LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN PAMEKASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015
I. PENDAHULAN
Di era globalisasi, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi
dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusai dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong
keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik dimana
setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Pada hakekatnya UU No. 14 Tahun 2008 bertujuan untuk (1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) mendorong partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat
dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan; (5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
(7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, (2)
meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan public untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin terwujudnya negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan.
Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan danPelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka KPU Kabupaten Pamekasan telah membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dimana PPID bertugas untuk melaksanakan pelayanan data dan informasi di lingkungan
Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Undang-undang No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di LingkunganKomisi Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, utamanya pasal 4 dan 36 yang menyebutkan bahwa
Laporanlayanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di Masing-masing tingkatan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini KPU Kabupaten Pamekasan menyampaikan laporan yang dimaksud. Format dan isi laporan tahunan layanan informasi publik ini sedapat mungkin sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang ada. Dalam laporan ini, KPU Kabupaten Pamekasan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik,
b. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi: - Jumlah permohonan Informasi Publik
- Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu
- Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, - Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya
c. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi: - Jumlah keberatan yang diterima;
- Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik
- Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang
-Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya oleh badan publik
- Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan,
- Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik
d. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
e. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi. II. PELAKSANAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN 2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Pamekasan guna mempermudah pelayanan informasi publik, pelayanan dilakukan melalui
berbagai saluran yaitu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Pamekasan yang beralamat di jalan Brawijaya No 34 Pamekasan.
Pemohon informasi publik yang datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Pamekasan akan mendapatkan formulir Permohonan Informasi Publik untuk diisi dan diajukan ke PPID, selain
dengan cara permohonan manual, pemohon informasi publik dapat pula memanfaatkan fasilitas E-PPID KPU RI dalam rangka meminta informasi yang dikuasai KPU Kabupaten Pamekasan
Sedangkan fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :
a. Ruangan Desk Informasi Publik
Ruangan desk informasi pelayanan publik menggunakan ruangan media center, yang
merupakan ruangan untuk rapat di KPU Kabupaten Pamekasan.Sedangkan Layanan akses informasi E-PPID KPU RI ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang ke Kantor KPU Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID.
Sebagai badan publik KPU Kabupaten Pamekasan juga menyediakan informasi yang dapat
diakses publik tanpa harus memohon atau datang ke Kantor KPU Kabupaten Pamekasan, informasi ini dapat diakses di website KPU Kabupaten Pamekasan di www.kpudpamekasankab.go.id
b. Sumber Daya Manusia
Pelayanan informasi publik di PPID Sekretariat KPU Kabupaten Pamekasan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan dibentuk struktur PPID KPU Kabupaten
Pamekasan dengan dikeluarkannya surat keputusan No.89/Kpts/KPU.Kab-014.657832/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
NO
NAMA
JABATAN
JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.
MOH. HAMZAH, S.Sos, M.Si
Ketua
Pembina
2.
Drs. ABD. SAID
Anggota
Tim Pertimbangan
3.
MOH. SYAMSUL MU’ARIF, SE
Anggota
4.
MOH. SUBHAN, MA
Anggota
5.
KHAIRIL ANWAR, S.HI
Anggota
6.
Drs. RACHMAN THAMRIN, M.Si
Sekretaris
Atasan PPID
7.
DITA MELAVIANTY, SE
Plh. Kasubbag Tekhnis dan
PPID
8.
SRI HARIYATI, SH
Kasubbag Hukum
Tim Penghubung Penyedia
9.
AKH. ERFAN KUSMANTO, ST
Kasubag Program dan Data
10.
R. WINDARI WAHYUNI, SP
Staf Subbag Tekhnis dan
11.
YUDA, ST
Staf Subbag Tekhnis dan
12.
DEWI MANIS KARENGGA, SE
Staf Subbag Umum,
Hupmas
Hupmas
Informasi dan Dokumentasi
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Hupmas
Keuangan, dan Logistik
A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan peraturan perundangan.
D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan , melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
2. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh di lingkugan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
3. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
4. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas : 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.
2.2 Operasional Pelayanan Informasi Publik
Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Pamekasan dilakukan melalui Pusat Pelayanan Informasi Publik, yang bertempat di Ruang Desk Pelayanan PPID Kantor KPU
Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jl. Brawijaya No 34 Pamekasan dengan waktu operasional :
- Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB) - Jumat (09.00 – 15.30).
2.3 Permohonan Informasi Publik di Tahun 2015
Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di KPU Kabupaten Pamekasan, sebagaimana bagan berikut :
Pada Tahun 2015, PPID KPU Kabupaten Pamekasan telah menerima permohonan informasi dengan jumlah nihil, sebagaimana tertuang dalam lampiran. 2.4 Sengketa Informasi Publik
Untuk sengketa informasi publik pada Tahun 2015 PPID Kabupaten Pamekasan, jumlahnya
nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2015 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Pamekasan.
BAGAN SOP
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi
Tim Pertimbangan
Pembina PPID
Data yang dikecualikan
Atasan PPID ;
z
Data yang dikecualikan
Data siap akses PPID atas persetujuan Atasan PPID
PPID ;
Tim Penghubung dan Desk PPID ;
PPID
Melayani permintaan informasi pada publik
Melayani Masyarakat dibantu desk PPID Memiliki daftar data & inforasi yg siap diakses
Data dan Informasi pilihan siap ditampilkan di situs KPU Kabupaten Pamekasan
2.5 Anggaran Pelayanan Informasi
Tidak ada ploting anggaran khusus untuk pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum. Pada tahun anggaran 2015, pengelolaan dan pelayanan informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran KPU Kabupaten Pamekasan Tahun 2015.
2.6 Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Dikarenakan di Tahun 2015 tidak ada permohonan informasi data dari masyarakat, maka tidak ada kendala yang dialami oleh PPID Kabupaten Pamekasan.
2.7 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi
Untuk memperbaiki Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten pamekasan, maka diharapkan :
1. Arsip yang telah ada dikelola secara baik dengan SDM nya melaksanakan pelatihan kearsipan.
2. Sarana prasarana yang memadai, yang meminimalisir terjadinya force majeur.
3. Melaksanakan Diklat untuk mengenalkan Informasi Teknologi Media Sosial, bagi petugas
Desk Pelayanan Informasi yang langsung menangani permintaan informasi publik oleh pemohon, baik atas fasilitasi KPU RI maupun Komisi Informasi Jawa Timur
III. PENUTUP
Laporan Pelaksaan Tugas ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID
KPU Kabupaten |Pamekasan selama Tahun 2015. Selanjutnya KPU Kabupaten Pamekasan akan melaksanakan kegiatan pelayanan PPID sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur untuk kemajuan dalam hal pelayanan dan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Pamekasan.
Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Pamekasan selama Tahun 2015 dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pamekasan, 31 Maret 2016 Atasan PPID KPU Pamekasan Sekretaris KPU
PPID KPU Pamekasan
Drs. RACHMAN TAMRIN, M.Si
DITA MELAVIANTY, SE
NIP. 19720621 199201 1 002
NIP. 19870516 200912 2 002
Dr KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG KETUA, SYAMSUL MUARIF, SE
