Lokakarya Kerjasama Antar Daerah: Sinkronisasi RTRWD dan SPN Antar Daerah

Lokakarya Kerjasama Antar Daerah: Sinkronisasi RTRWD dan SPN Antar Daerah

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTAR DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN WILAYAH

Oleh : DR. RIZARI, MBA, M.Si DIREKTUR DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA JAKARTA 2015

1

Ditjen BAK Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Mengatur

Mengurus

1. Pemda berhak menetapkan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan otda dan TP, sepanjang sesuai kewenangannya

1. Pemda mempunyai kekuasaan mengurus penyediaan barang/jasa publik atau penyediaan barang/jasa dlm rangka pemberdayaan warga negara

2. Dalam membuat kebijakan, Daerah harus tetap tunduk pada undangundang yang dibuat pemerintah pusat beserta seluruh aturan yang diperintahkan UU.

2. Dalam melakukan pengurusan harus sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan efektivitas fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen yg menyertainya 3. Hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan hidup warga masyarakat terhadap barang/jasa 4. Mengadakan kerjasama yg didasarkan pertimbangan efisiensi & efektivitas YanLik utk meningkatkan kesejahteraan rakyat

www.apeksi.or.id

1


Ditjen BAK

Anatomi & Klasifikasi Urusan Pemerintahan (UU 23 / 2014)

Urusan Pemerintahan

Absolut

Konkuren

Umum

Urusan Pemerintahan Yang Sepenuhnya Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat

Urusan Pemerintahan Yang Dibagi Antara Pemerintah Pusat, Daerah Prov, dan Daerah Kab/Kota

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahn. yg di daerah dilaks oleh Gub, Bup/Wal, dan dilimpahkan ke pelaks kpd Camat

Instansi Vertikal

Wajib

Pilihan

APBN Urusan Pemerintahan Yang Wajib Diselenggarakan oleh semua Daerah Yandas

Non Yandas

Urusan Pemerintahan Yang Wajib Diselenggarakan oleh Daerah sesuai potensi yg dimiliki Daerah

Dibantu Instansi Vertikal APBN

Prinsip Pembagian Urusan Pemrthn Konkuren  Akuntabilitas : ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

 Efisiensi ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

 Eksternalitas, ditentukan berdasarkan luas, besaran, & jangkauan dampak yg timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

 Kepentingan Strategis Nasional, ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.apeksi.or.id

2


Penentuan Pembagian Urusan  Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kab/kota tercantum dlm Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.  Urusan pemerintahan konkuren yg tidak tercantum dlm Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren, ditetapkan dengan Peraturan Presiden

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER & FISKAL

PENDIDIKAN KESEHATAN PU & P.RUANG PERUMAHAN RAKYAT & KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL

PEMERINTAHAN UMUM

1. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

WAJIB (24)

PILIHAN (8)

2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, umat bergama, ras dan gol lainnya

PELAYANAN DASAR (6)

NON PELAYANAN DASAR (18)

4. Penanganan Konflik Sosial. 5. Koordinasi Pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

SPM Pemda wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

www.apeksi.or.id

KONKUREN

NSPK

7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

3


Peranan tersebut sebagai implementasi dari UU No 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 373 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappenyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. (3) Pembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri

PEMBINAAN TEKNIS OLEH MENTERI TERKAIT

UU 5/ 1974 Ttg PokokPokok Pemerintahan di Daerah (Sentralistik) 1. Beberapa Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Bersama untuk mengatur kepentingan Daerahnya secara bersama-sama. 2. Dalam hal tidak tercapainya kata sepakat maka pejabat yang berwenang mengambil keputusan. 3. Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan untuk melancarkan pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Daerah. 4. Perselisihan antar Pemerintah Daerah diselesaikan Gubernur dan Mendagri sesuai cakupan wilayah kerjanya

www.apeksi.or.id

UU 22/ 1999 Ttg Pemerintahan Daerah (Otonomi seluasluasnya) 1.Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar-Daerah yang diatur dengan keputusan bersama. 2.Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama Antardaerah. 3. Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama 4. Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama, harus mendapatkan persetujuan DPRD masingmasing 1. Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga/badan di luar negeri 1. Perselisihan antarDaerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah hingga tingkat Mahkamah Agung.

