MATRIKS LAPORAN TAHUNAN ANGGOTA JDIH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012

MATRIKS LAPORAN TAHUNAN ANGGOTA JDIH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NO 1.

NAMA KANWIL NAD Jl.T.Nyak Arief nomor 185 Banda Aceh Telp: 06517553494, 7553197 Faksimile: 06517553494

KONDISI 6 ASPEK 1. Organisasi a.Penanggung Jawab: Suwandi,S.H,M.H b. Dasar Hukum: 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI; 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:M.01-PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor; M.02-PR.08.08 Tahun 2003 Tentang Keanggotaan Lembaga-lembaga Lain Yang Bergerak Di Bidang

KEGIATAN YANG DILAKUKAN 1. Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh dengan Pemerintah Aceh; 2. Melakukan koordinas dengan Biro Hukum Setda Provinsi Aceh dalam melakukan pengelolaan dan inventarisasi qanun; 3. Melakukan koordinasi dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh Besar dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan perpustakaan; 4. Koordinasi dan monitoring JDIH di LP Lhokseumawe, Rutan Sigli, Cabang Rutan Bireuen, Cabang Rutan Lhoksukon dan Pustaka Wilayah Banda Aceh; 5. Pelaksanaan rapat koordinasi JDIH dengan Unit Pelaksana Teknis di Kota/Kabupaten; 6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kanwil

PERMASALAHAN Adapun yang menjadi kendalakendala-kendala dalam kegiatan Sub Bidang JDIH Kanwil Kemenkumham Aceh sebagai berikut: 1. Dalam memberikan pelayanan informasi hukum di Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh belum berjalan maksimal disebabkan ruang perpustakaan masih bergabung dengan ruang kerja pegawai, meskipun demikian pelaksanaan kegiatan JDIH tetap dapat berjalan dengan baik; 2. Pembelian buku-buku peraturan perundangundangan dan buku-buku hukum lainnya di Kota Banda Aceh, dengan harga yang relatif mahal serta dipengaruhi oleh harga pasar; 3. Jumlah koleksi perpustakaan Kanwil Kemenkumham Aceh sangat minim sehingga dalam pemberian informasi hukum masih terbatas;

REKOMENDASI 1. Guna mengoptimalkan kinerja JDIH Kanwil Kemenkumham Aceh sangat diperlukan sarana dan prasarana perpustakaan dan ruang perpustakaan; 2. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan JDIH pada Kanwil Kemenkumham Aceh melalui diklat perpustakaan yang diselenggarakan oleh BPSDM; 3. Dalam Perekrutan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh, kiranya dapat menerima formasi khusus sebagai pengeloa perpustakaan dengan latar belakang ilmu kepustakaan.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Pengembangan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 5.DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nomor:0259/01301.2.01/01/2012 tanggal 09 Desember 2011. 2. Sumber Daya Manusia Pengelola JDIH Kanwil Kemenkumham Provinsi Aceh: a. Ketua: Suwandi,S.H,M.H (Kadiv Yankum) b. Sekretaris: Marliati,S.H (Kabid Hukum) c. Anggota: 1. Taufiq,S.E (Kasubid JDIH) 2. Muhammad Isa,S.Sos 3. Nurul sabah,S.H 4. Tomi,S.H 5. Afriandi MS,S.H 3. Koleksi Dokumen Hukum Koleksi perpustakaan hukum Kanwil Kemenkumham Aceh diperoleh dari pembelian, hibah dan hadiah dari Ditjen Peraturan Perundang-

KEGIATAN YANG DILAKUKAN Kemenkumham Aceh telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, mahasiswa dan pegawai yang membutuhkan informasi melalui koleksi perpustakaan, majalah, koran dan tatap muka; 7. Melakukan inventarisasi qanun ke instansi terkait, baik qanun kota maupun kabupaten; 8. Pembuatan inventaris buku, kliping koran/majalah.

PERMASALAHAN 4. Sampai saat ini, belum ada tenaga teknis dengan latar belakang pendidikan perpustakaan Kanwil; 5. Belum adanya website khusus untuk JDIH yang dikelola khusus oleh Sub JDIH guna memberikan informasi hukum kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK undangan, BPHN dan instansi terkait lainnya. Koleksi yang ada berjumlah 923 judul dengan rincian sebagai berikut: a.Buku Peraturan Perundang-undangan berjumlah 199 judul; b.Buku hukum pidana dan Perdata berjumlah 333 judul; c.Buku ilmu pengetahuan umum berjumlah 170 judul; d.Buku agama berjumlah 172 judul; e.Buku hadiah/hibah dari Pemda, Direktur Jenderal dalam jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI berjumlah 49 judul 4. Teknis Pengelolaan 5. Sarana Prasarana Ruang perpustakaan masih bergabung dengan ruang kerja pegawai, masih kurangnya koleksi bukubuku baru karena selain mahal, anggaran yang tersedia juga terbatas.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

2.

SUMATERA UTARA Jl.Putri Hijau Nomor 4 Medan Telp: (061) 4552109 Fax: (061) 4521217

KONDISI 6 ASPEK KEGIATAN YANG DILAKUKAN 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan selama a. Penanggung Jawab tahun 2012: Jaringan Dokumentasi dan 1. Rapat koordinasi I (Selasa, Informasi Hukum: Sri Endah 27 Maret 2012); Triwuryani, S.H (Kepala Sub 2. Rapat koordinasi II Bidang Jaringan (Senin/19 Juli 2012); Dokumentasi dan Informasi 3. Pengadaan buku Hukum) perpustakaan; b. Dasar Hukum: 4. Langganan koran dan 1. Undang-undang Republik majalah; Indonesia Nomor 17 Tahun 5. Kegiatan operasional JDIH. 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor.M01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara antara lain sebagai berikut: 1. Tidak memadainya rak untuk penyimpanan koleksi buku; 2. Terbatasnya koleksi perpustakaan dan layanan informasi lainnya; 3. Terbatasnya sistem teknologi informasi yang dimiliki; 4. Belum tersedianya jaringan komputer yang memadai untuk pengelolaan perpustakaan; 5. Tidak tersedianya kursi dan meja untuk membaca; 6. Tidak tersedianya biaya perawatan buku-buku; 7. Anggaran yang tersedia setiap tahun sangat minim; 8. Belum adanya personil yang dapat mengelola perpustakaan sesuai dengan kompetensi dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan; 9. Personil yang saat ini

Yang menjadi saran dalam laporan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utra di tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Teknologi informasi merupakan hal yang pokok dalam rangka terlaksananya penyebarluasan informasi hukum, namun sampai saat ini perangkat tersebut masih terbatas. Dengan demikian diharapkan agar secara bertahap perangkat teknologi informasi masih dapat disediakan; 2. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi sehingga diperlukan adanya pelatihan/bimbingan

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI. 2. Sumber Daya Manusia Semakin luasnya jangkauan materi dokumentasi hukum semakin perlu pula didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, yang memiliki pengetahuan hukum yang luas dan pengetahuan pengolahan dokumentasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal tersebut berguna dalam pemberian layanan informasi hukum yang prima, cepat, up to date serta akurat. Sebagai gambaran kondisi personalia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara masih belum mendukung dengan kondisi berikut: -Jumlah pegawai yang mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi


PERMASALAHAN mengelola perpustakaan tidak diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian (pusat).

REKOMENDASI teknis secara berkesinambungan terhadap pengelola/personalia Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 3. Hendaknya dalam pemanggilan peserta pendidikan dan pelatihan di biidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diprioritaskan pada pegawai yang mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara membutuhkan personil/pegawai yang dapat mengelola perpustakaansesuai dengan tingakt pendidikan dan kompetensi yang dimiliki (D-III maupun S-1 Ilmu

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Hukum terdiri dari Kepala Sub Bidang dan 6 (enam) orang staf; -Pegawai yang mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 1 orang sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 1 (satu) orang sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV, 1 (satu) orang sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis jasa hukum, 1 (satu) orang sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan. 3. Koleksi Dokumen Hukum Salah satu indikator berjalannya pelayanan pemberian informasi hukum kepada pengguna hukum adalah kemudahan untuk menemukan atau memperoleh informasi hukum melalui koleksi peraturan perundang-


PERMASALAHAN

REKOMENDASI Perpustakaan).

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK undangan maupun bahan hukum lainnya. Koleksi peraturan perundangundangan maupun bahan hukum lainnya merupakan bahan untuk mewujudkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Kondisi koleksi yang ada pada Jaringan Dokumentasi dan nformasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: a. Jumlah koleksi keseluruhan yang dimiliki berjumlah 3609 eksemplar; b. Jumlah surat kabar/warta berlangganan 3 judul terdiri dari Harian ANALISA,KOMPAS, dan Majalah FORUM KEADILAN; c. Sumber koleksi tersebut berasal dari pengadaan, kiriman/hibah, langganan. Koleksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada tahun 2012 mengalami


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK peningkatan dari tahun 2011 yaitu: - Penambahan buku pengadaan tahun 2012 sebanyak 224 buku; - Kiriman jurnal dari BPHN sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buku; - Kiriman Jurnal dari Ditjen PP sebanyak 14 (empat belas) buku; - Kiriman Majalah Hukum dan HAM dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 6 (enam) eksemplar; - Kiriman jurnal dari Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 5 (lima) buku; - Kiriman Jurnal dari Ditjen AHU sebanyak 35 (tiga puluh lima) buku; - Kiriman Jurnal dari BPSDM sebanyak 1 (satu) buku; - Pemberian buku dari Kepala Divisi Imigrasi sebanyak 1 (satu) buku; - Pemberian buku dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL -

-

-

-

KONDISI 6 ASPEK sebanyak 1 (satu) buku; Kiriman Jurnal dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI sebanyak 1 (satu) buku; Kiriman buku dari Majelis Pengawas Notaris sebanyak 3 (tiga) buku; Kiriman buku dari Kompas Gramedia sebanyak 2 (dua) buku; Kiriman Majalah dari Universitas HKBP Nomensen sebanyak 2 (dua) eksemplar.

4. Teknis Pengelolaan Yang dimaksud dengan teknis disini adalah pedoman/tata cara pengolahan bahan dokumentasi hukum agar dapat ditemukan kembali apabila dibutuhkan mengingat bahan dokumentasi yang terus berkembang ataupun bertambah, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Teknis penemuan kembali harus dilakukan dengan menggunakan modul


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK ataupun pedoman yang telah ada, baik secara manual maupun dengan menggunakan teknologi informasi. Meskipun judul bahanbahan hukum sudah disimpan di dalam database komputer namun karena masih terbatasnya teknologi yang dimiliki Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, teknik menemukan kembali bahan-bahan hukum masih dilakukan secara manual melalui pencarian judul buku yang telah dicatat dalam buku besar. Penomoran terhadap bahan-bahan hukum telah dilakukan sesuai dengan modul pembuatan katalog namun masih belum terlaksana mengingat minimnya pengetahuan pegawai/pengelola dalam pembuatan katalig tersebut. 5. Sarana Prasarana Sebagai aspek yang sangat


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK penting dalam mendukung pelayanan informasi hukum, sarana dan prasarana tentunya tidak terbatas pada ruangan semata tetapi juga harus dilengkapi dengan jaringan teknologi informasi. Dapat dilaporkan bahwa kondisi sarana dan prasarana pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Uttara yang berada di lantai III dengan fasilitas sebagai berikut: - 3 buah rak buku dalam kondisi tidak maksimal; - 4 buah meja staf; - 5 buah kursi; - 1 buah meja besar baca yang tidak diengkapi dengan kursi untuk membaca; - 2 buah loker katalog; - 1 buah kipas angin; - 2 buah AC (dalam keadaan belum berfungsi); - 1 unit komputer beserta 1 buah printer. 6. Pemanfaatan Teknologi


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

3.

SUMATERA BARAT Jl.S.Parman No.256 Telp: (0751)7055471 Padang-25133

KONDISI 6 ASPEK Informasi dan Komunikasi Meskipun koleksi bahan perpustakaan sudah dimasukkan ke dalam database, namun pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara masih dilakukan secara manual dikarenakan belum memiliki perangkat teknologi informasi. 1. Organisasi a. Penanggung Jawab: Yanuardi b. Dasar Hukum: 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Nasional; 2. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor N.01.PR.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.03-PR.07.10 Tahun 2005


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

Kegiatan yang dilaksanakan oleh JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat pada tahun 2012 adalah kegiatan pengelolaan perpustakaan. Kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum meliputi pengumpulan bahan informasi hukum, pengolahan bahan informasi hukum dan penyajian bahan informasi hukum.

Pada garis besarnya permasalahan yang terdapat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terbagi tiga yakni: 1. Dana/Anggaran; dana yang terdapat pada DIPA yang diperuntukkan bagi Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sangat minim sekali sehingga kurang bisa memenuhi kegiatan JDIH termasuk kegiatan pengelolaan perpustakaan . 2. Sarana dan prasarana; masih kurangnya sarana dan prasarana di JDIH

Hal-hal yang sebaiknya ditingkatkan dalam pengelolaan JDIH yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian sebagai layanan informasi yang baik adalah sebagai berikut: 1. Melengkapi sarana dan prasarana sangat minim sekali terutama pengadaan komputer dan mesin foto copy; 2. Menyediakan layanan internet guna mengelola JDIH yang berbasis teknologi dan pengelolaan perpustakaan hukum digital sebagaimana yang diamanatkan undang-

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK tanggal 7 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen hukum dan HAM RI; 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. 2. Sumber Daya Manusia Personil/staf pada Sub bidang JDIH Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terdiri dari: Yanuardi (Kasubbid JDIH) dan 2 orang staf yaitu Sylvia Emrin,A.Md dan Stephanie Eka Putri,S.H. 3. Koleksi Dokumen Hukum Koleksi Dokumen Hukum yang ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terdiri atas: a. Kelompok peraturan perundang-undangan: peraturan tingkat pusat, peraturan tingkat kementerian/no


PERMASALAHAN mengakibatkan pengelolaan JDIH dan pengelolaan perpustakaan menjadi tersendat terutama sekali mengenai ketiadaan internet yang mengakibatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berbasis teknologi informasi belum dapat terlaksana dengan baik. 3. Sumber Daya Manusia (SDM); keberadaan JDIH pada dasarnya sangat penting dalam mendukung keberadaan Law Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 16 Juli 2010. Untuk mendukung keberadaan Law Center tersebut seharusnya diiringi juuga oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yangberkualitas.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat kekurangan SDM pada Sub Bagian JDIH. Sumber Daya Manusia yang tersedia

3.

4.

5.

6.

REKOMENDASI undang; Meningkatkan jumlah koleksi buku-buku hukum, Peraturan Perundang-undangan, Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dokumentasi hukum lainnya. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke JDIH provinsi dan kabupaten/kota; Melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui keberadaan JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang telah diresmikan sebagai Law Center; Meningkatkan dana/anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan JDIH.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK kementerian, peraturan daerah b. Kelompok buku-buku: buku-buku hukum/literatur hukum, Naskah Akademis/RUU, Buku hasil seminar hukum, bibliografi. c. Kelompok terbitan berseri: Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Jurnal Legislasi d. Kelompok Himpunan Berseri: Himpunan Peraturan, Himpunan Keputusan Menteri e. Kelompok majalah hukum dan surat kabar f. Kelompok putusan pengadilan/yurisprudensi 4. Teknis Pengelolaan 5. Sarana Prasarana Sarana dan prasarana kerja JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dapat digambarkan sebagai berikut: a. Ruangan Perpustakaan ukuran 8x6 m merupakan


PERMASALAHAN hanya 2 orang, diperlukan penambahan SDM sebanyak 2 orang lagi, sehingga dalam memberikan pelayanan informasi hukum dpat dilakukan secara mudah dan cepat.

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

4.

SUMATERA SELATAN Jl.Jend. Sudirman km 3,5

KONDISI 6 ASPEK ruangan perpustakaan hukum; b. Lemari buku dari kayu:4 buah; c. Lemari katalog: 2 buah; d. Lemari ordner: tidak ada; e. Lemari informasi: tidak ada; f. Meja pelayanan: 1 buah; g. Meja baca: 12 buah; h. Gantungan koran: 1 buah; i. AC: 1 unit; j. Komputer: 1 unit k: Internet: tidak ada; l: Mesin fotokopi: tidak ada; m: Printer: 1 unit; n. Lemari pajang besar: 1 buah; o. Rak kayu: 1 buah; p. Papan nama JDI: tidak ada q. Kursi baca: 6 buah; r. Papan pengumuman: 1 buah; s. ornerd: 30 buah 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikas 1. Organisasi a. Penanggung Jawab:b. Dasar Hukum:2. Sumber Daya Manusia


1. Pengadaan Koleksi terdiri atas: a. Pengadaan Buku Hukum b. Langganan Warta

PERMASALAHAN

1. Masalah terbatasnya jumlah dan keterampilan petugas pengelola JDIH di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera

REKOMENDASI

1. Untuk mengatasi masalah kekurangan jumlah dan keterampilan pegawai, perlu penambahan pegawai terutama yang

NO

NAMA KANWIL Telp:355386,358 433 Fax:378384

KONDISI 6 ASPEK Jumlah tenaga pengelola yang ada sekarang sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 3 (tiga) orang staf, dua orang diantaranya sudah mengikuti pelatihan teknis JDIH ditambah 1 (satu) orang Kasubbid JDIH. 3. Koleksi Dokumen Hukum Jumlah buku dan peraturan perundang-undangan yang sampai tahun 2012 berjumlah 3.560 eksemplar terdiri atas: - LN/LTN: 64 - LD : 72 - Himpunan Perpu: 184 - Buku Hukum: 3017 - Majalah Hukum: 131 - Jurnal legislasi: 92 4. Teknis Pengelolaan 5. Sarana Prasarana Sarana dan prasarana pengelolaan JDIH telah mempunyai ruang sendiri dan ber-AC, sudah dilengkapi dengan jaringan internet, rak buku sudah sebagian tersedia walapun belum sesuai dengan

KEGIATAN YANG DILAKUKAN Perundang-undangan c. Langganan Surat Kabar dan Majalah 2. Pengelolaan JDIH dilakukan berpedoman kepada modul-modul yang sudah baku dari BPHN selaku Pusat Jaringan. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini dilakukan dengan kegiatan: a. Pembuatan Web Site; b. Kliping Koran; c. Penjilidan; d. Pemeliharaan dan Perawatan 3. Pelayanan; salah satu fungsi JDIH adalah menyediakan informasi hukum bagi pejabat pengambil keputusan, penentu kebijaksanaan pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan fungsi ini para petugas jaringan telah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selama tahun 2012 telah melayani warga masyarakat yang

PERMASALAHAN Selatan Sangat terasa. Jumlah tenaga pengelola yang ada sekarang sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 3 (tiga) orang staf, dua orang diantaranya sudah mengikuti pelatihan teknis JDIH ditambah 1 (satu) orang Kasubbid JDIH. Menjelang akhir tahun salah seorang staf mutasi karena usul jabatan, sehingga masih mengharapkan tambahan staf pada sub bagian JDIH. 2. Sarana dan prasarana yang masih terbatas. 3. Faktor dana juga merupakan kendala dalam mengembangkan JDIH. Dana yang tersedia untuk membiayai pengelolaan JDIH selama ini sangat terbatas.

