pertambang an &

perhatian lapangan usaha yang berdampak

besar

Penggalian)

(sumber: BPS, diolah)

terhadap

penduduk yang bekerja pada lapangan usaha tersebut sehingga pertumbuhan yang ada justru tidak memperbesar kesenjangan pendapatan yang dicerminkan dari gini ratio.

Bila diperhatikan Kalimantan Tengah cenderung mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun tahun, bahkan dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional maupun dengan propinsi lainnya. Pertanyaannya? Sebagaimana

Sehat, Inklusif, dan Sustainable kah

diketahui bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata diukur dari dari besaran

Perekonomian

pertumbuhan itu sendiri. Untuk menilai bahwa

Kalteng?

pertumbuhan tersebut berkualitas, perlu dilihat dalam dimensi yang lebih luas bukan hanya pada besaran pertumbuhan tapi juga melihat kepada penyebab pertumbuhan

pertumbuhan ekonomi

dan

dampak

tersebut

terhadap

indikator ekonomi sosial lainnya. Berdasarkan

data

perkembangan

berbagai

indikator tersebut diatas, bila dilihat kaitannya antara pertumbuhan ekonomi dengan beberapa indikator lainnya, yaitu :


94

a. gini ratio

baru

Gini ratio yang merupakan indikator tingkat kesenjangan pendapatan antar golongan dalam masyarakat/penduduk, pertumbuhan

menunjukkan

bahwa

cenderung

untuk

kesenjangan

dalam

ekonomi

memperlebar terjadinya

masyarakat yang dicerminkan dari semakin meningkatnya

angka

gini

ratio

meskipun

maupun

yang

sebelumnya

ada.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Dalam tahun 2013, Kalteng mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, meskipun nampak kenaikan tersebut dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja tidak cukup signifikan yang dicerminkan dari relatif kecilnya % penurunan pengangguran dari tahun 2012 ke

peningkatannya tidak terlalu signifikan;

2013. b. kemiskinan d. Sumber pertumbuhan menurut lapangan Tingkat kemiskinan relatif yang dicerminkan dari prosentase

penduduk

miskin,

bahwa terjadi penurunan % penduduk miskin dari tahun 2011 ke 2012 namun % tersebut meningkat lagi dalam tahun 2013. Naik tingkat kemiskinan tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 ditengah

terjadinya

kenaikan

pertumbuhan

ekonomi menunjukkan sinyal bagi pemerintah Kalteng

untuk

bersungguh-sungguh

mengupayakan pertumbuhan yang bersumber dari sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah

yang

banyak

usaha/sektor

menunjukkan

sehingga

kenaikan

pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada

Melihat

komposisi

share

menurut

sektor/lapangan usaha terhadap PDRB, ternyata share

terbesar

berasal

dari

lapangan

pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 22,39 yang mengcover hanya 7,32% penduduk dibandingkan dengan lapangan usaha pertanian yang berkontribusi sebesar 13,43 tapi mencakup 52,7% penduduk. Demikian pula dari dominannya share sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kalteng, juga perlu menjadi perhatian terkait dengan sustainabilitas pertumbuhan itu sendiri, karena sektor usaha

berkurangnya tingkat kemiskinan

pertambangan dan penggalian adalah hampir c. pengangguran (penyerapan angkatan kerja) Salah satu permasalahan ekonomi yang perlu diselesaikan pengangguran.

adalah Untuk

terkait

dengan

mengatasi

tingkat

semuanya berasal dari sumber daya alam,yang bersifat “non renewable”. e. Perkembangan alokasi anggaran Meskipun

pengangguran tentunya diperlukan penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja yang ada baik tambahan angkatan kerja

dari

sisi

besaran,

peranan

government spending terhadap PDRB tidak sebesar faktor yang lain, namun kenaikan alokasi


95

anggaran dari tahun ke tahun yang cukup

bahwa Propinsi Kalimantan Tengah berada pada

signifikan disertai dengan kualitas kebijakan yang

posisi yang lebih baik dari Propinsi lain di

semakin baik, alokasi anggaran yang semakin

Kalimantan dan Nasional, hendaknya tidak

efisien dan pola distribusi penyerapan anggaran

menyurutkan langkah berbagai pihak untuk terus

yang semakin baik diharapkan akan berkontribusi

melakukan

optimal terhadap perkembangan perekonomian

khususnya terkait dengan kebijakan fiskal dan

di Kalteng.

