Laporan Akhir Studi Skala Kecil Analisis Manfaat Ekonomi Proyek Infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan April Juli 2012

Laporan Akhir Studi Skala Kecil Analisis Manfaat Ekonomi Proyek Infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan April – Juli 2012

Disusun oleh: Poppy Ismalina, Ph.D (Ketua Tim Ekonomi; [email protected]) Heru Sutomo, Ph.D (Ketua Tim Teknik; [email protected])

2012

LAPORAN AKHIR

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

BAB 1

ANALISIS DAMPAK EKONOMI PROYEK INFRASTRUKTUR PEDESAAN PNPM: STUDI SKALA KECIL, APRIL – JULI 2012

1 1 3 5 9

I. II. III. IV.

PENGANTAR TUJUAN STUDI DAN METODOLOGI RINGKASAN HASIL STUDI ANALISIS HASIL STUDI

IV.1.

Analisis EIRR A. Saluran Air Bersih B. Jalan/Jembatan C. Irigasi Analisis General Income Multiplier A. Saluran Air Bersih B. Jalan/Jembatan C. Irigasi Analisis Perbandingan Biaya Proyek A. Saluran Air Bersih B. Jalan/Jembatan C. Irigasi Analisis Mutu Manajemen Dasar dan Kualitas Teknik A. Saluran Air Bersih B. Jalan/Jembatan C. Irigasi D. Komparasi Umum: Antar Provinsi dan Antar Jenis Prasarana

10 11 16 19 22 22 25 27 29 29 32 34 36 37 40 43 46

ASPEK PENTING PEMBANGUNAN PRASARANA MELALUI PNPM

47

IV.2.

IV.3.

IV.4.

V.

BAB 2 I. II.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN SARAN

50 50 52

LAMPIRAN LAMPIRAN 1: REKAPITULASI HASIL ANALISIS DAMPAK EKONOMI PRASARANA PROGRAM PNPM MP (TIM EKONOMI) DI 39 DESA DAN 48 PRASARANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, SULAWESI BARAT, KALIMANTAN BARAT DAN JAWA TENGAH LAMPIRAN 2: REKAPITULASI HASIL ANALISIS DAMPAK EKONOMI PRASARANA PROGRAM PNPM MP (TIM TEKNIK) DI 39 DESA DAN 48 PRASARANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, SULAWESI BARAT, KALIMANTAN BARAT DAN JAWA TENGAH LAMPIRAN 3: FOTO-FOTO INFRASTRUKTUR PROGRAM PNPM MANDIRI

Studi Analisis Manfaat Ekonomi Proyek Infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan

i

LAPORAN AKHIR

DAFTAR TABEL TABEL III.1. ECONOMIC INTERNAL RATE OF RETURN – 4 PROVINSI, 48 PROYEK TABEL III.2. GENERAL INCOME MULTIPLIER – 4 PROVINSI, 48PROYEK TABEL III.3. BIAYA KONSTRUKSI DENGAN PNPM VS PEMDA – 4 PROVINSI, 48 PROYEK (TANPA SWADAYA) TABEL III.4. BIAYA KONSTRUKSI DENGAN PNPM VS PEMDA – 4 PROVINSI, 48 PROYEK (DENGAN SWADAYA) TABEL III.5. PEMERIKSAAN KAJIAN MUTU MANAJEMEN DASAR PROYEK – 4 PROVINSI, 48 PROYEK TABEL IV.1 HASIL ANALISIS EIRR – 16 PRASARANA AIR BERSIH DI 5 KABUPATEN TABEL IV.2 PROYEK DENGAN HASIL EIRR >100% TABEL IV.3 HASIL ANALISIS EIRR 16 PRASARANA JALAN/JEMBATAN DI 6 KABUPATEN TABEL IV.4 PROYEK DENGAN HASIL EIRR >100% TABEL IV.5 HASIL ANALISIS EIRR – 16 PRASARANA IRIGASI DI 5 KABUPATEN TABEL IV.6 PROYEK DENGAN HASIL EIRR >100% TABEL IV.7 RATA-RATA GENERAL INCOME MULTIPLIER 16 PRASARANA AIR BERSIH DI 5 KABUPATEN TABEL IV.8 RATA-RATA GENERAL INCOME MULTIPLIER 16 PRASARANA JALAN/JEMBATAN DI 6 KABUPATEN TABEL IV.9 RATA-RATA GENERAL INCOME MULTIPLIER16 PRASARANAIRIGASI DI 5 KABUPATEN TABEL IV. 10 PERBANDINGAN BIAYA PROYEK AIR BERSIH (TANPA SWADAYA)DENGAN PERHITUNGAN BIAYA PROYEK BERDASARKAN HARGA SATUAN PEMDA TABEL IV. 11 PERBANDINGAN BIAYA PROYEK AIR BERSIH (DENGAN SWADAYA)DENGAN PERHITUNGAN BIAYA PROYEK BERDASARKAN HARGA SATUAN PEMDA TABEL IV. 12 PROSENTASE SELISIH BIAYA PROYEK AIR BERSIH (TANPA SWADAYA) DENGAN PERHITUNGAN BIAYA BIAYA PROYEK BERDASARKAN HARGA SATUAN PEMDA MENURUT TAHUN PEMBANGUNAN TABEL IV. 13 PERBANDINGAN BIAYA PROYEK JALAN/JEMBATAN (TANPA SWADAYA)DENGAN PERHITUNGAN BIAYA PROYEK BERDASARKAN HARGA SATUAN PEMDA TABEL IV. 14 PERBANDINGAN BIAYA PROYEK JALAN/JEMBATAN (DENGAN SWADAYA) DENGAN PERHITUNGAN BIAYA PROYEK BERDASARKAN HARGA SATUAN PEMDA TABEL IV. 15 PROSENTASE SELISIH BIAYA PROYEK JALAN/JEMBATAN (TANPA SWADAYA)DENGAN PERHITUNGAN BIAYA PROYEK BERDASARKAN HARGA SATUAN PEMDA MENURUT TAHUN PEMBANGUNAN TABEL IV. 16 PERBANDINGAN BIAYA PROYEK IRIGASI (TANPA SWADAYA)DENGAN PERHITUNGAN BIAYA PROYEK BERDASARKAN HARGA SATUAN PEMDA TABEL IV. 17 PERBANDINGAN BIAYA PROYEK IRIGASI (DENGAN SWADAYA)DENGAN PERHITUNGAN BIAYA PROYEK BERDASARKAN HARGA SATUAN PEMDA TABEL IV. 18 PROSENTASE SELISIH BIAYA PROYEK IRIGASI (TANPA SWADAYA)DENGAN PERHITUNGAN BIAYA BIAYA PROYEK BERDASARKAN HARGA SATUAN PEMDA MENURUT TAHUN PEMBANGUNAN TABEL IV. 19 RINGKASAN EVALUASI KUALITAS MANAJEMEN TEKNIS DASAR


6 7 8 8 9 11 12 17 17 20 21 23 25 27 30 30 31 33 33 34 35 35

36

ii

LAPORAN AKHIR

PRASARANA AIR BERSIH TABEL IV. 20 RINGKASAN EVALUASI KUALITAS HASIL PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BERSIH TABEL IV. 21 RINGKASAN EVALUASI KUALITAS MANAJEMEN TEKNIS DASAR PRASARANA AIR BERSIH MENURUT TAHUN PEMBANGUNAN TABEL IV. 22 RINGKASAN EVALUASI KUALITAS HASIL PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BERSIH MENURUT TAHUN PEMBANGUNAN TABEL IV. 23 RINGKASAN EVALUASI KUALITAS MANAJEMENTEKNIS DASAR PRASARANA JALAN/JEMBATAN TABEL IV. 24 RINGKASAN EVALUASI KUALITAS HASIL PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN/JEMBATAN TABEL IV. 25 RINGKASAN EVALUASI KUALITAS MANAJEMEN TEKNIS DASAR PRASARANA JALAN/JEMBATAN MENURUT TAHUN PEMBANGUNAN TABEL IV. 26 RINGKASAN EVALUASI KUALITAS HASIL PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN/JEMBATAN MENURUT TAHUN PEMBANGUNAN TABEL IV. 27 RINGKASAN EVALUASI KUALITAS MANAJEMEN TEKNIS DASAR IRIGASI TABEL IV. 28 RINGKASAN EVALUASI KUALITAS HASIL PEMBANGUNAN PRASARANA IRIGASI TABEL IV. 29 HASIL EVALUASI KUALITAS MANAJEMEN TEKNIS DASAR PRASARANA IRIGASI MENURUT TAHUN PEMBANGUNAN TABEL IV. 30 HASIL EVALUASI KUALITAS HASIL PEMBANGUNAN PRASARANA IRIGASI MENURUT TAHUN PEMBANGUNAN


38 38 39 39 41 41 42 43 44 44 45 45

iii

LAPORAN AKHIR

Analisis Dampak Ekonomi Proyek Infrastruktur Pedesaan PNPM: Studi Skala Kecil, April – Juli 2012 I.

Pengantar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disingkat PNPM)

Mandiri Perdesaan telah dijalankan sejak tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Bank Dunia memberikan bantuan keuangan dan teknis dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan. Sampai pada tahun 2009, PNPM Mandiri Perdesaan telah beroperasi di 32 provinsi, 364 kabupaten, 4.193 kecamatan dan lebih dari 43.000 desa. Tujuan dari program ini adalah: (i) menurunkan tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan desa; (ii) memperkuat institusi masyarakat dan Pemerintah Daerah; (iii) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan mengurangi pengangguran; dan (iv) mendukung upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan desentralisasi

pda

tingkat

lokal

(provinsi

ke

kabupaten).

Program

tersebut

memberdayakan masyarakat dengan cara menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas dan aktivitas lain seperti pengembangan kapasitas dan kredit mikro di tingkat desa. Semua proses perencanaan dan pengambilan keputusan ditangani langsung oleh warga desa sendiri. Masyarakat desa membentuk kelompok untukbersamasamamenyusun rencana proyek lokal dan mengumpulkan dua atau tinggal usulan untuk dibahas dan ditimbang dalam pertemuan tingkat kecamatan. Proyek yang terpilih dalam pertemuan tersebut akan mendapatkan bantuan langsung. Kelompok masyarakat yang mengusulkan proyek tersebut yang akan menjalankan proyek dan mengelola dana bantuan tersebut. Hampir 70 persen dari seluruh bantuan PNPM Mandiri Perdesaan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan, sisanya dialokasikan untuk pembiayaan kredit mikro dan aktivitas peningkatan kapasitas masyarakat. Pada tahun 2004/2005, tim independen dari Bank Dunia melakukan studi tentang


1

LAPORAN AKHIR

dampak ekonomi dari infrastruktur yang dibangun oleh PNPM Mandiri Perdesaan di 113 desa yang ada di empat provinsi, yaitu Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan NTT untuk tiga macam tipe infrastruktur, yaitu 41 saluran air bersih, 55 jalan/jembatan, dan 17 saluran irigasi.

Studi dilakukan untuk menganalisis: 1)

Economic Internal Rate of Return (EIRR) dari pembangunan infrastruktur PNPM; 2) melakukan analisa dampak makro ekonomi dari pembangunan prasarana didesa dengan menggunakan (i) Analisa Umum tentang Perputaran Uang, dan (ii) Indikator kualitas hidup masyarakat akibat adanya proyek, untuk mengetahui manfaat tidak langsung dan manfaatyang tak terlihat; serta (3) menghitung kembali nilai proyek prasarana PPK dengan menggunakan harga satuan kontraktor setempat untuk mengetahui berapa jadinya nilai proyek yang sama apabila ditenderkan Pemerintah Daerah kepada kontraktor setempat. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh tim independen tersebut, hasil studi tahun 2004/2005 tersebut adalah: 1) Proyek-proyek PNPM tersebut menghasilkan nilai kembalian yang cukup bagus dengan hasil rata-rata di atas 52.75% untuk 113 proyek tersebut. Hasil rata-rata untuk proyek air bersih adalah 38.62%; jalan desa 51.84% dan proyek irigasi 67.64%. Dari 113 proyek tersebut, terdapat 8 proyek yang menghasilkan EIRR di atas 100%; 2) General Multiplier Analysis menunjukkan penambahan kegiatan ekonomi yang bernilai Rp 2,069,413,297 atau US$ 226,165 untuk 113 proyek apabila angka pengganda diuangkan; 3) Analisis perbandingan biaya menyimpulkan bahwa pada proyek-proyek PNPM tersebut, terdapat penghematan biaya secara rata-rata 55.82% untuk 113 proyek dengan nilai total penghematan sebesar Rp 7,006,723, 052 atau US$ 765,762; 4) Analisis kajian dasar mutu teknis dan manajemen menunjukkan bahwa kebanyakan proyek dianggap cukup baik oleh masyarakat yang membangun proyek tersebut. Jika membandingkan masing-masing provinsi, 106 proyek (93.8%) dari 113 proyek mendapatkan ranking “cukup baik” atau “baik”; 5) Analisis kualitas hidup menunjukkan bahwa banyak manfaat yang langsung maupun tidak langsung diperoleh masyarakat dari 113 proyek tersebut.

Dari 113 proyek, 62 (55%) mendapatkan

rankingdari masyarakat “Sangat Dirasakan”; 46 (41%) mendapatkan ranking “Dirasakan” dan 5 proyek (4%) mendapatkan ranking “Kurang Dirasakan”. Dengan kata lain, 108 proyek (95%) mendapatkan ranking dari masyarakat yang membangun sebagai proyek yang membawa dampak yang “Sangat Dirasakan”, atau “Dirasakan” sehari-hari. Pada akhir April hingga Juli 2012, tim independen Bank Dunia kembali melakukan studi yang sama dengan tujuan dan analisis yang sama namun dengan skala lebih kecil dibandingkan tahun 2004/2005. Studi skala kecil ini bertujuan untuk menganalisis EIRR,


2

LAPORAN AKHIR

general income multiplier, kajian dasar mutu teknis dan perbandingan biaya dari proyek-proyek infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan yang dibangun sejak tahun 2007 hingga 2011. Tiga jenis infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan yang akan dijadikan sampel studi adalah jalan/jembatan, saluran air bersih, dan irigasi. Survei dilakukan selama 24 (dua puluh empat) hari dari tanggal 30 April –23 Mei 2012 pada 39 desa di empat provinsi yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan NTT. Total sampel proyek dari studi ini sebanyak 48 proyek yang terdiri dari 16 proyek untuk masing-masing tipe infrastruktur PNPM yaitu saluran air bersih, jalan/jembatan dan irigasi. Laporan ini mempresentasikan hasil studi skala kecil tersebut.Laporan ini terdiri dari dua bagian. Di bagian pertama, laporan ini menampilkan ringkasan hasil studi tersebut dengan masing-masing analisis untuk keempat provinsi dan ketiga macam infrastruktur, dilanjutkan uraian detil untuk masing-masing infrastruktur di masingmasing kabupaten empat provinsi tersebut. Kesimpulan ringkas dari studi iniakan dipresentasikan pada bagian kedua dari laporan ini beserta catatan lain yang harus diperhatikan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri di waktu mendatang demi terjaganya keberlanjutan program ini.

II.

Tujuan Studi dan Metodologi Seperti disebutkan di atas, studi skala kecil ini adalah studi dengan lingkup yang

lebih kecil dibandingkan studi tahun 2004/2005. Dalam studi ini, metodologi dan instrumen yang sama dari studi 2004/2005 akan digunakan karena diharapkan hasil studi skala kecil ini merupakan kelanjutan dan dapat dibandingkan dengan hasil studi tahun 2004/2005 yang telah disebutkan di atas. Studi skala kecil mengenai analisis dampak ekonomi ini memiliki empat tujuan utama, yaitu: 1.

Menghitung EIRR dari manfaat ekonomi langsung proyek infrastruktur perdesaan yang dibangun oleh komunitas perdesaan PNPM.

2.

Menggunakan analisis sirkulasi arus uang yang berputar di dalam desa (general income multiplier analysis) dimana infrastruktur dibangun untuk mengevaluasi dampak makro ekonomi dari pembangunan infrastruktur perdesaan terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat desa dan aktivitas skala ekonomi kecil desa.


3

LAPORAN AKHIR

3.

Melakukan analisis perbandingan biaya proyek antara infrastruktur sejenis yang dibangun dengandana PNPM Mandiri Perdesaan dan dana Pemerintah Daerah.

4.

Melakukan kajian mutu manajemen dasar dan kualitas teknis dari proyek infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan.

Untuk menjawab empat tujuan tersebut di atas, maka tim peneliti dibagi menjadi dua bagian tim ekonomi dan tim teknik. Tim ekonomi yang bertanggungjawab pada dua tujuan pertama sedangkan tim teknik bertanggungjawab atas dua tujuan terakhir. Empat tujuan utama tersebut di atas yang menjadi acuan dalam pembahasan hasil studi di dalam laporan ini. Masing-masing komponen studi akan dijelaskan secara detil di bagian awal pembahasan hasil studi masing-masing komponen studi tersebut. Adapun mengenai pengambilan sampel lokasi studi skala kecil ini telah ditetapkan dalam usulan studi ini (TOR) dengan menimbang keterbatasan waktu dari studi ini. Sampel dari studi ini adalah tiga macam infrastruktur perdesaan yang dibangun dengan dana PNPM Mandiri Perdesaan yaitu jalan/jembatan, irigasi dan saluran air bersih. Lokasi studi ditetapkan di 20 (dua puluh) desa dari masing-masing empat provinsi yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan NTT. Kriteria pemilihan desa adalah: 1.

Desa yang dipilih hanya menerima satu kali dana bantuan PNPM untukmasing-masing jenis infrastruktur (jalan/jembatan, irigasi, dan saluran air bersih.

2.

Sampel infrastruktur dari tiga jenis tersebut di atas harus dibangun pada periode tahun 2007 – 2011 dengan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan.

3.

Dalam kasus, desa yang diusulkan tidak memiliki semua dari ketiga jenis infrastruktur tersebut di atas, maka desa pengganti adalah desa yang berada dalam satu kecamatan yang menerima dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk infrastruktur yang tidak tersedia di desa pilihan sebelumnya.

Dalam implementasinya, 20 (duapuluh) desadipilih berdasarkan informasi dari koordinator PNPM di tingkat kabupaten dan hasil studi tim Evaluasi Teknis Bank Dunia dan kriteria tersebut di atas. Tim peneliti lapangan yang terdiri dari empat ahli bidang ekonomi dan empat ahli bidang teknik dibagi menjadi empat kelompok.Satu kelompok yang terdiri dari satu orang ahli ekonomi dan satu orang ahli teknik bertanggungjawab untuk satu provinsi.


4

LAPORAN AKHIR

Namun demikian, di lapangan, setelah tim peneliti lapangan berkoordinasi dengan Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan di masing-masing provinsi,

terjadi

beberapa perubahan sampel baik jenis infrastruktur maupun lokasi desa karena beberapa alasan: i) Ditemukan di lapangan jenis infrastruktur yang ditentukan sebagai sampel sebelumnya hanyalah aktivitas perbaikan prasarana yang ada ataumenggunakan alokasi dana yang kecil sehingga jumlah pengguna di kalangan masyarakat desapun tidak banyak. Dengan demikian, sampel diubah dengan sampel infrastruktur pengganti yang merupakan infrastruktur dengan dana yang lebih besar dan jangkauan pemanfaat yang lebih banyak di desa yang sama; ii) Desa yang ditentukan sebelumnya tidak dikenal di wilayah kecamatan tersebut sehingga dipilih desa di kecamatan yang sama dengan kriteria tersebut di atas; iii) Desa yang ditentukan sebelumnya tidak memiliki tiga jenis infrastruktur yang diinginkan sehingga dipilih desa yang berada di kecamatan yang sama dengan infrastruktur yang sejenis. Di seluruh empat provinsi, perubahan sampel desa terjadi karena tiga alasan tersebut di atas. Atas situasi yang terjadi di lapangan ini, maka desa sampel untuk studi skala kecil ini adalah sebanyak 39 desa yang tersebar di empat provinsi sampel dengan 48 proyek infrastruktur yang terdiri dari 16 proyek untuk masing-masing tipe infrastruktur: jalan/jembatan, irigasi, dan saluran air bersih. Khusus untuk Kalimantan Barat, infrastruktur irigasi lebih banyak berfungsi sebagai drainase. Hanya adasatu sampel irigasi yang selain berfungsi sebagai drainase, juga berfungsi sebagai irigasi yaitu irigasi yang dibangun dikecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang.

