SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)
PROGRAM HIBAH GENE R,4L E D UCATION 2016
NOMOR : 021 .20 lB2lS PPK-P HGEI 20 L 6 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2016
ANTARA
Direktorat pembetajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaa s Kementerian Riset Teknorogi dan pendidikan Tinggi
DENGAN
Universitas Muhammadiyah Surabaya
JUMLAH BTAYAAITLAT KONTRAK
SEBE sAR Rp.
(Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
1 1 0,
000,000,-
SURAT PERJANJIAN PELAKSAIIA AN PEKERJAAN
(KONTRAK) PROGRAM HIBAH GENERAL EDUCATION 2016
Nomor
02 I .20 tBz I SPPK-PHG Et 20 I 6
Tanggal
2l
September 2016
ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Pada hari
I
Nama
NIP
Afriyudianto 197604262010t21002
Jabatan
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelaj aran D irektorat Jenderal Pembe Alamat
Gedung
laj aran dan Kemahasi swaan
D,LantaiT
Jalan Jenderal Sudirman pintu
I
Senayan, Jakarta 10270
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi, Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebahgai PIHAK KESATU
II
Nama
Sukadiono
NIDN
07 18126802
Jabatan
Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Jalan Sutorejo 59 Surabaya
Alamat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surab aya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.
dan syarat-syarat sebagaimana
SPPK
Pasal I
TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN
(l) PIHAK KESATU memberi tugas kepada pIHAK KEDUA, dan pIFtAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan Program Hibah General Education Tahun 2016.
(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi, penggunaan dana dan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (l).
Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
(l)
Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Ayat (l) dilaksanakan oleh pIHAK KEDUA dengan berpedoman kepada dokumen-dokumen dan ketentuan-ketentuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan ini. (2) Dasar kesepakatan pengikatan diri antara PIHAK KESATU dan pIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan ini antara lain:
a' b'
c'
Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Nomor lgz/BllsK/zol6 tanggal Z0 September 2016 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan penyelanggara Tinggi Program Hibah General Education;
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA- 042.04.1.40017012016 tanggal 07 Desember 2015 berikut revisinya. Semua Ketentuan dan Peraturan Administrasi, Teknis dan Keuangan yang tercantum dalam: l' Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 200g tentang Pendanaan pendidikan;
2'
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan
Barang/Jasa pemerintah;
3'
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Pasal 3
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal September 2016 s.d. 25 Novemb er 2016.
I Ayat (l) dimulai23
SPPK
Pasal 4
NILAI KONTRAK PEKERJAAN Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal I Ayat ( I ) sebesar Rp.l 10,000,000,(Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA- 042.04.1.40017012016 tanggal 07 Desember2015.
Pasal 5
PEMBAYARAN KONTRAK PEKERJAAN
(l)
Pembayaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal I Ayat (l), akan dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilakukan secara 2 (dua) tahap/termin:
a.
Termin I (Pertama) sebesar 80% dari nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yaitu g0% x Rp.110,000,000,- : Rp.gg,000,000,- dibayarkan setelah penandatan ganan S urat
b.
P erj
anj i an pelaksanaan pekerj aan
;
Termin ll (Kedua) sebesar 20o/o dari nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yaitu 20oh x Rp.I 10,000,000,- : Rp.22,000,000,- dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan.
(2) Danapelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal I Ayat (l dibayarkan atas ), nama Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi berikut : Lembaga/lnstansi
Alamat Instansi NPWP Nama Bank Atas Nama Rekening Nomor Rekening
Universitas Muhammadiyah Surabaya Jalan Sutorejo 59 Surabaya 0t.497 .252.s-619.000 Bank Jatim Universitas Muhammadiyah Surabaya 032t007406
(3) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan program dimaksud.
(l) dan Ayat (2)tidak dapat
(4) Kelancaran pembayaran dana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.
SPPK
Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN
(l)
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU sebagai berikut:
a. b. c. d'
e'
PIHAK KESATU berhak menetapkan nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal I Ayat (l); PIHAK KESATU berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan kesepakatan; PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal I Ayat (l) dari PIHAK KEDUA; PIHAK KESATU berkewajiban membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal I Ayat (l) kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan pembayaran kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5;
PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal I Ayat tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi.
(l)
pelaksanaan
dan melaksanakan program
(2) Hak dan Kewajiban pIHAK KEDUA sebagai berikut:
a'
PIHAK KEDUA berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan peruntukan yang disepakati;
b'
PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal I Ayat (l) sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku;
c'
PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan program
sebagaimana
dimaksud pada Pasal I Ayat ( l) sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara Kedua Belah pihak;
d. PIHAK KEDUA e' f'
berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan biaya
pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dalam Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini;
PIHAK KEDUA berkewajiban menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini;
dari
g'
PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan mematuhiteguran/peringatan yang disampaikan oleh pIHAK KESATU baik secara lisan maupun tertulis; PIHAK KEDUA berkewajiban mengkonsultasikan kepada PIHAK KESATU apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang
h'
mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait; PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan
secara tertulis dalam bentuk hardcopy (2 rangkap) dan softcopy kepada pIHAK KESATU paling lambat diterima tanggal 2 Desembe r 2016 melalui:
SPPK
Pos
E-mail
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Gedung D, Lt. 7, Jl. Jendral Sudirman, Pintu I Senayan Jakarta 10270 fpri yautam a@,ristekdi kti.eo, i d subject: Laporan Akhir PHGE
Pasal 7
KEADAAN MEMAKS A (FORCE MAJEURD
(l)
Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, perang, dan huru-hara, pemberontakan,
pemogokan dan epidemi, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal I Ayat (l) Surat Perj anj ian Pelaksanaan Pekerjaan ini tertunda.
(2) Dalam hal keadaan memaksa PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
(3) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU secara tertulis dapat menyetujui atau menolak keadaan memaksa dimaksud dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA. (4) Dalam hal selama kurun waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa sebagaimana dimaksud keadaan memaksa tersebut;ayat (l) PIHAK KESATU tidak memberi jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui keadaan memaksa tersebut. (5) Selama force majeure sebagaimana dimaksud ayat (l) PIHAK KESATU dan PIHAK kewajiban yang dibebankan kepadanya. KEDUA dibebaskan dari kewajiban - kewajiban yang dibebankan kepadanya.
Pasal 8
SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN
(l) PIHAK KESATU
mempunyai kewenangan untuk menunda, mengurangi nilai dana atau memutuskan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dalam hal kinerja PIHAK KEDUA tidak memenuhi kriteriayangtelah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SPPK
(3) PIHAK KESATU berhak memutuskan perjanjian secara sepihak dalam hal: a. Dalam satu minggu terhitung tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal l; b. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini; c. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU, sehubungan dengan pekerjaan ini; d. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan ini. (4) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK KESATU segala arsip, perhitunganperhitungan dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini.
(5) Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar l/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak, setinggitingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak ini.
Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(l)
Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan pIHAK KEDUA, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah;
(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (l) tidak dapat dipenuhi, maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri
l0 DOMISILI /TEMPAT KEDUDUKAN Pasal
Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan ini,
pIFIAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pusat. Pasal I I
BEA METERAI DAN PAJAK Bea meterai dan pajak serta biaya lain yang timbul berkenaan disepakatinya Surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk
dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
SPPK
Pasal
12
DOKUMEN PEKERJAAN PIHAK KEDUA berkewajiban menyusun, menyimpan dan menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi dokumen substansi maupun dokumen administrasi dan atau keuangan secara baik dan benar yang memungkinkan PIHAK KESATU mendapatkan informasi setiap saat dalam rangka pemenuhan berbagai kepentingan termasuk audit teknis oleh pihak dan atau instansi yang berwenang.
Pasal
13
LAIN.LAIN Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
ini atau
perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambah an (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan ini.
Pasal
l4
PENUTUP
(l)
Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dinyatakan berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak;
(2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini disusun dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama;
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditentukan oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.
SPPK
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rektor
Direktorat Pembel
Un ivers itas Muhammadiyah Surabaya
aj
aran
Afriyudianto NrP. I 9760 4262010121002
Sukadiono
NIDN. 0718t26802
Mengesahkan, Kuasa Pengguna Anggaran D irektorat Jenderal Pem belaj aran dan Kemahasiswaan
Sutrisna Wibawa
NIP. 19590901 t98601 1002
SPPK
