LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR ISI 1
2
3
4
5
6
7
• Gambaran Umum
• Sarana dan Prasarana
• Anggaran dan Sumber Daya Manusia
• Rincian Pelayanan Informasi Publik
• Sengketa Informasi Publik
• Kendala Dalam Pengelolaan
• Rencana Tindak Lanjut
1. Gambaran Umum
K
eterbukaan Informasi Publik ( KIP ) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena Negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik, termasuk KPU haruslah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dapat diakses dengan mudah.
Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah terlihat semenjak Tahun 2010, di mana KPU mulai secara intens melakukan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi / KIP Aceh , dan KPU / KIP Kabupaten/Kota. Penyusunan PKPU terus dilakukan dengan melibatkan Komisi Informasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilukada.
Proses tersebut baru mencapai titik terang pada awal 2015 hingga tepatnya pada bulan Maret, PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU akhirnya dapat disahkan. Terbitnya PKPU ini
juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor : 015/Kpts/KPU-Kab-012.329424/2015 Tentang Penetapan Personalia Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Doklumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.
2. Sarana dan Prasarana
Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Temanggung. Pelayanan informasi dilakukan di kantor KPU Kabupaten Temanggung, Jl. Kartini No 60 Temanggung. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Temanggung bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Perpustakaan dan Media Center KPU Kabupaten Temanggung.
Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :
LAYANAN LANGSUNG PPID KPU KAB. TEMANGGUNG : Kantor KPU Kab. Temanggung JL. Kartini NO. 60 TEMANGGUNG.
TELEPON / FAX.
(0293) 491999, 491099 (0293) 492258 PENGIRIMAN SURAT Dialamatkan ke : Kantor KPU Kabupaten Temanggung JL. Kartini No. 60 TEMANGGUNG
EMAIL
[email protected] LAYANAN LAN
Berikut tata cara pengajuan permohonan Informasi Publik KPU Kabupaten Temanggung :
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMOHON INFORMASI
LANGKAH 2
Pemohon Informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon)
Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subyek/jenis Informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
LANGKAH 5
LANGKAH 3
Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor penaftaran permintaan
Petugas Informasi Komisi Pemilihan Umum mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2
LANGKAH
PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alas an, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja ( permohonan informasi umum).
Kusus untuk informasi tahapan Pemilu, PPID memberikan jawaban dalam waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjtnya (perki 1 nomor 2014)
4
3. Anggaran DanSumber Daya Manusia
Kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi untuk tahun anggaran 2015 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dipa 076 KPU Kabupaten Temanggung TA 2015.
STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN TEMANGGUNG PEMBINA PPID Komisioner KPU Kabupaten Temanggung TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI Komisioner KPU Kabupaten Temanggung dan Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung ATASAN PPID Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung
PPID Sub Bagian Teknis Dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 1. 2. 3. 4.
Sub Bagian KUL Sub Bagian Program Data Sub Bagian Hukum Sub Bagian Teknis Dan Hupmas
1. 2. 3. 4.
DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI Sub Bagian Teknis Dan Hupmas Sub Bagian KUL Sub Bagian Program Data Sub Bagian Hukum
Keterangan : 1. 2.
= garis lurus adalah garis perintah = garis putus-putus adalah garis koordinasi
PERSONIL DALAM STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN TEMANGGUNG PEMBINA PPID 1. Drs. Sujatmiko, MPA 4. Ir. Agus Istanto BNW 2. Yami Blumut, SP. 5. Dwi Wiwik Handayani, S.Pd 3. Arimurti Hendro Wardani, SE.
TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. ATASAN PPID Drs. Kadaryono
PPID Jarot Triana Kamawan Wisudha, S.Sos
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 1. Budiratno, S.Sos.MM 2. Bambang Haryadi, A.Md 3. Muhlasin, SHI 4. Mahmudin Ashar, S.Kom
DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 1. 2. 3. 4. 5.
Nichlas Eindra S Ani Arifiani Umar, SIP Arisya Kurniawati, A.Md Helmi, SH Wododo, A.Md
Keterangan : 1. 2.
= garis lurus adalah garis perintah = garis putus-putus adalah garis koordinasi
Drs. Sujatmiko, MPA. Yami Blumut, SP Arimurti Hendro Wardani, SE Ir. Agus Istanto BNW Dwi Wiwik Handayani, S.Pd Drs. Kadaryono
4. Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik
2015 = 17 No.
URAIAN
JUMLAH
WAKTU
1
Informasi diberikan seluruhnya
17 Pemohon Informasi
Kurang dari 10 hari kerja
JUMLAH
17 PEMOHON INFORMASI
GRAFIK 1 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN JUMLAH PEMOHON INFORMASI PER BULAN SELAMA TAHUN 2015
20 10 0
JUMLAH PEMOHON INFORMASI 2
11 0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
GRAFIK II RINCIAN PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PER BULAN SELAMA TAHUN 2015
JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI 20 10 0
2
0
2
11 2
0
0
0
0
0
0
0
GRAFIK III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI GRAFIK REKAPITULASI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI DAN DATA PUSAT INFORMASI PENDIDIKAN PEMILIH (pipp) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015
1 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
11 4 1
0
0
GRAFIK IV KLASIFIKASI PEMOHON INFORMASI PUBLIK PER BULAN SELAMA TAHUN 2015 KLASIFIKASI PEMOHON INFORMASI PUBLIK 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
PARTAI POLITIK PERSEORANGAN LEMBAGA PEMERINTAH LEMBAGA NON PEMERINTAH DOSEN/MAHASISWA
11
1 1 11
1
GRAFIK V JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PER BULAN SELAMA TAHUN 2015 JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 11
12 10 8 6 4 2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
FAX/SURAT
DATANG LANGSUNG
EMAIL
0
5. Sengketa Informasi Publik
= 2015
0
Selama Tahun 2015, KPU Kabupaten Temanggung Tidak ada sengketa informasi publik.
6. KENDALA DALAM PENGELOLAAN
Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kabupaten Temanggung mengalami kendala, antara lain :
Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara layak dan memadai karena belum adanya anggaran khusus untuk PPID
masih kurangnya pemahaman atas konsep hak atas informasi dan UU KIP di dalam internal KPU
Masih kurangnya pemahaman terhadap PKPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi PKPU dimaksud
Prosedur peraturan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat pada umumnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus menunggu disposisi
7. RENCANA TINDAK LANJUT
Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan dating menjadi salah satu prioritas KPU Kabupaten Temanggung. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Temanggung menyiapkan serangkaian Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :
Meningkatkan perbaikan terhadap proses dan kualitas pelayanan informasi publik secara lebih baik. Melengkapi data dan informasi kepemiluan sesuai permintaan pemohon informasi yang terkadang memerlukan koordinasi dengan intansi lain. Tertib administrasi pelayanan informasi publik.
KPU
/kpu Temanggung
http://kpudtemanggungkab.go.id/ http://ppid.kpu.go.id/
kpu.temanggun
[email protected]
Kabupaten Temanggung. Jl. Kartini NO. 60 Telp (0293) 491999 fax. (0293) 492258 TEMANGGUN G