III. Ringkasan Hasil Studi Bagian ini memaparkan ringkasan hasil studi dengan menggunakan empat analisis tersebut di atas. Pada dua analisis, yaitu EIRR dan analisis pengganda pendapatan, tampilan tabel akan memperlihatkan per provinsi mengingat adanya perbedaan yang tajam pada empat provinsi tersebut, sementara pada dua analisis terakhir, yaitu perbandingan biaya dan kajian mutu teknis, tampilan data pada tabel merupakan data kompilasi untuk keempat provinsi untuk masing-masing jenis infrastruktur. Berdasarkan standar Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, satu proyek dianggap memiliki kelayakan ekonomi apabila proyek tersebut menghasilkan EIRR lebih dari 12%. Tabel III.1 menunjukkan 12 proyek di Jawa Tengahmenghasilkan EIRR di atas 100% akibat dari manfaat yang sangat besar, sementara proyek-proyek lain di tiga provinsi lainnya rata-rata nilai EIRR-nya tidak lebih dari 40%. Dengan demikian,


5

LAPORAN AKHIR

berdasarkan hasil perhitungan EIRR, seluruh proyek infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan yang dijadikan sampel studi ini memiliki manfaat ekonomi langsung. Tabel III.1. Economic Internal Rate of Return – 4 provinsi, 48 proyek Macam Infrastruktur Jumlah Proyek Nilai Rata-rata EIRR Jalan/Jembatan - Jawa Tengah 4 241.83% - Kalimantan Barat 4 39.78% - Sulawesi Barat 4 30.75% - NTT 4 64.80 % Irigasi - Jawa Tengah 4 333.75% - Kalimantan Barat 4 33.85% - Sulawesi Barat 4 39.78% - NTT 4 38.83% Saluran Air Bersih - Jawa Tengah 4 140.75% - Kalimantan Barat 4 76.00% - Sulawesi Barat 4 95.50% - NTT 4 34.25% Total Proyek 48 Dalam banyak kasus, manfaat yang sangat besar ini sebagai akibat dari adanya penghematan waktu akibat adanya keterbukaan akses, kemudahan transportasi, maupun meningkatnya hasil-hasil pertanian. Di bagian selanjutnya dari laporan ini akan dijelaskan secara detil mengapa terjadi manfaat yang sangat besar.Namun demikian, tidak ada satu jenis infrastruktur tertentu yang secara konsisten menghasilkan manfaat terbesar atau terkecil dibandingkan yang lainnya.Misalnya, irigasi di Jawa Tengah mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan kedua macam infrastruktur yang lain, namun di Kalimantan Barat, tipe infrastruktur ini memiliki manfaat yang terkecil. Hal ini disebabkan, adanya saluran irigasi di Jawa Tengah mengakibatkan meningkatnya masa tanam dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil pertanian, apalagi luas lahan sawah yang mendapatkan pengairan menjadi bertambah. Sementara itu di Kalimantan Barat, saluran irigasi tidak menghasilkan dampak seperti yang terjadi di Jawa Tengah karena kondisi tanah di Kalimantan Barat secara alamiah tidak subur.Tambahan pula, tiga dari empat prasarana irigasi yang dijadikan sampel studi ini di Kalimantan Barat lebih menjalankan fungsi sebagai drainase. Manfaat proyek PNPM tidak hanya dapat ditangkap dengan menggunakan analisis EIRR, tetapi juga dapat dipotret dengan menggunakan analisis general income multiplier.Analisis ini bertujuan untuk menilai manfaat ekonomi yang lebih luas dari


6

LAPORAN AKHIR

pembangunan proyek PNPM yang berakibat pada perputaran uang di kalangan masyarakat desa setempat.Analisis ini dilakukan dengan mengestimasi pendapatan dan pola pembelajaan dari anggota masyarakat. Tabel III.2. General Income Multiplier – 4 provinsi, 48proyek Macam Jumlah Rata-rata Nilai Rupiah dari Total Biaya Proyek Infrastruktur Proyek pengganda Nilai Pengganda (dalam satuan Rp) (dalam satuan Rp) Jalan/Jembatan - Jawa Tengah 4 1.35 176,070,328.00 489,108,900.00 - Kalimatan 4 1.17 144,380,138.00 794,213,000.00 Barat - Sulawesi Barat 4 1.195 132,344,289.00 643,187,870.00 - NTT 4 1.21 216,585,141.00 1,111,583,431.00 Irigasi - Jawa Tengah 4 1.32 124,649,216.00 326,405,000.00 - Kalimantan 4 1.57 407,013,302.00 638,153,800.00 Barat - Sulawesi Barat 4 1.25 169,148,551.00 691,526,750.00 - NTT 4 1.23 221,182,824.00 937,006,790.00 Saluran Air Bersih - Jawa Tengah 4 1.45 274,115,211.00 465,687,500.00 - Kalimantan 4 1.22 168,520,856.00 684,746,300.00 Barat - Sulawesi Barat 4 1.5 115,465,111.00 262,764,500.00 - NTT 4 1.15 118,259,400.00 857,306,300.00 Total Proyek 48 1.3 2,267,734,367.00 7,901,690,141.00 Semakin

besar

nilai

tambah

yang

diberikan

dari

suatu

pembangunan

infrastrutkur, maka semakin banyak uang yang berputar di dalam perekonomian lokal, akan mendatangkan kesejahteraan yang lebih besar pada masyarakat setempat. Dari tabel III.2 di bawah, jika angka multiplier diuangkan maka masuknya dana ke perekonomian 39 desa sampel karena proyek infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan sudah menghasilkan nilai tambah setara dengan Rp 2,267,734,367.00 atau US$ 246,492 (US$ 1.00 = Rp 9,200). Ketika nilai ini dibandingkan dengan nilai total dari 48 proyek infrastruktur di 39 desa tersebut, maka nilai tambah dari perputaran uang akibat masuknya bantuan PNPM Mandiri Perdesaan menjadi signifikan. Analisis selanjutnya adalah membandingkan biaya proyek PNPM antara biaya proyek saja (tanpa swadaya) dan dengan memperhitungkan komponen swadaya (dengan swadaya).Dua tabel berikut (III.3 dan III.4) menunjukkan biaya proyek PNPM dibandingkan dengan proyek jika didanai Pemda/kontraktor.


7

LAPORAN AKHIR

Tabel III.3. Biaya Konstruksi dengan PNPM Vs Pemda – 4 Provinsi, 48 Proyek (Tanpa Swadaya) Rata-rata Recosting Perbedaan Jenis Jumlah PNPM (Tanpa dengan Harga Biaya (dalam Infrastruktur Proyek Biaya Swadaya) Satuan Pemda %) Jalan/Jembatan

16

3,038,093,201

4,036,782,736

37.76

Irigasi

16

2,593,092,340

3,246,800,178

37.82

Air Bersih

16

2,270,504,600

2,794,323,643

32.73

Total

48

7,901,690,141

10,077,906,558

36.10

Tabel III.4. Biaya Konstruksi dengan PNPM Vs Pemda – 4 Provinsi, 48 Proyek (Dengan Swadaya) Rata-rata Recosting Perbedaan Jenis Jumlah PNPM (Dengan dengan Harga Biaya (dalam Infrastruktur Proyek Biaya Swadaya) Satuan Pemda %) Jalan/Jembatan

16

3,298,143,351

4,036,782,736

25.14

Irigasi

16

2,717,224,267

3,246,800,178

28.19

Air Bersih

16

2,453,673,302

2,794,323,643

21.50

Total

48

8,469,040,921

10,077,906,558

24.94

Tabel III.3 di atas menunjukkan bahwa jika biaya swadaya tidak ditambahkan sebagai komponen biaya PNPM terhitung penghematan sebesar Rp 2,176,216,417.(36.10%) sedangkan jika biaya swadaya ditambahkan dalam komponen biaya PNPM (Tabel III.4) terhitung penghematan sebesar Rp 1,608,865,637.- (24.94%).

Biaya

recosting tersebut memakai harga satuan biaya kontraktor yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat ditambah dengan biaya PPN 10% dan PPH 1.5%.Hasil perhitungan ulang (recosting) tersebut menunjukkan bahwa apabila dibandingkan antara harga satuan pemda dengan PNPM maka biaya PNPM jauh lebih murah dan efektif dibanding dengan apabila dikontraktorkan. Di situ terlihat bahwa variasi perbedaan antara biaya PNPM dibanding harga jika dikontrakkan Pemda - antar jenis infrastruktur juga tidak sangat tinggi, meskipun irigasi tertinggi dan air bersih terrendah. Dari tabel III.3 dan III.4 dapat ditentukan besarnya swadaya masyarakat secara keseluruhan, yakni sebesar Rp 567,350,780.- (pro rata Rp 11,819,808.- per proyek) atau sebesar 7.18% dari nilai keseluruhan proyek PNPM di seluruh lokasi studi. Komponen


8

LAPORAN AKHIR

swadaya untuk masing-masing jenis infrastruktur adalah: jalan/jembatan- 8.6%; irigasi4.8%; dan air bersih- 8.1%. Di sini diindikasikan bahwa masyarakat menganggap penting peran jalan/jembatan yang direfleksikan dengan tingginya komponen swadayanya. Sementara itu, analisis kajian mutu teknis digunakan untuk melihat manajemen pelaksanaan

dan

tingkat

kesulitan

teknis

yang

dihadapi

dalam

pembangunan

proyek.Evaluasi teknis dibatasi untuk memverifikasi standar kualitas teknis dan manajemen proyek yang sudah ditetapkan oleh warga desa sendiri. Kriteria evaluasi dipilah menjadi 10 kriteria menjadi dasar dari kuesioner yang digunakan oleh tim konsultan. Kriteria didasaran pada beberapa indikator, yaitu penyelenggaraan pada tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pasca proyek.Sistem penilaian (skoring) disusun berdasarkan angka dari penilaian proyek dalam kolom “YA” dan “TIDAK”.apakah item penilaian dilakukan/ tidak, dan tingkat pelaksanaan sangat baik hingga jelek/bermasalah. Angka tersebut adalah poin yang dialokasi dan kemudian diberi ranking sesuai dengan sistem skoring. Berdasarkan sistem skoring, suatu proyek yang mencapai skor 76% atau di atasnya masuk kategori “Sangat Baik”, skor 51%-75% dalam kategori “Baik”, Skor 26%50% masuk dalam kategori “Sedang”, dan skor di bawah 26% masuk kategori “Jelek”. Ranking mutu manajemen dasar proyek yang dicapai dari 48 proyek, per infrastruktur, yang dianalisis dapat dilihat di tabel III.5 di bawah ini.

Tabel III.5. Pemeriksaan Kajian Mutu Manajemen Dasar Proyek – 4 Provinsi, 48 Proyek Jenis Infrastruktur Sangat Baik Baik Sedang Jelek Jalan/Jembatan

12

4

-

-

Irigasi

14

2

-

-

Air Bersih

10

5

1

-

Total

36

11

1

-

IV.

Analisis Hasil Studi

Bagian ini memaparkan hasil studi dari studi skala kecil analisis dampak ekonomi PNPM Mandiri Perdesaan. Paparan akan dibagi berdasarkan empat komponen studi yang menjadi tujuan utama dari studi ini yaitu analisis EIRR, analisis GIM, analisis perbandingan biaya proyek dan analisis mutu manajemen dasar dan kualitas teknis.


9

LAPORAN AKHIR

Setelah dibagi berdasarkan komponen studi, pembahasan lebih detil untuk masingmasing jenis infrastruktur dilakukan dengan membandingkan empat provinsi sampel.

IV.1.

Analisis EIRR

Analisis ini bertujuan untuk menilai manfaat seperti penghematan biaya dan waktu, dan kesempatan-kesempatan yang disediakan untuk meningkatkan pendapatan personal yang berkembang sebagai dampak langsung sepanjang usia proyek infrastruktur itu. Mengingat proyek infrastruktur PNPM tidak komersial dan tidak didisain untuk memiliki keuntungan finansial dalam jangka panjang, maka perhitungan EIRR untuk proyek-proyek PNPM ini merupakan modifikasi dari formula perhitungan Financial Internal Rate of Return.Yaitu, dengan mengkalkulasikan manfaat (non-kas) secara lebih luas yang mungkin saja menjadi akumulasi dari suatu proyek. Dengan demikian untuk masing-masing tipe infrastruktur, indikator yang digunakan untuk menginvestigasi manfaat ekonomi langsung dari pembangunan infrastruktur tersebut bermacam-macam. Misalnya, untuk pembangunan saluran air bersih, indikator yang digunakan sebagai manfaat ekonomi langsung dari pembangunan infrastruktur tersebut adalah (i) penghematan waktu dan biaya untuk mendapatkan air; (ii) pengurangan biaya kesehatan dari adanya penyakit kulit ataupun disentri akibat adanya solusi atas kekurangan air bersih yang bersih setelah dibangunnya saluran air bersih; (iii) peningkatan pendapatan rumah tangga akibat berdirinya usaha-usaha kecil berupa kebun tanaman/ buah kecil karena ketersediaan air. Pembangunan irigasi memiliki manfaat ekonomi langsung melalui: (i) peningkatan hasil pertanian akibat peningkatan masa tanam setelah sawah mendapatkan kepastian dan tambahan pengairan dari saluran irigasi;(ii) penambahan luas lahan yang mendapatkan pengairan; serta (iii) pengurangan dari adanya kerusakan properti dan tanaman ketika fungsi drainase dikombinasikan di dalam pemanfaatan saluran irigasi. Sementara, untuk pembangunan infrastruktur jalan/jembatan, indikator utama dari manfaat ekonomi langsung atas pembangunan tersebut adalah (i) adanya penghematan waktu untuk menjangkau

tempat-tempat

strategis,

seperti

pasar,

sekolah,

akibat

adanya

jalan/jembatan yang dibangun dari bantuan PNPM; (ii) peningkatan usaha transport lokal; (iii) pembukaan usaha-usaha kecil sepanjang jalan baru akibat adanya peningkatan jumlah pengguna jalan baru tersebut dan keterbukaan akses bagi tempattempat yang semula tidak terjangkau; (iv) penurunan biaya transport untuk membawa produk-produk pertanian ke pasar; serta (v) peningkatan produksi komoditas pertanian


10

LAPORAN AKHIR

lokal akibat kemudahan akses ke pasar. Uraian di bawah ini menjelaskan secara detil hasil perhitungan EIRR untuk masing-masing tipe infrastruktur. A. Saluran Air Bersih Hasil perhitungan EIRR untuk manfaat ekonomi langsung air bersih di semua lokasi studi memperlihatkan rata-rata EIRR berada diatas nilai discount rate 12% (antara 20,2% s/d 225,1%). Tabel IV.1 memperlihatkan hasil perhitungan rata-rata EIRR setiap kabupaten.Hal ini dapat diartikan bahwa prasarana air bersih yang dibangun memiliki manfaat langsung yang tinggi bagi masyarakat. Tabel IV.1 Hasil analisis EIRR – 16 Prasarana Air Bersih di 5 Kabupaten Kabupaten/Provinsi

Jumlah Proyek

Kisaran Nilai EIRR

Rata-rata EIRR

Sumba Timur Nusa Tenggara Timur

4

20,2%-42,4%

34%

1. Poliwali Mandar Sulawesi Barat

4

87,1%-99,5%

96%

2. Bengkayang Kalimantan Barat

4

25,3%-149,9%

76%

3. Pekalongan Jawa Tengah

2

41%-117,7%

79,4%

4. Brebes Jawa Tengah

2

69,4%-225,1%

147,3%

1.

Total Proyek

16

85,2%

Sebelum ada pembangunan prasarana air bersih, masyarakat yang tinggal dilokasi studi rata-rata harus menempuh jarak cukup jauh berkisar antara 500 m s/d 2,5 km dengan waktu tempuh antara 15 – 60 menit untuk mendapatkan air. Dari situasi ini, dampak negatif yang terjadi pada produktifitas lokal cukup mendasar, mulai dari berkurangnya waktu untuk bekerja di kebun, mengambil kayu dan memelihara ternak serta anak-anak terlambat datang ke sekolah atau sama sekali tidak ke sekolah karena tidak mandi. Di beberapa lokasi desa sampel, sebelum ada pembangunan prasarana air bersih, masyarakat pada umumnya tidak mengeluarkan biaya untuk mengambil air dari sumber air (mata air ataupun sungai), namun dibeberapa desa sampel ada juga yang harus mengeluarkan biaya untuk mengangkut jerigen air dengan biaya antara Rp. 3.000 – Rp. 5.000 sekali pengambilan dengan menggunakan motor/ojek ataupun kendaraan umum.


11

LAPORAN AKHIR

Setelah prasarana air bersih dibangun dan air bersih dapat dialirkan ke halaman rumah, rata-rata waktu yang dibutuhkan masyarakat di seluruh lokasi studi untuk mengambil air antara 2 – 5 menit saja, sehingga terjadi penghematan waktu antara 13 – 55 menit. Khususprasarana air bersih yang menggunakan sistem perpipaan dari sumber ke kran umum, masyarakat menyediakan pipa pralon maupun selang plastik secara swadaya untuk menyalurkanair dari kran umum ke rumah masing-masing. Untuk kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan prasarana air bersih yang dibangun, masyarakat pada umumnya sanggup mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500,- s/d Rp. 15.000,-. Ini menggambarkan antusiasme masyarakat terhadap keberadaan prasarana air bersih. Dari 16prasarana air bersih di desa sampel, 4 (empat) prasarana air bersih menghasilkan angka EIRR diatas 100%. Tabel IV.2 memberikan penjelasan mengapa hasil perhitungan EIRR di 4 (empat) prasarana air bersih tersebut cukup tinggi. Tabel IV.2 Proyek Dengan Hasil EIRR >100% Lokasi Desa

EIRR

Alasan Tingginya EIRR

Desa Linggosari

117%

Sebelum ada proyek, masyarakat mengambil air untuk mandi/cuci di sumber air ataupun sungai dengan jarak tempuh 1-2,5 km dari perkampungan, dengan berjalan kaki selama 15-45 menit. Setiap harinya mereka melakukan mandi satu kali pada saat mengambil air. Setelah adanya proyek, pengambilan air hanya butuh waktu 5 menit. Dengan demikian ada penghematan waktu pengambilan sekitar 10 – 40 menit. Dengan adanyapenghematan waktu untuk pengambilan air, maka masyarakat memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan aktifitas produktif yang menghasilkan pendapatan.

Kec. Kajen Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah

Peningkatan penggunaan air bersih rata-rata dari 13 lt/hr menjadi 426 lt/hari (air mengalir selama 24 jam walaupun dengan volume kecil karena di masing-masing rumah tidak menggunakan fasilitas stop kran). Masyarakat dikenakan iuran sebesar Rp. 3.000,- per bulan. Iuran ini habis digunakan untuk membayar 3 (tiga) orang pengelola. Apabila ada kerusakan peralatan, masyarakat mengumpulkan iuran untuk perbaikan. Berdasarkan perhitungan antara besarnya iuran dan jumlah pemakaian air perbulan, harga pembelian air sebesar Rp 48,-/m3. Dengan iuran yang sangat rendah tersebut sementara pendapatan masyarakat yang cukup tinggi, dan menerima manfaat yang cukup besar dari adanya saluran air, hasil perhitungan EIRR menjadi tinggi, yaitu 117%. Saat ini ratarata pendapatan masyarakat per KK berkisar antara Rp. 1.00 juta sampai Rp 1,25 juta per bulan dimana jumlah pemanfaat sebelum dan sesudah proyek sama yaitu 220 KK. Beberapa skenario dapat disimulasikan di sini: (i) Apabila


12

LAPORAN AKHIR

Lokasi Desa

EIRR

Alasan Tingginya EIRR iuran yang dikenakan pada masyarakat pemanfaat sebesar Rp. 5.000,-/bulan maka didapat perhitungan EIRR sebesar 113%; (ii) Apabila iuran sebesarRp. 10.000,-/bulanmaka perhitungan EIRR menjadi sebesar 102%; (iii) Apabila iuran sebesar Rp. 15.000,-/bulan maka perhitungan EIRR menjadi 90,8%.Namun apabila tidak ada pemeliharaan yang rutin dengan biaya yang memadai, maka dalam jangka panjang diperkirakan akan menurunkan nilai manfaatnya. Hal ini sudah terlihat dengan tidak diaturnya cara penyambungan ke rumah menyebabkan kebocoran yang cukup tinggi.

Desa Kaligiri

225,1%

Kec. Sirampung Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah

Sebelum ada proyek, masyarakat mengambil air untuk mandi/cuci di sumber air ataupun sungai dengan jarak tempuh 300 - 500 m dari perkampungan, dengan berjalan kaki selama 45-60 menit (karena jalannya menanjak) dan mandi dilakukan pada saat mengambil air. Setelah adanya proyek, pengambilan air hanya butuh waktu 2-5 menit. Dengan demikian ada penghematan waktu pengambilan sekitar 40 – 55 menit. Dengan demikian waktu yang dialokasikan untuk kegiatan produktif yang meningkatkan pendapatan dapat lebih dilakukan. Peningkatan penggunaan air bersih rata-rata dari 19 lt/hr menjadi 734 lt/hari (air mengalir selama 24 jam). Masyarakat dikenakan iuran sebesar Rp. 3.000,- per bulan. Berdasarkan perhitungan antara besarnya iuran dan jumlah pemakaian air perbulan, harga biaya angkut air sebelum adanya proyek sebesar Rp. 24,-/M3 dan sesudah ada proyek menjadi Rp 35,-/m3. Dengan iuran yang sangat rendah dan menerima manfaat yang cukup besar serta pendapatan responden yang rata-rata tinggi, hasil perhitungan EIRR menjadi tinggi, yaitu 225,1%. Saat ini rata-rata pendapatan masyarakat per KK berkisar antara Rp. 1,07 juta sampai Rp 1,35 juta per bulan dimana jumlah pemanfaat sebelum dan sesudah proyek sama yaitu 208 KK. Beberapa skenario simulasi adalah (i) Apabila iuran yang dikenakan pada masyarakat pemanfaat sebesar Rp. 5.000,/bulan, makaperhitungan EIRR sebesar 220,2%; (ii) Apabila iuran sebesar Rp. 10.000,perhitungan EIRR sebesar 207,8%; (iii) Apabila iuran sebesar Rp. 15.000,- maka perhitungan EIRR menjadi 195,4%.Namun apabila tidak ada pemeliharaan rutin dan biaya yang memadai, maka dalam jangka panjang diperkirakan akan menurunkan nilai manfaatnya. Hal ini sudah terlihat dengan tidak diaturnya cara penyambungan ke rumah menyebabkan kebocoran yang cukup tinggi.

