LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN REFORMAS) B)ROKRAS) D) LAPAN TA(UN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTAR)KSA NAS)ONAL L A P A N Telp.
Jl. Pemuda Persil No. Jakarta , , Fax. -
, P.O. Box / JAT , website: www.lapan.go.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmat-Nya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) di Lapan tahun 2013 yang merujuk atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Lapan sebagai instansi yang juga telah menerapkan reformasi birokrasi dituntut untuk selalu memonitor pelaksanaan serta evaluasinya atas usaha pencapaian target dalam Reformasi Birokrasi. Laporan ini diharapkan dapat memastikan pula penjaminan terhadap kualitas yang lebih baik atas delapan area perubahan yang dicanangkan antara lain: Pola Pikir dan Budaya Kerja, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Para evaluator ataupun tim penilai capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lapan diharapkan mampu membantu dan memfasilitasi perbaikan proses-proses pengambilan keputusan baik pada tingkat perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan sumberdaya dan dana, sistem pengendalian manajemen, serta peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Semoga laporan ini dapat memandu seluruh pegawai Lapan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara yang menjunjung tinggi profesionalitas dalam melayani kebutuhan penggunanya.
Jakarta, Maret 2014 Sekretaris Utama
Drs. Ignatius Loyola Arisdiyo, M.Si.
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1
1.2. Profil Lapan
3
1.3. Sistematika Penyajian
6
BAB II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LAPAN 2.1 Kondisi Birokrasi Secara Umum di Lapan
9
2.2 Kondisi Birokrasi Lapan Yang Diharapkan
11
2.3 Langkah-Langkah Reformasi Birokrasi di Lapan
14
2.4 Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Sampai Dengan Tahun 2013
18
BAB III. PENUTUP 3.1 Kesimpulan
34
3.2 Rekomendasi Bagi Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi
34
Birokrasi di Lapan
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Reformasi birokrasi merupakan tuntutan kebutuhan dalam rangka meningkatkan peran aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel untuk mencapai
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tuntutan
pelaksanaan tugas yang demikian merupakan prasyarat bagi keberhasilan program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani berbagai dimensi kehidupan bernegara yang terkait dengan demokrasi, politik, hukum, ekonomi, keamanan, kesejahteraan masyarakat. Baik buruknya capaian kinerja pemerintah akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan nasional. Kabinet Indonesia Bersatu, sejak awal pemerintahannya tahun 2004 telah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yang ditandai dengan antara lain ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 yang bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, dimana pada Undang-Undang tersebut, pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke-II, memperkuat kembali komitmen pemerintah 1
terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi
menduduki
peringkat ke 1 (satu) dari 11 Prioritas Nasional, dari pemerintahan KIB II periode tahun 2010-2014. Sejalan
dengan
Program
Reformasi
Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah, maka sejak tahun 2008 Lembaga Penerbangan dan
Antariksa
menetapkan
Nasional
program
(Lapan)
reformasi
telah menjadi
bagian dari program dan kegiatan prioritas lembaga. Berkenaan dengan kondisi organisasi birokrasi, Lapan harus melakukan evaluasi organisasi untuk menilai kondisi organisasi birokrasi Lapan dalam 8 (delapan) area perubahan, meliputi organisasi, tata laksana, peraturan
perundang-undangan,
aparatur,
pengawasan,
SDM
akuntabilitas,
pelayanan publik serta pola pikir dan budaya kerja. Hasil yang diharapkan Lapan dari upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan, pembaruan, serta penjaminan kualitas (Quality Assurance) yang lebih baik pada 8 (Delapan) area perubahan, antara lain: (1) Organisasi Lapan yang right sizing yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis LAPAN dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpangtindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar, (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/industri, (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Lapan yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain, (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM 2
Aparatur Lapan yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekruitmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal, (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Lapan, (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Lapan, (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan kualitas pelayanan prima di Pusfatekgan sebagai BLU Lapan, (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Lapan yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara. Adapun prinsip-prinsip yang yang digunakan dalam kegiatan Penjaminan Kualitas program reformasi di Lapan adalah S M A R T – C (sesuai Permenpan No. 53 tahun 2011) yaitu bahwa indikator-indikator keberhasilan reformasi birokrasi harus bersifat: a. Specific: pengukuran yang digunakan harus mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam menilai kinerja keberhasilan reformasi birokrasi; b. Measurable: pengukuran yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya; c. Achievable:
pengukuran
yang
dipilih
harus
dapat
dicapai
oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; d. Relevant: pengukuran yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi dan misi, serta sasaran reformasi birokrasi; e. Timely: pengukuran yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian; f. Continuity: pengukuran yang dibangun harus berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan reformasi birokrasi.
