LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2650 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN AMAL BHAKTI BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN AMAL BHAKTI BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia merupakan domain Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, meskipun kebijakan Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan secara teknis menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan hubungan yang sinergis dan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta organisasi dan anggota masyarakat yang peduli pendidikan. Di bidang pendanaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Di dalam undang-undang ini juga diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediaakn anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas, di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah satu urusan wajib 1
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota adalah penyelenggara pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan di daerah sangat ditentukan oleh komitmen Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, serta komitmen masyarakat. Atas pertimbangan tersebut, selayaknya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI memberi Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu Pendidikan yang berfungsi sebagai pertahanan moral dan akhlak bangsa. B. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8. 9.
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia (UUD RI) 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara seta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
C. TUJUAN Kegiatan Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan ini bertujuan untuk memberi apresiasi/penghargaan kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan . D. MANFAAT 1. Terwujudnya peningkatan mutu, akses, dan daya saing dalam penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi dan kabupaten/kota. 2
2. Meningkatnya kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan ; 3. Meningkatnya citra pendidikan serta perhatian dari penyelenggara pendidikan, anak didik, orang tua, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan stakeholders lainnya; 4. Terjalinnya kerja sama konstruktif antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Keagamaan.
E. SASARAN Sasaran penerima Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan ini adalah Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Keagamaan.
3
BAB II PENGERTIAN, SIFAT, DAN KRITERIA PENERIMA A. PENGERTIAN 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dalam bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Pendidikan Agama adalah pendidikan memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 5. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 6. Pendidikan Umum Berciri Islam adalah jenis pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini oleh Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal (RA), pada jenjang Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs), pada jenjang Pendidikan Menengah oleh Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah (MA), dan pada jenjang Pendidikan Tinggi oleh Satuan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). 7. Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah jenis pendidikan agama yang dilaksanakan dalam bentuk mata pelajaran/kuliah Pendidikan Agama Islam pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini oleh Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), pada jenjang Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada jenjang Pendidikan Menengah oleh Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan jenjang Pendidikan Tinggi oleh Satuan Pendidikan Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Pendidikan Keagamaan Islam adalah jenis pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Pondok Pesantren dan Satuan Pendidikan Diniyah yang meliputi Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKA/TKQ), Satuan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), dan Satuan 4
9. 10.
11.
12. 13. 14.
15.
Pendidikan Madrasah Diniyah pada tingkat Ula, Wustha, dan Ulya, dan Satuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Kepedulian adalah perhatian Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pendidikan Agama dan Keagamaan. Komitmen adalah kemauan Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung Pembangunan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang mendorong kemajuan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan adalah apresiasi/penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap Pendidikan Agama dan Keagamaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Gubernur adalah jabatan Kepala Pemerintahan pada Provinsi. Bupati/Walikota adalah jabatan Kepala Pemerintahan pada Kabupaten/Kota. Kantor Kementerian Agama Provinsi adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama RI. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
B. SIFAT 1. Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan adalah suatu penghargaan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Setiap penerima penghargaan hanya berhak menerima satu kali penghargaan sejenis dalam kurun waktu lima tahun.
C. KRITERIA PENERIMA Penghargaan diterima oleh Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut. (a) Memiliki visi, misi, strategi, dan target yang terukur dan jelas untuk peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Keagamaan. (b) Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk peningkatan mutu , akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan berkeadilan untuk Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5
(c) Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Program Pendidikan Agama dan Keagamaan. (d) Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan dan memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikannya. (e) Masa jabatan minimal lebih dari 1 (satu) tahun.