Desa Brondong Kec. Kesesi

127,4%

Sebelum ada proyek, masyarakat mengambil air untuk mandi/cuci di sungai dengan jarak tempuh 500 m dari perkampungan, dengan berjalan kaki selama 25-30 menit


13

LAPORAN AKHIR

Lokasi Desa

EIRR

Kab. Pekalongan

Alasan Tingginya EIRR Setelah adanya proyek, pengambilan air hanya butuh waktu 2-5 menit. Dengan demikian ada penghematan waktu pengambilan sekitar 23– 25 menit. Alokasi waktu untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan menjadi lebih besar. Air yang mengalir dari sumber air ke bak penampung tidak banyak karena menggunakan pipa ukuran 1,25” dimana seharusnya menggunakan pipa diatas 2”. Peningkatan penggunaan air bersih rata-rata dari 43 lt/hr menjadi 461 lt/hari (berdasarkan hasil perhitungan sesaat menggunakan botol aqua dan jam tangan, karena air walaupun mengalir kecil namun karena di masing-masing rumah tidak menggunakan stop kran sehingga air mengalir selama 24 jam). Masyarakat dikenakan iuran sebesar Rp. 2.000,- per bulan. Berdasarkan perhitungan antara besarnya iuran dan jumlah pemakaian air perbulan, harga pembelian air Rp 41,-/m3. Dengan iuran yang sangat rendah dan besarnya manfaat yang diterima, serta pendapatan responden yang tinggi, maka hasil perhitunganEIRR menjadi tinggi, yaitu 127,4%. Rata-rata pendapatan masyarakat per KK berkisar antara Rp. 2,56 juta Rp 3,89 juta per bulan dimana jumlah pemanfaat sebanyak 113 KK. Beberapa skenario simulasi adalah (i) Apabila iuran yang dikenakan pada masyarakat pemanfaat sebesar Rp. 5.000,/bulan maka perhitungan EIRR menjadi sebesar 116%; (ii) Apabila iuran sebesar Rp. 10.000 maka nilai EIRR menjadi sebesar 96,9%; (iii) Apabila iuran sebesar Rp. 15.000,maka perhitungan EIRR menjadi 77,8. Namun apabila tidak ada pemeliharaan rutin dan biaya yang memadai, maka dalam jangka panjang diperkirakan akan menurunkan nilai manfaatnya.

Desa Pasti Jaya Kec. Salamtan Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat

149,9%

Sebelum ada proyek, masyarakat mengambil air untuk mandi/cuci di sumber air ataupun sungai dengan jarak tempuh 150 - 350 m dari perkampungan, dengan berjalan kaki selama 23-30 menit (karena jalannya menanjak) dan mandi dilakukan pada saat mengambil air. Setelah adanya proyek, pengambilan air hanya butuh waktu 2-5 menit. Dengan demikian ada penghematan waktu pengambilan sekitar 21 – 25 menit. Ketentuan iuran telah disepakati dan ditetapkan, dimana setiap KK membayar Rp 5000/ bulan. Ketentuan ini hanya berjalan 5 kali, dan hanya sebagian kecil KK yang mau membayarnya. Dana yang terkumpul digunakan untuk melakukan perbaikan dan penambahan pipa. Pengelola tidak memberikan informasi yang terbuka, sehingga ketidakpercayaan dan keengganan membayar timbul. Saat ini sudah tidak ada iuran pemakaian air.Hasil perhitungan menjadi tinggi, yaitu 149,9%, karena tidak ada biaya pengelolaan dan operasional pengelolaan yang baik, serta rata-rata pendapatan responden yang cukup tinggi. Saat ini rata-rata pendapatan masyarakat per KK berkisar antara


14

LAPORAN AKHIR

Lokasi Desa

EIRR

Alasan Tingginya EIRR Rp. 885 ribu sampai Rp 1,40 juta per bulan dimana jumlah pemanfaat sesudah proyek hanya 100 KK. Beberapa skenario simulai adalah (i) Dengan asumsi ratarata pendapatan responden sebesar Rp. 1.000.000, pemakaian air per jiwa 100 liter/hari dan iuran yang dikenakan pada masyarakat pemanfaat sebesar Rp. 5.000,/bulan, maka perhitungan EIRR menjadi sebesar 96,6%; (ii) Apabila iuran sebesar Rp. 10.000 maka perhitungan EIRR menjadi sebesar 91,3%; (iii) Apabilaiuran sebesar Rp. 15.000,- maka perhitungan EIRR menjadi 88,5%. Namun apabila tidak ada pemeliharaan rutin dan biaya yang memadai, maka dalam jangka panjang diperkirakan akan menurunkan nilai manfaatnya.

Apabila membandingkan hasil perhitungan EIRR berdasarkan umur proyek, maka kita dapat melihat pada tabel yang ada di lampiran 1 dari laporan ini bahwa umur proyek yang lebih muda tidak selalu menghasilkan nilai discount rate yang lebih besar ketimbang prasarana yang dibangun lebih lama. Kondisi yang terjadi di masing-masing wilayah berbeda satu sama lain. Di wilayah NTT, nilaidiscount rate yang tertinggi bahkan dimiliki oleh dua prasarana air bersih yang dibangun pada tahun 2009, yaitu sebesar 42.4% dan 38.6% sementara yang terendah, prasarana air bersih yang dibangun pada tahun 2010 memiliki nilai discount rate sebesar 20.2%. Prasarana yang dibangun di tahun 2011 berada di tingkat menengah, dengan nilai discount rate sebesar 35.8%. Di Kalimantan Barat, fakta yang menarik terjadi, prasarana air bersih yang dibangun di tahun 2011 memiliki nilai discount rate terendah kedua, yaitu sebesar 37.4% setelah prasarana yang dibangun di tahun 2008 dengan nilai sebesar 25.3%. Nilai discount rate tertinggi dimiliki oleh prasarana yang juga dibangun di tahun 2008, yaitu sebesar 149.9%, disusul oleh proyek yang dibangun di tahun yang sama, 2008, yaitu sebesar 91.6%. Sementara itu di Jawa Tengah, prasarana yang dibangun di tahun 2007, memiliki nilai discount rate lebih tinggi daripada yang dibangun di tahun 2009, yaitu sebesar 127.4% untuk proyek tahun 2007 dan 69.4% untuk proyek tahun 2009. Dua prasarana lainnya dibangun di tahun 2009 dimana masing-masing memiliki nilai discount rate sebesar 225.1% dan 117.7%. Di Sulawesi Barat, fakta yang berbeda terjadi, prasarana dengan umur proyek paling tua yaitu tahun 2009 dalam hal ini, memiliki nilai discount rate yang paling rendah yaitu 87.1% sedangkan nilai tertinggi dimiliki proyek dengan usia paling muda, yaitu dibangun di tahun 2011 dengan nilai sebesar 99.5%. Dua proyek


15

LAPORAN AKHIR

yang lainnya dibangun di tahun 2010 dengan nilai sebesar 98.1% dan tahun 2011 dengan nilai sebesar 97.3%. B. Jalan/Jembatan Di lokasi studi, manfaat ekonomi langsung yang dijadikan ukuran dalam perhitungan EIRR untuk pembangunan jalan/jembatan adalah(i) penghematan waktu perjalanan, (ii) penghematan biaya perjalanan, (iii) peningkatan penjualan hasil produksi, (iv) peningkatan harga tanah dan (v) munculnya lapangan pekerjaan baru di sektor transportasi. Sebagian besar proyek yang diteliti menunjukkan bahwa manfaat yang besar itu terjadi karena adanya kegiatan ekonomi yang sama sekali baru akibat dibangunnya prasarana jalan desa oleh PNPM atau karena adanya hasil produksi yang semula menumpuk dan sekarang dapat melewati jalan menuju ke pasar. Berbagai contoh yang sering terlihat adalah ruas jalan menuju desa yang semula terisolasi.Sebelum adanya jalan, mereka mengangkut barang dagangannya dengan cara dipikul atau diangkut dengan sepeda motor dalam jumlah terbatas dengan menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai pasar yang terdekat. Keuntungan terbesar yang jelas terjadi pada proyek jalan dihasilkan dari penghematan

waktu

dan

peningkatan

penjualan

hasil

pertanian

yang

sangat

mendasar.Keseluruhan proyek jalan menghasilkan angka EIRR yang tinggi dan konsisten.Ini tidaklah mengejutkan karena kebanyakan desa-desa yang membangun jalan/jembatan di 16 lokasi yang dianalisis ini berada di wilayah yang cukup terpencil.Banyak dari jalan-jalan ini memiliki dampak yang cukup dramatis, seperti membuka transportasi yang lebih baik bagi komoditas dan juga hasil bumi yang dihasilkan.Komoditi yang tadinya membusuk di pohon, atau diabaikan karena kesulitan transportasi, sekarang sudah dapat di bawa ke pasar dengan jumlah yang meningkat secara signifikan. Meskipun demikian, rata-rata jalan-jalan PNPM yang dianalisis konsultan berhasil mengubah perjalanan dari 2 jam jalan kaki menjadi transportasi lokal 30 menit saja. Karena manfaat yang dihasilkan sangat besar terutama yang terakumulasi pada proyek jalan, seperti dilihat pada tabel IV.3, juga membantu mendorong hasil akhir dari rate of return untuk proyek-proyek jalan tersebut.


16

LAPORAN AKHIR

Tabel IV.3 Hasil analisis EIRR 16 Prasarana Jalan/Jembatan di 6 Kabupaten Kabupaten/Provinsi

Jumlah Proyek

Kisaran Nilai EIRR

Rata-rata EIRR

1.


4

49,9% - 77,4%

64,8%

2.

Poliwali Mandar Sulawesi Barat

4

20,8% - 97,30%

66,8%

3.

Bengkayang Kalimantan Barat

3

22,7% - 44,2%

35,07%

1

53,9%

53,9%

4. Kubu Raya Kalimantan Barat 5.

Pekalongan Jawa Tengah

2

87,6% - 281,80%

184,70%

6.

Brebes Jawa Tengah

2

156,6% - 706%

431,3%

Total Proyek

16

120%

Hasil analisis pada tabel IV.3 memperlihatkan rata-rata EIRR berada di atas nilai discount rate 12% (antara 20,8% s/d 706,0%). Hal ini dapat diartikan bahwa prasarana jalan dan jembatan yang dibangun pada umumnya mempunyai manfaat yang sangat baik bagi masyarakat. Dari

16

prasaranajalan/jembatan

di

desa

sampel,

3

(tiga)

prasarana

jalan/jembatan di Kabupaten Pekalongan dan Brebes menghasilkan angka EIRR di atas 100%. Tabel IV.4. memberikan penjelasan mengapa hasil perhitungan EIRR di 3 (tiga) prasarana jalan/jembatan tersebut cukup tinggi. Tabel IV.4 Proyek Dengan Hasil EIRR >100% Lokasi Desa Desa Ujung Negoro Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah

EIRR 281,8%

Alasan Tingginya EIRR Sebelum dibangunnya jalan, motor dan mobil tidak dapat melewati jalan tanah, setelah dibangunnya jalan, cukup banyak motor dan mobil pengangkut barang yang melewati jalan tersebut. Jalan tersebut merupakan akses jalan antar kampung dan ke sawah. Dengan demikian walaupun adanya penambahan biaya transportasi, namun jumlah orang/barang yang lewat bertambah banyak dan waktu tempuh menjadi lebih


17

LAPORAN AKHIR

Lokasi Desa

EIRR

Alasan Tingginya EIRR cepat dan hasil pertanian lebih mudah diangkut dengan mobil, dimana sebelumnya harus diangkut tanpa bantuan alat transportasi. Waktu yang diperlukan dari 90 menit menjadi 30 menit. Dengan pembangunan jalan sepanjang 756 meter dengan lebar 3 meter, luas tanah sawah yang terpengaruh kenaikan harga seluas 30.240 M2. Harga tanah mengalami peningkatan

sebesar

Rp.

3.000,-/meter

dari

Rp

5000/meter menjadi Rp 8000,-/meter. Investasi yang diperlukan sebesar Rp 64,3 juta sedangkan pemanfaatnya sebanyak 80 orang. Desa Sridadi

706,0%

Kec. Sirampog

Lokasi

pembangunan

jalan

desa

berada

di

lokasi

perumahan, kebun pekarangan dan persawahan. Sebelum

Kab. Brebes

ada jalan PNPM tidak ada kendaraan yang dapat mencapai

Prov. Jawa Tengah

desa ini. Hasil bumi sebelumnya harus dijinjing atau dipikul dipundak selama 90 menit.Dengan adanya jalan, hanya perlu waktu 10 menit. Selain itu, dengan pembangunan jalan sepanjang 580 meter dengan lebar 2,5 M menyebabkan luas tanah sawah yang terpengaruh kenaikan harga seluas 16.240 M2 dan tanah rumah dan pekarangan seluas 6.960 M2. Peningkatan harga jual tanah sawah sebesar Rp. 40.000/M2, dari Rp. 60.000,-/M2 menjadi Rp. 100.000,-/M2 dan kenaikan harga tanah rumah dan pekarangan sebesar Rp. 75.000,-/M2, dari Rp 175.000/M2 menjadi Rp 250.000/M2. Dengan demikian perhitungan peningkatan harga tanah menjadi sangat besar dan sangat mempengaruhi perhitungan EIRR. Frekuensi arus barang hasil bumi yang melewati jalan sebanyak 2 kali dalam seminggu.

Desa Pepedan Kec. Tonjong Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah

Sebelum ada jalan PNPM, hanya ada sebagian jalan untuk 156,6%

mencapai perumahan, sedangkan kelahan sawah masih berbentuk jalan tanah sehingga tidak ada kendaraan yang dapat mencapai ke sawah. Kemudian jalan dibangun untuk menyambungkan akses desa dan sebagai jalan lintasan. Jarak dari rumah ke pasar linggapura 1 km dengan waktu tempuh sebelum ada jalan 30 menit, sekarang dapat ditempuh dalam waktu 5-10 menit. Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan sebelum adanya jalan adalah Rp 3000,/zak, setelah adanya jalan hanya Rp 7000,- dengan ojek sampai di pasar. Frekuensi barang yang melewati jalan sebanyak 6 kali dalam seminggu.


18

LAPORAN AKHIR

Lokasi Desa

EIRR

Alasan Tingginya EIRR Dengan pembangunan jalan sepanjang 478,5 meter dengan lebar 2,5 M menyebabkan peningkatan harga jual tanah sawah sebesar Rp. 5.000/M2, dari Rp. 25.000,-/M2 menjadi Rp. 30.000,-/M2 dimana luas tanah sawah yang terpengaruh seluas

19.140

M2.

Dengan

demikian

perhitungan

peningkatan harga tanah menjadi sangat besar dan sangat mempengaruhi perhitungan EIRR. Frekuensi arus barang hasil bumi yang melewati jalan sebanyak 2 kali dalam seminggu, sedangkan arus orang menggunakan ojek setiap hari.

Apabila umur proyek dijadikan pertimbangan untuk membandingkan hasil perhitungan EIRR untuk prasarana jalan/jembatan, maka di empat provinsi sampel situasi menjadi berbeda satu sama lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel lampiran 1 dari laporan akhir ini. Satu kesimpulan yang sama dengan prasarana saluran air bersih adalah proyek dengan umur yang lebih muda tidak selalu memiliki nilai discount rate tertinggi dibandingkan proyek dengan umur yang lebih tua. DI wilayah NTT, proyek dengan umur paling muda, yaitu dibangun di tahun 2011, memiliki nilai yang tertinggi yaitu sebesar 77.40%. Hal yang sama terjadi di Jawa Tengah: proyek dengan umur termuda, yaitu dibangun di tahun 2010, memiliki nilai tertinggi yaitu 706%. Sedangkan di dua provinsi yang lain, yaitu Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat, hal sebaliknya terjadi. Yaitu proyek dengan umur paling muda memiliki nilai terendah. Di Sulawesi Barat misalnya, proyek yang dibangun di tahun 2010 (dua proyek lainnya dibangun di tahun 2008 dan satu proyeknya di tahun 2009) memiliki nilai terendah yaitu sebesar 20.8%. Di Kalimantan Barat, proyek dengan usia paling muda memiliki nilai discount rate terendah yaitu sebesar 22.7%. C. Irigasi Dalam perhitungan EIRR, manfaat utama yang dihitung dalam proyek irigasi di lokasi studi adalah adanya: (i) peningkatan produksi/hasil panen,(ii) penambahan luas lahan pertanian, (iii) peningkatan nilai tanah pertanian karena mendapatkan pelayanan irigasi baru, (iv) peningkatan pendapatan berlipat karena hasil panen yang lebih baik disebabkan olehkeberadaan prasarana air yang baik dan (v) penghematan karena dapat mencegah kerusakan bangunan dan hasil panen karena banjir. Jumlah prasarana irigasi yang dikunjungi berada di 15 desa di lima kabupaten


19

LAPORAN AKHIR

yaitu di Kabupaten Sumba Timur (NTT) sebanyak 3 desa, 4 desa di Kabupaten Poliwali Mandar (Sulawesi Barat), 4 desa di Kabupaten Bengkayang (Kalimantan Barat), 2 desa di Kabupaten Pekalongan (Jawa Tengah) dan di Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) sebanyak 2 desa. Tabel IV.5 memperlihatkan hasil perhitungan rata-rata EIRR di 5 Kabupaten dan 15 desa untuk 16 prasarana sebesar 108%. Khusus untuk Kabupaten Sumba Timur 1 (satu) desa yang dikunjungi yaitu Desa Mutung Gending mewakili 2 (dua) prasarana irigasi dengan tahun anggaran yang berbeda. Tabel IV.5 Hasil analisis EIRR – 16 Prasarana Irigasi di 5 Kabupaten Kabupaten/Provinsi

Jumlah Proyek

Kisaran Nilai EIRR

Rata-rata EIRR

1. Sumba Timur/NTT

4

24,9%-56,5%

38,8%

2. Poliwali Mandar/Sulawesi Barat

4

7,1%-52,9%

23,8%

3. Bengkayang/Kalimantan Barat

4

31,5%-39,8%

33,9%

4. Pekalongan /Jawa Tengah

2

292,1% - 430,2%

361,2%

5. Brebes /Jawa Tengah

2

200% - 413,2%

306,6%

Total Proyek

16

108%

Hasil analisis memperlihatkan rata-rata EIRR berada diatas nilai discount rate 12%, yaitu antara 24,9% sampai dengan 430,2%. Hal ini dapat diartikan bahwa prasarana irigasi yang dibangun manfaatnya sangat baik bagi masyarakat. Hanya ada 2 (dua) prasarana yang memiliki EIRR di bawah discount rate yaitu di desa Mapili Barat sebesar 10,8% dan desa Mambu sebesar 7,1%. Kedua desa terletak di kabupaten Poliwali Mandar, Kalimantan Barat. Di kedua desa tersebut, dana PNPM bukan untuk membangun prasarana irigasi yang baru, seperti halnya di desa-desa lain. Di desa Mapili Barat misalnya, sebelum ada dana PNPM, telah ada jaringan tersier yang terbuat dari tanah liat. Dana PNPM digunakan untuk pengerasan jaringan tersier tersebut menjadi beton. Sedangkan di desa Mambu, dana PNPM digunakan untuk memperpaiki prasarana irigasi yang telah lama ada. Namun demikian manfaat ekonomi langsung tetap terjadi karena setelah adanya perbaikan kualitas irigasi di dua desa tersebut, harga-harga komoditas pertanian meningkat. Dari 16prasaranairigasi di desa sampel, 4 (empat) prasarana irigasi menghasilkan angka EIRR diatas 100% yaitu 2 desa diantaranya Desa Sambiroto dan Desa Jagung di Kabupaten Pekalongan dan 2 desa di Kabupaten Brebes. Tabel IV.6. memberikan penjelasan mengapa hasil perhitungan EIRR di 4 (empat) prasarana irigasi tersebut


20

LAPORAN AKHIR

cukup tinggi.

Lokasi Desa

Tabel IV.6 Proyek Dengan Hasil EIRR >100% EIRR Alasan Tingginya EIRR

Desa Sambiroto Kec. Kajen Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah

292,1%

Desa Jagung Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah

430,2%

Desa Purwodadi Kec. Tonjong Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah

Desa Terlaya Kec. Bantar Kawung Kab. Brebes Prov. Jawa Tegah

198,7%

413,2%

Setelah adanya irigasi, luas lahan yang mendapatkan aliran airmenjadi 40 ha lahan sawah, semula sebelum adanya irigasi 30 ha lahan sawah dan 10 ha lahan kering. Terjadi pula peningkatan hasil pertanian karena semula masa tanam dua kali dalam setahun menjadi tiga kali dalam setahun. Demikian juga dengan padi yang dihasilkan meningkat dari rata-rata 4,5 ton per hektar menjadi 5 ton per hektar. Setelah adanya irigasi, luas lahan yang mendapatkan aliran air menjadi 40 ha lahan sawah, semula terdiridari 35 ha lahan sawah dan 5 ha lahan kering. Masa tanam meningkat pula, semula dua kali dalam setahun untuk padi dan palawija menjadi 3 kali dalam setahun. Luas lahan meningkat, untuk tanaman padi meningkat menjadi 35 ha padi, sementara untuk palawija, dari 5 ha menjadi 40 ha padi. Hasil padi meningkat, dari rata-rata 4,5 ton per hektar menjadi 5 ton per hektar. Setelah adanya irigasi, luas lahan yang mendapatkan aliran air menjadi 55 ha lahan sawah dari 50 ha lahan sawah dan 5 ha lahan kering. Masa tanam setahun dari dua kali menjadi tiga kali dengan luas lahan padi menjadi meningkat dari 50 ha padi menjadi 55 ha padi. Hasil padi yang dihasilkan meningkat dari rata-rata 4,5 ton per hektar menjadi 5 ton per hektar. Setelah adanya irigasi, luas lahan yang mendapatkan aliran air menjadi 40 ha lahan sawah dari 20 ha lahan sawah dan 20 ha lahan kering. Masa tanam menjadi meningkat menjadi tiga kali dalam setahun untuk sawah padi, dan dua kali untuk palawija. Lahan sawah meningkat dari 20 ha padi dan 40 ha palawija menjadi 40 ha padi dan padi yang dihasilkan menjadi rata-rata 4,5 ton per hektar.

Apabila umur proyek dijadikan pertimbangan untuk membandingkan hasil perhitungan EIRR untuk prasarana irigasi, di tiga provinsi yaitu NTT, Sulawesi Barat dan Jawa Tengah memiliki kondisi yang sama yaitu proyek dengan umur termuda memiliki nilai discount rate yang tertinggi, sedangkan di Kalimantan Barat, fakta ini tidak terjadi. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 1 dari laporan ini. Tiga proyek irigasi di Kalimantan Barat dibangun pada tahun 2011 dan satu proyek dibangun di tahun 2010, namun demikian nilai discount rate tertinggi dimiliki proyek irigasi yang dibangun di tahun 2010, yaitu sebesar 39.80%.


