KONTRAK KERJA KONSTRUKSI RENOVASI PASAR TRADISIONAL DI SURAKARTA (Studi Pada Perjanjian Antara Pemkot Surakarta dengan CV D’LIMA)
SKRIPSI Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh : NOVA ETIKAWATI C 100 040 009
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2008
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia termasuk suatu negara yang sedang berkembang. Dalam suatu negara yang sedang berkembang banyak sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki ataupun yang perlu dibangun. Pembangunan yang diwujudkan ini untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil makmur, yang berdasarkan P ancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan merupakan salah satu kegiatan dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Tetapi sasaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini tidaklah mudah. Setahap demi setahap, perlu pemeliharaan dan perwujudan yang nyata. Seda ngkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, telah disebutkan: "Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai" 1 Negara Indonesia merupakan negara yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang baik pembangunan di bidang fisik maupun nonfisik. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan 1
GBHN 1998, Ketetapan MPR RI beserta GBHN MPR RI 1998 -2003 , Citra Umbar a, Bandung, hal. 35
1
2
kesejahteraan rakyat. Kegiatan pembangunan di Indonesia yang meliputi bidang fisik atau nonfisik memegang peranan penting. Kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan secara merata baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan pembangunan tersebut bukan untuk suatu golongan atau sebagian da ri masyarakat tetapi untuk seluruh golongan masyarakat. Pembangunan renovasi gedung-gedung sebagai salah satu prasarana untuk mencakup kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kelancaran dalam segala urusan. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi,
saluran-saluran
air, perumahan
rakyat
maupun
perkantoran-
perkantoran dan sebagainya, maka hal tersebut tidak terlepas dari adanya upaya pembangunan jasa konstruksi nasional serta partisipasinya. Dari uraian diatas nampak jelas bahwa adanya pembangunan akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembangunan proyek-proyek baik sarana maupun prasarana seperti berupa pembangunan dan renovasi jalan, waduk, kantor-kantor pemerintah, pasar tradisional, dan sebagainya. Disini kita pasti akan bertanya darimana dana yang diperlukan untuk membangun dan darimana pula sumber dana tersebut (APBN, APBD, atau swasta).
3
Dalam hal partisipasi dalam pembangunan, pembangunan jasa konstruksi nasional dapat diwujudkan melalui upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa konstruksi secara mantap dan meningkatkan keandalan dan daya saing jasa konstruksi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Yang menjadi kunci dalam pengembangan jasa konstruksi nasional adalah peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut. Didalam
setiap
pembangunan
konstruksi
diperlukan
adanya
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan yang sedang dalam proses pembangunan sampai selesai. Untuk itu dibutuhkan suatu kontrak atau perjanjian tertulis antara ke duabelah pihak, yaitu pihak ke-1 (satu) yakni sebagai pengguna jasa, sedangkan pihak ke -2 (dua) yakni penyedia jasa yang meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Perikatan tersebut tertuang dalam kontrak kerja konstruksi. Pengertian kontrak/perjanjian diatur dalam Bab II Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” 2 Kontrak lahir atau ada sejak adanya kata sepakat antara keduabelah pihak tersebut. Dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak artinya
2
. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta : Pradnya Paramita, 2004. hal 338
4
para pihak tidak dapat membatalkan kontrak tersebut secara sepihak atau tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika kontrak tersebut dibatalkan secara sepihak, maka pihak yang lainnya da pat mengajukan tuntutan. Pengaturan hukum kontrak terdapat didalam Buku III KUH Perdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal, dimulai dari pasal 1233 KUH Perdata. Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, setiap kontrak pembangunan yang lazimnya disebut K ontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 3 Suatu kontrak kerja konstruksi yang menyangkut pembangunan yang besar, biasanya kontrak dibuat secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan maupun otentik. 4 Pada dasarnya Kontrak Kerja Konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang terdiri dari Kontrak Kerja Konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, Kontrak Kerja Konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan Kontrak Kerja Konstruksi untuk pekerjaan pengawasan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Pasal 20 ayat (1)). Kontrak Kerja Konstruksi untuk membangun berbagai macam gedung bertingkat, jalan, jembatan, dermaga, bandara , dan sebagainya yang berhubungan dengan penyusunan konstruksi rancang bangun. Dalam membuat suatu kontrak harus tetap memperhatikan teknik pembuatan kontrak yang terdapat pada hukum 3 4
Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, Jasa Konstruksi, Bandung : Fokus Media, 1999. hal 3. Djumialdji, Hukum Bangunan, Jakarta : Rineka Citra, 1996. hal 8.
