LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
TAHUN 2015
OLEH : TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015
I. PENDAHULUAN Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) maka Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung telah menetapkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) melalui Surat Keputusan Kepala Pangkalan
Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan
Bitung
Nomor
SK.007a/Lan.2/I/2015 Tanggal 20 Januari 2015 sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penanganan pengaduan masyarakat secara umum bermanfaat untuk mengetahui masalah dan kekurangan organisasi dari sudut pandang masyarakat/pengguna jasa, sekaligus mencarikan solusi dan inovasi di bidang pelayanan publik. Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penanganan pengaduan masyarakat dan WBS sekaligus memberikan rekomendasi kerja, memantau dampak hasil dan keluaran dari kegiatan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran kegiatan telah dilaksanakan secara efektif. Hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dan WBS menunjukkan bahwa seluruh komponen telah berpartisipasi aktif melakukan pengaduan terkait pelayanan yang diterima. Hal ini menunjukkan telah adanya kesadaran serta kepedulian dari pengguna jasa layanan terhadap kualitas pelayanan serta penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di UPT. Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.
II. PELAKSANAAN MONEV Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan yang memuat rekomendasi kegiatan yang berjalan dilengkapi dengan hasil monev penanganan pengaduan masyarakat dan WBS. Laporan ini menjelaskan sejauh mana efektivitas kegiatan penanganan pengaduan dan WBS, identifikasi faktor-faktor pendukung ataupun penghambat yang dilakukan di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. 1.
Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan dan dilakukan tindak lanjut penanganannya. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor dengan memperhatikan kerahasiaan dan tingkat profesionalisme pihak yang terlibat. Setiap pelapor berhak untuk memberikan keterangan
secara
bebas
tanpa
paksaan
ataupun
tekanan
namun
memperhatikan norma dan prosedur penyampaian pengaduan yang benar.
tetap
2.
Kegiatan Whistle Blowing System (WBS) Hasil dari WBS yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan dan dilakukan tindak lanjut penanganannya. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor dengan memperhatikan kerahasiaan dan tingkat profesionalisme pihak yang terlibat. Setiap pelapor berhak untuk memberikan keterangan
secara
bebas
tanpa
paksaan
ataupun
tekanan
namun
tetap
memperhatikan norma dan prosedur penyampaian pengaduan yang benar. Sepanjang tahun 2015 telah diterima 3 (tiga) kali pengaduan masyarakat, yaitu di bulan Februari (1 kali pengaduan), bulan April (1 kali pengaduan), dan bulan Juni (1 kali pengaduan). Selanjutnya pegaduan masyarakat yang masuk telah ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, sebagaimana data berikut ini. No 1.
2.
3.
Tanggal/Bulan Januari
12 Februari
Maret
01 April 4.
5.
Mei
6.
18 Juni
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Juli Agustus September Oktober November Desember
Pengaduan Pengaduan atas tindakan dan perbuatan oknum KKP atas nama PUNG NUGROHO SAKSONO dalam jabatan selaku Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung
Apakah pemberlakuan PERMEN 56 dan 57 tidak diberlakukan bagi kapal buatan dalam negeri, karena sangat berdampak pada kami karyawan perusahaan yang terpaksa diberhentikan sementara
Keberatan jika tidak ada pelayanan SLO dan SPB di hari libur (minggu) karena ada kapal yang harus berangkat hari itu juga
-
Tindal Lanjut Berdasarkan surat dari Itjen KKP No 82.29.1/179/TU.150/IV/2015 tanggal 29 April 2015 bahwa TIDAK TERBUKTI Kepala Pangkalan PSDKP Bitung melakukan tindakan dan perbuatan menyalahgunakan jabatan berdasarkan data dan fakta yang telah di audit langsung oleh Itjen V KKP Sudah ditindaklanjuti oleh Bpk. Salman Mokoginta (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) : Penerapan Permen No. 56 dan 57 berlaku bagi semua kapal perikanan apabila petugas tidak menerapkan PERMEN tersebut maka kami petugas akan menerima sanksi sesuai PERMEN No. 58 tahun 2014 Sudah ditindaklanjuti oleh Bpk. Salman Mokoginta (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) : Berdasarkan waktu pelayanan yang disepakati dalam pelayanan satu atap tetap ada pelayanan hanya jam pelayanan disesuaikan kembali, jika mendesak bisa menghubungi petugas telp/sms -
3.
Hasil Analisa : a.
Hasil analisa data bulan Februari 2015 dapat disimpulkan bahwa pengaduan oleh masyarakat sudah ditindaklanjuti dengan cepat tim dari Inspektorat Jenderal V Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan dari hasil audit diperoleh kesimpulan bahwa TIDAK TERBUKTI Kepala Pangkalan PSDKP Bitung
melakukan
tindakan
dan
perbuatan
menyalahgunakan
jabatan
berdasarkan data dan fakta b.
Hasil analisa data bulan April 2015 dapat disimpulkan bahwa pengaduan oleh masyarakat sudah ditindaklanjuti dengan cepat Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Unit Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dalam hal ini oleh Salman Mokoginta, S.St.Pi, M.Si (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran).
c.
Hasil analisa data bulan Juni 2015 dapat disimpulkan bahwa pengaduan oleh masyarakat sudah ditindaklanjuti dengan cepat Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Unit Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dalam hal ini oleh Salman Mokoginta, S.St.Pi, M.Si (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran).
d.
Berdasarkan rekaman aplikasi dan sistem untuk bulan Januari, Maret, Mei, Juli s/d bulan Desember menunjukkan tidak ada pengaduan masyarakat sekaligus penanganannya, namun upaya untuk membuka kesempatan dalam melakukan pengaduan tetap ditingkatkan sehingga bermanfaat untuk mengetahui masalah dan kekurangan organisasi dari sudut pandang masyarakat/pengguna jasa, sekaligus mencarikan solusi dan inovasi di bidang pelayanan di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung.
4.
Rekomendasi : a.
Tim Penanganan Pengaduan masayarakat UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung akan meningkatkan upaya dan merespon cepat setiap pengaduan yang diterima,
sehingga
memberikan
rasa
keadilan
dan
kepuasan
kepada
sipelapor/masyarakat. b.
Memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang belum tersedia pada unit layanan kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada petugas terkait dengan sikap dan perilaku didalam memberikan layanan kepada masyarakat.
c.
Berupaya menciptakan inovasi baru dalam melakukan pelayanan publik, dengan harapan dapat meningkatkan rasa kepuasan kepada masyarakat.
III. PENUTUP Dari hasil evaluasi penanganan pegaduan masyarakat di Tahun 2015 menunjukan bahwa masyarakat telah berpartisipasi aktif melakukan pengaduan terkait pelayanan yang diterima, hal ini menunjukan masyarakat/pengguna jasa telah memiliki kesadaran serta kepedulian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, dengan demikian perlu adanya usaha memupuk kesadaran pengguna jasa untuk ikut mengawasi kegiatan pelayanan ke masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Demikian Laporan ini dibuat semoga bermanfaat.
Bitung,
Januari 2016
Kepala Pangkalan PSDKP Bitung
Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM
