Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
th 2 0 0 12 0 17
Lamon Rutten; Optimalisasi Teknologi Mengejar Ketertinggalan Kab. Tapanuli Utara Gelar Pasar Lelang Bawang Merah Izin Pialang Berjangka ‘Multilateral’ Makin Diburu
Pokja SRG Susun Peta Program
Daftar Isi BERITA UTAMA | 04
PASAR LELANG | 12 Kab. Tapanuli Utara; Gelar Pasar Lelang Bawang Merah AGENDA FOTO | 14 Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas AKTUALITA | 16 Izin Pialang Berjangka ‘Multilateral’ Makin Diburu ANALISA | 18
Pokja SRG Susun Peta Program Kelompok Kerja- Pokja Sistem Resi Gudang- SRG melakukan koordinasi dan sinergi dalam pengembangan SRG tahun 2017. Masing-masing perwakilan tuangkan gagasan dan program kerja.
Harga Ekspor Karet Diprediksi Naik KOLOM | 24 Manfaat Ekonomis Perdagangan Berjangka
BERJANGKA
INTERVIEW
KIPRAH
2 Tahun Aspebtindo; Jembatani Aspirasi Anggota Dengan Regulator dan SRO
Lamon Rutten; Optimalisasi Teknologi Mengejar Ketertinggalan
Dharmayugo Hermansyah; Cintai PBK dan Fotografi
08
10
26
2 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
Dari Redaksi
th 2 0 0 12 0 17
Penerbit Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Kom oditi
Penanggung Jaw ab Bachrul Chairi Redaktur Didi Sum edi Penyunting/ Editor Taufi k KS Annisa F Wulandari Poppy Juliyanti Fotografer Apriliyanto Gita Regina Sekretaris Katim in
Alam at Redaksi Gedung Bappebti Jl. Kram at Raya No. 172, Jakarta Pusat. w w w .bappebti.go.id
Redaksi m enerim a artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-m ail: hum as.bappebti@kem endag.go.id
Bappebti menerima kunjungan tim Evaluator AIPEG, yang diterima oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi mewakili Kepala Bappebti didampingi oleh Pejabat Eselon II dan III Bappebti.
S
istem Resi Gudang- SRG ternyata tak semata milik Bappebti, Kementerian Perdagangan. Setidaknya hal itu dapat dilihat dari animo Kementerian/Lembaga yang tergabung di Kelompok Kerja- Pokja SRG yang melakukan pertemuan koordinasi dan sinergitas di Jakarta, pada 23 Februari 2017, lalu. Dari sebanyak 70 peserta yang terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, BUMN dan juga swasta, antusias menyampaikan gagasannya untuk kemajuan SRG di daerah. Lalu, mengapa bisnis SRG belum juga kunjung bergairah di masyarakat? Dan mengapa 120 unit gudang yang dibangun pemerintah belum efektif beroperasi? Sekiranya pertanyaan itulah yang dijawab masing-masing pihak pada perhelatan Pokja SRG 2017. Sebab, prinsipnya Bappebti hanya pembina dan pengawas berjalannya SRG. Namun, pemiliknya adalah semua pihak tak terkecuali petani atau masyarakat. Maka, adalah sungguh tepat jika Bappebti menghimpun semua kekuatan yang ada untuk kesuksesan SRG. Karena itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK Bappebti, Retno Rukmawati, mengatakan, langkah pertama yang akan dilaksanakan pasca pertemuan tersebut adalah menyusun Peta Program SRG 2017 dari masing-masing pihak anggota Pokja SRG. Dengan demikian, stakeholder SRG dapat terarah menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan dan disinergikan dengan semua pihak. Selengkapnya laporan kegiatan Pokja SRG itu diramu Redaksi dalam laporan utama.
Harapannya, gagasan yang sudah disampaikan tidak saja sebagai dokumen, melainkan menjadi buah yang ranum di masyarakat. Laporan lain yang menjadi sajian pada penerbitan ini adalah perbincangan Redaksi dengan praktisi perdagangan berjangka komoditi dan lembaga keuangan dunia, Lamon Rutten. Pria berkebangsaan Belanda ini, mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar di industri perdagangan berjangka komoditi. Karena selain memiliki sejumlah komoditi unggulan dunia, juga memiliki populasi masyarakat yang besar sehingga potensi pasarnya pun besar. Sebab itu, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain, optimalisasi teknologi menjadi kata kunci keberhasilan industri perdagangan berjangka komoditi. Di samping itu, edukasi yang merata ke kalangan masyarakat. Apa saja yang dibahas Lamon Rutten? Pembaca dapat mengikutinya pada Rubrik Interview. Selain itu, Redaksi juga menyisipkan kegiatan Pasar Lelang Komoditi bawang merah yang diselenggarakan Kab. Tapanuli Utara, pada 20 Februari 2017, lalu. Kegiatan ini diharapkan mengikuti kesuksesan pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi cabai di tahun 2016, lalu, yang membukukan nilai transaksi sebesar Rp 5,4 miliar. Sebagai gambaran, pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi yang diselenggarakan Kab. Tapanuli Utara, itu, dilaksanakan secara mandiri. Dengan harapan potensi tanaman hortikultura Kab. Tapanuli Utara semakin berkembang dan dapat menekan laju inflasi daerah dari kenaikan harga pangan. Salut!!!
Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 3
Berita Utama
Pokja SRG Susun Peta Program Kelompok Kerja- Pokja Sistem Resi GudangSRG melakukan koordinasi dan sinergi dalam pengembangan SRG tahun 2017. Masingmasing perwakilan tuangkan gagasan dan program kerja.
4 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
K
oordinasi dan sinergi dalam pengembangan SRG mutlak dilakukan untuk sinergitas kebijakan dan program kerja lintas Kementerian atau Lembaga (K/L). Pada Kamis, 23 Februari 2017, lalu, tak kurang dari 70 orang peserta yang tergabung di Tim Pokja SRG tumplek di Ballroom Hotel Luminor, Jakarta. Adapun tim Pokja SRG merupakan perwakilan dari K/L serta pelaku usaha terkait, diantaranya, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, PT Food
Station Tjipinang Jaya, PT Pertani, PT Bhanda Ghara Reksa, PT Sucofindo, PT Kliring Berjangka Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT Pos Indonesia, Bank BJB, dan Perum Jamkrindo. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK Bappebti, Retno Rukmawati, dalam kesempatan itu memaparkan perkembangan SRG di Indonesia. Menurutnya, SRG di Indonesia sampai dengan tahun 2016 telah diimplementasikan pada 120 kabupaten yang tersebar di 27 Propinsi. Perkembangan pelaksanaan SRG saat ini telah masuk pada tahap Integrasi antara SRG dengan Pasar Lelang Komoditas. “Perkembangan kinerja SRG dari tahun 2008-2016 belum dapat memenuhi
Berita Utama harapan pemerintah. Rendahnya nilai transaksi SRG tidak lepas dari berbagai keterbatasan, tantangan dan kendala yang dihadapi, antara lain, minimnya masyarakat yang memahami mekanisasi dan manfaat SRG, kurang siapnya infrastruktur kelembagaan SRG terutama di daerah-daerah terpencil yang merupakan sentra produksi komoditas SRG,” jelas Retno. Dia berharap, SRG kedepannya dapat menjadi instrumen atau bagian dari suatu sistem tata niaga komoditi pertanian yang dapat mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan di Indonesia. Untuk itu, di tahun 2017 Bappebti memiliki program kerja dalam rangka pembinaan dan pengawasan SRG. “Programnya yaitu penyiapan calon pengelola gudang SRG melalui mekanisme program pendampingan dan pelatihan kepada calon pengelola gudang SRG, bimbingan teknis dan sosialisasi SRG,” ujar Retno. Sementara itu, Sutriono Edi, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, juga memberikan arahan dalam pertemuan tersebut. “Jika ditinjau dari perkembangan jenis komoditi yang dapat diresigudangkan, maka dapat dipastikan bahwa arah pemanfaatan SRG kedepannya adalah juga mencakup ketersediaan informasi stok komoditi, peningkatan neraca perdagangan luar negeri (ekspor-impor), perbaikan kualitas komoditi yang dihasilkan petani hingga penambahan nilai komoditas,” paparnya. Selain itu, tambahnya, gudang SRG dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan hilirisasi sehingga peningkatan pendapatan petani pemilik barang yang disimpan di gudang SRG menjadi lebih terasa. Sebagai ilustrasi, pada komoditi gabah/beras, petani datang membawa gabah kering panen ke gudang SRG, kemudian dijemur atau dikeringkan dengan mesin dryer hingga mencapai kualitas SNI kelas I, disimpan di gudang SRG, mendapat pembiayaan S-SRG untuk
modal tanam selanjutnya, lalu gabah yang disimpan sebelum dijual ke pasar diolah dulu menjadi beras dan dikemas sehingga nilai jualnya menjadi lebih tinggi dimana semua proses tersebut dilakukan di gudang SRG.
Sinergi SRG - BUMDes
Tak kalah penting, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT, juga memberikan masukannya. Menurut perwakilannya, Sunarwoh, Badan Usaha Milik DesaBUMDes sebagai lembaga usaha yang berfungsi menata usaha dan menata kelola seluruh produk hasil kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa. Melalui fungsi tersebut, sangat memungkinkan bagi BUMDes untuk terlibat dalam kelembagaan SRG sebagai Pengelola Gudang SRG. Sebagai informasi, saat ini BUMDes yang telah terbentuk berjumlah sekitar 14.000 unit. Selain itu, terdapat dana desa yang sifatnya bergulir sebesar Rp. 1,5 – 2,5 milyar/desa yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa (infratsruktur) dan pemberdayaan masyarakat desa (investasi, modal, stimulan produk
unggulan desa, fasilitasi, pelatihan, promosi dan edukasi). Dengan bergabungnya beberapa BUMDes yang berada di tingkat kecamatan menjadi BUMDes bersama membentuk suatu badan usaha yang lebih besar dengan membangun infrastruktur gudang komoditi pertanian, maka jumlah gudang yang berpotensi menjadi gudang SRG akan semakin bertambah. Hal ini menjadi potensi yang besar bagi pengembangan pelaksanaan SRG apabila dapat sinergi dengan BUMDes yang ada di desa. “Kementerian Desa dan PDTT memiliki program peningkatan kapasitas SDM yang dapat diintegrasikan dengan pelatihan, pengembangan produk unggulan daerah yang berbasis komoditas SRG maupun pelatihan kepada calon pengelola gudang SRG,” terang Sunarwoh. Sementara itu, peran Bank Indonesia dalam SRG adalah memastikan bahwa SRG dapat mendukung pengendalian inflasi dengan terjaganya pasokan komoditas di setiap daerah dan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. “Pada tahun 2016 Bank Indonesia telah menyusun Petunjuk Pelaksanaan Implementasi SRG, direncanakan pada 2017 ini akan disebar
Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 5
Berita Utama ke seluruh Kantor Perwakilan Wilayah BI,” kata perwakilan BI. Lainnya, Bank Indonesia pada tahun 2017 akan melanjutkan program yang pernah disinergikan sebelumnya seperti pilot project SRG diberbagai daerah.
SRG Ikan
Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2017 mengusulkan agar komoditi ikan yang masuk dalam barang pokok dapat dimasukkan ke dalam komoditi yang dapat disimpan di gudang SRG. Hal ini perlu adanya kajian penyimpanan ikan melalui cold storage dengan usulan lokasi cold storage di Kendari dan Muara Baru. “Untuk mendukung pelaksanaan SRG komoditas garam, pada tahun 2016 KKP telah membangun 6 gudang garam di 6 kabupaten (Pati, Indramayu, Cirebon, Pamekasan, Bima dan Pangkajene Kepulauan), dan di tahun 2017 akan dibangun 6 gudang garam lagi di sentra lokasi garam yang terintegrasi dengan pabrik pengolahan garam,” papar perwakilan KKP. Di samping itu, untuk mendukung pelaksanaan SRG komoditas rumput laut, pada tahun 2016 KKP telah melaksanakan focus group discussion- FGD yang dihadiri oleh berbagai stakeholder untuk mengidentifikasi peluang dan kendala pelaksanaan SRG komoditas rumput laut, dan pada tahun 2017 akan dijadikan bahan referensi perbaikan serta langkah tindak lanjutnya. Sedangkan per wakilan BRI, memaparkan, BRI di Jawa Tengah sedang mempelopori Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SIMPI) melalui pemberian Kartu Tani kepada para nasabah Bank BRI yang berprofesi sebagai petani. Dalam Kartu Tani ini terdapat data nama, alamat, luas lahan yang dikelola, jenis komoditas, kebutuhan pupuk dan benih. Diharapkan dengan data itu dapat menjadi pusat database jumlah petani per komoditas lengkap dengan masa tanam dan masa panen. Sehingga, dapat diketahui dengan pasti di lokasi dan jenis
6 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
komoditas yang akan panen termasuk dapat memproyeksikan potensi nilai pendapatan yang dapat diperoleh petani. “Dalam jangka panjang database ini dapat memantau kegiatan pertanian baik mulai dari on farm sampai dengan off farm,” tuturnya.
Ketahanan Pangan
Sedangkan Per wakilan Pusat Penyuluhan Per tanian Kementan menyampaikan beberapa hal. Diantaranya: Pertama, sudah lebih dari 100 penyuluh pertanian dan gapoktan telah mendapat Pelatihan/Bimbingan Teknis tentang SRG. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa merubah mindset petani tidaklah mudah, ditambah lagi dengan program pembelian gabah dari Kementerian Pertanian/Bulog yang kontraproduktif dengan program SRG. Kedua, telah ada komitmen antara Kemendes PDTT dan Kementan dalam pemanfataan dana desa yaitu antara lain untuk pembangunan lumbung, sistem irigasi, Rice Milling Unit (RMU) dan Dryer. Kedepannya diharapkan dapat disinergikan antara dana desa yang digunakan untuk pembuatan RMU dan Dryer dengan masuknya komoditas yang diolah melalui RMU dan Dryer tersebut ke dalam gudang
SRG. Sebagai informasi pada Rakernas Kementerian Pertanian, Menteri Desa dan PDTT telah menyampaikan bahwa alokasi dana desa 40 % untuk mendukung ketahanan pangan dan kegiatan produktif untuk pengembangan ekonomi Ketiga, Kementan akan mengarahkan 400 kelembagaan petani (koperasi tani, Poktan dan Gapoktan) khususnya yang bergerak pada komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG untuk terlibat dalam pemanfaatan SRG. Keempat, pada Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang akan dilaksanakan di Propinsi Aceh pada pertengahan bulan Mei 2017, terdapat pekan kegiatan yang salah satunya terdapat kegiatan pasar lelang komoditas. Kementan menawarkan apabila Bappebti memiliki bahan ataupun narasumber untuk mengenalkan pasar lelang maupun SRG dapat bersinergi dengan memanfaatkan momen ini.
Pokja Daerah
Sedangkan dari perwakilan Kemenko Perekonomian memaparkan, SRG memiliki skema pembiayaan yang terbaik sehingga perlu dibentuk unit khusus (Pokja Daerah) yang dapat memantau proses sinergi dan implementasi SRG hingga ke tingkat kabupaten/desa. Tim
Berita Utama
Pokja Daerah tersebut dapat melibatkan pihak perwakilan Kementerian, jajaran perangkat Pemda hingga Kepolisian. “ Tim pokja ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa SRG dapat berjalan dengan baik sekaligus menerima pengaduan masyarakat,” ujarnya. Selain itu, mengusulkan kepada Bappebti untuk melakukan promosi penyebaran kesuksesan SRG yang selama ini terlalu meluas, polanya dapat dibuat per wilayah misalnya kesuksesan Barito Kuala dapat menjadi percontohan suksesnya pelaksanan SRG di Pulau Kalimantan sehingga kesuksesan tersebut dapat ditularkan ke daerah lainnya, sehingga dapat disusun skala prioritasnya untuk didorong pemanfaatannya. “Petani di Indonesia juga lebih menyukai menjual komoditas ke pihak luar negeri sehingga industri dalam negeri kesulitan untuk mencari bahan baku. Konsep SRG ini dapat diterapkan untuk mewujudkan kepastian stok bagi kebutuhan industri dalam negeri,” katanya.
Dukungan APBD
Sedangkan Perwakilan Kemendagri menyampaikan beberapa hal. Diantaranya: Pertama, urusan pemerintahan, UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara, Pemda tidak bisa menganggarkan alokasi anggaran bagi barang yang bukan miliknya. Oleh karena itu, penyerahan gudang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi krusial. Kedua, Kemendagri dapat membantu menyusun pedoman penyusunan APBD untuk Pemda mengalokasikan anggaran sehingga gudang SRG dapat dikelola sesuai dengan peruntukkannya, perlu dipastikan Berita Acara Serah Terima (BAST) bagi gudang SRG yang menjadi aset daerah, perlu juga dipastikan siapa leading sector yang mengelola gudang yang telah menjadi aset daerah. “Ketiga, PT BPR yang asetnya milik pemda bisa kita gerakkan sebagai penyalur pembiayaan, kita punya Jamkrida sebagai penjamin apabila bank tidak mau menyalurkan pembiayaan,” paparnya. Keempat, pemanfaatan barang milik daerah berupa gudang SRG dapat sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan. Perlu didiskusikan lebih lanjut terkait pola yang efektif dan efisien. Terakhir, pihak kedua dalam perjanjian sewa dan kerjasama disebut sebagai mitra, mitra tersebut tidak bisa ditunjuk langsung melainkan harus melalui proses tender/ lelang. Senada dengan itu, perwakilan PT.
Bhanda Ghara Reksa (BGR) melihat peningkatan kapasitas SDM Pengelola Gudang SRG perlu terus dilakukan dan diintensifkan melalui program pelatihan bersama maupun pelatihan internal. Sehingga ekosistem SRG dapat berjalan secara berkesinambungan. “Peran Pemerintah Daerah pun sangat penting, namun seringkali koordinasi di daerah masih sulit dilakukan,” katanya. Pada tahun 2017, PT. BGR telah mengalokasikan anggaran untuk program training internal bagi karyawan yang disiapkan sebagai pengelola gudang maupun pendamping bagi calon pengelola gudang. Selain itu, perlunya akses pasar yang pasti bagi komoditas yang disimpan di gudang SRG, pembekalan bagi para calon pengelola gudang di daerah terhadap mekanisme SRG yang seringkali bekerja paruh waktu (belum menjadi bisnis oriented).
Peta Program
Dari semua hasil pemaparan para per wakilan tersebut, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK Bappebti, Retno Rukmawati, mengatakan, ada beberapa hal yang akan dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Pertama, diharapkan dapat dibuat suatu peta jalan sinergitas program kerja sehingga alokasi kegiatan ke depan lebih terarah dan dapat direncanakan dengan lebih baik. Kedua, Bappebti akan melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai K/L terkait, terutama untuk melakukan pendalaman beberapa hal teknis terkait kegiatan maupun strategi sinergitas program kegiatan. Ketiga, Bappebti akan mengirimkan matriks isian program kegiatan ke seluruh anggota Pokja untuk dapat diisi dan dikirimkan kembali guna memetakan potensi kegiatan yang dapat disinergikan dengan SRG. “Terakhir, Bappebti akan melakukan per temuan lanjutan dengan tema pembahasan yang lebih spesifik terkait isu strategis SRG pada tahun 2017,” pungkas Retno. Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 7
Berjangka
2 Tahun Aspebtindo
Jembatani Aspirasi Anggota Dengan Regulator dan SRO Di usia 2 tahun, Aspebtindo terus berbenah sebagai wadah tunggal pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi. Diharapkan Aspebtindo berperan aktif dalam pengembangan industri dengan melakukan berbagai kerjasama baik di dalam negeri mapun mancanegara. Sehingga bursa berjangka Indonesia menjadi sarana pembentukan harga komoditi dunia. 8 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
A
sosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo sebagai wadah tunggal para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi memiliki kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada anggota dan menyusun rencana kerja di tahun berjalan. Hal itu tertera pasal Pasal 15 dan 16 Anggaran Dasar Aspebtindo. Terkait itu, pada 21 Februari 2017, lalu, Aspebtindo menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Tahunan di Jakarta. Dilaporkan, acara tersebut diikuti seluruh anggota Aspebtindo dan disaksikan Dewan Pengawas serta Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, Pantas Lumban Batu. Ketua Umum Aspebtindo, F.
Wishnubroto, dalam sambutannya mengatakan, di tahun 2016 lalu telah dilakukan berbagai kegiatan yang mencakup kepentingan anggota dan kemasyarakatan. Kegiatan atau program pelayanan kepada anggota sepanjang tahun 2016 di bidang profesi perdagangan berjangka komoditi dan profesi lainnya melakukan koordinasi secara berkala dengan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. “Aspebtindo juga kerjasama dengan instansi terkait dalam pemberantasan investasi ilegal seperti menghentikan acara seminar yang diselenggarakan oleh pihak yang tidak memiliki usaha dibidang perdagangan berjangka komoditi bernama “FBS- Financial Freedom Success”
Berjangka di Kota Pekanbaru dan di Surabaya,” terang Wishnubroto. Lebih jauh dipaparkan Wishnubroto, di bidang Hukum, Keanggotaan dan Etika, Aspebtindo senantiasa aktif berpartisipasi dalam pembahasan peraturan dan tata tertib baik bersama regulator maupun SRO. “Pada pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Bappebti tentang Pelaksanaan Transaksi Kontrak Berjangka Bappebti Dalam Rangka Mendukung UU Pengampunan Pajak- Tax Amnesty, Aspebtindo juga aktif membahasnya dengan Bappebti dan SRO,” katanya. “Perlu kami laporkan juga, saat ini Aspebtindo telah resmi menjadi anggota BAKTI- Badan Arbritrasi Perdagangan Berjangka Komoditi. Penetapan itu dilakukan saat Rapat Umum Anggota Luar Biasa BAKTI pada tanggal 11 Februari 2016, lalu. Langkah itu dilakukan untuk menggantikan APBI dan IP2BI yang telah dibubarkan sejak berdirinya ASPEBTINDO,” ucap Wishnubroto. Di bidang kemasyarakatan, Aspebtindo juga melibatkan diri untuk membantu meringankan beban korban bencana alam atau memberi santunan kepada panti asuhan. “Di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan, pada Oktober 2016, Aspebtindo berpartisipasi memberi sumbangan bantuan korban banjir Garut. Sumbangan itu diperoleh dari pelaku usaha PBK,” ujar Wishnubroto.
di Aspebtindo mendapatkan Sertifikat Keanggotaan,” terang Wishnubroto. Setelah menyampaikan laporan tahunan 2016, para anggota Aspebtindo yang hadir pun diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan rencana kerja 2017. Diantaranya ada anggota yang bertanya tentang mekanisme Komite Etik Aspebtindo jika ada sengketa yang melibatkan perusahaannya, apakah ada keberpihakan? Terkait itu rapat umum menanggapi, untuk aturan Komite Etik secara terperinci dapat dilihat di website Aspebtindo, dan apabila ada anggota Komite Etik yang perusahaannya bersengketa, bidang Komite Etik yang berperkara tidak akan dilibatkan dalam sidang Komite Etik, dan sidang akan melibatkan anggota Majelis Komite Etik yang bidangnya tidak berperkara. “Komite Etik juga tidak mengambil putusan dalam menjalankan sidangnya, namun memberikan rekomendasi kepada Ketua Asosiasi mengenai hukuman yang akan diambil,” jabar Wishnubroto.
Syukuran
Setelah Rapat Anggota Tahunan Aspebtindo tahun 2017 resmi ditutup, acara kemudian dilanjutkan dengan syukuran sederhana ulang tahun Ke-2
Aspebtindo yang jatuh pada 12 Februari 2017, lalu. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu, yang mewakili Kepala Bappebti dalam sambutannya mengatakan, Aspebtindo diharapkan dapat menjembatani aspirasi-aspirasi dari anggota serta turut serta mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi. “Aspebtindo juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam rangka mengembangkan sistem perdagangan berjangka sehingga kerjasama antara regulator, SRO dan pelaku usaha bisa saling mengisi dalam mengembangkan industri perdagangan berjangka di Indonesia,” tambahnya. “Kita yang ada di sini dan terutama pemerintah sangat berkeinginan untuk mewujudkan bursa berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Sehingga industri perdagangan berjangka di Indonesia menjadi referensi harga komoditi dunia. Karena itu, Aspebtindo juga perlu bekerjasama dengan lembaga terkait di luar negeri untuk mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia,” imbuh Pantas Lumban Batu.
1.180 Anggota
Hingga saat ini keanggotaan Aspebtindo mencapi 1.180 anggota yang terdiri dari 4 Anggota Tipe A, terdiri dr 2 Bursa Berjangka dan 2 LKB, 65 Anggota Tipe B, terdiri dari 49 anggota Pialang Berjangka Peserta SPA dan 15 Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA (1 Pedagang Penyelenggara SPA mengundurkan diri), 6 Anggota Tipe C (1 perusahaan Pialang Berjangka mengundurkan diri), 1.104 Anggota Tipe D terdidiri dari Wakil Pialang Berjangka, 1 Anggota Tipe E dan 1 Anggota Tipe F. “Sebagaimana layaknya organisasi, semua anggota yang telah terdaftar Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 9
Interview Redaksi; Lamon Rutten dikenal sebagai praktisi perdagangan berjangka komoditi dan lembaga keuangan dunia. Beberapa periode lalu, alumnus Fak. Manajemen Ekonomi Internasional dari Tilburg University, Belanda, ini, juga pernah sebagai ahli di lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, UNCTAD, FAO dan ACT. Prestasinya di bursa berjangka, tahun 2011 lalu dia berhasil membawa Multi Commodity Exchange- MCX, India, ke posisi empat dunia dengan nilai perdagangan USD 2,9 triliun. Kini Lamon Rutten didapuk salah satu bursa berjangka Indonesia sebagai CEO. Dalam sebuah pertemuan khusus dengan Buletin Bappebti, Lamon Rutten mengutarakan pandangannya terhadap peta industri perdagangan berjangka komoditi dunia dan potensi Indonesia berkompetisi di masa mendatang.
Lamon Rutten;
Optimalisasi Teknologi Mengejar Ketertinggalan Tanya (T): Bagaimana pandangan Anda tentang perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi global saat? Jawab (J): Dalam kurun 15 tahun terakhir, saya melihat telah terjadi perubahan besar di industri perdagangan berjangka komoditi global dibandingkan dengan 150 tahun sebelumnya. Bursa berjangka berkembang pesat setelah menggunakan kemajuan teknologi informasi. Oleh sebab itu, para investor atau pemilik modal dapat lebih meningkatkan kinerja portofolio mereka dengan mengalokasikan sebagian 10 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
dana di bursa berjangka komoditi. Akibatnya, volume dan open interest meningkat pesat, dan biaya transaksi pun dapat ditekan lebih rendah. Peningkatan teknologi (ponsel) dan biaya yang lebih rendah juga telah membuat pasar lebih mudah diakses. Hal ini juga mendorong pertumbuhan “pendatang baru” untuk industri berjangka global seperti China dan India. (T). Menurut Anda, bagaimana tren industri perdagangan berjangka komoditi global untuk lima tahun ke depan?
(J). Setelah krisis keuangan tahun 2008, sektor perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan dengan baik tidak lagi pernah kedengaran terjadi default. Para regulator juga bereaksi lebih cepat dengan memutuskan bahwa sebagian besar bisnis sektor keuangan harus pindah ke platform yang terpusat di lembaga kliring. Ini adalah komitmen yang dibuat para regulator pada 20092012. Tetapi karena kompleksitas dan perubahan industri global yang demikian pesat, dampak positifnya pun baru akan dirasakan beberapa tahun ke depan.
