Bidang Hubungan Industrial & Advokasi. Asosiasi Pengusaha Indonesia

Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi

Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Bidang HI & Advokasi) merupakan bentuk nyata dari komitmen APINDO untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan bagi dunia usaha Indonesia. Bidang HI dan Advokasi bertugas menyelenggarakan 3 (tiga) peran dan fungsi utama yaitu : 1. Perlindungan a. Meningkatkan efektifitas peran APINDO sebagai organisasi yang mewakili Pengusaha / Perusahaan di Lembagalembaga Tripartit baik tingkat Nasional maupun tingkat Internasional; b. Melaksanakan kaidah-kaidah operasional Hubungan Industrial Indonesia disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan era Globalisasi. 2. Pembelaan a. Memberikan konsultasi dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia / Ketenagakerjaan / Hubungan Industrial kepada anggota; b. Menggalakkan upaya Bipartit dan terbentuknya LKS Bipartit di perusahaan; b. Penyusunan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama beserta teknikteknik bernegosiasi; c. Memberikan bantuan hukum dalam perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial. 3. Pemberdayaan a. Memberikan informasi yang terkini kepada para anggota tentang perkembanganperkembangan di bidang Ketenagakerjaan/ Hubungan Industrial dalam bentuk pelbagai macam informasi dan pelbagai sarana; b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu dan profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam lingkup dunia usaha baik dilakukan oleh APINDO sendiri maupun bekerjasama

Bidang Hubungan Industrial & Advokasi

Pendahuluan dengan lembaga profesional; c. Menggalang kerjasama dengan para pelaku hubungan industrial, baik di dalam maupun di luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan APINDO serta dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan Ketenagakerjaan / Hubungan Industrial di Indonesia yang terjadi (hingga akhir tahun 2011 tidak terlepas dari peran aktif Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi APINDO antara lain : 1. Monitoring dan evaluasi perkembangan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk terlibat dalam proses kajian ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), memantau dan mengkaji proses judicial review Undang-undang terkait ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan lain-lain; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), termasuk memberikan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait (Kemenakertrans, Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya); 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); 4. Berperan aktif dalam LKS Tripartit Nasional dalam pembuatan pelbagai rancangan peraturan pelaksanaan terkait ketenagakerjaan / hubungan industrial Indonesia. Peran Bidang HI dan Advokasi untuk mendorong tercapainya perkembangan Ketenagakerjaan/Hubungan Industrial yang sejalan dengan pencapaian Hubungan Industrial Indonesia yang harmonis, dinamis dan berkeadilan bagi Dunia Usaha Indonesia, yang sangat mendukung dalam perkembangan dunia usaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia

3


Secara garis besar, kegiatan Bidang HI dan Advokasi di tingkat Nasional dan tingkat Internasional terdiri dari :

1. Pelatihan Kegiatan ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait Ketenagakerjaan/ Hubungan Industrial di Indonesia dalam rangka peningkatan mutu dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Pelatihan ini ditujukan untuk : a. Para praktisi hubungan industrial di Indonesia yang terdiri dari Industrial Relations Department Perusahaan Anggota APINDO; b. Industrial Relations Department Perusahaan Non-Anggota APINDO, Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Unsur APINDO; dan c. Tim Advokasi APINDO tingkat Pusat maupun tingkat Daerah. Dengan kegiatan berupa : Workshop Beracara di PHI Tingkat Lanjutan

Secara keseluruhan Materi Workshop : a. Perkembangan Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Review Pelaksanaan PHI baik di tingkat PHI di Pengadilan Negeri maupun di MA Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI); b. Strategi Pembuatan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik oleh Ibu Endang Susilowati, Koordinator Tim Advokasi; c. Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial dan Latihan-latihan; d. Penilaian MA terhadap kasus-kasus yang diajukan Kasasi di MA oleh Hakim Ad Hoc Kasasi Unsur APINDO; e. Diskusi Panel oleh Nara Sumber DPN APINDO dan Hakim Kasasi; f. Serta tanya jawab.

Merupakan program kerja DPN APINDO bekerjasama dengan NHO tahun 2011, yang diselenggarakan bekerjasama dengan DPP APINDO DKI Jakarta, Lampung, DPP APINDO Sulawesi Utara, dengan gambaran acara sebagai berikut :

Komposisi Peserta : a. Pengurus DPP dan DPK APINDO Provinsi; b. Tim advokasi DPP dan DPK APINDO Provinsi; c. Hakim Ad Hoc PHI Unsur APINDO Provinsi; dan d. Perusahaan Anggota DPP APINDO Provinsi

1. DPP APINDO DKI Jakarta Yang diselenggarakan tanggal 24 - 25 Februari 2011 di Hotel Twin Plaza, Slipi, Jakara Barat dengan Jumlah peserta 57 (lima puluh tujuh ) orang. Dengan Nara Sumber: Bapak Hasanuddin Rachman (Ketua Bidang HI dan Advokasi DPN APINDO), Ibu Endang Susilowati (Anggota Bidang HI dan Advokasi DPN APINDO), Bapak Jono Sihono (Hakim Ad Hoc Kasasi Unsur APINDO).

4

2. DPP APINDO Jabar Yang diselenggarakan tanggal 28-29 Maret 2011 di Hotel Yehezkiel Bandung, dihadiri + 50 utusan perusahaan dan DPK se- Jawa Barat. Dengan Nara Sumber : Bapak Hasanuddin Rachman (Ketua Bidang HI dan Advokasi DPN APINDO), Ibu Endang Susilowati (Anggota Bidang HI dan Advokasi DPN APINDO), Bapak Bernard (Hakim Ad Hoc Kasasi Unsur APINDO).

Laporan Tahunan 2011

3. DPP APINDO Lampung Workshop Beracara di PHI Tingkat Lanjutan pada tanggal 28 – 29 April 2011 di Hotel Sheraton Lampung, dengan jumlah peserta 80 (delapan puluh ) orang Nara sumber terdiri dari : (i) DPN APINDO: Bapak H. Hasanuddin Rachman, dan Ibu Endang Susilowati; (ii) Hakim AdHoc PHI Kasasi di Mahkamah Agung : Bapak Horadin Saragih; dan; (iii) Hakim AdHoc PHI PN Lampung : Bapak H. Burhanuddin.

Temuan dan Masukan Secara Umum : banyak peserta yang kurang memahami sistem dan pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) sebagai sarana untuk pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial baik di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri maupun di tingkat Kasasi (MA); • Walaupun banyak yang kurang memahami sistem dan pelaksanaan PPHI di PHI , namun

• Masih

para peserta kebanyakan telah menerapkan upaya Bipartit dalam PPHI, hal ini terlihat dari setiap uraian pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, walaupun kemudian atas upaya Bipartit tersebut belum mencapai keberhasilan atau kalaupun sudah berhasil ternyata masih banyak ditemukan kesalahan dalam tehnis administrasinya seperti dalam penyusunan risalah rapatnya. Kendalakendala inilah yang harus dicermati lebih lanjut sehingga upaya Bipartit yang telah ditempuh tersebut dapat berjalan dengan baik dan sempurna, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu untuk pekerja maupun untuk pengusaha, dan tidak menimbulkan perselisihan yang lebih lanjut ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial; • Dalam hal pembuatan gugatan untuk proses PHI masih banyak terdapat ketidaksempurnaan dalam pembuatan surat kuasa maupun dalam pembuatan gugatan untuk proses beracara di tingkat PHI. Dalam pembuatan surat kuasa masih banyak ditemukan ketidaklengkapan syaratsyarat formil untuk sebuah surat kuasa, begitu juga dalam pembuatan gugatan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangmampuan para peserta workshop dan menunjukkan adanya keperluan untuk pelatihan dan bimbingan lebih lanjut bagi para peserta workshop. Dengan pendalaman kemampuan tehnik beracara ini diharapkan dapat memberikan bekal bagi para pelaku hubungan industrial di perusahaanperusahaan sehingga dapat dihindari adanya kesalahan yang dapat menyebabkan permasalahan menjadi lebih rumit dan berkelanjutan sehingga akan menyulitkan bagi perusahaan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial; • Masukan selanjutnya diharapkan dapat diadakan lagi acara workshop PHI seperti ini, untuk lebih mendalami materi tingkat lanjut (advance) ini dengan materi yang lebih mendalam dan waktu yang cukup sehingga diharapkan pemahaman peserta terhadap praktek penyelesaian perselisihan hubungan



Laporan Kegiatan

4. DPP APINDO Sulawesi Utara Workshop Beracara di PHI Tingkat Lanjutan pada tanggal 20 - 21 Juli 2011 di Hotel Grand Puri Manado. Peserta berjumlah 40 (empat puluh) orang. Nara sumber terdiri dari : (i) DPN APINDO : Bapak H. Hasanuddin Rachman, dan Ibu Endang Susilowati; (ii) Hakim AdHoc PHI Kasasi di Mahkamah Agung : Bapak Dwi Cahyo Suwarsono.

5


2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Undangundang Terselenggaranya pelbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ketenagakerjaan / Hubungan Industrial memerlukan peran aktif APINDO untuk mewakili Pengusaha Indonesia dan / atau mengawasi penerapan peraturan perundangundangan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dalam hal ini, Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi APINDO diberikan kepercayaan oleh DPN APINDO untuk melakukan ha tersebut. Hingga akhir tahun 2011, peran Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi APINDO untuk mewakili pengusaha Indonesia dan / atau mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan antara lain :

2.1. Monitoring perkembangan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada tahun 2011 ini kembali terjadi satu perkembangan ketentuan ketenagakerjaan yang mengejutkan bagi kalangan dunia usaha di Indonesia yaitu terbitnya Putusan MK No. 037/PUU-IX/2011. APINDO berpendapat bahwa Putusan MK tersebut tidaklah mengakomodir rasa keadilan kalangan dunia usaha, yang mana berpotensi menyebabkan munculnya pelanggaran hukum dari kalangan dunia usaha terutama terkait “pemberlakuan upah proses”. Terkait putusan MK tersebut APINDO telah mempersiapkan dan melakukan beberapa langkah-langkah taktis guna melindungi dunia usaha Indonesia.

6


2.2. Hasil kajian LIPI Upaya mewujudkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan perbaikan iklim usaha Indonesia melalui pembangunan ketenagakerjaan, yang telah diusahakan oleh Forum Bipartit Nasional (FBN) pada tahun 2010, berupa kerjasama kajian peraturan ketenagakerjaan bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang dalam kelanjutannya diambilalih oleh Pemerintah, pada akhir tahun 2011 LIPI menyampaikan laporan ketenagakerjaan dengan pokok-pokok pikiran yang menarik untuk dikritisi. Pokokpokok pikiran tersebut dituangkan dalam 7 (tujuh) bagian besar yang terdiri dari : (i) Tenaga Kerja Asing (TKA); (ii) Hubungan Kerja (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing); (iii) Istirahat Panjang; (iv) Pengupahan; (v) Mogok Kerja; (vi) Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam laporannya, LIPI menyimpulkan : a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengandung berbagai kelemahan substansi maupun implementasinya. Kelemahan substansi antara lain berkaitan dengan adanya pasal-pasal yang terlalu rigid dan detil sehingga dianggap menyulitkan ruang gerak dunia usaha atau kurang mendukung perluasan kesempatan kerja. Beberapa pasal lainnya dianggap merugikan hak-hak dan perlindungan pekerja/buruh, karena memberi ruang untuk pelanggaran dalam implementasinya. Permasalahan substansi lainnya adalah ketidakjelasan beberapa pasal, adanya pasal-pasal yang bermakna ganda (multi-tafsir) ataupun tidak konsisten dengan regulasi lainnya, sehingga menjadi sumber perselisihan dalam pelaksanaan hubungan kerja dan hubungan industrial;