REKOMENDASI berpendidikan SLTA sebanyak 2 orang dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan JDIH atau kepustakaan yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. 2. Untuk menunjang kelancaran pengelolaan JDIH perlu penambahan sarana dan prasarana seperti rak buku, meja baca, kursi baca, lemari arsip dan internet. 3. Untuk penambahan koleksi dan peningkatan pengelolaan serta pelayanan perlu adanya penambahan dana operasional JDIH.

NO

5.

NAMA KANWIL

RIAU Jl.Jenderal Sudirman No.233 Pekan Baru Telp:076140233,23846

KONDISI 6 ASPEK standar, meja baca sudah ada, kursi dan komputer. Untuk meningkatkan pelayananan diperlukan penambahan rak buku yang berstandar perpustakaan, sehingga buku-buku yang ada dapat terpelihara dengan baik.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN meminjam buku sebanyak 273 orang.

PERMASALAHAN

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1. Organisasi Kegiatan pengelolaan Jaringan Beberapa permasalahan pada JDIH a. Penanggung Jawab:Dokumentasi dan Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Riau: b. Dasar Hukum:Kanwil Kementerian Hukum dan 1. Belum ada sosialisasi JDIH HAM Riau meliputi: yang diadakan oleh BPHN di 2. Sumber Daya Manusia 1. Registrasi (Buku) Induk; Kanwil; 2. Pemberian label buku; 2. Tidak ada staf bidang hukum 3. Pembuatan kliping; yang telah mengikuti diklat 3. Koleksi Dokumen Hukum 4. Pengisian buku tamu; teknis kepustakaan; Jenis dan jumlah koleksi 5. Penambahan buku; 3. Kurangnya sarana dan buku yang ada di 6. Peminjaman buku; prasarana. perpustakaan JDIH Kanwil 7.Melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Perpustakaan, Arsip dan HAM Riau terdiri dari: Dokumentasi Provinsi Riau; a. Buku Hukum dan Non 8. Rapat koordinasi dengan Badan Hukum: 2106 judul Perpustakaan, Arsip dan b. Himpunan Peraturan/ Dokumentasi Provinsi Riau dalam Lembaran Negara Tahun hal penataan arsip, pengarsipan file 1950 sampai dengan 2009: dan pembuatan katalog; 99 judul 9. Rapat koordinasi c. Majalah/ a. Melakukan koordinasi JDIH

REKOMENDASI

1. Perlu diadakan Pendidikan dan Pelatihan secara intensif bagi petugas pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau; 2. Agar petugas JDIH dapat menjadi jabatan fungsional yang menunjang kesinambungan dalam melaksanakan pekerjaannya; 3. Diharapkan setiap pegawai yang telah mengikuti pendidikan perpustakaan untuk dapat dioptimalkan pada

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Jurnal Hukum/HAM : 10 judul d. Surat Kabar (1 Nasional, 1 daerah): 2 judul e. Compact Disc (CD) Peraturan Perundangundangan: 5 buah f. Pemberian buku agama berasal dari Ibu Patrialis Akbar: 2 judul (7 buku) 4. Teknis Pengelolaan 5. Sarana Prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau memiliki ruang perpustakaan yang berukuran ± 45 m2 yang dilengkapi dengan: a. Meja kerja: 3 buah b. Kursi kerja: 3 buah c. Meja baca: 1 buah d. Kursi baca: 8 buah e. Rak buku/lemari: 10 buah f. Komputer: 1 unit 9tanpa printer) g. Jaringan JDIH:diakses melalu isitus www.riau.kemenkumham. go.id dan www.kumham.riau.info

KEGIATAN YANG DILAKUKAN dengan Badan Perpustakaan, Arsip dan dokumentasi Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 b. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Provinsi riau yang merupakan salah satu anggota JDH sehingga akan terselenggaranya pelayanan yang prima dalam pemberian informasi hukum serta terciptanya minat baca masyarakat yang tentunya diiringi dengan penambahan koleksi buku yang dilaksanakan pada hari Kamis 14 november 2012 dan bertempat di Biro hukum Provinsi Riau. c. Melakukan koordinasi dengan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau berkenaan dengan Registrasi Katalog JDIH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau sehingga akan terselenggaranya

PERMASALAHAN

REKOMENDASI bidang hukum; 4. Diharapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI mengadakan Bimbingan Teknis/Diklat JDIH untuk peningkatan Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga terwujud JDIH yang terpadu antara JDIH Pusat, Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi -

6.

KEPULAUAN RIAU Jl.Raya Senggarang, Km 14 Tanjung Pinang Telp:07717333082 Fax:077173330017333003

1. Organisasi a. Penanggung Jawab: b. Dasar Hukum: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departamen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI; 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR-07-10 Tahun 2005 Tentang Organisasi Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 4. Daftar Isian Pelaksana

KEGIATAN YANG DILAKUKAN pelayanan yang prima dalam pemberian informasi hukum serta terciptanya minat baca masyarakat yang tentunya diiringi dengan penambahan koleksi buku.

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

1. Menyelesaikan dan menginventariskan masalah JDIH; 2. Membuat kliping berita dan tulisan yang dimuat di surat kabar dan berita; 3. Membuat surat peringatan peminjam yang belum mengembalikan buku; 4. Mebuat katalog bukubuku; 5. Pengadaan buku, peraturan perundangundangan, majalah dll; 6. Penggandaan dan penjilidan, kliping koran dan peraturan perundangundangan; 7. Menghadiri pertemuan berkala JDI tingkat Nasional; 8. Menghadiri pertemuan berkala JDIH tingkat daerah; 9. Memelihara koleksi

Dalam pelaksanaan kegiatan JDIH Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau pada tahun 2012 terdapat berbagai kendala antara lain: 1. Tidak adanya pembelian buku-buku di tahun 2012 sebagai kegiatan JDIH sehingga terbatasnya bukubuku/literatur sebagai penunjang kegiatan; 2. Belum adanya kesadaran dari pegawai untuk mengembalikan buku-buku yamg dipinjam; 3. Staf pengelola JDIH belum ada yang mengikuti diklat JDIH; 4. Dana yang ada untuk membiayai pengelolaan JDIH sangat terbatas hanya untuk pembelian langganan majalah/surat kabar dan di tahun 2012 tidak ada pembelian buku-buku baru dan ATK .

Untuk meningkatkan pengelolaaan JDIH di Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: 1. Untuk menjamin kenyamanan dan kegairahan bekerja bagi para staf pengelola, ruang kerja dan ruang baca perlu dilengkapi dengan AC atau kipas angin; 2. Untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada pengunjung, ruang baca perlu dilengkapi dengan meja dan kursi baca yang memadai; 3. Untuk meningkatkan produktifitas staf pengelola,perlu penambahan mesin ketik yang baru untuk

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. 2. Sumber Daya Manusia Personil yang mengelola JDIH di Kanwil Kememkumham Kepulauan berjumlah 1 orang staf dengan pangkat Penata Muda (III/a) dan yang bersangkutan belum pernah mengikuti pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan JDIH baik dari BPSDM ataupun dari BPHN. 3. Koleksi Dokumen Hukum Sampai saat ini koleksi perpustakaan JDIH Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: a. Buku sebanyak 1798 buah; b. Lembaran dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 sebanyak 15 eksemplar; c. Kumpulan kliping koran tahun 2010 satu jilid, 2012 sebanyak 4 jilid; d. Peraturan Daerah

KEGIATAN YANG DILAKUKAN perpustakaan/JDIH.

PERMASALAHAN

REKOMENDASI keperluan pembuatan kartu katalog; 4. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola, perlu mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan latihan JDIH yang diselenggarakan pusdiklat; 5. Dalam pengadaan pegawai yang akan datang, perlu diterima calon pegawai yang berpendidikan SMA dan berpendidikan di bidang dokumentasi (pustakawan)

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Kepulauan Riau; e. Kumpulan UndangUndang sempai tahun 2012 sebanyak 39 buku; f. Kumpulan majalah sampai tahun 2012 sebanyak 16 eksemplar; g. Kumpulan jurnal sampai dengan tahun 2012 sebanyak 481 eksemplar. 4. Teknis Pengelolaan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan perpustakaan/JDIH antara lain: a. Mencatat buku-buku, majalah dan koleksi lainnya ke dalam buku daftar koleksi; b. Membuat daftar katalog buku-buku dan peraturan perundang-undangan; c. Mengklasifikasikan Peraturan Perundangundangan yang diterima di Perpustakaan Hukum Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau, lalu digandakan dan dijilid; d. Menjilid majalah yang dibeli dan diterima sebagai hadiah dari instansi lain;


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK d. Menggandakan dan menjilid rapi majalah, peraturan perundangundangan, kliping dan abstrak undang-undang; e. Memelihara koleksi dengan jalan menyampul dan menaburkan kamper pencegah rayap; f. Menghadiri seminar/undangan yang diselenggarakan oleh BPHN di Hotel Aston Bogor, Jawa Barat; g. Kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 8-12 Desember 2012 Rombongan Sekda Provinsi Kepulauan Riau. 5. Sarana Prasarana Untuk pelaksanaan kegiatan JDIH di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut: a. Ruangan, tempat pelaksanaan kegiatan JDIH sudah mempunyai ruangan khusus, untuk perpustakaan masih berada di lantai 1,


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

7.

NAMA KANWIL

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Jl.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Propinsi Kepulauan

KONDISI 6 ASPEK bercampur dengan staf JDIH; b. Meja dan kursi, meja khusus untuk pengunjung (meja baca) dan kursi untuk pengunjung sudah ada; c. Lemari dan rak buku, untuk menyimpan kolekssikoleksi buku-buku dan peraturan prundangundangan, JDIH Kanwil Kepulauan Riau memiliki lemari buku sebanyak 3 buah; d. Papan White Board, JDIH belum mempunyai papa white board yang dipergunakan untuk tenpat pengumuman informasi dan daftar koleksi e. Komputer, JDIH hanya memiliki 2 buah komputer. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1. Organisasi a. Penanggung Jawab: Yuli Almadi, S,H b. Dasar Hukum: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan


Kegiatan Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut: 1. Pembelian/pengadaan buku perpustakaan sebagai bahan koleksi

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Untuk mengatasi permasalahan dan Informasi Hukum pada Kantor yang timbul, diperlukan upaya Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut: masih terdapat banyak kekurangan, 1. Perlu diberikan diklatyang disebabkan beberapa kendala diklat berupa bimbingan berikut: teknis mengenai 1. Anggaran/dana yang pengelolaan Jaringan terbatas; Tidak adanya Dokumentasi dan

NO

NAMA KANWIL Bangka Belitung Telp:0717439439 Fax:0717439435 Website: http//www. kumhambabel.info

KONDISI 6 ASPEK Informasi Hukum Nasional; 2. Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.03-PR.07.01 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 Nomor:0708/01301.2.01/09/2012 tanggal 9 Desember 2011.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN perpustakaan anggaran tahun 2012 sejumlah Rp.7.000.000,menghasilkan buku sebanyak 79 buah buku. 2. Pengelolaan dan pengolahan data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu: a.Menyampaikan permintaan sumbangan buku-buku perpustakaan ke Unit Eselon I dan II di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun Kementerian/Lembaga lainnya di Pusat antara lain Kementerian Sekretariat Negara R.I, Mahkamah Agung R.I, Komisi Yudisial R.I, Badan Narkotika Nasional R.I, Ombudsman R.I, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain dengan maksud agar dapat menambah bahan koleksi buku-buku perpustakaan yang ada di perpustakaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian

PERMASALAHAN anggaran khusus untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, saat ini anggaran untuk kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sangat minim yang hanya digunakan untuk membeli buku-buku, penggandaan dan penjilidan laporan akhir serta pembelian alata tulis kantor, sedangkan untuk berlangganan koran lokal untuk tahun ini tidak terdapat di mata anggaran. 2. Pemahaman dan pengetahuan anggota tim yang masih kurang mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 3. Selama ini pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah maupun instansi-instansi lainnya sehingga terkesan pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak menghasilkan out come.

REKOMENDASI Informasi hukum bagi setiap pegawai yang mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada tiap-tiap Kantor wilayah terutama staf pada Bidang Hukum dan Unit Pelaksana Teknis sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Intern Kantor Wilayah; 2. Dalam hal menambah jumlah koleksi Perpustakaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum maka diperlukan dana yang cukup untuk melaksanakan hal tersebut, sehingga diharapkan dana yang dialokasikan untuk JDIH dapat lebih ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun mendatang. Mengenai pendistribusian bukubuku dan bahan hukum lainnya diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh BPHN serta Unit Eselon I

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 2. Sumber Daya Manusia Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berjumlah 3 orang yaitu: - Yuli Almadi, S,H (Kepala Sub Bidang) - Kiagus M.Lukman Sigit,S.H - Ektha Dwiarni, A.Md Dari ketiga tenaga pengelola yang ada, 2 (dua) orang diantaranya pernah mengikuti diklat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 3. Koleksi Dokumen Hukum Dalam rangka pengembangan koleksi bahan pustaka yang ada pada perpustakaan JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun anggaran 2012 diadakan pembelian buku kurang lebih sebanyak 79 buah judul buku dengan dana hanya Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), sedangkan pada tahun

KEGIATAN YANG DILAKUKAN Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. b.Memberi cap dan melanjutkan pemberian nomor buku sesuai dengan urutan yang telah dibuat sebelumnya; c.Mencatat dan meregistrasi buku-buku yang baru dibeli dan dihibah oleh petugas JDIH ke dalam buku besar perpustakaan; d.Menginput dan menginventarisasi bukubuku yang baru dibeli dan dihibah dari berbagai eselon I dan II serta Kementerian/Lembaga yang berada di Pusat; e.Melakukan layanan perpustakaan dalam bentuk peminjaman dan pengembalian buku-buku perpustakaan yang ada di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung kepada para pemustaka;

PERMASALAHAN

REKOMENDASI lainnya.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK sebelumnya (tahun 2011), anggaran untuk membeli buku sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Selain membeli, koleksi yang ada sekarang ini juga didapat dengan meminta buku-buku tersebut ke berbagai instansi di lingkup Kementerian Hukum dan HAM RI dan di luar Kementerian Hukum, misal Kementerian Sekretariat Negara RI, Mahkamah Agung R.I, Komisi Yudisial R.I, Badan Narkotika Nasional R.I, Ombudsman R.I, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan JDIH sampai saat ini berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, majalah hukum, himpunan putusan pengadilan, dan lain-lain. Jumlah koleksi perpustakaan hukum kantor wilayah untuk saat ini masih belum memenuhi standar untuk dijadikan sebagai perpustakaan hukum

KEGIATAN YANG DILAKUKAN f.Membantu dalam menyiapkan permintaan Raperda dan Perda ke pemerintah propinsi, kabupaten/kota dalam rangka menunjang tugas dari bidang hukum di dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah; g.Memberikan pelayanan pencarian bahan pustaka di dalam penelusuran pencarian informasi hukum melalui jaringan internet yang tersedia di dalam ruang Perpustakaan JDIH; h. Ikut serta membantu kegiatan yang ada di Bidang Hukum pada Sub Bidang pengembangan Hukum di dalam melakukan kegiatan tahunan seperti kegiatan Sosialisasi, Penelitian Hukum, Pengkajian Hukum dan Pengharmonisasian Raperda; i.Melakukan kegiatan kliping koran lokal yang dapat digunakan sebagai referensi bahan pustaka di dalam menentukan Peta

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpustakaan Nasional RI yang mana standar baku perpustakaan yang ada pada suatu instansi/ unit kerja mestinya harus mempunyai sekitar 1000 (seribu) judul buku dari berbagai macam klas yang berbeda. 4. Teknis Pengelolaan Pengolahan JDIH dimulai dengan melakukan penyiangan/inventarisasi bahan pustaka yang akan dijadikan referensi sebelum dilakukan pengklasifikasian dan pengkatalogisasian referesi berdasarkan macam-macam klas dari bahan pustaka. Mengenai pengolahan bahan pustaka berbasis internet online belum bisa dilakukan dikarenakan belum tersedianya fasilitas yang memadai, dalam halini sudah ada komputer khusus untuk menangani JDIH tetapi penggunaan sistem yang masih manual menghambat kinerja

KEGIATAN YANG DILAKUKAN Permasalahan Hukum, Penelitian Hukum dan Pengkajian Hukum pada Sub Bidang Pengembangan Hukum.

