MANAJEMEN PELAYANAN PAJAK REKLAME TETAP OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK DI SEPANJANG JALAN GAJAHMADA

PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

MANAJEMEN PELAYANAN PAJAK REKLAME TETAP OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK DI SEPANJANG JALAN GAJAHMADA Dini Febry Puspaningrum. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2014. E-mail: [email protected] Abstrak Permasalahan pengaturan kewenangan pelayanan pajak reklame tetap di kota Pontianak kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak melakukan suatu perencanaan ulang dalam pengelolaan dan penarikan pajak untuk mengoptimalkan pendapatan reklame di daerah. Penelitian ini secara akademik bertujuan untuk mengetahui dan memahami persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam pengurusan pajak reklame tetap, prosedur pengurusan pajak reklame tetap kepada Wajib Pajak, bentuk pelayanan pajak reklame tetap oleh Dispenda Kota Pontianak, hambatan Dispenda Kota Pontianak dalam proses pengurusan pajak reklame tetap, dan pengalaman Wajib Pajak dalam pengurusan pajak reklame tetap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Desain yang digunakan adalah studi fenomenologi dari Littlejohn. Untuk menganalisis lebih tajam, peneliti menggunakan teori kontruksi sosial dari Peter L. Berger. Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa manajemen pelayanan pajak yang dilakukan oleh Dispenda Kota Pontianak khususnya pada reklame tetap di sepanjang Jalan Gajahmada Kelurahan Benua Melayu Darat belum maksimal. Dari pengamatan peneliti di lapangan, manajemen pelayanan pajak reklame tetap oleh Dispenda Kota Pontianak tersebut terhambat oleh persyaratan pengurusan yang sulit dipenuhi oleh Wajib Pajak, prosedur pengurusan berlangsung cukup lama, bentuk pelayanan langsung belum terlaksana secara maksimal, serta adanya hambatan yang mengganggu kinerja aparatur seperti fasilitas dan sarana prasarana pelayanan belum memadai. Rekomendasi dalam rangka memaksimalkan pelayanan adalah Wajib Pajak mematuhi peraturan pengurusan pajak yang berlaku, aparatur Dispenda Kota Pontianak memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam proses pengurusan, dan memahami perbedaan karakter pada setiap Wajib Pajak. Kata Kunci: Pajak Reklame Tetap, Persyaratan, Prosedur, Bentuk Pelayanan. Abstract The regulation problem of advertisement tax service authority remained in the city of Pontianak not support the implementation of regional autonomy, so that the Local Revenue Offices of Pontianak City perform a replanning in the management and collection of taxes to optimize the advertisement in the regional income. This study aims to determine the academic and understand the requirements to be met by the taxpayer in obtaining a Permanent Advertising Tax, advertising tax processing procedures remain to taxpayers, advertising tax services form fixed by the Local Revenue Offices of Pontianak City, the obstacles in the process of advertising tax processing remains, and experience in handling taxpayer fixed advertising tax. This study used qualitative methods. The design used phenomenological study of Littlejohn. To analyze more sharply, researcher used the theory of social construction of Peter L. Berger. From the results of research in the field, researcher found that the management of tax services performed by the Local Revenue Offices of Pontianak City especially on permanent advertising along Gajahmada Street, Benua Melayu Darat Village is not maximized. Researcher in the field of observation, advertising tax service management remains by the Local Revenue Offices of Pontianak City are hampered by the maintenance requirements are difficult to be met by the taxpayer, the maintenance procedure lasts long enough, the form of direct services have not been implemented to the fullest, as well as the barriers that interfere with the performance of the apparatus such as facility and inadequate infrastructure services. Recommendations in order to maximize service is taxpayer comply with the applicable regulations of the tax administration, the Local Revenue Offices of Pontianak City provide convenience to the taxpayer in process, and understand the differences of each taxpayer’s character. Keywords: Advertising Tax Service, Requirements, Procedures, Service Forms.

Dini Febry Puspaningrum Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura 1


penerimaan PAD. PENDAHULUAN Perkembangan

Provinsi Kalimantan Barat ditopang oleh pertumbuhan

kegiatan

ekonomi

yang

tersebar secara sektoral dan spatial sehingga berdampak

dampak

pendapatan

pada

masyarakat.

kenaikan

Hal

ini

akan

berdampak pula terhadap semakin besarnya potensi jenis pajak yang dapat dikumpulkan

Provinsi

Kalimantan

Barat terus berupaya menggali berbagai sumber

potensial

untuk

yang ada kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, khususnya di Pontianak perlu suatu perencanaan ulang dalam mengatur sistem perpajakan. Tapi perencanaan yang baik tidak akan berarti jika tidak adanya suatu pengawasan dari pihak yang berwajib yakni Pemerintahan Daerah

dari kegiatan ekonomi daerah. Pemerintah

Pengaturan kewenangan perpajakan

perekonomian

meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut

pemerintahan

PAD yang signifikan pada tahun 2011, dari target yang semula Rp 733.335 miliar meningkat menjadi Rp 888.207 miliar yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan aset daerah serta pendapatan lain yang sah. Banyak kalangan menilai bahwa peningkatan sebesar 13,38 persen

ini

disebabkan

merupakan oleh

suatu

kesadaran

prestasi.