1.2
Profil Lapan Lapan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang didirikan pada tahun 1963 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 236 3
tentang Formasi Pembentukan Lapan. Keputusan Presiden tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Lapan Nomor : KEP/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lapan Nomor : Per/02/2011. Dalam upaya menjadikan LAPAN sebagai lembaga yang terdepan dalam penguasaan dan pemanfaatan sains dan teknologi dirgantara maka LAPAN menetapkan
visi,
PENERBANGAN
yakni:
DAN
TERWUJUDNYA
ANTARIKSA
KEMANDIRIAN
UNTUK
DALAM
MENINGKATKAN
IPTEK
KUALITAS
KEHIDUPAN BANGSA. Untuk mencapai visi di atas, disusun dan dirancang misi yang dapat mengakomodasi seluruh kapasitas dan kapabilitas lembaga dengan melaksanakan jejaring nasional dan internasional. Misi dalam Renstra Lapan tahun 2010-2014 dituangkan secara rinci sebagai berikut : 1. Memperkuat dan melaksanakan pembinaan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi roket, satelit dan penerbangan; 2. Memperkuat dan melaksanakan pembinaan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh; 3. Memperkuat dan melaksanakan pembinaan, penguasaan dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer; 4. Mengembangkan kajian kebijakan penerbangan dan antariksa nasional; 5. Mengembangkan sistem manajemen kelembagaan. Misi di atas dijabarkan atau diimplementasikan lebih lanjut ke dalam tujuan strategis yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan strategis Lapan pada Renstra 2010-2014 sebagai berikut : 1. Membangun kemandirian nasional dalam teknologi kedirgantaraan; 2. Mengembangkan kemampuan penguasaan dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh; 3. Mengembangkan sains antariksa dan sains atmosfer serta pemanfaatannya; 4. Mengembangkan perumusan dan kajian kebijakan kedirgantaraan; 5. Mengembangkan sistem manajemen dalam kerangka reformasi birokrasi. 4
Adapun kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan serta struktur organisasi Lapan sebagai berikut: Kedudukan Lapan
adalah
Lembaga
Pemerintahan
Non
Kementerian
(LPNK)
yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Tugas Lapan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Lapan dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Fungsi Dalam pelaksanaan tugasnya, Lapan menyelenggarakan fungsi : b. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya; c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lapan; d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya; e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Kewenangan Dalam menyelenggarakan fungsi di atas, Lapan mempunyai kewenangan: a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; c. Penetapan sistem informasi di bidangnya; d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
5
2) Penginderaan/ pemotretan jarak jauh dan pemberian rekomendasi perizinan satelit. Berdasarkan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, maka lingkup kegiatan yang dilaksanakan Lapan adalah pada : (1) pengembangan teknologi dan pemanfaatan penginderaan jauh, (2) pemanfaatan sains atmosfer, iklim dan antariksa, (3) pengembangan teknologi dirgantara, dan (4) pengembangan kebijakan kedirgantaraan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang diwadahi dalam struktur organisasi sebagai berikut :
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Lapan
1.3
Sistematika Penyajian Pada dasarnya, tersajinya laporan kinerja ini guna menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB) diseluruh unit kerja di lingkungan Lapan sepanjang tahun 2013. Analisis atas realisasi output terhadap 6
rencana ini memungkinkan pemetaan sejumlah celah kinerja sebagai landasan untuk kami melakukan perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) di tahun berikutnya. Pelaksanaan RB ini merupakan program besar yang wajib dipantau pelaksanaannya agar terjaminnya kesuksesan RB menuju aparatur berkelas dunia. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut maka sistematika penyajian laporan kemajuan capaian RB di Lapan tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Bab I – Pendahuluan menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan laporan kemajuan RB, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta sumber daya yang dimiliki Lapan; 2. Bab II – Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lapan, menjelaskan arah kebijakan pelaksanaan RB di Lapan, menyampaikan tentang pengukuran, pencapaian dan analisis pencapaian pelaksanaan RB di Lapan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholder; 3. Bab III – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari capaian RB Lapan tahun 2012 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan hasil capaian di masa datang.
7
BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LAPAN
Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari Reformasi Birokrasi itu sendiri adalah menciptakan birokasi pemerintah yang profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga keberadaan organisasi pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai langkah awal, maka setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan menyusun Road Map sebagai rencana rinci yang memuat tahapan sistematis dan sistemik mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu tertentu. Road Map diperlukan agar: (1) menjadi instrumen bagi K/L yang akan memandu perubahan yang diharapkan dalam reformasi birokrasi sesuai karakteristik yang dimiliki; (2) menjadi instrumen yang menyatukan seluruh potensi K/L dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program Reformasi Birokrasi K/L; (3) menjadi instrumen yang memberikan petunjuk darimana dan kemana perubahan yang dilakukan K/L dalam rangka reformasi birokrasi; (4) menjadi dokumen acuan perubahan perubahan birokrasi bagi setiap K/L. Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada langkah awal Lapan menyusun Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Program Quick Wins sebagaimana telah disebutkan di atas. Untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi telah direncanakan anggaran tahun 2011 – 2014 sebesar Rp. 71.834.630.710 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Dalam pelaksanaannya, kebutuhan pendanaan tersebut dilekatkan pada anggaran masing-masing satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Upaya optimalisasi dilakukan selain anggaran melekat pada masing-masing satuan kerja yang memiliki tugas 8
dan fungsi terkait, juga dilakukan pengalihan anggaran pada beberapa alokasi biaya kegiatan yang seringkali tidak terserap pada tahun anggaran berjalan.
2.1
Kondisi Birokrasi Secara Umum di Lapan Secara spesifik kondisi birokrasi di Lapan dapat dijelaskan secara singkat dalam 8 (delapan) area perubahan, sebagai berikut: 1) Organisasi dan Tatalaksana Pada tahun 2009 – 2011 organisasi di Lapan mengalami beberapa penyempurnaan.
Dan
terakhir,
pada
tahun
2011
Lapan
melakukan
penyempurnaan organisasi dengan memisahkan unit organik dengan unit pelaksana teknis. 2) Peraturan Perundang-undangan Dalam penataan peraturan perundang-undangan, Lapan telah dan sedang melakukan berbagai langkah konkrit terutama melakukan verifikasi dan kodifikasi peraturan-peraturan agar memudahkan pemanfaatan dan juga mendokumentasikan secara sistematis peraturan perundang-undangan yang ada di Lapan. Saat ini juga sedang dilaksanakan pembangunan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bermanfaat untuk penyebarluasan informasi hukum secara tepat, cepat dan akurat berbasis web. 3) Sumber Daya Manusia Aparatur Penataan SDM Aparatur merupakan salah satu aspek prioritas dalam Reformasi Birokrasi. Saat ini telah dilakukan pembenahan-pembenahan terkait penataan SDM Aparatur Lapan, antara lain penyusunan Uraian Jabatan (Urjab) berdasarkan organisasi dan tata kerja baru. Disamping itu, telah dilaksanakan penyusunan peta jabatan masing-masing satuan kerja di Lapan. Dengan memiliki informasi jabatan dalam Uraian Jabatan akan memudahkan bagi aparatur kepegawaian untuk melaksanakan dan mengembangkan standar kompetensi jabatan yang dipersayaratkan. 4) Pengawasan Saat ini, masih terjadi pelanggaran prosedural yang dapat menuju indikasi praktek KKN, namun telah dilakukan upaya-upaya pembenahan dalam hal
9
efektifitas kegiatan / program/ anggaran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan selesainya kegiatan, sehingga Lapan diharapkan akan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangannya. 5) Akuntabilitas Transparansi dan akuntabilitas lembaga, unit kerja eselon I, II dan unit kerja mandiri (UPT) telah dicapai berbagai peningkatan. Dari penilaian SAKIP unit kerja eselon I, II dan unit kerja mandiri ditemukan bahwa i) seluruh unit kerja telah memanfaatkan aplikasi (berbasis web: www.siforenmonev.lapan) yang dikembangkan untuk memonitor pelaksanaan pembangunan; ii) Sejauh ini, terkait dengan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Lapan, IKU telah disusun dengan berorientasi atas berfungsinya output (outcome/ result oriented) serta dapat mengukur keberhasilan Lapan sepenuhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. 6) Pelayanan Publik Dalam pelaksanaan pelayanan publik, Lapan telah melakukan beberapa kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: a. Unit Pelayanan Lapan, telah menetapkan standar pelayanan dan maklumat; b. Menetapkan SOP pemberi layanan publik; c. Menetapkan dan menerapkan kode etik pegawai; d. Memiliki sarana pengaduan pelayanan publik; e. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat; dan f. Memiliki Sistem Informasi Pelayanan Publik secara elektronik. 7) Pola Pikir (Mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Berbagai kondisi dan permasalahan terkait pola pikir dan budaya kerja perlu memperoleh perhatian serius ke depan disamping meneruskan pembenahan kendala-kendala teknis yang selama ini sedang dan akan terus dilakukan oleh seluruh jajaran aparatur Lapan.
