Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 Pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl. Jenderal Gatot Subroto KM. 5,5 Medan - 20122 Telp: (061) 8474847 (Hunting), Fax : (061) 8472842, e-mail: [email protected], situs: www.bpkp.go.id

Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 Pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Nomor : LAP– 176 /PW 02/4/2016 Tanggal : 1 April 2016

DAFTAR ISI Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR LAMPIRAN

iv

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI A.

Simpulan

1

B.

Rekomendasi

8

Bab II HASIL ASESMEN A.

B.

Data Umum

13

1.

Dasar Penugasan

14

2.

Tujuan Asesmen

14

3.

Ruang Lingkup dan Periode Asesmen

14

4.

Metodologi Asesmen

15

5.

Batasan Tanggung Jawab

17

6.

Data Umum Perusahaan

18

Uraian Hasil Asesmen 1.

23

Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

25

2.

Aspek Pemegang Saham dan RUPS

30

3.

Aspek Dewan Komisaris

35

4.

Aspek Direksi

45

5.

Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

55

6.

Aspek Lainnya

59

Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

iii

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I

: Berita Acara Pembahasan Hasil Asesmen Penerapan GCG Tahun 2015

LAMPIRAN II

: Daftar Capaian Penerapan GCG per Indikator

LAMPIRAN III

: Daftar Usulan Rekomendasi Hasil Asesmen Penerapan GCG Tahun 2015

LAMPIRAN IV

: Data Keuangan Tahun 2013 – 2015


iv

Laporan No: LAP-176/PW02/4/2016 Tanggal: 1 April 2016

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. SIMPULAN

Kami telah melakukan asesmen penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2015 yang mencakup enam aspek governance, yaitu : Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya. Asesmen GCG ini dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (AAPIP) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2015 tanggal 24 April 2015. Kebenaran atas data terkait penerapan GCG adalah tanggung jawab perusahaan, sedangkan tanggung jawab Tim Corporate Governance BPKP adalah simpulan dan saran hasil asesmen berdasarkan metodologi penilaian yang telah ditetapkan. Berdasarkan asesmen terhadap penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk periode tahun 2015 yang dilakukan sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2015 mencapai skor 92,47 dari skor maksimal 100. Capaian skor tersebut berada dalam kategori predikat “Sangat Baik”.


1


Secara garis besar, capaian skor tersebut terinci sebagai berikut: Capaian Skor %

No

Aspek Governance

Bobot

I

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

7

6,66

95

II

Pemegang Saham dan RUPS

9

8,33

93

III

Dewan Komisaris

35

32,01

91

IV

Direksi

35

33,38

95

V

Pengungkapan Informasi dan Transparansi

9

8,09

90

VI

Faktor Lainnya

5

4,00

80

100

92,47

TOTAL

Tabel di atas menggambarkan hasil perbandingan antara kondisi penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan praktik terbaik (best practices) penerapan GCG. Pada masing-masing aspek governance terdapat penerapan yang sudah mendekati atau mencapai praktik terbaik, namun pada area tertentu terdapat permasalahan yang masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan. Hal-hal yang memerlukan penanganan segera oleh organ perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan. a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) belum dimutakhirkan secara berkala. b. Laporan Tahunan (Annual Report) belum memuat uraian hasil assessment secara ringkas dan uraian setiap aspek pengujian. c. Pejabat yang menduduki jabatan struktural belum seluruhnya menyampaikan LHKPN secara tepat waktu dan belum dikenakan sanksi bagi pejabat yang belum menyampaikan LHKPN.


2


2. Pemegang Saham dan RUPS. a. RUPS/Pemegang Saham belum menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. b. RUPS/Pemegang Saham belum memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2018. c. RUPS/Pemegang Saham belum memberikan persetujuan/keputusan dengan tepat waktu atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan RUPS mengenai pelepasan aset. d. RUPS/Pemegang Saham belum melakukan penilaian atas capaian kinerja Direksi secara individual. e. Penetapan auditor eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan belum mencakup besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut. f. RUPS/Pemegang Saham belum memetakan rencana tindak dan pemantauan atas progress pelaksanaan rencana tindak dari Area of Improvment yang dihasilkan assessment GCG. 3. Dewan Komisaris a. Realisasi pelaksanaan program pelatihan bagi Dewan Komisaris belum sesuai dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris. b. Proses penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris belum terdokumentasi. c. Muatan/substansi

Kebijakan

Dewan

Komisaris

mengenai

mekanisme

pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi hanya memuat teknis pemberian persetujuan namun belum menuangkan ketetapan waktu dari pemberian persetujuan. d. Proses telaahan terhadap rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris belum terdokumentasi.


3


e. Simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP belum dimuat dalam saran Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan kepada RUPS. f. Dewan Komisaris belum melakukan telaah atas rancangan implementasi sistem pengendalian intern maupun rancangan implementasi manajemen risiko perusahaan. g. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris belum memuat anggaran biaya audit eksternal. h. Dewan Komisaris belum sepenuhnya melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal. i. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi belum berdasarkan telaahan kriteria target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial dengan realisasi pencapaiannya. Dalam laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dekom kepada PS yang dibuat secara triwulanan, memuat capaian kinerja perusahaan, belum secara khusus menguraikan capaian dari KPI Direksi. j. Dewan Komisaris belum melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dengan realisasi pencapaian masing‐masing dan belum menyampaikan hasil penilaian kepada RUPS. k. Dewan Komisaris belum melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi dari Direksi. l. Kebijakan tentang pengaturan benturan kepentingan belum diketahui Pemegang Saham. m. Telaahan terhadap hasil assessment/review atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, dan pemantauan tindak lanjut area of improvement (AoI) hasil assessment GCG yang dilakukan oleh Dewan Komisaris masih terbatas pada AoI yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris, belum terhadap keseluruhan AoI hasil assessment GCG PT Perkebunan Nusantara III (Persero).


4


n. Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris belum mengevaluasi pencapaian kinerja masing‐masing anggota Dewan Komisaris dan menuangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris serta melaporkannya dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris o. Rencana Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tahun 2015 belum memuat adanya self assessment kinerja dari masing-masing komite. p. Laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris belum memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan 4. Direksi a. Perusahaan belum menerapkan SOP pemupukan dengan tepat. b. Pedoman penyusunan RJPP belum memuat tentang asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP, penetapan misi, sasaran, strategi, dan kebijakan dan program kerja RJPP. c. Pedoman penyusunan RKAP belum memuat rencana kerja yang dirinci atas misi, sasaran, strategi, kebijakan serta proyeksi keuangan anak perusahaan. d. Penyampaian RKAP kepada Dewan Komisaris lewat dari tanggal penyampaian RKAP kepada Pemegang Saham. e. Rencana promosi dan mutasi satu level di bawah Direksi belum didokumentasikan secara eksplisit di dalam risalah rapat Direksi. f. Tingkat pencapaian kinerja anggota Direksi secara individual belum ada. g. Masih terdapat temuan-temuan audit, oleh auditor internal mengenai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. h. Perusahaan belum melakukan job tender dalam penetapan pejabat satu level di bawah Direksi i. Belum ada persetujuan oleh Dewan Komisaris mengenai cara penanganan risiko yang telah dibuat oleh perusahaan. j. Perusahaan belum melakukan analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penangannya serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.


5


k. Prosedur penanganan keluhan pelanggan belum mengatur mengenai hakhak konsumen/pelanggan dan kesehatan konsumen/pelanggan. l.