masyarakat

dalam membayar pajak terus meningkat serta

tingkat

pertumbuhan

ekonomi

masyarakat Kalbar yang semakin membaik. Pelaksanaan otonomi daerah terhadap sumber penerimaan daerah dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk PAD yang memiliki

peran

penting

dalam rangka

pembiayaan pembangunan. Otonomi daerah, diselenggarakan

melalui

usaha

meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya meningkatkan

Pontianak. yang

Instansi

berperan

dalam

pengelolaan pendapatan daerah di Kota Pontianak, seperti pajak daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Dispenda Kota Pontianak adalah

Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH bahwa Kalimantan Barat mengalami peningkatan

Kota

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Kota

Pontianak yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kota Pontianak. Dispenda mempunyai tugas menyelenggarakan

sebagian

kewenangan

Pemerintah Kota dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, pada Bab II pasal 2 tentang Jenis Pajak, disebutkan

bahwa

jenis

pajak

dalam

Peraturan Daerah ini terdiri atas Pajak Hotel, Pajak

Restoran,

Pajak

Hiburan,

Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi

dan

Bangunan

Pedesaan

dan

Perkotaan (PBB), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berkembangnya berpengaruh

pada

semakin

teknologi banyaknya

perusahaan yang memproduksi suatu produk atau barang. Hal ini perlu disebarluaskan



agar

masyarakat

dan

pengurusan pajak reklame tetap kepada

memakai barang yang diproduksi oleh

masyarakat atau Wajib Pajak. Masyarakat

perusahaan tersebut. Oleh karena itu perlu

yang melakukan pemasangan reklame atau

adanya

yang biasa disebut dengan Wajib Pajak.

suatu

komersial

lebih

mengenal

sarana

dengan

untuk

menganjurkan

tujuan

memperkenalkan,

atau

memujikan

Bagi setiap orang atau badan hukum

barang

yang melakukan pengurusan pajak reklame

tersebut yang ditempatkan atau yang dapat

tetap, maka langkah awal harus memenuhi

dilihat dan dibaca dari suatu tempat oleh

persyaratan pelayanan izin reklame baik

umum,

untuk pemasangan reklame baru maupun

diantaranya

adalah

pemasangan

papan reklame di daerah-daerah, khususnya

perpanjangan.

di Kota Pontianak baik berupa reklame tetap

persyaratan tersebut, maka Wajib Pajak

maupun reklame insidentil.

melalui prosedur pelayanan sesuai aturan

Kecamatan

memenuhi

Selatan

yang berlaku dalam mekanisme atau alur

merupakan salah satu daerah yang sangat

pelayanan pajak reklame tetap di Dispenda

potensial

pajak

Kota Pontianak. Dispenda Kota Pontianak

Pontianak,

seharusnya memberikan pelayanan yang

tepatnya di sepanjang Jalan Gajahmada.

sama untuk setiap pengguna reklame tetap

Pemasangan

oleh

baik dari kepentingan sosial, bisnis, maupun

keberadaan reklame tetap, meliputi berbagai

event-event tertentu. Instansi pemerintah

jenis produk diantaranya sepeda motor,

sebenarnya dituntut memberikan pelayanan

rokok, celana jeans, mie instan, pasta gigi,

prima sebagai wujud good governance.

semen, handphone, kartu selular, bank dan

Untuk mengukur suatu pelayanan bisa

asuransi.

dikatakan prima perlu adanya standar dasar

reklame

dalam di

Pontianak

Setelah

hal

pemasukan

Dispenda

reklame

Produk

yang

Kota

didominasi

paling

banyak

diiklankan melalui reklame tetap disana adalah rokok yang terdiri atas beberapa

khusus untuk mengetahui mutu layanan. Meskipun

pelayanan

pengurusan

merek seperti ESSE, Bheta, WIN Mild, LA

pajak reklame tetap yang dilakukan oleh

Lights, Djarum Black Mild, Djarum Super,

Dispenda Kota Pontianak telah berjalan

Cakra Royal, Marlboro, A Mild dan Jazy

sebagaimana mestinya, namun tetap saja

Mild.

terdapat beberapa hambatan yang timbul Masyarakat

pelayanan

saat berlangsungnya pelayanan ini. Suatu

publik yang berkualitas dari para birokrat.

pelayanan dinilai memuaskan bila dapat

Pelayanan

masih

memenuhi harapan pelanggan. Pada instansi

menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit,

pemerintah seperti Dispenda Kota Pontianak

lambat, dan mahal. Penyelenggaraan tugas

yang memberikan layanan tunggal, maka

Dispenda Kota Pontianak yang muncul salah

kepuasan Wajib Pajak untuk mengukur

satunya

efektifitas dan efisiensi pelayanan sering

publik

dalam

manajemen

menuntut

selama

hal

pelayanan

ini

penyelenggaraan publik

dalam

tidak kelihatan. Oleh karena itu, kepuasan



Wajib Pajak perlu diukur sebagai indikator

Individu menjadi penentu dalam dunia sosial

kinerja agar Wajib Pajak lebih taat pajak.

yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya.

Penelitian mendapatkan

ini

bertujuan

pemahaman

untuk

mendalam

Manusia

dalam

banyak

hal

memiliki

kebebasan untuk bertindak di luar batas

terhadap hal-hal berikut:

kontrol struktur dan pranata sosialnya.