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK pengelola JDIH, selain itu juga karena masih sedikitnya tenaga pengelola pustaka JDIH yang belum mengikuti diklat tentang JDIH dan belum mengerti pengolahan data informasi/bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai referensi dengan menggunakan sistem informasi teknologi Online Public Acces Catalogisation (OPAC). 5. Sarana Prasarana Sarana dan prasarana yang ada adalah ruang koleksi yang diisi: - Rak buku: 8 buah - Filling Kabinet: 3 buah - Komputer/printer: 2 buah (printer 1 buah) 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi a. Pedoman kerja teknis dokumentasi dan informasi hukum: Pengelolaan JDIH dan pengolahan bahan pustaka dan informasi hukum dilakukan oleh staf yang


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK berkompeten di bidangnya masing-masing, sesuai dengan job description yang sudah dibagi kepada masing-masing staf. Pengelolaan dan pengolahan data pustaka dilakukan dengan penginventarisai bahan pustaka yang masuk terlebih dahulu sebelum dilakukan pengklasifikasian dan pengkatalogisasian. Saat ini pencarian dan penelusuran data yang telah diolah dilakukan dengan sistem manual berdasarkan katalog yang telah dibuat dan telah dikomputerisasi dan dapat ditelusuri dengan mudah, namun aplikasinya masih sederhana dan bersifat manual. b. Otomasi Sistem otomasi tidak dapat dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada dan belum adanya suatu pedoman yang dijadikan sebagai petunjuk dalam


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

8.

JAMBI Jl.Kapten Sujono Kota Baru Jambi 36128 Telp:074140127,40085 Fax:0741444029

KONDISI 6 ASPEK rangka keseragaman penggunaan dan pengolahan bahan pustaka menggunakan sistem teknologi informasi serta belum adanya penyuluhan kepada para pengelola perpustakaan yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian pengelolaan perpustakaan JDIH dilaksanakan secara manual dan tidak dapat menggunakan sistem otomasi. 1. Organisasi a.Penanggung Jawab: Arzi Arsyad,S.H b.Dasar Hukum: 1. UU RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI; 2.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas ,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departamen Kehakiman dan HAM RI;


Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan kegiatan JDIH sebagai berikut: 1. Menginput daftar buku melalui program simpus dan membuat barcode pada masing-masing buku; 2. Melaksanakan Rapat Koordinasi JDIH; 3. Pengadaan bahan bacaan perpustakaan JDIH tahun 2012; 4. Koordinasi anggota

PERMASALAHAN

1. Terbatasnya pendidikan teknis pengelola JDIH; 2. Unit JDIH belum dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai ; 3. Dana yang tersedia dalam dirasakan belum mencukupi untuk pengoperasian Unit JDIH; 4. Unit JDIH Kanwil Kemenkumham Jambi belum memiliki tenaga fungsional pustakawan untuk mengelola JDIH.

REKOMENDASI

1. Perlu petugas pengelola perpustakaan sekurangkurangnya 5 orang yang terlebih dahulu diikutsertakan Pendidikan Teknis Pengelola Perpustakaan JDIH; 2. Untuk menunjang pelaksanaan Unit JDIH Kanwil Kemenkumham Jambi perlu adanya ruangan khusus perpustakaan dilengkapi dengan lemari/rak buku yang memadai

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 5.Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.110 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman RI; 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 7.Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:M01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia; 8.Keputusan Gubernur

KEGIATAN YANG DILAKUKAN jaringan; 5. Inventarisasi bahan Peraturan Perundangundangan; 6. Pengelolaan bahan peraturan perundangundangan; 7. Pengolahan bahan perpustakaan hukum; 8. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

PERMASALAHAN

REKOMENDASI 3. Perlu adanya dana pengelolaan yang memadai untuk kegiatan Unit JDIH Kanwil Kemenkumham Jambi; 4. Perlu segera adanya tenaga fungsional pustakawan yang mengelola JDIH Kanwil Kemenkumham Jambi.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Jambi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jambi; 9.Keputusan Gubernur Jambi Nomo 46 Tahun 2004 tentang Tim Pembina dan Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jambi; 10.Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi Nomor:W.20PR.03.08 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Penunjukan Pelaksana Operasional Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2012; 11.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor:0373/013/01.2.01/0 5/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Desember 2011 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi. 2. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang mengelola JDIH terdiri dari 5 orang. 3. Koleksi Dokumen Hukum


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Koleksi dokumen hukum yang ada pada JDIH Kanwil Kemenkumham 1508 buah.


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

4. Teknis Pengelolaan 5. Sarana Prasarana Sarana yang ada pada Perpustakaan JDIH Kanwil Jambil terdiri atas: a.Komputer jumlah 2 buah,1 dalam keadaan rusak berat; b.Meja baca panjang 1 buah dalam keadaan baik; c.Kursi meja baca 3 buah, dalam keadaan baik; d.Rak buku 4 buah, dalam keadaan rusak ringan; e.Lemari penyimpanan 6 buah dalam keadaan baik; f.Rak surat kabar 1 buah dalam keadaan baik; g.Mesin Tik 1 buah dalam keadaan baik; h.Printer 1 buah dalam keadaan rusak ringan.

9.

BENGKULU Jl.P.Natadirja Km.7, Bengkulu

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1. Organisasi a.Penanggung Jawab:b.Dasar Hukum:

1. Peran Pemerintah Provinsi sebagai Pusat Jaringan di daerah belum berjalan

1. Pengadaan sarana dan prasarana yang masih kurang di tahun 2013;

NO

NAMA KANWIL Telp:0736-24743 Fax:0736-26304

KONDISI 6 ASPEK 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (menggantikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 91 Tahun 1999) 4.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 5.Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:M01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Hukum dan HAM RI; 6.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor:0671/01301.2.01/08/2012 tanggal 09 Desember 2011; 7.Surat Keputusan Kepala

KEGIATAN YANG DILAKUKAN 2.

3.

4. 5.

6.

7.

PERMASALAHAN dengan maksimal; Kurangnya tenaga sumber daya manusia yang mampu mengelola JDIH secara profesional; Dukungan sarana dan prasarana seperti perangkat komputer, internet umtuk pengelola JDIH dan perlengkapannya masih minim dan minimnya anggaran atau dana yang dialokasikan untuk operasional JDIH; Idak adanya ruang khusus JDIH; Kegiatan pendataan inventarisasi hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat belum optimal dilaksanakan; Adanya mutasi pejabat dan JFU, sehingga fungsional umum/pejabat yang telah mengikuti pelatihan JDIH dan belum maksimal melakukan pembenahan terhadap sistem kinerja JDIH telah dimutasi ke bagian/bidang lain; Anggaran yang dimuat

REKOMENDASI 2. Dalam memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, diperlukan petugas yang profesional.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Kanwil Kemenkumham Nomor:W21-HN.02.01-173 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Pembentukan Tim Operasional Pelaksanaan Sistem JDIH Kanwil Kemenkumham Bengkulu Tahun Anggaran 2012. 2. Sumber Daya Manusia Pengelola JDIH pada Kanwil Kemenkumham Bengkulu terdiri atas 1 orang Kasub JDIH dan 3 oranf staf fungsional umum Pengelola Jaringan Dokumentasi. 3. Koleksi Dokumen Hukum Koleksi yang ada pada Perpustakaan Hukum Kanwil Kemenkumham Bengkulu berjumlah 2204 buah dengan rincian sebagai berikut: 1. Peraturan dan Perundang-undangan 170 buah; 2.Peraturan daerah 250 buah; 3.Berita Negara 20 buah; 4.Lembaran Negara 75buah; 5. Tambahan Lembaran


PERMASALAHAN dalam DIPA untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi JDIH belum mengakomodir item-item kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan maksimal.

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Negara 61 buah; 6.Lembaran Daerah 35 buah; 7.Himpunan Keputusan 264 buah; 8.Hukum Pidana 115 buah; 9.Hukum Tata Negara 67 buah; 10.Hukum Tata Usaha Negara 57 buah; 11.Teori hukum 19 buah; 12.Hukum pada umumnya 78 buah; 13.Hak Asasi Manusia 38 buah; 14.Hak Kekayaan Intelektual 27 buah; 15.Hukum Perdata 55 buah; 16.Hukum Agraria 23 buah; 17.Hukum Dagang/Bisnis 73 buah; 18.Hukum Internasional 36 buah; 19.Hukum Antariksa 6 buah; 20.Hukum Lingkungan 14 buah; 21.Hukum adat 20 buah; 22.Hukum Islam 52 buah; 23.Hukum Waris dan Perkawinan 36 buah; 24.Karya Tulis/Penelitian/Pengkajian 132 buah;


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 25.Jurnal Legislasi Indonesia 144 buah; 26.Majalah Hukum 56 buah; 27.Kliping Hukum 10 buah; 28.CD Berita Negara, Lembar Negara, dan lainlain 21 buah; 29.Lain-lain 250 buah 4. Teknis Pengelolaan Teknis Pengelolaan yang dilaksanakan oleh Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi adalah: 1. Pemeliharaan buku-buku koleksi perpustakaan; 2.Penambahan koleksi perpustakaan melalui pembelian buku-buku baru 3.Pengumpulan Peraturan Daerah dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi, Bagian/Bidang Hukum Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten se-Provinsi Bengkulu; 4.Registrasi buku, majalah, jurnal baru ke dalam buku induk; 5.Penentuan nomor klas buku-buku koleksi perpustakaan sesuai dengan Universal Decimal


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Classification (UDC) 6.Pembuatan nomor punggung buku sesuai dengan UDC, nomor punggung buku yang dibuat selama tahun 2012 sebanyak 77 buah; 7.Pembuatan Rekapitulasi data judul buku, jurnal dan CD dalam bentuk tabel; 8.Penyusunan dan pengelompokkan buku sesuai dengan klasnya (UDC); 9.Katalogisasi; 10.Pelayanan peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan kepada anggota 11.Berlangganan Koran Rakyat Bengkulu dan Republika; 12.Pembuatan kliping hukum dari Koran Rakyat Bengkulu dan Republika; 13.Pemantauan updating Peraturan Daerah melalui website milik Pemerintah Daerah Provinsi,Kota, Kabupaten se-Provinsi Bengkulu. 5. Sarana Prasarana


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Ruangan perpustakaan hukum Kanwil Kemenkumham Bengkulu terletak di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan ukuran ruang seluas 2 7x8,5m . Perlu diketahui bahwa di dalam ruang perpustakaan ini dihuni oleh 2 (dua) sub bidang yaitu Sub Bidang JDIH dan Sub Bidang Pengembangan Hukum. Ruang perpustakaan tidak hanya berisikan koleksi buku-buku saja akan tetapi juga berisikan 10 orang pegawai yang melaksanakan tugs dan fungsi masingmasing sub bidang. Fasilitas yang tersedia pada Sub Bidang JDIH Kanwil Kemenkumham Bengkulu: 1.Rak buku 4 susun: 3 buah, dalam kondisi baik dan sudah penuh; 2.Rak buku 3 susu: 4 buah, kondisi baik dan sudah penuh; 3.Lemari katalog:1 buah, kondisi baik; 4.Meja baca:2 buah, layak pakai, ukuran 150x90cm2; 5.Meja biro:1 buah, layak


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK pakai untuk Kasubbid; 6.Meja ½ biro: 3 buah, layak pakai untuk JFU; 7.Kursi Bos: 1 buah, layak pakai untuk Kasubbid; 8.Kursi lipat: 3 buah, 1 untuk JFU, 2 untuk pembaca; 9.Kursi kayu: 2 buah, untuk JFU; 10.Komputer (merk DELL): 1 unit, kondisi baik; 11.Printer (merk hp):1 unit, sering error; 12. Air Conditioner (AC):1 buah, ½ PK,kurang dingin. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum optimal dikarenakan sarana yang minim dan prasarana TI belum ada, seperti perangkat komputer yang tersedia hanya 1 unit dan belum adanya jaringan internet di Sub Bidang JDIH. Sub Bidang JDIH telah berusaha membangun database judul koleksi bukubuku hukum dan peraturan daerah yang tersedia pada


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

10.

LAMPUNG Jl.RW. Monginsidi No.184 Telp: (0721)474813483927

KONDISI 6 ASPEK perpustakaan hukum Kanwil Kemenkumham . 1. Organisasi a. Penanggung Jawab: b. Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.43Tahun 2007 Tentang Perpustakaan; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009; 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.08 Tahun 2003 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:m-01.PR.07.10


PERMASALAHAN

Selama tahun 2012 JDIH Kanwil Permasalahan yang ada pada JDIH Kemenkumham Lampung Kanwil Kementerian Hukum dan melakukan kegiatan-kegiatan HAM Lampung: sebagai berikut: 1. Kurangnya koleksi buku1. Melakukan koordinasi buku hukum serta peraturan dengan jaringan-jaringan perundang-undangan yang informasi di tingkat pusat baru; dan di daerah; 2. Kurangnya kursi baca pada 2. Mengolah peraturan perpustakaan hukum perundang-undangan dan sebanyak 12 unit; warta perundang3. Terbatasnya anggaran untuk undangan dan melakukan kegiatan pelaksanaan JDIH informasi kepada dalam hal pengadaan bukumasyarakat; buku hukum; 3. Melakukan pembenahan 4. Kurangnya tenaga/staf yang dan inventarisasi bukutelah mengikuti Diklat JDIH; buku perpustakaan; 5. Tidak adanya sarana dan 4. Melakukan pendataan prasarana internet untuk koleksi buku-buku hukum; mengakses informasi 5. Mengkliping masalahperundang-undangan dari masalah dan berita-berita pusat; yang berkaitan dengan 6. Anggaran yang dialokasikan Kementerian Hukum dan pada DIPA tidak sesuai HAM,hasil kliping dijilid dengan yang dibutuhkan. pertriwulan; 6. Langganan majalah/koran; 7. Foto copy bahan-bahan hukum; 8. Penjilidan laporan akhir; 9. Pengadaan buku perpustakaan.

REKOMENDASI

1. Perlu adanya sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan JDIH; 2. Perlu adanya pengadaan website untuk mengakses informasi hukum/perundangundangan agar masyarakat bisa umum mendapatkan informasi hukum dengan mudah pada Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung; 3. Perlu adanya perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai khususnya pada pengembangan JDIH pada Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung; 4. Perlu adanya peningkatan SDM yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan JDIH.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Sumber Daya Manusia Tenaga pengelola saat ini berjumlah 8 (delapan) orang, 3 (tiga) orang sudah pernah mengikuti pelatihan sedangkan 5 (lima) orang yang lain belum pernah. 3. Koleksi Dokumen Hukum Dari hasil kegiatan sub Bidang JDIH Kanwil Kemenkumham Lampung dari bulan JanuariDesember 2012 koleksi dokumen hukum terdiri atas: 1. Hukum Pidana 222 buah; 2. Hukum Perdata 338 buah; 3. Hukum Tata Negara 53 buah; 4. Hukum Administrasi Negara 68 buah; 5. Hukum Internasional 70 buah;


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 6. Hukum Umum 352 buah; 7. Undang-undang 352 buah; 8. Himpunan Peraturan 540 buah; 9. Naskah Akademik 47 buah; 10. Bahan Penyuluhan Hukum 75 buah; 11. Analisis, Semiar Hukum dan Karya Tulis 385 buah; 12. Dokumen dan statistik 108 buah; 13. . Umum 355 buah; 14. Kliping dan Majalah 117 buah; 15. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara 72 buah; 16. Ensiklopedia Indonesia 22 buah; 17. Politik 17 buah; 18. HAM 81 buah; 19. Laporan Kegiatan dan Hasil Penelitian/ Pengkajian 38 buah; 20. CDR room Himpunan Peraturan Perundang-


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK undangan dari tahun 1946 sampai tahun 2005 sebanyak 2 buah; 21. CD Room Himpunan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan lainnya dari tahun 19462006 sebanyak 4 buah; 22. CD Room Lembaran Negara R.I Tambahan Lembaran Negara R.I dan Berita Negara R.I tahun 2008 sebanyak 9 buah; 23. CD Room Lembaran Negara R.I dan Berita Negara R.I Tahun 2011 sebanyak 3 buah; 24. CD Room Himpunan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan lainnya dari tahun 1945 2010 sebanyak 1 buah;


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 25. CD oom Lembaran Negara R.I, Tambahan Lembaran Negara R.I dan Berita Negara R.I Tahun 2010 sebanyak 4 buah; 26. Himpunan Peraturan Perundangundangan dan peraturan lainnya dari tahun 19992012 hasil dari kegiatan pengelolaan dan dokumentasi yang dihimpun dari Warta Perundangundangan. 4. Teknis Pengelolaan 5. Sarana Prasarana Sarana Prasarana yang ada pada JDIH Kanwil Kemenkumham Lampung: a. 1 (satu) unit komputer (bantuan dari BPHN) kondisi rusak; b. 3 (tiga) unit komputer (1 unit bantuan dari biro perencanaan, 2 unit dari


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

11.

NAMA KANWIL

BANTEN Jl.Brigjen K.H.Syamsun No.44 D Serang, Banten Telp.0254217025 Fax:0254217029

KONDISI 6 ASPEK pengadaan) kondisi baik; c. 8 (delapan) buah lemari buku; d. 1 (satu) buah lemari katalog; e. 1 (satu) buah filling kabinet. Kondisi ini belum dapat menunjang kinerja pengelola JDIH dan suasana yang nyaman bagi pengunjung. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1. Organisasi a. Penanggung Jawab: b. Dasar Hukum: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135); 2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01PR.07.10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pusat Jaringan Dokumentasi dan


PERMASALAHAN

Kegiatan Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Banten Tahun Anggaran 2012, antara lain: 1. Pengelolaan dan pelayanan peminjaman-pengembalian buku perpustakaan; 2. Kegiatan koordinasi dan konsultasi antar JDIH ke Biro Hukum dan Bagian Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 4. Rapat Koordinasi JDIH; 5. Rapat Evaluasi JDIH.