Perusahaan belum melakukan assesment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (Quality, Cost, Delivery, Service).

m. Perusahaan

belum

memiliki

kebijakan

perusahaan

mengenai

manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya. n. Perusahaan belum mampu untuk memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target-target yang telah disepakati, yaitu dividen dan trend Earning Per Share (EPS) yang cenderung turun. o. Perusahaan belum mampu meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu trend capaian Key Performance Indicator (KPI) yang cenderung turun p. Penyampaian Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris setelah tanggal penyampaian kepada Pemegang Saham. q. Bagian SPI belum melakukan penilaian/reviu internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi Audit Internal secara menyeluruh r. Sekretaris Perusahaan belum membuat telaahan secara tertulis terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berlaku bagi perusahaan. s. Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi belum dimuat dalam risalah RUPS Laporan Tahunan. 5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi a. Website perusahaan belum sepenuhnya mempublikasikan kebijakan/pedoman penerapan tata kelola perusahaan antara lain Code of CG, Board Manual, dan Code of Conduct. b. Laporan Tahunan belum memuat penjelasan Visi dan Misi Perusahaan. c. Laporan Tahunan belum memuat penjelasan mengenai Piagam Audit Internal dan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab unit audit internal. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

6


d. Perusahaan belum memperoleh peringkat 5 besar terbaik dalam Annual Report Award (ARA). 6. Aspek Lainnya Masih terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh manajemen


7


B. REKOMENDASI Terhadap kelemahan pelaksanaan GCG sebagaimana diuraikan di atas dan dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik terbaik penerapan GCG, kami rekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi prioritas organ perusahaaan dalam menindak-lanjutinya sebagai berikut: 1. Pemegang Saham/RUPS a. Menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen secara eksplisit dalam SK pengangkatannya. b. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2018 sebagai dasar untuk keselarasan penyusunan RKAP Tahunan. c. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan RUPS dengan tepat waktu. d. Melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi secara individu. e. Penetapan auditor eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan mencakup besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut. f. Memetakan rencana tindak dan melakukan pemantauan atas progress pelaksanaan rencana tindak dari Area of Improvment yang dihasilkan assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan. 2. Dewan Komisaris a. Menyusun rencana kegiatan pelatihan dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris serta melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut. b. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris. c. Memutakhirkan Kebijakan Dewan Komisaris dengan menambahkan muatan mengenai ketepatan waktu dari pemberian persetujuan/ tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP dan RKAP. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

8


d. Mendokumentasikan proses telaahan terhadap rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris. e. Membuat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP dan dimuat dalam saran Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan kepada RUPS f. Melakukan telaahan secara komprehensif atas rancangan implementasi sistem pengendalian intern maupun rancangan implementasi manajemen risiko perusahaan. g. Memuat anggaran biaya audit eksternal dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris. h. Melakukan penilaian menyeluruh atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal. i. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial berdasarkan telaahan kriteria target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi dengan realisasi pencapaiannya dan menyampaikan hasil penilaian kepada RUPS. j. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dengan realisasi pencapaian masing‐masing dan menyampaikan hasil penilaian kepada RUPS. k. Melakukan telaahan terhadap pengusulan remunerasi dari Direksi. l. Memberitahukan kepada Pemegang Saham mengenai kebijakan tentang pengaturan benturan kepentingan. m. Melakukan telaah terhadap laporan hasil assessment/review atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut area of improvement hasil assessment GCG oleh Direksi dan telaah terhadap laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan. n. Melakukan penilaian atas pencapaian kinerja masing‐masing anggota Dewan Komisaris dan menuangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris serta melaporkannya dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

9


3. Komite Dewan Komisaris a.

Menyusun Rencana Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan memuat kegiatan self assessment kinerja dari masing-masing komite.

b.

Membuat Laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.

4. Direksi a. Meninjau dan memutakhirkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) secara berkala. b. Memuat skor GCG dan uraian hasil assessment secara ringkas dan uraian setiap aspek pengujian di dalam Laporan Tahunan. c. Mendorong kepatuhan penyampaian LHKPN dan memberikan sanksi sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku kepada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN kepada KPK. d. Melakukan pemupukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan e. Menyempurnakan pedoman penyusunan RJPP dengan menambah muatan mengenai asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP, penetapan misi, sasaran, strategi, dan kebijakan dan program kerja RJPP. f. Menyempurnakan pedoman penyusunan RKAP yang minimal memuat: (a)Rencana kerja yang dirinci atas misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja; (b) Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap program kegiatan; (c) Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaanya; (d) Halhal lain yang memerlukan keputusan RUPS; (e) Hal lain sesuai yang diperlukan perusahaan. g. Menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 September tahun berjalan. h. Mendokumentasikan rencana promosi dan mutasi satu level di bawah Direksi di dalam risalah rapat Direksi. i. Membuat target pencapaian kinerja anggota Direksi secara individual dan membuat penilaian terhadap tingkat pencapaian kinerja tersebut. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

10


j. Menindaklanjuti hasil temuan auditor internal terkait pengadaan barang dan jasa yang ada di perusahaan. k. Menyelenggarakan Job Tender dalam penetapan pejabat satu level di bawah Direksi. l. Menyampaikan cara penanganan risiko yang dibuat oleh perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui dan disetujui oleh Dewan Komisaris. m. Melakukan analisis risiko terhadap rancangan RKAP dan strategi penangannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. n. Melakukan perbaikan terhadap prosedur penanganan keluhan pelanggan yang mengatur

mengenai

hak-hak

konsumen/pelanggan

dan

kesehatan

konsumen/pelanggan. o. Melakukan assesment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (Quality, Cost, Delivery, Service). p. Membuat kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya. q. Membuat strategi yang tepat sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian dividen perusahaan dan dapat meningkatkan EPS sebagai salah satu indikator keberhasilan perusahaan. r. Membuat perencanaan yang tepat dan terukur serta meningkatkan kinerja perusahaan sehingga capaian KPI perusahaan dapat meningkat. s. Menyampaikan Laporan Tahunan secara tepat waktu kepada Dewan Komisaris. t. Melengkapi risalah RUPS Laporan Tahunan dengan metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. u. Menyempurnakan

isi

(content)

dari

website

perusahaan

dengan

mempublikasikan Code of CG, Board Manual, Code of Conduct di dalam website resmi perusahaan. v. Memuat penjelasan Visi dan Misi Perusahaan dan penjelasan mengenai Piagam Audit Internal serta penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab unit audit internal dalam Laporan Tahunan. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

11


w. Perusahaan meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Tahunan untuk dinilai sesuai kriteria yang ditetapkan agar memperoleh predikat terbaik dalam Annual Report Award (ARA). x. Menyelesaikan permasalahan hukum yang masih dihadapi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Satuan Pengawasan Intern - Melakukan reviu/assesment secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi Audit Internal secara menyeluruh. 6. Sekretaris Perusahaan. -

Membuat telaahan secara tertulis terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berlaku bagi perusahaan.

Uraian selengkapnya hasil asesmen berikut rekomendasinya disajikan dalam Bab II.


12


BAB II

HASIL ASSESSMENT A. DATA UMUM

1. DASAR PENUGASAN Dasar penugasan asesmen penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah: a. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND, sebagaimana pasal yang terkait dengan BPKP telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; d. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. e. Surat

Direksi

PT

Perkebunan

Nusantara

III

(Persero)

Nomor:

S-3.12/X/63/2015 tanggal 4 Desember 2015 perihal Permohonan Assessment Penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2015; f. Surat Persetujuan Deputi Akuntan Negara Nomor : S-74/D5/01/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal persetujuan Penugasan Assessment GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2015; g. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: ST58/PW02/4/2016 tanggal 15 Januari 2016.


13


2. TUJUAN ASESMEN Tujuan Asesmen GCG adalah: a. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dengan pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya; b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dan penerapan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero); c. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

dan

memperoleh

masukan

untuk

penyempurnaan

dan

pengembangan kebijakan corporate governance perusahaan.

3. RUANG LINGKUP DAN PERIODE ASESMEN a. Ruang Lingkup Asesmen GCG Ruang lingkup pelaksanaan asesmen GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG yang terbagi dalam enam hal pokok, yaitu: 1) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan; 2) Pemegang Saham dan RUPS; 3) Dewan Komisaris; 4) Direksi; 5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi; 6) Aspek Lainnya. b. Periode Asesmen GCG Periode yang dinilai penerapan GCG-nya adalah tahun 2015 (1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015) serta periode sebelum maupun sesudahnya sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

14


4. METODOLOGI ASESMEN Metodologi

yang

digunakan

dalam

asesmen

implementasi

GCG

pada

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah: 1) PENGUMPULAN DOKUMEN a. Reviu Dokumen Reviu dilakukan terhadap dokumen PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang terkait dengan struktur dan proses governance perusahaan, antara lain: Anggaran Dasar, Code of Corporate Governance, Code of Conduct, Kebijakan Perusahaan, Kebijakan Manajemen, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Rapat Komite Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Tahunan, Dokumen SPI, dan dokumen lainnya. b. Kuesioner Pengisian kuesioner dilakukan untuk memperoleh gambaran persepsi responden atas implementasi peraturan/sistem/kebijakan/SOP sebagai bentuk penerapan GCG. Rancangan kuesioner disusun oleh Tim CG-BPKP (asesor),

sedangkan

pemilihan

responden

dilakukan

oleh

pihak

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan kriteria yang diberikan oleh Tim CG-BPKP (asesor). Pendistribusian kuesioner dan pengembaliannya dapat digambarkan sebagai berikut : Jumlah Kuesioner