kebijakan sektor riil sehingga pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan nasional dan wilayah

Kalimantan,

yaitu

sebesar

7,37%,

ternyata belum sepenuhnya berpengaruh positif untuk

mengatasi

kemiskinan,

penyerapan

perbaikan

dari

semua

aspek,

ekonomi yang dicapai adalah pertumbuhan yang sehat,

inklusif

mengingat

dan

berkelanjutan. Hal ini

bahwa

pertumbuhan

ternyata

ekonomi

yang

pencapaian cukup

tinggi

tersebut, dilihat dari peran berbagai sumber

angkatan kerja serta terjadinya ketimpangan ekonomi dalam masyakarat. Oleh karena itu

Tabel V.16 Indikator Ekonomi dan Sosial Kalteng, Kalimantan, dan Nasional 2011

2012

2013

Kalteng

6,77

6,69

7,37

4 pilar pembangunan yaitu pro growth, pro poor,

Kalimantan

4,97

4,82

3,7

pro

Nasional

6,49

6,26

5,78

Kalteng

0,34

0,33

0,35

mendukung pencapaian 4 pilar tersebut harus

Kalimantan

0,37

0,36

0,37

dilakukan perbaikan ke depan.

Nasional

0,41

0,41

0,413

Kalteng

6,64

6,19

6,23

terhadap kondisi perekonomian Kalteng, bahwa

Kalimantan

6,81

6,39

6,53

semua

Nasional

12,49

11,16

11,47

Kalteng

2,55

3,17

3,09

Kalimantan

5,38

5,20

4,74

posisi yang lebih baik, dibandingkan dengan yang

Nasional

6,56

6,14

6,25

dialami propinsi-propinsi lain di Indonesia dan

Kalteng

75,06

75,46

N/A

N/A

N/A

N/A

72,77

73,29

N/A

dalam

rangka

mewujudkan

masyarakat sebagai tujuan pembangunan sesuai

job

dan

pro

environment,

Satu halnya yang perlu mendapatkan apresiasi

pertumbuhan

ekonomi ekonomi,

makro,

PDRB

Gini ratio

% Tingkat Kemiskinan

berupa

pengangguran,

kemiskinan, gini ratio, dan inflasi menunjukkan

nasional. Kenyataan

% Pengangguran

IPM

bahwa

secara

indikator ekonomi makro

umum

Wilayah

berbagai

kelemahan yang ditemukan selama ini yang tidak

indikator

Indikator

kesejahteraan

berbagai

yang menunjukkan


Kalimantan Nasional

(sumber: BPS, diolah)

96

pertumbuhan dan dampaknya terhadap indikator ekonomi dan sosial lainnya, belum sepenuhnya mengarah kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif dan berkelanjutan.


97

BAB VI PENUTUP

Pembangunan

daerah

dilaksanakan

dengan

Pencapaian program dan kegiatan tercermin

berpedoman pada rencana pembangunan daerah

pada berbagai indikator perkembangan makro

baik secara jangka menengah dan jangka panjang

ekonomi,

sehingga pencapaian hasil-hasil pembangunan

perkembangan

dapat terarah sesuai dengan keunggulan daerah

mendorong pertumbuhan ekonomi.

dan kearifan lokal. Penetapan program dan kegiatan pembangunan daerah yang berbasis pada competitive advantage daerah mendorong akselerasi pembangunan sehingga

pencapaian

kemandrian daerah dapat segera terwujud. Sebagaimana

kependudukan,

serta

pada

sektor-sektor

yang

A. Aspek Perekonomian Tolok

ukur

Kalimantan

perkembangan Tengah

dapat

perekonomian dilihat

melalui

perkembangan Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

dan

pertumbuhan

ekonomi.