Interview Hasilnya akhirnya akan terjadi tumbuh volume, dan di banyak negara anggota G-20 (selain Eropa dan Amerika Serikat), juga terjadi perubahan struktural dalam industri keuangan seperti bank, perusahaan asuransi dan lainnya. Mereka akan belajar bagaimana menggunakan pertukaran terorganisir yang tersentralisasi di lembaga kliring. Sebagai tren paralel kemajuan teknologi ponsel dan pengembangan mobile money, juga akan membantu lebih cepat kemajuan pasar terorganisir. Sehingga setiap manusia di seluruh dunia akan dapat mengakses pasar keuangan modern dengan mudah dan dengan biaya rendah. (T). Bagaimana pendapat/ pandangan Anda dengan industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia? (J). Indonesia harus mengejar ketinggalan dengan perkembangan global yang pesat sejak awal 2000-an. Melihat kondisi China dan India, jelas bahwa ada lingkup yang luas bagi industri perdagangan berjangka di Indonesia untuk dikembangkan. Perlu diketahui, indutri perdagangan berjangka komoditi India bisa berkembang pesat karena di sana tidak ada perdagangan over the counter- OTC, atau di Indonesia lajim disebut Sistem Perdagangan AlternatifSPA. Di sisi inilah perbedaanya antara industri perdagangan berjangka India dengan Indonesia. Oleh sebab itu, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ketika menyebut bursa berjangka maka dipikirannya adalah OTC. Sedangkan di India, ketika menyebut bursa berjangka maka yang ada dipikiran mereka adalah perdagangan komoditi. Memang di India juga terdapat OTC, tetapi diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu yang sebanding dari sisi financial dan mereka setara serta memiliki tujuan yang sama. Misalnya antar perbankan atau lembaga keuangan lainnya. (T). Bagaimana posisi perdagangan berjangka komoditi industri Indonesia
dibandingkan dengan regional (Asia Tenggara) dan kawasan Asia secara umum? (J). Jujur saja, Indonesia jauh tertinggal di belakang China, India dan tentu saja Jepang dan Singapura. Mereka tidak bisa dibandingkan lagi dengan Indonesia. Industri perdagangan berjangka komoditi di China dan India memiliki karakter tersendiri sebagai sebuah negara besar. Oleh pemerintah, bursa berjangka China dan India ditugaskan dan fokus pada perdagangan di dalam negerinya, namun mereka juga menerima investor dari luar negeri termasuk Indonesia. (T). Apa sebaiknya strategi yang dilakukan regulator dan SRO untuk mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia di masa yang akan datang? (J). Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat. Selain itu, menyediakan subjek kontrak berjangka yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan diciptakan untuk mengungguli produk yang ditawarkan SPA. Di samping itu yang terpenting lagi yakni edukasi, edukasi dan edukasi. (T). Akhir-akhir ini ada wacana dari regulator untuk membuka keran investor asing memegang 51 % saham
di industri perdagangan berjangka komoditi, apa pendapat Anda? (J). Sesungguhnya regulator tidak mungkin bisa menggendalikan kepemilikan saham perusahaan pialang berjangka dan bursa berjangka, sebab mereka hanya fasilitator yang menerima amanat investor atau masyarakat. Karena itu kriteria dan syarat berdirinya perusahaan pialang dan bursa berjangka harus diperketat. Jadi tidak ada masalah kalau regulator mengizinkan asing memiliki saham 51 %. Jika memang ada investor asing yang tertarik masuk ke Indonesia, nilai positifnya mereka dapat membawa pengalaman berharga tentang bagaimana mengelola sebuah perusahaan pialang berjangka atau bursa berjangka. Di samping itu, dengan nama besar dan penggunaan teknologi terbaik akan mendorong kinerja yang efisien, ramah terhadap nasabah. Dengan demikian akan terjadi kompetisi diantara perusahaan pialang berjangka. (T). Apa alasan utama Anda menerima jabatan CEO di Indonesia? (J). Pertama, melihat potensi Indonesia mengembangkan bursa berjangka untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Dan saya cukup optimis hal itu bisa terjadi dengan pengalaman saya selama ini. Selain itu, Indonesia adalah negara favorit saya kedua di dunia, setelah negara asal saya, Belanda. Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 11
Pasar Lelang Kab. Tapanuli Utara
Gelar Pasar Lelang Bawang Merah penambahan jenis komoditi yang akan dijamin harganya oleh pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 740 kg bawang merah berhasil dilelang perdana dengan nilai transaksi antara Rp 20.300 hingga Rp 20.500 per kg. “Nantinya, akan semakin banyak jenis komoditi yang dilelang. Itu harapan besar kami,” ungkap Edward Tampubolon. Disebutkan juga, lelang komoditi bawang merah diyakini akan mengikuti kesuksesan lelang cabai yang telah diselenggarakan sejak Maret 2016. Dan sepanjang penyelenggaraan pasar lelang cabai, telah berhasil membukukan nilai transaksi sebesar Rp 5.454.796.450.
Swasembada
Pemkab Tapanuli Utara setelah sukses meraup transaksi komoditi cabai dengan nilai Rp 5,4 miliar, kini menambahkan bawang merah sebagai komoditas pasar lelang. Targetnya, pasar lelang komoditas dapat menekan laju inflasi daerah.
P
emerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali membuat gebrakan. Setelah sukses memasarkan komoditas cabai merah dengan mekanisme pasar lelang, kini mereka memasarkan komoditas unggulan lainnya yakni bawang merah. Senin, 20 Februari 2017 lalu, di Pasar Siborong-borong, Pemda Kab. Tapanuli Utara menggelar pasar lelang perdana untuk bawang merah sebanyak 740 kilogram. Sekretaris Daerah Tapanuli Utara, Edward Tampubolon, dalam keterangannya mengatakan, kegiatan pasar lelang ini
12 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
dilakukan untuk menumbuhkan minat petani dalam bercocok tanam. “Apabila para petani sejahtera, nantinya pekerjaan petani akan dipandang sebagai profesi,” kata Edward Tampubolon. Edward juga menyampaikan, kegiatan lelang atas produk pertanian itu adalah ber tujuan untuk mengembangkan bidang pertanian yang dinilai sebagai sektor potensial. Hal itu dilakukan demi mewujudkan Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan. Edward menambahkan, bawang merah yang di lelang tersebut merupakan
Pasar Lelang dengan komoditas cabai merah dan bawang merah yang ada di Tapanuli Utara dipastikan akan terus berkembang pesat. Apalagi kabar baiknya, Provinsi Sumatera Utara tahun ini menargetkan tercapainya swasembada cabai merah dan bawang merah. Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, M. Azhar Harahap, mengatakan, selama ini fokus pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yakni Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale). Sekarang ditambah dua komoditi lagi yakni cabai merah dan bawang merah. “Cabai merah dan bawang merah selalu pemicu inflasi, sehingga dua komoditi ini harus dikembangkan dan ditargetkan menjadi swasembada,” kata Azhar. Karena itu, tambah Azhar Harahap, Kementerian Pertanian meminta pada tahun 2017 ini fokus menanam bawang merah dan cabai merah. Berbagai langkah diambil untuk mencapai swasembada tersebut. Antara lain pemberian bibit ke kelompok petani, bantuan pupuk maupun sarana pertanian lainnya.
Pasar Lelang Cabai Rawit Merah
‘Primadona’ Pasar Lelang Puspo Agro
transaksi itu jauh melampaui hasil lelang akhir tahun 2016 yang hanya tercatat Rp 8,85 miliar. Lonjakan nilai transaksi lelang pada sesi penutupan tak lepas dari peran komoditas cabai rawit merah yang hingga kini menjadi perhatian publik. Sebab, harga cabai sempat naik tak terkendali hingga Rp 150 ribu per kilogram. Tercatat, akumulasi nilai transaksi lelang atas komoditas cabai rawit merah sebesar Rp 47,7 miliar (73,14 %) dari volume barang sebesar 530 ton dengan harga Rp 90.000 per Kg. Selain cabai rawit merah, lelang menempatkan komoditas kopra pada posisi kedua dalam capaian nilai transaksi, disusul jagung pada posisi ketiga. Kopra hingga sesi akhir lelang ditransaksikan dengan total nilai Rp 6,7 miliar (10,29 %) dengan volume 660 ton. Sementara komoditas jagung dengan volume 1.000 ton membukukan transaksi senilai Rp 3,65 miliar.
Apresiasi Positif
Transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK) perdana 2017 yang digelar PT Puspo Agro sangat memuaskan dengan nilai transaksi Rp 65,2 miliar. Sebanyak 530 ton komoditi cabai rawit merah ludes diboyong pembeli dengan harga terbaik Rp 90.000 per kg.
L
elang perdana PLK Jawa Timur untuk tahun 2017 belum lama ini digelar, tepatnya dilaksanakan pada Selasa 28 Februari 2017, di Gedung Tani komplek Pasar Induk Puspa Agro. Pasar lelang ini ternyata cukup menyedot pembeli dari berbagai daerah di Indonesia.
Diantaranya dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa Tengah bahkan DKI Jakarta. Adapun nilai transaksi lelang perdana di tahun 2017 itu berhasil menorehkan catatan manis. Berdasarkan data resmi PT Puspo Agro sebagai penyelenggara, total transaksi mencapai Rp 65,216 miliar. Nilai
Kegiatan PLK yang dilaksanakan PT Puspo Agro banyak mendapat apresiasi positif. Tatik Jamiati, Ketua Asosiasi Pedagang Antar Pulau Jawa Timur, mengungkapkan, kegiatan pasar lelang ini cukup bagus untuk menjembatani antara petani selaku produsen dan pembeli selaku konsumen untuk melakukan transaksi dengan harga sesuai pasar. Apalagi, tambah Tatik, Jawa Timur merupakan pusat berbagai komoditi agribis yang siap dipasarkan ke berbagai pulau di seluruh Indonesia. “Jatim ini sentra komoditinya macam-macam,” ujarnya. Di pihak lain, Direktur Utama PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin, menjelaskan, pasar lelang Puspa Agro sangat bagus untuk dimanfaatkan para petani atau Gapoktan untuk menjual hasil panennya. “Sebab di lelang ini banyak berkumpul para pembeli, khususnya dari kalangan pabrikan, yang mencari barang dalam jumlah besar dan harganya transparan,” kata Abdullah Muchibuddin. Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 13
Agenda Foto
Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas
B
appebti mengadakan Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas untuk kali pertama di tahun 2017. Pertemuan teknis itu berlangsung selama 4 hari, yakni tanggal 28 Februari – 3 Maret 2017, dan dihadiri oleh para perwakilan dari 10 Dinas Provinsi Bidang Perdagangan di Indonesia. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya menciptakan sarana komunikasi, koordinasi dan evaluasi antar pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan PLK, khususnya Dinas Provinsi bidang Perdagangan, Penyelenggara Pasar Lelang Swasta dan calon Penyelenggara PLK yang telah disiapkan. Acara dibuka dengan penyampaian laporan oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi Bappebti, Retno Rukmawati selaku Ketua Panitia Kegiatan. Acara dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan oleh Kepala Bappebti, Bachrul Chairi. Dalam arahannya, Kepala Bappebti berharap bahwa pertemuan teknis ini dapat menghadirkan suatu pemahaman yang sama terhadap perkembangan Pasar Lelang ke depan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada para petani dan masyarakat lainnya.
