DIREKTORI KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PEMERINTAH PROVINSI LAINNYA DAN KABUPATEN / KOTA SE-NTB TAHUN 2015 No. (1) 1.
JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (2) (3) Gubernur Nusa Tenggara Barat Kesepakatan Bersama (Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram); Nomor : 520/49/KESDA Nomor : KB/02/II/2015 dengan Tentang : Program Kerjasama Komando Daerah Militer Dalam Mendukung IX/Udayana (Jl. Udayana No. 1 Peningkatan Ketahanan Denpasar – Bali). Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA
Tanggal : 10 Februari 2015 Berlaku : s.d 31 Desember 2015
2.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Kesepakatan Bersama (Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram); Nomor : 660/83/KESDA dengan Nomor : 5 B Tahun 2015
LOKASI KEGIATAN (PASIF/AKTIF) (5) (6) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah NTB Ketahanan Pangan di bidang pertanian AKTIF Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. Keigatan perluasan areal tanam cetak sawah yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial; b. Kegiatan optimalisasi lahan yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial; c. Kegiatan Metode System Rice Intencification (SRI) yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial; d. Kegiatan brigade tanaman yang dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan percepatan pengelola tanah dan tanaman serentak; e. Kegiatan sarana dan prasarana pemanfaatan sumber air yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial. Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Hutan Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lindung di Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Kab. Lombok Hutan Lindung Kesatuan Pengelolaan Barat Hutan Lindung Rinjani Barat di Kabupaten
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi dan saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian antara Pemerintah Provinsi NTB dengan KODAM IX/Udayana Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pelaksanaan dan pencapaian ketahanan pangan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pencapaian produktivitas tanaman pangan dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah Dalam rangka membangun kerjasama dan saling bersinergi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah
Direktori Kesepakatan Bersama Antar Pemprov dengan Pemkab./Kota Tahun 2015
SKPD/ PENANGGUNG JAWAB (7) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB
Dinas Kehutanan Provinsi NTB Kesatuan Hal :
1
No. (1)
NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA (2) Bupati Lombok Barat (Jl. Soekarno - Hatta No. 1, Giri Menang – Gerung).
JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA KERJA SAMA (3) (4) Tentang : Pemanfaatan Jasa Kabupaten Lombok Barat; Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Hutan Lindung di Tujuan Kesepakatan Bersama ini Kabupaten Lombok Barat. adalah terwujudnya pembangunan sarana prasarana dan jasa lingkungan Tanggal : 20 Februari 2015 wisata alam pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Lombok Barat. Berlaku : 12 (dua belas) bulan
3.
Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Walikota Mataram, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa, Bupati Dompu, Bupati Bima; dan Walikota Bima
Kesepakatan Bersama Nomor : 040/87/KESDA Nomor : 05 TAHUN 2015 Nomor : 067/73/BUP/2015 Nomor : 081.1/23/BUP/2015 Nomor : 081.6/2/HUBKOMINFO/2015 Nomor : 061-4/53/KLU/2015 Nomor : 700/026/HUMAS/2015 Nomor : 11 TAHUN 2015 Nomor : 581/51/UM/2015 Nomor : 555/82/II/2015 Nomor : 180/22/PK/III/2015 Tentang : Komitmen dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal : 24 Februari 2015 Berlaku : 12 (dua belas) bulan
4.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Nota Kesepahaman (Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram); Nomor : 050/60/KESDA dengan Nomor : Kerma/4/II/2015
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (5) Lombok Barat;
LOKASI KEGIATAN (PASIF/AKTIF) (6) AKTIF
Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. Pengembangan dan Penataan Destinasi Pariwisata; b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam; c. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Wisata Alam; d. Pemberdayaan Masyarakat. Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah NTB implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten/Kota se-Nusa AKTIF Tenggara Barat.
SKPD/ PENANGGUNG JAWAB (7) Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat Provinsi NTB
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendorong adanya komitmen Kepala Daerah Se-Nusa Tenggara Barat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini Publik; meliputi : a. Perencanaan; Tujuan Kesepakatan Bersama ini b. Pelaksanaan; adalah terwujudnya Strategi bersama c. Monitoring dan Evaluasi; dalam implementasi Undang-Undang d. Pelaporan Keterbukaan Informasi Publik.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB
Tujan Nota Kesepahaman ini adalah Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini NTB sebagai landasan untuk menguatkan meliputi : kerjasama antara Pemerintah Provinsi a. Merehabilitasi rumah tidak layak huni AKTIF Nusa Tenggara Barat dan Tentara yang berorientasi pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Direktori Kesepakatan Bersama Antar Pemprov dengan Pemkab./Kota Tahun 2015
Hal :
2
No.
NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA
(1)
(2)
5.
6.
JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3)
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
LOKASI KEGIATAN (PASIF/AKTIF) (6)
(4) (5) Nasional Indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan Tentara Nasional Indonesia (Jl. Tentang percepatan pengentasan kemiskinan masyarakat; Raya Cilangkap Cipayung – Jakarta Percepatan Penanggulangan dan memajukan pariwisata di Provinsi b. Mendorong peran serta masyarakat Timur). Kemiskinan dan Mendorong Nusa Tenggara Barat dalam rangka kemajuan pariwisata; Kemajuan Pariwisata di dan Provinsi Nusa Tenggara Barat c. Mengeliminir tumbuhnya benih radikalisme yang menghambat upaya Tanggal : 27 Februari 2015 peningkatan kesejahteraan masyarakat Berlaku : 12 (dua belas) bulan dan kemajuan pariwisata. Menteri Pemberdayaan Nota Kesepahaman Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah NTB Perempuan dan Perlindungan Menyiapkan calon tenaga kerja Pelatihan Calon Tenaga Kerja Perempuan. Anak RI, Nomor : 2/MPP.PA/DEP.IV/05/2015 perempuan untuk menjadi tenaga AKTIF Nomor : 560/183/BP3AKB kerja yang mempunyai kompetensi Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini Dengan Nomor : 133/TF-SP/V-2015 dan ketahanan, yang dipersiapkan meliputi : untuk bekerja di dalam atau di luar a. Pelaksanaan rekrutmen calon peserta Gubernur Provinsi NTB Tentang : Pelatihan Calon negeri. pelatihan; Tenaga Kerja Perempuan b. Pelaksanaan pelatihan calon tenaga dan kerja perempuan; dan Tanggal : 21 Mei 2015 c. Memfasilitasi pelaksanaan penempaPendiri Tahir Foundation tan calon tenaga kerja perempuan di Berlaku : s.d Oktober 2019 dalam dan luar negeri. Kementerian Keuangan Republik Kesepakatan Bersama Indonesia Nomor : PRJ-3/PP/2015 dengan Nomor : 900/211/KESDA Pemerintah Provinsi Tenggara Barat
Nusa Tentang : Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di bidang Keuangan Daerah melalui program pendidikan dan pelatihan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik di
Direktori Kesepakatan Bersama Antar Pemprov dengan Pemkab./Kota Tahun 2015
Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah NTB Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi aspek Perencanaan, Pelaksanaan, AKTIF Pegawasan dan Pertanggungjawaban.
SKPD/ PENANGGUNG JAWAB (7) Pemerintahan Desa Provinsi NTB
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. Penyelenggaraan pendidikan di Jenjang Diploma I dan Diploma III Kebendaharaan Negara konsentrasi Keuangan Daerah; b. Penyelenggaraan Pelatihan teknsi di Hal :
3
No.
NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA
(1)
(2)
JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Tanggal : 8 Juli 2015
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4) lingkungan pemerintah daerah.
Berlaku : 12 (dua belas) bulan
7.
8.