Perekonomian Kalimantan Tengah mengalami

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

peningkatan dari waktu ke waktu. Hal tersebut

Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015, program

ditunjukkan dengan peningkatan dimana pada

pembangunan

Kalimantan

tahun 2012 PDRB Kalimantan Tengah mencapai

Tengah memuat program-program prioritas yang

21,42 T dan meningkat di tahun 2013 menjadi

antara lain meliputi:

22,999 T. Peningkatan PDRB ini berdampak pada





daerah

dalam

dan

Rencana



tertuang

sosial

Provinsi

penataan ruang yang berwawasan

peningkatan

laju

lingkungan untuk mendukung

Pertumbuhan

ekonomi

pengembangan ekonomi unggulan daerah,

tengah yang pada tahun 2012 mencapai 6,69%

peningkatan prasarana dan sarana

dan meningkat menjadi 7,37% di tahun 2013.

pendidikan dan kesehatan,

Perkembangan

peningkatan infrastruktur perhubungan dan

Tengah memberikan kontribusi sebesar 8,93%

komunikasi,

terhadap



pengembangan infrastruktur pengairan,



peningkatan daya saing masyarakat, dan



penguatan sendi budaya dan kearifan lokal

sedangkan

pertumbuhan

ekonomi.

Provinsi

Kalimantan

perekonomian

terhadap wilayah

regional

Kalimantan

Kalimantan,

Kalimantan

sendiri

berkontribusi sebesar 9,30% terhadap ekonomi nasional.

yang mendukung aktifitas pembangunan.


99

Secara sektoral, sektor tersier menopang 48,86%

nasional (8,38%) namun masih lebih tinggi dari

perekonomian Kalimantan Tengah sementara

rata-rata regional Kalimantan (6,64). Demikian

sektor primer berkontribusi sebesar 37,94%, dan

pula, tingkat inflasi tahun ini juga lebih tinggi

selebihnya ditopang oleh sektor sekunder. Sektor

dibanding tahun 2012 (5,85) dan tahun 2011

pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan

(4,55). Salah satu pemicu peningkatan tingkat

restoran merupakan sektor utama pada struktur

inflasi di tahun 2013 adalah kebijakan pemerintah

PDRB karena sektor ini merupakan lapangan

untuk menaikkan harga BBM.

usaha utama masyarakat Kalimantan Tengah.

permintaan dan penawaran masih perlu dijaga

Namun demikian, sektor pertambangan dan

sehingga tingkat inflasi di masa mendatang dapat

penggalian merupakan sektor yang sedang

terkendali sesuai dengan target tingkat inflasi

berkembang karena pada tahun 2013, sektor ini

yang ditetapkan.

merupakan sumber pertumbuhan tertinggi PDRB.

Keseimbangan

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pemerataan

Peran Perbankan dalam mendukung aktivitas

distribusi pendapatan yang paling baik diantara

ekonomi

menunjukkan

seluruh provinsi di Kalimantan meskipun jika

sejalan dengan

dilihat perkembangannya sejak tahun 2009, gini

meningkat. Tren

ratio di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan.

Kalimantan

perkembangan kontribusinya pertumbuhan

yang yang

Tengah positif terus

berbagai indikator

utama

Perbaikan pemerataan pendapatan terjadi pada

perbankan yaitu aset, dana pihak ketiga (DPK),

tahun 2012 dimana gini ratio

dan kredit masih cenderung meningkat Lebih

penurunan sebesar 0,01 namun kenaikan gini

lanjut, untuk meningkatkan tingkat financial

ratio kembali terjadi di tahun 2013. Untuk itu,

inclusion,

peningkatan

ekspansi

masih perlu

kelembagaan didorong,

produktivitas

dan

penyerapan

karena selain

angkatan kerja pada sektor-sektor padat karya

masyarakat mengenai

perlu ditingkatkan sehingga gini ratio akan

perbankan, ekspansi perbankan juga merupakan

semakin turun yang berarti tingkat kesenjangan

upaya meminimalisir

distribusi pendapatan dapat semakin berkurang.

untuk

terus

perbankan

mengalami

mengedukasi

menyerupai

bank

praktik-praktik namun

pada

yang akhirnya

memberikan dampak kerugian bagi masyarakat.