b. Dalam hal substansi, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga belum menjangkau keseluruhan pekerja terutama pekerja di sektor informal dan sektor pertanian yang merupakan bagian terbesar dari seluruh pekerja/buruh. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga cenderung ‘bias’ sektor formal, khususnya sub-sektor industri, karena lebih banyak mengatur hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha sektor industri. Sementara proporsi pekerja di sektor industri dan formal relatif kecil dibandingkan jumlah semua pekerja di Indonesia (masing-masing hanya sekitar 13% dan 30%); c. Hukum perburuhan memiliki sifat hukum publik karena kepentingan negara yang sangat besar dalam pengaturan perburuhan. Negara mempunyai peran penting dan strategis sebagai mediator (antara pekerja/buruh/serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha/pemberi kerja), sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai supervisor/pengawas untuk menjamin agar terjadi hubungan industrial yang harmonis, sehingga kelangsungan usaha dan kesejahteraan untuk semua pihak dapat tercapai. Banyaknya kasus perselisihan yang mengarah ke konflik kepentingan, menunjukkan pihak pemerintah kurang menjalankan perannya sebagai mediator dan supervisor secara optimal, sehingga semakin mengganggu kelangsungan usaha; d. Peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) relatif lemah, terbukti dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi dan penyelesaian hukum yang berlarut, menyebabkan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kurang memberikan kepastian dan perlindungan hukum

terhadap pihak-pihak terkait (pekerja dan pemberi kerja) sehingga semakin tidak kondusif untuk pengembangan investasi maupun peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; e. Berbagai kondisi juga telah menyebabkan peran pemerintah sebagai bagian penting dari pemangku kepentingan, relatif lemah dalam memenuhi tanggung jawab sosial bagi warga negaranya, sehingga kewajiban menyediakan jaminan sosial masih terabaikan (seperti jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan jaminan pengangguran). Hal ini berdampak pada beban yang semakin berat bagi pengusaha/ pemberi kerja dalam memenuhi hak pekerja/buruh, sehingga mengganggu kelangsungan dan pengembangan usaha; f. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh cenderung masih menjadi beban pengusaha, sehingga pada saat kemampuan perusahaan menurun, berdampak pada terabaikannya perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Penekanan kewajiban untuk peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh hanya pada pengusaha/pemberi kerja dapat mengakibatkan penurunan efisiensi usaha yang berdampak pada terhambatnya perluasan kesempatan kerja. Maka sudah saatnya negara berperan untuk melaksanakan kewajiban sosialnya yaitu mengambil alih sebagian beban tersebut dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja melalui peningkatan sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif. Dengan prinsip tersebut, Sistem Jaminan Sosial merupakan program bersama (pemerintah dan masyarakat), yang dilaksanakan melalui pendekatan sistem, guna mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.



industrial dapat semakin mendalam dan lengkap. Dengan pemahaman yang mendalam tersebut, diharapkan peserta terutama Tim Advokasi di DPP dapat bertugas dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan yang dihadapi anggotanya.

7


I. Tenaga Kerja Asing (TKA) • Perlu adanya perbaikan dan ketegasan dalam pendefinisian tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam Undang-undang Ketenagakerjaan; • Di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tidak perlu dijelaskan secara detil tentang standar kompetensi, namun diperlukan ketentuan yang tegas tentang persyaratan penggunaan TKA sesuai standar kompetensi yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri; • Perlu penegakan hukum bagi pemberi kerja dan TKA yang menduduki jabatan tanpa ijin serta menjalankan pendampingan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang; • Perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan penggunaan TKA dalam peraturan turunannya, namun tidak mengurangi esensi pengaturan dan pembatasan penggunaan TKA; • Perlu peningkatan jumlah dan kompetensi petugas perijinan TKA di tingkat pusat dan daerah; • Perlu transparansi dan sosialisasi dalam pemanfaatan dana kompensasi TKA dalam Undang-undang maupun peraturan turunannya, serta disarankan persyaratan bagi TKA ditambah dengan ‘wajib memiliki asuransi’. II. Hubungan Kerja A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu • Sistem PKWT tetap diperlukan terutama untuk memenuhi kebutuhan usaha sejalan denaga dinamika sosial ekonomi, namun pelaksanaannya

8


harus menjamin pemenuhan hak dan perlindungan pekerja, termasuk keikutsertaan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja; • Pekerja kontrak (PKWT) harus mempunyai take home pay lebih tinggi dibanding pekerja tetap (PKWTT); • Dalam hal jenis pekerjaan/kegiatan yang sudah dilakukan oleh pekerja tetap di suatu perusahaan, maka jenis pekerjaan tersebut tidak boleh dilakukan dengan status kontrak (PKWT). Apabila pengusaha tetap akan mempekerjakan pekerja kontrak (PKWT) pada pekerjaan tersebut, maka take home pay pekerja kontrak (PKWT) harus lebih tinggi daripada pekerja tetap (PKWTT); • Diperlukan kejelasan pengertian pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak tetap. Akan tetapi sejalan dengan dinamika perusahaan, diperlukan ruang untuk penyesuaian kembali melalui kesepakatan kedua belah pihak yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB); • Untuk meminimalisisr berbagai pelanggaran atau penelewengan terhadap pelaksanaan PKWT, maka diperlukan peningkatan pengawasan diantaranya dengan melibatkan SP/SB di dalam perusahaan yang mempekerjakan pekerja kontrak (PKWT); • Pekerja perlu didorong untuk menggunakan hak-hak berserikat. Di sisi lain pemberi kerja harus memberi peluang dan kesempatan bahkan menjamin pekerja kontrak (PKWT) untuk mendapatkan hak-hak berserikat sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 dan Konvensi ILO Nomor 98.

B. Outsourcing • Hubungan kerja sistem outsourcing tetap diperlukan terutama untuk memenuhi kebutuhan usaha sejalan dengan perkembangan dinamika sosial ekonomi, namun pelaksanaannya harus menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja/buruh, termasuk keikutsertaaan pekerja/buruh dalam jaminan sosial tenaga kerja. Dalam hal ini pekerja/buruh outsourcing harus dipastikan bahwa hak-hak dan jaminan perlindungan kerjanya minimal harus sama dengan pekerja/ buruh lainnya dan diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku; • Hubungan kerja sistem outsourcing dapat dilakukan dengan penekanan pada beberapa ketentuan sebagai berikut : (1) kegiatan outsourcing tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang sedang dilakukan oleh pekerja tetap/kontrak di perusahaan yang sama; (2) jenis pekerjaan/kegiatan yang dapat di-outsourcing-kan harus sesusai dengan daftar (list) pekerjaan yang disahkan oleh lembaga/ instansi yang berwenang; (3) dalam menentukan jenis pekerjaan/kegiatan yang di-outsourcing-kan harus mengedepankan prinsip beritikad baik (code of good faith) dan dialog sosial melalui kesepakatan kolektif (bipartit) di tingkat perusahaan; • Ketentuan atau aturan dalam undang-undang seharusnya tidak membuka ruang bagi adanya upaya penyimpangan. Dalam hal ini aturan tentang pengalihan tanggung jawab hubungan kerja dari perusahaan penyedia jasa ke perusahaan pengguna (Pasal 66 ayat (4)) dinilai telah memberi dampak pada posisi pekerja/buruh menjadi rentan

terhadap kepastian status hubungan kerja; • Diperlukan peninjauan ulang terhadap pengertian outsourcing. Dalam hal ini diusulkan untuk menghapus aturan tentang pemborongan pekerjaan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) Buku III Bab 7A bagian VI. Kegiatan pemborongan merupakan bentuk kerjasama hubungan bisnis antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan pemborong (sub-kontraktor) sehingga Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur hubungan kerja sistem outsourcing melalui jasa penyediaan pekerja/ buruh; • Untuk meminimalisir berbagai pelanggaran atau penyelewengan terhadap pelaksanaan outsourcing, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) peningkatan pengawasan dan memperketat ijin pendirian perusahaan jasa penyedia pekerja/buruh; (2) pemberlakuan standar kelayakan perusahaan jasa penyedia pekerja/buruh melalui penerbitan lisensi (sertifikat) yang pemberiaannya diawasi secara ketat dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu; (4) perusahaan pengguna (user) didorong untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan jasa penyedia pekerja/buruh yang telah berlisensi (bersertifikat); dan (5) reformasi birokrasi terutama pada lembaga/instansi yang memiliki kewenangan terkait pemberian ijin pendirian usaha, pemberan lisensi, pengawasan dan penegakan hukum.



Pokok-pokok Pikiran untuk Penyempurnaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan :

9


IV. Sistem Pengupahan • Penetapan Upah Minimum (UM) cukup memperhatikan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel produktifitas pekerja penting dalam melakukan penyesuaian upah secara berkala sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 92 ayat (2); • Dalam upaya mengurangi kesenjangan nilai UM antara Kabupaten/Kota, kerumitan proses penghitungan, efisiensi birokrasi dan menghindari politisasi UM baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Propinsi, maka penetapan UM cukup di tingkat propinsi dengan memperhatikan survei KHL yang objektif oleh lembaga yang kompeten (misalnya BPS) di tingkat Kabupaten/Kota; • Perlu adanya peninjauan ulang Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (6), agar waktu penetapan lebih efektif dengan memperhatikan faktor inflasi pada jangka waktu yang disepakati (misalnya 2 tahun); • Perlunya sinkronisasi Undangundang Nomor 13 Tahun 2003

10


tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (2) dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiba Pembayaran Utang; • Penetapan UM bagi perusahaan skala menengah dan besar harus senilai 100% KHL. Namun penetapan UM bagi perusahaan berskala mikro dan kecil perlu diatur khusus dalam peraturan lain; • Perlunya penegakan hukum (law enforcement). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai perlunya pengawasab ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan dibawah supervisi dan kontrol dari pemerintah pusat. VI. Mogok Kerja • Perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap pengertian ‘mogok kerja’ supaya tidak menimbulkan kerancuan dengan demo dan unjuk rasa; • Perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap persyaratan dan mekanisme pelaksanaan hak mogok kerja sehingga tidak mempersulit SP/SB bila hendak menyampaikan aspirasinya setelah perundingan dengan pengusaha menghadapi jalan buntu. VII. Pemutusan Hubungan Kerja A. Mekanisme • Perlunya pembedaan mekanisme dan kompensasi PHK menurut alasan terjadinya PHK, karena perbuatan kejahatan (pidana) dan/atau pelanggaran peraturan perusahaan serta pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (perdata)

yang dilakukan oleh pekerja; • Diperlukan adanya peninjauan kembali Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial agar prosedur dan mekanisme PHK lebih efisien; • Pengenaan pasal skorsing beserta konsekuensinya harus diatur dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan yang lebih adil bagi semua pihak; • Penyelesaian persoalan PHK diupayakan seoptimal mungkin melalui lembaga Bipartit dan/atau perundingan di tingkat perusahaan; • Perlunya pasal sanksi bagi yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. B. Kompensasi • Perlunya kejelasan kata per kata dalam pasal-pasal PHK, sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir. Perbedaan jumlah kompensasi ini diakibatkan oleh adanya kata ‘paling sedikit’ di pasal 156 ayat (2) yang bisa ditafsirkan secara berbeda antara pekerja dan pengusaha. Kata ‘paling sedikit’ bisa menimbulkan konflik multi-tafsir antara pekerja dan pengusaha. Sesuai dengan ayat (2), pekerja bisa menuntut lebih dari ketentuan yang sudah ada dalam ayat ini, meski besaran pesangonnya sudah dirinci dengan jelas dalam ayat (2) tersebut. Untuk itu, kata ‘dan/atau’ dan ‘paling sedikit’ harus dihindari dalam upaya penyempurnaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; • Diperlukan penjelasan tentang filosofi dan definisi uang pesangon sehingga dimungkinkan adanya reformulasi uang pesangon sesuai

dengan kesepakatan. Hal ini untuk menghindari adanya perdebatan yang terus berlangsung tentang besaran uang pesangon sebagai dampak adanya perbedaan persepsi tentang uang pesangon dari pihak pekerja/buruh dan pengusaha; • Untuk menghindarkan perlakuan diskriminatif dalam hal pemberian kompensasi PHK untuk pekerja yang melakukan pelanggaran dengan pekerja yang ‘baik’ atau pekerja yang mengundurkan diri, maka perlu adanya pembedaan kompensasi sesuai dengan alasan PHK. Untuk memenuhi rasa keadilan terhadap pekerja yang diPHK akibat melakukan pelanggaran seharusnya mendapatjan kompensasi yang lebih kecil daripada pekerja/buruh yang mengundurkan diri dan pekerja/ buruh yang memasuki usia pensiun; • Perlunya harmonisasi antara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sehingga perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program Jamsostek perlu mendapatkan pengaturan khusus. Hal ini disebabkan adanya indikiasi bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sejalan dengan Undangundang Dana Pensiun, tetapi belum harmonis dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; • Untuk menjaga keseimbangan kelangsungan usaha dan pemenuhan hak pekerja, baik pada kasus pailit, maupun pembayaran kompensasi PHK



III. Istirahat Panjang • Perlunya pemberian istirahat panjang untuk jangka waktu tertentu pada pekerja dengan memperhatikan sektor dan jenis pekerjaan, serta masa kerja sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha; • Selama menjalankan hak istirahat panjang, pekerja berhak mendapatkan upah dan kompensasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.

