Modul ke:
Hubungan Industrial Pemogokan dan Penutupan Perusahaan serta Tindakan Pengusaha dan Pekerja dalam Upaya Pencegahannya.
Fakultas
Psikologi
Program Studi
Psikologi www.mercubuana.ac.id
Rizky Dwi Pradana, M.Si
Sub Bahasan 1. Pemogokan dan Penutupan Perusahaan 2. Tindakan Pengusaha dan Pekerja dalam Upaya Pencegahannya.
A. Pemogokan dan Penutupan Perusahaan •
Setidaknya ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak mogok pekerja yaitu :
a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”); b. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 368.Kp.02.03.2002 Tahun 2002TentangProsedur Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan (Lock Out) (“SE Menakertrans 368”); c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 232/men/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah (“Kepmen 232”).
•
Mogok kerja atau pemogokan adalah peristiwa dimana sejumlah besar karyawan perusahaan berhenti bekerja sebagai bentuk protes. Jika tidak tercapai persetujuan antara mereka dengan majikan mereka, maka mogok kerja dapat terus berlangsung hingga tuntutan para karyawan terpenuhi atau setidaknya tercapai sebuah kesepakatan.
•
Sementara, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Ayat 23 menjelaskan bahwa Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
•
Kemudian, dalam Pasal 137 UU Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa Mogok Kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
•
Lebih lanjut, dalam Pasal 139 UU Ketenagakerjaan menerangkan bahwa Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.
•
Pasal 145 UU Ketenagakerjaan menerangkan bahwa Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah.
•
Mogok kerja dapat mengakibatkan kerugian yang besar terutama jika dilakukan oleh karyawan yang bekerja dalam industri yang berpengaruh besar pada masyarakat, seperti perdagangan atau pelayanan publik. Walaupun demikian, dalam UU Tenaga Kerja di banyak negara, termasuk Indonesia, mogok kerja merupakan hak setiap karyawan.
•
Berikut ini contoh-cotoh aksi mogok kerja yang terjadi di Indonesia ialah :
•
Pada 25 Nopember 2010, Forum Buruh DKI Jakarta yang terdiri dari gabungan sejumlah serikat pekerja antara lain, ASPEK Indonesia, FSPMI, PSBI, SPN, GSBI, KSBSI, dan SBSI 92 melakukan aksi mogok kerja massal di kawasan Berikat Indonesia, Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jumlah capaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp. 1.401.289;
•
Pada bulan September 2013, Gabungan Asosiasi Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Gakoptindo) merencanakan aksi mogok selama tiga hari terkait masalah kenaikan harga kedelai.
•
Pada dasarnya di dalam UU Ketenagakerjaan ada dua perbuatan yang dilarang berkaitan dengan mogok kerja, yaitu :
a. Melakukan mogok yang tidak sah (lihat Pasal 142 jo Pasal 139 dan Pasal 140 UUK). Kepmen 232 mengatur akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah. Sanksi bagi pekerja/buruh yang melakukan mogok yang tidak sah diatur dalam Pasal 186 UUK yaitu kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama empat tahun. Ada pula denda paling sedikit Rp10 Juta, paling banyak Rp400 Juta; b. Menghalang-halangi pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melakukan mogok kerja yang sah (Pasal 143 ayat [1] UUK) atau menangkap/menahan pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah (Pasal 143 ayat [2] UUK). Sanksi atas pelanggaran Pasal 143 UUK tersebut adalah pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta (lihat Pasal 185 ayat [1] UUK).
•
Dilain pihak, menurut Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Kemenakertrans, Sahat Sinurat, menilai mogok kerja terjadi karena dipicu adanya perselisihan ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha di perusahaan. Perselisihan yang dapat terjadi meliputi pelaksanaan hak, kepentingan dan kesejahteraan pekerja. Sahat berpendapat sebaiknya perselisihan itu diselesaikan di tingkat perusahaan atau bipartit. Namun, jika tidak ditemukan kesepakatan maka mogok kerja dapat dilakukan.
Apabila dilihat dari sisi pengusaha, penutupan perusahaan (lock-out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Namun, pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock-out) sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Pasal 1 angka 24 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mendefinisikan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan
•
Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaanperusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi serta kereta api.