Kesepakatan Bersama antara
Kesepakatan Bersama
LOKASI KEGIATAN (PASIF/AKTIF) (6)
(5) bidang : Pajak daerah, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi berbasis akrual, manajemen barang milik daerah, manajemen piutang daerah, penilaian aset daerah, prosedur dan teknik lelang aset daerah, penguatan perusahaan daerah, pengelolaan keuangan badan layanan uum daerah dan penatausahaan dan penggunaan dana desa. Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Kota Bima Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Bima; AKTIF
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 970/260/KESDA Kerjasama dan koordinasi PARA Nomor : 180/50/PK/VII/2015 PIHAK dalam rangka Fasilitasi dengan Pemungutan Retribusi Parkir Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini Tentang : Fasilitasi Berlangganan Kendaraan Bermotor di meliputi : Walikota Bima Pemungutan Retribusi Parkir Kota Bima a. Pemanfaatan Database kendaraan Berlangganan Kendaraan Bermotor yang tersimpan dalam Kantor Bermotor di Kota Bima Tujuan Kesepakatan Bersama ini Bersama SAMSAT Kota Bima; adalah untuk meningkatkan b. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tanggal : 13 Juli 2015 pelayanan bersama kepada ketertiban Pelaksanaan Pemungutan masyarakat dalam rangka parkir Retribusi Parkir Berlangganan di Kantor Berlaku : 12 (dua belas) bulan berlangganan . Bersama SAMSAT. Gubernur Nusa Tenggara Barat Kesepakatan Bersama Tujuan Kesepakatan Bersama ini Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini NTB (Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram); Nomor : 700/266/KESDA adalah untuk mengembangkan meliputi : Nomor : MoU/-12/K/D4/2015 manajemen pemerintahan dalam a. Pengelolaan keuangan daerah; AKTIF dengan rangka mewujudkan tata kelola b. Pengembangan dan penyelenggaraan Tentang : Pengembangan pemerintahan yang baik (good sistem akuntansi keuangan daerah; Kepala Badan Pengawasan Manajemen Pemerintah governance) di lingkungan c. Pengelolaan aset daerah dan BUMD/ Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara BLUD; (Jalan Pramuka No. 33, Jakarta). Barat. d. Pengembangan dan penyelenggaraan Tanggal : 16 September 2015 sistem kinerja pemerintah (SAKIP, LPPD dan LKPJ); Berlaku : 12 (dua belas) bulan e. Penyelenggaraan pengawasan melalui
Direktori Kesepakatan Bersama Antar Pemprov dengan Pemkab./Kota Tahun 2015
SKPD/ PENANGGUNG JAWAB (7)
Dispenda Provinsi NTB, Dispenda Kota Bima, Dishubkominfo Kota Bima, Polres Kota Bima
BPKAD Provinsi NTB; Inspektorat Provinsi NTB
Hal :
4
No.
NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA
(1)
(2)
9.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Kesepakatan Bersama (Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram); Nomor : 400 / 320 / KESDA dengan Nomor : Gubernur Sulawesi Selatan (Jl. Jenderal Urip Sumohardjo Nomor 269 Makasar)
10.
JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3)
Tentang : Penyelenggaraan Transmigrasi
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4)
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk kelancaran penyelenggaraan transmigrasi dalam rangka memberdayakan potensi daerah masing-masing.
Tujuan Kesepakatan Bersama ini Tanggal : 22 September 2015 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan Berlaku : 12 (dua belas) bulan masyarakat yang berada di dalam kawasan transmigrasi. Gubernur Nusa Tenggara Barat Kesepakatan Bersama Maksud Kesepakatan Bersama ini (Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram); adalah sebagai dasar untuk Nomor : 400 / 320 / KESDA kelancaran penyelenggaraan dengan Nomor : transmigrasi dalam rangka memberdayakan potensi daerah Gubernur Sumatera Selatan Tentang : Penyelenggaraan masing-masing. (Jl. Kapten A. Rivai Nomor 03 Transmigrasi
Direktori Kesepakatan Bersama Antar Pemprov dengan Pemkab./Kota Tahun 2015
LOKASI KEGIATAN (PASIF/AKTIF) (6)
(5) audit, reviu, evaluasi dan pemantauan; f. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah; g. Pengembangan dan penyelenggaraan SPIP; h. Pembinaan dan pengawalan pengelolaan keuangan dan aset desa; i. Pengembangan Manajemen BLUD, BUMD dan Perusahaan daerah lainnya, yang meliputi asistensi tata kelola pemerintahan yang baik; j. Penyelenggaraan Fraud Control Plan; k. Penyelenggaraan Sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi akuntansi BUMD/BLUD. Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Provinsi NTB Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Provinsi Sulsel Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : Masih dalam a. Penyiapan calon transmigran; Proses b. Penyiapan calon lokasi; Penandac. Pembangunan permukiman; tanganan d. Penempatan transmigrasi; Gub. Sulsel e. Pengembangan kawasan transmigrasi
Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Provinsi NTB Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Provinsi Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini Sumsel meliputi : a. Penyiapan calon transmigran; Masih dalam b. Penyiapan calon lokasi; Proses
SKPD/ PENANGGUNG JAWAB (7)
Disnakertrans Provinsi NTB;
Disnakertrans Provinsi NTB;
Hal :
5
No. (1)
NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA (2)
JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3)
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
(4) Tujuan Kesepakatan Bersama ini Tanggal : 22 September 2015 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan Berlaku : 12 (dua belas) bulan masyarakat yang berada di dalam kawasan transmigrasi. Gubernur Nusa Tenggara Barat Kesepakatan Bersama Maksud Kesepakatan Bersama ini (Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram); adalah sebagai dasar untuk Nomor : 400 / 320 / KESDA kelancaran penyelenggaraan dengan Nomor : transmigrasi dalam rangka memberdayakan potensi daerah Gubernur Kalimantan Barat Tentang : Penyelenggaraan masing-masing. (Jl. Kapten A. Yani Pontianak) Transmigrasi Tujuan Kesepakatan Bersama ini Tanggal : 22 September 2015 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan Berlaku : 12 (dua belas) bulan masyarakat yang berada di dalam kawasan transmigrasi. Maksud Kesepakatan Bersama ini Gubernur Nusa Tenggara Barat Kesepakatan Bersama adalah sebagai dasar untuk kelancaran (Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram); penyelenggaraan transmigrasi dalam Nomor : 400 / 320 / KESDA rangka memberdayakan potensi daerah dengan Nomor : masing-masing. Gubernur Maluku Tentang : Penyelenggaraan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah (Jl. Pattimura Nomor 1 Ambon) Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan Tanggal : 22 September 2015 transmigran dan masyarakat yang berada di dalam kawasan transmigrasi. Palembang)
11.