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh

Dalam proses sosial, individu manusia

Wajib Pajak dalam pengurusan pajak

dipandang sebagai pencipta realitas sosial

reklame

tetap

Gajahmada

di

kepada

sepanjang

Jalan

yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Dispenda

Kota

Maka jika dikaji dari teori ini, hubungan

Pontianak.

yang ditimbulkan dalam proses pelayanan

2. Prosedur pengurusan pajak reklame tetap

pajak reklame menunjukkan gejala sosial

yang dilakukan oleh Dispenda Kota

yang sarat oleh makna para aktor yang

Pontianak

terlibat dalam gejala sosial itu.

kepada

Wajib

Pajak

di

sepanjang Jalan Gajahmada. 3. Bentuk pelayanan dalam perolehan pajak reklame tetap yang dilakukan oleh Dispenda Kota Pontianak terhadap Wajib Pajak di sepanjang Jalan Gajahmada. 4. Hambatan yang dihadapi oleh Dispenda Kota Pontianak dalam proses pengurusan pajak reklame tetap kepada Wajib Pajak di sepanjang Jalan Gajahmada.

METODE Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi fenomenologi.

Pajak di sepanjang Jalan Gajahmada

seperti dikutip oleh Creswell (1998:51) yang dimaksud dengan studi fenomenologi adalah sebuah studi yang menggambarkan arti dari pengalaman hidup untuk beberapa individu

dengan mengeksplorasi struktur kesadaran dalam pengalaman manusia.

dalam proses pengurusan pajak reklame tetap kepada Dispenda Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori sosial

dari

Peter

L.Berger.

Membahas teori konstruksi sosial (social construction), tentu tidak bisa terlepaskan dari

bangunan

teoritik

yang

telah

dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori konstruksi sosial ini berakar pada paradigma konstruktivis yang

melihat

realitas

sosial

Polkinghorne

tentang suatu konsep atau suatu fenomena

5. Pengalaman yang dialami oleh Wajib

kontruksi

Menurut

sebagai

konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas.

Adapun obyek penelitian ini yaitu pada

aktivitas

kegiatan

manajemen

pelayanan pajak reklame tetap di sepanjang Jalan Gajahmada yang dilakukan oleh Dispenda Kota Pontianak. Subyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan perijinan maupun pembayaran pajak reklame tetap produk rokok yang berada

di sepanjang Jalan Gajahmada

kepada Dispenda Kota Pontianak. Peneliti berusaha memahami dan menginterpretasi perilaku

Wajib

Pajak

melalui

analisis

percakapan dari informan yang mengalami



fenomena

pelayanan

tersebut.

Dalam

pendekatan fenomenologi peneliti memulai

instansi terkait tentang pelayanan, pajak daerah dan pajak reklame tetap.

observasi dan wawancara dengan pertanyaan mendalam terkait pajak reklame sehingga

dapat

menggali

Dalam

penelitian

ini

peneliti

tetap

menggunakan teknik analisis domein. Hal

dan

ini dikarenakan peneliti dalam penelitian ini

menggambarkan fenomenologi yang dialami

mengeksplorasi

Wajib Pajak di Dispenda Kota Pontianak

pegawai Dispenda Kota Pontianak dalam

dalam fokus kajian ini.

memberikan

Metode

pengumpulan

data

mengenai

pelayanan

pengalaman

pajak

reklame.

yang

Teknik analisis domein digunakan untuk

digunakan peneliti untuk memperoleh data

menganalisis gambaran objek penelitian

informasi yang lengkap dalam penelitian ini

secara umum atau di tingkat permukaan,

melalui langkah-langkah berikut:

namun relatif utuh tentang obyek penelitian.

1. Observasi, dalam metode ini selain

(Bungin, 2003:85).

melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian di lapangan yakni

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispenda Kota Pontianak, peneliti juga

mengenai hal yang berhubungan dengan

1. Persyaratan Pengurusan Pajak Reklame Tetap di Dispenda Kota Pontianak Persyaratan untuk pelayanan pajak

permasalahan

reklame

mendengar dan mencatat setiap gejala

yang

diteliti

sehingga

tetap

telah

tercantum

dalam

peneliti lebih mudah mengamati data dan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak

informasi yang diharapkan.

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

2. Wawancara, cara peneliti memperoleh informasi

melalui

percakapan

yang

komunikasi

dilakukan

saling

sesuai

Penulis

Pontianak

pelayanan

yang

untuk mengurus pajak reklame tetap bagi Wajib

maupun

jenis

dibutuhkan oleh Wajib Pajak. Persyaratan

berhadapan ataupun melalui telepon. mewawancarai

dengan

Pajak

sebenarnya

sudah

jelas,

Wajib

Pajak

sehingga ada kepastian mengenai syarat

aparatur

Dispenda

Kota

yang

yang

mengetahui

dan

3. Studi Dokumentasi, dalam tahapan ini

untuk

melakukan

pembayaran pajak reklame tetap.

memahami manajemen pelayanan pajak reklame.

dibutuhkan

Beberapa pedoman untuk memenuhi persyaratan dapat ditemukan oleh Wajib Pajak di dalam area ruang tunggu Dispenda

peneliti melakukan penelaahan melalui

Kota

dokumen tertulis yang diperoleh dari

pedoman persyaratan untuk pelayanan pajak

instansi terkait berupa cuplikan, kutipan,

reklame tetap masih kurang memadai.

atau penggalan dari catatan organisasi.

Pedoman-pedoman

Studi dokumentasi didapat dari buku

disiapkan dinas bagi Wajib Pajak tersebut

pelayanan pajak serta data tertulis dari

diantaranya

Pontianak.