21

LAPORAN AKHIR

Sedangkan di tiga provinsi yang lain, misalnya NTT, prasarana irigasi yang dibangun di tahun paling muda, yaitu tahun 2011, memiliki nilai tertinggi yaitu 56.5%, di Sulawesi Barat, termuda dibangun di tahun 2009 dan memiliki nilai tertinggi yaitu 52.9%, dan terakhir di Jawa Tengah, proyek yang dibangun di tahun 2010 memiliki nilai tertinggi yaitu 430.2%. Dua prasarana irigasi lainnya di NTT dibangun di tahun 2009 (nilai discount rate sebesar 38.1% dan 35.8%) dan satu dibangun di tahun 2010 (nilai discount rate sebesar 24.9%), sementara di Sulawesi Barat, dua prasarana dibangun di tahun 2007 (dengan nilai sebesar 10.8% dan 7.1%), satu prasarana dibangun di tahun 2008 (dengan nilai sebesar 24.4%), dan di Jawa Tengah dua dibangun di tahun 2010 (dengan nilai sebesar 292.1% dan 200%), satu lainnya dibangun di tahun 2009 (dengan nilai sebesar 413.2%).

IV.2. Analisis General Income Multiplier Analisis General Income Multiplier untuk sebuah prasarana PNPM bertujuan untuk meneliti dampak makro-ekonomi yang lebih luas akibat adanya perputaran uang di dalam desa yang berasal dari penggunaan dana pembangunan proyek prasarana PNPM. Analisis ini menunjukkan adanya perputaran uang secara umum dengan memperkirakan pendapatan yang diterima untuk pengeluaran konsumsi sehari-hari oleh masyarakat desa. General Income Multiplier dapat digunakan sebagai indikator kegiatan ekonomi tambahan atau nilai tambah akibat masuknya dana tunai langsung untuk membangun prasarana PNPM yang dapat menggerakkan perekonomian desa. Hasil perhitungannya adalah merupakan petunjuk dari pendapatan yang terpakai dan pola pengeluaran dari beberapa kelompok di dalam suatu masyarakat.Dalam studi ini, kelompok masyarakat yang dijadikan contoh adalah para pemilik toko/warung di desa tersebut, anggota masyarakat yang dulunya menjadi pekerja pembangunan proyek PNPM dan para pengusaha lokal di desa tersebut. A. Saluran Air Bersih Analisis General Income Multiplier (perputaran uang secara umum) untuk pembangunan prasarana air bersihdigunakan untuk melihat dampak makro ekonomi dari penggunaandana pembangunan prasarana air bersih. Analisis ini melacak transaksi tunai di perekonomian desa akibat masuknya dana pembangunan proyek saluran air bersih. Tabel IV.7 memperlihatkan hasil perhitungan rata-rata analisis perputaran uang untuk setiap kabupaten.


22

LAPORAN AKHIR

Tabel IV.7 Rata-Rata General Income Multiplier 16 Prasarana Air Bersih di 5 Kabupaten Jumlah Proyek

Rata-rata Multiplier

Dalam Rp

Total Biaya Proyek

%

4

1,15

118.259.400

912.621.325

12,96%


4

1,50

115.465.111

345.650.500

34,1%


4

1,22

168.520.856

687.429.477

24,51%


2

1,35

84.704.613

182.650.000

46,4%


2

1,55

189.410.598

325.322.000

58,2%

16

1,33

676.360.578

Kabupaten/Provinsi 1.


Total Proyek

2.453.673.302 27,57%

Masuknya dana pembangunan prasarana air bersih PNPM ke dalam perekonomian 39 desa dimana 16 (enam belas) prasarana berlokasi, menghasilkan nilai tambah setara dengan Rp 676.360.578,-. Jika dibandingkan dengan total biaya dari 16 (enambelas) prasarana tersebut (termasuk kontribusi desa, atau Swadaya) maka jumlah ini sangat signifikan dengan nilai tambah sebesar 27,57%.

Perputaran uang dalam analisis ini

dikategorikan sebagai pendapatan atau terjadinya transaksi dimana penjualan sudah terjadi. Semakin banyaknya transaksi yang menambah pendapatan terjadi, semakin banyak uang berputar, dan semakin besar angka multiplier. Namun demikian, dalam desa yang diteliti hanya sedikit saja uang yang tertinggal di desa setelah para pekerja menghabiskan uang mereka di kios lokal atau warung untuk membeli makan atau keperluan rumah tangga lainnya. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai multiplier yang berkisar antara 1,15 – 1,55. Dengan kata lain sebagian besar uang dari proyek dibelanjakan diluar desa. Jumlah uang yang dipergunakan lagi dalam perekonomian desa di kios atau warung sangat kecil. Sebagain besar dari pendapatan mereka digunakan untuk membeli bahan keperluan di luar desa. Uang yang lebih banyak dipergunakan di luar perekonomian desa dapat dianggap sebagai “kebocoran/leakage”. Wilayah studi antara yang terletak di Jawa dan luar Jawa menentukan ketersediaan bahan-bahan material di dalam desa.Hal ini menentukan tingkat perputaran uang di dalam desa akibat pembangunan infrastruktur saluran air bersih


23

LAPORAN AKHIR

PNPM.Desa sampel yang ada di dua kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes dan Pekalongan, persentase pembelanjaan di dalam desa relatif besar.Hal ini diindikasikan oleh nilai GIM yang lebih besar ketimbang nilai GIM di ketiga provinsi lainnya.Banyak kebutuhan rumah tangga dan bahan material tersedia di kios/took didalam desa. Sedangkan di desa yang terletak di kabupaten luar Jawa, dalam hal ini di Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan NTT, hampir 80% dari material bangunan utama yang digunakan untukpembangunan prasarana saluran air bersih PNPM, seperti semen, kerangka besi, pipa dan penyambung pipa (fitting) hanya dapat ditemukan di toko-toko di tingkat kecamatan, atau toko tingkat kabupaten. Seperti halnya analisis IERR, dalam analisis GIM ini, apabila dibandingkan prasarana berdasarkan umur proyek, maka untuk prasarana air bersih, di tiga provinsi sampel, didapat kesimpulan bahwa prasarana dengan umur proyek termuda akan memiliki nilai GIM tertinggi. Hal ini dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan akhir ini. Di wilayah Sulawesi Barat, nilai GIM tertinggi, yaitu sebesar 1.97 dimiliki oleh prasarana dengan umur proyek termuda, yaitu dibangun di tahun 2011. Tiga prasarana lainnya adalah satu dibangun di tahun 2011 dengan nilai GIM yang tinggi pula yaitu 2.65, kemudian satu proyek lainnya di tahun 2010 dengan nilai GIM terendah dibandingkan prasarana air bersih lainnya yang ada di Sulawesi Barat, sedangkan satu lainnya dibangun di tahun 2009 dengan nilai GIM sebesar 1.26. Hal ini juga terjadi di Kalimantan Barat dan di Jawa Tengah.

Di Kalimantan

Barat, saluran air bersih yang dibangun di tahun 2011 memiliki nilai GIM tertinggi yaitu 1.30. Tiga sampel proyek prasarana air bersih lain yang berada di Kalimantan Barat dibangun di tahun 2008 dengan nilai GIM masing-masing sebesar 1.1, 1.2 dan 1.28. Sedangkan umur proyek termuda di Jawa Tengah dibangun di tahun 2009 dan memiliki nilai GIM yang tertinggi pula yaitu 1.7.

Dua proyek lainnya dibangun di tahun yang

sama, yaitu 2009 dengan nilai GIM sebesar 1.4 dan 1.5, satu lainnya dibangun di tahun 2007 dengan nilai GIM sebesar 1.2. Kesimpulan tersebut tidak terjadi di wilayah NTT. Di wilayah ini, prasarana dengan umur proyek paling muda, yaitu dibangun di tahun 2011, memiliki nilai GIM terendah yaitu sebesar 1.10. Dua prasarana air bersih lainnya dibangun di tahun 2009 dengan nilai GIM masing-masing sebesar 1.12 dan 1.17 sedangkan satu lainnya dibangun di tahun 2010 dengan nilai GIM sebesar 1.2.


24

LAPORAN AKHIR

B. Jalan/Jembatan Analisis General Income Multiplier (perputaran uang secara umum) digunakan untuk melihat dampak makro ekonomi dari dana yang digunakan untuk membangun prasaranajalan/jembatan. Analisis ini mengindikasikan, adanya perputaran uang secara umum dengan memperkirakan pendapatan yang diterima terpakai untuk pengeluaran konsumsi sehari-hari oleh masyarakat pemanfaat proyek jalan/jembatan di desa. General Income Multiplier digunakan sebagai indikator kegiatan ekonomi tambahan, atau nilai tambah akibat masuknya dana tunai langsung pembangunan prasarana jalan/jembatanPNPM,

dan

berdampak

pada

perekonomian

desa.

Tabel

IV.8

memperlihatkan hasil perhitungan rata-rata analisis perputaran uang untuk setiap kabupaten. Tabel IV.8 Rata-Rata General Income Multiplier 16 Prasarana Jalan/Jembatan di 6 Kabupaten Kabupaten/Provinsi

Jumlah Proyek


Dalam Rp

Total Biaya Proyek

%

1. Sumba Timur Nusa Tenggara Timur

4

1,21

216.585.141

1.155.594.831

18,74%


4

1,11

66.008.829

769.417.370

8,58%


3

1,17

86.250.886

511.499.000

17,63%

4. Kubu Raya Kalimantan Barat

1

1,17

58.129.252

332,050,000

17,51%


2

1,35

61.710.172

347.677.250

35,38%


2

1,34

26.324.993

197.677.900

26,58%

16

1,21

603.044.436

Total Proyek

3.314.123.351 18,20%

Masuknya dana pembangunan prasaranajalan/jembatan PNPM Mandiri Perdesaan kedalam perekonomian desa dimana 16 (enambelas) proyek prasaranadibangun menghasilkannilai tambah setara dengan Rp 603.044.436,-. Jika dibandingkan dengan total biaya dari 16 (enambelas) proyek prasarana tersebut (termasuk kontribusi desa, atau Swadaya) maka nilai ini sangat signifikan dengan nilai tambah sebesar 18,20%. Dalam desa yang diteliti, uang yang tersisa di dalam desa tidaklah banyak setelahpara pekerja membelanjakan uang mereka di kios lokal atau warung untuk


25

LAPORAN AKHIR

membeli makan atau keperluan rumah tangga. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai multiplier yang berkisar antara 1,11 – 1,35. Dengan kata lain sebagian besar sisa uang dari proyek dibelanjakan di luar desa. Fenomena dimana uang dipergunakan di luar perekonomian desa dapat dianggap sebagai “kebocoran/leakage”. Seperti halnya prasarana air bersih, untuk prasarana jalan/jembatan, wilayah studi yang terletak di Jawa dan luar Jawa menentukan ketersediaan bahan-bahan material di dalam desa.Hal ini menentukan tingkat perputaran uang di dalam desa akibat pembangunan infrastruktur jalan/jembatan PNPM.Pada desa sampel yang ada di dua kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes dan Pekalongan, persentase pembelanjaan di dalam desa relatif besar ketimbang desa di tiga provinsi lainnya.Hal ini ditunjukkan dengan nilai GIM yang lebih besar ketimbang di provinsi lainnya.Dengan kata lain, pembelanjaan kebutuhan rumah tangga dan bahan material banyakterjadi di dalam desa. Sedangkan di desa yang terletak di kabupaten luar Jawa, dalam hal ini di Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan NTT, hampir sebagian besar (antara 70% - 80%) dari kebutuhan rumah tangga dan material bangunan utama yang digunakan pada pembangunan prasarana jalan/jembatan PNPM hanya dapat ditemukan di toko-toko di tingkat kecamatan, atau toko tingkat kabupaten. Apabila nilai GIM dibandingkan berdasarkan umur proyek, maka di seluruh provinsi sampel, tidak ada prasarana irigasi dengan umur proyek termuda yang secara konsisten memiliki nilai GIM tertinggi atau sebaliknya, terendah. Hal ini dapat dilihat di lampiran 1 laporan akhir ini. Di wilayah NTT, prasarana jalan/jembatan yang dibangun di tahun 2011 memiliki nilai GIM sebesar 1.12 sedangkan dua proyek sejenis dibangun di tahun 2010 memilki nilai GIM masing-masing sebesar 1.39 dan 1.21. Satu proyek sejenis lainnya dibangun di tahun 2009 memiliki nilai GIM sebesar 1.11. Di wilayah Sulawesi Barat, proyek jalan/jembatan yang dibangun di tahun 2010 memiliki nilai GIM sebesar 1.12 sedangkan dua proyek sejenis dibangun di tahun 2008 dengan nilai GIM sebesar 1.29 dan 1.21 dan yang dibangun di tahun 2009 memiliki nilai GIM sebesar 1.16. Dua proyek jalan/jembatan di Kalimantan Barat dibangun di tahun 2007 dengan nilai GIM sebesar 1.15 dan 1.17, sedangkan proyek sejenis yang dibangun di tahun 2010 memilki nilai GIM sebesar 1.2 dan yang dibangun di tahun 2011 memilki nilai GIM sebesar 1.17. Jawa Tengah memiliki dua proyek sejenis yang dibangun di tahun 2010 dengan nilai GIM masing-masing sebesar 1.33 dan 1.37, sedangkan yang dibangun di tahun 2007 memiliki nilai sebesar 1.31 dan satu proyek sejenis lainya dibangun di tahun 2009 memiliki nilai sebesar 1.36.


26

LAPORAN AKHIR

C. Irigasi Analisis General Income Multiplier (perputaran uang secara umum) digunakan untuk

melihat

dampak

makro

ekonomi

dari

penggunaan

dana

pembangunan

prasaranairigasi PNPM Mandiri Perdesaan. Analisis ini mengindikasikan, adanya perputaran uang secara umum dengan memperkirakan pendapatan yang diterima terpakai untuk pengeluaran konsumsi sehari-hari oleh masyarakat pemanfaat irigasi di desa. General Income Multiplier dapat digunakan sebagai indikator kegiatan ekonomi tambahan, atau nilai tambah, akibat masuknya dana tunai langsung yang digunakan untuk membangun irigasi, dan berdampak pada perekonomian desa. Tabel IV.9 memperlihatkan hasil perhitungan rata-rata analisis perputaran uang untuk setiap kabupaten.

Tabel IV.9 Rata-Rata General Income Multiplier 16 PrasaranaIrigasi di 5 Kabupaten Kabupaten/Provinsi

Jumlah Proyek


Dalam Rp

Total Biaya Proyek

% tase

1. Sumba Timur / NTT

4

1,23

221.182.824

963.209.790

22,96%

2. Poliwali Mandar/ Sulawesi Barat

4

1,25

169.148.551

730.981.750

23,14%

3. Bengkayang / Kalimantan Barat

4

1,57

407.013.302

640.906.977

63,51%

4. Pekalongan/ Jawa Tengah

2

1,36

37.359.538

186.119.250

39,59%

5. Brebes/Jawa Tengah

2

1,28

24.965.071

196.006.500

26,13%

16

1,34

921.993.893

Total Proyek

2.717.224.267 33,93%

Masuknya dana pembangunan prasarana irigasi PNPM ke dalam perekonomian desa dimana16 (enambelas) prasarana berlokasi, menghasilkannilai tambah setara dengan Rp 921.993.893,-.

Jika dibandingkan dengan nilai total nyata dari 16

(enambelas) prasarana tersebut (termasuk kontribusi desa, atau Swadaya), jumlah ini sangat signifikan dengan nilai tambah sebesar 33,93%. Secara umum di seluruh lokasi studi, jumlah uang yang tertinggal di dalam desa tidaklah secara signifikan besar setelah para pekerja membelanjakan uang mereka di kios lokal atau warung untuk membeli makan atau keperluan rumah tangga. Hal ini


27

LAPORAN AKHIR

terlihat dari rata-rata nilai multiplier yang berkisar antara 1,23– 1,57. Sebagian besar sisa uang dari proyek dibelanjakan di luar desa. Dengan kata lain sebagian besar uang dipergunakan di luar perekonomian desa. Fenomena ini merupakan fenomena “kebocoran/leakage”. Dari 5 (lima) kabupaten yang menjadi lokasi studi, hanya satu kabupaten yaitu Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang memiliki nilai rata-rata GIM sebesar 1,57. Ini berarti perputaran uang yang terjadi akibat adanya pembangunan prasarana irigasi PNPM lebih banyak terjadi di dalam desa ketimbang di desa-dea lainnya yang memiliki nilai GIM lebih rendah.Hal ini disebabkan kebutuhan rumah tangga dan sebagian besar bahan material untuk membangun irigasidapat dibeli di warung/toko yang terletak di dalam desa. Sedangkan pada 4 (empat) kabupaten lainnya, sebagian besarkeperluan rumah tangga dan material bangunan utama yang digunakan pada program pembangunan prasarana irigasi PNPM hanya dapat ditemukan di toko-toko di tingkat kecamatan, atau toko tingkat kabupaten. Berdasarkan tabel lampiran 1 dari laporan akhir ini, membandingkan nilai GIM berdasarkan umur proyek dari prasarana irigasi tidak mendapatkan kesimpulan yang konsisten bahwa makin muda umur proyek, makin tinggi nilai GIM atau sebaliknya. Di provinsi NTT, proyek irigasi yang dibangun di tahun 2011 memiliki nlai GIM tertinggi dibandingkan proyek sejenisnya, yaitu 1.26. Dua proyek lainnya dibangun di tahun 2009 dengan nilai GIM sebesar 1.16 dan 1.24, sedangkan proyek sejenis lainnya yang dibangun di tahun 2010 memiliki nilai GIM sebear 1.26. Provinsi Sulawesi Barat memiliki dua proyek irigasi yang dibangun di tahun 2007 dengan nilai GIM masing-masing sebesar 1.21 dan 1.26, sedangkan proyek sejenis yang dibangun di tahun 2008 memilki nilai GIM sebear 1.29, lebih tinggi dibandingkan proyek sejenis yang dibangun di tahun 2009, yaitu sebesar 1.25. Sedangkan di provinsi Kalimantan Barat, tiga prasarana irigasi (dalam hal ini lebih berfungsi sebagai drainase), nilai GIM masing-masing sebesar 1.15, 1.28, dan 2.55, sedangkan satu prasarana sisanya dibangun di tahun 2010 dengan nilai GIM sebesar 1.3.

Tiga proyek irigasi di Jawa

Tengah dibangun di tahun 2010 dengan nilai GIM masing-maing 1.25, 1.3, dan 1.42, sedangkan satu prasarana lainnya dibangun di tahun 2009 dengan nilai GIM sebesar 1.3.


28

LAPORAN AKHIR

IV.3. Analisis Perbandingan Biaya Proyek Analisis ini berupaya membandingkan besaran biaya proyek PNPM dengan seandainya proyek itu dibangun oleh kontraktor seperti layaknya proyek yang didanai pemerintah. Masing-masing dari 4 tim lapangan melakukan re-costing terinci dari semua proposal proyek yang dibuat oleh tiap-tiap desa dengan menggunakan harga satuan pemerintahan/unit cost dan/atau biaya kontraktor yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Masalah di lapangan memperlihatkan sulitnya memperoleh Harga Satuan Bahan dan Upah- dikeluarkan oleh Dinas PU Kabupaten/Propinsi, yang merupakan harga panduan bagi perhitungan proyek-proyek pemerintah.Pihak Dinas di banyak lokasi proyek sudah tidak menyimpan arsip Harga Satuan untuk tahun-tahun saat proyek PNPM dalam studi ini dibangun (2007-2011), kecuali yang tahun-tahun terakhir.Untuk itu, perhitungan dilakukan dengan melakukan perkiraan secara interpolasi atau penyesuaian berdasar inflasi.Di banyak lokasi studi yang sulit aksesnya seperti NTT dan Kalbar. Analisis perhitungan ulang proyek yang dibuat oleh tiap-tiap desa dilakukan dengan menggunakan harga satuan pemerintahan/unit cost dan biaya kontraktor yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat pada tahun yang sama dengan waktu pembangunan. Metode ini dianggap cara yang paling obyektif dan akurat untuk membandingkan biaya pembangunan program PNPM dengan proyek yang sama bila dibangun oleh kontraktor lokal. Harus juga dicatat bahwa nilai tambah dari kontribusi swadaya (umumnya dari bentuk tenaga kerja) juga mewakili penghematan yang sangat mendasar. Beberapa faktor penghambat seperti lokasi yang terpencil, pengadaan material yang dapat dua atau tiga kali lipat dari biasanya, modifikasi disain di lapangan yang kerap berubah menjadi penyebab para kontraktor lokal sulit bersaing dengan proyek yang dikerjakan dengan model pemberdayaan.