10
2.2
Kondisi Birokrasi Lapan Yang Diharapkan Secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan, kondisi birokrasi di Lapan pada akhir periode Road Map Tahun 2014 diharapkan memberikan hasil yang signifikan dalam 8 (delapan) aspek sebagai fokus program dan kegiatan Reformasi Birokrasi, antara lain : 1. Aspek Organisasi a. Seluruh unit kerja telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendorong pencapaian visi dalam Renstra Lapan 2010 –
4, yaitu Menjadi institusi penggerak kemandirian dalam
penguasaan sains dan teknologi kedirgantaraan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan . b. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tidak lagi terjadi tumpang tindih dan setiap unit kerja dari terkecil sampai terbesar memiliki instrumen indikator kinerja yang dapat dijadikan acuan dalam menilai dan membenahi apakah seluruh unit kerja guna mengarah ke pencapaian visi dan misi Lapan. c. Ukuran organisasi Lapan telah memadai, baik dalam struktur maupun sumberdaya pemangku jabatan dan tata kerja sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai oleh Lapan di tahun 2014. 2. Aspek Ketatalaksanaan a. Seluruh Satuan Kerja telah memiliki dan melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah diuji coba dan mayoritas telah distandardisasi sesuai ketentuan. SOP tidak hanya pada satuan kerja teknis, tetapi juga sudah dimiliki dan diterapkan oleh satuan kerja dukungan teknis dan manajemen di Sekretariat Utama Lapan. b. Lapan telah memiliki e-gov yang terintegrasi, baik berupa e-offices dan eservices dengan sistem aplikasi layanan utama di Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai core business Lapan, terutama di bidang sistem data penginderaan jarak jauh, informasi cuaca antariksa dan sistem aplikasi data Tubsat.
11
3. Aspek Peraturan Perundang-undangan a. Disharmoni dan ketumpang-tindihan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Lapan terus-menerus menurun secara signifikan sampai tahun 2014 yang dicapai melalui berbagai aktivitas evaluasi, sosialisasi, verifikasi, saran/masukan terhadap peraturan/keputusan, kontrak/perjanjian dan instrumen hukum lainnya, serta bantuan hukum. b. Meningkatkan kualitas pembentukan peraturan/keputusan di Lapan melalui analisis yang terus-menerus dilakukan terhadap Peraturan dan Keputusan Kepala Lapan. c. Pemahaman pengetahuan hukum meningkat di unit kerja Lapan pada tahun 2014 melalui pemberian pelayanan informasi hukum. 4. Aspek SDM Aparatur a. Sistem manajemen SDM yang mampu mendukung tugas pokok dan fungsi Lapan guna mewujudkan kinerja aparatur yang profesional melalui pembenahan sistem rekruitmen, dan pola karier transparan berbasis kompetensi. Pada tahun 2014 diharapkan sistem rekruitmen sudah transparan dan berbasis kebutuhan kompetensi yang diinginkan jabatan melalui sistem e-recruitment yang berbasis web. Pedoman pola karier sudah dapat diterapkan secara utuh dalam pengembangan karir pegawai pada tahun 2014, sehingga pola promosi, mutasi dan rotasi jelas, transparan dan sesuai kompetensi pegawai. Seluruhnya didukung dengan kapasitas sistem informasi kepegawaian yang berjalan optimal sesuai kebutuhan. b. Kualitas sumber daya manusia aparatur Lapan meningkat dengan komposisi pegawai yang berpendidikan tinggi (S2 dan S3) meningkat. Diharapkan secara bertahap tahun 2014 dan diproyeksikan baru tercapai seluruhnya tahun 2018, guna mencapai rasio pendidikan SDM S3 : S2 : S1 : D3/SMA yang ideal, yaitu sebesar 1 : 6 : 15 : 24. c. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur Lapan ke arah pembentukan kompetensi SDM sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, penempatan dan pengangkatan berdasarkan sistem asesmen yang akuntabel, serta pembangunan reward dan punishment berjalan baik sesuai 12
dengan penilaian capaian sasaran dan indikator kinerja masing-masing pegawai. d. Lapan telah secara bertahap menerapkan blue-print pembangunan dan pengembangan SDM, sehingga sistem manajemen SDM berjalan secara optimal dan terukur tingkat pencapaiannya. Diharapkan tahun 2014, blue print ini sudah menjadi pedoman dan acuan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi dan monitoring manajemen sumber daya manusia Lapan. 5. Aspek Pengawasan a. Pada tahun 2014 pengawasan di Lapan diharapkan sudah melembaga dengan baik di masing-masing Satuan Kerja (Satker), yang ditandai dengan tingkat kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan berjalan dengan optimal serta peran APIP lebih mengarah kepada asistensi terhadap upayaupaya yang sedang dan akan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja (Satker). b. Penyalahgunaan wewenang dan indikasi ke arah KKN dapat ditekan secara drastis pada tahun 2014 di masing-masing Satuan Kerja melalui peningkatan kapasitas APIP dan penyempurnaan SPIP di lingkungan Lapan. 6. Aspek Akuntabilitas Kinerja a. Diharapkan pada tahun 2014 sasaran dan target kinerja Lapan dan Satuan Kerja (Satker) tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra Lapan 2010 – 2014 dan Renstra masing-masing Satuan Kerja (Satker). Harapan ini dapat diwujudkan dengan penyempurnaan IKU Eselon I, II dan UPT di lingkungan Lapan untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan stratejik, sehingga sasaran, indikator dan targettargetnya realistis dan relevan dengan perkembangan dan tuntutan lingkungan stratejik. b. Sistem akuntabilitas kinerja diharapkan sudah dilakukan melalui suatu sistem informasi dan terintegrasi dalam satu sistem terpadu perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pada tahun 2014.