Adapun

kelengkapan

persyaratan

berbentuk

buku

yang

pedoman,



spanduk atau banner, papan berdiri atau

Dari hasil wawancara peneliti dengan

standing board, poster akrilik atau foster

Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak

acrilic, cetak brosur, dan cetak poster.

Reklame Dispenda Kota Pontianak tersebut,

Namun pedoman persyaratan yang tersedia

dapat kita lihat bahwa aparatur tetap

tidak tetap, pedoman yang disediakan pihak

bersedia melayani Wajib Pajak yang tidak

Dispenda Kota Pontianak selalu berubah-

melampirkan

ubah tergantung persiapan dan persediaan

ketika melakukan pengurusan pajak reklame

yang ada di dinas.

tetap. Namun, tentu saja dibutuhkan waktu

Dasar

pengenaan

tahun

sebelumnya

reklame

yang lebih lama dalam pengurusannya. Hal

adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Nilai

ini sependapat dengan Berger dalam Riyanto

sewa

(2009:123) yang mengungkapkan bahwa

reklame

pajak

SSPD

adalah

keseluruhan

pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik

manusia

dan atau penyelenggaraan reklame yang

kebebasan

diperhitungkan

dunianya,

dengan

memperhatikan

sendiri

sebenarnya

bertindak tetapi

dan

manusia

memiliki memaknai tidak

bisa

faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi

menerabas keluar begitu saja dari institusi

penempatan, jangka waktu penyelenggaraan,

yang telah mengalami obyektifasi. Dari

jumlah, dan ukuran media reklame.

pendapat tersebut, dapat kita simpulkan

Wajib

melengkapi

bahwa untuk mendapatkan pelayanan di

sebelum

Dispenda Kota Pontianak, Wajib Pajak bisa

harus

saja tidak membawa persyaratan secara

dilengkapi oleh Wajib Pajak baru dalam

lengkap, namun di luar ketetapan institusi,

pengurusan

seluruh

Pajak

perlu

persyaratan

pengurusan.

tersebut

Persyaratan

reklame

lebih

manusia dalam hal ini Wajib Pajak harus

Wajib

Pajak

menghadapi kekacauan dalam arti waktu

perpanjang. Dalam situasi tertentu aparatur

pelayanan yang dilaluinya menjadi tertunda

Dispenda Kota Pontianak juga dihadapkan

atau lebih lama dari yang telah ditetapkan.

banyak

pemasangan

yang

dibandingkan

dalam beberapa kendala dalam pemenuhan

masalah kelengkapan persyaratan dari Wajib

2. Prosedur Pengurusan Pajak Reklame Tetap di Dispenda Kota Pontianak Prosedur pelayanan pajak reklame

Pajak. Aparatur Dispenda Kota Pontianak

tetap mengacu pada Keputusan Kepala

dituntut memberikan solusi kepada Wajib

Dispenda Kota Pontianak Nomor 15 A

Pajak ketika tidak membawa persyaratan

Tahun 2011 tentang Penetapan Standar

secara lengkap. Namun hal ini tidak

Teknis Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah

menghalangi pengurusan, aparatur tetap

pada

melayani Wajib Pajak hanya saja dibutuhkan

Lampiran II dalam peraturan ini memberi

waktu

penjelasan mengenai standar pelayanan,

persyaratan, misalnya dalam penanganan

yang

lebih

lama

untuk

menyelesaikannya.

Dispenda

diantaranya

Kota

prosedur

Pontianak.

pelayanan.

Pada

Pada

Lampiran III dalam Keputusan Kepala



Dispenda Kota Pontianak Nomor 15 A

instansi-instansi lain seperti BP2T dalam

Tahun 2011 tentang Penetapan Standar

pengurusan surat rekomendasi izin titik

Teknis

pada

reklame dan Kantor Polisi dalam pengurusan

memberi

Surat Izin Gangguan (SITU/SIUP). Wajib

penjelasan mengenai alur pelayanan yang

Pajak dalam hal ini harus datang berkali-kali

harus dilalui Wajib Pajak untuk mengurus

untuk mengecek ke instansi-instansi yang

permohonan izin pemasangan reklame dan

terkait. Berger dalam Riyanto (2009:39)

melakukan pembayaran pajak reklame.

mengungkapkan bahwa manusia bukanlah

Pelayanan

Dispenda

Kota

Pajak

Daerah

Pontianak

Permohonan

izin

pemasangan

aktor

yang

melayani

reklame serta pembayaran pajak reklame

keteraturan

oleh Wajib Pajak dilaksanakan pada loket

makhluk

pelayanan pendataan, penetapan, dan kasir.

kepentingannya

Prosedur dalam proses pemberian layanan

pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa

ini dibuat dalam bentuk alur dan berlaku

alur pelayanan yang dilewati Wajib Pajak

untuk

reklame.

melalui instansi terkait harus didasari oleh

Pengurusan pajak reklame tetap harus

pemahaman akan pemenuhan kepentingan

melewati rangkaian proses pelayanan yang

bagi Wajib Pajak itu sendiri, bukan sekedar

telah ditetapkan Dispenda Kota Pontianak di

melayani kepentingan prosedur yang ada di

atas, sebelum selanjutnya Wajib Pajak bisa

instansi bersangkutan, dengan kata lain

menentukan lokasi reklame tersebut akan

seluruh instansi terkait harus berupaya untuk

diletakkan, baik yang dipasang di dalam

meningkatkan

ruangan

nantinya

semua

Wajib

maupun

Pajak

ditempatkan

di

luar

ruangan.

struktur,

kepentingan

yang

Berdasarkan

wawancara

dengan

merupakan

berusaha

memenuhi

yang

subjektif.

efisiensi

akan

peningkatan

tetapi

pelayanan

berpengaruh

kualitas

Dari

yang

terhadap

pelayanan

demi

pemenuhan kepentingan Wajib Pajak.