B. Aspek Sosial Kependudukan Jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun

Tingkat inflasi di Kalimantan Tengah tahun 2013

2012 adalah sebanyak 2.283.687 jiwa dengan laju

adalah sebesar 6,78. Tingkat inflasi tersebut

pertumbuhan

masih perlu diwaspadai mengingat walaupun

Konsentrasi

tingkat

umumnya terjadi di kabupaten/kota dengan

inflasinya

masih

dibawah

rata-rata


penduduk penyebaran

sebesar penduduk

2,08%. pada

100

aktivitas perekenomian yang tinggi antara lain

Perdagangan,

yaitu

Timur,

Akomodasi. Pada tahun 2011-2013, kelompok

Kotawaringin Barat, Kapuas, dan kota Palangka

pekerjaan terkait dengan pertanian mencapai

Raya.

piramida

persentase 52,70% sedangkan kelompok jasa

Kalimantan Tengah memiliki

kemasyarakatan 13,96%, dan sektor perdagangan

Kabupaten

Dilihat

dari

penduduknya, bonus

Kotawaringin

demografi

komposisi

dimana

apabila

kualitas

penduduk usia produktif semakin meningkat dan dikombinasikan dengan potensi sumber daya yang melimpah maka pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah akan semakin terakselerasi.

Rumah

Makan,

dan

Jasa

13,86%. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah pada

tahun

2013

mengalami

kenaikan

dibandingkan penduduk miskin pada tahun 2012. Kenaikan tersebut dipicu oleh bertambahnya

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah

penduduk miskin di daerah perkotaan sementara

sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kondisi

jumlah penduduk miskin di pedesaan secara

ketenagakerjaan secara nasional. Walaupun pada

konsisten

tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk

demikian, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)

berusia di atas 15 tahun namun jumlah angkatan

semakin membaik karena secara umum tingkat

kerja justru semakin menurun yang disertai pula

konsumsi penduduk

dengan penurunan TPAK. Kondisi ini tentunya

dimana

dapat meningkatkan beban yang ditanggung oleh

peningkatan pendapatan penduduk miskin.

penduduk

Angkatan

Kerja

karena

jumlah

penduduk usia produktif yang tidak bekerja semakin

meningkat.

Ditinjau

dari

tingkat

pengangguran, TPT di Kalimantan Tengah lebih rendah jika dibandingkan secara nasional. Kondisi tersebut

menunjukkan

penyerapan

angkatan

tingginya kerja

di

tingkat

Kalimantan

Tengah.

mengalami

hal

penurunan.

miskin

tersebut

Namun

semakin

tinggi

mengindikasikan

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2012, IPM Kalimantan Tengah adalah 75,46 dimana hal tersebut menunjukkan pendidikan,

bahwa dan

tingkat

kesehatan,

kesejahteraan

masyarakat

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, IPM Kalimantan Tengah menduduki

Tiga kelompok lapangan pekerjaan utama yang

peringkat ketujuh nasional dan kedua di regional

mendominasi mata pencaharian di Kalimantan

Kalimantan setelah Kalimantan Timur.

Tengah

yaitu:

(i)

Pertanian,

Perkebunan,

Kehutanan,Perburuan, dan Perikanan, (ii) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan, (iii)

C. Perkembangan Sektor Strategis Perkembangan sektor kesehatan di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke


101

tahun dengan ditandai adanya peningkatan

tenaga

sarana dan prasarana kesehatan, jumlah tenaga

mempunyai nilai inklusivitas yang tinggi. Dengan

kesehatan, dan kemudahan akses kesehatan oleh

demikian, pertumbuhan di sektor pertanian akan

masyarakat.

berdampak

Berdasarkan

tingkat

akses

kerja

sehingga

positif

sektor

pada

pertanian

kesejahteraaan

masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan,

masyarakat secara luas.

puskesmas

melayani

49,05%

kunjungan

keberhasilan pembangunan sektor pertanian

masyarakat ke fasilitas kesehatan, sedangkan

adalah meningkatnya Nilai Tukar Pertanian. NTP

rumah sakit melayani 10,97% masyarakat, dan

Kalimantan Tengah pada bulan Desember 2013

praktek dokter melayani 17,50% masyarakat.