Hingga saat ini pengelolaan JDIH Kanwil Kemenkumham Banten masih menghadapi berbagai kendala sehingga belummenampakkan hasil sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain: 1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang pedoman teknis JDIH dari para pimpinan serta arti pentingnya JDIH sehingga pengelolaan JDIH oleh para staf tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan; 2. Dari tahun berdirinya JDIH

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Informasi Hukum Departemen Kehakiman; 3. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor.M.01-PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI. 2. Sumber Daya Manusia Jumlah personil yang mengelola JDIH pada Kanwil Kemenkumham Banten berjumlah 6 orang terdiri atas 1 orang pejabatdan 5 orang staf pelaksana. Staf sub bidang JDIH belum ada yang diikutsertakan dalam Diklat JDIH/Pustakawan. 3. Koleksi Dokumen Hukum Dokumen hukum dan non hukum yang dimiliki oleh


PERMASALAHAN Kanwil Kemenkumham Banten sampai saat ini baru 1 orang staf JDIH yang telah mengikuti Diklat JDIH pada bulan Oktober-November 2009. Pada tahun 2011 staf JDIH bertambah menjadi 5 orang. Kepala Sub Bidang JDIH dan 5 staf lainnya maupun Kepala Bidang Hukum belum pernah mengikuti diklat serupa sehingga pengelolaan JDI yang diatur dalam Modul dan Pedoman Teknis Dokumentasi belum dpat dilaksanakan sebagaimana mestinya; 3. Tidak lengkap ragam dan bentuk koleksi yang dimilikiserta belum memadai jumlah bahan koleksi JDIH sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota jaringan maupun masyarakat luas; 4. Pada tahun anngaran 2012, dana untuk pembelian buku yang terdapat dalam DIPA 2012 tidak dapat direalisasikan. Walaupun dapat dilakukan revisi, akan tetapi membutuhkan waktu

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK perpustakaan JDIH Kanwil Kemenkuham Banten meliputi buku hukum, peraturan perundangundangan dan himpunan peraturan perundangundangan. 4. Teknis Pengelolaan Teknis pengelolaan JDIH belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengelolaan perpustakaan khususnya dan JDIH pada umumnya belum diselenggarakan Metode dan Pedoman Teknis Dokumentasi. Pembuatan buku induk, pembuatan katalog buku, klasifikasi buku dan penyusunan buku belum dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku. Daftar inventarisasi, status peraturan, katalogisasi, abstrak peraturan,dan kepustakaan hukum belum dibuat karena belum diperoleh metode dan pedoman yang baku mengenai teknis pendokumentasian. 5. Sarana Prasarana


PERMASALAHAN yang relatif lama sehingga pengadaan buku sulit direalisasikan; 5. Terkait dengan sarana dan prasarana, perpustakaan JDIH Kanwil Kemenkumham Banten belum memadai dalam hal belum adanya jaringan internet daan kurangnya perangkat komputer yang ada; 6. Kurang aktifnya koordinasi antar Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan; 7. Belum adanya website khusus JDIH pada Kanwil Kemenkumham Banten.

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Sarana dan prasarana yang dimiliki Sub Bidang JDIH Kanwil Kemekumham Banten adalah: 1. Ruangan perpustakaan yang dilengkapi dengan pendingin ruangan/AC; 2. Lemari penyimpanan buku; 3. Lemari katalog; 4. Meja dan kursi baca; 5. Satu perangkat komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet; 6. Meja kursi petugas perpustakaan. Saat ini sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan dokumentasi hukum tengah diupayakan untuk dilakukan perbaikan (renovasi) berupa: 1. Merenovasi ruang JDIH dengan dinding kaca tembus pandang sehingga setiap orang dpat melihat aktivitas di ruang perpustakaan; 2. Melengkapi rak buku sehingga dapat menampung semua koleksi dokumen hukum maupun non hukum; 3. Membangun program


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK aplikasi pendokumentasian koleksi buku melalui sistem komputerisasi. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1. Mekanisme Mekanisme pengelolaan JDIH sebagaimana diatur dalam Modul dan Pedoman Teknis Dokumentasi belum dpat dilaksanakan seluruhnya. Saat ini pengelolaan JDIH yang telah dilaksanakan adalah: a. Peminjaman dokumentasi hukum baik berupa hukum dan non hukum maupun peraturan perundangundangan; b. Katalogisasi peraturan perundang-undangan; c. Katalogisasi dan klasifikasi buku; d.Filling kartu dan penyusunan dokumentasi dalam lemari; dan e. Pengelolaan kliping bidang hukum. 2. Otomasi Pola pengembangan pengelolaan JDIh melalui


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

12.

DKI JAKARTA Jl.MT.Haryono No.24 Jakarta Timur Telp:021-

KONDISI 6 ASPEK sistem otomasi berupa: a. Pengoperasian CD-ROM Peraturan Perundangundangan dengan menggunakan program premise; b. Pola standar pembuatan web JDIH; maupun c. Penelusuran informasi hukum melalui website. Pelayanan otomasi dalam mendapatkan informasi hukum yang telah dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten adalah pelayanan pengoperasian CD-ROM Peraturan Perundangundangan dengan menggunakan Program Premise dan penelusyran informasi hukum melalui website pada komputer di JDIH yang telah dilengkapi dengan jaringan internet yang dapat dinikmati oleh semua pihak. 1. Organisasi a.Penanggung Jawab: b.Dasar Hukum: 1.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

Dalam penyelenggaraannya JDIH Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, masih terkendala oleh permasalahan-permasalahan seperti:

Agar terselenggaranya kegiatan JDIH yang lebih profesional dan berbasis teknologi informasi, dibutuhkan sarana pendukung baik SDM dan alat pendukung

NO

NAMA KANWIL 8090704

KONDISI 6 ASPEK Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2.Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI; 3.Keputusan Menteri Hukum dan HAM R Nomor M.01-PR-07-10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM; 4.Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.18.UM.06.05 Tahun 2003 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi (BINDALMIN); 5.Daftar Isisn Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahyn 2012 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. 2. Sumber Daya Manusia Pengelola JDIH di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI

KEGIATAN YANG DILAKUKAN 1. 2.

3.

4.

PERMASALAHAN REKOMENDASI Kurangnya SDM pengelola lainnya seperti: JDIH; 1. Dibutuhkan tenaga Tidak adanya tenaga IT yang pustakawan 2 orang; mengelola website JDIH 2. Dibutuhkan tenaga IT 1 Kanwil Kemenkumham DKI orang untuk mengelola Jakarta; database dan website Tidak tersedianya mesin JDIH Kanwil scanner guna Kemenkumham DKI mendokumentasi sejarah Jakarta; hukum (berita koran, 3. Perlunya mesin scanner majalah,dll) dalam bentuk untuk penduplikasian soft copy; dokumen hukum (berita Tidak memiliki server sendiri koranm majalah dll) untuk menyimpan data-data dalam bentuk soft copy koleksi buku hukum dll yang guna mengurangi sudah diinput ke dalam penggunaan kertas dan website JDIH Kanwil tidak akan usang dimakan Kemenkumham DKI Jakarta. waktu serta lebih mudah diakses oleh masyarakat; 4. Perlunya msein server untuk menyimpan datadata koleksi buku hukum dll yang sudah diinput ke dalam website JDIH Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Jakarta terdiri dari 4 orang. Dari 4 orang pengelola JDIH, 1 orang pernah mengikuti Diklat Sistem Informasi Hukum Nasional di BPHN, 1 orang telah mengikuti Diklat JDIH dan Perpustakaan, 1 orang telah mengikuti pendidikan SUNCANG. 3. Koleksi Dokumen Hukum Sampai saat ini koleksi perpustakaan JDH Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terdiri atas: a.Buku sebanyak 4.700 judul dan ± 7000 eksemplar buku secara keseluruhan; b.Majalah (lebih kurang 100 eksemplar); c.Lembaran dan Tambahan Lembaran Negara tahun 1950 sampai tahun 2008; d.Peraturan Daerah DKI Jakarta sebanyak 7 eksemplar; e.Kumpulanundang-undang tahun 1945 sampai tahun 2012 dalam bentuk CD; f.Kumpulan Peraturan Pemerintah tahun 1945 sampai tahun 2012 dalam bentuk CD; g.KEPPRES tahun 1945


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK sampai tahun 2012; h.PERPRES tahun 1945 sampai tahun 2012; i.Kumpulan Majalah Forum Keadilan tahun 1996-1998, tahun 2000-2005; j.Kumpulan Majalah Legislatif Jaya tahun 19901999, tahun 2002-2012; k.Kumpulan Abstraksi Hukum tahun 2003, 2004 dan 2007; l.Kumpulan kliping tahun 2000-2001, tahun 20032012; m.Berita resmi Merek,Paten dan Desain Industri; n.Kumpulan Buletin HAM/Jurnal HAM tahun 2003-2005, tahun 20072009; o.Deham tahun 2005; p.Media Haki tahun 20052007 dan tahun 2009; q.Majalah Hukum dan HAM tahun 2006-2009. 4. Teknis Pengelolaan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan perpustakaan JDIH antara lain: 1.Pengelolaan buku;


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 2.Penomoran buku; 3.Katalogisasi (manual dan eletronik); 4.Pengadaan koran/majalah; 5.Pelayanan peminjaman buku; 6.Pencatatan pengunjung perpustakaan; 7.Pelayanan akses internet; 8.Menyelesaikan dan mengindentifikasi masalah JDIH; 9.Membuat kliping berita dan tulisan yang dimuat di surat kabar dan majalah; 10.Membuat surat peringatan peminjam yang belum mengembalikan buku; 11.Membuat katalog bukubuku; 12.Pengadaan buku, peraturan perundangundangan, majalah dll; 13.Penggandaan dan penjliidan kliping dan peraturan perundangundangan; 14.Memelihara koleksi perpustakaan/JDIH; 15.Menyelenggarakan pertemuan JDI secara


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK kontinyu dengan BPHN; 16.Menghadiri pertemuan berkala JDIH di tingkat daerah yaitu di Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 17.Menghadiri seminar/undangan yang diselenggarakan oleh BPHN dll. 5. Sarana Prasarana Untuk pelaksanaan kegiatan JDIH di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut: a.Ruangan, tempat pelaksanaan kegiatan JDIH sudah menempati ruangan khusus untuk perpustakaannya yang berada disisi kiri lobi gedung utama dengan ruang baca sekaligus ruangan penyimpanan koleksi bukubuku; b.Meja dan kursi, meja yang khusus untuk pengunjung (meja baca) ada 1 buah dengan bentuk memanjang untuk 6 orang sekaligus begitu juga dengan kursi dengan jumlah sama,


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK kemudian meja counter untuk penerima tamu dan petugas, serta kursi untuk petugas sebanyak 2buah; c.Rak buku, untuk menyimpan koleksi bukubuku dan peraturan perundang-undangan, JDIH Kanwil DKI Jakarta memiliki rak buku sebanyak 12 buah, 1 buah rak untuk majalah serta harian umum, serta 1 rak guna meletakkan tas atau barang bawaan pengunjung; d.Komputer, yang dimiliki saat ini sejumlah 3 unit digunakan untuk pencarian buku atau peraturan perundangan, internet, serta 1 unit untuk petugas perpustakaan dan pengelolaan data base dokumen peraturan, bukubuku hukum, yang secara keseluruhan masih berfungsi baik; e.Pendingin ruangan (AC), menggunakan AC sentral Gedung Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta; f.Printer, memiliki 1 printer merk canon tipe IP 2700


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK tahun 2009; g.Telepon tidak tersedia; h.Faximili tidak tersedia; i.Internet, penggunaan jaringan internet menggunakan sistem WiFi. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dengan adanya peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik dan kebutuhan masyarakat akan dunia cyber yang memerlukan informasiinformasi yang super cepat maka JDIH sudah membuat website JDIH sistem katalog secara elektronik berbasis Informasi Teknologi yang walaupun belum dibuat secara maksimal tapi sudah berfungsi dengan baik, yaitu melalui http://www.jdihkumhamdki .info dan sistem katalog elektronik melalui website kantor wilayah http://www.kumhamjakarta/kumhamdki-jdih.info atau melalui http://www.kumhamdkijdih .16mb.com


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO 13.

NAMA KANWIL JAWA BARAT

14.

JAWA TENGAH Jl.Dr.Cipto No.64 Telp:0243548773, 3543063

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

KONDISI 6 ASPEK Organisasi Sumber Daya Manusia Koleksi Dokumen Hukum Teknis Pengelolaan Sarana Prasarana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Organisasi a. Penanggung Jawab: Humami, S.H,M.H (Kabid Hukum) b. Dasar Hukum: 1. UUD RI Tahun 1945 2. UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM; 5. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.02.PR.08.08 Tahun 2003 tentang keanggotaan


PERMASALAHAN

Pengelolaan JDIH di Kanwil Beberapa permasalahan yang ada Kementerian Hukum dan HAM pada JDIH Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dilaksanakan oleh Jawa Tengah: Bidang Hukum dengan kegiatan 1. Pengelola/pelaksana JDIH sebagai berikut: Kanwil Kemenkumham Jawa 1. Melaksanakan kegiatan Tengah dari segi kualitas dan dokumentasi hukum kuantitas masih minim; meliputi: pengumpulan, 2. Koleksi buku hukum, non pengolahan, hukum, lembaran penyebarluasan bahan dan negara/tambahan lembaran penyimpanan; negara, himpunan peraturan 2. Meningkatkan perundang-undangan dan penyebarluasan dan bahan referensi lainnya pemahaman pengetahuan sangat terbatas, untuk tahun hukum; anggaran 2012 pengadaan 3. Melakukan penelusuran perpustakaan minim; peraturan perundang3. Pengelolaan JDIH belum undangan dan bahan didukung sarana dan dokumentasi hukum anggaran yang memadai.. lainnya; 4. Meningkatkan pemberian pelayanan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum; 5. Menyampaikan informasi

REKOMENDASI

1. Perlunya pendidikan dan pelatihan Dokumentasi dan Informasi tingkat dasar sehingga akan tercipta sumberdaya manusia yang trampil mengelola JDIH; 2. Perlu anggaran khusus untuk pengelolaan JDIH termasuk pembelian buku-buku hukum, maupun sarana dan prasarana.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK lembaga-lembaga yang bergerak di bidang Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Hukum dan HAM RI. 2. Sumber Daya Manusia Personalia kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah: 1. Humami,S.H,M.H (Kepala Bidang Hukum), sebagai penanggung jawab 2. Tri Junianto,S.H,M.H (Kepala Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) sebagai sekretaris. Uraian tugas:  Mengumpulkan dan mengolah peraturan

KEGIATAN YANG DILAKUKAN peraturan perundang0undangan dn bahan hukum lainnya kepada masyarakat yang membutuhkannya.

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK perundangundangan  Evaluasi dan pelaporan 3. A.Yosi Setyawan,S.H (Staf Sub Bidang JDI Hukum), pelaksana/pengelola JDI Hukum. Uraian tugas:  Mencatat, mengklasifikasi, dan mengolah bahan dokumentasi;  Membuat katalog, abstrak peraturan perundangundangan;  Pelayanan peminjaman buku 4. Jani Judono Hakim,S.H (Staf Sub Bidang JDI Hukum), pelaksana/pengelola JDI Hukum. Uraian tugas:  Mencatat,mengklasi fikasi, dan mengolah bahan dokumentasi;  Membuat katalog, abstrak peraturan


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK perundangundangan;  Pelayanan peminjaman buku. 5. Andhy Kusrianto,S.H (Kepala sub Bidang Pengembangan Hukum), pelaksana/pengelola JDIH: Uraian tugas:  Mencatat, mengklasifikasikan dan mengolah bahan dokumentasi;  Membuat katalog,abstrak peraturan perundangundangan;  Pelayanan peminjaman buku 6. Andika Distri A,S.H (Staf Sub Bidang Pengembangan Hukum), pengelola/pelaksana JDI Hukum. Uraian tugas:  Mencatat,mengklasi fikasi dan mengolah


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK bahan dokumentasi  Membuat katalog,abstrak peraturan perundangundangan;  Pelayanan peminjaman buku. 7. Aida Susanti,S.H (Staf Sub Bidang JDIH),pelaksana/pengel ola JDIH. Uraian tugas:  Mencatat,mengklasi fikasi dan megolah bahan dokumentasi;  Membuat katalog,abstrak peraturan perundangundangan;  Pelayanan peminjaman buku. 8. Siti Masitah,S.H (Staf Sub Bidang Pengembangan Hukum), pengelola/pelaksana JDI Hukum Uraian tugas:


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK  Mencatat, mengklasifikasi dan megolah bahan dokumentasi;  Membuat katalog, abstrak peraturan perundangundangan;  Pelayanan peminjaman buku. 9. Oktiana Indi Hertyanti, S.H (Staf Sub Bidang JDIH) pengelola/pelaksana JDIH. Uraian tugas:  Mencatat,mengklasi fikasi dan mengolah bahan dokumentasi;  Membuat katalog,abstrak peraturan perundangundangan;  Pelayanan peminjaman buku. 10. Heri Widi Atmoko,S.H (Staf Sub Bidang Pengembangan Hukum)


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK pengelola/pelaksana JDIH. Uraian tugas:  Mencatat, mengklasifikasi dan mengolah bahan dokumentasi;  Membuat katalog, abstrak peraturan perundangundangan;  Pelayanan peminjaman buku. 3. Koleksi Dokumen Hukum Koleksi dokumen hukum yang ada berjumlah 1757 denga rincian: 1. Buku Hukum 1380 buah; 2. LN/TLN 102 buah; 3. Himpunan Peraturan Perundang-undangan 168 buah; 4. Bahan referensi lainnya 107 buah. 4. Teknis Pengelolaan 1. Klasifikasi (UDC dan Modul dari BPHN); 2. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundangundangan: Undang-Undang,


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri,Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Surat Edaran Menteri; 3. Katalog Peraturan Perundang-undangan; 4. Katalog buku; 5. Abstrak Perundangundangan. 5. Sarana Prasarana 1. Ruangan dengan ukuran 9mx8m 2. Meja baca 2 buah; 3. Kursi 6 buah; 4.Rak buku 4 buah; 5. AC 1 unit; 6. Komputer 1 unit.