Kembali

Pemegang Saham

1

1

100,00 %

Komisaris

5

5

100,00 %

Komite Komisaris

2

2

100,00 %

Direksi

6

6

100,00 %

Kabag

15

15

100,00 %

Distrik Manajer

5

5

100,00 %

Manajer Kebun

35

35

100,00 %

182

182

100,00 %

251

251

100,00 %

Responden

Karyawan Jumlah

Respon Rate


15


c. Wawancara wawancara dilakukan sebagai pendalaman lebih lanjut terhadap informasi yang tidak dapat diperoleh melalui reviu dokumen atau kuesioner. d. Observasi Observasi dilakukan untuk mengamati implementasi dari peraturan/sistem/ kebijakan/SOP. 2) ANALISIS/PENGOLAHAN DATA a. Tabulasi Data Hasil reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dianalisis untuk mendapatkan capaian penerapan GCG masing-masing parameter, indikator, dan aspek pengujian serta skor hasil asesmen. b. Presentasi Hasil Sementara Hasil reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dirangkum dan disimpulkan untuk mendapatkan tingkat pemenuhan setiap indikator dan faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya dalam penilaian praktik penerapan GCG. Hasil sementara penilaian praktik penerapan GCG dipaparkan kepada Tim Counterpart perusahaan untuk mendapatkan konfirmasi. Selanjutnya hasil sementara tersebut dipaparkan di hadapan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Manajer Kunci. Tingkatan capaian aktual atas penerapan GCG dikategorikan ke dalam lima kelompok predikat, yaitu: Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik dan Tidak Baik dengan penjelasan sebagai berikut: Tingkat

Rentang Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG

Predikat

1

Nilai di atas 85

Sangat Baik

2

75
Baik

3

60
CukupBaik

4

50
Kurang Baik

5

Nilai ≤ 50

Tidak Baik


16


3) Pelaporan Tahap akhir dari kegiatan asesmen implementasi GCG adalah penyusunan laporan hasil asesmen penerapan GCG di PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

5. BATASAN TANGGUNG JAWAB Kebenaran atas data terkait penerapan GCG adalah tanggung jawab perusahaan, sedangkan tanggung jawab Tim Corporate Governance BPKP adalah simpulan dan saran hasil asesmen berdasarkan metodologi penilaian yang telah ditetapkan dengan batasan sebagai berikut: a. Tidak melakukan penilaian atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi di luar perusahaan, kecuali dalam kaitan untuk melihat dampaknya terhadap penerapan GCG pada perusahaan. b. Tidak melakukan penilaian atas beban kerja (work load) masing-masing organ perusahaan yang diperlukan untuk memastikan keseimbangan alokasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero). c. Penilaian dilakukan sebatas data yang diperoleh Tim CG BPKP selama proses asesmen, sedangkan rekomendasi didasarkan pada hasil analisis terhadap halhal yang perlu ditingkatkan. d. Tidak melakukan penilaian terhadap dampak penerapan GCG pada kinerja perusahaan. e. Penilaian dilakukan sebatas aspek governance, oleh karenanya asesmen tidak mencakup identifikasi atas kemungkinan adanya fraud (kecurangan) yang terkait pada aspek keuangan. Asesmen GCG ini dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2015 tanggal 24 April 2015.


17


6. DATA UMUM PERUSAHAAN a. Profil Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 1996, tanggal 14 Pebruari 1996 tentang peleburan persero PT Perkebunan III, IV, V menjadi PT Perkebunan Nusantara III (Persero). PT Perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan dengan Akte Notaris Harum Kamil SH. Nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C28331.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996, yang dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober Tahun 1996, tambahan Nomor 8674. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 3 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKN, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai pernyataan keputusan Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) di luar Rapat Umum Pemegang Saham. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha dibidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perusahaan untuk menghasilkan barang/jasa

yang

bermutu

tinggi

dan

berdaya

saing

kuat

untuk

mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut: 1) Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman, serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut; 2) Produksi meliputi hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya; Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

18


3) Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain; 4) Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis dan agro industri; 5) Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: -

Trading house, real state, pergudangan, pariwisata, resor, olah raga dan rekreasi, rest area, rumah sakit, pendidikan, penelitian, prasarana telekomunikasi, dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, jalan bebas hambatan (tol), pusat perbelanjaan/mall, perpupukan, jasa konsultasi bidang agro bisnis dan agro industri;

-

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus;

-

Pengelolaan Kawasan Industri (Industrial Complex);

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar 90% yang berasal dari pengalihan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV. Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero), mengakibatkan: a) PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

19


b) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menjadi Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV. c)

Kepemilikan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV masing-masing menjadi 10%.

b. Visi dan Misi Perusahaan Rumusan visi dan misi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah sebagai berikut:

VISI PERUSAHAAN “Menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik.”

Sejalan dengan visi tersebut, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah merumuskan misi perusahaan sebagai berikut:

MISI PERUSAHAAN 1) Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan; 2) Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan; 3) Memperlakukan karyawan sebagai asset strategis dan mengembangkannya secara optimal; 4) Menjadi perusahaan terpilih yang memberikan “imbal hasil” terbaik bagi investor; 5) Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis; 6) Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas; 7) Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.


20


c. Kegiatan Pokok Perusahaan Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perusahaan untuk menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi 1) Dewan Komisaris Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-383/MBU/2013 tanggal

21

Nopember

2013

dan SK-

21/MBU/2013 tanggal 17 Januari 2013, susunan anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2013 adalah sebagai berikut: -

Komisaris Utama : Joefly J Bahroeny

-

Komisaris

: S. Marbun

-

Komisaris

: Dahlan Harahap

-

Komisaris

: Subur Budi Santoso

-

Komisaris

: Heri Sebayang

Dewan Komisaris dilengkapi dua organ pendukung yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris

PT

Perkebunan

Nusantara

III

(Persero)

Nomor:

KEP-

06/DK/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, KEP-07/DK/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, KEP-03/DK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan Keputusan

Dewan

Komisaris

Nomor:

KEP-04/DK/XI/2014

tanggal

1 November 2014, dengan susunan sebagai berikut: (1) Komite Audit: - Ketua

: Dahlan Harahap

- Anggota : Syamsuddin Lubis - Anggota : Darwin Bagindo Pakih (2) Komite Pemantau Risiko: - Ketua

: S. Marbun

- Anggota : Afrah Yusren Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

21


2) Direksi Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-88/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Nomor: SK233/MBU/2013 tanggal 29 April 2013, SK-402/MBU/2013 tanggal 27 Nopember 2013, SK-485/MBU/09/2014 tanggal 16 September 2014, dan SK-24/MBU/03/2015 tanggal 9 Maret 2015, susunan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah sebagai berikut: -

Direktur Utama

: Bagas Angkasa

-

Direktur Produksi

: Tengku Syahmi Johan

-

Direktur Keuangan

: Erwan Pelawi

-

Direktur SDM & Umum

: Harianto

-

Direktur Perencanaan & Pengembangan : Alex Maha

-

Direktur Korporasi

: Rafjon Yahya

e. Data Keuangan Kondisi keuangan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam tiga tahun terakhir, secara umum mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada total aktiva sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang terus meningkat,

masing-masing

untuk

tahun

2013

sebesar

Rp61.827.049.593.527,00, tahun 2014 sebesar Rp65.675.908.994.560,00 dan tahun 2015 sebesar Rp99.656.420.926.188,00. Laba yang diperoleh perusahaan dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: laba tahun 2013 Rp1.253.155.319.774,00 mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi Rp 675.610.798.159,00 dan pada tahun 2015 mengalami kerugian menjadi (Rp 597.858.499.199,00). Rincian lebih lanjut kondisi keuangan dan laba PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran IV.


22


B. URAIAN HASIL ASESMEN Kami telah melakukan asesmen penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2015 yang mencakup enam aspek pengujian. Penerapan perangkat GCG adalah tanggung jawab manajemen perusahaan, tanggung jawab kami terletak pada hasil penilaian atas penerapan tersebut. Asesmen terhadap penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur asesmen sesuai Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Aspek yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dengan 153 parameter. Adapun aspek penerapan GCG yang dinilai mencakup: (a) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, (b) Pemegang Saham dan RUPS, (c) Dewan Komisaris, (d) Direksi, (e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi dan (e) Aspek Lainnya. Dari hasil asesmen, penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mencapai skor 92,47 dari skor maksimal 100. Dengan capaian skor ini dan dengan pertimbangan tidak ada aspek yang berskor di bawah atau sama dengan 75, maka predikat penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah “ Sangat Baik”. Capaian skor tersebut merupakan gabungan dari capaian skor aktual 6 (enam) aspek governance yang dinilai, yaitu:


23


Bobot

Capaian

No

Aspek Governance

I

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

7

6,66

95

II

Pemegang Saham dan RUPS

9

8,33

93

III

Dewan Komisaris

35

32,01

91

IV

Direksi

35

33,38

95

V

Pengungkapan Informasi dan Transparansi

9

8,09

90

VI

Aspek Lainnya

5

4,00

80

100

92,47

TOTAL

Skor

%

Rincian skor masing-masing aspek dan indikator disajikan pada Lampiran I dan Lampiran II. Dibandingkan dengan praktik terbaik penerapan GCG, kondisi penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menunjukkan “belum sepenuhnya compliance pada ketentuan yang berlaku dan mencapai best practices penerapan GCG sehingga memerlukan upaya-upaya perbaikan”. Dari enam aspek pengujian terhadap penerapan GCG PT Perkebunan Nusantara III (Persero), persentase capaian tertinggi ada pada aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan sebesar 95% dan capaian terendah pada aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi dan aspek Lainnya masing-masing sebesar 90% dan 80%. Uraian atas hasil asesmen penerapan GCG pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) disajikan per aspek berdasarkan tingkat pemenuhan masing-masing indikator pada masing-masing aspek dalam dua kelompok yaitu indikator yang tingkat pemenuhannya sudah baik (nilai di atas 75) dan indikator yang tingkat pemenuhannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan (nilai di bawah 75), sebagai berikut:


24


1.

Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan. Aspek governance terkait dengan Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan dinilai berdasarkan enam indikator, yaitu: (i) Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (Code of Conduct); (ii) Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten; (iii) Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; (iv) Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); (v) Perusahaan melaksanakan program

pengendalian

gratifikasi sesuai

ketentuan yang berlaku; (vi) Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system). Penilaian penerapan atas keenam indikator dengan 15 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya tersebut menghasilkan skor 6,66 dari skor maksimum 7 atau 95 %. Dari

keenam

indikator,

keseluruhan

indikator

yang

dinilai,

tingkat

pemenuhannya sudah baik (nilai di atas 75), terlihat dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut: 1) Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Perusahaan telah memiliki pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang disusun mengacu kepada pedoman yang ditetapkan. Pedoman Tata Kelola yang Baik dan Pedoman Perilaku tersebut, ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

25


Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Perusahaaan sudah melakukan pemutakhirkan sampai dengan Edisi III terhadap pedoman tata kelola dan pedoman perilaku yang dimiliki, namun belum dilakukan secara berkala, terakhir dilakukan penyempurnaan pedoman tata kelola perusahaan dan pedoman perilaku pada Tahun 2012. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) agar pedoman tata kelola perusahaan dan pedoman perilaku ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. 2) Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten. a) Dalam melaksanakan pedoman tata kelola perusahaan, Direksi telah menunjuk/menetapkan

salah

seorang

anggota

Direksi

(Direktur

Perencanaan dan Pengembangan) sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan telah melaporkan hasil pemantauan dan pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham/RUPS. b) Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku sebagai berikut: - Adanya kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain perusahaan mempunyai Board Manual yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Pedoman tersebut telah dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi. - Setiap awal tahun seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menandatangani komitmen untuk mematuhi Code of CG dan Pedoman Perilaku. - Setiap awal tahun seluruh karyawan mendatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

26


- Tingkat pemahaman terhadap pedoman perilaku dan pedoman GCG oleh Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaan telah memadai. - Pedoman perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya termasuk menjadi materi dalam proses pengenalan (induction) bagi karyawan baru. 3) Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. a) Perusahaan secara berkala melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala yang dilakukan oleh pihak independen maupun secara self assessment dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Tahunan. Skor assessment/penilaian GCG telah dimuat dalam Laporan Tahunan (Annual Report), namun belum memuat uraian hasil assessment secara ringkas dan uraian setiap aspek pengujian. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) agar memuat skor GCG dan uraian hasil assessment secara ringkas dan uraian setiap aspek pengujian dalam Laporan Tahunan. b) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur Key Performance Indicator (KPI) yang telah dituangkan dalam Kontrak Manajemen. 4) Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). a) Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi, yaitu: - Direksi telah menetapkan Surat Keputusan tentang penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural di PT Perkebunan Nusantara III Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

27


(Persero) dan PT. Perkebunan Nusantara I, II, IV s/d XIV yang mengatur tentang mekanisme penyampaian, batas waktu dan pelaporan pada administrator; - Direksi telah menunjuk pejabat yang melakukan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan penyampaian laporan LHKPN; - Perusahaan telah menyusun peraturan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN. b) Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi tentang pengisian LHKPN kepada pegawai terkait untuk menjamin bahwa Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sehingga mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun, sebagian pejabat perusahaan yang dikategorikan

sebagai

Penyelenggara

Negara/Wajib

Lapor

menyampaikan LHKPN kepada KPK belum tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c)

Perusahaan telah melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara terlihat dari tingkat kepatuhan pejabat yang sudah menyampaikan LHKPN untuk tahun 2015 sebesar 87%, namun penerapan penegakan sanksi tidak dilaksanakan bagi pejabat yang belum menyampaikan LHKPN.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kepada Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) kami rekomendasikan untuk mendorong kepatuhan penyampaian LHKPN dan memberikan sanksi sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku kepada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN kepada KPK. 5) Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. a) Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang pengendalian gratifikasi yang meliputi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, ketentuanketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

28


gratifikasi,

mekanisme

pelaporan

gratifikasi,

pemantauan

atas

pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi. b) Perusahaan telah melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap

kebijakan/ketentuan

pengendalian

gratifikasi

melalui

pendistribusikan Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan para pejabat satu level di bawah Direksi maupun sosialisasi

kepada

karyawan

perusahaan.

Kebijakan/mekanisme

pengendalian gratifikasi telah dimuat dalam Laporan Tahunan. c)

Perusahaan telah mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi, dengan menetapkan unit pelaksana (Bagian Hukum) untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi meliputi kegiatan pengelolaan gratifikasi, pelaporan pengendalian gratifikasi dan peninjauan serta penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung.

6) Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system). a) Perusahaan telah memiliki pedoman tentang sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system) yang memuat perlindungan pelapor; unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran; kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran; mekanisme penyampaian pelanggaran (infrastruktur dan mekanisme, kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor); pelaksanaan investigasi; dan pelaporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran. b) Perusahaan

telah

melaksanakan

kegiatan

untuk

memberikan

pemahaman terhadap pedoman pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system) melalui kegiatan sosialisasi kepada karyawan perusahaan serta kepada stakeholders melalui website ptpn3, dan dimuat dalam Laporan Tahunan.


29


c)

Perusahaan telah melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system) melalui: -

Penyediaan sarana/media perusahaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan whistle blowing system;

-

Penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atas pengaduan yang diterima perusahaan;

-

Pelaporan atas pelaksanaan kebijakan whistle blowing system, serta

-

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan whistle blowing system secara berkala.

2.

Aspek Pemegang Saham dan RUPS Aspek governance yang terkait dengan Pemegang Saham dan RUPS dinilai berdasarkan enam indikator, yaitu: (i) RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi; (ii) RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris; (iii) RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar; (iv) RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar; (v) RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; dan (vi) Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Penilaian penerapan atas keenam indikator dengan 25 faktor yang diuji kesesuaiannya tersebut menghasilkan skor 8,33 dari skor maksimum 9 atau 93 %. Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:


30


a. Indikator yang dinilai sudah baik (nilai di atas 75), terlihat dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut: 1) RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi. a) RUPS/Pemegang Saham telah menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi. b) RUPS/Pemegang Saham telah melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi. c) RUPS/Pemegang Saham telah menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi. d) RUPS/Pemegang Saham telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi. e) RUPS/Pemegang Saham telah memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f) RUPS/Pemegang Saham telah memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris. 2) RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris. a) RUPS/Pemegang Saham menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris. b) RUPS/Pemegang Saham telah melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris. c) RUPS/Pemegang Saham telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris. d) RUPS/Pemegang Saham memberhentikan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu RUPS/Pemegang Saham belum menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya.


31


Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada RUPS/Pemegang Saham agar menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen secara eksplisit dalam SK pengangkatannya. 3) RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. a) RUPS/Pemegang Saham menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris. b) RUPS/Pemegang Saham memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris. c) RUPS/Pemegang Saham menetapkan penggunaan laba bersih. d) RUPS/Pemegang Saham memberikan pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan, yaitu : a) RUPS/Pemegang Saham belum melakukan penilaian atas capaian kinerja Direksi secara individual. b) RUPS/Pemegang Saham telah menetapkan auditor eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan, namun dalam Surat Keputusan penetapan belum mencakup besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada RUPS/Pemegang Saham agar: a) Melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi secara individu.