adalah 102,41. Hal tersebut mengindikasikan

Dengan pula, perkembangan membaiknya Angka

adanya peningkatan kesejahteraan petani di

Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) dan Angka

Kalimantan Tengah karena Indeks harga yang

Harapan Hidup di Kalimantan Tengah juga

diterima petani lebih besar daripada Indeks yang

menjadi salah satu indikator penting keberhasilan

harus dibayar petani. Dengan kata lain harga

pembangunan

karena menyangkut berbagai

komoditas pertanian yang dihasilkan petani lebih

aspek antara lain terkait tingkat kesejahteraan

tinggi dari belanja barang dan jasa yang

masyarakat,

dikonsumsi petani.

pengetahuan

ibu

terhadap

kesehatan, dan kemudahan akses kesehatan. Pembangunan

sektor

pendidikan

Salah satu indikator

Perkembangan sektor perhubungan ditandai

terus

salah satunya dengan peningkatan prasarana

ditingkatkan baik dari sis kuantitas maupun

transportasi darat. Panjang jalan di Kalimantan

kualitas pendidikan. Keberhasilan pembangunan

Tengah tahun 2011-2012 meningkat sepanjang

sektor pendidikan di Kalimantan Tengah ditandai

240,65 Km. Demikian pula, pertumbuhan jalan

dengan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah,

juga disertai dengan peningkatan kualitas jalan

Rata-rata Lama Sekolah, dan dan Angka Melek

dengan

Huruf. Yang masih perlu menjadi catatan adalah

penggunaan kerikil sebagai media permukaan

perkembangan APS di Kalimantan Tengah pada

jalan.

kelompok usia 13-24 tahun masih dibawah rata-

angkutan darat memberikan manfaat lebih

rata nasional. Kondisi tersebut akan menurunkan

berupa kemudahan akses dan biaya yang lebih

daya saing sumber daya manusia di Kalimantan

terjangkau.

adanya

Peningkatan

pengaspalan

prasarana

jalan

dan

transportasi

Tengah. Sektor

pertanian

merupakan

sektor

perekonomian yang paling banyak menyerap


102

D. Badan

Layanan

Umum

dan

(Belanja K/L dan Transfer Daerah) Kalimantan Tengah tahun 2013 adalah Rp. 16, 9 triliun.

Investasi Pemerintah Di Kalimantan Tengah terdapat satu satker Badan

Belanja negara tersebut disalurkan dengan dua

Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu Rumah Sakit

cara yaitu: (i) APBN, melalui alokasi pada K/L

Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus di

untuk dikelola satuan kerja instansi vertikal

Palangka Raya. RSUD dr. Doris Sylvanus menjadi

maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan (ii)

BLU Daerah terhitung sejak Januari 2011. Selama

APBD, melalui Dana Perimbangan dan Dana

dua tahun terakhir, RSUD tersebut telah banyak mengalami

perkembangan

peningkatan

layanan,

aset,

Penyesuaian

yang

diterima

antara

lain

Pemprov/Pemkab/Pemkot.

anggaran

dan

Peran

pemerintah

dalam

oleh

perekonomian

pendapatan.

diantaranya ditunjukkan oleh seberapa jauh

Investasi pemerintah pusat di Kalimantan Tengah

kontribusi pengeluaran pemerintah, baik yang

berupa penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement) kepada Pemda/Pemkot dan PDAM serta

Perjanjian

(PRJ)

kepada

Pemerintah

dialokasikan dalam APBN maupun APBD mampu untuk

memberikan

perekonomian

stimulasi perkembangan

daerah.

Peran

pemerintah

2013,

tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan

terdapat tujuh SLA dengan perincian debitur:

yang berdampak baik langsung maupun tidak

Pemprov Kalteng (2 SLA), Pemkot Palangka Raya

langsung dengan peningkatan kualitas hidup

(2 SLA), PDAM Kota Palangka Raya (2SLA), dan

masyarakat antara lain meliputi peningkatan

Pemkab Kapuas (2 SLA).

perekonomian, kualitas sumber daya manusia,

Provinsi.

Sampai

dengan

Desember

dan kesejahteraan masyakarat.

E. Aspek Fiskal Regional Perkembangan Pendapatan dan Belanja Negara di Kalimantan Tengah meningkat dari waktu ke waktu. Dari sisi pendapatan negara yang dikelola pemerintah pusat, peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan dari PPN dan PPh terus mengalami

peningkatan.