Wajib Pajak CV. Arvindo Cipta Gemilang

Aparatur yang berperan langsung

mengungkapkan ketika mengurus perizinan

melaksanakan tugas pelayanan diantaranya

titik reklame yang berlokasi di Jalan

Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Gajahmada

yang

Reklame Dispenda Kota Pontianak yang

cukup lama yaitu sekitar tiga bulan khusus

dipimpin oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan

untuk pengurusan izin titik karena dilakukan

Pendataan Dispenda Kota Pontianak dan

di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak

(BP2T). Wajib Pajak merasa kesulitan

Reklame Dispenda Kota Pontianak yang

dihadapkan dengan pengurusan yang tidak

dipimpin oleh Kepala Seksi Penetapan dan

terpusat pada satu tempat saja. Hal tersebut

Keberatan

disampaikan

Dispenda Kota Pontianak pernah melakukan

membutuhkan

juga

oleh

waktu

Kepala

Seksi

Dispenda

reformasi

Kota

prosedur pelayanan pajak reklame tetap

bekerja

sama

dengan

dengan

Pontianak.

Pendaftaran dan Pendataan bahwa Dispenda Pontianak

birokrasi

Kota

mengubah



produk rokok bagi aparatur pajak maupun

Namun

Wajib Pajak di sepanjang Jalan Gajahmada,

rumor ini kepada Seksi Penetapan dan

perubahan ini tidak mengubah total prosedur

Keberatan Pajak Reklame Dispenda Kota

yang sebelumnya ada namun yang diubah

Pontianak mengatakan bahwa Dispenda

salah satunya adalah cara pembayaran pajak

Kota

yakni tidak melalui pihak Dispenda Kota

memprioritaskan kelas tertentu. Seluruh

Pontianak

perhitungan reklame tetap yang terdapat

terlebih

dahulu

melainkan

ketika

peneliti

Pontianak

tidak

pernah

langsung diserahkan kepada Kas Daerah

berpedoman

yang ditempatkan di dalam dinas.

Pontianak Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata

Cara

pada

mengkonfirmasi

Peraturan

Penghitungan

Walikota

Nilai

Sewa

3. Bentuk Pelayanan Pengurusan Pajak Reklame Tetap oleh Dispenda Kota Pontianak Aparatur Dispenda Kota Pontianak

Reklame (NSR). Dari hasil wawancara dapat

memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak

diberikan secara langsung telah berjalan

dalam perolehan pajak reklame tetap produk

baik, meskipun ada saja rumor negatif

rokok yang terdapat di sepanjang Jalan

terkait

Gajahmada

langsung.

sependapat dengan Berger dan Luckman

Aparatur dinas telah berusaha menerapkan

dalam Maliki (2003:235) yang menyatakan

pelayanan prima kepada Wajib Pajak yang

bahwa makna-makna umum yang dimiliki

baru pertama kali melakukan pengurusan

bersama dan diterima tetap dilihat sebagai

maupun Wajib Pajak yang ingin melakukan

dasar dari organisasi sosial, namun makna

perpanjangan dengan syarat Wajib Pajak

yang berkembang di luar merupakan hasil

wajib datang langsung ke dinas ini. Aparatur

manusia yang muncul dari lingkungan sosial

pelayanan pajak reklame melayani dengan

yang diciptakannya. Dari pendapat tersebut

sikap ramah dan sopan santun. Pelayanan

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

tidak menunjukkan ciri diskriminatif dengan

instansi pemerintah yang berperan dalam

menghargai

memberikan

dilakukan

setiap

secara

Wajib

Pajak

yang

kita lihat bahwa proses pelayanan di lingkungan Dispenda Kota Pontianak yang

tarif

pelayanannya.

pelayanan

Hal

ini

pajak

reklame

telah

berusaha

melakukan pengurusan tanpa membeda-

kepada

bedakan berdasarkan aspek tertentu.

memberikan pelayanan prima, hanya saja di

Berdasarkan

wawancara

masyarakat

ini

dengan

lingkungan masyarakat berkembang makna-

Wajib Pajak PT. Nusantara Indah Makmur

makna berupa pandangan miring yang

mengungkapkan bahwa sepengetahuannya

memberikan fokus terhadap dinas dan

ada Wajib Pajak yang

dimiliki bersama-sama oleh setiap Wajib

memberi uang

tambahan dalam pengurusan pajak reklame

Pajak yang melakukan pengurusan di dinas.

tetap agar lebih lancar dan pelayanannya

Terdapat upaya dari pihak Dispenda

didahulukan dari Wajib Pajak lainnya tanpa

Kota

menyebutkan siapa pihak yang dimaksud.