A. Saluran Air Bersih Dua tabel yang sudah dikonsolidasikandi bawah ini menunjukkan dengan jelas besarnya penghematan biaya yang dihasilkan dengan pendekatan model pemberdayaan di wilayah studi. Perbandingan harga antara biaya proyek tanpa swadaya dengan biaya proyek berdasarkan harga satuan Pemdasecara total menunjukkan penghematan sebesar Rp2.176.216.417 (27,5%), sedangkan antara biaya proyek dengan swadaya dengan biaya


29

LAPORAN AKHIR

proyek

berdasarkan

harga

satuan

Pemda

menunjukkan

penghematan

sebesar

Rp1.592.885.637 (18,77%). Tabel IV.10 dan Tabel IV.11 memperlihatkan perhitungan biaya pembangunan tanpa swadaya dan dengan swadaya dibandingkan dengan perhitungan biaya proyek berdasarkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pemerintah Daerah setempat. Tabel IV. 10 Perbandingan Biaya Proyek Air Bersih (Tanpa Swadaya) dengan Perhitungan Biaya Proyek berdasarkan Harga Satuan Pemda Biaya Proyek (Tanpa Swadaya) (satuan Rp)

Biaya Pemda (HPS ) (satuan Rp)

Selisih biaya proyek/ Biaya Pemda (satuan Rp)

% selisih biaya proyek/ Biaya Pemda

Kabupaten/Provinsi

Jumlah Proyek

Sumba Timur/ Nusa Tenggara Timur

4

857.306.300

1.074.126.914

216.820.614

25,3%

Polewali Mandar/ Sulawesi Barat

4

262.764.500

343.940.399

81.175.899

30,9%

Bengkayang/ Kalimantan Barat

4

684.746.300

659.676.674

-25.069.626

-3,7%

Pekalongan/Jawa Tengah

2

155.811.500

286.437.326

130.625.826

83,8%

Brebes/Jawa Tengah

2

309.876.000

430.142.331

120.266.331

38,8%

16

7.901.690.141

10.077.906.558

2.176.216.417

27,5%

Total Proyek

Tabel IV. 11 Perbandingan Biaya Proyek Air Bersih (Dengan Swadaya) dengan Perhitungan Biaya Proyek berdasarkan Harga Satuan Pemda Kabupaten/Provinsi

Jumlah Proyek

Biaya Proyek (Dengan swadaya) (satuan Rp)

Biaya Pemda (HPS) (satuan Rp)

Selisih Biaya Proyek/ Biaya Pemda (satuan Rp)

% Selisih Biaya Proyek/ Biaya Pemda


4

912.621.35

1.074.126.914

161.505.564

17,70%


4

345.650.500

343.940.399

(1.710.101)

-0,49%


4

687.429.477

659.676.674

(27.752.803)

-4,04%


2

182.650.000

286.437.326

103.787.326

56,82%

Brebes/Jawa Tengah

2

325.322.000

430.142.331

104.820.331

32,22%

8.485.020.921

10.077.906.558

1.592.885.637

18,77%

Total Proyek

16


30

LAPORAN AKHIR

Prosentase selisih terbesar dengan dana yang berasal dari BLM dan dengan atau tanpa penambahan Swadaya terjadi pada Kabupaten Pekalongan-Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terjadi mengindikasikan tingginya harga bahan, peralatan dan tenaga kerja yang bersumber dari harga satuan Pemda dibandingkan dengan harga yang diterapkan pada masyarakat. Di satu sisi hal ini menunjukkan adanya efisiensi yang besar pada penggunaan sumber daya masyarakat dalam pengerjaan proyek PNPM, namun di sisi lain perlu dipertanyakan apakah harga satuan yang ditetapkan sudah cukup layak dan sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat. Namun dengan asumsi bahwa proyek telah berjalan dengan baik dan menimbulkan general income multiplier yang positif sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya (yaitu sebesar 46,4%), maka dapat disimpulkan bahwa proyek telah berjalan sesuai dengan standar biaya yang berlaku di masyarakat. Di sisi lain, terdapat wilayah yang memiliki nilai biaya proyek yang lebih tinggi dibandingkan apabila menggunakan harga satuan dari Pemda, yaitu di Bengkayang dan Polewali Mandar (khusus skema dengan swadaya). Namun demikian, selisih yang terjadi tidak cukup signifikan karena di bawah 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa biaya satuan yang digunakan dalam proyek PNPM tidak terpaut jauh dengan biaya satuan yang dikeluarkan oleh Pemda. Dilihat dari tahun pembangunannya, maka prosentase selisih biaya proyek air bersih (tanpa swadaya) dengan biaya proyek berdasarkan Harga Satuan Pemda adalah sebagai berikut: Tabel IV. 12 Prosentase Selisih Biaya Proyek Air Bersih (Tanpa Swadaya) dengan Perhitungan Biaya Biaya Proyek berdasarkan Harga Satuan Pemda Menurut Tahun Pembangunan Kabupaten/Provinsi Sumba Timur/ Nusa Tenggara Timur Polewali Mandar/ Sulawesi Barat Bengkayang/Kalimantan Barat Pekalongan/Jawa Tengah Brebes/Jawa Tengah Rata-rata Prosentase Penghematan

Tahun pembangunan 2008 2009 2010

2007

2011

-

-

28.2%

26.4%

18.3%

-

-

23.7%

21.0%

33.3%

-

27.7%

-

-

-33.3%

123.0% -

-

70.9% 33.9%

-

-

123.0%

27.7%

36.4%

23.7%

12.9%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pola-pola selisih biaya yang terjadi relatif


31

LAPORAN AKHIR

serupa

pada

masing-masing

wilayah,

kecuali

Bengkayang

yang

relatif

tinggi

perbedaannya antar tahun.Hal ini menunjukkan bahwa harga satuan yang terbentuk dari Pemda maupun penerapan di masyarakat relatif tidak mengalami perubahan yang besar, kecuali di Bengkayang. Perbedaan yang tinggi dapat disebabkan oleh berubahnya kondisi infrastruktur (akses jalan/transportasi), maupun kondisi cuaca yang dapat berpengaruh terhadap naik turunnya biaya bahan baku dan peralatan. B. Jalan/Jembatan Untuk proyek jalan/jembatan, perbandingan harga antara biaya proyek tanpa swadaya dengan biaya proyek berdasarkan HPS menunjukkan penghematan sebesar Rp998.689.535 (32,87%) sedangkan antara biaya proyek dengan swadaya dan biaya proyek berdasarkan HPS menunjukkan penghematan sebesar Rp722.659.385 (21,81%). Tabel IV.13 dan Tabel IV.14 memperlihatkan perhitungan biaya pembangunan tanpa swadaya dan dengan swadaya dibandingkan dengan perhitungan biaya proyek berdasarkan HPS Pemerintah Daerah setempat.Prosentase selisih terbesar dengan dana yang berasal dari BLM dan dengan penambahan Swadaya terjadi pada Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 120,40%, yang apabila dicermati lebih lanjut terdiri dari efisiensi tenaga kerja sebesar 72,67% dan efisiensi bahan dan peralatan sebesar (120,40% - 72,67%) = 47,73%. Besarnya selisih ini dapat terjadi karena tingginya biaya satuan yang ditetapkan Pemda, yang ternyata jauh lebih tinggi dari harga satuan yang berlaku di pasaran, atau di sisi lain menunjukkan tingginya efisiensi yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan proyek. Apabila ditinjau dari general income multiplier yang terjadi yaitu sebesar 35,38%, dapat diasumsikan bahwa tingkat upah yang diterima masyarakat masih cukup layak untuk dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.


32

LAPORAN AKHIR

Tabel IV. 13 Perbandingan Biaya Proyek Jalan/Jembatan (Tanpa Swadaya) dengan Perhitungan Biaya Proyek berdasarkan Harga Satuan Pemda Kabupaten/Provinsi

Jumlah Proyek

Biaya Proyek (Tanpa Swadaya) (satuan Rp)


SelisihBiaya proyek/ Biaya Pemda (satuan Rp)

% SelisihBiaya proyek/ Biaya Pemda

1. Sumba Timur/ Nusa Tenggara Timur

4

937.006.790

1.131.680.639

194.673.849

20,78%

2. Polewali Mandar/ Sulawesi Barat

4

643.187.870

764.461.549

121.273.679

17,73%

3. Bengkayang/ Kalimantan Barat

3

477.089.000

625.289.207

148.200.207

23,29%

4. Kubu Raya/ Kalimantan Barat

1

317.124.000

450.324.923

133.200.923

42,00%

5. Brebes/ Jawa Tengah

2

153.443.000

342.309.981

188.866.981

120,40%


2

335.665.900

496.825.480

161.159.580

46,75%

16

3.038.093.201

4.036.782.736

998.689.535

32,87%

Total Proyek

Tabel IV. 14 Perbandingan Biaya Proyek Jalan/Jembatan (Dengan Swadaya) dengan Perhitungan Biaya Proyek berdasarkan Harga Satuan Pemda Kabupaten/Provinsi

Jumlah Proyek

Biaya Proyek (Dengan Swadaya) (satuan Rp)


Selisih Biaya proyek/ Biaya Pemda(satuan Rp)

% Selisih Biaya proyek/ Biaya Pemda


4

912.621.35

1.155.594.831

242.973.481

26,62%


4

769.417.370

764.461.549

-4.955.821

-0,64%


3

511.499.000

625.289.207

113.790.207

22,25%


1

332.050.000

450.324.923

118.274.923

35,62%


2

197.884.250

342.309.981

144.425.731

72,98%


2

347.677.900

496.825.480

149.147.580

42,90%

16

3.314.123.351

4.036.782.736

722.659.385

21,81%

Total Proyek

Dalam tinjauan rentang waktu, berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa selisih yang tinggi antara harga satuan Pemda dengan penerapan di lapangan di Brebes,


33

LAPORAN AKHIR

Jawa Tengah sudah terjadi sejak tahun 2007 dan 2009, yang berarti terdapat pola yang cukup mapan dan diikuti dari tahun ke tahun. Di Bengkayang, selisih yang terjadi relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun, sementara di wilayah lainnya relatif setara. Selengkapnya, prosentase selisih biaya proyek jalan dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel IV. 15 Prosentase Selisih Biaya Proyek Jalan/Jembatan (Tanpa Swadaya) dengan Perhitungan Biaya Proyek berdasarkan Harga Satuan Pemda Menurut Tahun Pembangunan Kabupaten/Provinsi

2007

Tahun pembangunan 2008 2009 2010

2011


-

-

18.5%

24.8%


-

22.5%

8.6%

17.4%


54.2%

-

-

10.9%

4.8%


42.0%


133.6%

-

107.2%

-

-

-

-

-

46.7%

-

76.6%

22.5%

44.8%

28.6%

11.9%

6. Pekalongan/ Jawa Tengah Rata-rata Prosentase Penghematan

18.9%

C. Irigasi Perbandingan harga antara biaya proyek tanpa swadaya dengan biaya proyek berdasarkan

HPS

menunjukkan

penghematan

sebesar

Rp653.707.838

(25,21%),

sedangkan antara biaya proyek dengan swadaya dengan biaya proyek berdasarkan HPS menunjukkan penghematan sebesar

Rp529.575.910 (19,49%). Jika diperbandingkan

antar provinsi, Provinsi Jawa Tengah memiliki penghematan terbesar bila dibandingkan dengan tiga provinsi lainnya yaitu sebesar sebesar Rp766.504.450 (70,48%) disusul Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai penghematan sebesar Rp428.771.013 (29,88%) kemudian Provinsi NTT dengan penghematan sebesar Rp657.,482.628,- (22,48%) dan diurutan terakhir adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan penghematan sebesar Rp323.458.325 (21,59%). Tabel IV.16 dan Tabel IV.17 memperlihatkan perhitungan biaya pembangunan tanpa swadaya dan dengan swadaya dibandingkan dengan perhitungan biaya proyek berdasarkan HPS Pemerintah Daerah setempat.


34

LAPORAN AKHIR

Prosentase selisih terbesar biaya proyek dengan harga satuan Pemda dan biaya proyek BLM dengan penambahan Swadaya terjadi pada Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 64,24% disusul Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Apabila dicermati, selisih ini terdiri atas efisiensi tenaga kerja (swadaya) sebesar 25,77% dan 31,58%, serta penghematan peralatan dan material sebesar 38,47% dan 8,68%, masingmasing di Pekalongan dan Brebes. Apabila dilihat dari general income multiplier yang terjadi, maka besarannya sebesar 39,59% dan 26,13% untuk Pekalongan dan Brebes.Hal ini menunjukkan bahwa besaran harga satuan yang dipergunakan untuk pelaksanaan proyek masih cukup layak untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Tabel IV. 16 Perbandingan Biaya Proyek Irigasi (Tanpa Swadaya) dengan Perhitungan Biaya Proyek berdasarkan Harga Satuan Pemda Kabupaten/Provinsi

4

Biaya Proyek (Tanpa Swadaya) (satuan Rp) 937.006.790

4

691.526.750

812.535.498

121.008.748

17,50%

4

638.153.800

810.593.309

172.439.509

27,02%

2

142.523.000

234.081.549

91.558.549

64,24%

2

183.882.000

257.909.183

74.027.183

40,26%

16

2.593.092.340

3.246.800.178

653.707.838

25,21%

Jumlah Proyek

1. Sumba Timur/NTT 2. Polewali Mandar / Sulawesi Barat 3. Bengkayang / Kalimantan Barat 4. Pekalongan /Jawa Tengah 5. Brebes /Jawa Tengah Total Proyek

1.131.680.639

Selisih Biaya proyek/ Biaya Pemda (satuan Rp) 194.673.849

% Selisih Biaya proyek/ Biaya Pemda 20,78%


Tabel IV. 17 Perbandingan Biaya Proyek Irigasi (Dengan Swadaya) dengan Perhitungan Biaya Proyek berdasarkan Harga Satuan Pemda Biaya Proyek (Dengan Swadaya) (satuan Rp)


SelisihBiaya proyek/ Biaya Pemda(satua n Rp)

% SelisihBiay a proyek/ Biaya Pemda

Kabupaten/Provinsi

Jumlah Proyek

1. Sumba Timur/NTT

4

963.209.790

1.131.680.639

168.470.849

17,49%

2.Polewali Mandar/Sulawesi Barat

4

730.981.750

812.535.498

81.553.748

11,16%

3.Bengkayang/Kalima ntan Barat

4

640.906.977

810.593.309

169.686.332

26,48%


2

186.119.250

234.081.549

47.962.299

25,77%


2

196.006.500

257.909.183

61.902.683

31,58%

2.717.224.267

3.246.800.178

529.575.911

19,49%

Total Proyek

16


35

LAPORAN AKHIR

Pada tinjauan rentang tahun, selisih harga satuan pada berbagai wilayah studi menunjukkan nilai yang relatif berfluktuasi, kecuali Sumba Timur yang relatif stabil dari tahun ke tahun (lihat Tabel IV.18). Besarnya fluktuasi harga satuan tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian depan dapat disebabkan oleh tingkat kualitas infrastruktur, kondisi cuaca, maupun kemungkinan juga tingkat ketersediaan tenaga kerja yang ahli dalam bidang tertentu. Kelangkaan tenaga kerja dapat menimbulkan tingginya biaya tenaga kerja yang harus dibayarkan untuk menjalankan suatu proyek infrastruktur di suatu wilayah. Tabel IV. 18 Prosentase Selisih Biaya Proyek Irigasi (Tanpa Swadaya) dengan Perhitungan Biaya Biaya Proyek berdasarkan Harga Satuan Pemda Menurut Tahun Pembangunan 2007 -

Tahun pembangunan 2008 2009 2010 20.2% 21.0%

14.8%

13.1%

34.0%

-

-

-

-

-

3.7%

64.4%

-

-

85.4%

68.8% 26.8%

-

14.8%

13.1%

40.0%

37.8%

53.3%

Kabupaten/Provinsi 1. Sumba Timur/ NTT 2.Polewali Mandar/ Sulawesi Barat 3.Bengkayang/ Kalimantan Barat 4. Pekalongan /Jawa Tengah 5. Brebes /Jawa Tengah Rata-rata Prosentase Penghematan

2011 20.1%

IV.4. Analisis Mutu Manajemen Dasar dan Kualitas Teknik Kajian

manajemen

proyek

dasar

digunakan

untuk

melihat

manajemen

pelaksanaan dan tingkat kesulitan teknis yang dihadapi dalam pembangunan proyek. Evaluasi teknis dibatasi untuk memverifikasi standar kualitas teknis dan manajemen proyek yang sudah ditetapkan oleh warga desa sendiri. Kriteria evaluasi dipilah menjadi 10 kriteria menjadi dasar dari kuesioner yang digunakan oleh tim konsultan. Kriteria yang dipakai memenuhi berbagai isu manajemen proyek seperti yang diuraikan dalam metodologi. Sistem penilaian (skoring) disusun berdasarkan angka dari penilaian proyek dalam kolom “YA” dan “TIDAK”. Angka tersebut adalah poin yang dialokasi dan kemudian diberi ranking sesuai dengan sistem skoring. Berdasarkan sistem skoring suatu proyek yang mencapai angka antara 76% - 100% masuk dalam kategori “Sangat Baik” (dampak proyek sangat dirasakan di dalam desa). Rentang nilai antara 51% - 75% masuk ke kategori “Baik” (dampak dari proyek yang dirasakan di dalam desa), rentang nilai antara 26% - 50% masuk dalam kategori “Sedang”


36

LAPORAN AKHIR

(sedikit dampak dari proyek di dalam desa) dan rentang 0% - 25% masuk dalam kategori “Jelek”. Indikator yang digunakan berbeda-beda untuk infrastruktur yang berbeda. Indikator kualitas teknik infrastruktur air bersih meliputi: 1) sumber air, 2) instalasi, 3) distribusi, 4) perlindungan, 5) sumur dalam dan 6) operasi dan pemeliharaan. Indikator untuk kualitas irigasi meliputi: 1) tata letak, 2) bangunan pelengkap, 3) drainase, 4) pemakai, dan 5) dampak lingkungan. Sementara indikator penilaian kualitas prasarana jalan meliputi: 1) tata letak jalan, 2) badan jalan, 3) tebing jalan, 4) drainase jalan, 5) gorong-gorong dan 6) dampak lingkungan.

A. Saluran Air Bersih Dari hasil wawancara dengan (i) Tim Pelaksana Kegiatan di desa dan kepala desa; (ii) warga desa yang bekerja sebagai buruh dalam proyek dan para istrinya; dan (iii) warga desa yang aktif secara ekonomi sebagai pedagang atau petani dan mempunyai informasi tentang harga komoditas, kecenderungan bisnis dan isu-isu pembangunan desa di 16 desa mengindikasikan bahwa kualitas mutu manajemen teknik dasar sarana air bersih di 10 desa dalam kategori “sangat baik” dan kualitas mutu manajemen teknik dasar sarana air bersih di 5 desa dalam kategori “baik” dan 1 desa dalam kategori “Sedang”.Tabel IV.19 dan IV.20 memperlihatkan persepsi masyarakat terhadap sarana air bersih. Manajemen teknis dasar dalam kategori “sedang” terdapat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.Hal ini mengindikasikan perlu adanya bimbingan kepada masyarakat dalam penyusunan tahapan mulai dari persiapan sampai dengan pasca proyek dan perlu adanya O&M terlaksana di desa agar prasarana yang dibangun dapat terpelihara dan terpakai.Rangkuman hasil di atas menunjukkan bahwa rata-rata kualitas manajemen teknis adalah sangat baik dan baik, yang mencapai 93,75% (15 dari 16

proyek).Hal

ini

memperlihatkan

telah

cukup

baiknya

pelaksanaan

proyek

dilaksanakan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan.


37

LAPORAN AKHIR

Tabel IV. 19 Ringkasan Evaluasi Kualitas Manajemen Teknis Dasar Prasarana Air Bersih Kabupaten/Provinsi 1. Sumba Timur/ Nusa Tenggara Timur 2. Polewali Mandar/ Sulawesi Barat 3. Bengkayang/ Kalimantan Barat 4. Pekalongan/ Jawa Tengah 5. Brebes/ Jawa Tengah Total Proyek

Jumlah Desa

Kualitas Manajemen Teknis Sangat Baik

Baik

Sedang

Jelek

4

4

0

0

0

4

2

2

0

0

4

1

2

1

0

2

2

0

0

0

2 16

1 10

1 5

0 1

0 0

Kualitas hasil pelaksanaan proyek air bersih memperlihatkan kategori “sangat baik” terdapat di 4 desa, kategori “baik” terdapat di 7 desa, kategori “sedang” terdapat di 1 desa dan kategori “jelek” terdapat di 4 desa. Kabupaten yang mendapatkan kategori “jelek” berada pada lokasi di Kabupaten Bengkayang sebanyak 3 desa dan Kabupaten Pekalongan sebanyak 1 desa. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa prosentase hasil sangat baik dan baik mencapai 68,75% (11 dari 16 proyek). Adanya gap antara tingkat manajemen dengan kualitas hasil yang diperoleh dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: tingkat keahlian tenaga kerja, kualitas material yang digunakan, kondisi cuaca, tingkat penggunaan dan kualitas pemeliharaan yang digunakan. Kondisi berbagai faktor tersebut akan menyebabkan bervariasinya kualitas hasil pelaksanaan proyek di masing-masing lokasi studi. Tabel IV. 20 Ringkasan Evaluasi Kualitas Hasil Pembangunan Prasarana Air Bersih Kabupaten/Provinsi

Jumlah Desa


Kualitas Prasarana Sangat Baik

Baik

Sedang

Jelek

4

1

3

0

0


4

1

2

1

0


4

0

1

0

3


2

0

1

0

1

5. Brebes/Jawa Tengah

2

2

0

0

0

16

4

7

1

4

Total Proyek


38

LAPORAN AKHIR

Dalam lingkup rentang waktu, kualitas manajamen teknis dasar di wilayah studi disajikan dalam Tabel IV.21. Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum terdapat tingkat pencapaian kualitas manajemen teknis dasar dalam kategori baik dan sangat baik pada rentang waktu yang ditinjau. Pencapaian di Jawa Tengah dan NTT relatif konsisten pada implementasi dari tahun ke tahun dengan pencapaian sangat baik, sementara di wilayah lainnya bervariasi antara baik dan sangat baik. Tabel IV. 21 Ringkasan Evaluasi Kualitas Manajemen Teknis Dasar Prasarana Air Bersih Menurut Tahun Pembangunan Kabupaten/Provinsi 1.


2.


3.


4.


5.

Brebes/Jawa Tengah

2008

Tahun Pembangunan 2009 2010 85.12% 87.04% Sangat Baik Sangat Baik 73.75% 58.75% Baik Baik

57.08% Baik

Rata-rata Kategori Keterangan: Sangat Baik =

2007

80.00% Sangat Baik

80.00% Sangat Baik

57.08% Baik

> 75%; Baik = 51% - 75%; Sedang

81.36% Sangat Baik 85.68% Sangat Baik 82.79% Sangat Baik

72.90% Baik

2011 84.72% Sangat Baik 76.88% Sangat Baik 77.50% Sangat Baik

78.99% Sangat Baik

= 26% - 50%; Jelek = < 25%

Dari sisi kualitas hasil pelaksanaan, kondisinya adalah sebagai berikut: Tabel IV. 22 Ringkasan Evaluasi Kualitas Hasil Pembangunan Prasarana Air Bersih Menurut Tahun Pembangunan Kabupaten/Provinsi 1.


