LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A. Korespondens
Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK:Dinas Pekerjaan Umum Nama: Alamat:
Faksimili:
ARUNG NURDIANTO PAREMBANG, ST Jl. Simpursiang No. 27 Masamba __________ __________ __________
Penyedia: Nama: Alamat: Email: Faksimili:
............................ ……………………… ................................... __________ __________
Website: Email:
B. Wakil Sah Para Pihak
Kab. Luwu Utara
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK:
ARUNG NURDIANTO PAREMBANG, ST
Untuk Penyedia:
...................................
C. Tanggal Berlaku Kontrak
Kontrak mulai berlaku sejak:
D. Masa Pemeliharaan
Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
E. Umur Konstruksi F. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 10 (sepuluh) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
G. Pembayaran Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
H. PENJELASAN JAMINAN Jaminan Uang Muka
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Pemeliharaan
I.
Pencairan Jaminan
a. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima penyedia,(Jika di berikan ) b. Jaminan Uang Muka diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen setelah penandatanganan Surat Perjanjian oleh kedua belah pihak. a. Jaminan Pelaksanaan Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS. Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak. b. Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan ditetapkan 5% (lima perseratus) dari Nilai HPS. c. Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada saat penandatanganan Surat Perjanjian. d. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima barang/jasa lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Kontruksi. e. Jaminan Pelaksanaan dapat dikembalikan setelah : penyerahan barang/jasa lainnya dan Sertifikat Garansi atau penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima per seratus) dari Nilai Kontrak khusus bagi penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya f. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Daerah Luwu Utara dan dapat di cairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen apabila Penyedia mengundurkan diri dan menyebabkan terjadinya pembatalan Surat Perjanjian ini. a. Jaminan Pemeliharaan ditetapkan sebesar 5% dari nilai kontrak dan berlaku minimal selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender b. Jaminan Pemeliharaan diserahkan Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen setelah serah terima pertama pekerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama c. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empatbelas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. d. Jaminan Pemeliharaan menjadi milik Pemerintah Daerah Luwu Utara dan dapat dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen apabila Penyedia tidak memperbaiki segala kekurang sempurnaan pekerjaan atau cacat tersembunyi baik yang menjadi kesepakatan pada waktu Serah Terima Pertama Pekerjaan maupun yang timbul selama masa pemeliharaan. Jaminan-jaminan seperti tersebut diatas adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Umum untuk Jaminan Pelaksanaan dan / atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Surety Bond) untuk Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan. Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
J.
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: __________ Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: __________
K. Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: __________
L. Fasilitas
PPK akan memberikan fasilitas berupa : _________________
M. Sumber Pembiayaan
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari Dana APBD
N. Pembayaran Uang Muka
Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberi uang muka jika disetujui PPK.
O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan (Termin/Bulanan/Sekaligus).
dilakukan
dengan
cara:
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ’ 1. Prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan berdasarkan Sertifikasi Bulanan (MC) 2. Pembayaran tersebut didasarkan pada surat permohonan pencairan /pembayaran yang dilampiri Laporan Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia serta bukti dokumentasi pekerjaan lapangan 3. Setiap pengajuan pembayaran dari Penyedia harus diawali dengan pemeriksaan kemajuan fisik di lapangan baik kuantitas maupun kualitas dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang disertai dengan laporan kemajuan pekerjaan 4. Apabila hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia pada setiap tahap ternyata volumenya melebihi dari yang telah ditetapkan di dalam angsuran pembayaran, maka pembayaran angsurannya tetap dilaksanakan menurut ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatas Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Nilai Bobot Pekerjaan) 2. Foto – Foto Dokumentasi 3. Back Up Data hasil pemeriksaan pekerjaan 4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
P. Penyesuaian Harga
Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh SK BUPATI[BPS/Instansi Teknis Lainnya]
Q. Denda
Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyediaakan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar : a. 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan bel um berfungsi. b. 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, atau
R. Penyelesaian Perselisihan
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)] “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturanperaturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]
S. Kontrak Kritis
Kontrak dinyatakan kritis apabila : 1. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari
kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; 2. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana. 3. Rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan T. Penanganan Kontrak Kritis
Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) 1)
Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
2)
Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I
3)
Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II
4)
Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III
5)
Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
6)
Jika penyedia jasa gagal pada uji coba tahap ketiga, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.
Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan
- Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja,
minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan] - Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian
personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas] - Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan
untuk pelaksanaan pekerjaan]