12.
(5) c. Pembangunan permukiman; d. Penempatan transmigrasi; e. Pengembangan kawasan transmigrasi
LOKASI KEGIATAN (PASIF/AKTIF) (6) Penandatanganan Gub. Sumsel
SKPD/ PENANGGUNG JAWAB (7)
Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Provinsi NTB Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Provinsi Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini Kalbar meliputi : a. Penyiapan calon transmigran; Masih dalam b. Penyiapan calon lokasi; Proses c. Pembangunan permukiman; Penandad. Penempatan transmigrasi; tanganan e. Pengembangan kawasan transmigrasi Gub. Kalbar
Disnakertrans Provinsi NTB;
Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Provinsi NTB Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Provinsi Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini Maluku meliputi : a. Penyiapan calon transmigran; Masih dalam b. Penyiapan calon lokasi; Proses c. Pembangunan permukiman; Penandad. Penempatan transmigrasi; tanganan e. Pengembangan kawasan transmigrasi Gub. Maluku
Disnakertrans Provinsi NTB;
Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. Penyiapan calon transmigran;
Disnakertrans Provinsi NTB;
Berlaku : 12 (dua belas) bulan 13.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Kesepakatan Bersama (Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram); Nomor : 400 / 320 / KESDA dengan Nomor : Gubernur Maluku Utara Tentang : Penyelenggaraan
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk kelancaran penyelenggaraan transmigrasi dalam rangka memberdayakan potensi daerah masing-masing. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
Direktori Kesepakatan Bersama Antar Pemprov dengan Pemkab./Kota Tahun 2015
Provinsi NTB Dan Provinsi Maluku Utara Masih dalam
Hal :
6
No. (1)
14.
LOKASI KEGIATAN (PASIF/AKTIF) (2) (5) (6) (Jl. Gusale Sofifi) b. Penyiapan calon lokasi; Proses c. Pembangunan permukiman; Penandad. Penempatan transmigrasi; tanganan e. Pengembangan kawasan transmigrasi Gub. Malut Gubernur Bali Kesepakatan Bersama Maksud Kesepakatan Bersama ini Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Provinsi Bali, (Jl. Basuki Rahmat Nit Mandala adalah untuk mensinergikan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB Denpasar); Nomor : 075/32/KB/B.PEM/XI/2015 program-program pembangunan Kawasan Sunda Kecil dan Provinsi dengan Nomor : 550/335/KESDA Kebudayaan Pariwisata Pemerintah NTT Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : HK 22 Tahun 2015 Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini (Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram); Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah meliputi : Aktif dan Tentang : Kerjasama Provinsi Nusa Tenggara Timur a. Perencanaan/program kegiatan Visit Gubernur Nusa Tenggara Timur Pembangunan Kebudayaan Tujuan Kesepakatan Bersama ini Sunda Kecil; (Jl. Basuki Rahmat Nomor 1 dan Pariwisata Kawasan Sunda adalah untuk Mengoptimalkan b. Pelaksanaan Program Kupang); Kecil pelaksanaan pembangunan c. Evaluasi dan Pelaporan Kebudayaan dan Pariwisata Kawasan Tanggal : 2 Oktober 2015 Sunda Kecil secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan Berlaku : 12 (dua belas) bulan masyarakat. NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA
JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA KERJA SAMA (3) (4) untuk meningkatkan kesejahteraan Transmigrasi Tanggal : 22 September 2015 transmigran dan masyarakat yang Berlaku : 12 (dua belas) bulan berada di dalam kawasan transmigrasi.