6
BAB III MEKANISME, PROSEDUR, TAHAPAN, DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN A. MEKANISME PELAKSANAAN Pedoman ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu, akses dan daya saing Pendidikan Agama dan Keagamaan. Adapun mekanisme Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan disajikan pada bagan di bawah ini: SOSIALISASI
PRAKUALIFIKASI
SOSIALISASI KANWIL
PENGUMUMAN DI WEBSITE & MEDIA MASSA
PENGISIAN FORMULIR IPD‐1
PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN & FORMULIR IPD‐1
PENGEMBALIAN FORMULIR IPD‐1
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA ISIAN IPD‐1
PENEYUSUNAN SHORTLIST
PENILAIAN BERKAS ISIAN FORMULIR IPD‐1
PENGUMUMAN SHORTLIST
NOMINASI
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
SURVEI OPINI STAKEHOLDERS
SKORING DAN PENYUSUNAN INDEKS DUKUNGAN STAKEHOLDERS
PENGUMUMAN DAFTAR NOMINASI
PENETAPAN DAFTAR NOMINASI
UNDANGAN PRESENTASI
PRESENTASI DAN INTERVIEW DGN DEWAN JURI
PENGGABUNGAN NILAI AKHIR
PENILAIAN DEWAN JURI
PENYUSUNAN PENERIMA PENGHARGAAN
PENGUMUMAN PENERIMA PENGHARGAAN
7
B. PROSEDUR PENGUSULAN 1. Nama Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota calon penerima Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan diusulkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan. Usulan calon penerima penghargaan disertai dengan dokumen lengkap yang membuktikan kelayakan calon penerima, berikut bukti-bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam instrumen penyaringan data awal dengan kode IPD - I. 2. Tim Pusat yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan verifikasi dan penilaian atas kelayakan calon penerima penghargaan. 3. Jumlah calon penerima yang akan diverifikasi ditentukan oleh Tim Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 4. Dokumen usulan calon penerima penghargaan dikirim kepada Direktur Jenderal Islam dengan alamat seperti di bawah ini: TIM PUSAT PEMBERIAN PENGHARGAAN AMAL BHAKTI BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI PO BOX 2719 JKP 10027
C. JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN
SOSIALISASI 1 Sosialisasi Kanwil 2 Pengumuman di Website 3 Pengiriman Pemberitahuan dan Formulir IPD-1 PRAKUALIFIKASI 4 Pengisian Formulir IPD-1 5 Pengembalian Formulir IPD-1 6 Verifikasi dan Validasi Data Formulir IPD-1 7 Penilaian Berkas Isian Formulir IPD-1 8 Penyusunan Shortlist 9 Pengumuman Shortlist NOMINASI 10 Survei Opini Stakeholders 11 Skoring dan Penyusunan Indeks Dukungan Stakeholders
: : :
29 September 11 Oktober 11 Oktober -
18
Oktober
2013
: :
11 20
Oktober Oktober
-
20 25
Oktober Oktober
2013 2013
:
28
Oktober
-
30
Oktober
2013
:
31
Oktober
-
: : : :
30 September 2013
3 November 2013 4 November 2013 4 November 2013
7 November 12 November -
11 November 2013 14 November 2013
8
12 Penyusunan Daftar : Nominasi 13 Pengumuman Daftar Nominasi PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN 14 Undangan Presentasi : 18 November 15 Presentasi & Interview : 20 November dengan Dewan Juri 16 Penilaian Dewan Juri : 17 Penggabungan Nilai : Dewan Juri dengan Indeks Dukungan Masyarakat 18 Penyusunan Daftar : Penerima Penghargaan 19 Penetapan SK Daftar : 25 November Penerima Penghargaan 20 Undangan Acara : Pemberian Penghargaan
15 November 2013 15 November 2013
2013 22 November 2013 22 November 2013 23 November 2013
24 November 2013 -
28 November 2013 29 November 2013
D. WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Keagamaan dilaksanakan pada awal Desember 2013 oleh Menteri Agama RI di Jakarta.
9
BAB IV PENUTUP
Pedoman ini merupakan acuan umum pelaksanaan Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Keagamaan.
Jakarta, 27 September 2013 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Ttd NUR SYAM
10