Demikian

juga,

pendapatan PNBP juga mengalami peningkatan

Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan

keuangan

pemerintah

baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk

mendukung

pembangunan

dan

kemandirian daerah antara lain yaitu: rasio pendapatan, ruang fiskal, kemandirian daerah, rasio belanja, serta rasio surplus dan defisit.

yang berasal dari penerimaan sumber daya alam

Indikator yang bisa digunakan untuk melihat

dan pendapatan PNBP lainnya. Dilihat dari sisi

pengaruh langsung pengeluaran pemerintah

belanja negara, total pagu belanja negara

terhadap kondisi perekonomian suatu daerah,


103

dalam hal ini adalah kontribusi pengeluaran pemerintah Alokasi

terhadap

pembentukan

PDRB.

pengeluaran

pemerintah

pada

program/kegiatan yang efisien dan berprioritas tinggi

yang

memiliki

leverage

terhadap

perekonomian tentunya menjadi perhatian dan fokus

pemerintah.

Apalagi

dalam

situasi

keterbatasan ruang fiskal, karena terbatasnya sumber-sumber

pendanaan

di

satu

sisi,

sementara di sisi lain terdapat pengeluaran yang bersifat wajib yang harus dipenuhi pemerintah, tuntutan

untuk

menjadikan

pengeluaran

F. Tantangan Pembangunan Menuju Perekonomian

yang

Sehat,

Inklusif dan Berkelanjutan Tujuan pembangunan bukan semata hanya pada perkembangan sektor perekenomian namun secara lebih luas tujuan pembangunan meliputi peningkatan kualitas masyarakat ditinjau dari berbagai aspek. Namun demikian, perkembangan perekonomian

merupakan

cermin

atas

kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan sektor-sektor lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan perekonomian

pemerintah yang berprioritas dan efisien menjadi suatu

hal

yang

mutlak

harus

dilakukan

Permasalahan

pembangunan

di

Kalimantan

Tengah yang masih memerlukan penanganan

pemerintah.

yang sistematis juga masih harus dirumuskan dan Efisiensi belanja negara dapat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran (efisiensi alokasi) dan peningkatan efisiensi

pola

distribusi

penyerapan

penyerapan

anggaran anggaran

yaitu yang

proporsional selama satu tahun anggaran (tidak

dituangkan dalam kebijakan pemerintah yang tepat. Permasalahan tersebut antara lain terkait infrastruktur,

ekonomi

yang

berorientasi

kerakyatan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup,

sektor

pendidikan

dan

kesehatan.

terjadi rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun dan penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun). Berbagai permasalahan penyerapan anggaran tahun 2013 secara umum dapat dikelompokkan perencanaan

antara dan

lain

terkait

penganggaran,

kualitas kebijakan

penghematan anggaran, hambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang spesifik terlambat diterbitkan.

Perkembangan Tengah

yang

perekonomian semakin

Kalimantan

meningkat

masih

menyisakan tantangan sebagaimana ditunjukkan dengan beberapa indikator sosial kependudukan yang menggambarkan adanya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang tidak inklusif, permasalahan ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Demikian pula, pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian bersifat


104

non-renewable

resources

cenderung

tidak

sehingga pergerakan manusia dan barang

berkelanjutan.

dapat berjalan lebih cepat dengan biaya yang lebih terjangkau. Demikian

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan

pembangunan

untuk mendukung tercapainya target kinerja

infrastruktur

pula

transportasi

akan mendorong terbukanya akses ke

pembangunan di masa mendatang antara lain

wilayah yang selama ini sulit terjangkau

yaitu:

(remote area). 1. Sinergitas

dan

harmonisasi

semua

5. Mendorong dan memberikan fasilitas untuk

program/kegiatan antara pemerintah pusat,

pembukaan pabrik-pabrik pengolahan bahan

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

mentah menjadi barang jadi/setengah jadi

sangat penting untuk mencapai hasil yang

yang dapat meningkatkan nilai ekonomis

maksimal. Harmonisasi tersebut juga akan menghilangkan

program-program

tumpang-tindih

dan

efisiensi

sehingga pada akhirnya akan mendorong

yang

pertumbuhan

alokasi

memiliki komitmen yang kuat terhadap

bahan tambang. 6. Untuk mendorong kemandirian daerah,

pencapaian sasaran/target pembangunan,

perlu ditingkat pendapatan daerah dari PAD

baik pada tingkat pusat maupun daerah akan pencapaian

kinerja

baik

yang

optimal.