Sosialisasi dan Evaluasi Kontrak Multilateral PT BBJ
S
ekretaris Bappebti Didi Sumedi mewakili Kepala Bappebti memberikan arahan pada acara Sosialisasi dan Evaluasi Kontrak Multilateral yang diselenggarakan oleh PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), di kantor BBJ, Kamis (23/02). Dalam arahannya, Sekretaris Bappebti menyampaikan agar BBJ dapat terus meningkatkan kualitas dan likuiditas di industri perdagangan berjangka komoditi khususnya kontrak berjangka multilateral. “Bursa Berjangka juga harus terus menerus belajar dari kesuksesan bursa-bursa lain di luar negeri dalam hal mengembangkan produk produk multilateral yang menarik, wajar dan transparan, serta mampu memprediksi kebutuhan lindung nilai dunia usaha dimasa mendatang. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara acuan dalam penetapan harga komoditi di pasar internasional,” paparnya. Hadir dalam kesempatan tersebut Komisaris dan Direksi PT BBJ, Perwakilan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Persero, dan para stakeholder dibidang perdagangan berjangka komoditi. 14 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
Agenda Foto
Ujian Kompetensi Wakil Pialang Berjangka
K
epala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Dharmayugo Hermansyah memberikan pengarahan sekaligus membuka Ujian Kompetensi Wakil Pialang Berjangka angkatan 1 yang diselenggarakan di Bogor (16/02). Dalam sambutannya Dharmayugo mengatakan ujian kompetensi wakil pialang berjangka ini merupakan salah satu upaya Bappebti dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Wakil Pialang Berjangka. “Diharapkan wakil pialang berjangka dapat mampu meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi dan meningkatkan pemahaman teknis Perdagangan Berjangka Komoditi Primer,” paparnya. Ujian Kompetensi ini diikuti sebanyak 104 peserta yang berasal dari Perusahaan Pialang Berjangka yang ada di seluruh Indonesia.
Bappebti Menggelar In-House Training Pengadaan Barang/Jasa
S
ekretaris Bappebti Didi Sumedi mewakili Kepala Bappebti memberikan pengarahan pada acara In-House Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan selama 2 hari, 13-14 Februari 2017, dan diikuti oleh 18 orang Pegawai Bappebti. Tujuan diselenggarakannya In-House Training ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan pegawai Bappebti mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta menyiapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Bappebti. Narasumber dalam acara tersebut adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Umum Kemendag dan Widyaiswara Pusdiklat Kemendag, dengan Moderator dari Plt Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Bappebti, Saleh Abich, Kepala Bagian Kerjasama dan Informasi Publik Bappebti, Taufik dan Kepala Bagian Program dan Pelaporan Bappebti, Subagiyo. Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 15
Aktualita Izin Pialang Berjangka ‘Multilateral’ Makin Diburu
T
ren positif harga komoditi dunia yang diprediksi bakal berlangsung di tahun 2017, juga berdampak pada industri perdagangan berjangka komoditi di dalam negeri. Hal itu dapat dilihat dari animo pelaku usaha untuk mendirikan perusahaan pialang berjangka komoditi. “Di awal tahun ini ada satu pengajuan izin baru perusahaan pialang berjangka komoditi. Dan saat ini izinnya sedang diproses. Setelah proposalnya kami kaji, ternyata mereka mengantisipasi lonjakan harga komoditi dunia di masa mendatang,” jelas Kepala Bachrul Chairi, kepada Buletin Bappebti, baru-baru ini. Dalam hati, tambah Bachrul, nekat juga orang ini. Karena kita tahu beberapa tahun ini Bappebti tidak ada memberi izin perusahaan pialang. Tetapi kalau untuk pialang multilateral memang masih terbuka. “Kalau kita amati, kebijakan mereka mendirikan perusahaan pialang berjangka itu karena harga-harga komoditi sudah meningkat di pasar internasional. Seperti minyak, batubara dan sejumlah komoditi mining lainnya. Jadi mereka ingin main di industri ini dari dalam negeri,” ujar Bachrul. Melihat perkembangan positif harga-harga komoditi dunia, Bappebti pun mendesak perusahaan pialang berjangka untuk aktif mengelola desk commodity. “Itukan kewajiban perusahaan
pialang untuk membentuk desk commodity, agar mereka dapat menawarkan kontrak komoditi kepada masyarakat,” katanya. “Saya hanya mau mengingatkan, masa depan industri perdagangan berjangka komoditi di dalam negeri adalah perdagangan kontrak berjangka komoditi multilateral. Alasannya, bukan saja karena kita banyak komoditi unggulan. Tetapi juga market kontrak bilateral makin sempit sebab masyarakat makin aware dengan risiko,” terang Bachrul Chairi.
Literasi Rendah Incaran Investasi Bodong
K
etua Satgas Waspada Investasi Togam Lumban Tobing mengungkapkan, terdapat dua profil masyarakat yang menjadi korban penipuan investasi. Pertama, masyarakat yang tingkat literasinya rendah. Kedua, masyarakat yang memiliki pengetahuan cukup tentang investasi, tapi cenderung serakah- greedy. “Namun, pada beberapa kasus juga terdapat korban penipuan investasi dengan tingkat pendidikan cukup tinggi yang tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Banyak di antara mereka rela meminjam uang dari bank untuk ikut investasi ‘bodong’ atau ilegal. Bahkan ada pegawai bank yang menjadi korban investasi ilegal,” terang Togam. Padahal, tambah Togam, sebagai pegawai bank seharusnya mereka memahami tentang tingkat suku bunga sebagai acuan imbal hasil. Sebagian masyarakat yang berpendidikan cukup tinggi umumnya mengetahui tentang investasi, tetapi masih tergiur keuntungan investasi ilegal. Dia menjelaskan, sebagian besar pelaku penipuan investasi menggunakan kedok lembaga koperasi. “Itu juga
16 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
sangat disayangkan, karena membuktikan bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami sistem kerja koperasi. Banyak orang menanamkan dananya di koperasi dengan harapan uangnya ‘beranak-pinak’ dalam waktu singkat meskipun mereka tidak menjadi anggota koperasi,” ucap Togam. Sepanjang tahun 2016 lalu, Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK, Bappebti, Kepolisian, Kemenkop UKM dan unsur terkait lainnya, telah memperoleh 438 laporan investasi ilegal. Jumlah laporan yang diterima Satgas Waspada Investasi terdiri atas 120 entitas. Namun, dari 120 entitas yang diindikasi melakukan penipuan, hanya 30 entitas yang dapat ditangani Satgas. “Soalnya, sebagian besar identitas entitas tidak lengkap sehingga sulit ditelusuri,” tandas dia. Togam Lumban Tobing mengaku belum bisa mengestimasi kerugian nasabah akibat aksi investasi ilegal yang tengah ditangani Satgas Waspada Investasi. “Yang pasti, potensi kerugian masyarakat cukup besar pada sejumlah entitas pelaku investasi ilegal,” katanya.
Aktualita Swasta Makin Tertarik Selenggarakan PLK
B
appebti selama ini terkesan hanya membina dan mengawasi Pasar Lelang Komoditi- PLK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Namun kenyataanya, ada sejumlah perusahaan BUMN dan swasta yang menjadi penyelenggara PLK. Di antaranya, PT iPASAR Indonesia, PT Meukat Komuditi Gayo, PT Pos Indonesia, PT Asia Commodity Marketplace, PT Bahtera Komoditi Indonesia dan PT Pasar Komoditas Jakarta. Selain itu, terdapat juga dua lembaga kliring dan penjamin. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Bappebti, Retno Rukmawati, mengatakan, tumbuhnya minat pelaku swasta untuk menyelenggarakan pasar lelang menggambarkan bahwa ada kebutuhan acuan harga komoditi di dalam negeri. “Karena itu, kami sangat mengapresiasi masuknya swasta di bidang PLK,” terang Retno. “Saat ini pun Bappebti masih melakukan pengkajian satu proposal pengajuan penerbitan izin penyelenggara PLK.
Proposal itu juga datangnya dari pelaku swasta,” katanya. Di samping pelaku swasta, ada juga berbadan hukum koperasi sebagai penyelenggara PLK. Yakni, Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah, Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat, Koperasi Pusat Komoditi dan Pasar Lelang Agro (PUSKOMPAS) Sulawesi Selatan. Koperasi penyelenggara PLK ini semula diawali dari penyelenggaraan lelang yang dilakukan oleh dinas perdagangan di daerah masing-masing. “Ada juga penyelenggara pasar lelang yang berbadan hukum PT, yaitu PT Puspa Agro di Sidoarjo. Perusahaan ini disponsori oleh Dinas Perdagangan Jawa Timur,” ucap Retno. Di samping itu, di tahun 2017 Bappebti direncanakan melakukan revitalisasi 9 PLK daerah untuk dapat mandiri dan profesional. Masing-masing, PLK yang diselenggarakan oleh Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Lampung, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, serta Nusa Tenggara Barat.
