Modul ke:
HUBUNGAN INDUSTRIAL KONSEP KETENAGAKERJAAN dan KONSEP HUBUNGAN INDUSTRIAL
Fakultas
Psikologi
Program Studi
Psikologi www.mercubuana.ac.id
Rizky Dwi Pradana, M.Si
Daftar Pustaka •
• • • •
•
•
Agusmidah dkk, Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012. Drs. Agus Guntur PM, MM, Hubungan Industrial, STEKPI, 2012. Hernoko Dono Wibowo, Arbitrase Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007. Kelelung Bukit, Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan Di dalam dan Di Luar Pengadilan, e-USU Repository, Universitas Sumatera Utara, 2004. Basani Situmorang, SH, MH., dkk, Laporang Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian SumberSumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010. Fritje Rumimpunu, Sistem Hubungan Industrial Pancasila Di Indonesia Dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat Dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003), 2014. Dr. Agusmidah, SH, M.Hum., Pengertian, Tujuan, Sifat, Asas dan Landasan, tanpa tahun.
Sub Pembahasan • Pendahuluan • Pengertian dan Definisi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial • Sumber-Sumber Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan • Tujuan Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan • Ruang Lingkup Hubungan Industrial • Tujuan Hubungan Industrial • Sarana-Sarana dalam Hubungan Industrial
A. Pendahuluan •
Dalam ketenagakerjaan, antara pekerja dan pengusaha mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Pekerja memberikan tenaganya untuk produk dan jasa, sedangkan pengusaha membayar upah atas jasa pekerja dalam menciptakan produk, baik berupa barang atau jasa yang dijual pada konsumen.
•
Pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan prasarana mendapatkan keuntungan melalui pajak yang dibayar pengusaha.
•
Hubungan antara pekerja dengan pengusaha seringkali dalam prakteknya mengalami hambatan dan seringkali juga bisa menimbulkan konflik. Umumnya permasalahan yang terjadi adalah mengenai cuti, pemutusan hubungan kerja, tunjangan lembur yang apabila tidak ditanggulangi dengan serius dapat menyebabkan pertikaian yang semakin meruncing dan bisa berakibat fatal baik bagi pekerja maupun perusahaan sendiri.
•
Selama ini hukum di Indonesia sebenarnya telah mengakomodir model penyelesaian sengketa ini dengan jalan bipartite ataupun tripartite, bahkan lembaga pengadilanpun turut berpartisipasi dalam menyelesaikan sengketa buruh yang terjadi selama ini.
•
Namun cara ini kurang efektif karena pendekatan yang dilakukan sering kali merugikan salah satu pihak yang umumnya adalah pekerja. Sehingga dalam setiap pertikaian yang terjadi maka ujungnya adalah ketidakpuasan bagi pihak yang bertikai.
•
Dalam ketenagakerjaan, terdapat hubungan antara pengusaha dengan pekerjanya, maupun hubungan antar pekerja (dapat dikaitkan juga dengan hubungan antara pekerja dengan serikat pekerja maupun antar serikat pekerja) dalam suatu lingkungan kerja.
•
Hubungan ini dapat dikatakan sebagai hubungan industrial.
B. Pengertian dan Definisi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial •
Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (Labour Law) adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif.
•
Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada mereka (buruh) yang melakukan pekerjaan dalam sutau hubungan subordinatif (dengan pengusaha/majikan).
•
Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban bertimbal-balik dari buruh/pekerja dan majikan, penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, non-diskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran-serta pekerja, hak mogok, jaminan pendapatan/penghasilan dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka.
•
Sejalan dengan perkembangan zaman era globalisasi sudah barang tentu tuntutan perkembangan penyelesaian sengketa perburuhan juga memberlukan payung dalam berbagai produk per-Undang-undangan yang dapat mengantisipasinya.
•
Sebelum Reformasi dalam pembaharuan perundang-undangan perburuhan dan ketenagakerjaan masalah penyelesaian sengketa buruh masih memakai undang-undang lama antara lain :
•
Undang-undang No. 22 tahun 1957 Lembaran Negara No. 42 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
•
Undang-undang No. 12 tahun 1964 Lembaran Negara No. 93 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta.
•
Didalam kedua produk Perundang-undangan ini memberikan jalan penyelesaian sengketa buruh lebih di titik beratkan pada musyawarah mufakat antara buruh dan majikan melalui Lembaga Bipartie dan bila tidak terselesaikan dapat dilanjutkan ke Lembaga Tripartie, dan seterusnya dapat dilanjutkan ke Pengadilan P4D dan P4P.
•
Akan tetapi pada zaman sekarang ini dimana semakin kompleksnya permasalahan perburuhan Undang-undang yang lama tersebut tidak dapat lagi memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa perburuhan, sehingga di undangkanlah Undang-undang lain seperti Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, Undangundang Serikat Pekerja/Serika Buruh No. 21 tahun 2000, dan Undang-undang penyelesaian perselisihan Industrial No. 2 tahun 2004.
Definisi lainnya tentang Hukum Perburuhan (Ketenagakerjaan) menurut beberapa Sarjana Hukum: 1.