mengadakan kontak dan pendekatan kepada

Pontianak

seperti

kemudahan



aparatur dalam proses pelayanan pajak

Dispenda

reklame tetap produk rokok dari Wajib

menyelenggarakan pelayanan pemungutan

Pajak di sepanjang Jalan Gajahmada. Salah

pajak reklame masih banyak dijumpai

satunya ketika ada kenaikan jumlah pajak

kekurangan sehingga jika dilihat dari segi

reklame, maka aparatur menjelaskan kepada

kualitas masih cukup jauh dari yang

Wajib

pola

diharapkan masyarakat, dimaksud yaitu

perhitungan maupun perubahan pada tarif

Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan

pajak itu sendiri. Namun tidak semua Wajib

masih munculnya berbagai keluhan dari

Pajak mendapat kemudahan ini melainkan

Wajib Pajak. Jika kondisi ini tidak direspon

hanya Wajib Pajak yang memang menjalin

oleh

kedekatan dengan aparatur dinas. Selain itu

menimbulkan

informasi kenaikan pajak reklame tetap ini

terhadap dinas sendiri. Mengingat fungsi

juga dapat diperoleh saat ada kegiatan

utama

sosialisasi tatap muka, meskipun tidak

masyarakat maka Dispenda Kota Pontianak

semua Wajib Pajak mampu dijangkaunya.

perlu terus berupaya meningkatkan kualitas

Peran sosialisasi sangat penting karena dapat

pelayanan pajaknya.

Pajak

tentang

memberikan

perubahan

gambaran

mekanisme

Kota

pihak

Pontianak

di

dalam

dinas,

maka

akan

dapat

citra

yang

kurang

baik

pemerintah

Berbagai

adalah

keluhan

yang

tersebut

melalui berbagai media elektronik (televisi

hambatan yang dialami Dispenda Kota

dan radio), massa (koran), reklame (baleho,

Pontianak dalam proses pelayanan pajak

spanduk standing board) dan penyuluhan

reklame.

(pemanggilan Wajib Pajak dan penghargaan

hambatan-hambatan berikut:

kepada Wajib Pajak). . Hal ini sependapat

1. Wajib Pajak keberatan kenaikan tarif

Aparatur

oleh

muncul

pelayanan pajak daerah kepada masyarakat

dengan Berger dalam Riyanto (2009:165)

diakibatkan

melayani

dinas

banyaknya

menghadapi

reklame

yang menyatakan bahwa selalu terjadi

2. Wajib Pajak kurang pemahaman dengan

dialektika di antara masyarakat dan manusia

menganggap sama antara izin titik

anggotanya. Dari pendapat Berger tersebut,

berupa IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

dapat kita lihat bahwa kesadaran Wajib

dan

Pajak

membedakan perpanjangan pajak dan

dibangun

melalui

media-media

sosialisasi yang dapat ditangkap secara

pajak

tayang.

(bingung

untuk

perpanjangan izin

objektif, semua tak terlepas dari proses

3. Wajib Pajak tidak melaporkan reklame

sosialisasi yang berlangsung dalam institusi

yang tidak tayang sehingga Dispenda

Dispenda Kota Pontianak dan masyarakat

Kota Pontianak masih menghitung TMT

Wajib Pajak reklame.

(Terhitung

Mulai

Tanggal)

karena

dianggap Wajib Pajak perpanjang 4. Hambatan Dispenda Kota Pontianak dalam Proses Pengurusan Pajak Reklame Tetap

4. Pelayanan terganggu akibat listrik mati 5. Sistem error pada jaringan komputer



6. Kepala dinas jarang ada di tempat untuk menandatangani berkas pelayanan

ini

7. Kekurangan aparatur pelayanan 8. Peralatan

yang

disediakan

izin titik dan pajak tayang masih kurang. Hal

belum

memadai

menyebabkan

pelayanan

yang

terganggu

dan

ketentuan sudah

struktur

ada

kemudian

di

dinas

diubah

oleh

pengalaman pengurusan yang didasari atas

9. Kesulitan untuk menemui Wajib Pajak

ketidakpahaman Wajib Pajak.

langsung jika ada reklame yang belum terdaftar dipasang Hambatan-hambatan

tersebut

dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja aparatur Dispenda Kota Pontianak, sehingga ketepatan waktu pelayanan tidak mampu terpenuhi

karena

memperlambat

proses

pelayanan yang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat. Hal ini juga bisa saja berdampak pada realisasi pajak reklame yang tidak mencapai target.

sependapat dengan yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Kota

Pontianak.

Berdasarkan

pengamatan peneliti di lapangan, peneliti melihat bahwa banyak hambatan yang terjadi

dalam

proses

pelayanan

pajak

reklame. Hambatan-hambatan tersebut telah mengganggu kinerja dinas. Fakta di atas didukung (2009:125) masyarakat

oleh

Berger

dalam

mengungkapkan sebagai

apa

yang

Riyanto bahwa dicerap

manusia dari pengalaman hidupnya bersama manusia-manusia lainnya. Dari pendapat tersebut

dapat

kita

rokok

di

sepanjang

Jalan

Gajahmada

memiliki pengalaman masing-masing dalam mendapatkan pelayanan pajak reklame tetap produk rokok yang dilakukan di Dispenda Kota

Pontianak.