11


yang memberatkan perusahaan, maka perlu alternatif penyelesaian antara lain : (1) perlunya mempercepat pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJSN) yang memiliki program menyeluruh dan berlaku untuk semua warga (termasuk pekerja). BPJSN memiliki program jaminan kerja (yang mengarah pada unemployment insurance) atau program jaminan kompensasi PHK; dan (2) mengoptimalkan fungsi PT Jamsostek untuk program penjaminan kompensasi PHK, dengan dasar aturan khusus dalam Peraturan Pemerintah. Keberhasilan program ini, akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha dan perbaikan iklim investasi.

2.3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Penerapan dan/atau pelaksanaan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, sebagaimana diketahui, memiliki berbagai macam hambatan atau kendala, dengan hambatan atau kendala utama terdiri dari : 1) Pengetahuan dan pemahaman stakeholders PPHI terkait ketentuan Hukum Acara Perdata yang digunakan dalam PPHI melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI); 2) Tidak terpenuhinya quota Hakim Ad-Hoc PHI; 3) Minimnya sarana dan prasarana PHI; dan 4) Rendahnya kesejahteraan Hakim Ad-Hoc PHI.

12


4) Masih adanya ketidaktepatan penetapan/ penghitungan upah proses; 5) Lainnya.


1) Masih adanya putusan yang melebihi ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 2) Masih adanya putusan yang terkesan berpihak; 3) Masih adanya ketidaktepatan penerapan hukum;

Secara rinci, hal-hal yang dibahas antara lain : 1) Kesalahan berat (ex-ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, pasal 158)

Pada tahun 2011, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dilakukan oleh APINDO melalui Forum Komunikasi dan Konsultasi 3 (Tiga) Unsur APINDO, Ketua, Tim Advokasi dan Hakim Ad-Hoc PHI Unsur APINDO - Pembekalan Hakim Ad-Hoc PHI Unsur APINDO. Acara ini berfokus pada berbagai persoalan teknis dalam PPHI yakni terkait dengan pembentukan keputusan/penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Meningkatnya jumlah perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang dikasasikan mencerminkan adanya ketidakpercayaan (bukan ketidakpuasan) dari pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Seiring dengan hal tersebut, Hakim Ad-Hoc Unsur Pengusaha di tingkat Kasasi berpendapat bahwa telah terjadi disparitas kualitas putusan/penetapan ditingkat pertama, Pengadilan Hubungan Industrial, antara lain :

Adanya putusan MK yang menyatakan bahwa “Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat”, tidak bisa dipungkiri telah menimbulkan polemik “keadilan” bagi para pemberi kerja/pengusaha. Dalam praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui litigasi, hal ini juga telah menimbulkan kerancuan dalam penetapan, yaitu munculnya berbagai putusan (yang tergolong jurisprudensi) terkait PHK karena kesalahan berat, dimana putusan hakim didasarkan kepada kebiasaan di perusahaan / bukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Salah satu polemik (berupa ketidaksepahaman) yang muncul dari hal di atas adalah banyak hakim PHI di tingkat pertama (PN) yang menggunakan ketentuan Pasal 1603 huruf o Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dalam mengklasifikasikan perbuatan/fakta-fakta sebagai kesalahan berat. Menyikapi hal ini Hakim AdHoc secara tegas menyatakan bahwa “Pada dasarnya Pasal 1603 huruf o BW memang memberikan batasan-batasan yang dapat digunakan oleh para hakim dalam memberikan keputusan, akan tetapi apabila kesalahan berat dimaksud tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian

Kerja Bersama, maka pekerja/buruh bersangkutan harus dibebaskan dari gugatan/yang dituntutkan”. Menyikapi hal tersebut, Ibu Endang Susilowati (Anggota Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO) berpendapat bahwa “Sekalipun kesalahan berat tidak diatur Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama, hakim harus/ wajib memutus perkara itu berdasarkan kepatutan dan keadilan”. Di dalam diskusi, salah satu peserta mengemukakan pertanyaan menarik “Apakah dalam menggiring Majelis Hakim dalam membuat keputusan dalam kasus PHK karena kesalahan berat, Penggugat dapat menggunakan pendekatan Argumentum per Analogio, dimana dalam hal ini penggugat dapat menganalogikan ketentuan kesalahan berat ex-Pasal 158 dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 dalam gugatannya?”. Menyikapi hal ini, Bapak Bernard (Hakim Ad-Hoc PHI tingkat Kasasi) memiliki pendapat yang sama, akan tetapi dalam kenyataannya banyak pihak yang menentang/tidak setuju dengan hal tersebut. Pada kesempatan yang sama, Bapak Jono Sihono (Hakim Ad-Hoc PHI tingkat Kasasi) berpendapat lain, bahwa kita harus menggunakan pendekatan batasan dasar bahwa “Yang bisa melakukan analogi hanyalah hakim, bukan penggugat melalui gugatannya”,


13


2) Sumpah saksi Seringkali terjadi di dalam peradilan perkara-perkara hubungan industrial dimana “saksi menolak untuk disumpah” maupun “suatu pihak yang berperkara menolak saksi dari pihak lawan untuk disumpah”. Berdasarkan asas hukum yang berlaku, maka apabila terjadi hal seperti tersebut di atas maka segala keterangan yang keluar dari saksi bersangkutan hanya dapat dijadikan sebagai “Keterangan”, bukan sebagai “Alat bukti saksi”. Salah satu contoh kasus tersebut adalah pekerja/buruh yang sering tidak masuk kerja, dimana pekerja/ buruh diindikasikan memiliki pekerjaan sampingan. Seringkali dalam hal ini perusahaan meminta supir dari pekerja/ buruh bersangkutan untuk menjadi saksi (supir) dalam persidangan. Akan tetapi saat saksi diminta untuk bersumpah di muka persidangan, saksi (supir) bersangkutan menolak. Sangat disayangkan, karena seharusnya keterangan saksi ini bisa menjadi keterangan kunci terkait kasus tersebut. Menyikapi hal ini, DPN APINDO menyatakan bahwa hal ini pernah dibicarakan/ dikomunikasikan oleh DPN APINDO kepada MA, yang seyogyanya MA membuat petunjuk berupa Surat Edaran (SE) yang isinya menyatakan bahwa “Dalam perkara hubungan industrial saksi yang masih mempunyai hubungan kerja diperkenankan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah”. 3) Upah proses Panjangnya prosedur penetapan PHK yang ditentukan dalam UU No. 2 Tahun

14


2004 tentang PPHI dalam penerapannya sering diiringi dengan gugatan/tuntutan pekerja/buruh terkait upah proses. Dalam hal ini sering terjadi perbedaan pendapat antara para hakim tentang besarnya upah proses ini. Contoh yang dapat dikemukakan adalah “Putusan di tingkat pertama menetapkan bahwa upah proses terhadap pekerja/buruh dalam suatu kasus perselisihan PHK adalah sebesar 8 bulan upah, setelah kasus bersangkutan naik ke tingkat kasasi, putusan kasasi merubah putusan tersebut (bukan menjadi lebih besar melainkan menjadi lebih kecil) menjadi hanya 6 bulan. Implikasi dari perbedaan pendapat ini adalah sering kali pekerja/buruh bersangkutan mendatangi para hakim di tingkat pertama (baik) untuk meminta penjelasan hingga untuk meminta pembelaan, dan sering kali hal ini tidak dapat dijawab maupun dilakukan oleh para hakim di tingkat pertama. Menyikapi hal ini, para Hakim Ad-Hoc tingkat Kasasi menjawab bahwa terdapat kesepahaman diantara Hakim PHI tingkat Kasasi (Karir maupun Hakim Ad-Hoc Unsur APINDO maupun Hakim Ad-Hoc Unsur SP/SB) bahwa “Jumlah maksimal upah proses yang dapat diberikan dalam proses penetapan PHK adalah 6 bulan upah”. 4) Uang Pisah Dalam beberapa ketentuan mengenai kompensasi PHK yang diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “Bagi pekerja/ buruh yang mengundurkan diri atau bagi pekerja/buruh yang melakukan kesalahan berat) mendapatkan kompensasi PHK berupa Uang Pisah yang besaran dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja

Bersama”. Dalam prakteknya, ketentuan ini sering menimbulkan polemik, dimana sering menyebabkan perbedaan/silang pendapat diantara para hakim dalam satu majelis. Bahkan terkadang, saat uang pisah diberikan dalam putusan di tingkat pertama, putusan ini (sepanjang mengenai uang pisah) dianulir oleh putusan kasasi. Menyikapi hal ini, Ibu Endang Susilowati (Anggota Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO) berpendapat bahwa terkait hal ini terdapat 2 (dua) poin penting terkait penerapan uang pisah sebagai kompensasi PHK, yaitu : a) Hanya diperuntukkan bagi pekerja/ buruh non-managerial yang ter-PHK; b) Ketentuan uang pisah dimaksud diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku. 5) Jangka waktu penyampaian memori kasasi Tidak diaturnya batas waktu penyampaian memori kasasi di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dalam prakteknya sering menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat, dimana banyak putusan yang ingin dilanjutkan proses hukumnya ke tingkat kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) dengan alasan “Penyampaian memori kasasi telah melewati batas waktu yang diberikan (terlambat)”. Dari diskusi yang terjadi diketahui bahwa terdapat perbedaan penafsiran terhadap batas waktu ini, yaitu perbedaan dalam menganalogikan batas waktu penyampaian memori kasasi ini. Penafsiran yang berkembang di sisi Hakim Ad-Hoc tingkat pertama (PN) adalah “Batas waktu penyampaian memori kasasi adalah mengikuti batas waktu pernyataan permohonan kasasi yaitu 14 hari bursa (secara awam disebut juga hari kerja) yang diatur dalam UU No. 2 Tahun

2004 tentang PPHI”. Menyikapi hal ini Hakim Ad-Hoc Kasasi menyatakan bahwa “Batas waktu penyampaian memori kasasi adalah terlepas dari batas waktu pernyataan permohonan kasasi, yang mana hal ini (penyampaian memori kasasi) tidak diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, atau dengan kata lain tidak diberikan pengkhususan penyampaian memori kasasi dalam PHI, maka penyampaian memori kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam HIR yaitu 14 hari kalender”.


oleh karena itu pendekatan Argumentum per Analogio dapat dikatakan bertentangan dengan batasan-batasan hukum yang ada.

6) Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Prosedur mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang saat ini berlaku, dalam prakteknya sering menimbulkan beragam permasalahan, baik dari sisi TKA, pengusaha hingga saat diterapkan di dalam pertimbangan hukum dalam proses PPHI. Salah satu contoh permasalahan yang dikemukakan oleh salah satu peserta (Ketua DPP APINDO/perwakilannya) menyebutkan bahwa “Terdapat ketidaksinkronan antara jangka waktu/ periode mempekerjakan TKA yang dimohonkan dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dengan jangka waktu/periode yang diberikan dalam Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), misalnya di RPTKA disetujui jangka waktu/periode 5 tahun tapi jangka waktu/periode yang diberikan dalam IMTA hanya 1 tahun”. Dalam prakteknya hal ini sering menjadi permasalahan misalnya : a) Saat penandatanganan Perjanjian Kerja dengan TKA, TKA yang bersangkutan menolak menandatangani Perjanjian Kerja dimaksud dengan alasan jangka waktu/periode kontrak yang diperjanjikan tidak sesuai dengan kesepahaman awal (kesepakatan lisan, dan sebagainya) yang tercantum dalam


15


2.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penerapan SJSN sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004, pada tahun 2011 telah mendorong pemberlakuan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tertanggal 25 November 2011. Sebelumnya pada tanggal 18-20 Juli 2011, diselenggarakan Rapat Kerja Nasional SJSN yang diselenggarakan di Jakarta oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang rekomendasinya sebagai berikut :

16


REKOMENDASI RAKERNAS SJSN 2011 Jakarta, 20 Juli 2011 Rakernas SJSN berlangsung di Jakarta pada tanggal 18 – 20 Juli 2011 dengan tem “Transformasi Jaminan Sosial”. Rakernas diikuti oleh sekitar 180 peserta, yang terdiri atas utusan : Pemerintah Daerah dari 33 provinsi, Kemenkokesra, Kemenkes, Kemenakertrans, Kemensos, Kemhan, Kemendagri, Kemen PAN dan RB, Kementerian PPN / Bappenas, Kemenhuk dan HAM, Mabes TNI, Mabes POLRI, BPS Setelah mencermati paparan sebagai berikut : 1. Pokok – pokok Pengaturan Rancangan Undang – Undang BPJS. Key Note Speaker Oleh : Ketua Pansus RUU BPJS 2. Kesiapan Pemerintah Untuk Transformasi Program, Kelembagaan dan Kepesertaan Jaminan Sosial “. Oleh : Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 3. Panel Diskusi “Kesiapan BPJS Untuk Transformasi Program, Kelembagaan dan Kepesertaan Jaminan Sosial”. Oleh : PT. Jamsostek (Persero) , PT. Askes (Persero) , PT. Taspen (Persero), PT. Asabri (Persero). 4. Panel Diskusi “Kesiapan Peserta Untuk Transformasi Program, Kelembagaan dan Kepesertaan Jaminan Sosial”. Oleh : Ketua Umum APINDO – Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial 5. Panel Diskusi : “Transformasi Program, Kelembagaan dan Kepesertaan Jaminan Sosial Dalam Perspektif Pakar”. Oleh : Sri Murwardjo Srimardji, MSc., FSAI (aspek kelembagaan), Prof. Dr. Anggito Abimanyu (aspek keuangan dan asset) 6. Roadmap Universal Coverage Program Jaminan Kesehatan 2011 – 2014 Oleh : DR. dr. Fachmi Idris, MKes. Dan membahas dalam diskusi kelompok tentang :

1. Mekanisme transformasi program jaminan sosial 2. Mekanisme transformasi kelembagaan jaminan sosial 3. Langkah-langkah implementasi Roadmap “Universal Coverage” jaminan Kesehatan 2011 – 2014. Maka peserta Rakernas SJSN 2011 menyampaikan rekomendasi kepada DJSN sebagai berikut : 1. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera menuntaskan pembahasan RUU BPJS pada masa sidang 2011 berikutnya, untuk memenuhi amanat Undangundang No. 40/2004 tentang SJSN. 2. Mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk merumuskan proses transformasi kelembagaan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 40/2004 terntang SJSN. 3. Mendorong pemerintah dan DPR untuk menetapkan arah transformasi program menuju pemenuhan hak konstitusi warganegara secara lengkap atas jaminan sosial; yakni 5 (lima) program untuk pekerja dan 2 (dua) program (Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kematian) untuk penerima bantuan. 4. Mengusulkan penataan ulang penyelenggaraan program sebagai berikut : a. BPJS Askes menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk semua penduduk kecuali anggota TNI/POLRI beserta keluarganya. b. BPJS Jamsostek menyelenggarkan JKK, JHT, JKm dan JP. Untuk semua pekerja swasta (penerima upah dan bukan penerima upah) c. BPJS Taspen menyelenggarakan JKK, JHT, JKm dan JP untuk PNS. d. BPJS Asabri menyelenggarakan JHT, JKm, JP, JKK untuk anggota TNI/POLRI beserta janda/duda dan anaknya. Mabes TNI tetap

menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan anggota TNI/POLRI beserta keluarganya. 5. Mengingatkan kembali pemerintah dan DPR untuk memuat ketentuan pembentukan BPJS daerah dalam UU BPJS. Transformasi kelembagaan dan program memerlukan pengkajian yang lebih mendalam dengan memperhatikan masukan dari ke empat BPJS yang ada.


RPTKA; b) Saat terjadi PHK karena habisnya jangka waktu/periode IMTA (tidak bisa diperpanjang) yang mana dilakukan sebelum habisnya jangka waktu/periode yang disetujui dalam RPTA, TKA yang bersangkutan menuntut sisa pembayaran upah dengan pagu sesuai sisa jangka waktu/periode yang tercantum dalam RPTKA; dan c) Lainnya. Menyikapi hal ini, DPN APINDO menyampaikan bahwa permasalahan TKA saat ini merupakan salah satu perhatian yang sudah dimasukkan dalam segala upaya revisi/harmonisasi/ sinkronisasi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan pada kesempatan yang sama, Hakim AdHoc Kasasi berpendapat (solusi) “Akan lebih baik jika pembuatan dan/atau penandatangan Perjanjian Kerja bagi TKA dilakukan setelah IMTA didapatkan oleh Pemberi Kerja/Pengusaha yang bersangkutan”.

3. Konsultasi dan Advokasi Dalam menjalankan peran dan fungsi APINDO dalam perlindungan dan pembelaan terkait permasalahan ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi APINDO pada tahun 2011 telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

3.1. Konsultasi Konsultasi yang diterima oleh Bidang HI dan Advokasi DPN APINDO antara lain mengenai PHK karena Kesalahan Berat, PHK dengan proses skorsing, PHK karena perusahaan melakukan efisiensi, PHK karena pekerja/ buruh diklasifikasikan mengundurkan diri, Kompensasi Perusahaan kepada pekerja/ buruh yang mengundurkan diri, Outsourcing, Core dan Non-core, Berakhirnya PKWT karena salah satu pihak mengakhiri perjanjian, Jam Kerja (rooster), Prosedur Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pembaruan PP, Cuti Bersama, Pelanggaran original software Microsoft, THR, Upah Minimum, Upah Minimum Sektoral, Pemogokan, Mangkir, Surat Peringatan, Pembentukan SP/SB di Perusahaan, dan Akuisisi.

3.2. Advokasi Dalam tahun 2011, Bidang HI dan Advokasi


17


4. Lembaga Kerjasama Tripartit Sebagai salah satu pemangku kepentingan hubungan industrial di Indonesia, APINDO secara aktif mewakili pengusaha di dalam lembaga kerjasama tripartit tingkat nasional maupun lembaga kerjasama tripartit tingkat internasional. Informasi terkait peran Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi APINDO di dalam lembaga kerjasama tripartit adalah sebagai berikut:

LKS Tripnas LKS Tripnas merupakan forum komunikasi,

konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB), dan Organisasi Pengusaha. Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lembaga ini bertugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Mengingat posisi LKS Tripnas yang strategis dalam penyampaian aspirasi Dunia Usaha Indonesia dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Indonesia, Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi APINDO secara konsisten menghadiri setiap rapat LKS Tripnas dan berpartisipasi dalam memberikan pertimbangan, saran dan pendapat yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan Dunia Usaha Indonesia. Rapat LKS Tripnas terdiri dari Rapat Badan Pekerja LKS Tripnas (Rapat BP-LKS Tripnas) dan Sidang Pleno LKS Tripnas. Pada tahun 2011, telah diselenggarakan Rapat LKS Tripnas dengan perincian sebagai berikut :

No.

Agenda

Keterangan

3.

Inventarisasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan

Menghasilkan Pokok-pokok Pikiran BP-LKS Tripnas Nomor : 04-PPKBP-TRIPNAS/VIII/2011 tentang Inventarisasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan.

4.

Penyempurnaan Kepmenakertrans Nomor : KEP-220/MEN/X/2004 dan Penyempurnaan Kepmenakertrans Nomor : KEP-101/MEN/VI/2004, terkait penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing)

Menghasilkan Pokok-pokok Pikiran BP-LKS Tripnas Nomor : 05-PPKBP-TRIPNAS/XI/2011 tentang Penyempurnaan Kepmenakertrans Nomor : KEP-220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Penyempurnaan Kepmenakertrans Nomor : KEP-101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

5.

Rencana Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional tahun 2012


DPN APINDO melakukan beberapa proses penyelesaian perselisihan terkait permasalahan ketenagakerjaan, baik di dalam Pengadilan (litigasi) maupun diluar Pengadilan (nonlitigasi), yang meliputi antara lain Perselisihan terkait perbedaan penafsiran tentang penggunaan jadwal kerja dan waktu istirahat, PHK, Uji Materiil terkait Penetapan Upah Minimum di Kabupaten/Kota.

Menghasilkan Pokok-pokok Pikiran BP-LKS Tripnas Nomor : 06-PPKBP-TRIPNAS/XII/2011 tentang Rencana Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional tahun 2012.

Sidang Pleno LKS Tripnas Rapat BP-LKS Tripnas No. 1.

2.

18

Agenda Pakta Lapangan Kerja Indonesia (Indonesia Jobs Pact)

Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama


Keterangan Menghasilkan Pokok-pokok Pikiran BP-LKS Tripnas Nomor : 01-PPKBP-TRIPNAS/III/2011 tentang Pakta Lapangan Kerja Indonesia (Indonesia Jobs Pact) dan Pokok-pokok Pikiran BP-LKS Tripnas Nomor : 02-PPKBP-TRIPNAS/IV/2011 tentang Tindak lanjut pembahasan tentang Pakta Lapangan Kerja Indonesia (Indonesia Jobs Pact). Menghasilkan Pokok-pokok Pikiran BP-LKS Tripnas Nomor : 03-PPKBP-TRIPNAS/IV/2011 tentang Penyempurnaan Kepmenakertrans Nomor : KEP-48/ MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.16/MEN/XI/2011 pada tanggal 17 Nopember 2011.

No.

Agenda

Keterangan

1.

Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Menghasilan Kesepakatan Bersama LKS Tripartit Nasional Nomor : 01-KBPL-TRIPNAS/V/2011 tentang Penyempurnaan Kepmenakertrans Nomor : KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

2.

Inventarisasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan

Menghasilan Kesepakatan Bersama LKS Tripartit Nasional Nomor : 02-KBPL-TRIPNAS/VIII/2011 tentang Iventarisasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sudah sesuai dengan perkembangan.

3.

Rencana Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional tahun 2012

Menghasilkan Kesepakatan Bersama LKS Tripartit Nasional Nomor : 03-KBPL-TRIPNAS/ XII/2011 tentang Agenda LKS Tripartit Nasional Tahun 2012.


19


Pendahuluan Secara programatik, pada tahun 2011 Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja DPN APINDO telah melakukan berbagai kegiatan/usaha yang bertumpu pada berbagai penyelesaian yang belum rampung di tahun 2010. Dengan kata lain, tahun 2011 merupakan “estafet” perjuangan pengembangan konsepkonsep pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja dari tahun sebelumnya. Harus diakui, soal pengupahan didedikasikan sebagai wujud untuk mensejahterakan pekerja/ buruh dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan dunia usaha. Namun, penetapan upah yang tiap tahun, acapkali memicu aksi unjuk rasa pekerja/buruh yang tak jarang berbuntut pada tindakan anarkis. Kondisi tersebut jika dibiarkan tanpa adanya solusi dan konsep yang jelas terhadap model pengupahan, akan membawa dampak buruk bagi perekonomian nasional. Untuk itu, Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial DPN APINDO secara terusmenerus merumuskan, mengembangkan, dan merekomendasikan strategi dan konsep-konsep pengupahan yang dapat mengakomodir dan menjadi acuan bersama dengan mendorong perubahan dan perbaikan regulasi, peraturan, dan kebijakan mengenai pengupahan. Selanjutnya, mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana yang diamanatkan

20


oleh undang-undang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS merupakan sebuah badan hukum baru untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dengan mengedepankan sembilan prinsip SJSN. Dalam perjalanannya pembentukan dan realisasi BPJS mengalami kendala dan kerumitan tersendiri. Salah satu masalah utamanya yakni menjadikan BPJS sebagai wadah tunggal bagi pelaksanaan jaminan sosial yang harus melebur dan melakukan pengalihan 4 BUMN yang menjalankan fungsi jaminan sosial menjadi BPJS. Disamping itu, masih adanya tarik menarik antara eksekutif dan legislatif terkait seleksi dewan dan direksi BPJS juga menambah persoalan. Kami mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah terkait pengupahan dan jaminan sosial yang sepenuhnya belum terselesaikan di tahun 2011. Namun melalui laporan tahunan ini, diharapkan masyarakat sipil dan publik pada umumnya dapat menilai secara jernih dan obyektif untuk menilai kinerja Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja DPN APINDO selama periode 2011. Disisi lain, laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan baseline untuk meningkatkan kinerja organisasi DPN APINDO pada tahun yang akan datang.