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
SKPD/ PENANGGUNG JAWAB (7)
Disbudpar Provinsi NTB
KEPUTUSAN BERSAMA 15.
16.
Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) Gubernur DKI Jakarta; Gubernur Jawa Barat; Gubernur Jawa Tengah; Gubernur DI Yogyakarta; Gubernur Jawa Timur; Gubernur Banten; Gubernur Lampung; Gubernur Bali; Gubernur NTB; Gubernur NTT Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) Gubernur DKI Jakarta;
Keputusan Bersama Nomor : Tentang : Rekomendasi kepada Pemerintah
Maksud dan Tujuan Keputusan Bersama ini adalah dalam rangka meminimalisir timbulnya kendala dalam pelaksanaan peraturan perundangan/kebijakan pemerintah
Obyek Keputusan Bersama ini adalah 10 Provinsi Rekomendasi Pemerintah Anggota MPU
Maksud dan Tujuan Keputusan Bersama ini adalah dalam rangka pelaksanaan Program FKD MPU
Obyek Keputusan Bersama ini adalah 10 Provinsi Program dan Kegiatan Kerja Sama Anggota MPU Pembangunan Tahun 2016
Tanggal :
Bappeda Provinsi NTB
Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi : a. Penyampaian Rekomendasi b. Monitoring dan Koordinasi c. Evaluasi dan Pelaporan
Berlaku : -
Keputusan Bersama Nomor :
Direktori Kesepakatan Bersama Antar Pemprov dengan Pemkab./Kota Tahun 2015
Bappeda Provinsi NTB
Hal :
7
No. (1)
17.
18.
NAMA, ALAMAT DAN KONTAK PERSON MITRA KERJA SAMA (2) Gubernur Jawa Barat; Gubernur Jawa Tengah; Gubernur DI Yogyakarta; Gubernur Jawa Timur; Gubernur Banten; Gubernur Lampung; Gubernur Bali; Gubernur NTB; Gubernur NTT Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) Gubernur DKI Jakarta; Gubernur Jawa Barat; Gubernur Jawa Tengah; Gubernur DI Yogyakarta; Gubernur Jawa Timur; Gubernur Banten; Gubernur Lampung; Gubernur Bali; Gubernur NTB; Gubernur NTT. Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) Gubernur DKI Jakarta; Gubernur Jawa Barat; Gubernur Jawa Tengah; Gubernur DI Yogyakarta; Gubernur Jawa Timur; Gubernur Banten; Gubernur Lampung; Gubernur Bali; Gubernur NTB; Gubernur NTT.
JENIS, NO, TTG, TGL DAN MASA BERLAKU NASKAH KERJA SAMA (3) Tentang : Program dan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Tahun 2016
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA (4)
(5)
LOKASI KEGIATAN (PASIF/AKTIF) (6)
SKPD/ PENANGGUNG JAWAB (7)
Tahun 2016 Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi : a. Koordinasi; b. Pelaksanaan; c. Evaluasi dan Pelaporan
Tanggal : Berlaku : -
Keputusan Bersama Nomor : Tentang : Program Prioritas Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2016 - 2020
Maksud dan Tujuan Keputusan Bersama ini adalah dalam rangka penyusunan program kegiatan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan yang memberi manfaat bagi anggota MPU
Tanggal : Berlaku : Keputusan Bersama Nomor : Tentang : Kenaikan Iuran Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama
Obyek Keputusan Bersama ini adalah 10 Provinsi Program prioritas Mitra Praja Utama Anggota MPU Tahun 2016-2020
Seluruh SKPD anggota FKD MPU.
Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi : a. Pemberdayaan UKM/IKM; b. Penguatan Industri Pariwisata; c. Pembentukan Pusat Logistik Pangan Daerah; d. Koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial berdampak nasional. Obyek Keputusan Bersama ini adalah 10 Provinsi Kenaikan iuran anggota FKD MPU Anggota MPU
Bappeda Provinsi NTB
Maksud dan Tujuan Keputusan Bersama ini adalah dalam rangka pelaksanaan hasil keputusan bersama tentang kenaikan iuran anggota FKD Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini MPU. meliputi Kenaikan iuran anggota FKD MPU menjadi Rp. 50.000.000,- pertahun dan mulai berlaku sejak T.A. 2016
Tanggal : Berlaku : -
Direktori Kesepakatan Bersama Antar Pemprov dengan Pemkab./Kota Tahun 2015
Hal :
8