32


b) Penetapan auditor eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan mencakup besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut. 4) RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan. a) RUPS telah mengambil keputusan sesuai ketentuan perundangundangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah. b) RUPS telah mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil. 5) Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. a) Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi. b) Pemegang Saham telah merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan, yaitu RUPS/Pemegang Saham telah memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris, namun belum memetakan rencana tindak dan pemantauan atas progress pelaksanaan rencana tindak dari Area of Improvment yang dihasilkan assessment GCG. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada RUPS/Pemegang Saham agar memetakan rencana tindak dan melakukan pemantauan atas progress pelaksanaan rencana tindak dari Area of Improvment yang dihasilkan assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan.


33


b. Indikator yang dinilai masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan (nilai di bawah 75) sebagai berikut: 1) RUPS

memberikan

keputusan

yang

diperlukan

untuk

menjaga

kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. a) RUPS/Pemegang Saham telah menetapkan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). b) RUPS/Pemegang Saham telah memberikan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu: a) RUPS/Pemegang Saham belum memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2018. b) RUPS/Pemegang Saham telah memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan RUPS, namun persetujuan yang diberikan untuk pelepasan aset masih melebihi 7 hari sehingga masih belum tepat waktu (RUPS seharusnya

memberikan

persetujuan/keputusan

dalam

waktu

maksimal 7 hari untuk pelepasan aset). Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada RUPS/Pemegang Saham agar: - Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2018 sebagai dasar untuk keselarasan penyusunan RKAP Tahunan. - Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS dengan tepat waktu.


34


3.

Aspek Dewan Komisaris Aspek governance yang terkait dengan Dewan Komisaris dinilai berdasarkan 12 (dua belas) indikator, yaitu: (i)

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan;

(ii)

Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;

(iii)

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi;

(iv)

Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;

(v)

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;

(vi)

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan;

(vii) Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi; (viii) Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya; (ix)

Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;

(x)

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri

Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan; (xi)

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris; dan

(xii) Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.


35


Penilaian penerapan atas ke-12 indikator dengan 43 faktor yang diuji kesesuaiannya tersebut menghasilkan skor 32,01 dari skor maksimum 35 atau 91 %. Dari

ke-12

indikator,

keseluruhan

indikator

yang

dinilai,

tingkat

pemenuhannya sudah baik (nilai di atas 75), terlihat dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut: 1) Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. a) Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan Dewan Komisaris Tahun 2014 yang memuat kebijakan program pengembangan anggota Dewan Komisaris. b) Dewan Komisaris telah melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris, namun realisasi pelaksanaan program pelatihan bagi Dewan Komisaris belum sesuai dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar menyusun rencana kegiatan pelatihan dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris serta melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut. 2) Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. a) Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris. b) Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris. c) Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya. d) Dewan Komisaris telah menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

36


tertulis kepada RUPS, namun proses penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris belum terdokumentasi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris. 3) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. a) Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi. b) Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu: -

Muatan/substansi Kebijakan Dewan Komisaris mengenai mekanisme pemberian

persetujuan/tanggapan/pendapat

Dewan

Komisaris

terhadap rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi hanya memuat teknis pemberian persetujuan, namun belum menuangkan

ketetapan

waktu

dari

pemberian

persetujuan/

tanggapan/pendapat. -

Proses telaahan terhadap rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris belum terdokumentasi.

-

Simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP belum dimuat dalam saran Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan kepada RUPS.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar :


37


a) Memutakhirkan Kebijakan Dewan Komisaris dengan menambahkan muatan mengenai ketetapan waktu dari pemberian persetujuan/ tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP dan RKAP. b) Mendokumentasikan proses telaahan terhadap rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris. c) Membuat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP dan dimuat dalam saran Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan kepada RUPS. 4) Dewan

Komisaris

memberikan

arahan

terhadap

Direksi

atas

implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. a) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal

penting

mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan. b) Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi. c) Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan. d) Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan. e) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan. f) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir. g) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK). Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

38


h) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. i) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu Dewan Komisaris belum melakukan telaah atas rancangan implementasi

sistem

pengendalian

intern

maupun

rancangan

implementasi manajemen risiko perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar melakukan telaahan secara komprehensif atas rancangan implementasi sistem pengendalian intern maupun rancangan implementasi manajemen risiko perusahaan. 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. a) Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. b) Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP. c) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemegang Saham. d) Dewan Komisaris (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS. e) Dewan Komisaris

memastikan Audit Eksternal dan Audit Internal

dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris. f) Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

39


saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu: - Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris belum memuat anggaran biaya audit eksternal. - Dewan Komisaris belum sepenuhnya melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar : a) Memuat anggaran biaya audit eksternal dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris. b) Melakukan penilaian menyeluruh atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal. 6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. a) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan

anak

perusahaan/perusahaan

patungan

dan

pelaksaanaannya. b) Dewan Komisaris berperan dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan. 7) Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. a) Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan. b) Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

40


Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu: - Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi belum berdasarkan telaahan kriteria target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial dengan realisasi pencapaiannya. Dalam laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham yang dibuat secara triwulanan, memuat

capaian

kinerja

perusahaan,

belum

secara

khusus

menguraikan capaian dari KPI Direksi. - Dewan Komisaris belum melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dengan realisasi pencapaian masing‐masing dan belum menyampaikan hasil penilaian kepada RUPS. - Dewan Komisaris belum melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi dari Direksi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar : a) Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial berdasarkan telaahan kriteria target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi dengan realisasi pencapaiannya dan menyampaikan hasil penilaian kepada RUPS. b) Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dengan realisasi pencapaian masing‐masing dan menyampaikan hasil penilaian kepada RUPS. c) Melakukan telaahan terhadap pengusulan remunerasi dari Direksi. 8) Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan tentang pengaturan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.


41


Kebijakan tentang pengaturan benturan kepentingan dimuat dalam Kebijakan Dewan Komisaris tahun 2014 yang disahkan oleh Komisaris namun belum diketahui Pemegang Saham. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar memberitahukan kepada Pemegang Saham mengenai kebijakan tentang pengaturan benturan kepentingan. 9) Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. a) Dewan Komisaris memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. b) Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu: - Telaahan terhadap hasil assessment/review atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, dan pemantauan tindak lanjut area of improvement (AoI) hasil assessment GCG yang dilakukan oleh Dewan Komisaris masih terbatas pada AoI yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris, belum terhadap keseluruhan AoI hasil assessment GCG PT Perkebunan Nusantara III (Persero). - Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris belum mengevaluasi pencapaian kinerja masing‐masing anggota Dewan Komisaris dan menuangkan

dalam

risalah

Rapat

Dewan

Komisaris

serta

melaporkannya dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar : a) Melakukan telaah terhadap laporan hasil assessment/review atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

42


kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut area of improvement hasil assessment GCG oleh Direksi dan telaah terhadap laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan. b) Melakukan penilaian atas pencapaian kinerja masing‐masing anggota Dewan Komisaris dan menuangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris serta melaporkannya dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. 10) Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri

Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. a) Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib rapat Dewan Komisaris yang memadai. b) Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar. c) Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dapat dilihat dalam setiap risalah rapat Dewan Komisaris, salah satu agenda rapat selalu memuat review tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, termasuk praktik dari pelaksanaan tindak lanjut. 11) Dewan Komisaris

memiliki Sekretaris Dewan Komisaris

untuk

mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. a) Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas. b) Sekretariat Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen. c) Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya. d) Sekretaris

Dewan Komisaris

menyediakan

data/informasi

yang

diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.


43


12) Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif. a) Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris. b) Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris sudah memadai. c) Komite Dewan Komisaris memiliki Piagam Komite Audit, Piagam Komite Pemantau Risiko dan program kerja tahunan. d) Komite Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris. e) Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu: - Rencana Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tahun 2015 belum memuat adanya self assessment kinerja dari masing-masing komite. - Laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris belum memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Komite Dewan Komisaris agar: a) Menyusun Rencana Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan memuat kegiatan self assessment kinerja dari masing-masing komite. b) Membuat Laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

44


dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. 4.

Aspek Direksi Aspek governance yang terkait dengan Direksi dinilai berdasarkan 13 indikator, yaitu: (i)

Direksi

melaksanakan

program

pelatihan/pembelajaran

secara

berkelanjutan; (ii)

Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas;

(iii)

Direksi menyusun perencanaan perusahaan;

(iv)

Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan;

(v)

Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;

(vi)

Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar;

(vii) Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders; (viii) Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi; (ix)

Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu;

(x)

Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(xi)

Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif;

(xii) Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif; (xiii) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

45


Penilaian penerapan atas ke-13 indikator dengan 52 faktor yang diuji kesesuaiannya tersebut menghasilkan skor 33,38 dari skor maksimum 35 atau 95%. Dari

ke-13

indikator,

keseluruhan

indikator

yang

dinilai,

tingkat

pemenuhannya sudah baik (nilai di atas 75), terlihat dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut: 1) Direksi

melaksanakan

program

pelatihan/pembelajaran

secara

berkelanjutan. a) Direksi yang baru diangkat telah mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan; b) Direksi

telah

melaksanakan

program

pelatihan

dalam

rangka

meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan. 2) Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. a) Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan; b) Direksi telah menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan. c)

Direksi telah menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (corporate action) sesuai ketentuan perundangundangan dan tepat waktu. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu perusahaan belum menerapkan SOP pemupukan dengan tepat ditandai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu oleh BPK atas kegiatan pemupukan pada PTPN III (Persero) dan instansi terkait dengan

memberikan

rekomendasi

mengenai

pelaksanaan

SOP

Pemupukan yang kurang tepat.