13
7. Aspek Pelayanan Publik a. Prosedur pelayanan diharapkan sudah berjalan sesuai standar kerja di lingkungan Lapan pada tahun 2014, melalui implementasi SOP yang telah terstandardisasi dan instruksi kerja yang jelas berbasis pelayanan masyarakat. b. Jumlah dan kualitas SDM pada tahun 2014 sesuai dengan kompetensi inti produk pelayanan yang diberikan dan memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan BLU Pusfatekgan Lapan. 8. Aspek Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja a. Pada tahun 2014 diharapkan paradigma dan pola pikir aparatur di lingkungan Lapan telah berubah yang diwujudkan dalam perilaku seharihari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. b. Di sisi lain, perubahan pola pikir didukung dengan perubahan budaya kerja aparatur, sehingga pada tahun 2014 diharapkan tingkat disiplin dan etos kerja yang diwujudkan dalam ketaatan terhadap peraturan meningkat, pelanggaran disiplin menurun serta munculnya penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.
2.3.
Langkah-Langkah Reformasi Birokrasi di Lapan Upaya-upaya Lapan guna mempercepat reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai kondisi dan persoalan yang ada pada 8 (delapan) area perubahan, Lapan membentuk kelompok kerja (Pokja) yang akan melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain: 1. Organisasi a. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan hasil perhitungan ABK sesuai organisasi baru. b. Melaksanakan evaluasi kinerja organisasi secara berkala. c. Menyusun uraian tugas sebagai penjabaran Per.Ka.LAPAN Nomor 02/2011 dan Per.Ka.LAPAN Nomor 05/2011, sehingga tugas dan fungsi terinci secara jelas sampai pada unit terkecil di Lapan.
14
d. Melakukan sosialisasi organisasi baru, sehingga setiap unit kerja/pegawai memahami tugas dan fungsi masing-masing. 2. Tatalaksana a. Melakukan identifikasi kebutuhan penyusunan SOP sesuai dengan organisasi baru. b. Melakukan penyempurnaan SOP yang telah ada terkait baku mutu waktu dan tahap pelaksanaan prosedur sehingga lebih efektif dan efisien. c. Mengembangkan sistem database tentang sistem, proses dan prosedur kerja sehingga memudahkan informasi dan sosialisasi kepada pegawai serta memudahkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. d. Uji coba, sosialisasi dan implementasi penggunaan SOP oleh pejabat bersangkutan, agar seluruh tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan standardisasi prosedur dan mengurangi penyimpangan. 3. Peraturan Perundang-undangan a. Melakukan pemetaan terhadap peraturan internal Lapan terkait sistem, proses dan prosedur kerja. b. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, harmonis, sinkron dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya melalui pembenahan dan penyempurnaan peraturan. Rencana tersebut dilaksanakan melalui penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Lapan. 4. Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam
pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi,
Lapan
melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar di bidang penataan sistem manajemen SDM aparatur dengan meningkatkan profesional SDM aparatur Lapan yang berintegritas tinggi, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi dan sejahtera. Hal diatas dapat terlaksana dengan tersedianya uraian jabatan, peta jabatan, kelas dan harga jabatan, sistem rekruitmen pegawai yang terbuka, transparan dan akuntabel, sistem pola diklat pegawai berbasis kompetensi, database pegawai yang akurat dan terkini dan sistem penilaian kinerja pegawai yang terukur. Rencana penataan sistem manajeman SDM aparatur dapat dicapai melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi 15
Lapan yang sedang dan akan dilaksanakan yang merupakan upaya melakukan perubahan dan pembaharuan mendasar terhadap sistem manajeman SDM Aparatur melalui delapan area perubahan dengan tahapantahapannya dan kriteria keberhasilan, sebagai berikut: a.
Analisis Jabatan
b. Evaluasi Jabatan c.
Penyususnan Standar Kompetensi Jabatan
d. Assesmen individu berdasarkan kompetensi e.
Penerapan sistem penilaian kinerja individu
f.
Pembangunan/pengembangan data base Pegawai
g. Pengembangan diklat Pegawai yang berbasis kompetensi 5. Pengawasan a.
Meningkatkan tata kelola yang efisien dan efektif menuju terciptanya organisasi Lapan yang transparan, akuntabel dan efektif serta berwibawa.
b. Meningkatkan penguatan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran sehingga tercapai optimalisasi efektif dan efisien, ketaatan terhadap peraturan serta produktivitas birokrasi di Lapan. c.
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mempertahankan opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
d. Meningkatkan
penguatan
aparatur
pengawas
(APIP)
melalui
pengembangan dan penegakan kode etik dan pengawasan disiplin agar tercipta aparat pengawasan yang mampu memberikan contoh/teladan integritas
dan
profesionalitas
dalam
rangka
pengawasan
dan
pembinaan. 6. Akuntabilitas Pembenahan dari sisi akuntabilitas kinerja secara umum terutama ditekankan pada 2 (dua) hal, yaitu : a.
Mempertahankan capaian prestasi hasil evaluasi atas AKIP Lapan yang memperoleh predikat baik (urutan ke-8) melalui Penetapan Pedoman 16
Implementasi
SAKIP,
Pedoman
Penyusunan
LAKIP,
Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi di Lapan serta reviu atas Renstra Lapan, Eselon I, Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan sosialisasi Peraturan-peraturan terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). b. Meningkatkan capaian prestasi dengan
pembenahan
terkait
hasil evaluasi atas AKIP, terutama penyusunan
pedoman
Sistem
Pengumpulan Data Kinerja yang andal dan menyempurnakan IKU Lapan, Eselon I, Eselon II, dan UPT. 7. Pelayanan Publik Pelayanan publik diarahkan kepada pelayanan yang prima, lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau. Rencana tersebut di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Lapan yang sedang dan akan dilaksanakan yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik di seluruh satker di lingkungan Lapan. Hal tersebut dicapai melalui upaya (1) Penerapan standar pelayanan di Lapan secara konsisten, sehingga ada kepastian pelayanan bagi masyarakat; (2) meningkatkan mutu pelayanan tanpa mengorbankan tugas dan fungsi Lapan sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki kewajiban taat pada ketentuan perundang-perundangan yang berlaku; (3) menetapkan kebijakan dalam menindaklanjuti hasil survei indeks kepuasan masyarakat; (4) menetapkan kebijakan mengenai larangan perangkapan jabatan bagi pelaksana dan (5) penyediaan sarana pelayanan khusus/rentan. 8. Pola Pikir (Mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Upaya pembenahan dalam rangka merubah pola pikir dan budaya kerja memerlukan waktu yang relatif lama dan memerlukan perubahan secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya yang ditempuh dalam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menjawab berbagai permasalahan terkait pola pikir dan budaya kerja aparatur Lapan dilakukan melalui program manajemen perubahan. Di dalam program manajemen perubahan ini akan dilaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang bertujuan merubah pola 17
pikir dan budaya kerja aparatur, dengan didahului oleh pengelolaan perubahan untuk mengurangi resistensi dan menanamkan pemahaman atas berbagai permasalahan kritis yang perlu diselesaikan terkait dengan 8 (delapan) area perubahan. Melalui program manajemen perubahan tersebut, akan dilaksanakan serangkaian upaya lewat kegiatan-kegiatan, antara lain : a.