SRG Garam Tingkatkan Daya Saing Petani
K
epala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Bappebti, Retno Rukmawati, dalam sambutannya pada Sosialisasi Nasional Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2017, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, baru-baru ini di Jakarta, mengatakan, pelaksanaan SRG garam menjadi salah satu solusi bagi permasalahan yang selama ini dialami petambak garam. “Kalau SRG dapat menyentuh para petambak garam, akan dapat meningkatkan daya saing dan menghasilkan kualitas garam rakyat yang bermutu serta sesuai dengan kebutuhan pasar,” terang Retno.
Di samping itu, tambahnya, dengan adanya SRG garam akan ada kemudahan akses pembiayaan melalui jaminan resi gudang ke lembaga keuangan. “Hal itu bisa dilakukan jika terjadi kelebihan pasokan yang berdampak pada rendahnya harga garam. Jadi petambak tidak perlu menjual garam di saat harga rendah, tetapi bisa menyimpan dan resi gudang- nya bisa dijaminkan untuk memperoleh pembiayaan. Lalu kemudian ketika harga naik, baru garam- nya dijual dan kewajiban ke bank bisa dilunasi,” katanya. Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dalam sambutannya mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat serius untuk mengimplementasikan SRG garam. “Karena itu acara sosialisasi ini diselenggarakan khusus bagi sentra produksi garam. Di sini hadir 15 Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota penerima PUGaR 2017 yaitu Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Kupang, Bima, Tuban, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Brebes, Demak, Rembang, Pati, Cirebon, dan Indramayu,” jelas Poerwadi. Ditambahkan Poerwadi, diharapkan setelah sosialisasi SRG garam ini dilakukan, masing-masing dinas langsung bergerak cepat untuk mengimplementasikannya. “Sehingga harapan pemerintah untuk swasembada garam dapat terwujud di masa mendatang,” imbuhnya. Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 17
Analisa
Harga Ekspor Karet Diprediksi Naik
G
abungan Perusahaan Karet Indonesia- Gapkindo Sumatera Utara memprediksi harga ekspor karet akan mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2017. Saat ini, harga ekspor karet masih bertahan tinggi di kisaran USD 2 per kg. Menurut Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah, kenaikan harga ekspor karet memang sudah terjadi sejak akhir tahun 2016 dan terus membaik hingga awal 2017. Pada akhir Januari 2017, misalnya, harga ekspor karet sudah mencapai USD 2,27 per kg dan bahkan pada 1 Februari sempat menyentuh harga USD 2,29 per kg. “Untuk periode Maret nanti, kami perkirakan harga SIR 20 masih bisa sebesar USD 2,08 per kg dan untuk April USD 2,09,” katanya beberapa waktu lalu. Edy Irwansyah menambahkan, prediksi kenaikan harga ekspor karet antara lain dipicu produksi yang berkurang di negara produsen sebagai dampak musim gugur daun. Sementara itu, Ketua Dewan Karet Indonesia, Azis Pane, memprediksi ekspor komoditas karet di 2017 dapat meningkat menjadi 3,2 juta ton. Jumlah tersebut lebih tinggi 400 ribu ton dibanding realisasi ekspor tahun lalu yang mencapai 2,8 juta ton. “Ekspor tidak bisa tinggi-tinggi karena pohon karet kita usianya sudah tua,” ujar Aziz Pane.
Harga Komoditas Diprediksi Naik Sepanjang 2017
B
ank Indonesia memperkirakan harga mayoritas komoditas strategis akan meningkat sepanjang 2017. Kondisi itu akan berdampak pada terdongkraknya nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Yoga Affandi di Bandung, belum lama ini, mengatakan, harga sejumlah komoditas yang terkoreksi negatif pada 2016 disebabkan lesunya permintaan, seperti tembaga, nikel, dan aluminium. Kenaikan harga komoditas tersebut diestimasi beberapa kalangan karena proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan masalah pasokan berlebih yang kini mulai turun. Yoga memperkirakan komoditas batu bara akan mengalami kenaikan harga paling tinggi hingga 21,5 %. “Kami lihat angkanya mulai positif. Kami memandang 2017 bisa menjadi tahun yang positif,” katanya. Sementara itu, harga tembaga yang terkoreksi 11,7 % pada
18 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
2016 diperkirakan akan naik 12,4 % pada 2017, nikel naik 1,7 %, dan aluminium meningkat 13,5 %. Berdasarkan data kajian bank sentral, harga timah juga diproyeksikan naik menjadi 15,2 % tahun ini. Selanjutnya harga komoditas karet dan tembaga, yang masing-masing mengalami peningkatan mencapai 12,8 % dan 12,4 %. Tahun lalu, harga karet tercatat minus 4 %, sedangkan tembaga minus 11,7 %. Di samping itu, bank sentral juga memperkirakan harga kopi akan naik 8,7 % dan harga komoditas sektor pertanian lainnya akan meningkat 1,5 %. Namun sebaliknya, kenaikan harga minyak sawit (CPO) diproyeksikan melambat menjadi 5,3 % dari tahun lalu yang mencapai 19,8 %. Dengan perkiraan kenaikan harga komoditas ekspor tersebut, akan berdampak peningkatan nilai ekspor. Karena itu prediksi BI pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 dapat bergerak di kisaran 5 %-5,4 %.
Breaking News
The Moratorium of ‘Bilateral Brokers’ company establishment will be withdrawn
T
he moratorium or the restriction of branch office opening and the establishment of futures broker company for bilateral transaction seems to be ended on this March 2017. According to The Head for COFTRA, Bachrul Chairi, the withdrawn of that policy will be done if the market players obey the policy set. One of the policies is that every broker company has unit desk commodity, multilateral contract transaction volume meets 5 % and using one trading platform. “This moratorium happens because we have commitment with Indonesian House of Representative who highlighted the industrial performance that was not consistent with its objective. Therefore, we will push the industry to obey existing regulation. When all existing regulation are in function, the moratorium will be withdrawn and we are also ready to give viewpoint with an appropriate reason to the House of Representative, so they will be satisfied.” Explained Bachrul Chairi some times ago. As known, moratorium or the restriction of branch office opening and the establishment of futures broker’s company for
bilateral transaction was published in 2013 by the release of The Head for COFTRA policy through document No. 32/BAPPEBTI/ SE/02/2013 in regards to Licensing restriction in alternative trading system. This policy was run valid for 2 years and then was extended with document No. 32/BAPPEBTI/SE/03/2016 in regards to Extension of licensing restriction in alternative trading system. As per further explanation from Bachrul Chairi, Indonesian House of Representative is very serious in highlighting online surveillance system, therefore Coftra will take assertive action. “In this near future we will decide the usage of one futures trading platform for bilateral contract. As there are various platforms have been used by business player, ‘well, we will ask only 1 platform can be used,” He said. “It will up to business player which platform that will be used. But basically there will be simplicity to oversight in Coftra and including customer ’s comfort in using the platform,” Bachrul Chairi explained.
Foreign investor will be able to own 51% stock in futures trading industry
T
he entry of foreign investment in our country commodity futures trading industry will be one of strategic steps for industry growth. Therefore in the near future Coftra will discuss the policy for long term goal. According to The Head for COFTRA, Bachrul Chairi, the policy that foreign investor can have 51% stock will bring pro and contra. But from long term policy point of view, this will be a good consideration for the industry's growth. “In my opinion, every cooperation aspects for this kind of policy will be prepared. Even though there will be un-interested exchange for the mentioned cooperation, it will not be a problem. The most important thing that the policy is already
available as it will be one of Coftra’s function to arrange the policy,” He said. “We suggest the foreign investment can own 51 % in commodity futures trading industry. Once again, this number is still on suggestion. For sure later we will have further discussion with related institution,” Bachrul explained. As further disclosed by Bachrul, “I have met with existing exchange officials to probe and deliver the intention. But we haven’t received good respond supposedly but it has been our main priority because the goal is to actualize futures exchange function as the means of price formation and value protection,” Bachrul Chairi emphasized. Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 19
INFO 0811-1109-901
SMS CENTER
BAPPEBTI
+62818-0531-xxxx Tanya; Dimana saya bisa melihat daftar perusahaan pialang berjangka yang terdaftar di Bappebti?
Glossary 1. Clear The process by which a clearinghouse maintains records of all trades and settles margin flow on a daily mark-to-market basis for its clearing member. 2. Clearing The procedure through which the clearing house or association becomes buyer to each seller of a futures contract, and seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract. 3. Clearing Corporation
Jawaban: Yth Bapak/Ibu, untuk Informasi daftar Perusahaan Pialang Berjangka dapat di akses melalui web Bappebti : www.bappebti. go.id pada kolom Pelaku Usaha atau dapat diakses secara langsung di http://bappebti.go.id/id/api/pialang/index.html Terima kasih.
+62823045xxxxx Tanya; Selamat siang bapak/ibu di BAPPEBTI. Apakah BROKER FBS yang menawarkan deposit minimal $250 itu legal atau penipuan. Yang saya lihat di internet, kantornya beralamat di Jl.M.H. Thamrin Kav.9 Jakarta. Apakah itu benar? Bagaimana dengan broker ETORO? Mohon infonya.. Jawaban: Yth Bapak/Ibu. Broker yang Anda maksud tidak mendapat izin dari Bappebti. Mohon berhati-hati. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di situs resmi www.bappebti.go.id Terima kasih.