5
kontrak. Sebelum dibuatnya kontrak konstruksi maka terlebih dahulu pengguna jasa melakukan atau mengadakan pengumuman tentang tender kepada penyedia jasa yang berminat. Pengertian tender atau lelang sendiri adalah serangkaian kegiatan kebutuhan barang dan/atau jasa dan memenuhi syarat, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 5 Didalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi maka pengguna jasa terlebih dahulu melakukan pelelangan umum. Adapun yang dimaksud dengan pelelangan umum adalah: “Pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya satu media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya”. Dalam melakukan kontrak kerja konstruksi, para penyedia jasa harus menaati segala ketentuan yang ada dalam prosedur atau proses pelaksanaan tender yang benar, yaitu tender dapat tercapai apabila prosesnya berlangsung dengan adil dan sehat sehingga pemenang benar -benar ditentukan oleh penawarannya. Pada hakekatnya pelaksanaan tender wajib memenuhi azas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif. Selain itu tender harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan azas persaingan usaha yang sehat, antara lain:
5
http://tender/www_gknsgr.com.2008
6
1. Tender tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenuhi oleh semua calon peserta tender dengan kompetensi yang sama. 2. Tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu. 3. Tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesifikasi teknis produk tertentu. 4. Tender harus bersifat terbuka, transparan, dan diumumkan dalam media massa dalam jangka waktu yang cukup. Dalam
Peraturan
Pemerintah
No.
29
Tahun
2000
tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 2, menyebutkan bahwa lingkup pengaturan pelaksanaan pemenang tender dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi: 1. Pemilihan penyedia jasa 2. Kontrak kerja konstruksi 3. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi 4. Kegagalan bangunan 5. Penyelesaian sengketa 6. Larangan persekongkolan dan, 7. Sanksi administratif Seseorang atau pihak yang melakukan Kontrak Kerja Konstruksi harus mematuhi segala peraturan yang terdapat didalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Didalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi sudah diatur tentang larangan
7
persekongkolan yang terdapat dalam pasal 65, yaitu: (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan
persekongkolan
untuk
mengatur
dan/atau
menentukan
pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. (2) Pengguna jasa dan penyedia jasa dila rang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan ( mark up ) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan/atau keuangan negara. (3) Pelaksana konstruksi dan/atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas
konstruksi
dan/atau
sub pengawas
konstruksi
dilarang
melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan/atau masyarakat. (4) Pelaksana konstruksi dan/atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dan/atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan/atau komponen bangunan dan/atau peralatan yang tidak sesuai dengan Kontrak Kerja Konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan/atau masyarakat. (5) Pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dan/atau pemasok yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) , dan (4) dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
Kendatipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku masih ada penyimpangan-penyimpangan, hal ini dikarenakan posisi pengguna jasa dalam pekerjaan konstruksi selalu lebih dominan daripada penyedia jasa sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pe ngguna jasa dan penyedia jasa. Kejadian seperti ini banyak kemungkinan terjadinya faktor kecurangan pada waktu terjadinya pelaksanaan tender yang akan dikerjakan oleh penyedia jasa. Salah satu kecurangan tersebut adalah terjadinya persekongkolan tender. Persekongkolan tender merupakan musuh besar dari persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh penyedia jasa. Sebagai contohnya bahwa pelaku usaha antara PT. Citra Tubindo, Tbk dan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya mensyaratkan bahwa peserta tender yang hanya memiliki fasilitas low grade diharuskan menyerahkan surat dukungan (letter of support) kepada pelaku usaha dalam negeri yang memiliki fasilitas high-grade. Oleh karena adanya persyaratan tersebut maka PT. Purna Bina Nusa dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi memperlihatkan harga penawaran karena dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan dari PT. Citra Tubindo, Tbk. Sehingga pada saat pembukuan tender, PT. Citra Tubindo, Tbk memberikan harga penawaran terendah daripada para peserta tender yang lain, sehingga PT. Citra Tubindo, Tbk memenangkan tender tersebut 6. Dalam beberapa kejadian banyak sekali proyek atau pekerjaan yang kurang jelas demi tercapainya tender tersebut. Hal ini menunjukkan sebuah kontrak tanpa anggaran yang jelas tetap diminati oleh penyedia jasa bahkan
6
http://www.tender/dampak putusan HPPU. htm. 2000
9
tidak jarang atas biaya penyedia jasa tersebut demi tercapainya dan berhasilnya tender tersebut. Sehingga penyedia jasa berani mengambil resiko yang besar meskipun pekerjaan tersebut tidak ditenderkan oleh penguna jasa. Permasalahan-permasalaha n yang terjadi selama proses pekerjaan konstruksi berlangsung, kejadian yang tidak disengaja maupun disengaja yang tidak terungkap atau tertulis dalam kontrak tersebut. Terkadang permasalahan yang terjadi seperti forjemeijure atau keadaan kahar yang terjadi karena keadaan alam, seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, angin taufan, dll. Atau seperti jangka waktu pekerjaan konstruksi yang telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak tersebut. Untuk itu dalam penulisan ini, penulis mengambil kasus Kontrak Kerja Konstruksi renovasi pasar tradisional antara Pemkot Surakarta dengan CV. D’LIMA, dimana pesaing dalam peserta tender adalah CV. ASTHA BHAWANA, dan CV HARENKO dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada indikasi persekongkolan te nder dalam pelaksanaan penentuan pemenang tender sudah sesuai dengan kontrak kerja konstruksi tersebut dengan selanjutnya ingin mengetahui apakah ada permasalahan dalam isi Kontrak Kerja Konstruksi. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis ingin mengambil judul tentang
“KONTRAK
KERJA
KONSTRUKSI
RENOVASI
PASAR
TRADISIONAL DI SURAKARTA (Studi Pada Perjanjian Antara Pemkot Surakarta dengan CV. D’LIMA)”.