Melakukan pemetaan kesiapan perubahan kepada seluruh aparatur Pejabat Struktural dan Fungsional.
b. Melakukan berbagai pelatihan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara berkala dan berkelanjutan agar penanaman nilai-nilai perubahan Reformasi Birokrasi bisa tercapai, baik kepada aparatur Lapan pada umumnya, dan khususnya kepada agents of change di setiap satuan kerja. c.
Menyusun
pedoman
dan
melakukan
evaluasi
dan
monitoring
implementasi perubahan-perubahan yang telah dicapai dalam rangka Reformasi Birokrasi dan secara khusus perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
2.4.
Capaian Reformasi Birokrasi Sampai Dengan Tahun 2013 Dalam pelaksanaannya, Reformasi Birokrasi (RB) di Lapan terbagi dalam 10 (sepuluh) program yang menjadi concern Lapan, diantaranya: 1. Program Manajemen Perubahan 2. Program Penataan Perundang-Undangan 3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Program Penataan Tata Laksana 5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6. Program Penguatan Pengawasan 7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10. Program Quick Wins 18
Pada setiap programnya, Lapan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dengan capaian hasil hingga tahun 2013, adalah sebagai berikut: 1. Program Manajemen Perubahan Target yang ingin dicapai dari program ini meliputi : a) meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Lapan dalam melakukan reformasi birokrasi; b) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai Lapan; c) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
Realisasi output tahun 2012: Surat Keputusan Tim RB No. 239 Tahun 2011 tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi LAPAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala LAPAN No. 372 Tahun 2011. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:
Dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, pembentukan agen-agen perubahan (agents of change) di setiap satuan
kerja Lapan; Menyusun rencana aksi program dan kegiatan agen perubahan terkait Manajemen Perubahan; Sosialisasi budaya kerja bagi para pejabat fungsional Lapan; Sosialisasi budaya kerja bagi para pejabat struktural Lapan; Workshop Perubahan Pola Pikir bagi Aparatur Lapan; Pelatihan-pelatihan pembangunan kapasitas agen perubahan Lapan; Monitoring dan evaluasi rencana dan implementasi program dan kegiatan Manajemen Perubahan.
Kuesioner telah disebarkan dan diperoleh hasil identifikasi, sebagai berikut: a)
Pimpinan telah menjadi panutan bagi para pegawai Lapan, dimana dalam proses Reformasi Birokrasi para Eselon I turun langsung dalam setiap kegiatan yang diagendakan.
19
b)
Pimpinan telah menyampaikan informasi tentang isu-isu aktual yang berkaitan dengan instansi kepada pegawai melalui mekanisme coffee morning yang rutin dilakukan sebagai media penyampaian informasi serta proses mendengar aspirasi dari para staf.
c)
Pimpinan telah mendorong pendelegasian wewenang, tanggung jawab dan peningkatan kompetensi.
d)
Pimpinan telah mendorong berkembangnya budaya inovatif, dimana budaya inovatif merupakan salah satu nilai luhur nomor satu dalam program Reformasi Birokrasi di LAPAN serta adanya penghargaan bagi peneliti yang memiliki inovasi.
e)
Pimpinan telah menghargai upaya tim dan individu, seperti antara lain dengan memberikan kesempatan belajar dengan degree by research.
f)
Pimpinan telah menciptakan dan mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi kepada peningkatan kinerja, antara lain melalui diklat, evaluasi kinerja unit kerja dan pegawai, sosialisasi, benchmarking, dan laboratorium pembelajaran.
g)
Pimpinan telah merencanakan perubahan menuju berbagai proses inovasi dan modernisasi berdasarkan masukan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan.
h)
Pimpinan telah menyediakan berbagai sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perubahan yang telah direncanakan, antara lain melalui penyediaan anggaran yang dibutuhkan dalam proses perubahan yang yang telah direncanakan.
i)
Pimpinan telah membudayakan dialog, kerjasama tim dan keterbukaan berkomunikasi, dimana antara lain ada group mailing list bagi seluruh eselon hingga semua keluhan dapat disampaikan melalui milis tersebut.
j)
Pimpinan telah secara aktif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh ide dan saran dari pegawai melalui mekanisme yang tepat dalam penyampaian saran atau keluhan.
k)
Pimpinan telah melibatkan pegawai dalam pengembangan renstra, tata kelola dan pelaksanaan berbagai program/ kegiatan.
20
l)
Pimpinan telah mendorong pencapaian kesepakatan antara pimpinan dan pegawai dalam perumusan renstra dan cara-cara mengukur pencapaian target.
m)
Pimpinan
telah
melaksanakan
survei
pegawai
secara
periodik,
mempublikasikan hasil survei, memberikan ringkasan, dan tindak lanjut dari hasil survei tersebut. n)
Pimpinan telah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan masukan atau umpan balik kepada pimpinan.
Realisasi output tahun 2013: Pada tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:
Menyebarluaskan berbagai hasil program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada berbagai media yang dipilih; Sosialisasi budaya kerja bagi para pejabat struktural Lapan; Workshop Perubahan Pola Pikir bagi Aparatur Lapan; Pelatihan-pelatihan pembangunan kapasitas agen perubahan Lapan; Monitoring dan evaluasi rencana dan implementasi program dan kegiatan Manajemen Perubahan.