•
Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengusaha yang akan melakukan penutupan perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilaksanakannya penutupan perusahaan (lock out). Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
1.
waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock out); dan alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).
2.
•
Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan jalan mempertemukan dan merundingkan permasalahan yang terjadi dengan para pihak yang berselisih.
•
Apabila perundingan di antara pihak yang berselisih menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
•
Apabila perundingan di antara pihak yang berselisih tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
•
Pemberitahuan penutupan perusahaan (lock out) tidak perlu dilakukan oleh pengusaha apabila:
1.
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur mogok kerja sebagaimana di atur dalam UU Ketenagakerjaan; pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
2.
B. Tindakan Pengusaha dan Pekerja dalam Upaya Pencegahannya. •
Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa mogok kerja atau pemogokan yang dilakukan pekerja/buruh merupakan hak pekerja/buruh yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
•
Namun demikian, mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh haruslah dilakukan secara sah sesuai aturan yang berlaku.
•
Secara umum, tindakan yang dapat dilakukan baik oleh pengusaha, pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan mogok kerja baik dalam level satu perusahaan maupun dalam level nasional dapat dilakukan dengan cara berdialog atau berunding (negosiasi) oleh para perwakilan masingmasing pihak (pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah) terhadap permasalahan yang ada dan terkadang beragam penyebabnya.
•
Sebagai contoh, era Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) upaya pencegahan mogok kerja pekerja/buruh yang dilakukannya adalah dengan melakukan dialog dengan para buruh yang berencana melakukan aksi mogok kerja nasional selama 3 hari berturut-turut pada akhir Oktober 2013 lalu.
•
Dalam peristiwa itu, Menakertrans mengaku siap melakukan upaya untuk menindaklanjuti tuntutan dari para buruh tersebut. "Sebenarnya kita terus melakukan dialog sehingga aspirasi, harapan dan keinginan serikat pekerja yang mau mogok kita siap tindak lanjuti tuntutannya yang realistis kita follow up. Sehingga saya berharap tidak perlu mogok nasional. Kalau semua harapan kita bisa atasi, kita atasi secepatnya. Jadi mogok nasional tidak perlu terjadi”.
•
Lebih lanjut, menurut Muhaimin, bila para buruh tersebut tetap kukuh menuntut kenaikan upah, dinilai perlu digelar satu survei pasar untuk membuktikan hal tersebut dan tidak merugikan perusahaan tempat buruh bekerja. "Kenaikan itu harus sesuai dengan survei pasar, jangan membuat kenaikan sendiri berapa besar dan mengancam perusaha yang rugi. Jadi gunakan mekanisme surveyi pasar," jelasnya.
•
Selain melalui survei, lanjut Muhaimin, penentuan kenaikan upah juga harus disesuaikan dengan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang tentu saja pada setiap wilayah memiliki perbedaan satu sama lain.
•
Hal tersebut juga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Menteri Perindustrian, MS Hidayat (tahun 2012) yang berharap para buruh tak turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi. Dia berharap persoalan yang menjadi tuntutan buruh dibahas bersama dengan pemerintah dengan jalan dialog.
•
"Sebetulnya isu para pendemo itu bisa kita dialogkan tanpa harus turun ke jalan," ujar Hidayat di Istana Negara Jakarta, Selasa (2/10/2012).
•
Kendati demikian, Hidayat tak bisa melarang sebanyak tiga juta buruh untuk tak turun ke jalan. Dia mengakui sebagai negara demokrasi, buruh berhak menyuarakan hak dan tuntutannya. Namun, dia berharap buruh dapat melakukan aksi demo dengan damai dan tak mengganggu aktivitas buruh lainnya yang tak ikut berdemo.
•
"Tapi sebagai negara demokrasi, mereka berhak untuk melakukan demonstrasi sepanjang tidak memengaruhi dan mengganggu produksi dan tidak juga mengganggu bagi mereka yang tidak mau melakukan demonstrasi," paparnya.
•
Contoh lainnya dari cegah mogok kerja buruh, misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang berhasil mencegah rencana mogok nasional oleh para buruh setelah para asosiasi serikat pekerja dan pengusaha bersepakat untuk tidak mogok.