10
B. Pembatasan Masalah Suatu penelitian yang dilakukan seseorang tidak mungkin akan meneliti semua permasala han yang diteliti pada bidang penelitian. Oleh karena itu perlu dibatasi pada bidang tertentu yang ada kaitannya dengan judul penelitian untuk menghindari kekaburan dan pembahasan yang menyimpang dari tujuan. Maka penulisan ini terbatas pada pelaksanaan penentuan pemenang tender dalam renovasi pasar tradisional tersebut serta permasalahan apa saja yang terjadi pada isi Kontrak Kerja Konstruksi tersebut.
C. Perumusan Masalah Perumusan masalah diperlukan untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti sehingga penelitian menjadi jelas, tegas , dan terarah guna mencapai hasil yang diharapkan. Sebelum penulisan mengemukakan tentang perumusan masalah, maka penulis akan memberikan pengertian masalah itu sendiri, yaitu: “Setiap yang menggerakkan manusia untuk memecahkan masalah harus dapat dirasa sebagai suatu rintangan yang harus dilalui (dengan jalan mengatasinya) apabila kita ingin berjalan terus”. 7 Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan penentuan pemenang tender dalam kontrak kerja konstruksi renovasi pasar tradisional tersebut ? 2. Bagaimanakah isi Kontrak Kerja Konstruksi dalam renovasi pasar tradisional tersebut ? 7
Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik , Bandung : T arsito, 1982.
11
D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penentuan pemenang tender dalam kontrak kerja konstruksi renovasi pasar tradisional tersebut. b. Untuk mendeskripsikan isi Kontrak Kerja Konstruksi renovasi pembangunan pasar tradisional tersebut. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun skripsi sebagai syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Suraka rta. b. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang penelitian-penelitian hukum khususnya di bidang keperdataan, lebih khusus lagi pada bidang kontrak konstruksi dengan harapan bermanfaat dikemudian hari. c. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis tentang hukum dalam teori dan praktek di lapangan hukum.
E. Manfaat Penelitian Nilai penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, tetapi juga ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai manfaat
12
bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang penulis harapkan antara lain: 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan, khususnya kontrak yang terdapat didalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan. b. Diharapkan
hasil
penelitian
ini
dapat
memberikan
tambahan
perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang pelaksanaan penentuan pemenang tender sebagai penyedia jasa dalam kontrak konstruksi. b. Untuk memberikan masukan dan informas i bagi masyarakat luas tentang K ontrak Kerja K onstruksi.
F. Metode Penelitian Penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Pada hakekatnya metode penelitian memberikan pedoman cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapi sehingga akan diketahui relasi faktafakta yang ada.
13
Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk melaksanakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai suatu hal atau hubungan satu hal dengan hal yang belum diketahui. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang ada. Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam
menyusun
skripsi
ini penulis
melakukan
penelitian
dengan
menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Metode Pendekatan Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode non-doktrinal, sosiologis atau empiris. Karena dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas -asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Melainkan meliputi pula lembaga -lembaga dan proses berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat. Sedangkan metode pendekatan sosiologis adalah penelitian yang fokus kajiannya pa da data primer.8 2. Jenis Penelitian Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat diskriptif eksplanatif, artinya bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pelaksanaan penentuan pemenang tender dan permasalahan yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi. 3. Lokasi Penelitian Penulis mengambil lokasi penelitian di CV. D’LIMA, pemilihan 8
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : UMS, 2004, hal 47.