2. Program Penataan Perundang-Undangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh K/L; b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L.
Realisasi output tahun 2012 : Dalam
pelaksanaan
program
penataan
perundang-undangan,
Lapan
melakukan kegiatan, antara lain:
Kodifikasi Peraturan tentang organisasi Lapan;
21
Digitalisasi Perka/Kepka
dan
dokumentasi
tahun
1990-2013
(± 100 Perka/ Kepka); Kodifikasi peraturan terkait Tusi Lapan; Identifikasi terhadap 5187 Perka/Kepka lapan tahun 1990-2011; Pengembangan dan Operasionalisasi JDIH Lapan (jdih.lapan.go.id); Pemetaan awal peraturan yang tidak harmonis/ sinkron terhadap 44 Perka Lapan yang masih berlaku; Rancangan peraturan Kepala tentang pembentukan Peraturan dan Keputusan Kepala.
Realisasi output tahun 2013: Di tahun 2013, Lapan menetapkan Perka Lapan No. 4 Tahun 2013 tentang pembentukan Peraturan dan Keputusan Kepala Lapan, serta melanjutkan pengembangan dan operasionalisasi JDIH Lapan (jdih.lapan.go.id),
3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi K/L secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masingmasing, sehingga organisasi K/L menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L; b. meningkatnya kapasitas K/L dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
Realisasi output tahun 2012 :
Perka Lapan nomor 02 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Lapan; Perka Lapan nomor 05 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Lapan; Penyusunan draft uraian tugas unit organik;
22
Sosialisasi tugas dan fungsi kepada unit kerja; Pedoman Penilaian Sistem Kinerja Individu (SKI); Melakukan evaluasi kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor: PER/19/M.PAN/11/2008; Melakukan usulan penyempurnaan organisasi Lapan ke Kemenpan dan RB tahun 2009 dan 2010; Memperkuat unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat untuk mendukung tercapainya
tujuan
dan
sasaran
RB,
melalui:
pembentukan
pusfatekgan (Perka Lapan Nomor: PER/008/I/2008); Reorganisasi
tahun
2011
dilakukan
penguatan
fungsi
bagian
kepegawaian dengan penambahan satu sub bagian (Subbagian Perencanaan Pegawai dan penambahan fungsi antara lain fungsi
penyusunan renstra pegawai untuk tahun 2015-2019; Uji kelayakan kompetensi, dan sistem pola karier SDM.
Realisasi output tahun 2013: Pada tahun 2013, Lapan telah melaksanakan antara lain:
Penyusunan draft Perka Lapan tentang Unit Layanan Pengadaan. Pengesahan Undang-Undang No.21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; Lapan
mendorong
penyusunan
Rancangan
Perpres
tentang
Penginderaan Jauh, Rancangan Perpres tentang Tupoksi Lapan, dan Rancangan
Perpres
tentang
Rencana
Induk
Penyelenggaraan
Keantariksaan.
4. Program Penataan Tata Laksana Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing -masing K/L. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya
penggunaan
teknologi
informasi
dalam
proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L; 23
b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L; c. meningkatnya kinerja di K/L.
Realisasi output tahun 2012 : Lapan melakukan penyusunan Pedoman Penyusunan SOP Lapan, Penyusunan 295 SOP di Lingkungan Sekretariat Utama : 65 SOP Renor, 52 KSH, 75 Roum, 33 Pusfatekgan, 34 Inspektorat, dan 36 SOP-RB, Pembuatan 11 SOP dalam bentuk visualisasi (video). Pembuatan 7 SOP di lingkungan UPT dalam bentuk visualisasi (video). Penyusunan SOP di lingkungan kedeputian (penyesuaian dengan organisasi baru). Selain itu untuk menunjang penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Lapan, telah dilakukan pengembangan: a)
Perpustakaan online;
b)
E-journal;
c)
E-clipping;
d)
Data Base Sumberdaya ilmiah;
e)
Simpeg Lapan;
f)
Takah elektronik;
g)
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
h)
SIFOREN-Monev;
i)
Upgrading fungsi website Lapan;
j)
Peningkatan layanan jaringan VPN (ISP Moratelindo): Lapan pusat (2 Mb), Cikini (1 Mb), Pekayon (1 Mb), Rancabungur (1 Mb), Rumpin (1 Mb), Tarogong (1 Mb), Bandung (1 Mb);
k)
Pengembangan layanan jaringan internet (ISP Moratelindo);
l)
Peningkatan layanan jaringan wireless LAN kantor LAPAN pusat;
m)
Peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
n)
Peningkatan layanan
[email protected] (akun dientri 359 user).
24
Realisasi output tahun 2013: Pada tahun 2013, telah disusun Draft Perka Bisnis Proses Level 0 dan 1 Lapan, Perka 225 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Lapan, serta penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk 4 satker tahun 2014 yakni Pustek roket, BPD Pontianak, BPKWA Biak, dan Balprodji Pameungpeuk.
5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing masing K/L; b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing K/L; c. meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing K/L; d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing-masing K/L; e. meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing K/L.
Realisasi output tahun 2012 : Dalam program penataan sistem manajemen SDM aparatur, Lapan telah melaksanakan, antara lain:
Dokumen peta jabatan dan draft uraian jabatan yang masih dalam tahap proses perbaikan; Dokumen hasil evaluasi jabatan yaitu job grading dan job pricing; Dokumen kelas jabatan yang sudah divalidasi; Dokumen laporan pelaksanaan talent mapping 2012 untuk 171 pegawai; Dokumen perencanaan pedoman standar kompetensi dan kualifikasi jabatan;
25
SIMPEG secara online data base pegawai sehingga data pegawai yang mutakhir dan akurat dapat diperoleh; Dokumen draft renstra SDM; Laporan sosialisasi beberapa kebijakan pengembangan manajemen SDM berdasarkan renstra instansi Lapan; Naskah akademik pola karir pegawai; Dokumen perencanaan pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi; Penyusunan dan penandatangan kontrak kinerja pegawai; Sosialisasi PP46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja pegawai ke seluruh unit kerja.
Realisasi output tahun 2013:
Pembuatan absensi secara online dan penerapan SKP online Dokumen rangking penerimaan CPNS Lapan tahun 2013 Dokumen laporan pelaksanaan talent mapping 2013 untuk 390 pegawai;
6. Program Penguatan Pengawasan Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing K/L. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing K/L; b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masingmasing K/L; c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L; d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing K/L.