15.

DI.YOGYAKARTA

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi JDIH Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah disamping koleksi buku juga menggunakan premise dari BPHN dan internet. 1. Organisasi 2. Sumber Daya Manusia 3. Koleksi Dokumen Hukum 4. Teknis Pengelolaan


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL 5. 6.

16.

JAWA TIMUR

1. 2. 3. 4. 5. 6.

17.

BALI Jl.Raya Puputan Niti Mandala Denpasar Telp:0361228718-226541

1.

KONDISI 6 ASPEK Sarana Prasarana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Organisasi Sumber Daya Manusia Koleksi Dokumen Hukum Teknis Pengelolaan Sarana Prasarana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Organisasi a.Penanggung Jawab: b. Dasar Hukum: 1.Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 135) ; 2.Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01PR.07.10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman; 3.Surat Keputusan Menteri Kehakimandan HAM RI Nomor:M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang


1. Menyiapkan SK Tim SJDIH Kanwil Kemenkumham Bali; 2. Mengadakan Rapat Tim SJDIH Kanwil Kemenkumham Bali; 3. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama dan pertukaran bahan koleksi untuk pemantapan pelaksanaan tugas SJDIH Kanwil Kemenkumham Bali; 4. Melaksanakan Pembinaan Perpustakaan Desa Sadar Hukum ke sembilan kota/kabupaten yang ada di Provinsi Bali; 5. Pengadaan buku/bahan koleksi perpustakaan; 6. Mencatat dan menginventarisir koleksi

PERMASALAHAN

1. Kurangnya SDM yang menangani perpustakaan; 2. Kurangnya sarana dan prasarana; 3. Masih banyak petugas perpustakaan desa yang merangkap dikarenakan kurangnya pegawai; 4. Minat baca masyarakat sangat kurang/masih rendah; 5. Masyarakat sangat jarang berkunjung ke perpustakaan desa, walaupun ada namun sangat terbatas pada bacaan tertentu seperti bacaan tentang upacara adat, resep masakam, bacaan mengenai pertanian dan sebagainya; 6. Dengan buku-buku produk hukum yang telah disumbangkan oleh Kementerian Hukum dan

REKOMENDASI

1. Keberadaan perpustakaan perlu disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa di desa tersebut ada perpustakaan; 2. Perlu diadakan diklat/bimbingan teknis (bimtek) tentang perpustakaan; 3. Agar bisa diberikan sumbangan/bantuan berupa buku-buku, rak buku, meja baca dan sebagainya sehingga masyarakat merasa terangsangdan tertarik untuk mengunjungi perpustakaan; 4. Perlu diadakan lomba perpustakaan, sehingga masyarakat merasa

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI 4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. 2. 3. 4. 5. 6.

18.

NUSA TENGGARA BARAT Jl.Majapahit No.44 Mataram Telp.0370621819

Sumber Daya Manusia Koleksi Dokumen Hukum Teknis Pengelolaan Sarana Prasarana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1. Organisasi a.Penanggung Jawab: b.Dasar Hukum: 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Menteri Hukum

KEGIATAN YANG DILAKUKAN yang diterima dalam buku induk; 7. Melaksanakan penomoran/labelisasi bahan koleksi; 8. Menata, menyimpan bahan koleksi secara tepat, aman, tertib dan teratur; 9. Mencatat dan menginventarisir seluruh Peraturan Perundangundangan dan buku koleksi yang masuk ke SJDIH; 10. Mendata dan mendokumentasi kliping koran; 11. Memonitor batas waktu peminjaman, menarik dan menata kembali bahan koleksi.

PERMASALAHAN HAM Bali, sekaligus ikut membantu penataan perpustakaan di desa tersebut, melalui tim pengelolaam SJDIH diharapkan mampu untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

REKOMENDASI terangsang dan menarik minat baca masyarakat ke perpustakaan.

Dalam proses penyelenggaraan JDIH pada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi menyangkut sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi yaitu: 1. Belum tersedianya telepon, faximili, mesin fotocopy dan belum tersedianya website untuk JDIH; 2. Sumber Daya Manusia pengelola masih kurang dan

Tersedianya akses terhadap informasi hukum dan mudahnya mendapatkan dokumen/informasi hukum ditemukan kembali pada saat diperlukan merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja JDIH, karena secara konstitusional hak memperoleh informasi hukum telah diakui sebagai hak asasi dari semua warga, dimana pemenuhannya adlah tugas

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK dan Hak Asasi Manusia Nomor:M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:M.03.PR.07.10 tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang bertugas mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, sebanyak 3 orang yang terdiri atas: -Kepala Sub Bidang JDIH; -Pengelola Jaringan Dokumentasi; -Penyusun Arsip dan Dokumentasi. Jumlah personil yang mengikuti Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebanyak 2 orang


PERMASALAHAN pegawai yang sudah terlatih dan berpengalaman sering beralih tugas; 3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pengelolaan JDIH; 4. Minimnya anggaran atau dana yang dialokasikan untuk operasional JDIH.

REKOMENDASI Negara khususnya pemerintah. Dengan diundangkannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, mewajibkan semua lembaga pemerintah mengemas semua dokumen hukum menjadi informasi hukum yang siap diberikan kepada publik dan meningat peranan JDIH sangat penting untuk dikelola dengan baik, maka peningkatan SDM perlu ditingkatkan. Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat agar lebih memahami tugas dan fungsi serta meningkatkan perannya sebagai pusat layanan hukum terpadu (law center) di wilayahnya, maka perlu dijalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Pemerintag Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD serta Perguruan Tinggi untuk bekerjasama dengan BPHN guna mewujudkan JDIH secara nasional yang terpadu dan terintegrasi, terlebih jika didukung dengan keberadaan website yang semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi hukum yang tentunya didukung

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemenkumham bekerjasama dengan BPHN Kemenkumham. 3. Koleksi Dokumen Hukum Koleksi bahan dokumen yang dimiliki oleh JDIH Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat adalah terkait dengan bahan hukum yang diperlukan oleh masyarakat, aparatur negara, kalangan akademis bahkan dari kalangan praktisi hukum, seperti: 1.Peraturan Perundangundangan mulai dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan perundangundangan lain yang dihimpun dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Kajian Hukum dan Penelitian Hukum, Pustaka Hukum yang dapat menunjang penelitian hukum serta kajian-kajian tentang Hak Asasi Manusia, kumpulan jurnal hukum, majalahmajalah sosial, buku-buku


PERMASALAHAN

REKOMENDASI dengan peningkatan kualitas server yang memadai sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya serta kemampuan personil yang melayani di JDIH harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung. Kepada BPHN sebagai Pusat JDIH mohon kiranya dapat memfasilitasi untuk peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK dari disiplin ilmu sosial,doktrin-doktrin ilmu hukum, telaah terhadap suatu kasus, kumpulan putusan hakim dan aneka jenis media cetak. 2.Jumlah koleksi buku saat ini dalah 2123 judul buku, yang terdiri dari: 1.Buku Hukum: 779 buku; 2.Buku Peraturan Perundang-undangan:155 buku; 3.Buku Umum:405 buku 4.Buku Bantuan Pusat:492 buku; 5.Buku HAM:292 buku. 4. Teknis Pengelolaan Teknis pengelolaan JDIH Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, peyimpanan, pemeliharaan, serta pelayanan. Pengumpulan bahan hukum sebagai bagian dari koleksi yang dimilliki dikumpulkan dengan cara membeli langsung dari agen toko buku atau penerbit, namun ada pula yang merupakan


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Bahan hukum yang menjadi koleksidari JDIH Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat akan di data kemudian dimasukkan ke dalam komputer sesuai dengan jenis bahan hukum itu sendiri, ini dimaksudkan untuk mempermudah penggunaan bahan hukum itu sendiri ketika dibutuhkan. Pemeliharaan juga tidak kalah pentingnya untuk menjaga agar koleksi JDIH tidak mudah rusak, ini dilakukan dengan cara mengatur temperatur udara di dalam ruangan, membersihkan koleksi JDIH secara berkala sampai memastikan agar koleksi terhindar dari sinar matahari langsung. Pelayanan yang prima juga diberikan kepada masyarakat yang ingin terlibat langsung maupun tidak langsung dalam layanan perpustakaan hukum dan konsultasi hukum.


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 5. Sarana Prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tengggara Barat memiliki: 1.Prasarana ruangan 11x8 m; 2.Sarana berupa 8 buah rak buku, 1 set kursi dan meja baca, 1 buah komputer, 1 buah AC yang menunjang kenyamanan saat berada di ruangan JDIH. Saat ini ruangan JDIH belum memiliki mesin foto coy, telepon, faximili, scanner dan belum terkoneksinya internet padahal sarana tersebut merupakan sarana yang penting dan dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan informasi secara cepat dan mudah untuk mendukung penyelenggaraan JDIH yang terpadu, akurat dan lengkap. 6. Pemanfaatan

Teknologi


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

19.

NUSA TENGGARA

KONDISI 6 ASPEK KEGIATAN YANG DILAKUKAN Informasi dan Komunikasi Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat saat ini hanya melayani peminjaman buku untuk kebutuhan informasi bagi kelompok masyarakat, kalangan akademis dan pegawai pada jajaran Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat, sementara ini penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan website pada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat tidak dapat terkoneksi mengingat anggaran yang tersedia untuk saat ini sangat minim dan tidak memadai, sehingga pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi tidak berjalan sesuai dengan harapan untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH. 1. Organisasi Berikut ini adalah kegiatan yang a. Penanggung Jawab: telah dilaksanakan oleh JDIH

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

1. Sarana dan prasarana yang Dalam rangka dimiliki belum memadai; mengoptimalisasikan pengelolaan

NO

NAMA KANWIL TIMUR Jl.W.J. Lalamentik No.98 Kupang Telp;0380833101,825910 Fax:0380821126 Email;kanwil.ntt @ kemenkumham. go.id

KONDISI 6 ASPEK KEGIATAN YANG DILAKUKAN b. Dasar Hukum: Kanwil Kemenkumham NTT 1. Undang-Undang nomor selama tahun 2012: 43 Tahun 2007 tentang 1. Melayani pengunjung Perpustakaan; (membaca cuku,membaca 2. Peraturan Presiden koran) sebanyak 1820 Nomor 33 Tahun 2012 orang; tentang Jaringan 2. Melayani peminjam buku Dokumentasi dan Informasi sebanyak 66 orang; Hukum Nasional; 3. Melayani pencari informasi 3. Keputusan Presiden Peraturan PerundangNomor 47 Tahun 2007 undangan sebanyak 42 tentang Tunjangan Jabatan orang; Fungsional Pustawakan; 4. Membuat kliping; 4. Keputusan Menteri pembuatan kliping koran Kehakiman dan HAM RI dalam rangka penambahan Nomor:M.01.PR.08.08 koleksi JDIH yang dibuat Tahun 2003 tentang dalam dua semester yaitu Jaringan Dokumentasi dan dari Januari-Juni untuk Informasi Departemen semester satu dan JuliKehakiman dan HAM RI; Desember untuk semester 5. Peraturan Menteri dua. Hasil kliping tersebut Hukum dan HAM RI kemudian dijilid dalam Nomor:M-01.PR.07.01.10 bentuk buku. Tahun 2005 tentang 5. Publikasi kegiatan yang Organisasi dan Tata Kerja dilakukan oleh Kanwil Kantor Wilayah Departemen Kemenkumham NTT Hukum dan HAM RI; melalui koran dinding yang 6. DIPA Kantor Wilayah berasal dari surat kabar Kementerian Hukum dan Kompas dan Timor Expres; HAM Nusa Tenggara Timur 6. Melakukan klasifikasi dan Tahun 2012. katalogisasi terhadap bukubuku yang belum 2. Sumber Daya Manusia dikatalog;

2.

3.

4.

5.

PERMASALAHAN Kemampuan tenaga pengelola JDIH masih sangat terbatas, karena baru tiga saja yang telah mengikuti diklat pustakawan dan diklat JDIH; Koleksi dan referensi yang ada di JDIH masih sangat kurang; Website JDIH masih berbentuk off line sehingga menghambat pemberian informasi hukum terbaru kepada pengunjung; Anggaran untuk kegiatan JDIH masih sangat terbatas, sehingga mempengaruhi operasional JDIH secara keseluruhan.

REKOMENDASI JDIH di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, berikut beberapa saran: 1. Perlu penambahan koleksi berupa buku-buku umum, buku-buku ilmiah hukum dan berbagai majalah; 2. Perlu terus dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk JDIH, serta diklat pustakawan; 3. Perlu mengirimkan pegawai di JDIH untuk mengikuti magang JDIH di Badan Pembinaan Hukum Nasional; 4. Perlu pemasangan server untuk JDIH dan penambahan sarana dan prasarana berupa lemari buku, rak buku, meja baca dan kursi pengunjung.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK a. Personalia; Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tenaga sumber daya manusia sebagai berikut:  Kepala Bidang Hukum:Mustafa Beleng,S.H  Kepala Sub Bidang JDIH: Hempy J.W.Poyk,S.H  Staf pengelola perpustakaan: Rosalia Riberu, Faridah,S.H, Mardianto Ibrahim,S.H, Firmina Weli,S.H b. Diklat;  Pendidikan Formal;Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub Bidang JDIH dan tiga orang staf pengelola adalah lulusan sarjana hukum, satu orang pengelola lulusan SMA.  Pendidikan teknis:  Kepala Bidang Hukum: Bimtek SJDIH tahun

KEGIATAN YANG DILAKUKAN 7. Melakukan input database terhadap buku-buku yang baru masuk dalam website offline JDIH Kanwil Kemenkumham NTT ; 8. Penataan dan perawatan koleksi perpustakaan; 9. Melaksanakan dua kali rapat koordinasi antara sesama anggota JDIH di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Pada bulan November 2012 melakukan koordinasi dengan Kabag Hukum Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu tentang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 11. Pada bulan Desember 2012 melakukan koordinasi dengan Kabag Hukum Setda Kab.Kupang, Perpustakaan Daerah Kab.Kupang, Perpustakaan Fakultas Hukum Unika, Undana, Unkris dan PGRI Kupang; 12. Semenjak Law Center

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 1994  Kepala Subbid JDIH: Diklat Pustakawan Tingkat Alhi Tahun 2009 dan bimtek SJDIH Tahun 2009  Dua orang staf pengelola: Bimtek JDIH tahun 2011 dan 2012  dua orang staf pengelola belum pernah mengikuti diklat.

3. Koleksi Dokumen Hukum Koleksi yang dimiliki secara keseluruhan berjumlah 2.559 buah terdiri dari: a. Buku ilmiah 429 eksemplar; b. Buku-buku hasil penelitian hukum, seminar hukum, pengkajian hukum dan analisa hukum 227 eksemplar; c. Buku-buku penyuluhan hukum 98 eksemplar;

KEGIATAN YANG DILAKUKAN Kanwil Kemenkumham NTT diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 01 Juni 2010, perpustakaan JDIH telah memberikan pelayanan penelusuran buku melalui komputer (web site off line) sehinnga pengunjung dapat mengakses sendiri buku yang dibutuhkan melalui komputer.

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK d. Peraturan Perundangundangan 422 eksemplar; e. CD Room yang berisi peraturan perundangundangan mulai tahun 1945-2010; f. Majalah,jurnal dan buletin 819 eksemplar; g.Lain-lain 192 eksemplar; h. Koran (Kompas dan Harian Timor Express. 4. Teknis Pengelolaan 5. Sarana Prasarana a. Sarana dan prasarana yang dimiliki terdiri dari: 1. Lemari buku (yang menyatu dengan dinding/tembok gedung bangunan)sebanyak 2 buah; 2. Lemari besi 1 buah; 3. Rak buku dari besi 4 buah; 4. Rak buku dari kayu 1 buah; 5.Meja baca 1 buah; 6. Kursi pengunjung 8 buah; 7. Lemari katalog 2 buah; 8. Alat pemotong kertas 1 buah; 9.Staples besar (MD 12


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

20.