melalui

intensifikasi

maupun

ekstensifikasi potensi pendapatan daerah. 7. Efisiensi belanja pegawai daerah untuk

3. Penyusunan kebijakan fiskal daerah yang

mengurangi rasio belanja pegawai terhadap

berorientasi pada sektor pertanian untuk

APBD sehingga fiscal space akan semakin

mendorong bertambahnya usaha pertanian baik dari rumah tangga maupun pertanian hukum

sehingga

meningkat. 8. Dari

akan

meningkatkan pula penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. 4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi

sektor

pendirian pabrik-pabrik untuk mengolah

2. Dari sisi leadership, kepemimpinan yang

berbadan

di

industri. Termasuk dalam hal ini adalah

anggaran.

menghasilkan

perekonomian

untuk

memperbesar

konektivitas antar wilayah (antar kabupaten, antar provinsi, dan akses internasional)


sisi

pengelolaan

belanja

negara,

beberapa hal yang perlu dilaksanakan adalah: (i) efisiensi alokasi anggaran perlu ditingkatkan

dengan

karakteristik,

potensi,

memperhatikan dan

keunggulan

kompetitif daerah, (ii) perbaikan terhadap pola

penyerapan

peningkatan

SDM

anggaran pengelola

melalui keuangan,

105

percepatan proses pengadaan barang dan jasa, dan penyederhanaan proses birokrasi. 9. Mengoptimalkan potensi penerimaan dana perimbangan yang berasal dari komponen dana bagi hasil yang besarnya bergantung pada

upaya

yang

dilaksanakan

oleh

pemerintah daerah. 10. Kerjasama

antar

wilayah

baik

antar

kabupaten di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun antar provinsi sehingga tercipta sinergi pembangunan regional yang menguntungkan semua pihak.


106

DAFTAR PUSTAKA 1. __________. Kalimantan Tengah dalam Angka 2010. Palangkaraya. Badan Pusat Statistik. 2011. 2. __________. Kalimantan Tengah dalam Angka 2011. Palangkaraya. Badan Pusat Statistik. 2012. 3. __________. Kalimantan Tengah dalam Angka 2012. Palangkaraya. Badan Pusat Statistik. 2013. 4. __________. Kalimantan Tengah dalam Angka 2013. Palangkaraya. Badan Pusat Statistik. 2014. 5. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan I – 2011. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2011. 6. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan II – 2011. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2011. 7. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan III – 2011. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2011. 8. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan IV – 2011. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2011. 9. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan I – 2012. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2012. 10. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan II – 2012. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2012. 11. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan III – 2012. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2012. 12. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan IV – 2012. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2012. 13. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan I – 2013. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2013. 14. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan II – 2013. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2013. 15. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan III – 2013. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2013. 16. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan IV – 2013. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2013.


viii

17. __________. Kajian Ekonomi Regional Triwulan I – 2014. Palangkaraya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. 2014. 18. __________. Laporan Keuangan RSU Doris Sylvanus 2010 - 2013. Palangkaraya. RSU Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah. 2013. 19. __________. Laporan Rekonsiliasi Investasi. Palangkaraya. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. 2013. 20. __________. Data/Informasi Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Jakarta. Pusat Data dan Informasi Kesehatan Kementrian Kesehatan RI. 2013. 21. __________. LKPP UAPPAW Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2014. Palangkaraya. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. 22. __________. Monev pa. Perbendaharaan.go.id. [online] 2014. [Cited: 15 Maret 2013 13:03]. https://pa.perbendaharaan.go.id/monevpa.


ix

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

Penanggungjawab: Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Ludiro Ketua Tim: Kepala Bagian Umum Fanny Fariyanto Editor: Edy Purwanto Dibantu oleh: Irwan Susanto Istiqomah Anggota: Didik Muryadi Mohammad Suharsa Hariyatmoko Nurcahyo Nugroho Arief Priyantoro Burhanuddin Hasibuan Teguh Widodo Rio Candra Soebiyantoro Edy Wibowo


KATA PENGANTAR. Palangkaraya, Maret 2014 Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalteng. L u d i r o NIP

Recommend Documents