14
lokasi didasarkan karena di CV. D’LIMA sebagai penyedia jasa sehingga memungkinkan peneliti mudah memperoleh data yang dibutuhkan. 4. Sumber dan jenis data a. Data primer Berupa data-data yang berasal langsung dari sumber pertama, yakni (penelitian) melalui penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan penentuan pemenang tender dan isi Kontrak Kerja Konstruksi. Adapun data primer tersebut diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive, dalam hal ini akan ditentukan informan awal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Mereka yang mengusai dan memahami pokok permasalahannya secara menyeluruh. 2) Mereka yang terlibat dalam kegiatan yang tengah diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3) Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai keterangan, tapi apabila diperlukan penentuan informan-informan yang dipilih berdasar saran dan informan awal dengan berda sarkan kriteria -kriteria diatas. Untuk itu yang menjadi informan awal adalah: a) Direktur CV D’LIMA b) Pihak lawan, dalam hal ini adalah pihak yang kalah pihak
15
Pemkot Surakarta dalam pelaksanaan tender renovasi pasar tradisional tersebut. Penentuan informan selanjutnya, berdasar prinsip Snowball Sampling yang berdasar kriteria diatas. b.
Data Sekunder Berupa data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa literatur atau data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang antara lain adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal penelitian, dan majalah atau surat kabar.
5. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Studi Kepustakaan Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktr in yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. b. Wawancara Wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga
16
sendiri. 9 Dalam melaksanakan wawancara ini dilakukan dengan bebas terpimpin mengenai pokok persoalan yang telah ditentukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis, selain itu juga bisa diselingi pembicaraan-pembicaraan yang tidak terencana sebelumnya sehingga suasana tidak terlalu kaku. 6. Metode Analisa Data Dalam metode analisis data ini, penulis menggunakan metode penganalisaan
secara
kualitatif,
karena
cara-cara
penelitian
yang
dihasilkan adalah diskriptif, maksudnya apa yang ditanyakan responden dan perilaku yang nyata yang telah diteliti dan dipelajari adalah subyek penelitian yang utuh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu melalui tahap sebagai berikut: a. Pemrosesan dalam satuan-satuan tertentu. b. Analisis Domain, dilakukan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu fokus atau pokok permasalahan yang tengah diteliti. Hasilnya masih berupa pengetahuan atau pengertian di tingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual (kategori simbolis yang mencakup atau mewadahi sejumlah kategori atau simbol yang lain secara tertentu). c. Analisis Taksonomis, pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi 9
Sutrisno Hadi. Metodologi Reserarch Jilid II, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1991
17
sasaran semula penelitian. d. Analisis komponensial, dalam analisis ini yang diorganisasikan bukanlah kesamaan elemen dalam domain, melainkan kontras antar elemen dalam domain yang diperoleh melalui wawancara terseleksi. Sebagaimana halnya analisis sebelumnya (analisis domain dan analisis taksonomis), analisis komponensial baru dilakukan setelah peneliti mempunyai banyak fakta atau informasi dari hasil wawancara yang melacak kontras-kontras tersebut oleh peneliti dicarikan dimensidimensi yang bisa mewadahinya.
G. Sistematika Penulisan Penulisan dalam penelitiannya membagi menjadi 4 (empat) bab agar dapat memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar sehingga memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Adapun sistematika penulisan hukum atau skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Pembatasan Masalah C. Perumusan Masalah D. Tujuan Penelitian E. Manfaat Penelitian F. Metode Penelitian G. Sistematika Penulisan
18
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kontrak Pada Umumnya 1. Pengertian Kontrak 2. Beberapa Asas Hukum Kontrak 3. Syarat Sahnya Terjadinya Kontrak 4. Akibat Hukum Adanya Suatu Kontrak 5. Wanprestasi 6. Overmacht 7. Berakhirnya Suatu Kontrak B. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja Konstruksi 1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi 2. Pengaturan Kontrak Kerja Konstruksi 3. Subyek Kontrak Kerja Konstruksi 4. Objek Kontrak Kerja Konstruksi 5. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi 7. Akibat Hukum Kontrak Kerja Konstruksi C. Tinjauan Umum Tentang Tender Pada Umumnya 1. Pengertian Tender 2. Sprosedur dan persyaratan tender 3. Subyek Tender
19
4. Obyek Tender 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Tender 6. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Tender D. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Penentuan Pemenang Tender Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pasar Tradisional Antara Pemkot Surakarta dengan CV. D’LIMA. B. Isi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Renovasi Pembangunan Pasar Tradisional.
BAB IV
PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