2.


3.


4.


5.

2007

2008

29.33% Jelek 37.00% Jelek

Brebes/Jawa Tengah Rata-rata Kategori

Tahun Pembangunan 2009 2010 68.50% 81.00% Baik Sangat Baik 60.00% 58.00% Baik Sedang

37.00% Jelek

29.33% Jelek

68.00% Baik 87.00% Sangat Baik 73.17% Baik

69.50% Baik

2011 77.00% Baik 82.00% Sangat Baik 61.00% Baik

75.50% Baik

Keterangan: Sangat Baik

= > 80%; Baik = 60% - 79%; Sedang = 40% - 59%; Jelek = <40%


39

LAPORAN AKHIR

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan prasarana air bersih masih cukup bervariasi antar daerah pada tahun anggaran yang berbeda. Di Bengkayang, mutu prasarana air bersih yang dibangun pada tahun 2008 diidentifikasikan sebagai jelek, sementara prasarana yang dibangun tahun 2011 diidentifikasi dalam kondisi baik. Di Pelakongan, hasil pembangunan prasarana air bersih yang dibangun pada tahun 2007 juga dinilai jelek dan hasil pembangunan 2009 2009 dinilai baik. Kondisi pada lokasi lainnya pada kisaran sedang, baik dan sangat baik. Hasil ini menunjukkan adanya masalah dengan aspek pemeliharaan, yang diindikasikan dengan rendahnya kualitas prasarana yang dibangun pada tahun yang lebih terdahulu. Penting untuk dipikirkan mengenai manajemen dalam pemeliharaan prasarana, sehingga kualitas dan fungsi prasarana akan tetap terjaga.

B. Jalan/Jembatan Tabel IV.23 dan IV.24 memperlihatkan persepsi masyarakat terhadap sarana jalan/jembatan.Dari dua tabel di bawah dapat disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan proyek mayoritas dalam kategori yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek dari persiapan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pasca proyek telah sesuai dengan rencana yang disusun.

Namun demikian, bila

dikaitkan dengan mutu prasarananya, hasil pelaksanaan pembangunan belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, sehingga prosentase antara hasil pembangunan dengan kategori sangat baik dan baik sama besar dengan kualitas prasarana dalam kategori sedang dan jelek. Berdasarkan hasil laporan surveyor, kualitas jalan yang rendah disebabkan oleh kualitas tanah yang labil dan rendahnya pemeliharaan jalan rabat beton, sementara penggunaannya cukup tinggi untuk mendukung aktifitas pertanian dan perkebunan warga namun perawatan kurang. Di beberapa aspek jalan tidak dipenuhi seperti tidak adanya bahu tikungan persimpangan seperti yang terjadi di desa Praibakul, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur. Dengan demikian, aspek manajemen termasuk perawatan diindikasikan menjadi penyebab buruknya kualitas hasil pembangunan prasarana jalan/jembatan. Pandangan dari sisi lain juga dapat diperkirakan sebagai penyebab buruknya hasil pembangunan prasarana jalan/jembatan di wilayah studi, salah satu diantaranya adalah standar penilaian yang cukup tinggi untuk jalan lingkungan. Dalam kuesioner penilaian, indikator yang dinilai mencakup berbagai indikator berikut: tata letak jalan, badan jalan, tebing jalan, drainase, gorong-gorong, dampak lingkungan dan perkerasan.


40

LAPORAN AKHIR

Indikator-indikator tersebut dibagi lagi dalam beberapa sub indikator yang cukup rinci.Dapat dipahami bahwa tidak semua lokasi dapat memenuhi keseluruhan sub indikator yang ditetapkan. Tabel IV. 23 Ringkasan Evaluasi Kualitas ManajemenTeknis Dasar Prasarana Jalan/Jembatan Kabupaten/Provinsi 1. Sumba Timur/ Nusa Tenggara Timur 2. Polewali Mandar/ Sulawesi Barat 3. Bengkayang/ Kalimantan Barat 4. Kubu Raya/ Kalimantan Barat 5. Brebes/ Jawa Tengah 6. Pekalongan/ Jawa Tengah Total Proyek

Jumlah Desa


Baik

Sedang

Jelek

4

3

1

0

0

4

3

1

0

0

3

2

1

0

0

1

1

0

0

0

2

1

1

0

0

2

2

0

0

0

16

12

4

0

0

Tabel IV. 24 Ringkasan Evaluasi Kualitas Hasil Pembangunan Prasarana Jalan/Jembatan Kabupaten/Provinsi

Jumlah Desa



Baik

Sedang

Jelek

4

0

2

1

1


4

1

2

0

1


3

0

0

0

3


1

0

1

0

0


2

0

0

0

2


2

0

2

0

0

16

1

7

1

7

Total Proyek

Dalam analisis berdasarkan tahun pembangunan, dapat dilihat bahwa tingkat manajemen teknis dasar prasarana dari waktu ke waktu secara umum menunjukkan kategori sangat baik (lihat Tabel IV.25). Dalam tinjauan per wilayah, Kabupaten Sumba Timur secara konsisten menunjukkan tingkat pencapaian yang mengesankan, yaitu sangat baik pada prasarana yang dibangun tahun 2009 hingga 2011. Sementara wilayah


41

LAPORAN AKHIR

lainnya berada dalam kategori baik dan sangat baik.Namun apabila ditinjau dari kualitas pembangunannya, maka hasilnya menunjukkan kualitas yang cukup memprihatinkan, karena rata-rata dalam kondisi jelek, sedang dan baik (lihat Tabel IV.26). Hasil paling memprihatinkan terjadi pada prasarana yang dibangun di Kabupaten Bengkayang, yang keseluruhan prasarana yang dibangun dalam tahun anggaran 2007, 2009 – 2011 keseluruhannya dalam kondisi jelek. Bahkan hasil pembangunan di Pekalongan pada tahun 2007 juga dinilai jelek.Satu-satunya hasil pembangunan yang dinilai sangat baik adalah hasil pembangunan di Polewali Mandar tahun 2010.Hasil penilaian berdasarkan tahun pembangunan ini mengindikasikan adanya permasalahan bukan hanya pada perawatan, namun juga proses perencanaan yang bermasalah dari awal. Hal ini diperlihatkan dengan penilaian kualitas jalan yang jelek pada pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Ada kemungkinan kondisi tanah dasar juga mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan, karena lokasi yang mengandung gambut ataupun rawa memerlukan konstruksi khusus untuk mengatasi. Hasil ini juga melengkapi analisis sebelumnya yang mengindikasikan adanya kriteria yang cukup sulit untuk dipenuhi pada pembangunan jalan desa/lingkungan melalui PNPM Mandiri. Tabel IV. 25 Ringkasan Evaluasi Kualitas Manajemen Teknis Dasar Prasarana Jalan/Jembatan Menurut Tahun Pembangunan Kabupaten/Provinsi 1. Sumba Timur/ Nusa Tenggara Timur 2. Polewali Mandar/ Sulawesi Barat 3. Bengkayang / Kalimantan Barat 4. Kubu Raya/ Kalimantan Barat 5. Pekalongan/ Jawa Tengah 6. Brebes/ Jawa Tengah Rata-rata Kategori Keterangan: Sangat Baik =

2007

2008

70.00% Baik 70.00% Baik 85.00% Sangat Baik 72.73% Baik 75.91% Sangat Baik

Tahun pembangunan 2009 2010 92.13% 90.98%

2011 88.89%

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

76.25% Sangat Baik

78.75% Sangat Baik 80.00% Sangat Baik

78.75% Sangat Baik

85.91% Sangat Baik 85.42% Sangat Baik

83.82% Sangat Baik

85.91% Sangat Baik 70.00% Baik

> 75%; Baik = 51% - 75%; Sedang

84.76% Sangat Baik

= 26% - 50%; Jelek = < 25%


42

LAPORAN AKHIR

Tabel IV. 26 Ringkasan Evaluasi Kualitas Hasil Pembangunan Prasarana Jalan/Jembatan Menurut Tahun Pembangunan Kabupaten/Provinsi

2007

1. Sumba Timur/ Nusa Tenggara Timur 2. Polewali Mandar/ Sulawesi Barat 3. Bengkayang / Kalimantan Barat 4. Kubu Raya/ Kalimantan Barat 5. Pekalongan/ Jawa Tengah

-4.00% Jelek 60.00% Baik 13.00% Jelek

Tahun Pembangunan 2008 2009 2010 54.00% 45.00% Sedang Sedang 66.88% 7.00% 84.00% Baik Jelek Sangat Baik 28.00% 33.00% Jelek Jelek

6. Brebes/ Jawa Tengah Rata-rata Kategori

23.00% Jelek

66.88% Baik

29.67% Jelek

65.00% Baik 56.17% Sedang

2011 71.00% Baik

33.00% Jelek

52.00% Sedang



C. Irigasi Tabel IV.27 dan IV.28 memperlihatkan persepsi masyarakat terhadap proses dan hasil pembangunan prasarana irigasi melalui PNPM. Dari hasil wawancara dengan (i) Tim Pelaksana Kegiatan di desa dan kepala desa; (ii) warga desa yang bekerja sebagai buruh dalam proyek dan para istrinya; dan (iii) warga desa yang aktif secara ekonomi sebagai pedagang

atau

petani

dan

mempunyai

informasi

tentang

harga

komoditas,

kecenderungan bisnis dan isu-isu pembangunan desa di 16 desa mengindikasikan bahwa manajemen teknik dasar sarana irigasi di 14 desa dalam kategori “sangat baik” dan manajemen teknik dasar sarana irigasi di 2 desa dalam kategori “baik”. Hasil evaluasi kualitas hasil pembangunan prasarana irigasi menunjukkan sebanyak 9 desa masuk kategori “sangat baik” dan kategori 6 desa termasuk kategori “baik”.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pembangunan prasarana irigasi

memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat ditelusur dari antusiasme masyarakat melaksanakan tahapan proses mulai dari musyawarah sampai pasca proyek untuk mendapatkan bantuan PNPM.


43

LAPORAN AKHIR

Tabel IV. 27 Ringkasan Evaluasi Kualitas Manajemen Teknis Dasar Irigasi Kabupaten/Provinsi

Jumlah Desa


Baik

Sedang

Jelek

1. Sumba Timur/NTT

4

4

0

0

0


4

3

1

0

0


4

4

0

0

0


2

2

0

0

0


2

1

1

0

0

16

14

2

0

0

Total Proyek

Tabel IV. 28 Ringkasan Evaluasi Kualitas Hasil Pembangunan Prasarana Irigasi Kabupaten/Provinsi

Jumlah Desa


Baik

Sedang

Jelek

1. Sumba Timur/NTT

4

2

1

1

0

2. Polewali Mandar / Sulawesi Barat

4

1

3

0

0

3. Bengkayang / Kalimantan Barat

4

2

2

0

0


2

2

0

0

0


2

2

0

0

0

16

9

6

0

0

Total Proyek

Berdasarkan tahun pembangunannya, terlihat bahwa kualitas manajemen teknis dasar prasarana irigasi relatif konstan dari tahun ke tahun dalam kondisi sangat baik.Hampir seluruh wilayah mencapai kategori tersebut, kecuali Polewali Mandar yang mencapai kategori Baik pada pembangunan yang dilakukan tahun 2008 – 2009 (lihat Tabel IV.29).


44

LAPORAN AKHIR

Tabel IV. 29 Hasil Evaluasi Kualitas Manajemen Teknis Dasar Prasarana Irigasi Menurut Tahun Pembangunan Kabupaten/Provinsi 1.


2.


Bengkayang/ Kalimantan Barat 4. Pekalongan/ Jawa Tengah 5. Brebes/ Jawa Tengah Rata-rata

2007

2008

76.88% Sangat Baik

70.00% Baik

Tahun Pembangunan 2009 2010 88.43% 90.74% Sangat Baik Sangat Baik 75.00% Baik

3.

Kategori

76.88% Sangat Baik

2011 88.43% Sangat Baik

81.67% Sangat Baik

70.00%

86.82% Sangat Baik 84.67%

82.50% Sangat Baik 84.77% Sangat Baik 76.82% Sangat Baik 83.92%

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

83.36%


=

> 75%; Baik = 51% - 75%; Sedang

= 26% - 50%; Jelek = < 25%

Sementara menurut kualitas pembangunannya, hasil yang dicapai cukup konsisten dalam kategori sangat baik dan baik. Hasil pembangunan di Brebes menunjukkan nilai yang terbaik pada pembangunan yang dilakukan tahun 2009 – 2010, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel IV.30.

Tabel IV. 30 Hasil Evaluasi Kualitas Hasil Pembangunan Prasarana Irigasi Menurut Tahun Pembangunan Kabupaten/Provinsi 1. 2. 3. 4. 5.

Sumba Timur/ Nusa Tenggara Timur Polewali Mandar/ Sulawesi Barat Bengkayang/ Kalimantan Barat Pekalongan/ Jawa Tengah Brebes/ Jawa Tengah Rata-rata Kategori

2007

85.50% Sangat Baik

85.50% Sangat Baik

Tahun Pembangunan 2008 2009 2010 62.00% 83.00% Baik Sangat Baik 63.00% 69.00% Baik Baik 89.00% Sangat Baik 87.00% Sangat Baik 84.00% 81.00% Sangat Baik Sangat Baik 63.00% 69.25% 85.40% Baik Baik Sangat Baik

2011 75.00% Baik

76.00% Baik

75.75% Baik




45

LAPORAN AKHIR

Hasil evaluasi manajemen dan hasil pembangunan prasarana irigasi ini merupakan hasil ideal, karena tingkat manajemen yang baik dapat menghasilkan kualitas prasarana yang baik pula. Berbagai aspek seperti bahan/material yang digunakan, tingkat penggunaan dan pemeliharaan yang dilakukan dapat menjadi aspek penting dalam mendukung kualitas yang dicapai. D. Komparasi Umum: Antar Provinsi dan Antar Jenis Prasarana Dalam tinjauan keseluruhan dapat diuraikan bahwa mutu dari manajemen dasar proyek pada umumnya baik. Hal ini ditunjukkan dari data bahwa dari ke 48 proyek, terdapat 47 proyek atau 97,92% yang mempunyai nilai sangat baik dan baik. Dalam tinjauan per provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki angka terbesar dengan ranking tinggi pada proyek. Proyek di Provinsi NTT semuanya bernilai sangat baik dengan rata-rata skor sebesar 88,42% (sangat baik), disusul Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata skor 83,03% (sangat baik), Provinsi Kalimantan Barat dengan skor 74,17% (baik) dan Provinsi Sulawesi Barat dengan skor 73,33% (baik). Dalam tinjauan per jenis prasarana, proyek irigasi memiliki skor terbesar dengan nilai 82,22%, diikuti proyek jalan/jembatan (81,39%), dan proyek air bersih (75,61%). Dari sisi kualitas teknis, terdapat 34 dari 48 (70,83%) yang mempunyai nilai sangat baik dan baik. Dalam perbandingan antar provinsi, Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan peringkat teratas dengan rata-rata skor 67,48%, Provinsi NTT di peringkat kedua dengan rata-rata skor 66,00% diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah di peringkat kedua dengan rata-rata skor 65,75% yang mana ketiganya masuk dalam kategori “BAIK”. Kualitas prasarana dari proyek PNPM di Kalimantan Barat memperoleh skor 49,00% yang berkategori “SEDANG”. Di Provinsi Kalimantan Barat, kualitas jalan yang sebagian besar jelek menyebabkan prosentase yang rendah dari keseluruhan kualitas hasil pembangunan. Selanjutnya jika dilihat dari jenis proyek infratruktur yang dibangun, proyek irigasi merupakan proyek yang dinilai paling berkualitas. Proyek irigasi mempunyai kualitas baik yaitu mencapai rata-rata skor 77,56% dari total proyek irigasi sedangkan proyek air bersih mempunyai rata-rata skor sebesar 62,81% yang bernilai baik dan proyek jalan/jembatan dengan skor sebesar 45,80% dengan kategori kualitas sedang.


46

LAPORAN AKHIR

V. Aspek Penting Pembangunan Prasarana Melalui PNPM Berdasarkan uraian di atas, dapat diformulasikan beberapa aspek penting yang berpengaruh dalam pembangunan prasarana, khususnya melalui PNPM Mandiri. Berbagai aspek penting tersebut perlu dicermati sebagai kunci sukses penyelenggaraan di masa mendatang, yaitu: 1. Aspek Pemeliharaan Aspek ini masih merupakan titik lemah dalam penyelenggaraan insfrastruktur di Indonesia, tidak terkecuali dalam konteks proyek-proyek PNPM Mandiri.Dampak dari pelatihan-pelatihan, pendampingan oleh Fasilitator maupun pembinaan oleh aparat pemerintah daerah (desa/kecamatan/kabupaten) belum mampu merubah kebiasaan masyarakat yang cenderung mengartikecilkan pemeliharaan. Pemeliharaan masih diartikan “setelah rusak baru akan diperbaiki”.Jadi dari proyek-proyek yang disurvey- yang sudah berusia 1-5 tahun (selesai beroperasi 20072011) rata-rata belum memiliki organisasi dan program pemeliharaan yang sistematis. Bahkan rata-rata program iuran untuk biaya pemeliharaan belum banyak yang telah berjalan rutin.Namun tidak ada satupun dari proyek yang kemudian mengalami rusak berat atau tidak berfungsi lagi di semua lokasi proyek. Infrastruktur jalan umumnya terlihat lebih kurang terpelihara dibanding lainnya.Sebagian besar kondisi jalan adalah rusak ringan-sedang. Kerusakan umumnya terkait dengan adanya genangan air maupun perletakan gorong-gorong yang kurang tepat. Saluran irigasi karena terbuat dari pasangan batu kali cenderung lebih kokoh meski dengan pemeliharaan minim. Namun umumnya saluran tidak dipelihara sehingga banyak terjadi pendangkalan serta banyaknya kotoran dan lumut di dasarnya. Kondisi fasilitas air bersih umumnya lebih terpelihara, karena kebutuhan yang sifatnya harian. Secara umum pipa-pipa distribusi menggunakan pipa daktil (ductile) ataupun PVC bermutu tinggi (ber-SNI). Hampir tidak ada pipa yang pecah atau rusak, sedang bak-bak air terbuat dari pasangan batu sehingga memerlukan sedikit perawatan. Namun area sekitar sumber air umumnya kotor dan kurang terpelihara, yang bisa mempengaruhi kejernihan dan kebersihan airnya. Iuran air umumnya sangat minimum, sekitar Rp10,000 per KK per bulan. Umumnya kelompok pengguna hanya memikirkan untuk pembayaran listrik pompa air saja. Hal ini yang masih harus ditingkatkan. Jembatan umumnya lebih


47

LAPORAN AKHIR

terpelihara. Mungkin karena penggunanya sangat merasakan perlunya menjaga kondisi jembatan yang ada. Kebanyakan jembatan gantung dalam keadaan baik dan terpelihara. Bahan-bahan yang rawan berkarat terlihat juga dilakukan pelapisan karat. Yang belum dilakukan adalah penyetelan kekencangan baut dan penyetelan posisi/keseimbangan tiang-tiang penggantung yang memerlukan pengencangan/penyetelan ulang secara berkala.Jika tidak, seperti di salah satu lokasi jembatan bergoyang berlebihan saat dilewati, bahkan dengan beban ringan. Perlu ditambahkan, secara umum daerah yang basah/berair seperti di Kalimantan Barat mengalami kesulitan dalam menyediakan bahan bangunan (batuan/pasir) yang memadai mutunya. Juga tanah dasarnya lembek. Ini cukup menyulitkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.Secara umum kondisinya lebih buruk dibanding di daerah normal/kering. 2. Aspek Budaya Aspek ini cukup berpengaruh dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat karena terkait dengan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun. Berbeda dengan tiga propinsi lainnya: Jateng, Sulbar dan Kalbar, masyarakat di NTT cenderung masih lebih mempraktekkan subsistence economy. Di sini terlihat tingkat kesejahteraan di NTT cenderung kalah dibandingkan lainnya. Meskipun mengandalkan peternakan sebagai andalan mata-pencahariannya dan juga pertenunan, masyarakat NTT beternak dan bertenun untuk dikonsumsi sendiri, kecuali mereka yang tinggal di kota-kota.Budaya mereka, ternak dan tenun adalah bukanlah komoditas ekonomi melainkan aset (simbol kemakmuran) dan bagian penting bagi ritual budaya (upacara rumah baru, kawin dan meninggal). Komoditas ekonomi mereka cenderung hasil pertanian dan perkebunan di mana tahan yang berbukit tidak mampu menghasilkan hasil tanaman yang tinggi nilainya dan banyak jumlahnya. 3. Aspek Modernitas: Urban dan rural Desa-desa

di

daerah

rural-

umumnya

juga

terbatas

infrastrukturnya-

memperlihatkan kinerja yang lebih baik dibanding di daerah urban.Yang menonjol tentunya tingginya Swadaya masyarakat. Di beberapa tempat terjadi peningkatan target volume infrastruktur sangat besar; bahkan di proyek air bersih NTT, jumlah sumur yang dibangun dan direhab melebihi dua kali dari target awalnya.Umumnya juga tingkat pemeliharaannya lebih baik dibanding di daerah urban. Juga terlihat, masyarakat terus mengembangkan sendiri (menambah atau memperbaiki), misalnya di beberapa lokasi di Sulbar, setelah proyek irigasi berjalan, pencetakan sawah terus dilakukan. Sebagai


48

LAPORAN AKHIR

perbandingan, beberapa proyek di desa urban, seperti air bersih di Praibakul terlihat sangat tidak terpelihara dan tidak ada pengembangan ata penambahan oleh masyarakat. Di sini terlihat perlunya pendekatan yang berbeda dalam penyelenggaraan PNPM di desa-desa urban. 4. Aspek Pembangunan Manusia Meskipun tujuan utama PNPM lebih kepada pembangunan manusianya, namun nuansa pembangunan infrastruktur fisik masih mendominasi dalam kesehariannya. Hal ini lebih kental terlihat di desa-desa yang masih terbatas infrastruktur dasarnya (umumnya di daerah rural)- dan ini merupakan sebagian besar dari program PNPM. Di sini, PNPM boleh dibilang sangat sukses dalam mengimbangi keterbatasan pembangunan yang dijalankan melalui jalur Pemerintahan baik melalui APBN maupun APBD.