Pengalaman

tersebut

diantaranya terkait persyaratan, prosedur, tarif, waktu dan dasar hukum meliputi

Dari wawancara di atas, peneliti

Dispenda

5. Pengalaman Wajib Pajak dalam Proses Pengurusan Pajak Reklame Tetap kepada Dispenda Kota Pontianak Wajib Pajak reklame tetap produk

lihat

bahwa

sesungguhnya institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Demikian halnya dengan Wajib Pajak, peneliti melihat

pengalaman positif maupun negatif. Dari pernyataan

yang

disampaikan

beberapa

Wajib Pajak tersebut ternyata sependapat dengan Berger dalam Veeger (1986:244) berikut: bahwa gejala lahiriah tidak sama dengan penampakan mereka (things are not what they seem). Pengalaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak sesungguhnya merupakan hasil dari kesan-kesan mereka terhadap pelayanan pengurusan pajak reklame yang diberikan dinas. Kalau kita melihat kualitas pelayanan dinas terhadap setiap Wajib Pajak yang melakukan pengurusan pajak reklame dari luar, maka semua unsur nampaknya sama, tetapi di belakang itu tidak ada dua orang Wajib Pajak yang sama. Wajib Pajak jumlahnya ratusan, tetapi masing-masing Wajib Pajak memiliki penilaiannya sendiri atas pengalaman yang dirasakan terkait

kepahaman Wajib Pajak dalam pengurusan



persyaratan, prosedur, tarif, waktu dan dasar

Pajak dan aparatur Dispenda Kota Pontianak

hukum yang ada.

terjalin dalam komunikasi intens, membuka

Sarana dan prasarana dinas termasuk

peluang bagi pihak dinas untuk mengetahui

fasilitas yang sesuai standar merupakan

pengalaman

prasyarat

sebagai

meningkatkan Pelayanan

mutu yang

Wajib

Pajak.

Sehingga

penunjang

untuk

kekurangan yang dirasakan Wajib Pajak

pelayanan

pajak.

dalam

berkualitas

serta

kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana

aparatur

pelayanan yang

disampaikan

selanjutnya

kepada

memotivasi

peningkatan pelayanan.

berdampak kepada tinggi rendahnya tingkat kepuasan Wajib Pajak dalam menerima jasa pelayanan

Dispenda

Pelayanan

tersebut

Kota juga

Pontianak. dilaksanakan

berlandaskan dasar hukum pelayanan pajak reklame pada Dispenda Kota Pontianak berikut: a.

Pontianak

Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR)

Daerah Kota Pontianak Nomor 15 A Tahun 2011 tentang Penetapan Standar Teknis Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak

masyarakat,

Dispenda

Kota

Pontianak

memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan keluhan dan saran secara lisan kepada pihak dinas. Pengalaman Pajak

peneliti

menyimpulkan

bahwa: 1. Persyaratan dalam pengurusan pajak tetap

di

sepanjang

Jalan

Gajahmada sulit dipenuhi oleh Wajib Pajak kepada Dispenda Kota Pontianak

terlalu banyak persyaratan pengurusan pajak

yang

ditetapkan

oleh

dinas

terhadap Wajib Pajak, dibutuhkan waktu

dalam

pengurusan

pajak

reklame menjadi motivasi bagi Dispenda Pontianak

seluruh persyaratan pengurusan pajak, kurangnya

pedoman

persyaratan

pengurusan pajak yang disediakan dinas bagi Wajib Pajak, serta masih ada Wajib Pajak perpanjang yang seringkali lupa membawa contoh persyaratan tambahan

Terkait puas atau tidak puasnya

Kota

maka

lama bagi Wajib Pajak untuk melengkapi

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan

Wajib

lakukan,

disebabkan oleh faktor-faktor seperti

Peraturan Walikota (Perwa) Pontianak Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata

c.

di lapangan, serta analisis yang peneliti

reklame

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota

b.

PENUTUP Berdasarkan data-data, pengamatan

dalam

meningkatkan

pelayanan. Hubungan baik antara Wajib

yang telah didapat dari pengurusan pajak tahun sebelumnya. 2. Prosedur pengurusan pajak reklame tetap yang dilakukan oleh Dispenda Kota Pontianak

kepada

Wajib

Pajak

di

sepanjang Jalan Gajahmada berlangsung cukup lama disebabkan oleh faktorfaktor seperti pengurusan pajak yang harus dilalui Wajib Pajak tidak terpusat



pada Dispenda Kota Pontianak saja, serta

Wajib Pajak saat ada kenaikan tarif pajak

peraturan

pelayanan

oleh dinas, masih kurangnya pemahaman

permohonan izin pemasangan reklame

Wajib Pajak terhadap perbedaan antara

dan pembayaran pajak reklame yang

izin titik dan pajak tayang, kelalaian

harus

Wajib Pajak dalam melaporkan reklame

tentang

dilewati

alur

Wajib

Pajak

cukup

panjang. 3. Bentuk

yang sudah tidak tayang ke dinas, pelayanan

langsung

dalam

terganggunya pelayanan akibat terjadi

perolehan pajak reklame tetap yang

listrik mati maupun sistem error pada

dilakukan oleh Dispenda Kota Pontianak

jaringan

terhadap Wajib Pajak belum terlaksana

aparatur dinas ketika melayani Wajib

secara maksimal disebabkan oleh faktor-

Pajak, kurangnya aparatur dinas yang

faktor seperti masih ada Wajib Pajak

terlibat dalam pelayanan pengurusan

yang tidak bisa merasakan kemudahan

pajak

mengadakan kontak dan pendekatan

peralatan yang disediakan dinas dalam

dengan

melakukan pelayanan bagi Wajib Pajak

aparatur

dinas

untuk

mendapatkan informasi terbaru terkait proses

pelayanan

ketidakmampuan

aparatur

komputer

kepada

yang

Wajib

digunakan

Pajak,

serta

belum memadai.