•
Dalam peristiwa tersebut dihasilkan dari Ma’bulo Sibatang (duduk bersama mencari solusi). Kegiatan Ma’bulo Sibatang (adat Sulawesi Selatan) dilakukan dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan seperti Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja, para pengusaha, akademisi serta para serikat pekerja.
•
Menurut Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Pudji Hartanto mengatakan, diskusi menghadirkan buruh dan asosiasi buruh dalam rangka mencegah demo nasional asosiasi buruh. Ma’bulo Sibatang ini merupakan diskusi bersama buruh. Nantinya kami harap para pekerja tidak lagi melakukan unjuk rasa di jalan yang dapat mengganggu ketertiban. Mantan Kepala Korp Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri itu menambahkan jika semua masukan dan saran para buruh pada diskusi ini akan ditindaklanjutinya secepat mungkin.
•
“Alhamdulillah, inilah buah dari Ma’bulo Sibatang (duduk bersama mencari solusi). Apapun itu kalau kita duduk bersama membahasnya dengan kepala dingin akan mendapatkan keputusan tepat,” ujar Kapolda Sulselbar Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar di Makassar.
•
Sementara itu menurut, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Kemenakertrans, Sahat Sinurat, mengatakan tren mogok kerja selama beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Menurutnya, salah satu penyebab munculnya tren itu karena perselisihan ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan dapat diselesaikan dengan baik lewat mekanisme bipartit. Yaitu komunikasi yang dijalin dalam sebuah forum yang terdiri dari pengusaha dan pekerja dan/atau serikat pekerja.
•
“Dari data mogok kerja yang dihimpun Kemenakertrans, menunjukkan penurunan kasus, itu menunjukan perundingan secara bipartit tergolong berhasil,”
•
Dari data tersebut, Sahat menyebut kasus yang marak terjadi sehingga menimbulkan mogok kerja biasanya berkaitan dengan terhambatnya pemenuhan hak-hak pekerja yang sifatnya normatif. Seperti pembayaran upah lembur, upah minimum dan Jamsostek.
•
Ia melihat ada kalanya pengusaha yang pekerjanya melakukan mogok kerja, melakukan perbaikan kesejahteraan untuk para pekerjanya. Seperti adanya kenaikan upah, tunjangan makan dan transport.
Daftar Pustaka • • •
•
•
•
• •
•
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Mogok Kerja, https://id.wikipedia.org/wiki/Mogok_kerja diakses pada 25 Mei 2016. Maria Amanda, Penutupan Perusahaan (Lock-Out) Sebagai Salah Satu Hak Pengusaha, http://www.hukumtenagakerja.com/penutupan-perusahaan-lock-out-sebagai-salah-satu-hakpengusaha/ diakses pada 25 Mei 2016. Prosedur Penyelesaian Utang Piutang Jika Perusahaan Tutup, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1591/prosedur-penyelesaian-utang-piutang-jikaperusahaan-tutup diakses pada 25 Mei 2016. Hal-hal Apa yang Harus Dilakukan Sebelum Melaksanakan Mogok Kerja ?, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1455/hal-hal-apa-yang-harus-dilakukan-sebelummelaksanakan-mogok-kerja diakses pada 25 Mei 2016. Begini cara Menakertrans cegah buruh mogok kerja nasional, http://bisnis.liputan6.com/read/711056/begini-cara-menakertrans-cegah-buruh-mogok-kerjanasional diakses pada 25 Mei 2016. Polda Sulselbar Cegah Buruh Mogok Nasional, http://sumbar.antaranews.com/berita/164195/poldasulselbar-cegah-buruh-mogok-nasional.html diakses pada 25 Mei 2016. Tren Mogok Kerja Mengalami Penurunan : Pekerja meragukan data yang disodorkan Kemenakertrans itu, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e616d468e1c/tren-mogok-kerja-mengalamipenurunan diakses pada 25 Mei 2016. Cegah demo, Menperin ajak buruh dialog, http://ekbis.sindonews.com/read/676391/34/cegahdemo-menperin-ajak-buruh-dialog-1349178854 diakses pada 25 Mei 2016.
Terima Kasih Rizky Dwi Pradana, M.Si