Di

beberapa lokasi survey seperti di Sulawesi Barat dan NTT, PNPM sedemikian populer hingga ada istilah: “Untung ada PNPM!”. Sebegitu tergantungnya masyarakat sehingga pertanyaan yang muncul adalah: “Kalau PNPM berhenti lalu bagaimana?”.

Di sini

mengindikasikan bahwa tujuan “Pembangunan Manusia-nya” masih belum mengakar, bahkan di beberapa pelaku seperti: aparat kecamatan, desa, dan fasilitator. Dalam lingkungan yang lebih sempit, program PNPM telah mampu menciptakan pembaharuan pemikiran dan metode dalam membangun infrastruktur. Citra “bersih” dari korupsi

juga umumnya bisa ditampilkan oleh penyelenggara PNPM di semua

tingkatan (desa, kecamatan maupun kabupaten).

Secara teknis, PNPM telah mampu

membangun infrastruktur dengan bahan-bahan yang bermutu memenuhi SNI, dan pengerjaan yang juga bermutu. Kelemahan dalam pemeliharaan memang terlihat (lihat diskusi Pemeliharaan). Etos kerja yang tinggi dan bersemangat diperlihatkan oleh pelaku-pelaku PNPM di semua tingkatan. Pengorganisasian yang baik dijumpai hampir di semua lokasi survey diperlihatkan dengan administrasi dan pengelolaan data yang baik. Hanya di Kalimantan Barat dijumpai data proyek tidak tersedia karena kantor pernah terkena musibah banjir. Peranan wanita sangat menonjol di banyak organisasi PNPM, baik di tingkat kecamatan maupun di desa. Boleh dibilang emansipasi wanita sudah bukan masalah lagi. Secara umum keterlibatan wanita hampir sama dengan pria, bahkan lebih di beberapa lokasi. Program SPP di hampir semua lokasi berjalan lancar- tunggakan kebanyakan di bawah 10%. Rendahnya limit pinjaman yakni Rp3 juta dengan tenor 1 tahun dirasakan terlalu rendah dan cepat di beberapa lokasi.

Hal ini mengindikasikan terjadinya

peningkatan kesejahteraan masyarakat.


49

LAPORAN AKHIR

Kesimpulan dan Saran I.

KESIMPULAN Studi skala kecil mengenai analisis dampak ekonomi dari program PNPM Mandiri

Perdesaan menyimpulkan bahwa pembangunan prasarana infrastruktur melalui program pemberdayaan

cukup

memberikan

dampak

terhadap

kesejahteraan

masyarakat

penerima program. Apabila dibandingkan dengan hasil studi 2004/2005, maka hasil studi skala kecil ini tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dengan studi 2004/2005. Manfaat ekonomi tidak ditentukan oleh umur proyek prasarana maupun provinsi dimana proyek tersebut berada.Meskipun dari hasil perhitungan EIRR, mayoritas prasarana yang ada di provinsi Jawa Tengah memiliki EIRR yang sangat tinggi.Hal ini disebabkan adanya peningkatan kesejahteraan yang sangat signifikan.Peningkatan kesejahteraan masyarakat dari penyediaan prasarana PNPM Mandiri Perdesaan antara lain : ketersediaan dan kemudahan didalam memperoleh air bersih, ketersediaan dan kemudahan

akses

transportasi

dengan

dibangunnya

jalan

dan

jembatan,

dan

ketersediaan dan kemudahan akses produksi pertanian (irigasi) yang secara langsung meningkatkan pendapatan hasil pertanian. Besaran EIRR dan General Income Multiplier mengindikasikan adanya manfaat ekonomi langsung yang dinikmati oleh masyarakat desa dari pembangunan ketiga jenis infrastruktur PNPM maupun atas ketersediaan infrastruktur tersebut yang turut menggerakkan perekonomian desa.Secara spesifik, dari hasil analisis perhitungan EIRR, Hasil studi analisis dampak ekonomi program PNPM Perdesaan pada umumnya menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti pada kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal. Keadaan itu terbukti dari hasil perhitungan EIRR dimana dari 48 prasarana infrastruktur

yang dibangun hanya dua infrastruktur

yang

menghasilkan nilai EIRR dibawah 12%. Analisis perhitungan General Income Multiplier menyimpulkan adanya transaksi tunai yang terjadi di dalam desa pada saat para pekerja membelanjakan pendapatannya di toko/warung di dalam desa. Masuknya dana pembangunan prasarana kedalam perekonomian di 39 desa karena program PNPM


50

LAPORAN AKHIR

Perdesaan menghasilkan nilai tambah setara dengan Rp 2,2 milyar. Jika dibandingkan dengan total biaya dari 36 infrastruktur tersebut, perolehan nilai tambah sebesar 26% dari total biaya. Hal ini cukup signifikan untuk menyimpulkan bahwa perputaran uang di dalam desa terjadi sebagai dampak dari pembangunan prasarana. Dari aspek analisis teknik, yaitu analisis perbandingan biaya konstruksi infrastruktur dapat disimpulkan bahwa pembangunan prasarana dengan menggunakan teknologi sederhana dengan pendekatan program pemberdayaan masyarakat lebih efisien

dibandingkan

dengan

pembangunan

yang

dilaksanakan

melalui

jasa

kontraktor.Hasil kajian kualitas manajemen dasar dan hasil pembangunan prasarana menunjukkan bahwa manajemen yang dilakukan pada umumnya dinilai sangat baik.Meskipun, kualitas hasil pembangunan prasarana dinilai belum terlalu memuaskan, terutama pada prasarana jalan/jembatan dan air bersih. Adapun

hasil

spesifik

dari

perbandingan

biaya

konstruksi

infrastruktur

menunjukkan bahwa besarnya biaya konstruksi yang dibangun oleh masyarakat melalui pendekatan sistem pemberdayaan dengan hasil perhitungan ulang biaya konstruksi berdasarkan HPS Pemerintah Daerah pada tahun yang sama menghasilkan tingkat efisiensi/penghematan rata-rata 27,54% (tanpa swadaya) dan 18,77% (dengan swadaya). Efisiensi yang terjadi diharapkan bukan merupakan penghematan yang didapatkan dari pemberian upah di bawah standar.Hal ini didukung dengan adanya nilai positif pada General Income Multiplier sebagai hasil pembelanjaan dari pendapatan/upah yang diterima. Dalam kajian kualitas manajemen dasar dan hasil pembangunan prasarana menunjukkan bahwa aspek pemeliharaan diindikasikan menjadi penyebab rendahnya kualitas

hasil

jalan/jembatan

pembangunan aspek

prasarana

perencanaan

air

hingga

bersih,

sementara

pemeliharaan

pada

diindikasikan

prasarana menjadi

penyebab rendahnya kualitas prasarana yang terbangun. Prasarana irigasi merupakan contoh sukses hasil pembangunan prasarana melalui PNPM Mandiri, karena menghasilkan tingkat kualitas hasil pembangunan yang baik, yang didukung oleh manajemen pelaksanaan yang baik pula.Hal ini dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan PNPM Mandiri di masa mendatang. Temuan lain yang juga penting guna menjaga keberlanjutan manfaat ekonomi dari prasarana PNPM Mandiri Perdesaan berkaitan dengan kualitas pengelolaan yang dapat


51

LAPORAN AKHIR

mempengaruhi masa manfaat infrastruktur yang dibangun, antara lain: (i) Aspek pemeliharaan:sistem pengawasan yang belum dapat memberikan umpan balik sesuai dengan harapan program; administrasi manajemen proyek belum dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku umum dalam masing-masing program. Hal ini berimplikasi pada tim studi masih mendapatkan masalah dalam penyediaan data; (ii) aspek budaya: aspek ini terkait dengan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun dimana apabila suatu daerah memiliki kultur masyarakat subsisten maka masyarakat setempat kurang dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan infrastruktur PNPM (iii) aspek modernitas dimana ada perbedaan solidaritas sosial masyarakat perkotaan dan perdesaan yang menentukan efektivitas dari kerja kelompok maupun besaran swadaya masyarakat; serta (iv) aspek pembangunan manusia: PNPM telah berhasil tidak hanya untuk pembangunan fisik tetapi juga pembangunan manusia yang berkaitan dengan tata kelola dan kebersamaan.Peran wanita cukup aktif di dalam segala aktivitas PNPM dimana kondisi ini berbeda dengan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah.

II.

Saran Keberlanjutan

dari

pemanfaatan

infrastruktur

yang

dibangun

harus

diusahakan.Manfaat ekonomis yang telah dicapai seyogianya dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara itu, berbagai kelemahan yang dapat ditemukenali, baik sebelum dan sesudah infrastruktur dibangun perlu

disempurnakan

agar

permasalahan

serupa

tidak

terjadi

pada

program

pemberdayaan yang lain sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Untuk keberhasilan dan keberlangsungan penerapan program pemberdayaan

di

masa

yang

akan

datang,

perlu

adanya

beberapa

langkah

penyempurnaan. Untuk lebih memudahkan pemahaman maka usulan langkah-langkah penyempurnaan disusun sesuai dengan hasil kesimpulan.Metoda perhitungan dalam mengukur manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur juga perlu dievaluasi untuk mendatangkan hasil yang lebih mendekati kenyataan.Oleh karena itu beberapa usulan yang selayaknya dipertimbangkan di masa mendatang adalah hal-hal yang tercantum di bawah ini.


52

LAPORAN AKHIR

1.

Menunjuk fasilitator dan koordinasi antar anggota masyarakat dan aparat desa dalam pemeliharaan prasarana Untuk menjaga manfaat ekonomis infrastruktur yang dibangun sesuai dengan

umur ekonomis yang diperhitungkan, maka perlu ada fasilitator yang bertugas khusus untuk

mengawasi

pemeliharaan

dan

membentuk

komunitas

pemelihara

prasarana.Komunitas dibentuk dimasing-masing desa untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur dengan teratur. Dalam kaitan itu, para pengelola senantiasa perlu melakukan koordinasi dengan aparat desa agar pelaksanaan penagihan dana operasional dan pemeliharaan dari kelompok pemakai dapat dihimpun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2.

Efisiensi pendekatan program PNPM Perdesaan dibandingkan dengan mekanisme pembangunan yang dilaksanakan pemerintah melalui kontraktor Pada umumnya, pembangunan infrastruktur desa melalui program pemberdayaan

lebih efisien dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kontraktor. Hal ini terjadi apabila masyarakat desa memahami dan mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pembangunan dengan pendekatan program pemberdayaan.Para pengelola program perlu mencermati tingkat efisiensi yang diperoleh agar selaras dengan kualitas yang diinginkan dan sesuai standar yang dituangkan dalam anggaran program sehingga manfaat

ekonomis

yang

diharapkan

dapat

terwujud.Pemerintah

Daerah

perlu

mempertimbangkan untuk memanfaatkan fasilitator desa yang terlatih untuk direkrut sebagai tenaga pendamping masyarakat, baik sebagai karyawan pemerintah daerah ataupun tenaga honorer daerah. Program pemberdayaan telah memberikan manfaat yang cukup berarti bagi masyarakat penerima program. Namun, masyarakat menerima manfaat apabila infrastruktur yang dibangun beroperasi sesuai dengan target yang diharapkan. Agar program pemberdayaan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, maka dalam pelaksanaan program pembangunan desa, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif mulai dari proses perencanaan, palaksanaan sampai proses operasional dan pemeliharaan. Demikian pula dalam hal pengadaan barang-barang material kebutuhan pembangunan infrastruktur desa sedapat mungkin dipenuhi dari sumber daya alam yang ada di desa tersebut, sehingga aktifitas perekonomian desa dapat berlangsung dengan


53

LAPORAN AKHIR

baik. 3. Program pemberdayaan masyarakat sebagai program pembelajaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Untuk mengefektifkan sistem monitoring, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (i) meningkatkan keterampilan pengelola program khususnya instansi terkait langsung dengan pelaksanaan program, (ii) memberlakukan system umpan balik untuk mengefektifkan sistem monitoring yang dilakukan, (iii) melakukan kegiatan monitoring secara berkala, dan (iv) meningkatkan koordinasi antar organisasi yang terkait. Untuk memperbaiki sistem administrasi manajemen proyek langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (i) system manajemen proyek yang digunakan dalam program pemberdayaan perlu diperkenalkan pada pengelola program, (ii) Adanya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelola program dalam penyusunan laporan, dan (iii) fasilitator harus ditugaskan untuk melaksanakan monitoring atas laporan proyek dengan sungguh-sungguh. Untuk meningkatkan kegiatan operasi dan pemeliharaan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Tim Pengelola adalah : (i) Tim pengelola infratruktur menyusun Jadwal operasi dan pemeliharaan sesuai dengan sistem yang ada, (ii) menyusun dan menerbitkan laporan secara berkala sesuai dengan keperluan, (iii) sebelum melakukan pemungutan biaya operasi dan pemeliharaan yang dibebankan pada pemanfaat seyogianya pengurus mensosialisasikan lebih dahulu dan memungut secara regular, dan (iv) pengelola perlu melakukan monitoring secara berkala dan hasilnya dikoordinasikan dengan Kepala Desa agar dapat ditindaklanjuti. 4.

Kelemahan perhitungan EIRR dan General Income Multiplierdalam analisis manfaat ekonomi proyek infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan Seperti disebutkan di bagian metodologi, studi skala kecil ini menggunakan

instrumen dan perhitungan yang sama dengan studi 2004/2005 untuk menjamin adanya analisis perbandingan tentang manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur PNPM, dua diantaranya adalah perhitungan EIRR dan General Income Multiplier. Namun demikian, beberapa hal dapat dicatat sebagai kelemahan dari perhitungan EIRR dan GIM yang digunakan dalam studi skala kecil ini maupun studi 2004/2005.Pertama, formula perhitungan EIRR adalah formula yang umumnya digunakan untuk mengukur nilai


54

LAPORAN AKHIR

pengembalian proyek dari sebuah investasi jangka panjang.Dengan demikian apabila formula ini digunakan untuk investasi jangka pendek seperti yang terjadi di dalam studi ini dimanadi studi ini diasumsikan bahwa rata-rata usia operasional proyek mencapai 10 tahun maka mendapatkan nilai pengembalian yang tinggi dan bahkan sangat tinggi tidak dapat dihindarkan. Kedua, dalam perhitungan EIRR, ukuran manfaat ekonomi yang umum digunakan adalah ukuran moneter atau memiliki nilai moneternya. Namun, dalam manfaat ekonomi proyek PNPM, manfaat ekonomi bersifat non moneterseperti penghematan waktu atau penambahan frekuensi masa tanam. Maka, hal ini memungkinkanprediksi nilai kembaliannya menjadi lebih tinggi dari seharusnya. Ketiga, karena hal yang kedua, yaitu manfaat ekonomi tidak dalam nilai rupiah/moneter, maka tidak akan bisa diidentifikasi nilai penyusutan dari manfaat tersebut. Misal, penghematan waktu dari 30 menit perjalanan menjadi 5 (lima) menit perjalanan, tidak akan

berkurang/menyusut

sejalan

bertambahnya

waktu.

Implikasinya,

dalam

perhitungan EIRR, standar yang sama diberlakukan antar waktu, tidak ada perubahan nilai antar waktu. Adapun mengenai GIM, kelemahan yang perlu dicatat adalah alat ini terbatas pada pelacakan transaksi tunai di perekonomian lokal dan mengkalkulasi kegiatan ekonomi tambahan yang muncul akibat adanya transaksi-transaksi yang terjadi.Apalagi kemudian, untuk kemudahan pelacakan, yang menjadi responden adalah para pemilik warung/toko

atau

pelaku

ekonomi

lokal.Dengan

demikian,

GIM

tidak

dapat

mengidentifikasi semua dampak dari keuntungan atas pembangunan, ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan di sebua desa. Dengan demikian untuk lebih meningkatkan kualitas hasil dari sebuah studi manfaat ekonomi infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan di masa mendatang, survei yang lebih dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat lokal perlu dilakukan. Pada tahun 2004/2005, dilakukan survei kualitas hidup namun survey ini masih sebatas pada persepsi individu responden (dalam hal ini masyarakat desa) akanadanya infrastruktur program PNPM tersebut. Hal ini mengandung kelemahan karena ketika tim peneliti lapangan tidak memiliki waktu yang lama untuk dapat mengamati, mengenal dan mendalami kehidupan masyarakat lokal maka jawaban dari persepsi individu dari survei tersebut dapat diragukan akurasinya. Dapat diduga bahwa para responden akan sungkan sekali untuk menjawab persepsi yang negatif dari keberadaan infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan di desanya. Oleh karena itu, survei yang lebih komprehensif mengenai dinamika ekonomi di tingkat rumah tangga maupun di tingkat desa dapat


55

LAPORAN AKHIR

lebih mencerminkan bagaimana manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat lokal dari adanya infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan.


56

LAPORAN AKHIR LAMPIRAN 1 : REKAPITULASI HASIL ANALISIS DAMPAK EKONOMI PRASARANA PROGRAM PNPM MP (TIM EKONOMI) DI 39 DESA DAN 48 PRASARANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, SULAWESI BARAT, KALIMANTAN BARAT DAN JAWA TENGAH

Operasional (2007 - 2011) No.

TA

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Tipe Proyek TPK & UPK

TPK

UPK

Upah Dari Yang Ditinjau

Jumlah

Dari 20072011

Pemanfaat

Analisis Multiplier EIRR

(Jiwa)

Nilai

Diuangkan

%

JALAN & JEMBATAN

1 2 3

2010 2009 2011

NTT NTT NTT

Sumba Timur Sumba Timur Sumba Timur

Matawai La Pawu Kambera Umalulu

Praibokul Kiritana Lumbu Kore

Peningkatan Badan Jalan (Kambauni), 2.000 m Jalan, 2730 m Peningkatan Jalan Rabat + jembatan Bentang 4,6, 871 x 1,8 m

44.248.743 56.320.329 53.177.342

17.699.506 23.176.959 21.270.942

26.549.237 33.143.370 31.906.400

27.931.400 32.475.800 31.425.500

85.629.026 149.840.831 57.955.500

276 1.104 170

49,90% 62,90% 77,40%

1,21 1,11 1,12

69.078.372 30.405.027 35.352.910

4

2010 2010

NTT

Sumba Timur

Umalulu

Umalulu

Perkerasan Jalan, 850 m

39.180.725

15.672.175

23.508.550

32.400.000

88.147.040

473

1,39

81.748.832

Sulbar

Poliwali Mandar

Biunuang

Batetanga

Jembatan Gantung, 34 x 1,6 m

35.154.925

1,12

20.605.567

Poliwali Mandar

Luyo

Batupangga

Perintinsan jalan 1.535 m

26.125.266

27.259.000

64.070.000 195.970.000

2.080

Sulbar

11.209.324 17.416.844

16.813.986

520

97,30%

1,10

19.570.470

7

2008 2008

28.023.310 43.542.110

69,00% 20,80%

Sulbar

Poliwali Mandar

Campalagian

Kenje

Konstruksi Rabat Beton 610 m

51.093.815

20.437.526

30.656.289

23.590.520

8

2009

Poliwali Mandar Kubu Raya

Tammejarra Padang Tikar II

Jalan 420 m

2007

Sulbar Kalbar

Balanipa

9

53.268.400 16.706.000

21.307.360 10.024.000

31.961.040 6.682.000

13.469.500 49.032.000

5 6

286.491.550 60.142.500

608

78,40%

1.840

70,70%

552

53,90%

6,74

1,07

12.719.754

6,25

1,16

13.113.038 58.129.252

14,69

S Raya Kepulauan

Sungai Raya

Jalan Rabat Beton,1.200x1,50x0,10 m+9Gorong2

8.375.700

5.025.400

3.350.300

12.050.000

336

44,20%

33.047.879

18,74

11

2007

Kalbar

Bengkayang

Sungai Raya

Sungai Jaga A

Jalan Rbt Beton,1,2x1900m+Gorong2+Jembatan

12.322.500

7.393.700

4.928.800

68.555.000

800

38,30%

1,15

36.889.061

14,68

12

2011

Kalbar

Bengkayang

Samalatan

Sabau

Jalan Rabat Beton, 560 m x 1,5 m x 10 cm

4.412.100

2.647.300

1.764.800

22.430.000

800

1,17

16.313.946

19,46

2010

Kalbar

Bengkayang

Jalan Titian Beton Bertulang.1200 x 1,50 x 0,10 m

37,89 11,08

1,17 1,20

10

Kubu Raya

18,24 11,31 12,09

17,51

13

2007

Jateng

Pekalongan

Kandang serang

Tajur

Jembatan gelagar baja lantai kayu 3x34 m

4.800.632

2.880.379

1.920.253

16.180.000

1.565

22,70% 87,60%

1,31

29.818.320

29,92

14

2009

Jateng

Pekalongan

Kesesi

Ujung negoro

Jalan telford 756 x 3m

3.214.789

1.928.874

1.285.916

33.460.000

1.600

281,80%

1,36

22.831.665

23,24

15

2010

Jateng

Brebes

Sirampog

Sridadi

Jalan Telasah - Rabat Beton 580 x3

9.331.505

5.598.903

3.732.602

26.257.500

798

156,60%

1,37

69.197.941

36,90

16

2010

Jateng

Brebes

Tonjong

Pepedan

Jalan Rabat beton 478.5 x 3 m

8.335.121

5.001.073

3.334.048

38.405.200

300

706,00%

1,33

54.222.402

33,86

603.044.436

18,20

TOTAL I RATA-RATA I

436.353.121 27.272.070

188.690.264 11.793.142

247.662.857 15.478.929

490.076.345 30.629.772

988.246.447

13.822 864

120%

1,21

IRIGASI 1

2009

2 3 4 5 6 7 8 9

2009 2010 2011 2007 2007 2009 2008 2010

NTT NTT Sulbar Sulbar Sulbar Sulbar Kalbar

NTT

10

2011

Kalbar

NTT

Sumba Timur

Kambera

Lambanapu

Irigasi, 500 m

68.744.930

28.348.425

40.396.505

25.000.000

260.599.723

1.850

38,10%

Sumba Timur

Kambera

Malumbi

Irigasi

64.533.804

27.749.536

36.784.268

12.179.500

212.004.178

1,24

Umalulu Umalulu Luyo Luyo Matakali Campalagian Sungai Betung

Mutunggending Mutunggending Mapilli Barat Mambu Tonrolima Lemo Cipta Karya

Saluran Irigasi, 1.000 m Peningkatan Jaringan Irigasi, 1.300 x 0,6 m Irigasi.1.180 m Irigasi.1.279 m Irigasi 516 m Irigasi 1235m Saluran Irigasi. 971 x 0,50 x 0,50 m dll