NAMA KANWIL

KALIMANTAN BARAT Jl.KS.Tubun No.26 Pontianak. Telp: (0561) 732242-732229

KONDISI 6 ASPEK L/17) untuk jilid 1 buah; 10. AC 1 buah; 11.Komputer sebanyak 2 unit yang digunakan untuk penelusuran koleksi perpustakaan dan peraturan perundang-undangan dan kegiatan administrasi JDIH b. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi terdiri dari: 1. Buku induk (berisi registrasi buku-buku yang diperoleh) sebanyak 3 buah; 2. Buku regsiter peminjam 1 buah; 3. Buku register pengunjung 1 buah 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1. Organisasi a. Nama Pengelola: Sri Ayu Septinawati,S.H,M.H b. Dasar Hukum; Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan: 1. Peraturan Presiden


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

Program Kerja sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2012 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 1. Pengelolaan Perpustakaan Hukum; a. Penataan administrasi dan bahan koleksi; b. Pengadaan buku/bahan koleksi perpustakaan;

Ada beberapa permasalahan yang membuat upaya pengembangan Jaringan Dokumentasi Hukum yang selama ini dilakukan belum menampakkan hasil sebagaimana yang diharapkan, antara lain: 1. Belum ada tenaga/staf pustakawan pada Sub bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 2. Perlunya peningkatan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas di

Keberhasilan penataan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak terlepas dari kebijakan dan komitmen yang dibarengi dengan: 1. Diperlukan adanya penambahan tenaga/staf S1 Pustakawan; 2. Perlu adanya Pelatihan/Bimtek Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi staf pengelola Jaringan Dokumentasi

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.01PR.07.10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehakiman; 3. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor:M.01-PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehakiman; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN c. Mencatat dan menginventarisir koleksi yang diterima dalam buku induk; d.Melaksanakan penomoran/ labelisasi dan membuat katalog bahan koleksi; e. Menata, menyimpan bahan koleksi secara tepat, aman, tertib dan teratur; f. Mencatat dan menginventarisir seluruh Per UU (Lembaran Lepas); g. Mendata dan mendokumentasi kliping koran; h. Mencetak formulir dan kartu anggota; i. Menerima dan menyelesaikan permohonan dan keanggotaan perpustakaan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku; j. Memonitor batas waktu peminjaman,menarik dan menata kembali bahan koleksi. 2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan koleksi dan pemantapan pelaksanaan tugas-tugas JDIH; 3. Sosialisasi Jaringan Dokumentasi 2. Sumber Daya Manusia dan Informasi Hukum; Dengan makin 4.Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan berkembangnya bahan Jaringan Dokumentasi dan hukum baik berupa Informasi Hukum;

PERMASALAHAN Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum demi kelancaran tugas; 3. Lemari katalog manual dalam kondisi rusak dan perlu diperbaiki; 4. Peran Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah (Biro Hukum Propinsi) tidak berjalan secara optimal; 5. Kurangnya anggaran untuk melakukan koordinasi dengan anggota jaringan di seluruh wilayah Kalimantan Barat; 6. Kurangnya sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada masyarakat umum dan khususnya instansi pemerintah; 7. Tidak adanya sarana internet (wifi) di ruang baca Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

REKOMENDASI Informasi Hukum; 3. Perlu adanya perbaikan lemari katalog manual serta perlu adanya peningkatan pengadaan sarana/prasarana di bidang hukum, khususnya komputer yang akan digunakan sebagai katalog buku; 4. Perlu adanya upaya koordinasi antara anggota jaringan dan pusat JDIH di daerah yang difasilitasi oleh Pusat Jaringan (BPHN) melalui rapat koordinasi atau bimbingan teknis dengan mengikutsertakan kantor wilayah sebagai anggota jaringan; 5. Perlunya penambahan anggaran untuk meningkatkan koordinasi dengan anggota jaringan di seluruh wilayah Kalimantan Barat; 6. Perlu diadakannya sosialisasi pada masyarakat umum dan instansi pemerintah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 7. Perlu adanya sarana internet (wifi) di ruang baca Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga memberikan kemudahan dalam pelayanan.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Peraturan Perundangundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dengan jajarannya maupun Pemerintah daerah dan dengan luasnya jangkauan materi dokumentasi hukum, maka sangat perlu didukung oleh SDM yang baik, profesional dengan memiliki bekal pengetahuan hukum yang luas memiliki kesadaran yang tinggi, memahami arti pentingnya dokumen dan informasi hukum dan dibekali juga oleh pengetahuan pengolahan hukum dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sehingga dapat mewujudkan adanya pelayanan informasi dengan cepat, prima, up to date serta akurat kepada siapapun yang membutuhkan. Sampai saat ini Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat

KEGIATAN YANG DILAKUKAN 5. Mengikuti Pertemuan Berkala JDIH yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun Anggaran 2012.

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK sudah 2 (dua) orang staf yang pernah mengikuti pendidikan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, akan tetapi 1 (satu) orang staf tersebut sudah menjadi tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terdiri dari: a. Sri Ayu Septinawati, S.H,M.H (Kasubbid JDIH) b. Hj.Aminah,S.H (Penyusun Arsip dan Dokumentasi) c. Iis Sulaiha,S.H(Pengelola Jaringan Dokumentasi) d. Ricki Pramadi,A.Md (Pengolah Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan) e. Agus Subiyantoro,S.H (Pemroses Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi) 3. Koleksi Dokumen Hukum Koleksi Peraturan Perundang-undangan maupun bahan hukum lainnya merupakan modal


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK dasar untuk mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang handal dan sangat diperlukan berbagai kalangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, harus memiliki sumber data hukum yang lengkap khususnya Peraturan Perundangundangan guna mendukung tugas dan fungsi pokok instansinya dan memberikan pelayanan informasi hukum kepada yang memerlukan secara maksimal. Bahan koleksi yang dimiliki Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantro Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat sangat mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota atau masyarakat. Koleksi yang disajikan lebih kurang 3014 buku yang terdiri dari: a. Buku hukum standar;


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK b. Peraturan Perundangundangan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara; c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; d. Laporan Penelitian dan Pengkajian Hukum; e. Warta Perundangundangan; f. Jurnal Legislasi; g. Himpunan Putusan Pengadilan; h. Buku-buku lainnya. 4. Teknis Pengelolaan Teknis atau pedoman cara pengolahan bahan dokumentasi hukum yang dilakukan agar dapat ditemukan kembali apabila dibutuhkan mengingat bahan dokumentasi terus berkembang atau bertautan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya telah dilakukan dengan berpedoman pada modulmodul atau pedoman yang telah ada tetapi pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru dilakukan secara manual,


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK belum dapat memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI) secara maksimal karena sarana yang ada belum memadai. 5. Sarana Prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat memiliki ruang koleksi berukuran lebih kurang 4x6 meter dengan 9 (sembilan) lemari untuk penyimpanan bahan koleksi, 1 (satu) lemari katalog, 1 (satu) lemari penitipan, rak koran dan ruang baca berukuran lebih kurang 4x6 dilengkapi dengan meja dan kursi baca. Untuk pengelolaan baru ada 1 (satu) unit komputer. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mekanisme dan alur kerja serta koordinasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: a. Melakukan penataan


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya guna terwujudnya suatu sistem penataan dokumentasi yang lebih praktis dan efektif sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dalam penemuan/pencarian kembali peraturan perundang-undangan tersebut saat diperlukan; b. Tukar menukar informasi hukum dengan Pusat Jaringan masih kurang aktif karena koordinasi dengan pusat Jaringan belum berjalan dengan baik; c. Penyebarluasan produk peraturan tidak dilakukan di Jarinngan Dokumentasi dan Informasi Hukum karena Kantor Wilayah tidak mengeluarkan produk peraturan sedangkan kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan dilakukan pada Sub Bidang Pengembangan Hukum dan Sub Bidang Penyuluhan Hukum d. Belum dapat membangun


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

21.

KALIMANTAN TIMUR

1. 2. 3. 4. 5. 6.

22.

KALIMANTAN SELATAN Jl.Brigjen H.Hasan Basri No.30, Banjarmasin P.O.Box 177 Telp:05113302790

1.

KONDISI 6 ASPEK KEGIATAN YANG DILAKUKAN situs website karena pada Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat belum memiliki perangkat komputer yang memadai dan tidak memiliki anggaran untuk membuat situs website pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Organisasi Sumber Daya Manusia Koleksi Dokumen Hukum Teknis Pengelolaan Sarana Prasarana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Organisasi Kegiatan pengelolaan JDIH tahun a.Penanggung Jawab: 2012: M.Yazid.B,S.H 1. Pengadaan/pembelian b.Dasar Hukum: buku-buku hukum, 1.Peraturan Presiden berlangganan koran, Republik Indonesia Nomor 1 melakukan monitoring ke Tahun 2007 Tentang UPT di jajaran Kanwil Pengesahan Pengundangan Kemenkumham dan Penyebarluasan Kalimantan Selatan serta Peraturan Perundangmelaksanakan koordinasi undangan dan memperkuat dengan Pemerintah Keppres No.33 Tahun 2012 Kabupaten/Kota di

PERMASALAHAN

1. Terlambatnya produk Peraturan Perundangundangan yang baru dari Sekretariat Negara dan buku-buku dari BPHN,Ditjen HAM dan unit pusat lain menyebabkan kurangnya koleksi yang ada di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan; 2. Kurangnya minat informasi hukum dan minat baca

REKOMENDASI

1. Perlunya pengiriman secara teratur produk hukum/Peraturan Perundang-undangan yang baru dan buku-buku dari BPHN, Ditjen HAM dan lain-lain untuk menambah koleksi JDIH Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan; 2. Perlu adanya dana untuk JDIH untuk

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK sebagai landasan JDIH sesuai dengan pasal 6 menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal di bidang hukum sebagai pusat layanan hukum di daerah dan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dokumentasi hukum; 2.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 3.Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI (sekarang menjadi Kementerian Hukum dan HAM RI). 2. Sumber Daya Manusia a.Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2012

KEGIATAN YANG DILAKUKAN Kalimantan Selatan; 2. Perolehan bahan JDIH; 3. Kegiatan pengelolaan: a.Pencatatan buku-buku ke dalam buku besar JDIH; b.Pengklasifikasian dan pemberian label pada buku; c.Membuat inventaris Peraturan Perundangundangan; d.Membuat kartu katalog buku; e.Pembuatan kliping koran; f.Penataan layout; g.Memberikan layanan JDIH dan Perpustakaan 4. Kegiatan penyebarluasan; 5. Melaksanakan pelayanan baca dan pinjam buku kepada masyarakat maupun pegawai Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan; 6. Melaksanakan monitoring ke anggota jaringan (UPT) se-wilayah Kalimantan Selatan; 7. Koordinasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah dalam hal ini Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum

3.

4.

5.

6.

PERMASALAHAN dikalangan perguruan tinggi, pelajar dan masyarakat yang datang ke perpustakaan JDIH Nasional Kanwil Kalimantan Selatan; Kurangnya tenaga pengelola yang khusus menangani perpustakaan dan JDIH (baik kuantitas maupun kualitas); Tidak adanya tenaga pengelola di UPT yang pernah mengikuti pelatihan JDIH di pusat maupun di daerah; Terlalu minimnya dana untuk penambahan koleksi buku-buku hukum dan perangkat lainnya untuk operasional perpustakaan sendiri. Untuk UPT tidak ada dana anggaran khusus untuk pembelian buku-buku perpustakaan; Tidak tersedianya dana pelaksanaan Rapat Koordinasi JDIH Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan sebagai Pusat Jaringan di daerah dengan Unit Pelaksana Teknis di daerah

REKOMENDASI penyebarluasan produk hukum nasional maupun daerah melalui perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat guna memberikan informasi hukum dan peningkatan minat baca; 3. Perlu menambahkan tenaga pengelola JDIH di UPT lebih dari 1 orang supaya tidak ketergantungan dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/diklat dokumentasi hukum maupun pustakawan; 4. Perlunya tenaga pengelola JDIH di Lapas,Rutan, Bapas maupun Imigrasi diikutsertakan dalam pelatihan khusus Dokumentasi dan Jaringan informasi Hukum di pusat dan daerah; 5. Perlu adanya dana yang dituangkan dalam mata anggaran khusus untuk menunjang pengadaan penambahan sarana dan

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 1.Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan terdiri dari 4 orang pengelola JDIHdan perpustakaan; 2.Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Banjarmasin 1 orang; 3.Balai Permasyarakatan Banjarmasin 3 orang; 4.Kantor Imigrasi Banjarmasin tidak ada; 5.Lembaga Permasyarakatan Anak Klas II Martapura 1 orang; 6.Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Banjarmasin tidak ada; 7.Rumah Tahanan Negara Rantau 1 orang; 8.Rumah Tahanan Negara Kandangan 1 orang; 9.Rumah Tahanan Negara Barabai 1 orang; 10.Rumah Tahanan Negara Tanjung 1 orang; 11.Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Amuntai 2 orang; 12.Balai Pemasyarakatan Amuntai 2 orang; 13.Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Karang Intan 2 orang;

KEGIATAN YANG DILAKUKAN Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan untuk mendapatkan buku-buku Perda dan soft copy Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PERMASALAHAN

REKOMENDASI koleksi buku-buku hukum di UPT masing-masing; 6. Hendaknya disediakan dana setiap tahun untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi JDIH daerah Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan sebagau pusat jaringan di daerah dengan UPT sebagai pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam penyajian informasi hukum kepada publik; 7. Perlunya penambahan perangkat komputer dan jaringan internet untuk pengelolaan dan pelayanan bagi pengguna.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 14.Rumah Tahanan Negara Marabahan 1 orang; 15.Rumah Tahanan Negara Pelaihari 1 orang; 16.Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru 1 orang; 17.Kantor Imigrasi Baru tidak ada. b.Jumlah personil yang menangani dan mengelola JDIH di wilayah Kalimantan Selatan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan JDIH sebanyak 2 orang: 1.Eka Sari,S.H pengelola JDIH Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan; 2.H.Mahyu,pengelola JDIH Rumah Tahanan Negara Barabai, Hulu Sungai Tengah. Sedangkan pengelola JDIH di UPT lainnya tidak ada yang pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan teknis JDIH. 3. Koleksi Dokumen Hukum Jumlah ragam dan bentuk koleksi yang dimiliki: 1. Kanwil Kemenkumham


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Kalimantan Selatan: bukubuku hukum dan non hukum 2540 buah, Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara 169 buah, Himpunan Peraturan Perundang-undangan 364 buah buku, kliping koran 4 jilid dengan bidang pidana, narkoba, lalu lintas dan sebagainya; 2.Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin memiliki koleksi buku sebanyak 933 buah buku, terdiri dari buku-buku hukum 100 buah, buku non hukum 783 buah, serta majalah hukum 50 buah berasal dari kiriman dan pengadaan; 3.Balai Pemasyarakatan Banjarmasin buku sebanyak 110 buah terdiri dari 60 buah buku hukum dan majalah hukum 50 buah; 4.Imigrasi Banjarmasin koleksi buku sebanyak 81 buah terdiri dari 20 buah buku-buku hukum dan 61 buah buku non hukum; 5.Lembaga Pemasyarakatan Anak Martapura koleksi


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK buku yang merupakan hadiah dari instansi terkait berjumlah 50 buah, bukubuku hukum 8 buah, buku non hukum 94 buah; 6.Rumah Tahanan Negara Rantau koleksi buku sebanyak 93 buah buku pinjaman dari instansi terkait; 7.Rumah Tahanan Negara Kandangan buku pinjaman dari instansi terkait sebanyak 100 buah terdiri dari buku hukum 30 buah, 60 buah buku non hukum dan majalah hukum 10 buah; 8.Rumah Tahanan Negara Barabai pengadaan/pembelian buku 33 buah, pinjaman dari instansi terkait sebanyak 40 buku, buku hukum 36 buah, koran 4 eksemplar; 9.Lembaga Pemasyarakatan Amuntai hadiah dari instansi terkait sebanyak 20 buah serta pinjaman dari instansi terkait sebanyak 325 buah terdiri dari buku hukum sebanyak 25 buah dan bukubuku non hukum 300 buah;


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 10.Balai Pemasyarakatan Amuntai koleksi buku sebanyak 30 buah majalah hukum; 11.Rumah Tahanan Negara Tanjung mempunyai 12 buah buku yang terdiri dari buku hukum 1 buah, buku non hukum 10 buah, serta majalah hukum 1 buah yang diperoleh dari kiriman pusat; 12.Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Karang Intan koleksi buku hanya berupa majalahmajalah serta Warta Pas dan Jurnal BPHN; 13.Rumah Tahana Negara Marabahan koleksi buku berupa hadiah dari instansi terkait 362 buah, pinjaman dari instansi terkait 100 buah berupa buku non hukum; 14.Rumah Tahanan Negara Pelaihari koleksi buku terdiri dari buku hukum sebanyak 10 buah, dan buku non hukum 219 buah, yang keseluruhannya merupakan pinjaman dari instansi terkait;


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 15.Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru koleksi buku berupa kiriman sebanyak 110 buah, pengadaa/pembelian 40 buah, hadiah dari instansi terkait 380 buah dan pinjaman dari instansi terkait sebanyak 500 buah berupa buku hukum 40 buah, buku non hukum 399 buah, majalah hukum 61 buah dan koran 1 eksemplar; 16.Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kotabaru, untuk sementara belum dapat melaksanakan kegiatan perpustakaan. 4. Teknis Pengelolaan Telah `dilaksanakan teknis pengelolaan dalam bentuk daftar inventarisasi dan status peraturan, katalogisasi dengan memberikan klasifikasi pada semua buku atauproduk hukum yang ada pada perpustakaan JDIH dan diberi label kode nomor


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK serta termuat dalam komputer untuk mempercepat layanan pencarian yang dibutuhkan pengguna. 5. Sarana Prasarana Telah tersedia ruangan perpustakaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana: a. Ruang Koleksi dengan perlengkapan terdiri dari: -Lemari buku 4 buah; -Rak buku 6 buah; -Rak majalah 2 buah; -Lemari katalog 4 buah; -Mesin tik 1 buah. b. Ruang Komputer dengan perlengkapan terdiri atas: -Meja komputer 1 buah; -Komputer 2 buah; -Kursi 2 buah c. Ruang baca dan perpustakaan teridiri atas: -Meja baca 1 buah; -Lemari penitiipan barang 1 buah; -Kursi baca 6 buah Sedangkan di Unit Pelaksana


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan sebagian belum tersedia ruangan perpustakaan dan perlengkapan pendukung JDIH sangat kurang. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mekanisme dan otomasi dalam rangka mewujudkan tata kerja dan alur kerja yang tertib dalam setiap jenis kegiatan manfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk terciptanya efesiensi dan efektifitas kerja yang tinggi, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: a.Mekanisme/alur kerja koordinasi telah dilakukannya koordinasi dan kerjasama antar pengelola JDIH baik dengan pusat maupun daerah; b.Tukar menukar informasi dilaksanakan hanya sebatas pusat dan anggota jaringan; c.Otomasi telah dilakukan pengelolaan Perpustakaan


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

23.

KALIMANTAN TENGAH Jl.G.Obos No.10 Telp.05363221554, Fax.05363220150 P.O.Box 73111 Palangka Raya Website:http:// kalteng. kemenkumham. go.id

KONDISI 6 ASPEK JDIH dengan aplikasi baru bersamaan dengan peluncuran Law Center; d.Telah dilaksanakan memberdayakan perpustakaan Dokumentasi dan JDIH melalui penyebarluasan produk hukum yang ada di tingkat Nasional maupun di daerah ke perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat guna menambah informasi hukum dan menarik minat baca.