26
Realisasi output tahun 2012 : Perka Lapan No. 367 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lapan, Perka Lapan No. 368 tahun 2011 tentang pembentukan Satgas penyelenggaraan SPIP di Lapan, Sosialisasi SPIP di Bandung bulan Juni, Draft Pedoman Peningkatan Peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting di Lapan, Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 6 kali, Sertifikasi Penjenjangan Ketua Tim sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang studi Strata-2 (Magister Akuntansi), Riviu LK Satker dan Lembaga monitoring tindak lanjut hasil audit. Audit operasional Pelayanan konsultasi kepada Satker maupun pegawai. Penyusunan dan sosialisasi Kode Etik APIP.
Realisasi output tahun 2013: Namun, predikat penilaian laporan keuangan Lapan turun kembali ke predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2013 atas laporan keuangan tahun 2012. Upaya perbaikan dan pembinaan terus dilakukan untuk memperoleh kembali predikat WTP. Tidak ada tambahan otput pada tahun 2013. 7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja K/L. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya kinerja K/L; b. meningkatnya akuntabilitas K/L.
Realisasi output tahun 2012 : Draft
Awal
Revisi
Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi AKIP di Lapan, Draft Revisi Renstra Lapan dan Draft Revisi Renstra Setma, Konsolidasi/ Bimbingan Teknis penyusunan LAKIP satker di Lapan, Konsolidasi/ Bimbingan Teknis Laporan triwulan di lingkungan Lapan, Pengembangan aplikasi
software SIFOREN-Monev, Penerapan 27
SIFOREN-Monev untuk data perencanaan kinerja dan anggaran, Draft IKU Lapan, Eselon I, II dan UPT, Perka No. 03/2012 tentang IKU Lapan dan Eselon I.
Realisasi output tahun 2013: Revisi Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP di Lapan, Revisi Renstra Lapan dan Revisi
Renstra
Setma,
Penerapan
aplikasi software SIFOREN-Monev untuk data perencanaan kinerja dan anggaran, IKU Lapan, Eselon I, II dan UPT, Perka No. 72 tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lapan. 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing K/L sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Realisasi output tahun 2012 : Daftar kebutuhan SOP, Diagram alur proses SOP, Evaluasi pelaksanaan SOP dalam rangka pelayanan dan pemanfaatan hasil litbang kedirgantaraan kepada masyarakat/ instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Pusat Fatekgan, Pengesahan peta jabatan, Hasil analisis data yang berkaitan dengan standar pelayanan dan pemanfaatan hasil litbang kedirgantaraan, Sosialisasi standar layanan termasuk penerapan dan evaluasinya, Evaluasi kebutuhan tarif layanan pemanfaatan hasil litbang kedirgantaraan, Daftar daerah / instansi yang berpotensi memanfaatkan hasil litbang Lapan, Laporan pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan hasil litbang kedirgantaraan kepada masyarakat dan atau instansi terkait dan evaluasi pelayanan.
Realisasi output tahun 2013 : Melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan public baik internal maupun eksternal. Untuk penilaian eksternal, pelaksanaan pelayanan publik di Lapan telah dilakukan penilaiannya oleh Kementerian PAN dan RB (surat no. 28
B/4174.1/M.PANRB/12/2013).
Sebagai
apresiasi
atas
kemudahan
akses
pengguna terhadap hasil litbang Lapan, pada tahun 2013, Lapan bersama Kemenkeu terpilih sebagai champion Layanan Informasi Publik versi UKP4 karena memiliki lebih banyak jumlah informasi layanan publik yang sudah dimasukkan dalam Portal satulayanan.net dan dikelola dengan baik dibandingkan Kementerian dan Lembaga lainnya.
Kementerian PAN dan RB memberikan cindera mata kepada Lapan sebagai bentuk apresiasi karena Lapan telah berpartisipasi aktif dalam Portal Satu Layanan.
9. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam road map K/L. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan.
Realisasi output tahun 2012 : Draft pedoman Monev Reformasi Birokrasi Lapan, Pelaksanaan penerapan PMPRB Online (Pembentukan tim assesor internal kemajuan RB di Lapan dan tim anggotanya), laporan capaian RB tahun 2012.
Realisasi output tahun 2013 : Pelaksanaan penerapan PMPRB Online (Pembentukan tim assesor internal kemajuan RB di Lapan dan tim anggotanya) dan laporan capaian RB tahun 2013. 29
10. Program Quick Wins Program Quick Wins bertujuan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi
secara
konsisten
dan
berkelanjutan, serta Memberikan image positif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat menurunkan penilaian pesimis tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah : a. mengetahui tingkat pencapaian kinerja K/L saat ini yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi core businesses dari K/L. b. Memberikan image positif bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga dapat menurunkan penilaian pesimis tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Realisasi output tahun 2012 : Pelaksanaan program quick wins di Lapan, telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:
Masterplan dan blueprint pengembangan sistem bank data Inderaja nasional yang terintegrasi; Pembangunan infrastruktur bank data penginderaan jauh nasional; Kelengkapan data citra satelit dari resolusi rendah hingga resolusi tinggi; Sistem manajemen bank data penginderaan jauh nasional yang mengintegrasikan antara sistem akuisisi, sistem penyimpanan data,
sistem pengolahan data, dan sistem manajemen pengolahan data; Sistem informasi cuaca antariksa, benda jatuh dan iklim ektrim berbasis web; Sistem informasi teknologi dirgantara untuk pemanfaatan public; Sistem aplikasi satelit Lapan Tubsat sebagai pengganti foto udara.