46


Berkaitan dengan permasalahan di atas kami rekomendasikan kepada Direksi agar melakukan pemupukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 3) Direksi menyusun perencanaan perusahaan. a) Direksi telah menyusun Rencana Jangka Panjang (RJPP) 2014-2018. b) Direksi telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS. c)

Direksi telah menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan telah memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.

d) Direksi telah memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/ efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya; e) Direksi telah merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu: -

Pedoman penyusunan RJPP yang ada masih belum memuat tentang asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP, penetapan misi, sasaran, strategi, dan kebijakan dan program kerja RJPP.

-

Pedoman penyusunan RKAP belum memuat rencana kerja yang dirinci atas misi, sasaran, strategi, kebijakan serta proyeksi keuangan anak perusahaan.

-

Penyampaian RKAP kepada Dewan Komisaris lewat dari tanggal penyampaian RKAP kepada Pemegang Saham.

-

Rencana promosi dan mutasi satu level di bawah Direksi belum didokumentasikan secara eksplisit di dalam risalah rapat Direksi.


47


Berkaitan

dengan

permasalahan

di

atas

kepada

Direksi

kami

rekomendasikan agar: a) Menyempurnakan pedoman penyusunan RJPP dengan menambah muatan mengenai asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP, penetapan misi, sasaran, strategi, dan kebijakan dan program kerja RJPP. b) Menyempurnakan pedoman penyusunan RKAP

yang

minimal

memuat: (a) Rencana kerja yang dirinci atas misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja; (b) Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap program kegiatan; (c) Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaanya; (d) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS; (e) Hal lain sesuai yang diperlukan perusahaan. c)

Menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 September tahun berjalan.

d) Mendokumentasikan rencana promosi dan mutasi satu level di bawah Direksi di dalam risalah rapat Direksi. 4) Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. a) Direksi telah melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu. b) Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan. c) Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi. d) Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan. e) Direksi telah melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

48


f) Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi; g) Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; h) Direksi telah melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan perusahaan; i) Direksi telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut. j) Direksi telah mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan. k) Direksi telah menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan/atau perusahaan patungan. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu: -

Tingkat pencapaian kinerja anggota Direksi secara individual belum ada.

-

Masih terdapat temuan-temuan audit, oleh auditor internal mengenai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan.

-

Perusahaan belum melakukan job tender dalam penetapan pejabat satu level di bawah Direksi.

Berkaitan

dengan

permasalahan

di

atas

kepada

Direksi

kami

rekomendasikan agar: a) Membuat target pencapaian kinerja anggota Direksi secara individual dan membuat penilaian terhadap tingkat pencapaian kinerja tersebut. b) Menindaklanjuti hasil temuan auditor internal terkait pengadaan barang dan jasa yang ada di perusahaan.


49


c)

Menyelenggarakan Job Tender dalam penetapan pejabat satu level di bawah Direksi.

5) Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. a) Direksi telah menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK) b) Direksi telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. c)

Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan.

d) Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan auditor eksternal (KAP dan BPK). Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu: -

Belum ada persetujuan oleh Dewan Komisaris mengenai cara penanganan risiko yang telah dibuat oleh perusahaan.

-

Perusahaan belum melakukan analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penangannya serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Berkaitan

dengan

permasalahan

di

atas

kepada

Direksi

kami

rekomendasikan agar: a) Menyampaikan cara penanganan risiko yang dibuat oleh perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui dan disetujui oleh Dewan Komisaris. b) Melakukan analisis risiko terhadap rancangan RKAP dan strategi penangannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.


50


6) Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar. a)

Direksi telah menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

b)

Perusahaan telah menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

7) Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders. a) Perusahaan telah melaksanakan hubungan dengan pelanggan. b) Perusahaan telah melaksanakan hubungan dengan pemasok sesuai ketentuan yang berlaku. c)

Perusahaan telah melaksanakan hubungan dengan kreditur sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Perusahaan telah melaksanakan kewajiban kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku. e) Perusahaan telah melaksanakan

hubungan

dengan karyawan

perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f)

Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhankeluhan stakeholders.

g) Perusahaan telah melakukan upaya untuk meningkatkan nilai pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan. h)

Perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.

Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu: - Prosedur penanganan keluhan pelanggan belum mengatur mengenai hak-hak konsumen/pelanggan dan kesehatan konsumen/pelanggan.


51


- Perusahaan belum melakukan assesment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (Quality, Cost, Delivery, Service). - Perusahaan

belum

memiliki

kebijakan

perusahaan

mengenai

manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya. - Perusahaan belum mampu untuk memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target-target yang telah disepakati, yaitu dividen dan trend Earning Per Share (EPS) yang cenderung turun. - Perusahaan belum mampu meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu trend capaian Key Performance Indicator (KPI) yang cenderung turun. Berkaitan

dengan

permasalahan

di

atas

kepada

Direksi

kami

rekomendasikan agar: a) Melakukan perbaikan terhadap prosedur penanganan keluhan pelanggan yang mengatur mengenai hak-hak konsumen/pelanggan dan kesehatan konsumen/pelanggan. b) Melakukan assesment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (Quality, Cost, Delivery, Service). c)

Membuat kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya.

d) Membuat strategi yang tepat sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian dividen perusahaan dan dapat meningkatkan EPS sebagai salah satu indikator keberhasilan perusahaan. e) Membuat perencanaan yang tepat dan terukur serta meningkatkan kinerja perusahaan sehingga capaian KPI perusahaan dapat meningkat. 8) Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. a)

Direksi telah menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan;


52


b)

Direksi telah menerapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.

9) Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. a) Direksi telah melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. b) Direksi telah memberikan perlakukan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu penyampaian Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris setelah tanggal penyampaian kepada Pemegang Saham. Berkaitan

dengan

hal

tersebut

di

atas

kepada

Direksi

kami

rekomendasikan agar menyampaikan Laporan Tahunan secara tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 10) Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. a) Direksi telah memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris. b) Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan. Rapat Direksi yang dilaksanakan dalam tahun 2015 ada sebanyak 16 kali dan tingkat kehadiran dari masing-masing Direksi adalah 100%.


53


c)

Anggota Direksi telah menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika salah satu Direksi tidak dapat hadir yang bersangkutan telah menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

d) Direksi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. e) Direksi telah menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris. 11) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. a) Perusahaan telah memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi. b) SPI/Fungsi Audit Internal telah dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya. c)

SPI telah melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.

Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu bagian SPI belum melakukan penilaian/reviu internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi Audit Internal secara menyeluruh. Kepada Direksi kami rekomendasikan agar memerintahkan Kepala Bagian SPI untuk melakukan reviu/assesment secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi Audit Internal secara menyeluruh. 12) Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. a) Sekretaris

Perusahaan

telah

dilengkapi

dengan

faktor-faktor

pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya. b) Sekretaris perusahaan telah menjalankan fungsinya dengan baik. c)

Direksi telah mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.


54


Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu Sekretaris Perusahaan belum membuat telaahan secara tertulis terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berlaku bagi perusahaan. Berkaitan

dengan

hal

tersebut

di

atas

kepada

Direksi

kami

rekomendasikan agar memerintahkan Sekretaris Perusahaan untuk membuat telaahan secara tertulis terhadap peraturan perundangundangan yang baru yang berlaku bagi perusahaan. 13) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. a) Direksi telah menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. b) Direksi telah menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi belum dimuat dalam risalah RUPS Laporan Tahunan. Berkaitan

dengan

hal

tersebut

di

atas

kepada

Direksi

kami

rekomendasikan agar melengkapi risalah RUPS Laporan Tahunan dengan metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 5.

Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi. Aspek governance yang terkait dengan Pengungkapan Informasi dan Transparansi dinilai berdasarkan empat indikator, yaitu:


55


(i)

Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders;

(ii)

Perusahaan menyediakan bagi stakeholders akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala;

(iii)

Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(iv)

Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

Penilaian penerapan atas keempat indikator dengan 16 faktor yang diuji kesesuaiannya tersebut menghasilkan skor 8,09 dari skor maksimum 9 atau 90%. Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut: a. Indikator yang dinilai sudah baik (nilai di atas 75), terlihat dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut: 1) Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders. a) Perusahaan telah menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting. b) Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan. 2) Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala. a) Terdapat media untuk penyediaan informasi publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana yaitu melalui website perusahaan dan dapat diakses di alamat http://www.ptpn3.co.id/. b) Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan namun belum sepenuhnya mempublikasikan kebijakan/pedoman penerapan tata kelola perusahaan antara lain Code of CG, Board Manual, dan Code of Conduct. Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

56


Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Direksi agar menyempurnakan isi (content) dari website perusahaan dengan mempublikasikan Code of CG, Board Manual, Code of Conduct di dalam website resmi perusahaan. c) Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan. d) Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id dimutahirkan secara berkala. e) Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan. 3) Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. a) Laporan Tahunan telah memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan. b) Laporan Tahunan telah memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting. c) Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi. d) Laporan Tahunan telah memuat profil perusahaan secara lengkap. e) Laporan Tahunan telah memuat bagian tersendiri mengenai analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan. f) Laporan Tahunan telah memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. g) Laporan tahunan telah memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan. Namun demikian, masih terdapat penerapan parameter yang tercakup dalam indikator ini yang masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan yaitu:


57


- Laporan Tahunan belum memuat penjelasan Visi dan Misi Perusahaan. - Laporan Tahunan belum memuat penjelasan mengenai Piagam Audit Internal dan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab unit audit internal. Berkaitan dengan hal tersebut kami rekomendasikan kepada Direksi agar memuat penjelasan Visi dan Misi Perusahaan dan penjelasan mengenai Piagam Audit Internal serta penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab unit audit internal dalam Laporan Tahunan. b. Indikator yang dinilai masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan (nilai di bawah 75) adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya. a) Perusahaan telah mengikuti Annual Report Award (ARA) namun belum memperoleh peringkat 5 besar terbaik dalam Annual Report Award (ARA). Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Direksi agar perusahaan meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Tahunan untuk dinilai sesuai kriteria yang ditetapkan agar memperoleh predikat terbaik dalam Annual Report Award (ARA). b) Perusahaan berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam SRA (Sustainability Reporting Award), yaitu berpartisipasi dalam Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Perusahaan BUMN Perkebunan Pengembang

UMKM

Terbaik

Pelaksana

PK-BL/CSR

yang

diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta, sertifikat dikeluarkan di Surakarta tanggal 30 Juli 2015. c) Perusahaan memperoleh penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.


58


6.

Aspek Lainnya Aspek governance yang terkait dengan Aspek Lainnya dinilai berdasarkan dua indikator, yaitu: (i) Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia. (ii) Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standarstandar praktik dan ketentuan lainnya. Penilaian penerapan atas kedua indikator dengan 2 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya tersebut menghasilkan skor 4,00 dari skor maksimum 5 atau 80%. Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut: a. Indikator yang dinilai sudah baik (nilai di atas 75), terlihat dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut: 1) Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia. Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi best practices di industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menjadi tempat studi banding bagi PTPN 5 dan BULOG mengenai penerapan manajemen resiko di dalam perusahaan. Perusahaan mendapatkan penghargaan yaitu Proper dengan mendapatkan predikat Biru dari Kemenakertrans (tahun 2014-2015), Penghargaan Zero Accident dari Kemenkertrans (2015), Penghargaan Kawasan Industri Baru


59


dengan Perkembangan Terbaik yaitu Kawasan Industri Sei Mangkei (30 November 2015). b. Indikator yang dinilai masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan (nilai di bawah 75) sebagai berikut: 1) Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Masih terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh manajemen. Berkaitan dengan hal tersebut kami rekomendasikan kepada Direksi agar menyelesaikan permasalahan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


60

Lampiran II / 1-5 Laporan No : LAP- 176/PW02/4/2016 Tanggal : 1 April 2016

DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TAHUN 2015

No

I. 1

JML PARAMETER

INDIKATOR

BOBOT INDIKATOR

CAPAIAN TH. 2015 SKOR

CAPAIAN (%)

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).

2

1,218

1,066

88

Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.

2

1,217

1,217

100

3

Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2

0,608

0,532

88

4

Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

3

1,370

1,256

92

5

Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3

1,370

1,370

100

6

Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).

3

1,217

1,217

100

Jumlah I

15

7,000

6,658

95

6

2,423

2,423

100

5

1,731

1,644

95

2

II.

PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

7

RUPS melakukan pemberhentian Direksi .

pengangkatan

dan

8

RUPS melakukan pengangkatan pemberhentian Dewan Komisaris.

dan

9

RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

3

1,385

1,011

73

RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

6

2,077

1,933

93

10



DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TAHUN 2015 JML PARAMETER

BOBOT INDIKATOR

CAPAIAN TH. 2015

No

INDIKATOR

11

RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

2

0,519

0.519

100

Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

3

0,865

0.807

93

Jumlah II

25

9,000

8,337

93

13

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

2

1,348

1,236

92

14

Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

4

2,127

2,102

99

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

2

2,904

2,517

87

Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

9

9,593

8,713

91

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

6

6,479

5,995

93

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

2

1,504

1,504

100

Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.

3

2,437

2,014

83

Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

1

0,571

0,476

83

12

III.

15

16

17

18

19

20

SKOR

CAPAIAN (%)

DEWAN KOMISARIS




BOBOT INDIKATOR

CAPAIAN TH. 2015

No

INDIKATOR

21

Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2

1,659

1,302

78

22

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3

1,348

1,264

94

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.

4

2,593

2,593

100

Dewan Komisaris memiliki Komisaris yang efektif.

5

2,437

2,289

94

Jumlah III

43

35,000

32,005

91

Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.

2

1,089

1,089

100

26

Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.

3

1,867

1,828

98

27

Direksi menyusun perencanaan perusahaan.

5

4,044

3,592

89

28

Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.

11

8,089

7,822

97

29

Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

4

3,266

3,111

95

Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

2

0,778

0,778

100

31

Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.

8

6,689

6,262

94

32

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.

2

1,089

1,089

100

23

24

IV. 25

30

Komite

Dewan

SKOR

CAPAIAN (%)

DIREKSI




BOBOT INDIKATOR

CAPAIAN TH. 2015

No

INDIKATOR

33

Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.

2

1,089

0,965

89

Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5

1,556

1,556

100

35

Direksi wajib menyelenggarakan intern yang berkualitas dan efektif.

3

1,711

1,688

99

36

Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.

3

1,711

1,657

97

37

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2

2,022

1,944

96

Jumlah IV

52

35,000

33,381

95

34

V.

pengawasan

SKOR

CAPAIAN (%)

PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

38

Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders.

2

0,435

0,435

100

39

Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.

5

2,320

2,117

94

Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7

3,341

3,301

99

Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

2

2,904

2,178

75

16

9,000

8,091

90

95,000

88,472

5,000

5,000

40

41

Jumlah V Jumlah I + II + III + IV + V VI. 42

ASPEK LAINNYA Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;

1


100



BOBOT INDIKATOR

CAPAIAN TH. 2015

No

INDIKATOR

43

Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER01/MBU/2011, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

1

(5,000)

(1,000)

(20)

Jumlah VI

2

5,000

4,000

80

153

100,00

92,472

Jumlah I + II + III + IV + V + VI


SKOR

CAPAIAN (%)

Lampiran III/ 1 - 7 Laporan No : LAP-176/PW02/4/2016 Tanggal: 1 April 2016

DAFTAR USULAN REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PENERAPAN GCG PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TAHUN 2015

No

Usulan Rekomendasi

Pemegang Saham

1

Menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen secara eksplisit dalam SK pengangkatannya.



2

Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2018 sebagai dasar untuk keselarasan penyusunan RKAP Tahunan.



3

Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan RUPS dengan tepat waktu.



4

Melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja Direksi secara individu.



5

Penetapan auditor eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan mencakup besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut.



Memetakan rencana tindak dan melakukan pemantauan atas progress pelaksanaan rencana tindak dari Area of Improvment yang dihasilkan assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan.



6

Dewan Komisaris

Komite Dewan Komisaris

Direksi

Laporan Hasil Asesmen Good Corporate Governance PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2015

SPI

Sekretaris Perusahaan


Pemegang Saham

Dewan Komisaris

No

Usulan Rekomendasi

7

Menyusun rencana kegiatan pelatihan dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris serta melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut.



8

Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.



9

Memutakhirkan Kebijakan Dewan Komisaris dengan menambahkan muatan mengenai ketepatan waktu dari pemberian persetujuan/ tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP dan RKAP.



10

Mendokumentasikan proses telaahan terhadap rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris.



11

Membuat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP dan dimuat dalam saran Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan kepada RUPS.