1. Organisasi Kegiatan pengelolaan JDIH tahun a.Penanggung Jawab: H. 2012: Almadi, S.H (Kepala sub 1. Pengadaan/pembelian Bidang Jaringan buku-buku hukum dan 4 Dokumentasi dan Informasi buah rak buku/lemari buku Hukum) perpustakaan JDIH dengan b.Dasar Hukum; Landasan sura Perintah Kerja (SPK) Operasional Pengelolaan Nomor;10/10/SJDIH/HUKU JDIH Kantor Wilayah M Tanggal:1 Oktober 2012 Kementerian hukum dan dengan nilai HAM Kalimantan Tengah Rp.24.750.000,- (dua puluh adalah berdasarkan: empat juta tujuh ratus lima 1.Peraturan Presiden nomor puluh ribu rupiah) yang 33 Tahun 2012 tentang dilaksanakan oleh CV Dua Jaringan Dokumentasi dan Cahya; Informasi Hukum Nasional; 2. Perolehan bahan JDIH: 2.Keputusan Menteri a.Mendapatkan buku-buku

PERMASALAHAN

1. Pusat dan anggota JDIH Kalimantan Tengah belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi dokumentasi hukum dan penyajian informasi hukum dalam menunjang pembangunan hukum daerah; 2. Kurangnya sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum daerah dengan anggota jaringan di wilayah Kalimantan Tengah (UPT Kanwil, Biro/Bagian

REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) secara berkala untuk meningkatkan pemahaman Pusat dan Anggota Jaringan JDIHN menyangkut Tugas Pokok dan Fungsi Dokumentasi dan Informasi Hukum; 2. Perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan Sumber

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Hukum dan HAM RI (sekarang menjadi Kementerian Hukum dan HAM RI) 2. Sumber Daya Manusia a.Jumlah personil yang menangani dan mengelola JDIH di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah 3 orang, sedangkan pengelola (personil) yang telah mengikuti diklat/bimbingan teknis secara manual maupun otomasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta yakni: 1.Beni Saputra,S.H; Pendidikan dan Pelatihan Teknis JDIH tahun 2012; 2.Paulus,S.H; Pendidikan dan Pelatihan Teknis JDIH tahun 2011.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN dan peraturan dari kiriman BPHN, Ditjen HAM, Ditjen HKI, Ditjen PP dan Unit Eselon I lainnya serta Perada dari Provinsi, Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah b.Pembelian sesuai dengan anggaran DIPA tahun 2012 untuk pengadaan buku sebanyak 102 judul buku (1 judul sebanyak 2 exemplar), serta pengadaan 4 buah lemari rak buku c.Mendapatkan kiriman 1 perangkat komputer dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI 3. Kegiatan pengelolaan JDIH Kantor Wilayah Kemenkuham pada tahun 2012 a.Pencatatan pada buku induk; b.Pengklasifikasian dan pemberian label pada buku; c.Membuat inventarisasi peraturan perundangundangan; d.Pembuatan kliping koran

PERMASALAHAN Hukum Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekretariat DPR Kabupaten/Kota, perpustakaan hukum universitas negeri dan swasta dalam pengelolaan JDIH; 3. Masih lemahnya koordinasi antara Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH sehingga menghambat perancangan dan pembentukan peraturan daerah di wilayah Kalimantan Tengah; 4. Masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan SDM menyangkut teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi; 5. Belum adanya standar pengelolaan JDIH berbasis TIK di anggota JDIH mengakibatkan sulitnya intergrasi jaringan dokumentasi dan informasi

REKOMENDASI Daya Manusia di Kalimantan Tengah melalui Bimbingan Teknis pengelola JDIH berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mencapai keterpaduan dan integrasi dengan JDIH Nasional; 3. Perlu memperkuat peran dan kapasitas Kanwil Kemenkumham sebagai instansi vertikal di bidang hukum untuk bersamasama Pemerintah Daerah Provinsi membina dan mengembangkan JDIHN di wilayah Kalimantan Tengah sebagai Pusat Layanan Hukum (Law Center) yang mempunyai kewajiban memberikan layanan dokumentasi dan informasi hukum; 4. Perlu mendorong anggota JDIH Kalimantan Tengah menjadi organisasi berbasis pelayanan publik di bidang dokumentasi dan informasi hukum untuk memberikan pelayanan prima kepada

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK b.Dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH teknisteknis pendokumentasian dilakukan baik cara manual maupun komputerisasi untuk mempermudah pelayanan agar lebih menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan pengguna yang lebih spesifik/khusus. 3. Koleksi Dokumen Hukum Perpustakaan JDIH di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah memiliki koleksi bahan dokumentasi hukum berupa buku dan peraturan perundang-undangan baik daerah maupun nasional dan bahan dokumentasi hukum lainnya yang telah diolah menggunakan sistem temu kembali guna menyajikan layanan informasi hukum. Semakin lengkap koleksi yang dimiliki, semakin besar peluang untuk memberikan layanan informasi hukum yang diperlukan oleh pimpinan pengambil

KEGIATAN YANG DILAKUKAN 4. Kegiatan penyebarluasan; Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berusaha melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pemberian informasi mengenai pengelolaan Dokumentasi Hukum; 5. Melaksanakan pelayanan baca dan pinjam bukubuku di perpustakaan JDIH kepada pelajar, mahasiswa, masyarakat maupun pegawai Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dan pegawai pada instansi lain bak negeri maupun swasta yang datang berkunjung ke perpustakaan JDIH; 6. Koordinasi dengan Pusat JDIH, dlam hal ini Biro Hukum Provinnsi dan Bagian Hukum daerah Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah dengan mendapatkan buku-buku Himpunan Peraturan Daerah dan soft copy

PERMASALAHAN hukum dengan Pusat Jaringan Nasional; 6. Belum adanya kesepakatan dan komitmen yang kuat antara anggota JDIH seKalimantan Tengah akan pentingnya “Resource Sharing” atau pendayagunaan bersama dokumentasi dan informasi hukum yang tersebar di berbagai instansi; 7. Belum adanya peningkatan alokasi dana untuk mendukung pengelola JDIH di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah sehingga layanan JDIH belum maksimal.

REKOMENDASI masyarakat; 5. Perlu menetapkan Rencana Strategis Implementasi JDIH dan Rencana Aksi Strategis berikut Monitoring dan Evaluasi pengembangan JDIHN beberapa tahun ke depan; 6. Perlu mengupayakan pengelolaan alokasi pendanaan pengelola JIDH yang memadai agar penyelenggaraan JDIH dapat berjalan secara optimal.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK keputusan di instansi masing-masing maupun masyarakat pengguna lainnya. a.Jumlah ragam dan bentuk koleksi yang dimiliki: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mempunyai bahan koleksi buku-buku berjumlah 2042 yang terdiri dari: 1.UUD 361 buah; 2.PP/PERPRES 122 buah; 3.Lembaran Negara 156 buah; 4.HKI 44 buah; 5.Hukum Perdata 204 buah; 6.HukumPidana 87 buah; 7.HAM 194 buah; 8.Buku umum 143 buah; 9.Grasi 9 buah; 10.Anak dan perempuan 39 buah; 11.Buku hukum umum 101 buah; 12.Kamus Hukum 4 buah; 13.Jurnal legislasi 134 buah; 14.Naskah akademik 23 buah; 15.Hukum Internasional 32 buah; 16.Hukum acara 45 buah;

KEGIATAN YANG DILAKUKAN peraturan daerah Provinis, Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah; 7. JDIH Kanwil Kemenkumham bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan seminar JDIH pada tanggal 13 Desember 2012 yang diikuti oleh seluruh Anggota JDIH di Kalimantan Tengah; 8. Bersama denga Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah telah melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH dalam rangka fasilitasi perancangan dan pembentukan peraturan daerah di masing-masing wilayahnya; 9. Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah sebagai pusat jaringan telah membina UPT-UPT secara internal untuk meningkatkan fungsi JDIH di daerah Kalimantan Tengah.

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 17.Hukum Islam 42 buah; 18.Majalah Hukum 98 buah; 19.Pengadaan 2012 204 buah. b.Intensitas dan kualitas pemberian layanan kepada peminjam buku selama ini berlangsung lancar dengan rata-rata pengunjung perbulan 20 orang. Pengunjungnya berasal dari pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, mahasiswa dan masyarakat umum; c.Telah dilaksanakan teknis pengelolaan yaitu dalam bentuk daftar inventarisasi dan status peraturan, memberikan nomor klasifikasi pada semua buku dan produk hukum yang ada di perpustakaan JDIH dan diberi label kode nomor serta termuat dalam komputer untuk mempercepat layanan pencarian yang diperlukan pengguna. 4. Teknis Pengelolaan Dalam rangka mewujudkan


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK tata kerja dan alur kerja yang tertib dalam setiap kegiatan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: a.Mekanisme/alur kerja koordinasi telah dilakukannya koordinasi dan kerjasama antar pengelola JDIH baik dengan pusat maupun daerah; b.Otomasi telah dilakukan pengelolaan Perpustakaan JDIH dengan aplikasi baru bersamaan dengan peluncuran Law Center; c. Telah dilaksanakan pemberdayaan perpustakaan JDIH melalui menyebarluaskan produk hukum yang ada di tingkat nasional maupun di daerah ke perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat guna menambah informasi hukum dan menarik minat baca. 5. Sarana Prasarana Telah tersedia ruangan perpustakaan di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah yang dilengkapi dengans sarana dan prasarana:


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

24.

NAMA KANWIL

SULAWESI UTARA

KONDISI 6 ASPEK 1.Ruang Koleksi dengan perlengkapan terdiri dari: -Lemari buku 6 buah; -Keranjang koran 1 buah; -Meja komputer 1 buah; -Komputer 1 buah; -Meja kerja 4 buah; -Meja baca 1 buah; -Kursi baca 8 buah


6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah telah menggunakan jaringan internet guna mendukung pelayanan informasi hukum bagi para pengunjung danpencari informasi di perpustakaan JDIH Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. Selain itu juga disediakan aplikasi pencarian buku, guna mempermudah para pengunjung dalam mencari buku-buku yang ingin dibaca atau dipinjam. 1. Organisasi Jenis-jenis a. Nama Pengelola: dilaksanakan

kegiatan selama

yang tahun

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

1. Hendaknya perhatian akan pentingnya keberadaan Jaringan

NO

NAMA KANWIL Jl.Diponegoro No.87 Mahakeret Timur Manado 95112 Telp: 0431870359 Fax: 0431864288 e-mail: http//www. Kemenkuham__ sulut@yahoo. com

KONDISI 6 ASPEK b. Dasar Hukum: 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman RI; 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Nomor:w.14-01.HN.02.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Operasional Pelaksana Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor:0508/013-

KEGIATAN YANG DILAKUKAN anggaran 2012: 1. Melaksanakan pembenahan koleksi buku yang ada pada Perpustakaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yaitu berupa: a. Mengklasifikasikan buku-buku perpustakaan sesuai dengan klasifikasi desimal universal; b. Menginventarisasi kembali bukubuku yang sudah ada; c. Melakukan pencatatan pada buku register; d. Membuat kartu katalog; e. Membuat Abstrak Perundangundangan; 2. Membuat kliping koran harian; 3. Menerima buku/literatur tentang hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Telah melakukan pembelian buku-buku hukum/umum dan peraturan perundang-undangan sebanyak 180 judul buku pada DIPA Tahun Anggaran 2012 dan mendapatkan bantuan pengiriman (transfer masuk) buku-buku hukum dari Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dengan jumlah 288 judul

PERMASALAHAN

REKOMENDASI Dokumentasi dan Informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara selalu menjadi prioritas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum, sejalan dengan itu perlu adanya dukungan dana serta sarana dan prasarana yang memadai seperti: aplikasi perpustakaan (software), komputer (hardware), jaringan bandwith internet yang lebih besar, lemari buku, rak-rak buku serta pengadaan buku-buku peraturan perundang-undangan selain sarana gedung perpustakaan JDIH yang memenuhi standar pada umumnya; 2. Untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya pada pengelolaan JDIH, perlu diselenggarakan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) khusus pustakawan dan pranata komputer untuk para pegawai yang menangani JDIH secara profesional dalam pengelolaannya, perlu penambahan staf yang menangani JDIH karena hingga

NO

NAMA KANWIL

2. 3. 4. 5. 6.

KONDISI 6 ASPEK KEGIATAN YANG DILAKUKAN 01.2.21/27/2012 tanggal 09 buku untuk menambah koleksi Desember 2011. buku perpustakaan JDIH dan telah di registrasi (daftar buku Sumber Daya Manusia terlampir); e. Melakukan inventarisasi jumlah Koleksi Dokumen Hukum buku pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Teknis Pengelolaan Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan Sarana Prasarana jumlah buku hukum 1386, sehingga keseluruhan jumlah buku yang Pemanfaatan Teknologi terdapat pada perpustakaan JDIH Informasi dan Komunikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara 2012 menjadi 1368 buku; f. Telah melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Rapat koordinasi Jaringan Dokumentasi dab Informasi Hukum di daerah yangdhadairi oleh instansi terkait yaitu Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Badan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Utara, Perpustakaan UNIVERSITAS Sam Ratulangi Manado, Perpustakaan Universitas Katolik Sale Manado, Universitas Pembangunan Indonesia (UNPI) Manado, Perpustakaan Daerah Kota Manado pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Manado dan Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

PERMASALAHAN

REKOMENDASI sekarang hanya dikelola oleh 2 (dua) orang staf, 1 (satu) orang pejabat fungsional pustakawan, dan 1 (orang) kepala sub bidang JDIH. 3. Sebagai bagian dari sistem jaringan maka setiap Unit Pelaksana Teknnis (UPT) harus mempunyai kelengkapan bahanbahan dokumentasi hukum/perpustakaan JDIH yang lebih memadai dan perlu adanya dukungan dana untuk pengkoordinasian dengan instansi-instansi terkait di samping dana untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan di daerahdaerah pada wilayah Propinsi Sulawesi Utata; 4. Perlunya penambahan Dana Anggaran ke dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terkait dengan kegiatan koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2013.

NO

NAMA KANWIL

25.

SULAWESI SELATAN Jl.Sultan Alauddin No.102 Makassar 90223 Telp:0411854731 Fax:0411871160 e-mail : Kanwil. sulsel@ kemenkumham. go.id ato kumham2006@ gmail.com website: http://sulsel. kemenkumham. go.id

KONDISI 6 ASPEK

1. Organisasi a. Penanggung Jawab: Serli Randabunga,S.H,M.H b. Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

KEGIATAN YANG DILAKUKAN HAM Sulawesi Utara seperti: Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Manado, RUPBASAN Manado, Rumah Detensi Imigrasi Manado, Balai Permasyarakatan Manado, yang dilaksanakan sejak tanggal 04 April 2012 yang kemudian ditindaklanjuti pada Rapat Koordinai pada tanggal 15 Mei 2012 yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Kegiatan pengelolaan JDIH yangtelah dilaksanakan oleh JDIH Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan adalah: 1. Melaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 22 Maret 2012, 11 September 2012, 04 Oktober 2012, dan 13 Nopember 2012. Rapat koordinasi JDIH hanya dihadiri oleh peserta dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan karena dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut sangat minim. 2. Melakukan pengumpulan bahan dokumentasi

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola JDIH pada Kanwil Kemenkumham Sulwesi Selatan adalah: 1. Kurangnya dana untuk melaksanakan rapat koordinasi JDIH daerah sehingga tidak melibatkan anggota jaringan dari pemerintah provinsi/kota/kabupaten dan perguruan tinggi; 2. Sumber Daya Manusia yang belum profesional dalam mengelola JDIH karena sumber daya manusia yang ada pada umumnya berpendidikan sarjana hukum dan tidak semuanya mempunyai keterampilan

REKOMENDASI

1. Untuk melibatkan anggota JDIH (pemprov/ pemkot/ pemkab dan perguruan tinggi0 dalam kegiatan rapat koordinasi JDIH maka perlu meningkatkan anggaran untuk kegiatan tersebut; 2. Untuk meningkatkan pengelolaan dokumentasi hukum, perlu dilakukan secara terus menerus diklat perpustakaan dan bimbingan teknis pemanfaatan TIK maupun manual bagi pengelola JDIH; 3. Dalam penerimaan pegawai di lingkungan Kemenkumham RI agar

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Perundang-undangan; 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 8. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2. Sumber Daya Manusia Dalam mendukung kegiatan pengelolaan JDIH Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan didukung Sumber Daya Manusia yang berjumlah tiga orang yaitu: 1. Serli Randabunga,S.H,M.H (Kasubbid JDH); 2.Nurlindah,S.H; 3.Kurniati Hasan,S.H Diantara para pengelola 1

KEGIATAN YANG DILAKUKAN dengan cara: pengadaan/pembelian buku-buku hukum, berlangganan warta perundang-undangan dan koran, menerima buku dan majalah serta peraturan perundang-undangan baik Kemenkumham maupun pemerintah kota/kab yang ada di Sulawesi Selatan; 3. Membuat katalogisasi buku/peraturan; 4. Membuat abstrak buku/peraturan; 5. Membuat kliping; 6. Membuat daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan; 7. Memberikan pelayanan kepada pengunjung baik yang membaca buku, koran, maupun yang meminjam buku; 8. Penyebarluasan informasi hukum atau peraturan perundang-undangan. JDIH Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan belum melakukan penyebarluasan informasi hukum atau peraturan perundangundangan secara online

PERMASALAHAN mengelola JDIH. Hal ini disebabkan karena sebagian besar belum pernah mengikuti diklat yang berhubungan dengan JDIH/perpustakaan; 3. JDIH Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan belum memberikan pelayanan informasi hukum secara online karena untuk membeli software tersendiri membutuhkan dana yang besar sedangkan dana untuk pengelolaan JDIH sangat minim. 4. JDIH Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan kesulitan dalam pengumpulan peraturan daerah padahal sudah dilakukan koordinasi baik secara lisan (via telepon) maupun tertulis dan hasilnya belum semua anggota jaringan mengirimkan peraturan daerahnya.