UU 32/ 2004 Ttg Pemerintahan Daerah (Otonomi luwes/ terbatas) 1. Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. 2. Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. 3. Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. 4. Kerja sama harus mendapatkan persetujuan DPRD. 4. Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama maka dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. 1. . Perselisihan antar Pemerintah Daerah diselesaikan Gubernur dan Mendagri sesuai cakupan wilayah kerjanya dan bersifat final

UU 23/ 2014 Ttg Pemerintahan Daerah (Otonomi terbatas) DPRD Prov, Kab/Kota memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi 1. Kerja sama dapat dilakukan dengan :Daerah lain, pihak ketiga; dan/atau Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kerja sama dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja Sama Wajib 1. Kerja sama antarDaerah yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik 3. Bila kerja sama wajib stidak dilaksanakan oleh Daerah, Gubernur dan Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan. Kerja Sama Sukarela Kerja sama sukarela dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. 1.

4


KERJA SAMA ANTAR DAERAH

9

DASAR HUKUM KERJASAMA DAERAH

UU 32/2004

PP 50/2007

PERGUB / PERDA KSD PP 27/2014 : Asset PP 38/2007 : Kwnangn Perpres 67/2005 : KS Infstrk Perpres 54/2010 : Brg Jasa Permen PPN 3/2012 Perda2 terkait.

Permendagri 23/2009 “Tata Cara Binwas Kerja Sama Antar Daerah”

Permendagri 69/2007 “Kerjasama Pengembangan Perkotaan

Permendagri 19/2009 “Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah”

Permendagri 22/2009 “Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Antar Daerah” 10

www.apeksi.or.id

5


UU NO 23 TAHUN 2014 Pasal 363 UU No 23 Tahun 2014 : (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan : a. Daerah lain; b. Pihak ketiga; dan/atau c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. 1 1

TUJUAN PERENCANAAN WILAYAH • Menciptakan suatu kehidupan yang aman, nyaman, efisien, lestari untuk mewujudkan kesejahteraan manusia

www.apeksi.or.id

6


PENGERTIAN PERENCANAAN

• Penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu • Dilakukan agar pencapaian tujuan tidak menemui masalah, & jika menemukan masalah dapat diantisipasi pemecahannya • Merupakan bagian dari pengambilan keputusan

PERENCANAAN WILAYAH • Penetapan langkah-langkah yg digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Menetapkan tujuan, meramalkan suatu yg akan terjadi, memperkirakan masalah yg akan muncul, menetapkan lokasi tempat kegiatan akan dilaksanakan • Perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah Perencanaan penggunaan ruang dituangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah Perencanaan aktivitas dituangkan dalam rencana pembangunan wilayah

www.apeksi.or.id

7


PENDEKATAN PERENCANAAN WILAYAH • Pendekatan Sektoral pendekatan didasarkan pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut • Pendekatan Kewilayahan melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah pengelompokkan suatu wilayah dapat dilakukan berdasar batas administrasi memandang wilayah terdiri dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dg potensi dan daya tariknya masing-masing

KAWASAN EKONOMI, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN BEBAS KAPET Keppres 150/2000 tentang KAPET

PERKEBUNAN

KAWASAN INDUSTRI UU 3/2014 tentang Kawasan Industri

www.apeksi.or.id

BATS DAERAH

BATS DAERAH

MP3EI Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

FTZ UU 36/2000 tentang FTZ

PEMERINTAH DAERAH TAMBANG UU 4/2009

KAWASAN KHUSUS PP 43/2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus

KEK UU 39/2009 tentang KEK

8


KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN WILAYAH ?