Melakukan telaahan secara komprehensif atas rancangan implementasi sistem pengendalian intern maupun rancangan implementasi manajemen risiko perusahaan.



12

13

Memuat anggaran biaya audit eksternal dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.


Direksi




SPI



No

Pemegang Saham

Usulan Rekomendasi efektivitas

Dewan Komisaris

14

Melakukan penilaian menyeluruh atas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal.

15

Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial berdasarkan telaahan kriteria target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi dengan realisasi pencapaiannya dan menyampaikan hasil penilaian kepada RUPS.



16

Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dengan realisasi pencapaian masing‐masing dan menyampaikan hasil penilaian kepada RUPS.



17

Melakukan telaahan terhadap pengusulan remunerasi dari Direksi.



18

Memberitahukan kepada Pemegang Saham mengenai kebijakan tentang pengaturan benturan kepentingan.



19

Melakukan telaah terhadap laporan hasil assessment/review atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut area of improvement hasil assessment GCG oleh Direksi dan telaah terhadap laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan.


Direksi






SPI



No

Usulan Rekomendasi

20

Melakukan penilaian atas pencapaian kinerja masing‐masing anggota Dewan Komisaris dan menuangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris serta melaporkannya dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Pemegang Saham

Dewan Komisaris


Direksi



21

Menyusun Rencana Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan memuat kegiatan self assessment kinerja dari masing-masing komite.



22

Membuat Laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.



23

Meninjau dan memutakhirkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) secara berkala.



24

Memuat skor GCG dan uraian hasil assessment secara ringkas dan uraian setiap aspek pengujian di dalam Laporan Tahunan.



25

Mendorong kepatuhan penyampaian LHKPN dan memberikan sanksi sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku kepada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN kepada KPK.



26

Melakukan pemupukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.




SPI



Pemegang Saham

Dewan Komisaris


No

Usulan Rekomendasi

27

Menyempurnakan pedoman penyusunan RJPP dengan menambah muatan mengenai asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP, penetapan misi, sasaran, strategi, dan kebijakan dan program kerja RJPP.



Menyempurnakan pedoman penyusunan RKAP yang minimal memuat: (a) Rencana kerja yang dirinci atas misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja; (b) Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap program kegiatan; (c) Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaanya; (d) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS; (e) Hal lain sesuai yang diperlukan perusahaan.



29

Menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 September tahun berjalan.



30

Mendokumentasikan rencana promosi dan mutasi satu level di bawah Direksi di dalam risalah rapat Direksi.



31

Membuat target pencapaian kinerja anggota Direksi secara invidu dan membuat penilaian terhadap tingkat pencapaian kinerja tersebut.



32

Menindaklanjuti hasil temuan auditor internal terkait pengadaan barang dan jasa yang ada di perusahaan.



33

Menyelenggarakan Job Tender dalam penetapan pejabat satu level di bawah Direksi.



28

Direksi


SPI



Pemegang Saham

Dewan Komisaris


No

Usulan Rekomendasi

34

Menyampaikan cara penanganan risiko yang dibuat oleh perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui dan disetujui oleh Dewan Komisaris.



35

Melakukan analisis risiko terhadap rancangan RKAP dan strategi penangannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Melakukan perbaikan terhadap prosedur penanganan keluhan pelanggan yang mengatur mengenai hak-hak konsumen/pelanggan dan kesehatan konsumen/pelanggan.



36

Melakukan assesment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (Quality, Cost, Delivery, Service).



37

Membuat kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya.



38

Membuat strategi yang tepat sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian dividen perusahaan dan dapat meningkatkan EPS sebagai salah satu indikator keberhasilan perusahaan.



39

Membuat perencanaan yang tepat dan terukur serta meningkatkan kinerja perusahaan sehingga capaian KPI perusahaan dapat meningkat.



40

Menyampaikan Laporan Tahunan secara tepat waktu kepada Dewan Komisaris.



Direksi


SPI



Pemegang Saham

Dewan Komisaris


No

Usulan Rekomendasi

41

Melengkapi risalah RUPS Laporan Tahunan dengan metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.



42

Menyempurnakan isi (content) dari website perusahaan dengan mempublikasikan Code of CG, Board Manual, Code of Conduct di dalam website resmi perusahaan.



43

Memuat penjelasan Visi dan Misi Perusahaan dan penjelasan mengenai Piagam Audit Internal serta penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab unit audit internal dalam Laporan Tahunan.



Perusahaan meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Tahunan untuk dinilai sesuai kriteria yang ditetapkan agar memperoleh predikat terbaik dalam Annual Report Award (ARA).



45

Menyelesaikan permasalahan hukum yang masih dihadapi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



46

Melakukan reviu/assesment secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi Audit Internal secara menyeluruh

47

Membuat telaahan secara tertulis terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berlaku bagi perusahaan.

44

Direksi


SPI






Lampiran IV / 1-3 Laporan No : LAP-176/PW02/4/2016 Tanggal : 1 April 2016

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) DATA KEUANGAN TAHUN 2013 – 2015 1) Perkembangan Posisi Keuangan TAHUN NO

URAIAN

2015 UnAudited

2014 Audited

2013 Audited

1

Aktiva Lancar

17.160.634.452.477

13.828.815.035.857

14.256.519.683.017

2

Aktiva Tidak Lancar

82.495.786.473.711

51.847.093.958.703

47.570.529.910.510

3

Investasi Jk. Panjang

504.223.862.703

473.160.425.324

519.113.330.940

4

Aktiva Tetap

78.057.076.566.831

46.843.681.057.843

42.215.465.319.378

5

Aktiva Lain-lain

4.438.709.906.880

18.832.227.936.717

19.611.584.274.149

6

Jumlah Aktiva

99.656.420.926.188

65.675.908.994.560

61.827.049.593.527

7

Hutang Lancar

21.516.769.126.683

19.548.811.034.479

16.937.972.308.779

8

Kewajiban Tidak Lancar

33.338.327.558.473

27.271.011.074.138

25.842.173.151.873

9

Hak Minoritas

-

-

-

10

Ekuitas

44.801.324.241.032

18.856.086.885.943

19.046.904.132.875

11

Jumlah Passiva

99.656.420.926.188

65.675.908.994.560

61.827.049.593.527



2) Perkembangan Usaha NO

URAIAN

1

Hasil Penjualan

2

Beban Pokok Penjualan

3

Laba Kotor Usaha

4

Beban Usaha

5

Laba Usaha

6

Pendapatan/Beban Lain-lain

7

Laba/rugi lainnya

8

Laba Sebelum Pajak

9

Beban/Pajak Penghasilan

10

Laba/Rugi Setelah Pajak Laba (rugi) lindung nilai yang belum direalisasi

11

12

Laba Bersih

TAHUN 2014 Audited

2015 UnAudited

2013 Audited

36.244.879.165.213

39.520.135.503.589

38.549.706.848.495

(27.634.759.541.780)

(29.925.678.965.112)

(29.366.546.509.788)

8.610.119.623.433

9.594.456.538.477

9.183.160.338.707

(6.961.970.000.991)

(6.952.776.947.183)

(6.150.628.352.465)

1.648.149.622.442

2.641.679.591.294

3.032.531.986.242

(1.697.954.344.546)

(1.325.612.832.879)

(962.034.368.159)

-

-

-

(49.804.722.104)

1.316.066.758.415

2.070.497.618.083

(548.053.727.095)

(640.455.960.256)

(817.342.298.309)

(597.858.449.199)

675.610.798.159

1.253.155.319.774

24.706.743.522.325

181.918.946

15.622.488.225

24.108.885.073.126

675.792.717.105

1.268.777.807.999



3) Perkembangan Rasio Keuangan (dalam persen) NO

URAIAN

2015 UnAudited

TAHUN 2014 Audited

2013 Audited

1

Current Ratio

79,75

70,74

84,17

2

Turnover Hutang Usaha

66,07

84,41

90,11

3

Turnover Total Aktiva

36,37

60,17

62,35

4

Debt Ratio

55,04

71,29

77,28

5

Total Debt to Equity Ratio

122,44

248,30

224,60

6

Total Long Term Debt to Equity

74,41

144,63

135,68

7

Gross Profit Margin

23,76

24,28

23,82

8

Operating Margin Ratio

(0,14)

3,33

5,37

9

Net Profit Margin

(1,65)

1,71

3,25

10

Return on Asset

23,59

0,88

0,61

11

Return on Equity

52,48

3,08

1,97


BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl. Jenderal Gatot Subroto KM. 5,5 Medan - 20122 Telp: (061) 8474847 (Hunting), Fax : (061) 8472842, e-mail: [email protected], situs: www.bpkp.go.id

Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2015 Pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Recommend Documents