Laporan Kegiatan Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja DPN APINDO selain mencatat kegiatan/program juga mencatat dan memotret berbagai peristiwa dan dinamika dalam upaya mendorong pemajuan konsepkonsep pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja. Namun, karena berbagai keterbatasan yang ada, hanya kegiatan atau peristiwa utama saja yang dipaparkan

1. Permasalahan Pengupahan Perselisihan dalam penetapan upah minimum 2012

Peristiwa mutakhir yang muncul dipenghujung tahun 2011 adalah gejolak dan aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh pekerja/ buruh mengenai penetapan Upah Minimum untuk tahun 2012. Di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang misalnya, dimana serikat pekerja / serikat buruh menuntut kenaikan upah minimum dan menolak penetapan upah minimum tahun 2012 yang telah ditetapkan melaui mekanisme tripartit. Pada saat yang bersamaan, dinamika politik daerah ikut serta memainkan peran yang negatif dan menciptakan ruang bagi munculnya banalitas politik (banality of politics) dalam penetapan upah minimum. Elite politik daerah berkepentingan untuk mendapatkan dan memikat dukungan publik untuk maju dalam Pilkada misalnya, mengunakan isu penetapan upah minimum sebagai komoditas politik dan strategi pencitraan serta popularitas atas kepemimpinannya sebagai salah satu preferensi publik untuk menentukan pilihan politik dan atau memperkuat legitimasi kekuasaan. Untuk kedua kasus tersebut, DPN APINDO melakukan gugatan ke PTUN demi melindungi kepentingan dunia usaha Indonesia terutama sektor padat karya yang dinilai sangat terbebani


bidang pengupahan DAN Jaminan sosial

dengan kenaikan upah minimum yang dituntut oleh para pekerja/buruh tersebut. Melihat perkembangan yang memprihatinkan atas aksi unjuk rasa serikat pekerja/serikat buruh dan juga mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional, melalui rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah yang dihadiri oleh pemerintah daerah, serikat pekerja/ serikat buruh, dan unsur pengusaha maka diambil langkah-langkah kesepakatan untuk memecahkan kebuntuan yang terjadi. Langkah-langkah tersebut diantaranya yakni; Menetapkan upah minimum tahun 2012 untuk Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang; Meminta DPN APINDO mencabut gugatan PTUN; Memberi kelonggaran bagi pengusaha/perusahaan yang belum mampu memenuhi upah minimum dengan mengajukan penangguhan kepada Kepala Daerah; serta melakukan fact finding dan benchmark sebagai bahan dan data untuk keperluan perbaikan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang terkait pemberlakuan dan penetapan upah minimum.

2. Kegiatan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) 2.1. Studi Banding ke Luar Negeri Kegiatan studi banding ditujukan untuk perbaikan, kajian dan penyusunan kebijakan pengupahan melalui pertukaran informasi dan data dengan negara lain yang dianggap telah mapan dan konsisten dalam penerapan mekanisme pengupahan. Pemerintah sebagai regulator dan sekaligus fasilitator pelaksanaan hubungan industrial dengan melibatkan stakeholder yang berada dalam Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS), telah melakukan kegiatan studi banding dengan negara lain.


21


Studi Banding DEPENAS ke Jepang Pada tanggal 22 – 23 November 2011, Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS) melaksanakan pertukaran informasi dan studi banding dengan negara Jepang. Pilihan ini dikarenakan Jepang adalah negara yang menetapkan upah minimum melalui perundingan/negoisasi upah dilakukan oleh organisasi pengusaha (Keidanren) dan serikat pekerja/buruh (Rengo) pada tiap-tiap bulan Februari setiap tahunnya (Shunto). Sebagaimana diketahui bahwa di dalam perundingan upah minimum masingmasing pihak dapat menyampaikan berbagai alasan untuk mendapatkan besaran nilai upah minimum yang berfungsi sebagai jaring pengaman, sedangkan di dalam penerapannya perusahaan mengutamakan pembayaran upah berdasarkan perundingan. Sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai penyedia data dan informasi dalam penetapan upah minimum dengan memberikan 20 indeks indikator perekonomian. Beberapa indeks indikator diantaranya mencakup; Pendapatan perfektur per kapita; pendapatan rata-

22


Pada tanggal 6 – 10 Desember 2011, kegiatan studi banding kali ini, Dewan Pengupahan Nasional memilih Australia yang dinilai memiliki karekteristik yang cukup baik untuk dapat dijadikan rujukan dalam soal pengupahan. Australia memiliki badan independen yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan tinjauan atas upah minimum setiap tahunnya yakni Fair Work Australia (FWA). Dalam penetapan upah minimum sebelum ditentukan, terlebih dahulu dilakukan riset sebagai bagian peninjauan upah tahunan. Semua pihak yang berkepentingan dapat mengajukan proposal. Tinjauan proposal berupa statistik dan proyeksi masa depan upah tahunan nantinya akan dipulikasikan melalui website FWA. Melalui penugasan dari FWA, University of Sydney melakukan riset upah minimum. Riset yang dilakukan menekankan pada kemampuan bayar dunia usaha dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kemampuan usaha kecil, yang mendasarkan pada ukuran, analisa dan potensi yang dapat mempengaruhi terjadi dispute atas penentuan upah minimum. Dari studi banding ini, DEPENAS merekomendasikan beberapa hal diantaranya : [1] upah minimum harus mengemban prinsip sebagai jaring pengaman (safety net), [2] upah minimum hanya diterapkan pada pekerja yang masa kerjanya 0 (nol) tahun, sedangkan upah diatas upah minimum ditetapkan melalui hasil perundingan bipartit, [3] upah riil disetiap perusahaan didasarkan atas kinerja/produktivitas yang memuat unsur keadilan melalui perundingan kolektif ditingkat perusahaan dengan memperhatikan kondisi ekonomi, kemampuan perusahaan dan laju inflasi, dan [4] perlu dipertimbangkan adanya lembaga riset yang independen untuk mendapatkan data survai pasar yang menjadikan patokan


perbaikan serta revisi regulasi dan kebijakan tentang Kebutuhan Hidup Layak. Kegiatan ini merupakan rentetan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh semua pihak baik dari unsur pemerintah, serikat pekerja/ serikat buruh, dan pengusaha untuk sama-sama mencari solusi dalam penetapan dan model pengupahan di tahun yang akan datang.

rata pekerja; indeks haraga konsumen dan kebutuhan hidup rata-rata standar rumah tangga diwilayah perfektur.

3. Kegiatan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 3.1. Rakernas 2011

Studi Banding DEPENAS ke Australia dalam penentuan KHL yang menjadi dasar penetapan UMP/UMK/UMSP/UMSK di masing-masing daerah/propinsi.

2.2. Survai Kebutuhan Hidup Layak Untuk mendorong keperluan perbaikan dan revisi terhadap PP no. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan PermenNaker no. 17 tahun 2005 tentang Tahapan Pencapaian Hidup Layak, perlu dilakukan fact finding dan benchmark tentang pemberlakuan upah minimum yang selama ini terkait dengan kepatuhan pemberi kerja dalam melaksanakan upah minimum serta bagi kepentingan pekerja/ buruh dan pengusaha. Guna mencapai temuan yang komprehensif dan kredibel, maka dipandang perlu untuk dilakukan survai. Survai ini ditujukan untuk mendapatkan atau memperoleh informasi/data tentang sejumlah persoalan yang terkait dengan Kebutuhan Hidup Layak, menggali dan mengidentifikasi pandangan/persepsi para pekerja/buruh menyangkut Kebutuhan Hidup Layak, serta bahan rekomendasi dan input bagi pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh dalam upaya

Rapat Kerja Nasional Sistem Jaminan Sosial (Rakernas SJSN) yang diselenggarakan di Jakarta, merupakan sebuah acara tahunan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Rakernas menfokuskan pada pembahasan tentang proses transformasi BPJS sebagai usaha pencapaian Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia yang Universal Coverage. Pada tahun ini, Rakernas SJSN Tahun 2011 mengangkat tema “Transformasi Jaminan Sosial, Transformasi Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional”. Rakernas SJSN 2011 menghasilkan beberapa butir rekomendasi, diantaranya adalah : [1] Mendesak Pemerintah dan DPR untuk menuntaskan pembahasan RUU BPJS guna memenuhi amanat Undang-undang No. 40/2004 tentang SJSN, [2] Mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk merumuskan proses transformasi kelembagaan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 40/2004 tentang SJSN, [3] Mendorong pemerintah dan DPR untuk menetapkan arah transformasi program menuju pemenuhan hak konstitusi warga negara secara lengkap atas jaminan sosial: yakni 5 (lima) program untuk pekerja dan 2 (dua) program (Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kematian) untuk penerima bantuan, dan [4] Transformasi kelembagaan dan program memerlukan pengkajian yang lebih mendalam dengan memperhatikan masukan dari empat BPJS yang ada sekarang (existing).


23


3.2. Perjalanan Luar Negeri (Working Visit) Perjalanan Luar Negeri (Working Visit) bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung pelaksanaan jaminan sosial oleh negara lain yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, kepesertaan, pembiayaan dan manfaat sekaligus curah pendapat dalam pengalaman penyelenggaraan jaminan sosial. Study banding/working study ini dapat berbentuk kunjungan delegasi DJSN ke lembaga terkait pada suatu negara atau berbentuk keikutsertaan dalam forum pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga/ negara di asean, asia, eropa maupun forum internasional lainnya. Untuk tahun 2011 negara-negara tujuan dari working visit meliputi: Pada tanggal 18 – 19 April 2011, Dewan Jaminan Sosial Nasional menghadiri kegiatan ASEM Forum on Social Safety Nets di Hanoi, dengan tema “Enhanced Cooperation to Address Post-Crisis Challenges”. ASEM Forum on Social Safety Nets diadakan dalam rangka meningkatkan kerjasama antara negara mitra ASEM dalam menghadapi tantangan pasca krisis, sehubungan dengan pengembangan sistem jaminan sosial. Pertemuan sekaligus menindaklanjuti Leiden Declaration yang diadopsi pada pertemuan ASEM tingkat Menteri Urusan Ketenagakerjaan tahun 2010 yang menekankan pentingnya penguatan perlindungan jaminan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Pada tanggal 4 – 7 Oktober 2010, Dewan Jaminan Sosial melakukan perjalanan luar negeri (working visit) dalam rangka mempelajari best pratices program jaminan sosial di Thailand, yang dinilai telah berhasil menyelenggarakan Universal Health Coverage (program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduknya). Pada tanggal 11 – 12 Oktober 2011, Bagi Dewan Jaminan Sosial Nasional keikutsertaannya dalam ASSA Meeting Board di Brunei Darussalam dinilai sangat penting sebagai forum yang tepat untuk mempelajari dan bertukar pengalaman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, khususnya terkait dengan investasi dan penguatan yang telah dilaksanakan oleh negara-negara dikawasan ASEAN. ASSA meeting diikuti oleh negaranegara di kawasan ASEAN dalam rangka untuk mengembangkan penyelenggaraan jaminan sosial dan menjadi forum anggota ASSA untuk tukar menukar pengalaman terkait isu-isu jaminan sosial. Pada tanggal 2 – 6 November 2011, dalam rangka mempelajari best pratices program jaminan sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Kementerian/ Lembaga terkait mengadakan kunjungan kerja ke Auckland, salah satu provinsi di Selandia Baru yang telah berhasil menyelenggarakan program jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

RENCANA KEGIatan 2012 1. Mendorong kajian-kajian bagi penyempurnaan peraturan, kebijakan, dan regulasi ketenagakerjaan dan pengupahan yang dapat mengakomodir semua pihak. 2. Peningkatan koordinasi, pemantauan, dokumentasi dan evaluasi atas kinerja lembaga-lembaga terkait pengupahan dan jaminan sosial guna pemenuhan tanggung jawab dalam wewenang dan fungsinya.

24


3. Menguatkan kelembagan Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial DPN APINDO dalam peningkatan kemampuan SDM bagi pengusaha dalam menghadapi kemungkinan permasalahan yang muncul dibidang pengupahan.