1 7

CONTOH BENTUK KERJASAMA Gubernur Sulawesi Barat dan Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu, (29 JULI 2015) menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) untuk pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di kedua provinsi. Penandatanganan disaksikan secara langsung oleh Wapres Jusuf Kalla, Mendagri Tjahjo Kumolo dan MESDM Sudirman Said. Penandatanganan MoU ini menandai kerjasama kedua Provinsi dalam proses eksplorasi dan eksploitasi Blok Sebuku. Kedua Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan tersebut berkesempatan secara bersama-sama untuk terlibat atas participating interest (PI) 10% pada pengelolaan di Blok migas tersebut.

1 8

www.apeksi.or.id

9


KERJASAMA DAERAH (PP 50/2007) “Kerja sama daerah” adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan Pihak Ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban

“Pihak

ketiga” adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum

19

- Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; - Sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI; - Menyerasikan pembangunan daerah; - Mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga - Meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal; - Mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. 2 0

www.apeksi.or.id

10


SUBJEK KERJA SAMA

• Gubernur dengan Gubernur; • Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota; dan/atau • Gubernur, Bupati/Walikota dengan Pihak Ketiga/Swasta

OBJEK KERJA SAMA • Seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. • Contoh : Persampahan, Air Limbah, Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, dsb • Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup (Permendagri No 33/2010) : a. penyediaan/pembangunan TPA b. sarana dan prasarana TPA c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA d. pengelolaan TPA; dan/atau e. pengolahan sampah menjadi produk lainya yg ramah lingkungan

www.apeksi.or.id

11


BADAN KERJA SAMA • Badan Kerja Sama dibentuk apabila masa kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun • Bukan Perangkat Daerah. • Ditetapkan dengan Keputusan Bersama. • Dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014, disebut sebagai Sekretariat Kerja Sama.

TUGAS BADAN KERJA SAMA • Membantu melalukan pengelolaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama; • Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah - langkah yang harus dilakuan apabila ada permasalahan dan • Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.

www.apeksi.or.id

12


(Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah)

1. 2. 3. 4.

PERSIAPAN PENAWARAN PENYIAPAN KESEPAKATAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN

(Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

www.apeksi.or.id

PRAKARSA DAERAH PERSIAPAN PENAWARAN PENYIAPAN KESEPAKATAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN PENYIAPAN PERJANJIAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN PELAKSANAAN

13


UU NO. 23 Tahun 2014 BAB XVII KERJA SAMA DAERAH Pasal 363 1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan 2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan : a. Daerah lain; b. Pihak ketiga; dan/atau c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Lanjutan -->

Paragraf 1 Kerja Sama Wajib Pasal 364 1. Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama

www.apeksi.or.id

2.

Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. kerja sama antar-Daerah provinsi; b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; c. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; d. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda; dan e. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.

3.

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

4.

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.

5.

Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masingmasing Daerah yang bersangkutan.

14


Paragraf 2 Kerja Sama Sukarela Pasal 365 Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Paragraf 3 Pelaksanaan Kerjasama Daerah Pasal 366 1. Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi: a.kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; b.kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; c. kerja sama investasi; dan d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PASAL 369 • Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.

BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2014

PASAL 101 DPRD PROVINSI • memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi PASAL 154 DPRD KAB/KOTA

• memberikan persetujuan terhadap rencana kerja samadengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah

www.apeksi.or.id

15


KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI (UU 23 Tahun 2014 ps. 367)

1. PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2. PERTUKARAN BUDAYA 3. PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN 4. PROMOSI POTENSI DAERAH; DAN 5. KERJASAMA LAINNYA YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI (UU 23 Tahun 2014 ps. 367)

1. PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2. PERTUKARAN BUDAYA 3. PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN 4. PROMOSI POTENSI DAERAH; DAN 5. KERJASAMA LAINNYA YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

www.apeksi.or.id

16


KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA BERDASARKAN UU NO 23 THN 2014 Pasal 67 Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; f. melaksanakan program strategis nasional; dan g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah. Penjelasan Pasal 67 Huruf f 

Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

LANJUTAN..,KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA BERDASARKAN UU NO 23 THN 2014 Pasal 68 (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. (3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

www.apeksi.or.id

17


KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN BERDASARKAN UU NO 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 350 (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi. (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturutturut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi Kewenangan bupati/wali kota. PIDANA Pasal 398 Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana.