48.744.190 48.744.190 53.388.590 43.542.110 40.768.890 51.093.815 17.434.700

19.497.676 19.497.676 21.355.436 17.416.844 16.307.556 20.437.526 10.460.800

29.246.514 29.246.514 32.033.154 26.125.266 24.461.334 30.656.289 6.973.900

50.070.000 73.870.000 50.746.000 75.229.150 39.015.000 93.585.880 57.140.000

134.771.800 134.771.800 248.570.000 195.970.000 209.105.000 286.491.550

130 342 262 2.548 520 168 608 144

35,80%

Sumba Timur Sumba Timur Poliwali Mandar Poliwali Mandar Poliwali Mandar Poliwali Mandar Bengkayang

24,90% 56,50% 10,80% 7,10% 52,90% 24,40% 39,80%

1,26 1,26 1,260 1,207 1,25 1,29 1,30

2.843.300

1.706.000

1.137.300

Bengkayang

Sungai Raya

S Pangkalan II

Saluran Drainase Lingkungan 1.050 m

1,16

20.588.114

15,89

62.633.820

23,09

60.608.409 77.352.481 42.750.850 34.297.437 27.772.017 64.328.247 90.959.041

25,22 24,01 24,95 16,92 23,21 27,11 27,34

1.890.000

652

31,50%

1,28

11

2011

Kalbar

Bengkayang

S Raya Kepulauan

Rukmajaya


3.788.700

2.273.200

1.515.500

1.800.000

464

32,60%

1,15

10.754.627

14,84

12

2011

Kalbar

Bengkayang

S Raya Kepulauan

Karimunting


9.520.000

5.712.253

3.807.747

60.385.000

31,50%

2,55

289.672.091

159,70

292,10%

1,42

48.774.948

49,66

430,20% 200,00% 413,20%

1,30 1,25 1,30

25.944.127 36.493.490 13.436.651

29,52 24,82 27,43

921.993.893

33,93

108%

1,34

13

2010

Jateng

Pekalongan

Kajen

Sambiroto

Irigasi 415 m

3.214.789

1.928.874

1.285.916

33.460.000

480 342

14 15 16

2010 2010 2009

Jateng Jateng Jateng

Pekalongan Brebes Brebes

Kesesi Tonjong Bantar kawung

Jagung Purwodadi Terlaya

Irigasi 713 m Irigasi 607 m Irigasi 265 m

4.286.421 6.979.316 2.225.000

2.571.853 4.187.589 1.335.000

1.714.568 2.791.726 890.000

23.345.000 34.500.000 11.120.000

100 924 500

TOTAL II RATA-RATA II

469.852.745 29.365.797

200.786.243 12.549.140

269.066.502 16.816.656

17.699.506 24.984.326 21.183.366 12.315.261 32.657.979 21.148.266 20.437.526 21.307.360

26.549.237 37.476.489 31.775.112 18.472.892 2.177.198 14.098.844 30.656.289 31.961.040

643.335.530 40.208.471

1.682.284.051

10.034 627

15.627.543

28,75

AIR BERSIH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2011 2009 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2008 2008 2008 2011 2009 2007 2009 2009

NTT NTT NTT NTT Sulbar Sulbar Sulbar Sulbar Kalbar Kalbar Kalbar Kalbar Jateng Jateng Jateng Jateng

Sumba Timur Sumba Timur Sumba Timur Sumba Timur Poliwali Mandar Poliwali Mandar Poliwali Mandar Poliwali Mandar Bengkayang Bengkayang Bengkayang Bengkayang Pekalongan Pekalongan Brebes Brebes

Matawai La Pawu Umalulu Kahaungu Eti Matawai La Pawu Anreapi Tinambung Campalagian Balanipa Samalatan Samalatan S Raya S Raya Kepulauan Kajen Kesesi Sirampog Paguyangan

Praibokul Lailuru Kemanggih Katikuluku Pappandangan Karama Lapeo Tammangale Pasti Jaya Sabau S Jaga A Sungai Raya Linggoasri Brondong Kaligiri Cipetung

SAB Perpipaan, 1.150 m Jaringan Perpipaan, 5.418 m Sumur Gali, 44 unit Jaringan Perpipaan Perpipaan Perpipaan Perpipaan Sumur Gali Sarana Air Bersih. Perpipaan, 2.000 m; dll Sarana Air Bersih. Perpipaan,1.740 m; Bak dll Sarana Air Bersih. PAH 30 Unit Air Bersih. Perpipaan 1000m & Bak 10x10x1,50 M2 Jaringan perpipaan 6.480, Broncaptering & Reservoir Jaringan perpipaan 2150 m. Broncaptering & Reservoir Jaringan perpipaan 2700 m, Broncaptering & Reservoir Jaringan perpipaan 8500 m, Broncaptering & Reservoir

TOTAL III RATA-RATA III

44.248.743 62.460.815 52.958.478 30.788.153 34.835.177 35.247.110 51.093.815 53.268.400 5.489.550 4.281.000

3.293.730 2.568.700

2.195.820 1.712.300

31.750.000 19.300.000

6.505.700 8.545.500 6.160.816 2.039.800 5.305.842 11.003.300

3.903.400 5.127.100 3.696.489 1.223.900 3.183.505 6.602.000

2.602.300 3.418.400 2.464.326 815.900 2.122.337 4.401.300

11.400.000 46.050.000 57.680.000 10.961.000 12.785.000 75.505.000

414.232.199 25.889.512 TOTAL BANTUAN I - III

1.482.235 32.320.000 61.950.400 13.316.450 3.595.000 7.113.678 10.000.000 91.850.000

1.320.438.066 RATA-RATA I - III 27.509.126

85.629.026 132.830.000 165.892.300 33.926.839 186.300.000 49.350.551 105.833.301 258.390.200

725 843 891 381 212 360 160 1.164 400 200 600 320 1.615 650 2.495 1.781

201.332.415 12.583.276

212.899.784 13.306.237

487.058.763 30.441.173

1.018.152.217

12.797 800

590.808.923 12.308.519

729.629.143 15.200.607

1.620.470.638 33.759.805

3.688.682.715

36.653 764

35,8% 42,4% 38,6% 20,2% 99,5% 87,1% 98,1% 97,3% 149,9% 91,6% 25,3% 37,4% 117,7% 127,4% 225,1% 69,4%

1,10 1,12 1,17 1,20 1,97 1,26 1,11 1,65

21.541.540 21.541.540 34.684.918 40.491.402 15.205.304 9.940.166 7.294.346 83.025.295

1,20 1,10 1,28 1,30 1,50 1,20 1,40 1,70

17.327.433 12.332.186 47.902.196 90.959.041 61.196.107 23.508.506 45.061.227 144.349.371

9,67 9,63 13,80 18,85 74,61 20,03 9,97 41,00 15,60 15,16 29,50 27,34 42,96 58,50 43,60 65,03

676.360.578

27,57%

85%

1,33 2.201.398.907 25,94%

104%

1,29

Jumlah Sampel 48 Prasarana


57

LAPORAN AKHIR LAMPIRAN 2 REKAPITULASI HASIL ANALISIS DAMPAK EKONOMI PRASARANA PROGRAM PNPM MP (TIM TEKNIK) DI 39 DESA DAN 48 PRASARANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, SULAWESI BARAT, KALIMANTAN BARAT DAN JAWA TENGAH

DARI PRASARANA YANG DITINJAU Biaya Proyek Jumlah Jumlah No.

TA

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Tipe Proyek

termasuk

Swadaya

Bantuan

Swadaya (Rp)

(Rp)

(Rp)

Kajian Manajemen Teknik Dasar %

Katagori

KUALITAS PRASARANA %

Kategori

Recosting

Persentase

Persentase

dg Harga Satuan

Perbedaan Harga

Pemda

Pemda - BLM

Perbedaan Harga BLM+Swada ya - PEMDA

JALAN & JEMBATAN

1 2 3

2010 2009 2011

NTT NTT NTT

Sumba Timur Sumba Timur Sumba Timur

Matawai La Pawu Kambera Umalulu

Praibokul Kiritana Lumbu Kore

Peningkatan Badan Jalan (Kambauni), 2.000 m Jalan, 2730 m Peningkatan Jalan Rabat + jembatan Bentang 4,6, 871 x 1,8 m

378.766.600 268.720.100 292.332.500

29.031.400 2.585.000 3.800.000

349.735.200 266.135.100 288.532.500

88,89% Baik 92,13% Sangat Baik 88,89% Sangat Baik

88,9% 54,0% 71,0%

Jelek Sedang Baik

446.171.182 315.432.551 343.206.066

27,57 18,52 18,95

4

2010 2010

NTT

Sumba Timur

Umalulu

Umalulu

Perkerasan Jalan, 850 m

215.775.631

8.595.000

207.180.631

93,06% Sangat Baik

62,0%

Baik

252.761.797

22,00

Sulbar Sulbar

Poliwali Mandar Poliwali Mandar

Biunuang Luyo

Batetanga Batupangga

Jembatan Gantung, 34 x 1,6 m Perintinsan jalan 1.535 m

185.975.000 290.540.500

9.147.000 89.440.000

176.828.000 201.100.500

78,75% Sangat Baik 65,00% Baik

Sulbar Sulbar Kalbar Kalbar

Poliwali Mandar Poliwali Mandar Kubu Raya

Campalagian Balanipa

Jalan Rabat Beton,1.200x1,50x0,10 m+9Gorong2 Jalan Rbt Beton,1,2x1900m+Gorong2+Jembatan

181.228.770 84.030.600 317.124.000 159.140.000

Kalbar Kalbar

Sungai Raya Sungai Jaga A

22.402.500 5.240.000 14.926.000 17.205.000

2007 2011

S Raya Kepulauan Sungai Raya

203.631.270 89.270.600 332.050.000 176.345.000

75,00% Sangat Baik 76,25% Sangat Baik

Kubu Raya

Kenje Tammejarra Padang Tikar II

Konstruksi Rabat Beton 610 m Jalan 420 m

2007 2010

Samalatan Kandang serang

Sabau Tajur

Jalan Rabat Beton, 560 m x 1,5 m x 10 cm Jembatan gelagar baja lantai kayu 3x34 m

251.322.000 83.832.000

17.205.000 -

234.117.000 83.832.000

5 6 7 8 9 10 11 12 13

2008 2008 2009

Bengkayang Bengkayang

Jalan Titian Beton Bertulang.1200 x 1,50 x 0,10 m

84,00 Sangat Baik 68,75 Baik 65,00 Baik 7,00 Jelek

207.508.667 220.397.606 245.285.094 91.270.182

17,35 9,60 35,35 8,62

17,80 17,38 17,40 17,14 11,58 -24,14 20,46 2,24

85,00% Sangat Baik

60,0%

Baik

450.324.923

42,00

35,62


33,0% -4,0%

Jelek Jelek

176.506.122 360.924.394

10,91 54,16

0,09 43,61

33,0% 13,0%

Jelek Jelek

87.858.690 215.722.210

4,80 133,56

4,80 116,45

2007

Jateng

Bengkayang Pekalongan

99.662.000

7.300.000

92.362.000


14 15

2009 2010

Jateng Jateng

Pekalongan Brebes

Kesesi Sirampog

Ujung negoro Sridadi

Jalan telford 756 x 3m Jalan Telasah - Rabat Beton 580 x3

98.222.250 187.524.600

37.141.250 10.226.000

61.081.000 177.298.600


28,0% 66,0%

Jelek Baik

126.587.771 299.918.496

107,25 69,16

28,88 59,94

16

2010

Jateng

Brebes

Tonjong

Pepedan

Jalan Rabat beton 478.5 x 3 m

160.153.300 -

1.786.000

158.367.300

90,91% Sangat Baik

64,0%

Baik

196.906.984

24,34

22,95

3.314.123.351 207.132.709

276.030.150 17.251.884

32,87

21,81

TOTAL I RATA-RATA I

3.038.093.201 189.880.825

81%

Sangat Baik

1440%

Sedang

4.036.782.736 252.298.921

IRIGASI 1

2009

2 3 4 5 6 7 8 9

2009 2010 2011 2007 2007 2009 2008 2010

NTT NTT Sulbar Sulbar Sulbar Sulbar Kalbar

10

2011

11 12

2011 2011

13

2010 2010 2010 2009

14 15 16

NTT

129.534.000

91,20% Sangat Baik

Sumba Timur

Kambera

Malumbi

Irigasi

271.219.390

12.179.500

259.039.890

85,65% Sangat Baik

Sumba Timur Sumba Timur Poliwali Mandar Poliwali Mandar Poliwali Mandar Poliwali Mandar Bengkayang

Umalulu Umalulu Luyo Luyo Matakali Campalagian Sungai Betung

Mutunggending Mutunggending Mapilli Barat Mambu Tonrolima Lemo Cipta Karya

Saluran Irigasi, 1.000 m Peningkatan Jaringan Irigasi, 1.300 x 0,6 m Irigasi.1.180 m Irigasi.1.279 m Irigasi 516 m Irigasi 1235m Saluran Irigasi. 971 x 0,50 x 0,50 m dll

240.285.800 322.170.600 171.316.200 202.741.100 119.680.100 237.244.350 332.671.477

6.896.000 7.127.500 6.690.000 28.080.000 1.350.000 3.335.000 1.413.177

233.389.800 90,74% Sangat Baik 315.043.100 88,43% Sangat Baik 164.626.200 76,25% Sangat Baik 174.661.100 77,50% Sangat Baik 118.330.100 75,00% Sangat Baik 233.909.350 70,00% Baik 331.258.300 82,50% Sangat Baik

Kalbar

Bengkayang

Sungai Raya

S Pangkalan II


54.363.000

340.000

54.023.000

81,25% Sangat Baik

86,00% Sangat Baik

Kalbar Kalbar

Bengkayang Bengkayang

S Raya Kepulauan S Raya Kepulauan

Rukmajaya Karimunting

Saluran Drainase Lingkungan 2.000 m Saluran Drainase Lingkungan 1.000 m

72.484.500 181.388.000

500.000 500.000

71.984.500 180.888.000


71,00% Baik 71,00% Baik

71,96 33,86

70,78 33,49

Jateng

Pekalongan

Kajen

Sambiroto

Irigasi 415 m

98.222.250

37.141.250

61.081.000

84,09% Sangat Baik

83,00% Sangat Baik

122.773.410

101,00

25,00

Jateng Jateng Jateng

Pekalongan Brebes Brebes

Kesesi Tonjong Bantar kawung

Jagung Purwodadi Terlaya

Irigasi 713 m Irigasi 607 m Irigasi 265 m

87.897.000 147.017.000 48.989.500

6.455.000 5.410.000 6.714.500

81.442.000 141.607.000 42.275.000

85,45% Sangat Baik 76,82% Baik 86,82% Sangat Baik

91,00% Sangat Baik 81,00% Sangat Baik 84,00% Sangat Baik

111.308.139 179.533.278 78.375.905

36,67 26,78 85,40

26,63 22,12 59,99

2.717.224.267 169.826.517

124.131.927 7.758.245

25,21

19,49

222.722.985 223.689.350 251.360.900 214.848.090 20.380.800 49.617.300 73.133.300 202.519.100 111.061.000 81.336.000 162.361.000 332.671.477 142.465.500 40.184.500 103.357.000 221.965.000

1.790.485 9.000.000 29.753.000 14.771.540 3.825.000 9.240.000 2.669.000 67.152.000

18,32 22,50 33,90 26,44 28,05 23,69 20,97 38,56 39,55 35,55 7,89 (33,27) 70,88 122,98 19,65 48,05

17,37 17,57 18,05 17,75 4,02 0,66 16,55 (7,39) 37,96 35,55 7,89 (33,55) 40,40 115,05 16,70 39,45

23,07

13,88

27,54

18,77

NTT

Sumba Timur

Kambera

Lambanapu

Irigasi, 500 m

129.534.000

TOTAL II RATA-RATA II

-

2.593.092.340 162.068.271

82%

84,00% Sangat Baik

151.973.554

40,00% Sedang

318.953.512

23,13

17,60

83,00% 75,00% 76,00 95,00 69,00 63,00 89,00%

282.334.569 378.419.004 194.673.382 194.648.469 158.608.532 264.605.115 343.409.274

20,97 20,12 18,25 11,44 34,04 13,12 3,67

17,50 17,46 13,63 -3,99 32,53 11,53 3,23

Sangat Baik

1952%

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Sedang Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik

77,00% 60,00% 77,00% 81,00% 79,00% 60,00% 58,00% 85,00% 33,00% 23,00% 32,00% 61,00% 68,00% 37,00% 87,00% 87,00%

Sangat Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Sangat Baik

Baik

101.263.413 123.785.587 242.135.035

3.246.800.178 202.925.011

17,32

87,45

17,32

86,27

AIR BERSIH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2011 2009 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2008 2008 2008 2011 2009 2007 2009 2009

NTT NTT NTT NTT Sulbar Sulbar Sulbar Sulbar Kalbar Kalbar Kalbar Kalbar Jateng Jateng Jateng Jateng

Sumba Timur Sumba Timur Sumba Timur Sumba Timur Poliwali Mandar Poliwali Mandar Poliwali Mandar Poliwali Mandar Bengkayang Bengkayang Bengkayang Bengkayang Pekalongan Pekalongan Brebes Brebes

Matawai La Pawu Umalulu Kahaungu Eti Matawai La Pawu Anreapi Tinambung Campalagian Balanipa Samalatan Samalatan S Raya S Raya Kepulauan Kajen Kesesi Sirampog Paguyangan

Praibokul Lailuru Kemanggih Katikuluku Pappandangan Karama Lapeo Tammangale Pasti Jaya Sabau S Jaga A Sungai Raya Linggoasri Brondong Kaligiri Cipetung

SAB Perpipaan, 1.150 m Jaringan Perpipaan, 5.418 m Sumur Gali, 44 unit Jaringan Perpipaan Perpipaan Perpipaan Perpipaan Sumur Gali Sarana Air Bersih. Perpipaan, 2.000 m; dll Sarana Air Bersih. Perpipaan,1.740 m; Bak dll Sarana Air Bersih. PAH 30 Unit Air Bersih. Perpipaan 1000m & Bak 10x10x1,50 M2 Jaringan perpipaan 6.480, Broncaptering & Reservoir Jaringan perpipaan 2150 m. Broncaptering & Reservoir Jaringan perpipaan 2700 m, Broncaptering & Reservoir Jaringan perpipaan 8500 m, Broncaptering & Reservoir

1.413.177 25.410.000 1.428.500 2.546.000 12.900.000

162.361.000 331.258.300 117.055.500 38.756.000 100.811.000 209.065.000

84,72% 89,35% 80,89% 87,04% 77,50% 73,75% 58,75% 76,25% 65,00% 48,75% 57,50% 77,50% 81,36% 80,00% 98,64% 72,73%

2.453.673.302 153.354.581

183.168.702 11.448.044

2.270.504.600 141.906.537

76%

8.485.020.921 176.771.269

583.330.780 12.152.725

7.901.690.141 164.618.545

1.270.000

220.932.500 214.689.350 221.607.900 200.076.550 16.555.800 40.377.300 70.464.300 135.367.100 109.791.000 81.336.000

Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Sedang Sangat Baik Jelek Jelek Jelek Baik Baik Jelek Sangat Baik Sangat Baik

261.414.708 262.993.702 296.740.047 252.978.457 21.200.405 49.942.584 85.237.184 187.560.226 153.215.566 110.252.109 175.163.835 221.045.165 200.021.119 86.416.207 120.619.617 309.522.714

0,00% TOTAL III RATA-RATA III TOTAL BANTUAN I - III RATA-RATA I - III

80%

Sangat Baik

Sangat Baik

63%

1152%

Baik

Baik

2.794.323.643 174.645.227,71 10.077.906.558 209.956.387

Jumlah Sampel 48 Prasarana


58

LAPORAN AKHIR

Lampiran 3: Foto-foto Infrastruktur Program PNPM Mandiri 1.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 1. Saluran air bersih di Desa Katikulu, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 2. Jalan Rabat dan Jembatan Bentang (proyek peningkatan), Desa Lumbu Kore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur


59

LAPORAN AKHIR

2.

Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 3. Irigasi (proyek peningkatan), Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewari Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 4. Irigasi (proyek peningkatan), Desa Mapili Barat, Kecamatan Luwo, Kabupaten Poliwari Mandar, Provinsi Sulawesi Barat


60

LAPORAN AKHIR

3.

Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 5. Air Bersih (Perpipaan) Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 6. Saluran drainase Dusun Sungai Soga, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat


61

LAPORAN AKHIR

4.

Provinsi Jawa Tengah

Gambar 7. Irigasi, Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Gambar 8. Jalan, Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah


62

LAPORAN AKHIR

Gambar 9. Jalan Rabat Beton, Desa Pepedan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah


63

Laporan Akhir Studi Skala Kecil Analisis Manfaat Ekonomi Proyek Infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan April Juli 2012

Recommend Documents