Bidang Hubungan Internasional

Dibawah bimbingan kepengurusan DPN APINDO, Departemen Hubungan Internasional terus memperkuat jejaring kerjasama internasional APINDO baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Di tingkat bilateral, APINDO telah membangun komitmen kerjasama berkelanjutan/multi-years dengan mitra-mitra internasional di Norwegia, Belanda, Italia, Jepang, Swedia, dan lainnya. Sementara di tingkat regional, APINDO menjadi Sekretariat ASEAN Confederation of Employers (ACE) untuk Periode 2009 – 2011. Peranan APINDO


Pendahuluan pun lebih diperhitungkan dalam memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara organisasi pengusaha di kawasan Asia Tenggara. Di tingkat multilateral, APINDO sebagai salah satu konstituen International Labour Organization (ILO) terus meningkatkan kerjasama dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan ILO. Selain itu APINDO juga tergabung dalam keanggotaan International Employers Organization (IOE) dan Confederation of Asia Pacific Employers (CAPE) dan ASEAN Confederation of Employers (ACE).

Laporan Kegiatan Kerjasama internasional DPN APINDO di tahun 2011 pada dasarnya adalah kelanjutan dan maksimalisasi dari kegiatan kerjasama di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga terdapat dan penambahan kerjasama baru (ad hoc) dengan organisasi internasional lainnya, seperti HAPEG, the Asia Business Forum, dan lainnya. Kerjasama Multilateral : • International Labour Organization (ILO) • International Organization of Employers (IOE) • Confederation of Asia Pacific Employers (CAPE) • ASEAN Confederation of Employers (ACE) Kerjasama Bilateral, terdiri dari: a. Kerjasama yang bersifat Multi-years • Confederation of Norwegian Enterprises (NHO) • The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) • Dutch Employers Cooperation Program (DECP) • International Training Center of ILO (ITC ILO) 26


• ILO Bureau for Employers’ Activities (ILO ACTEMP) • Delegation of the European Commission to Indonesia and Brunei Darussalam (EU) Organisasi internasional di atas merupakan mitra utama kerjasama internasional APINDO di tahun 2011. b. Kerjasama yang bersifat Ad Hoc / lainnya Di luar negeri : • Organisasi Pengusaha di ASEAN: CAMFEBA (Kamboja), ECOP (Philipina), ECOT (Thailand), MEF (Malaysia) SNEF (Singapura), dan VCCI (Vietnam). • China Employers’ Confederation (CEC - China) • Korea International Labour Foundation (KOILAF - Korea) • HAPEG (Norwegia) • Stockholm Chamber of Commerce (Swedia) • The Asia Business Forum (ABF) Di dalam negeri : • Delegation of the European Commission to Indonesia and Brunei Darussalam


27

• United States Agency for International Bidang Hubungan Internasional

Selain itu, APINDO juga memiliki hubungan erat dengan perwakilan negara-negara (kedutaan besar) di Jakarta: • Amerika Serikat • Australia • Belanda • China • Findlandia • India • Inggris • Italia • Jepang • Jerman • Korea • Norwegia • Perancis • Singapura • Swiss • Swedia • Taipei • Uni Eropa Fokus kerjasama internasional DPN APINDO tahun 2011 antara lain: 1. Perkuatan Organisasi APINDO 2. Pengadilan Hubungan Internasional 3. Usaha Kecil Menengah (UKM)

28


4. Corporate Social Responsibility (CSR) 5. Perdangangan dan Investasi

A. Kerjasama dengan Mitra Utama (multiyears) 1. Confederation of Norwegian Enterprises (NHO) Confederation of Norwegian Enterprises (NHO) adalah organisasi pengusaha terbesar dan paling berpengaruh di Norwegia. Kemitraan APINDO dengan NHO sudah dimulai sejak tahun 2004. Tahun 2011 adalah tahun kedua dalam perpanjangan kesepakatan kerjasama lima tahun DPN APINDO dengan NHO (periode 2010-2015). Perjanjian kemitraan periode kedua ini di tanda tangani oleh Sofjan Wanandi selaku DPN APINDO dan Elsbeth Tronstad selaku Direktur Eksekutif NHO di Jakarta. Kegiatan kerjasama Reguler APINDO - NHO di tahun 2011 terdiri dari: 1.1. Program Perkuatan Organisasi

1.1.1. Business Gathering Lokakarya mengenai Kegiatan Business Gathering bertujuan untuk menarik atensi dan partisipasi para pengusaha setempat/ komunitas bisnis lokal dalam kepengurusan serta keanggotaan APINDO sehingga dapat memperkuat organisasi APINDO di daerah. Pelaksanaan kegiatan Business Gathering pada umumnya dilakukan berdekatan dengan pelaksanaan Musyawarah Propinsi (MUSPROP). Di tahun 2011 kegiatan Business Gathering kerjasama dengan NHO dilakukan di beberapa propinsi, antara lain : No 1 2 3 4 5 6

Provinsi DI Yogyakarta Papua Barat Sulawesi Barat Sumatera Selatan Sumatera Barat Maluku Utara

1.1.2. Perencanaan Strategis (Strategic Planning) Lokakarya mengenai Strategic Planning bertujuan untuk membantu DPP APINDO dalam menentukan rencana strategis dan program tahunan DPP APINDO. Lokakarya Strategic Planning kerjasama APINDO NHO dilakukan di 2 (dua) DPP APINDO yaitu : (1) DPP APINDO Gorontalo pada tanggal 4-5 April 2011 yang dihadiri oleh 50; dan (2) di DPP APINDO Sumatera Selatan pada tanggal 12 - 13 Desember 2011 yang dihadiri oleh 50 peserta dari DPP dan DPK APINDO setempat. 1.1.3. Pemantauan Perencanaan Strategis (Monitoring of Strategic Planning) Dalam rangka mengetahui perkembangan perencanaan strategis yang telah diformulasikan sebelumnya maka dilakukan pemantauan terhadap program tersebut. DPP APINDO Aceh telah melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 22 Maret 2011 yang dihadiri oleh 50 peserta, telah pula dilaksanakan di DPP APINDO Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 4 Juli 2011, yang juga dihadiri oleh 50 peserta, dan dalam dua kegiatan tersebut perwakilan dari NHO yaitu Mr. Bjørn Delbæk, Program Direktur NHO.

Monitoring of Strategic Planning di DPP APINDO Nusa Tenggara Timur (NTT), Kupang, 4 – 5 Juli 2011

1.1.4. Pengembangan Kompetensi Staff Sekretariat DPN (training keahlian) Program pengembangan Kompetensi Staff Sekretariat DPN APINDO dilakukan untuk meningkatkan keahlian staf sekretariat di bidang tertentu, seperti kecakapan Bahasa Inggris, Advokasi, manajemen SDM, pengelolaan proyek,

komunikasi publik, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan oleh lembaga pelatihan yang profesional di Jakarta, seperti ILP (Bahasa Inggris), PPM (Manajemen HRD & Manajemen Proyek, PKPA Faizal Hafied & Partners (Advokat), dan lainnya.


Development (USAID) • American Chamber of Commerce in Indonesia (Amcham Indonesia) • Indonesian Netherland Association (INA) • Jakarta Japan Club (JJC) • International Business Chambers (IBC) • Japan External Trade Organization (JETRO) • Indonesian Norway Business Chambers (INBC) • Japan International Cooperation Agency (JICA) • Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) • Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) • The World Bank • German-Indonesian Chamber of Commerce and Industry (EKONID) • Dan lain-lain.

1.1.5. Pengembangan Kompetensi dan Kerjasama Tim (Team Building) Dalam rangka membina dan meningkatkan kerjasama antar departemen di dalam Sekretariat DPN APINDO, Evaluasi Kegiatan Sekretariat per Departemen tahun 2011, Evaluasi Job-Desk per Departemen, serta merumuskan Program kerja Sekretariat DPN APINDO tahun 2012, maka diselenggarakan Program Pengembangan Kompetensi/Outbond Staff Sekretariat DPN APINDO dengan tema ”Small, Meaningful, Unlimited and Beyond” yang diselenggarakan pada tanggal 27 – 29 Desember 2011 di Pulau Umang, Banten.

Team Building Sekretariat DPN APINDO, 27 - 29 Desember 2011 di Pulau Umang, Banten

1.2. Program Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Di tahun 2011 Program Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terdiri dari 2 bagian, yakni


29


1.2.1. Lokakarya mengenai Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Lokakarya mengenai Pengadilan Hubungan Industrial bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta keahlian para praktisi APINDO, baik Tim Advokasi maupun anggota perusahaan APINDO di daerah dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang efektif baik sebelum maupun di dalam Pengadilan Hubungan industrial. Lokakarya ini diikuti oleh anggota Tim Advokasi APINDO DPP & DPK dan perusahaan anggota APINDO setempat. Di tahun 2011 Lokakarya mengenai PHI dilakukan di 4 (empat) propinsi, antara lain: No

Provinsi

1 2 3 4

DKI Jakarta & Banten Jawa Barat Lampung Sulawesi Utara

1.2.2. Forum Koordinasi Nasional antara DPN APINDO, DPP APINDO, Tim Advokasi APINDO dan Hakim Ad Hoc PHI Unsur Pengusaha/APINDO Forum nasional ini berperan penting dalam menyatukan pandangan dan sikap ketiga elemen APINDO tersebut terhadap permasalahan-permasalahan terkini yang terkait dengan pelaksanaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Forum Koordinasi Nasional ini diselenggarakan pada tanggal 2011 di Hotel Cemara, Jakarta yang dihadiri oleh peserta, APINDO juga mendapat kehormatan dengan kehadiran perwakilan dari kedutaan Norwegia untuk Indonesia, yakni Mr. Constantin N Karame (First Secretary of Norwegian Embassy to Indonesia) dan narasumber dari NHO-Norwegia, Mr. Bjorn Delbek (Program Direktur NHO).

30


Mr. Bjørn Delbæk dan Mr. Constantine Karame dalam Forum Koordinasi Nasional antara DPN APINDO, DPP APINDO, Tim Advokasi APINDO dan Hakim Ad Hoc PHI Unsur Pengusaha/APINDO

1.3. Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

APINDO terus memberikan perhatian terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui program-program berkelanjutannya. Kerjasama APINDO-NHO di bidang pengembangan UKM di tahun 2011 terfokus pada pengembangan keterampilan dan keahlian UKM setempat, terutama pada sektor garmen, kerajinan tangan, dan industri makanan. Kegiatan tersebut terpusat pada tiga DPP APINDO, yakni : No

Provinsi

1 2 3

DI Yogyakarta Gorontalo Sulawesi Selatan

1.4. Pertemuan Regional ke-5 APINDO – CEC – VCCI – NHO dengan topik Organisasi dan Kebijakan dalam K3

Dalam rangka memperkuat kerjasama dan komunikasi antara NHO dan organisasi mitranya di Asia, yakni CEC (China), VCCI (Vietnam) dan APINDO, maka sejak tahun 2007 NHO menyelenggarakan seminar regional dengan topik terkait Corporate Social Responsibility (CSR). Pada tahun 2011, APINDO (Indonesia) berkesempatan menjadi tuan rumah kegiatan

tersebut yang dihadiri oleh 22 peserta dari keempat Negara terkait. Seminar Regional ke-5 kali ini bertema “Organisasi dan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)”, diselenggarakan pada tanggal 29 November1 Desember 2011 dan bertempat di Dynasty Hotel, Bali. Para peserta merasa puas dengan seminar tersebut, karena dengan sistem benchmarking selama acara, pertukaran informasi dan ilmu antara setiap Negara dapat diserap dengan baik demi peningkatan kualitas K3 masing-masing konstituen. Adapun perwakilan dari APINDO yang menghadiri pertemuan ini antara lain: a. Nina Tursinah, Ketua Bidang UKM, Jender & urusan Sosial DPN APINDO b. Dr. Harjono, Anggota Sektor K3 DPN APINDO c. Dr. Kiki Sutjahyo, Anggota Sektor K3 DPN APINDO d. Iwan Zulkarnain, Office Manager DPN APINDO e. Renita Sandra Putri, Hubungan Internasional DPN APINDO f. Diana M Savitri, Hubungan Internasional DPN APINDO

APINDO, CEC, VCCI dan NHO 5th Regional Seminar on Organisational Policies and Practice in OSH, Bali, 29 November – 1 Desember 2011

pelatihan keluar negeri, di tahun 2011, APINDO juga mendapat kesempatan pertama kali untuk mengadakan joint-workshop dengan AOTS.