CONTOH KERJASAMA DAERAH

1. Implementasi Kerjasama Antar Daerah di Indonesia Kerjasama regional level provinsi, contoh: Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) JABODETABEKJUR yang telah dirintis semenjak tahun 1975 2. Kerjasama antar kab/kota, contoh: Sekretariat Bersama KARTAMANTUL (Kab Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul); 3. Pengembangan kawasan segitiga Joglosemar (Jogja, Solo, dan Semarang) 4. Pengembangan kawasan Pawonsari (Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari) 5. Kerjasama Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran 36

www.apeksi.or.id

18


LANGKAH STRATEGIS KERJASAMA ANTAR DAERAH DLM BID. PERENCANAAN WILAYAH

1. Kebijakan Tata Ruang Wilayah Nasional dan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Daerah harus sinkronisasi dan konsisten dalam pelaksanaannya; 2. Perencanaan tata ruang kota dengan daerah interlandnya yang berbatasan harus saling mendukung; 3. Perlu adanya kesepakatan bersama antar daerah yang berbatasan dalam mengembangkan kerjasama antar daerah; 4. Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan kerjasama antar daerah. 37

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

www.apeksi.or.id

19


LAMPIRAN

UU NO. 5 Tahun 1974 Bagian Keempat Belas Kerjasama dan Perselisihan Antar Daerah

www.apeksi.or.id

-

Pasal 65 (1) Beberapa Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Bersama untuk mengatur kepentingan Daerahnya secara bersama-sama. (2) Peraturan Bersama yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, demikian pula mengenai perubahan dan pencabutannya, berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang. (3) Dalam hal tidak tercapainya kata sepakat mengenai perubahan dan atau pencabutan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pejabat yang berwenang mengambil keputusan. (4) Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan untuk melancarkan pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

-

Pasal 66 (1) Perselisihan antar Pemerintah Daerah Tingkat I dan antara Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat II dan perselisihan antar Pemerintah Daerah Tingkat II yang tidak terletak dalam Daerah Tingkat I yang sama diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. (2) Perselisihan antar Pemerintah Daerah Tingkat II yang terletak dalam Daerah Tingkat I yang sama, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

20


UU NO. 22 Tahun 1999 BAB IX KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 87 1. Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar-Daerah yang diatur dengan keputusan bersama. 2. Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama Antardaerah. 3. Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama 4. Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing Pasal 88 1. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling meng-untungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 2. Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Pasal 89 1. Perselisihan antar-Daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah. 2. Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar-Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat salah satu pihak yang tidak menerima keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

UU NO. 32 Tahun 2004 BAB IX KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 195 1. 2. 3. 4.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 196 1. 2. 3. 4.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat. Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah membentuk badan kerja sama. Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 197 1.

www.apeksi.or.id

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

21


Pasal 198 1. Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. 2. Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. 3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

UU NO. 23 Tahun 2014 BAB XVII KERJA SAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN Pasal 363 1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan 2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan : a. Daerah lain; b. Pihak ketiga; dan/atau c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Lanjutan --->

www.apeksi.or.id

22


Paragraf 1 Kerja Sama Wajib Pasal 364 1. Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama 2.

Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. kerja sama antar-Daerah provinsi; b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; c. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; d. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda; dan e. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.

3.

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

4.

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.

5.

Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masingmasing Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 2 Kerja Sama Sukarela Pasal 365 Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Paragraf 3 Pelaksanaan Kerjasama Daerah Pasal 366 1. Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi: a.kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; b.kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; c. kerja sama investasi; dan d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

www.apeksi.or.id

23


Pasal 367 1. Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pertukaran budaya; c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; d. promosi potensi Daerah; dan e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan 2. Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat 3. Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan

www.apeksi.or.id

24

Lokakarya Kerjasama Antar Daerah: Sinkronisasi RTRWD dan SPN Antar Daerah

Recommend Documents