REKOMENDASI menerima sarjana perpustakaan ato diploma perpustakaan; 4. Untuk menunjang penyebarluasan informasi hukum atau peraturan perundang-undangan secara mudah dan cepat, perlu dilakukan secara online agar masyarakat dapat mengakses produk hukum yang ada. Oleh karena itu JDIH yang ada di setiap Kanwil agar di fasilitasi website tersendiri; 5. BPHN selaku pusat jaringan agar terus melakukan pembinaan baik dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan melibatkan JDIH dari Kanwil Kemenkumham maupun pemerintah provinsi/kota/kabupaten agar tercipta koordinasi yang baik dalam meningkatkan pengelolaan JDIH.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK orang telah mengikuti Diklat Pustakawan Tingkat Ahli tahun 2009 dan 1 orang telah mengikuti diklat bimbingan teknis JDIH tahun 2011. 3. Koleksi Dokumen Hukum Koleksi yang dimiliki JDIH Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan berjumlah 2508 judul buku serta CDR 17 buah. 4. Teknis Pengelolaan Bahan dokumentasi hukum diolah menggunakan sistem temu kembali. 5. Sarana Prasarana Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan, JDIH Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut: a. Rak buku dari kayu 8 buah; b. Lemari kaca 1 buah; c. Meja baca 3 buah; d.Lemari katalog 1 buah; e.Meja kerja 5 buah; f.Kipas angin 1 buah;

KEGIATAN YANG DILAKUKAN karena JDIH belum memiliki sarana internet.

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK g.AC 1 unit; h.Rak koran dari kayu 1 buah; i. Kursi tamu 1 set; j. Komputer 2 unit; k.Printer 1 buah. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan belum melakukan penyebarluasan informasi hukum atau peraturan perundangundangan secara online atau otomasi karena membuat database memerlukan dana yang besar sedangkanan dana yang tersedia sangat minim; b. Pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan telah mempunyai sarana internet atau website, akan tetapi sarana internet yang ada tidak dikelola oleh Sub Bidang JDIH melainkan Sub Bagian Hubungan Masyarakat;


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

26.

SULAWESI TENGAH

1. 2. 3. 4. 5. 6.

27.

SULAWESI TENGGARA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

28.

SULAWESI BARAT Jl.A.Abd.Malik Pattana Endeng (Komp. Perkantoran Gubernur, RanggasMamuju)

1.

KONDISI 6 ASPEK c. Situs JDIH dalam bentuk website belum tersedia pada Sub Bidang JDIH Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan (masih bergabung dengan instansi induk). Organisasi Sumber Daya Manusia Koleksi Dokumen Hukum Teknis Pengelolaan Sarana Prasarana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Organisasi Sumber Daya Manusia Koleksi Dokumen Hukum Teknis Pengelolaan Sarana Prasarana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Organisasi a. Penanggung Jawab: b. Dasar Hukum: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1990 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 2. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor:M.01.PR08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan


PERMASALAHAN

Kegiatan Jaringan Dokumentaasi dan Informasi Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat pada tahun 2012 meliputi: 1. Menginventarisasi Peraturan Perundangundangan; 2. Merawat dan menata bahan-bahan dokumentasi hukum; 3. Membuat katalog;

Dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menemui beberapa hambatan antara lain: 1. Sub bidang JDIH mempunyai banyk program kegiatan namun tidak dibarengi dengan anggaran yang cukup sehingga koordinasi dan sosialisasi tidak maksimal; 2. Koleksi buku perpustakaan

REKOMENDASI

1. Demi terwujudnya pengelolaan JDIH yang lebih baik perlu kiranya dilakukan penambahan staf. Perlu diselenggarakan Diklat Penyetaraan Pustakawan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM secara

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI 2. Sumber Daya Manusia 3. Koleksi Dokumen Hukum Jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 1537 eksemplar, koleksi majalah berjumlah 319 eksemplar dan CD berjumlah 18 keping. 4. Teknis Pengelolaan 5. Sarana Prasarana 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

KEGIATAN YANG DILAKUKAN 4. Membuat kliping koran; 5. Melayani pegawai pada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, perguruan tinggi dan masyarakat yang memerlukan informasi hukum/peraturan perundang-undangan; 6. Inventarisasi produk hukum daerah, diantaranya: a. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten; b. Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten; c. Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten; d. Peraturan Gubernur/Bupati; e. Keputusan Gubernur/Bupati 7. Menerima buku/literatur tentang hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI; 8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Biro Hukum Pemerintah Daerah Sulawesi Barat, Bahian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dan

PERMASALAHAN belum lengkap menyebabkan pengunjung kurang berminat untuk datang mencari informasi; 3. Belum ada tenaga fungsional pustakawan; 4. Kurangnya tenaga yang terlatih dalam mengelola JDIH.

REKOMENDASI berkesinambungan. Bagi tenaga pengelola yang sudah mengikuti Diklat Penyetaraan tersebut diusulkan pengangkatannya sebagai tenaga fungsional pustakawan; 2. Pelu kiranya dilakukan penambahan fasilitas berupa komputer beserta perangkat jaringan internet untuk menunjang kemudahan akses informasi hukum; 3. Perlu penambahan anggaran pembelian buku untuk menambah kolekksi perpustakaan; 4. Setiap JDIH di Unit Pelaksana Teknis peru dihidupkan dengan memfasilitasi kelengkapan bahanbahan dokumentasi hukum/perpustakaan yang memadai. Hal ini perlu dukungan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA untuk melaksanakan koordinasi JDIH pada tahun berikutnya;

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK

29.

GORONTALO

1. 2. 3. 4. 5. 6.

30.

MALUKU

1. 2. 3. 4. 5. 6.

31.

MALUKU UTARA Jl. Cengkeh Afo Nomor 40, Ternate Telp:092131221193128194 Fax:09213122118

1.

Organisasi Sumber Daya Manusia Koleksi Dokumen Hukum Teknis Pengelolaan Sarana Prasarana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Organisasi Sumber Daya Manusia Koleksi Dokumen Hukum Teknis Pengelolaan Sarana Prasarana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Organisasi a. Penanggung Jawab: Nurchalis Nur, S.H, M.H b. Dasar Hukum: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 82) 2. Peraturan Menteri

KEGIATAN YANG DILAKUKAN perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat sekaligus saling tukar menukar informasi di bidang hukum

PERMASALAHAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan JDIH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012, ada beberapa kendala yaitu: 1. Belum berjalannya kerjasama yang terkoordinir dengan baik antara JDIH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan JDIH Provinsi dan Kota/Kabupaten; 2. Belum tersedianya anggaran

REKOMENDASI 5. Perlu mengikutkan tenaga pengelola JDIH Sulawesi Barat dalam pertemuan berkala tingakt JDIH Nasional dengan dukungan dana dari pusat.

Untuk meningkatkan pengelolaan JDIH Kanwil Kemenkumham, perlu kiranya dilakukan langkahlangkah sebagai berikut: 1. Mengefektifkan koordinasi JDIH Kanwil Kemenkumham Maluku Utara dengan JDIH Provinsi dan Kota/Kabupaten secara optimal agar terjalin dengan akselerasi yang

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 07 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Hukum dan HAM; 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Nomor:W.282596.F.HN.01.05 Tahun 2012 tentang Tim Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 2. Sumber Daya Manusia Data Pengelola JDIH Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara: a. Dra. M.J.Mataheru,M.H (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM); b. Habel Way,S.H,M.H (Kepala Bidang Hukum); c. Nurchalis Nur, S.H,M.H (Kepala Subbid JDIH); d. Zulfikar Gailea, S.H (Kepala Subbid Pengembangan Hukum); e. Irmawati Naimudin, S.H (Staf Subbid JDIH);


PERMASALAHAN yang memadai untuk lebih mengoptimalkan kegiatan JDIH Kanwil Kemenkumham Maluku Utara; 3. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan JDIH Kanwil Kemenkumham Maluku Utara belum memadai; 4. Sumber daya pengelola JDIH Kanwil Kemenkumham Maluku Utara belum benarbenar memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

REKOMENDASI baik; 2. Meningkatkan anggaran pelaksanaan JDIH Kanwil Kemenkumham Maluku Utara agar dapat maksimal melaksanakan kegiatan-kegiatan JDIH; 3. Membuat pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan JDIH Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, sehingga menutupi kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana JDIH yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan; 4. Menambah tenaga pengelola serta meningkatkan kemampuan para pengelola dengan cara mengikutsertakan pengelola dalam pendidikan dan pelatihan JDIH di pusat maupun di daerah.

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK f. Renatus K.Hontong, S.H (Staf Subbid JDIH). 3. Koleksi Dokumen Hukum 4. Teknis Pengelolaan 5. Sarana Prasarana Sarana dan prasarana yang tersedia pada JDIH Kanwil Kemenkumham Maluku Utara terdiri atas: a. Lemari katalog 1 buah kondisi baik; b. Meja baca 1 buah kondisi baik; c. Kursi 1 buah kondisi baik; d. Lemari buku 3 buah kondisi baik; e. Komputer 2 unit kondisi baik; f. Buku 635 judul kondisi baik.

32.

PAPUA

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1. Organisasi 2. Sumber Daya Manusia 3. Koleksi Dokumen Hukum 4. Teknis Pengelolaan 5. Sarana Prasarana 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO 33.

NAMA KANWIL PAPUA BARAT Jl.Trikora Arfai II Logpond Telp/Fax: 0986213270

KONDISI 6 ASPEK 1. Organisasi a. Penanggung Jawab: Soleman Lilingan,S.H(Kasubbid JDIH) b. Dasar Hukum; kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kanwil Kemenkumham Papua Barat adalah sebagai berikut: 1. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 No.135) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Departemen Kehakiman dan HAM RI; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

KEGIATAN YANG DILAKUKAN PERMASALAHAN Selama tahun 2012 telah Permasalahan yang ada pada JDIH mengadakan pendataan buku serta Kantor Wilayah Kemenkumham mengklasifikasikan buku-buku Papua Barat: referensi sesuai dengan bidang 1. Sarana dan prasarana yang masing-masing serta beberapa dimiliki oleh JDIH belum perbaikan dalam pengelolaan JDIH. memadai; Hal ini dimaksudkan untuk 2. Tenaga pengelola JDIH ada merapikan, mengurutkan serta yang belum pernah perbaikan penunjang JDIH. Adapun mengikuti Diklat JDIH. hal-hal lain yang dilakukan adalah: 1. Penomoran buku-buku ilmiah pengadaan dari tahun 2008 hingga tahun 2011, penomoran ini dilakukan sesuai dengan buku Klasifikasi Desimal Universal (Univercal Decimal Classification) dan Indeks Relatif; 2. Pemberian label nomor di samping sampul buku pada tiap buku yang telah diberi penomoran; 3. Pencatatan daftar nama buku dan identitas pelengkap buku yang telah diberi penomoran pada buku besar untuk daftar buku; 4. Merapikan dan mengatur penempatan buku-buku perpustakaan; 5. Pembuatan keterangan

REKOMENDASI Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan JDIH di Kanwil Kemenkumham Papua Barat, ada beberapa saran sebagai berikut: 1. Perlu diadakan pelatihan Kepustakawanan bagi pengelola JDIH dalam rangka peningkatan profesionalisme untuk memenuhi Peraturan Menteri Nomor:M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kemenkumham RI; 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) agar membuat petunjuk teknis membangun koordinasi antar JDIH di daerah; 3. Perlu diberikan fasilitas khusus untuk JDIH seperti televisi, kamera, laptop; 4. Perlu penambahan koleksi buku dari BPHN dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan ke Kanwil Kemenkumham Papua Barat; 5. Perlu adanya rekuitmen pegawai fungsional bagi

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK Hukum dan HAM Papua Barat Nomor:W3322.LT.01.01 Tahun 2012 tentang Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 2. Sumber Daya Manusia a. Pengelola JDIH terdiri atas: 1. Kepala Divisi Yankum: Abner Banosro,S.H,M.H 2. Kepala Bidang Hukum: Suhardiyatno,S.H 3. Kasubbid JDIH: Soleman Lilingan,S.H 4. Staf JDIH: Maria Desy Sayta,S.H; Ade Asra Ica Ely,S.H; Dewi Mashita Gela,S.Kom, Susiana b. Kualifikasi Pendidikan formal: 1. Kepala Divisi Yankum dan HAM: Magister Hukum 2. Kabid Hukum: Sarjana Hukum 3. Kasubbid Hukum: Sarjana Hukum 4. Untuk staf 2 orang Sarjana Hukum, 1 orang Sarjana Komputer, dan 1 orang SMA.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN kartu pinjam dan tempat untuk kartu pinjam yang ditempelkan pada halama akhir tiap buku; 6. Pembuatan buku besar untuk daftar buku referensi di luar buku referensi ilmiah; 7. Pembuatan buku besar untuk daftar peminjaman buku; 8. Pembuatan buku besar untuk pengunjung perpustakaan; 9. Pembuatan buku besar untuk daftar kartu anggota perpustakaan; 10. Mencatat dalam buku induk penerimaan, hibah, pembelian buku, majalah, dan peraturan perundangundangan lainnya; 11. Membuat kliping mengenai hukum dan kriminal dari Koran Cahaya Papua; 12. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan; 13. Melayani pengunjung dan peminjaman buku perpustakaan; 14. Melayani permintaan pengunjung untuk memperoleh informasi

PERMASALAHAN

REKOMENDASI pengelola perpustakaan JDIH

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK c. Kualifikasi Pendidikan Teknis; 1. Kepala Bidang Hukum telah mengikuti diklat JDIH Suncang dan PPNS; 2. Kepala Sub Bidang JDIH telah mengikuti diklat JDIH; 3. Dua orang staf atas nama Maria Desy Satya, S.H dan Ade Asra Ica Ely,S.H telah mengikuti diklat JDIH; 4. Dua orang staf belum pernah mengikuti diklat. 3. Koleksi Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat memiliki koleksi berupa: 1. Buku referensi ilmiah pengadaan tahun 2007 sebanyak 50 exemplar; 2. Buku referensi ilmiah pengadaan tahun 2009 sebanyak 55 exemplar; 3. Buku referensi ilmiah pengadaan tahun 2010 sebanyak 33 exemplar; 4. Buku referensi ilmiah pengadaan tahun 2011 sebanyak 45 exemplar;

KEGIATAN YANG DILAKUKAN hukum, peraturanperaturan, undang-undang melalui data base dan jaringan internet; 15. Mengadakan koordinasi dengan pusat JDIH di daerah.

PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 5. Buku referensi ilmiah pengadaan tahun 2012 sebanyak 20 exemplar; 6. Buku referensi merk dalam tahun 2008 sebanyak 85 exemplar; 7. Buku referensi ilmiah dalam tahun 2009 sebanyak 98 exemplar; 8. Buku referensi berita resmi paten dalam tahun 2009 sebanyak 37 exemplar; 9. Buku referensi berita design industri sebanyak 46 exemplar; 10. Buku hibah dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat sebanyak 11 exemplar dan Ny. Patrialis Akbar sebanyak 7 exemplar; 11. Lembaran Negara Tahun 2007 dan 2008 masingmasing sebanyak 4 exemplar; 12. Buku tambahan lembaran negara tahun 2007-2009 masing-masing sebanyak 1 buku; 13. Berita Negara tahun 2007-2009 sebanyak 9 buku; 14. CD-ROOM yang berisi peraturan perundang-


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK undangan pusat mulai dari tahun 1945 sampai tahun 2011; 15. Data Base yang berisikan peraturan perundangundangan pusat mulai dari tahun 1945 sampai tahun 2011; 16. Peraturan Daerah Provinsi tahun 2006,2007 dan 2011; 17. Peraturan Daerah Kota Sorong tahun 2008-2010 18. Peraturan Bupati Teluk Bintuni tahun 2006 dan 2007; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Fak-Fak Tahun 2010; 20. Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2008; 21. Jurnal Legislasi Indonesia sebanyak 21 buah; 22. Majalah Buletin HAM sebanyak 10 exemplar; 23. Majalah Kasuari Pasifik sebanyak 30 exemplar; 24. Majalah Lentera DPRD sebanyak 4 exemplar; 25. Najalah Mediasi sebanyak 33 exemplar; 26. Majalah Poros sebanyak


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK 6 exemplar; 27. Majalah Ikhlas 20 exemplar; 28. Majalah Hukum HAM Info 47 exemplar; 29. Majalah Media HKI sebanyak 8 exemplar; 30. Majalah hukum dan HAM 4 exemplar; 31. Majalah News Letter 2 exemplar; 32. Penerimaan buku pengadaan dari Setjen Kemenkumham R.I Tahun 2012 sebanyak 288 exemplar. 4. Teknis Pengelolaan 5. Sarana Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki adalah perpustakaan JDIH terdiri dari: a. Lemari buku kaca 3 buah; b. Rak buku dari kayu 2 buah; c. Meja baca panjang 1 buah; d. Bangku panjang untuk membaca 1 buah; e. Kursi untuk membaca 4 buah; f. Lemari besi untuk berkas


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

NO

NAMA KANWIL

KONDISI 6 ASPEK JDIH 2 buah; g. Meja kerja Kasubbid 1 buah; h. Kursi untuk Kasubbid 1 buah; i. Meja kerja staf 3 buah; j. Kursi untuk staf 4 buah; k. Peta Indonesia 1 buah; l. Komputer 1 unit; m. Printer 1 unit; n. Jaringan internet. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi -


PERMASALAHAN

REKOMENDASI

MATRIKS LAPORAN TAHUNAN ANGGOTA JDIH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012

Recommend Documents