30
Target yang ingin dicapai dalam program ini sudah dapat terlaksana semua periode Januari – Desember 2012. Hal ini diwujudkan dengan telah dibentuknya Keputusan Tim Quick Wins pada tanggal 12 Agustus 2011 untuk pelaksanaan Quick Wins 2012 dan diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lapan Nomor 195 tentang Tim Quick Wins tahun 2013. Dengan keluarnya Keputusan Kepala Lapan No. 336 Tahun 2011 tentang Tim Quick Wins Lapan yang bertujuan memberikan kejelasan pelaksanaan tugas dan fungsi, Program Quick Wins dilaksanakan melalui Pengembangan e-gov yang ditekankan pada pengembangan layanan data dan informasi meliputi : 1). Layanan Data dan Informasi Penginderaan Jarak Jauh, berupa: Layanan Online: a. Bank
Data
Penginderaan
Jauh
Nasional
(http://bdpjn-
catalog.lapan.go.id), b. Katalog Data Landsat (http://landsat-catalog.lapan.go.id/Catalogue/), c. Katalog Data Modis (http://modis-catalog.lapan.go.id), d. Sistem Monitoring Bencana Alam (http://lapanrs.com/simba) Layanan Offline: a. Diseminasi Informasi melalui Majalah Inderaja, b. Kerjasama dan Jaringan Nasional, c. Kerjasama dan Jaringan Internasional. 2). Layanan Informasi Cuaca Antariksa, Benda Jatuh dan Iklim Ekstrim, berupa: Layanan Online: a. Informasi
Aktivitas
Matahari
(http://matsa.dirgantara-
lapan.or.id/content/aktivitas-matahari/), b. Informasi Benda Jatuh (http://orbit.dirgantara-lapan.or.id/), c. Informasi kondisi ionosfer (http://moklim.dirgantara-lapan.or.id/), d. Informasi Iklim Ekstrem (http://60.253.114.151/sadewa30/) Layanan Offline: a. Buletin Cuaca Antariksa, b. Informasi Cuaca Antariksa Mingguan.
31
3). Layanan Informasi Teknologi Dirgantara: Layanan Online:
a. Website
Kedeputian
Teknologi
Dirgantara
(http://detekgan.lapan.go.id), b. Website Pusat Teknologi Satelit (http://lapanrb.org).
Realisasi output tahun 2013 : Pada
tahun
2013
telah
dilakukan
sejumlah
kegiatan,
diantaranya:
pengembangan layanan informasi secara online dikembangkan dengan penambahan fitur maupun dalam analisis yang lebih detil, berupa: -
Layanan informasi aktivitas matahari yang terjadi secara insidentil (misalnya badai matahari) dan pengaruhnya terhadap bumi, berupa breaking news, dilengkapi dengan analisis dari berberapa aspek. Dianalisis juga kemungkinan pengaruhnya terhadap lingkungan bumi sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan mitigasi.
-
Layanan informasi benda jatuh antariksa dikembangkan dengan fitur yang lebih mobile friendly, sehingga dapat diakses setiap saat.
Informasi benda jatuh antariksa yang telah diupdate (kiri) dan informasi frekuensi dari ALE (kanan)
Untuk layanan offline, mulai bulan Maret 2013 telah dibuat informasi cuaca antariksa dengan periode mingguan yang dikirimkan ke berbagai instansi, melaui fax dan email. Informasi ini berisi informasi kondisi matahari, pemantauan benda jatuh, geomagnet, dan ionosfer selama satu minggu 32
terakhir, dan prakiraan parameter cuaca antariksa tersebut selama seminggu ke depan. Informasi ini juga dapat diunduh secara online. Pengembangan layanan informasi iklim ekstrim secara online melalui aplikasi Sadewa tengah dilaksanakan pada tahun 2013 dan sampai dengan saat ini telah berjalan sesuai dengan roadmap yang telah disusun. Ringkasan hasilhasil capaian tahun 2013, adalah sebagai berikut: a. Diperolehnya aplikasi Sadewa versi 3.0 online yang berjalan dengan baik. b. Diperolehnya peningkatan model estimasi curah hujan dan identifikasi hujan ekstrim di wilayah Indonesia dengan memanfaatkan data dari seluruh kanal yang tersedia. c. Diperolehnya peningkatan resolusi model prediksi hujan numerik berbasis WRF dari 50 km menjadi 5 km dengan menggunakan sistem komputasi kinerja tinggi (HPC). Gambar di bawah ini memperlihatkan antarmuka pengguna aplikasi Sadewa 3.0.
Antarmuka Pengguna Sadewa 3.0
Melalui aplikasi Sadewa 3.0, pengguna dapat memperoleh informasi mengenai sifat-sifat awan, curah hujan, kemungkinan terjadinya hujan ekstrim, prediksi hujan dengan resolusi 5 km di seluruh wilayah Indonesia. Pengguna tertentu juga dapat memperoleh SMS peringatan dini mengenai kejadian hujan ekstrim. Diseminasi dan sosialisasi mengenai layanan informasi iklim ekstrim online pada tahun 2013 akan disampaikan kepada pemda, antara lain: pemda Makassar dan pemda Ciamis.
33
BAB III PENUTUP
3.1.
Kesimpulan Reformasi Birokrasi yang ada pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan
mendasar
terhadap
sistem
penyelenggaraan
pemerintah menuntut adanya komitmen dan kecerdasan dalam mengelola perubahan berbasis resiko. Agenda Reformasi Birokrasi di Lapan akan memfokuskan diri pada 8 (delapan) area perubahan yaitu Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik serta perubahan Pola Pikir (Mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur Lapan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi LAPAN Tahun 2012-2014. Berdasarkan hasil analisis capaian terhadap berbagai program yang dilakukan Lapan untuk mensukseskan pelaksanaan RB yang telah disajikan pada bab sebelumnya, secara umum semua Kelompok Kerja (Pokja) yang menunjang keberhasilan kegiatan yang ditetapkan dalam program-program telah berhasil mencapai target-target yang ditetapkan. Hasil capaian kinerja hingga akhir tahun 2013 sudah merupakan upaya optimal dalam penggunaan sumber daya yang tersedia di Lapan. Segala capaian tersebut diharapkan dapat memacu kami untuk terus mengoptimalkan capaian target-target kedepannya.
3.2.
Rekomendasi Bagi Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi di Lapan Untuk memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam koridor Reformasi Birokrasi (Pedoman Umum, Roadmap Reformasi Birokrasi Lapan Tahun 2012-2014), maka diperlukan tim khusus independen dari internal Lapan yang menjamin kualitas pelaksanaan RB (quality assurance). Kerangka teknis dalam pelaksanaan strategi pengendalian seperti ini sangat penting untuk dijadikan sebuah rumusan dalam rangka menjamin proses pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan kualitas 34
yang telah ditentukan atau pengendalian sebagai upaya untuk menjaga kualitas pekerjaan. Strategi pengendalian ini untuk memberikan gambaran kondisi nyata lapangan, yang diharapkan capaian lapangan dapat memberikan jaminan bahwa progress yang sedang berjalan sudah sesuai dengan roadmap dan substansi yang terkategorikan dalam Indikator Kinerja, serta mengusulkan rencana terhadap mitigasi risiko bila terjadi kemungkinan/ resiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi.
35