Menurut Molenaar, Sarjana Belanda ini mengatakan bahwa “ar-beidsrecht” (Hukum Perburuhan) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa (pemerintah).
2.
M.G. Levenbach, merumuskan hukum arbeidsrecht sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan keadaan penghidupan yang langsung ada sangkut-pautnya dengan hubungan-kerja (yaitu penempatan dalam artikata yang luas, latihan dan magang), mengenai jaminan sosial buruh serta peraturan-peraturan mengenai badan dan organisasi-organisasi di lapangan perburuhan.
3.
Prof. Iman Soepomo, merumuskan arti kata hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
•
Istilah hukum perburuhan dewasa ini semakin tidak populer dengan diundangkannya UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) yang menjadi UU payung bagi masalah-masalah yang terkait dengan Hukum Perburuhan/Hukum Ketenagakerjaan. Di beberapa perguruan tinggi di Indonesia mata kuliah Hukum Perburuhan juga telah banyak digantikan dengan istilah lain seperti Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Hubungan Industrial.
UU No. 13 Tahun 2003 •
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja (Pasal 1 Ayat 1).
•
Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Pasal 1 Ayat 2).
•
Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 Ayat 3).
•
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 1 Ayat 16).
•
Hubungan Industrial merupakan sisi yang paling rawan di dalam bidang ketenagakerjaan. Kerawanan tersebut sebagai akibat dari sifat kerja dimana pada dasarnya ada perbedaan antara pelaku proses produksi ialah pekerja dan pengusaha.
•
Kerawanan ini semakin lebih potensial manakala hubungan industrial berkembang menjadi muatan politik. Kaum pekerja yang lemah tidak jarang digunakan untuk alat politik tertentu. Apalagi pada akhir-akhir ini praktek hubungan industrial diakui sebagai salah satu sisi pelaksanaan hak asasi manusia dan demokratisasi.
Hukum perburuhan dikarakteristikan oleh berikut :
atau ketenagakerjaan sejumlah ciri sebagai
• Lebih banyak (aturan) hukum yang bersifat kolektif. • Mengkompensasikan ketidaksetaraan (perlindungan pihak yang lebih lemah). • Pengintegrasian hukum privat dan hukum publik. • Sistem khusus berkenaan dengan penegakan.
C. Sumber-Sumber Hukum Ketenagakerjaan
Dalam hukum perburuhan Indonesia saat ini, sumber hukum terpenting dalam bentuk perundang-undangan ialah : • • •
Undang-Undang Ketenagakerjaan; Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Buruh dan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
•
• • • • • • • • • •
Kendati begitu perlu pula dicermati bahwa sumber-sumber hukum lainnya juga harus dirujuk dan berperan dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa perburuhan konkrit. Secara umum, sumber-sumber hukum yang terpenting ialah : Perjanjian-perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Perundang-undangan untuk hal-hal khusus Peraturan dan Keputusan Menteri Kesepakatan kerja bersama Preseden (putusan-putusan terdahulu dari pengadilan) Peraturan kerja yang ditetapkan perusahaan Perjanjian kerja individual Instruksi oleh majikan/pemberi kerja Doktrin hukum
D. Tujuan Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan
Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 UU Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa Pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan : • •
• •
Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
E. Ruang Lingkup Hubungan Industrial
A. Ruang Lingkup Cakupan Pada dasarnya prinsip-prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja dimana para pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah dan pekerjaan.
B. Ruang Lingkup Fungsi • Fungsi Pemerintah : Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. • Fungsi Pekerja/Serikat Pekerja : Menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, serta memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. • Fungsi Pengusaha : Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis serta berkeadilan.
C. Ruang Lingkup Masalah
• • • • • • • •
Adalah seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. syarat-syarat kerja pengupahan jam kerja jaminan sosial kesehatan dan keselamatan kerja iklim kerja cara penyelesaian keluh kesah dan perselisihan cara memecahkan persoalan yang timbul secara baik, dsb.
F. Tujuan Hubungan Industrial •
Tujuan hubungan industrial adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan.
•
Ada tiga unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial, yaitu :
1. hak dan kewajiban terjamin dilaksanakan 2. apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal/bipartite 3. mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan (lock out) oleh pengusaha, tidak perul digunakan untuk memaksakan kehendak masingmasing, karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik.
G. Sarana-Sarana dalam Hubungan Industrial
•
Agar tertibnya kelangsungan dan suasana bekerja dalam hubungan industrial, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja yang harmonis dan kondusif. Peraturan tersebut diharapkan mempunyai fungsi untuk mempercepat pembudayaan sikap mental dan sikap sosial hubungan industrial.
Sebagaimana di atur dalam Pasal 103 UU Ketenagakerjaan bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana sebagai berikut : a. b. c. d. e.
lembaga kerja sama bipartite lembaga kerja sama tripartite organisasi pekerja atau serikat pekerja/buruh organisasi pengusaha lembaga keluh kesah dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial f. peraturan perusahaan g. perjanjian kerja bersama
Terima Kasih Rizky Dwi Pradana, M.Si