Layanan SMS Center BAPPEBTI Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901 Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN *SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)
20 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
An independent corporation that settles all trades made at the Jakarta Futures Exchange acting as a guarantor for all trades cleared by it, reconciles all clearing member firm accounts each day to ensure that all gains have been credited and all. 4. Clearing Margin Financial safeguards to ensure that clearing members (usually companies or corporations) perform on their customers’ open futures and options contracts. 5. Clearing Member A member of the Clearing House or Association. All trades of a non-clearing member must be registered and eventually settled through a clearing member. 6. Clearing Price See Settlement Price. 7. Clearinghouse An agency or separate corporation of a futures exchange that is responsible for settling trading accounts, clearing trades, collecting and maintaining margin. 8. Close end Funds Managed investment which is listed on the stock exchange. The price of its shares will be determined according to demand and supply. 9. Close Out To trade an equal and opposite futures transaction to that already held. See also offset. 10. Close, The The period at the end of the trading Session officially designated by the exchange during which all transactions are considered made “at the close “.
Info Harga
Des 2015
Feb 2016
Apr 2016
Jun 2016
Agu 2016
Okt 2016
Des 2016
Feb 2017
Des 2015
Feb 2016
Apr 2016
Jun 2016
Agu 2016
Okt 2016
Des 2016
Feb 2017
Des 2015
Feb 2016
Apr 2016
Jun 2016
Agu 2016
Okt 2016
Des 2016
Feb 2017
Des 2015
Feb 2016
Apr 2016
Jun 2016
Agu 2016
Okt 2016
Des 2016
Feb 2017
Des 2015
Feb 2016
Apr 2016
Jun 2016
Agu 2016
Okt 2016
Des 2016
Feb 2017
Des 2015
Feb 2016
Apr 2016
Jun 2016
Agu 2016
Okt 2016
Des 2016
Feb 2017
Des 2015
Feb 2016
Apr 2016
Jun 2016
Agu 2016
Okt 2016
Des 2016
Feb 2017
Des 2015
Feb 2016
Apr 2016
Jun 2016
Agu 2016
Okt 2016
Des 2016
Feb 2017
Sumber : BAPPEBTI http://infoharga.bappebti.go.id/
Informasi Harga Komoditi Melalui SMS
Informasi harga komoditi juga dapat dengan mudah diperoleh dengan mengirim SMS ke SMS Center Info Harga Bappebti. SMS request informasi harga ditulis dengan format HARGA#[NAMA_KOMODITI]#[NAMA_DAERAH] dan dikirim ke nomor
0812 1867 8000
Contoh : HARGA#BERAS#INDRAMAYU
Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 21
KomiKita
SRG Objek Kajian Ilmiah Jadi Bee, kamu kapan balik lagi ke desa tempat KKN mu?
Kalau laporan ku lekas diperiksa dosen, ku langsung kembali ke desa. Kan ‘gak lama lagi sudah mau selesai KKN nya.
Makin cepat makin bagus, ya Bee.
B Ah, kamu bisa saja bercanda ya Peb,,, Heee,,, kamu sih orangnya kaku. Oh ya Bee, rencanamu bikin skripsi tentang Sistem Resi Gudang itu serius??? Tentu serius ‘lah!!!
‘Lah, bukannya nanti kami jadi kesulitan untuk mencari referensinya???
Memang belum banyak ya Bee, kajian ilmiah tentang Sistem Resi Gudang???
Sepertinya begitu.
B
B
22 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
Justru disitu tantangannya Peb,,,!!! Tapi saya yakin ‘kok bakal banyak pihak yang akan membantu, terutama Bappebti selaku lembaga pembina dan pengawas Sistem Resi Gudang. Sebab, pemerintah sangat berharap semakin banyak orang muda seperti kita ini yang dapat menularkan manfaat Sistem Resi Gudang baik kepada petani maupun pelaku usaha.
KomiKita
Loh,,,, itu ‘kan tugas pemerintah, Bee,,,?
Itu keliru Peb!!! Yang benar, Sistem Resi Gudang itu dibuat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, masyarakat pun harus berperan aktif. Termasuk kampus dan seperti saya ini yang masih dibangku kuliah.
Aku juga tak lama lagi akan kuliah kok, Bee!!!
‘Nah, nanti kalau kamu kuliah, fokus ‘lah membedah Sistem Resi Gudang, pasti akan seru,,,
Kira-kira topiknya tentang apa Bee, yang akan dibedah di Sistem Resi Gudang???
Wah,,, banyak hal, Peb,,,!!! Pastinya saya akan konsultasi dulu dengan dosen pembimbing. Tapi dalam benak ku, topiknya terkait korelasi Sistem Resi Gudang menekan angka inflasi daerah.
Bee,,, memang ada korelasi-korelasi Sistem Resi Gudang menekan angka inflasi daerah???
B
Wuiiihhh,,, bicara mu sudah tinggi Bee,,,, B
Tentu ada Peb,,,!!! Misalnya, ketika harga komoditi pangan tinggi, maka akan berdampak pada meningkatnya angka inflasi. ‘Nah, gudang Sistem Resi Gudang yang menyimpan komoditi pangan sangat berperan untuk stabilisasi harga komoditi pangan.
Ah, kamu bercanda melulu. Oh ya, sebentar lagi sudah Maghrib nih, yuk kita pulang.
Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 23
Kolom
Manfaat Ekonomis Perdagangan Berjangka
K
ontrak berjangka dalam pengertian perdagangan berjangka komoditi merupakan kontrak yang memiliki standar di mana jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar itu, maka hanya harganya saja yang dapat “dinegosiasikan”. Performance atau “terpenuhinya” kontrak berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka. Berdasarkan UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang kemudian di amandemen menjadi UU No. 10/2011, menyatakan perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Perdagangan berjangka dilakukan di bursa berjangka, yang selanjutnya disebut dengan bursa, yang memperdagangkan kontrak berjangka berbagai komoditi. Tempat untuk memperdagangkan kontrak berjangka itu juga disebut pasar berjangka. Dengan demikian di bursa akan terdapat banyak pasar berjangka, sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di bursa, pembeli dan penjual bertemu satu sama lain dan melakukan transaksi untuk membeli/menjual sejumlah komoditi untuk kemudian hari, sesuai isi/spesifikasi kontrak. Harga komoditi terbentuk di bursa berjangka dan berlangsung secara transparan. Dengan demikian, harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di bursa dilakukan oleh para anggota bursa, yang terdiri dari pialang berjangka dan pedagang berjangka, baik dengan cara open outcry atau secara elektronik (authomated/electronic trading system). Saat ini bursa berjangka di Indonesia sudah menggunakan mekanisme perdagangan secara elektronik. Selanjutnya, harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing kontrak berjangka, dan diumumkan secara luas kepada masyarakat. 24 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
Dua Manfaat
Ada dua manfaat utama dari penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Yaitu sebagai sarana pengelolaan risiko- risk management melalui kegiatan lindung nilai atau hedging, dan sarana pembentukan harga- price discovery. Pada dasarnya, harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti perubahan musim, bencana alam dan lain-lain. Maka dengan kegiatan lindung nilai menggunakan Kontrak Berjangka, masyarakat dapat mengurangi atau memperkecil kemungkinan risiko yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Dengan memanfaatkan kontrak berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian, pada harga yang telah dipastikan atau “dikunci” sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri. Atau pengolah, yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan. Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan, karena transaksi hanya dilakukan oleh atau melalui anggota bursa, mewakili nasabah atau dirinya sendiri. Artinya, antara pembeli dan penjual kontrak berjangka tidak saling kenal atau mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan- price reference oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.
Subjek Kontrak
Komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa adalah mencakup komoditi pertanian,
Kolom
Industri perdagangan berjangka di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 17 tahun. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami apa manfaat ekonomis perdagangan berjangka komoditi dan kontrak berjangka komoditi.
kehutanan, pertambangan, kelautan, industri hulu dan produk finansial/jasa. Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas; menyangkut jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Dengan demikian, para pemakai/pengguna bursa bisa mudah melakukan transaksinya, sehingga akan terwujud pasar yang aktif dan likuid. Para produsen, pengolah, pedagang, dan konsumen menggunakan kontrak berjangka sebagai alat untuk melindungi dirinya dari risiko fluktuasi harga. Pasar berjangka menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen, karena harga komoditinya dapat diprediksi dan ‘dikunci’ dengan baik. Di samping hedger yaitu pihak yang menggunakan kontrak berjangka untuk mengurangi risiko, di pihak sebaliknya disebut investor/spekulator, yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Investor atau spekulator biasanya membeli kontrak berjangka pada saat harga rendah, dan menjualnya pada saat harga naik. Atau sebaliknya, menjual kontrak berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan, dan membelinya kembali pada saat harga rendah.
Contoh
Praktiknya, kegiatan lindung nilai bisa dicontohkan sebagai berikut. Misalnya, seorang produsen gula mengharapkan dapat menjual gula yang akan dihasilkannya dalam waktu 2 atau 3 bulan mendatang. Produsen tersebut memperhitungkan bahwa untuk memperoleh keuntungan yang wajar, dia harus dapat menjual gula yang akan dihasilkannya pada harga US$ 190 per ton. Harga di pasar berjangka untuk 3 bulan mendatang sebesar US$ 204 per ton, menurut perhitungannya, cocok dengan harapannya. Si produsen kemudian menggunakan jasa pialang berjangka untuk menjual sejumlah kontrak di pasar berjangka, yang ekuivalen dengan produk yang akan dihasilkannya untuk penyerahan bulan Mei pada harga US$ 204 per ton. Pada akhir April, ketika si Produsen siap menjual gulanya, ternyata harga gula di pasar fisik turun menjadi US$ 170 per ton. Sementara harga untuk penyerahan bulan Mei di pasar berjangka turun menjadi US$ 180 per ton.