Lokakarya mengenai Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Forum Koordinasi Nasional antara DPN APINDO, DPP APINDO, Tim Advokasi APINDO dan Hakim Ad Hoc PHI Unsur Pengusaha/APINDO.

2.1. Rekapitulasi undangan pelatihan ke luar negeri AOTS kepada APINDO tahun 2011

Pada umumnya pelatihan AOTS terfokus pada Hubungan Industrial, namun diberikan juga pelatihan mengenai sektor lainnya seperti Manajemen Sumber Daya Manusia, Kesehatan & Keselamatan Kerja, dll. Lewat pelatihan semacam ini, para peserta mendapat ilmu baru tentang sistem kerja di Jepang ataupun Negara peserta lain melalui pola benchmarking selama acara berlangsung. No

Nama Program

1.

Role of Executive on Better Industrial Relations in Global Era

2.

AOTS – Workshop of Joint Study on The International Standards and HRD for Sustainable Enterprises

3.

Trainers’ Training Course on Management Training Program [ERM1]

4.

Program on Industrial Relations (IR) and Human Resource Management (HRM) [ERPM-1]

5.

Program on Occupational Safety and Health Management and Work Environment [ERWM]

6.

Program on Industrial Relations (IR) and Human Resource Management (HRM) [ERPM-2]

7.

The Refresher Seminar for Former Participants of NICC Short-term Programs [ERLX]

2. The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS)

2.2. Kegiatan Tindak lanjut - Alumni NICC/ AOTS di Indonesia

AOTS mulai mengirimkan undangan rutin ke APINDO sejak pertengahan 2010 dan dengan terbuka memberikan kesempatan kepada anggota APINDO juga perwakilan APINDO nasional dan daerah untuk dapat berpatisipasi pada banyak kegiatannya. Selain dari undangan

Pada bulan Oktober 2011, AOTS mengadakan 2 (dua) kegiatan di Indonesia yaitu seminar mengenai hubungan industrial dan pertemuan alumni NICC dan AOTS dengan menghadirkan 2 (dua) narasumber dari Jepang, yaitu Mr. Naoki Kuriyama - Profesor dari Universitas


31


No.

Nama Program/Pelatihan

1.

Hubungan Industrial dan Manajemen HRD

2.

Manajemen K3 dan Lingkungan Kerja

3.

Peran Eksekutif dalam Hubungan Industrial yang Lebih Baik di Era Global

4.

ToT Program Pelatihan Manajemen

Selain itu, pada tanggal 28 Oktober 2011 bersama dengan perwakilan dari AOTS, para peserta mengunjungi pabrik perakitan motor milik PT. Astra Honda Motor yang berlokasi di MM2100 Cikarang sebagai studi banding perusahaan alumni. 2.3. Seminar AOTS/APINDO Bersama

Masih dalam bulan Oktober 2011, AOTS mengembangkan program pelatihannya di Indonesia dengan mengadakan kerjasama dengan APINDO untuk pertama kalinya mengadakan seminar bersama dengan

ini segala aspek yang terkait dengan proses lobi dan advokasi diidentifikasi sebagai acuan dan arahan bagi staf. Sebagai target utama, semua staf sekretariat DPN APINDO menjadi peserta dalam pelatihan ini.

Alumni Peserta Pelatihan NICC/AOTS dalam kegiatan Visit Company Activity ke PT. Astra Honda Motor, Cikarang, 28 Oktober 2011

topik “Meningkatkan Produktifitas melalui Hubungan Industrial yang Harmonis”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 - 27 Oktober 2011 di Hotel Nikko, Jakarta. .

3. Dutch Employers Cooperation Program (DECP) dan International Training Center Turin (ITC ILO)

Kerjasama dengan DECP dimulai pada pertengahan tahun 2006 dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) antara APINDO, KADIN, DECP dan INA (Indonesian Netherland Association) di tahun 2006. Dalam pelaksanaannya, DECP bekerjasama dengan International Training Center ILO (ITC ILO) Turin. Kegiatan kerjasama antara APINDO, DECP dan ITC ILO di tahun 2011 menuju pada suatu wacana baru dalam rangka perkuatan kemampuan sekretariat DPN dalam lobi dan advokasi juga pembentukan kapasitas DPN & DPP APINDO dalam hal survey dan riset.

Peserta dan Pembicara dalam Workshop on “Research and Analysis Capacity Building for Secretariat of APINDO”, 13-14 Juli 2011

beberapa Ketua DPN dan DPP APINDO pada tanggal 12 Juli 2011 untuk mendapat masukan dan kesatuan pendapat setiap daerah demi menyukseskan program survei yang dimaksud. Berbekal arahan dari masing-masing pengurus APINDO, pada 13 – 14 Juli 2011 diadakan pelatihan “Research and Analysis Capacity Building for the Secretariat of APINDO” yang dihadiri oleh 18 perwakilan DPN, DPP dan DPK APINDO terpilih. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan APINDO pada kegiatan survey yang diyakini akan memberikan efek positif dan membantu secretariat dalam upaya menyokong kegiatan pengurus. Turut hadir pula dua pembicara eksternal APINDO yang ahli dalam bidang riset.

Joint Seminar APINDO – AOTS : Enhancing Productivity through Harmonized Industrial Relations, Hotel Nikko, Jakarta, 26 – 27 Oktober 2011

32


4. ASEAN Confederation of Employers (ACE) ACE didirikan pada tanggal 25 November 2009 di Singapura sebagai bentuk solidaritas, kebersamaan dan komitmen antara organisasi pengusaha di kawasan Asia tenggara. Sampai saat ini ACE beranggotakan 6 organisasi pengusaha di 6 negara ASEAN, antara lain Malaysian Employers’ Federation (MEF), Singapore National Employers Federation (SNEF), Employers’ Confederation of Thailand (ECOT), Employers’ Confederation of the Philippines (ECOP), Cambodian Federation of Business Agency (CAMFEBA) dan APINDO.

3.2. Perkuatan Sekretariat APINDO dalam Lobi dan Advokasi

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi staff sesuai dengan sinergi Ketua Umum APINDO, yang mengharapkan sekretariat APINDO tidak hanya mendukung segi administratif kegiatan pengurus, namun juga bisa berperan dalam segi substantif advokasi dan lobi, yang saat ini dilakukan oleh pengurus. Maka dalam kegiatan

3.1. Lokakarya Pengembangan Kapasitas APINDO dalam Riset dan Analisis

Dengan arahan dari ILO Bureau for Employers’ Activities (ACTEMP) yang berpusat di Bangkok, APINDO merintis kegiatan survey besar untuk pertama kalinya. DECP dan ITC ILO memberikan keleluasaan bagi APINDO untuk mengadakan forum pertemuan dengan


Soka, Jepang dan Mr. Yasuhiko Inoue - Japan Productivity Center (JPC). Pertemuan alumni NICC/AOTS di APINDO Training Center (ATC) pada tanggal 25 Oktober 2011 tersebut dihadiri oleh 28 peserta dari berbagai perusahaan dan institusi. Diantara para peserta, 7 orang alumni peserta pelatihan NICC/AOTS perwakilan APINDO mendapat kesempatan untuk mempresentasikan evaluasi action-plan yang didapat selama pelatihan, perwakilannya antara lain :

Peserta dan Pembicara dalam kegiatan Workshop on “Strengthen the Secretariat Capacity in Lobbying and Advocacy”, 21 – 22 November 2011

Pada bulan April 2009 APINDO mendapat kepercayaan untuk memegang Presidensi dan Kesekretariatan ACE periode 2009 - 2011. Oleh karenanya pada tanggal 2 April 2011 APINDO menjadi tuan rumah sekaligus penyelenggara The 36th ACE CEOs & BODs Meeting di Hotel Borobudur, Jakarta yang dihadiri oleh 6 organisasi anggota ACE. Dalam pertemuan kali ini, APINDO menyerahkan kursi presidensi ACE kepada SNEF (Singapura) untuk masa jabatan 2011 - 2013. Pada kesempatan tersebut hadir juga Ms. Miaw Tiang Tang dan Mr. Dragan Radic, Employers Specialist ILO untuk Asia


33


Tenggara untuk menyampaikan informasi dan perkembangan seputar ACTEMP dari ILO sekaligus berdiskusi dengan para anggota ACE. Turut hadir pula perwakilan dari LNCCI (Laos PDR) sebagai pengamat dalam rapat ini untuk membuka pintu organisasi pengusaha yang representatif dari Laos PDR tersebut untuk bergabung dengan ACE.

B. Kerjasama Multilateral 1. International Labour Organization (ILO) Indonesia tergabung dalam keanggotaan ILO pada tahun 1950. Sebagai salah satu dari tiga konstituen ILO, APINDO telah dilibatkan dalam berbagai proyek ILO baik di tingkat daerah, nasional dan internasional. Setiap tahunnya APINDO selalu berpartisipasi dalam Delegasi Republik Indonesia (DELRI) untuk mengikuti Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC). Di tahun 2011 kerjasama APINDO – ILO terdiri dari : 1.1. ILO/ACTEMP-ACE Workshop on “Strategic Direction for ACE”

Lokakarya ini diselenggarakan sebagai bagian dari kerjasama berkelanjutan antara ILO / ACTEMP dan ASEAN Confederation of Employers (ACE), organisasi pengusaha ASEAN, yang memiliki peran dalam mewakili kepentingan pengusaha di wilayah tersebut.

34


1.2. Lokakarya mengenai Perencanaan Strategis (Strategic Planning)

Lokakarya mengenai Strategic Planning bertujuan untuk membantu DPP APINDO dalam menentukan rencana strategis dan program tahunan DPP APINDO. Lokakarya ini diselenggarakan bagi DPP APINDO Maluku pada tanggal 14 - 15 Oktober 2010 yang dihadiri oleh 45 peserta dari DPP dan DPK APINDO setempat. Lokakarya ini juga dihadiri oleh Ms. Miaw Tiang Tang (Employers Specialist ILO Bangkok) dan Ibu Lusiani Julia (Program Officer ILO Jakarta). 1.3. Pelatihan ILO Education and Skills Training for Youth Employment in Indonesia (EAST)

Program Pelatihan EAST bertujuan untuk meningkatkan kerja dan kapasitas kewirausahaan di kalangan perempuan muda dan lakilaki melalui peningkatan akses yang berkualitas tinggi, kesempatan pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta berusaha untuk mengurangi jumlah pekerja anak. Pelatihan ini dilaksanakan di dua propinsi yaitu: (1) di DPP APINDO Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 1 Juni - 28 Juli 2011 yag terfokus pada dua jenis pelatihan (Otomotif/ Perbengkelan dan Konveksi) dengan total peserta sebanyak 50 orang; (2) kemudian di DPP APINDO ACEH yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli - 10 Agustus 2011, juga dengan 2 (dua) jenis pelatihan (Perawatan Kecantikan dan Menjahit/Konveksi).

1.4. Program Employers Organization to Employers Organization (EO to EO)

Dalam misi perkuatan sekretariat DPN APINDO, dengan bekerjasama dengan ILO, program EO to EO dilaksanakan dan telah dimulai sejak bulan Desember 2010. Program ini berupa asistensi/kunjungan Direktur Eksekutif Malaysian Employers Federation (MEF), Tn. Hj. Shamsuddin Bardan untuk memberikan masukan bagi pengembangan Sekretariat APINDO. Program ini berakhir pelaksanaannya pada tanggal 17 - 21 Oktober 2011, dan hasil evaluasi beliau telah dilaporkan kepada APINDO kegiatan dan ILO selaku institusi pendukung program tersebut. 1.5. Program Pengembangan Kemampuan APINDO di Bidang Survei dan Riset

Seiring dengan misi APINDO untuk pengembangan kapasitas Sekretariat APINDO dalam bidang survey dan riset, ILO-ACTEMP Bangkok, diwakili oleh Ms. Miaw Tiang Tang, meramu implementasi program tersebut dengan mengadakan lokakarya tentang kegiatan penelitian. Selain DPN APINDO, beberapa propinsi lain juga terpilih menjadi pilot project, yaitu DPP APINDO DKI Jakarta, DPK APINDO Jakarta Timur, DPP APINDO Jawa Tengah dan DPP APINDO Sumatera Utara. Para peserta yang terlibat mendapat ilmu yang sangat aplikatif melalui paparan Bapak Agung Pambudhi dan Bapak Sigit Murwito, Konsultan dari Regionomika, yang memiliki keahlian dalam bidang riset dan analisis.

dihadiri oleh Ms. Sandra Rothbeck, Specialist Skills and Employ Ability dari ILO Bangkok, yang memberi pemahaman tentang isu Skills Mismatch dan menuntun para peserta dalam menyempurnakan kuesionernya.