pajak,

5. Adanya pengalaman positif maupun

dinas

pengalaman negatif yang dialami oleh

menyelesaikan pelayanan pajak kepada

Wajib

Wajib Pajak secara tepat waktu, serta

Gajahmada dalam proses pengurusan

tidak seluruh Wajib Pajak lama dan

pajak reklame tetap kepada Dispenda

Wajib Pajak baru yang terdaftar di

Kota

Dispenda

mampu

motivasi bagi dinas dalam meningkatkan

dijangkau pihak dinas dalam kegiatan

pelayanan. Pengalaman yang variatif

sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah

tersebut disebabkan oleh faktor-faktor

sebagai peserta undangan disebabkan

seperti penilaian berbeda-beda muncul

keterbatasan

dari setiap Wajib Pajak didasarkan atas

sehingga maupun

Kota

Pontianak

dana

informasi

pelaksanaannya peraturan

kenaikan

pajak

Pontianak

Pontianak

sepanjang

sehingga

Jalan

menjadi

pengalaman yang dirasakannya masing-

sulit

masing terkait persyaratan, prosedur, tarif, waktu dan dasar hukum yang ada,

4. Adanya hambatan yang dihadapi oleh Kota

di

pajak

disebarluaskan secara merata.

Dispenda

Pajak

kenyamanan

Wajib

Pajak

terhadap

sehingga

tempat berlangsungnya pelayanan yang

mengganggu kinerja aparatur dalam

lebih luas jika dibandingkan dengan

proses pengurusan pajak reklame tetap

kondisi

kepada Wajib Pajak di sepanjang Jalan

ketersediaan

Gajahmada

faktor-

prasarana dinas yang dinilai Wajib Pajak

faktor seperti keberatan yang dirasakan

belum lengkap, terpenuhinya harapan

disebabkan

oleh

ruangan fasilitas

sebelumnya, dan

sarana



sebagian besar Wajib Pajak, masih

Penetapan Standar Teknis Pelayanan

terdapat

Pajak

aparatur

dinas

yang

tidak

Daerah

pada

Dinas

mengerti data di kantor, kecerobohan

Pendapatan Daerah Kota Pontianak.

aparatur

melakukan

Pontianak: Dispenda Kota Pontianak.

pembongkaran reklame di lapangan yang

Halim, Abdul dan Ibnu Mujib. 2009.

dinas

ketika

ternyata masih berlaku masa pajaknya,

Problem

serta kebebasan yang diberikan kepada

Perimbangan

Keuangan

Wajib

Pemerintahan

Pusat-Daerah:

Pajak

dalam

menyampaikan

Desentralisasi

keluhan dan saran secara lisan kepada

Peluang

aparatur dinas terjalin dalam komunikasi

Pengelolaan Sumber Daya Daerah.

intens.

Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti juga telah mengamati perilaku dan

dan

dan

Tantangan

dalam

UGM. Haris, Syamsudin. 2005. Desentralisasi dan

sifat para Wajib Pajak reklame tetap

Otonomi

Dispenda Kota Pontianak. Dari pengamatan

Demokratisasi,

yang dilakukan, peneliti mengelompokkan

Pemerintah Daerah). Jakarta: LIPI

bahwa terdapat tiga perilaku yang dimiliki

Press.

oleh Wajib Pajak reklame tetap Dispenda Kota

Pontianak

dalam

melakukan

Daerah

(Desentralisasi,

dan

Akuntabilitas

Maliki, Zainuddin. 2003. Narasi Agung: Tiga

Teori

Sosial

Hegemonik.

Lembaga

Pengkajian

pengurusan yang bisa diinterpretasikan atas

Surabaya:

tiga

Agama dan Masyarakat (LPAM).

kelompok

Normatif,

yaitu

Kelompok

Non-

Kelompok

Radikal,

dan

Kelompok Konservatif.

Moleong,

Prof.

Metodologi Edisi

DAFTAR PUSTAKA Bungin, Burhan. 2006. Komunikasi.

Sosiologi

Jakarta:

Kencana

Creswell, John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design. California:

Denzin, Norman K. Yvona S. Lincoln. 2009. Qualitative Research. Yogyakarta:

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Kepala

Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 A Tahun 2011 tentang

2011.

Kualitatif Remaja

Rosdakarya. Prakosa, Kesit Bambang. 2005. Pajak dan Daerah

Edisi

Revisi.

Winarsih.

2005.

Yogyakarta: UII Press. Ratminto,

Atik

Septi

Pelayanan:

Pengembangan Modal Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar

Pustaka Pelajar.

J.

Bandung:

Manajemen

Sage Publication.

Keputusan

Lexy

Penelitian

Revisi.

Retribusi

Frenada Media Group.

2011.

Dr.

Pelayanan

Minimal.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ratminto,

Atik

Septi

Winarsih.

2007.

Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Ritzer, George dalam Alimandan. 1985. Sosiologi

Ilmu

Berparadigma

Pengetahuan

Ganda.

Jakarta:

Rajawali. Riyanto, Geger. 2009. Peter L Berger: Perspektif

Metateori

Pemikiran.

Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Walikota

Pontianak.

2011.

Peraturan

Walikota Pontianak Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai

Sewa

Reklame.

Pontianak:

Walikota Pontianak. Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan

Otonomi

Daerah).

Bandung: Mandar Maju.


MANAJEMEN PELAYANAN PAJAK REKLAME TETAP OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK DI SEPANJANG JALAN GAJAHMADA

Recommend Documents