Si produsen menjual gulanya di pasar lokal pada harga US$ 170 per ton, dan pada saat yang sama menginstruksikan pada Pialangnya untuk membeli kembali sejumlah kontrak yang sama di pasar berjangka, untuk penyerahan bulan Mei pada harga US$ 180 per ton. Berarti, si produsen sekarang memiliki kontrak jual pada harga US$ 204 per ton dan kontrak beli pada harga US$ 180 per ton, yang memberinya keuntungan sebesar US$ 24 per ton di pasar berjangka. Keuntungan ini ditambahkan pada penerimaan yang diperoleh dari pasar lokal pada harga US$ 170 per ton, sehingga harga jual sebenarnya menjadi US$ 194 per ton. Bila terjadi hal yang sebaliknya (harga naik), hasil akhirnya kurang lebih akan sama. Misalnya, harga di pasar lokal pada bulan Mei naik menjadi US$ 210 per ton, sedangkan harga kontrak penyerahan Mei di pasar berjangka naik menjadi US$ 220 per ton. Berarti si produsen menderita kerugian di pasar berjangka sebesar US$ 16 per ton, sekaligus mengurangi hasil penjualannya di pasar lokal sebesar US$ 210 per ton, menjadi sebesar US$ 194 per ton sebagai harga akhir yang diterima. Semua pengguna pasar berjangka, dipersyaratkan menyerahkan sejumlah uang yang di sebut “margin”. Besarnya per kontrak umumnya berkisar antara 5 % - 10 % dari nilai kontrak. Adapun besarnya margin berbeda-beda tergantung pada komoditi, waktu, dan gejolak harga yang terjadi. Dalam perjalanannya, margin ini memerlukan tambahanmargin call, karena berkurang dari margin awalnya akibat pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan semula. Bila saldo margin mencapai batas tertentu, kepada setiap nasabah yang memiliki posisi “terbuka”, baik beli atau jual, harus menambahkan marginnya kebesaran semula (margin awal). Margin yang telah ditetapkan berlaku untuk periode waktu tertentu, dan dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu ada biaya komisi yang dikenakan oleh pialang berjangka, yang besaran minimumnya ditetapkan bursa atas persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti. *) disarikan dari berbagai sumber Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari ◄ 25
Kiprah
Dharmayugo Hermansyah
Cintai PBK dan Fotografi
P
erjalanan karier Dharmayugo Hermansyah sebagai Pegawai Negeri Sipil dimulai sejak tahun 1990. Kala itu, pria yang akrab disapa Yugo ini, bekerja menjadi pegawai di Departemen Perindustrian- sekarang menjadi Kementerian Peridustrian. Lalu di tahun 1998, Yugo mendapat tugas belajar di Universitas Nagasaki, Jepang. Di negeri Sakura itu, dia melanjutkan studi strata S2. Sedangkan jenjang pendidikan bergelar S1 diperolehnya dari Fak. Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. “Selama mengenyam pendidikan di Jepang, saya mengkaji tentang tata niaga pelelangan ikan. Kemudian pada tahun 2000, saya balik lagi ke Jakarta. Nah, saat itu ada kesempatan untuk masuk ke Bappebti. Setelah melalui proses, pada tahun 2001, saya ditempatkan di Bappebti di bagian Pengawasan Kelembagaan Bursa Berjangka,” kenangnya membuka perbincangan kepada Buletin Bappebti, belum lama ini. Sejak itu ia mulai menapaki karirnya
26 ► Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi Februari
dan beberapa kali rotasi posisi dari satu biro ke biro lainnya dalam lingkungan Bappebti. “Selama di Bappebti, ada dua biro yang belum saya rasakan, yaitu di Biro Hukum dan Sekretariat Bappebti,” ungkapnya. Di akhir tahun 2016, lalu, karir Yoga demikian dia dipanggil, menanjak dan menempati posisi Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bappebti. Belasan tahun berada di Bappebti, tentu asam garam sudah banyak dirasakan Yoga. Pria kelahiran Jakarta, 31 Oktober 1962, ini, pun mengaku masih ingat betul pengalamannya membentuk kelompok diskusi membahas perdagangan berjangka komoditi. Dia bilang, saat itu direntang tahun 2004 sampai 2006 silam, program PBK seperti auto pilot. “Bisa dikatakan PBK vakum dan yang banyak kegiatannya hanya pasar lelang,” katanya. Karenanya, kelompok diskusi itu fokus untuk mencari jawaban, mau dibawa ke mana PBK ini? Peserta kelompok ini tidak banyak dan semuanya adalah pegawai
Bappebti. Diskusi dilakukan setiap hari Jum’at. Sebagai catatan, tak ada orat-oret anggaran dari negara untuk kegiatan ini. Yang ada, masing-masing peserta harus merogoh kocek pribadinya untuk menyumbang biaya konsumsi selama kegiatan. “Kecintaan kami terhadap PBK, membuat kami terpanggil,” ucapnya. Sayangnya, kata Yoga, kegiatan diskusi itu berakhir pada 2006. “Sekarang kesulitan untuk ngajak diskusi dengan temanteman. Sebabnya terbentur dengan kurangnya SDM dan waktu berinteraksi,” ungkapnya. Meski begitu, dia ingin, kegiatan diskusi itu dihidupkan kembali. Dia juga berharap diskusi interaktif itu bukan hanya kepada stakeholder yang ada di lingkup PBK saja, tapi juga diikuti stakeholder lainnya, seperti Kadin- Kamar Dagang dan Industri, asosiasi, dan lainnya. Di sisi lain, menurut pria yang hobi fotografi dan berkebun ini, munculnya SK Bappebti No. 55 Tahun 2005, tentang
Kiprah Sistem Perdagangan Alternatif- SPA, sudah cukup mengakomodir kebutuhan pelaku pasar. Di samping itu, terbitnya SK tersebut mengurangi broker ilegal. Sebab, kata dia, penindakan yang dilakukan Penyidik Pengawai Negeri Sipil- PPNS cukup intens. Yoga sendiripun ikut terlibat dalam pengejaran dan penggerebekan broker ilegal. Satu contoh, dia pernah mengejar broker ilegal sampai ke kota Bogor. “Saat itu saya merasa seperti intelejen saja. Pada jam 10 malam, kami mengintai lokasinya dan loncat pagar agar bisa langsung nangkap si broker ilegal itu di kediamannya,” kenang Yoga.
Pasar Fisik
Ayah dari dua orang anak ini melihat arah laju industri PBK sudah berada di jalan yang benar. “Semangat stakeholder dengan apa yang diinginkan Bappebti sudah sejalan,” katanya. Artinya, komoditi yang masuk ke dalam kontrak yang diperdagangkan bursa berjangka merupakan komoditi unggulan yang dimiliki Indonesia. Misalnya, karet, kakao, CPO, dan lainnya. Kontrak-kontrak itu, tambah Yoga, sebenarnya sudah bisa digerakkan. Tapi memang diperlukan faktor penggerak yang tidak mesti dari hasil kajian yang layak, tapi juga diperlukan pelaku pasar yang layak. Dia mengakui, dari sekian banyak komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, baru sedikit yang dapat berjalan. Menurut Yoga, penyebab belum likuidnya kontrak berjangka dikarenakan belum maksimal digarapnya pasar fisik di bursa berjangka. Jawaban itu memang cukup aneh. Sebab, bursa berjangka ‘kok domainnya ke pasar fisik? Padahal di negara lain, biasanya
menggunakan Pasar Lelang Komoditas. Dia menjelaskan, sebenarnya struktur Bappebti- nya sudah lengkap. Ada PBK, PLK dan Sistem Resi Gudang. “Hanya saja PBK saat ini tidak bisa jalan sesuai dengan yang direncanakan, makanya kita sekarang akan menggunakan fundamental pasar fisik. Dengan itu, pasar fisik juga menjadi domain bursa berjangka,” kata Yoga. “Sebab itu sekarang Bappebti akan mendorong bursa untuk memanfaatkan pasar fisik,” tambahnya. Bicara PLK, menurut Yoga, pengawasan instrumen ini terlalu panjang kendalinya. Apalagi untuk aspek pe ngemba ngannya, akan sangat susah dikendali kan. Sebab, masing-
masing daerah sangat bergantung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah-nya. “Jadi, kalau PLK memang sudah diatur oleh daerah, Sedangkan Bappebti tidak bisa membuat aturan khusus untuk PLK.” Untuk pasar fisik, Yoga mencontohkan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran komoditas perkebunan ternyata tertarik ingin menjadi sebuah bursa berjangka. “KPB merasa punya komoditas dan pengalaman, tapi mereka tidak punya identitas. Kalau mereka menggunakan identitas yang sekarang, mereka kurang dikenal,” ungkapnya. Karena itu, lanjut Yoga, Bappebti ingin menggerakkan KPB supaya menjadi bursa berjangka. Tapi dengan catatan, jangan sampai dua bursa berjangka yang telah ada akan kehilangan pasar. “Tapi ada juga opsi lain, misalnya KPB dikawinkan dengan bursa berjangka yang telah ada. Atau, semua produk dan aturan perdagangan dimiliki oleh KPB, tapi operatornya salah satu bursa berjangka yang ada saat ini,” terang Yoga. Potensi KPB ini penting untuk dikawinkan, tambah Yoga. “Intinya, siapa pun yang sudah punya pasar harus diakui dan d i a k o m o d i r. Yang penting tidak memecah be lah pasar tetapi tinggal merangkul saja,” pungkas Dharmayugo Hermansyah.
Bappebti/Mjl/183/XVI/2017/Edisi B Ba app ppeb ebtiti//M Mjl/ jljl/1 /183 83/X /XVI VI//2 201 01 17/ 7/E 7/Ed 7/ Ed disi issi Februari Febr Fe brua uari r ◄ 27 27