Dalam lokakarya ini, Mr. Scott Barklamb, Senior Advisor – Asia dari International Organization of Employers (IOE) dan Mr. Liew Meon Koon, Konsultan dari Singapura, turut hadir dan memberikan pemaparannya. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi para pemimpin masing-masing organisasi pengusaha yang tergabung dalam ACE untuk duduk bersama, membahas, mengkaji dan mengidentifikasi area yang menjadi isu prioritas.

1.5.2. Training on Coding and Data Processing Pelatihan lanjutan pada perkuatan kapasitas riset APINDO difokuskan pada Pengkodean dan Proses Data pada hasil kuesioner yang telah berhasil dikumpulkan 3 (tiga) grup peneliti (DPN APINDO, DPP DKI Jakarta + DPK Jakarta Timur, DPP Jawa Tengah, dan DPP Sumatera Utara). Pelatihan tersebut berlangsung pada 10 – 11 November 2011, dihadiri oleh Ms. Miaw Tiang Tang, Employers Specialist dari ILO Bangkok. Jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan dari anggota masing-masing grup peneliti dinilai cukup mewakili populasi responden agar dapat dianalisa. 1.5.3. National Workshop on Survey Project Tool for APINDO Setelah melalui proses analisa data kuesioner, didapatkan hasil sementara untuk dipaparkan secara luas kepada publik terutama kepada responden terkait, DPP APINDO SeIndonesia, dan instansi terkait lainnya. Dengan berbekal masukan dan evaluasi para pengurus dan responden terkait, paparan mengenai hasil kegiatan penelitian disempurnakan untuk dilaporkan kepada ILO. Mr. Peter van Rooij,

1.5.1. Lokakarya Survey Tool for APINDO Dalam kegiatan ini para peserta mendapatkan arahan awal cara melakukan riset, seperti peramuan kuesioner dan tatacara wawancara dengan responden. Ms. Ruhaida, Bidang Riset Malaysian Employers’ Federation (MEF) juga memacu semangat para peserta dengan membagi pengalaman dari MEF yang telah memiliki departemen Riset dan Analisis sejak lama dan telah berkembang. Acara yang diadakan pada tanggal 19 – 22 Juli 2011 ini juga


35

Partisipasi APINDO dalam forum - forum ILO antara lain :


No.

2. Partisipasi APINDO dalam Konferensi Perburuhan Internasional ke 100 di Jenewa, Swiss APINDO setiap tahunnya berpartisipasi dalam Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ILO di Jenewa, Swiss. ILC di tahun 2011 merupakan ILC ke-100 dan diselenggarakan pada tanggal 2 - 18 Juni 2011. Merupakan kebanggan bagi APINDO, bahwa pada pertemuan ILC tahun ini, Ketua Umum APINDO, Bapak Sofjan Wanandi, dan Sekretaris Umum DPN APINDO, Bapak Suryadi Sasmita turut mendampingi Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam rombongan Kepresidenan. Adapun delegasi RI Unsur Pengusaha dalam ILC terdiri dari :

36

Tempat

Partisipan

Media and Communication Training for ASEAN Confederation of Employers (ACE)

15 - 16 Desember 2011

Bangkok, Thailand

Bpk. Barliana Amin, Ibu Renita Sandra

2.

Interregional workshop on “The Role of the Global Jobs Pact in supporting recovery”

28 - 30 September 2011

Turin, Italy

Ibu Mariko Asmara, Ibu Iftida Yasar

Workshop on Enhancing Policy Influence: Persuasive Communication and Management for Employers Organisation

19 - 21 September 2011

Bangkok, Thailand

Bpk. Baliana Amin, Ibu Niken Rintani

ILO/Korea : Training on participatory approaches to improve working and employment conditions in the informal economy with the Korea Occupational Safety and Helath Agency (KOSHA)

29 Agustus - 2 September

Seoul, Korea

Bp. Agus Guntur Prispatmono

5.

Foundation Training-Green Jobs in Asia Project

8 - 9 Agustus

Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta

Ibu Renita Sandra, Ibu Vuji Syukra

6.

Dialog Sosial Sektor Elektronik

21-23 Juni

Aston Hotel, Bogor

Ibu Renita Sandra, Bpk. Wahyu Handoko

7.

Fifth IR Team Meeting ASEAN-ILO/Japan IR Project

12 Mei

Jakarta

Ibu Endang Susilowati

8.

Asia-Pacific Knowledge Sharing Network on Industrial Relations (AP-IR Net) Visioning Event

26-28 April

Bangkok, Thailand

Bp. Doddy Irawan

Tripartite-plus Regional Conference on “Promoting Inclusive Vocational Education and Training in the Asian Region

29-31 Maret

Bangkok, Thailand

Bp. Dickdick Sodikin

ILO/SKILLS-AP/Japan/Regional Technical workshop and Study Programme on : Addressing Skills Mismatch through Public Private Partnership

14 - 18 Feb

Tokyo Kenshu Center, Jepang

Bpk. Frans Kongi, DPP APINDO Jawa Tengah

3. 4.

No.

Nama

Status Kepesertaan

9.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Hasanuddin Rachman FX. Sri Martono Djimanto Muhamad Aditya Warman Iftida Yasar Doddy Irawan Endang Susilowati Rajo Emirsyah Hary Setyono Ngatijan Harjowiyono Indra Gunawan Ari Kartika Dewa Akhmad Prayogi Achmad Rizky Permadi Sugito Dwi Anugrah Hariadi Mawardi Abdullah Rusdi Gamal Hidayat Habibie Kunsatrijo Sanon Ra Sitanggang Karentina Marhaeni Yusro Andriana Gusti

APINDO APINDO/Astra International APINDO APINDO/Astra International APINDO APINDO/PT. Chevron Pacific Indonesia APINDO PT. Mega Maroci Lines PT. Exxon Mobil Indonesia BP Migas BP Migas Total E & P PT. Pertamina BOB PT. BSP – Pertamina Hulu PT. Pertamina PT. Chevron Pacific Indonesia BOB PT. Bumi Siak Pusako PT. Pertamina PT. Pertamina PT. Pertamina PT. Pertamina PT. Pertamina PT. CNOOC


Tanggal

1.

Delegasi APINDO pada Konferensi Perburuhan Internasional ke-100, 2 – 18 Juni 2010 di Jenewa

Workshop / Training

10.


Direktur Regional ILO Jakarta & Timor Leste, juga memberikan komentar dan sarannya dalam acara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2011, di APINDO Training Center, Jakarta ini.

C. Kerja sama internasional dengan mitra lainnya

1. Konferensi Ketiga Regional Tripartite Social Dialogue for Growth, Employment and Sound Industrial Relations in the Services Sectors: Best Roles of ASEAN Tripartite Social Partners

Selain kegiatan bilateral dan multilateral di atas, di tahun 2011 DPN APINDO juga telah melakukan kerjasama ad hoc dengan organisasi internasional lainnya serta Kedutaan besar asing di Jakarta, seperti kerjasama dalam pelaksanaan the Asia HR Summit dengan the Asia Business Forum, partisipasi dalam kegiatan the Friederich- Ebert-Stiftung), partisipasi program KOILAF (Korea), studi banding ke Malaysia (Program Menakertrans) dan lain-lain.

APINDO sebagai anggota Konfederasi Pengusaha ASEAN (ACE) turut berperan dalam konferensi Ketiga Regional Tripartite Social Dialogue pada tanggal 31 Oktober – 1 November 2011 yang diselenggarakan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) bersamasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Republik Indonesia, Konfederasi Pengusaha ASEAN


37


(ACE) serta the ASEAN Services Employees Trade Union Council (ASETUC), yang terdiri dari 3 Uni Federasi global (BWI, PSI dan UNI APRO). Pada sesi pembuka, Ibu Shinta W. Kamdani, Ketua Bidang Hubungan Internasional DPN APINDO, mewakili konfederasi Pengusaha ASEAN menyampaikan harapannya agar peningkatan Dialog Sosial Tripartit di negaranegara ASEAN dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN (The ASEAN Economic Community 2015). Konferensi ketiga Dialog Sosial kawasan ASEAN merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya memfokuskan pada : • Tindak lanjut pada prioritas utama strategis Program Kerja ‘2010-2015’ Menteri Ketenagakerjaan ASEAN dan isu-isu pada kepentingan umum untuk meningkatkan Dialog Sosial Tripartit di tingkat nasional maupun regional negara-negara ASEAN, • Menyuarakan peran dan tanggung jawab mitra sosial tripartit melalui inisiatif bersama untuk membangun proses Dialog Sosial Tripartit sektoral, • Meningkatkan solidaritas dan kerjasama mitra sosial untuk membangun kepedulian dan saling berbagi antar komunitas ASEAN.

38


ASEAN Business dan Investment Summit (ASEAN-BIS) diadakan oleh ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) setiap tahun agar bertepatan dengan pelaksanaan KTT ASEAN. ASEAN-BIS bertujuan untuk menghadirkan organisasi-organisasi sektor swasta dan publik, perwakilan pemerintah dan industri besar dari dalam dan luar ASEAN untuk berdialog dan menjalin jaringan, serta menjadi ajang interaktif untuk memajukan industri dan bisnis dalam kawasan ASEAN. ASEAN Business and Investment Summit (ASEAN-BIS) diselenggarakan pada tanggal 16 - 18 November 2011 di Bali dan telah berhasil mengundang, dalam rata-rata, 700 hingga 1000 delegasi yang kebanyakan datang dari negaranegara anggota ASEAN, mitra dialog dan seluruh dunia. Pada tahun 2011, ASEAN-BAC bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Departemen Perdagangan di Indonesia menyelenggarakan ASEAN Business and Investment Summit yang bertema, “ASEAN Community in a Global Community of Nations”. ASEAN telah berdiri sejak tahun 1967. ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) telah secara aktif mempromosikan kemitraan sektor publik-swasta dan mengintegrasikan keduanya dalam menciptakan Komunitas

Ekonomi ASEAN / ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Dalam kesempatan ini, APINDO sebagai perwakilan pengusaha dan bisnis baik dalam kedudukannya di dalam negeri dan keikutsertaannya sebagai ASEAN Confideration of Employers (ACE) turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kerjasama ekonomi ASEAN. Forum ini mendukung upaya dalam meningkatkan penyuluhan dan langkahlangkah advokasi, dimana KTT Bisnis tahun ini menetapkan babak dan menyoroti posisi saat ini antara Komunitas Ekonomi ASEAN/ ASEAN Economic Community (AEC) berhadapan dengan komunitas global. ASEANBIS memandang ketiga area penting yang membentuk lingkungan bisnis di kawasan ASEAN. Hal ini termasuk perubahan iklim dan krisis pangan global, ASEAN konektivitas dalam konteks pembangunan infrastruktur;


2. ASEAN Business dan Investment Summit (ASEAN-BIS) 2011

kewirausahaan dan peran inovasi dalam pembangunan ekonomi di wilayah itu. Pertemuan ASEAN Business & Investment Summit 2011 dihadiri oleh para pembicara terkemuka, yaitu : Bapak Susilo Bambang Yudhoyono - Presiden Republik Indonesia; H.E. Julia Gillard - MP Australia; H.E. Ban Ki-Moon, Sekretaris Jenderal PBB; Bapak Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, H.E. Hillary Rodham Clinton – Sekretaris Negara Amerika Serikat; Ibu Mari Elka Pangestu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Bpk. Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO); Mr. Tan Sri Azman Mokhtar, Managing Director Khazanah Nasional Berhad; Mr. Dato ‘Sri Nazar Razak, CEO CIMB Group; Mr.Tan Sri Tony Fernandes, CEO Air Asia Berhad; Mr. Jean-Phillipe Courtois, Presiden Microsoft Internasional dan banyak lagi.


39

CS-P’Ad Fort 210x275 Fort.fh10 7/29/11 9:40 AM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


BIDANG ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN DAERAH

Dalam rangka menghadapi tantangan global, dan upaya terus menerus untuk mewujudkan Indonesia Incorporated dalam dinamika perekonomian, DPN APINDO sejak tanggal 31 Januari 2011 untuk ketiga kalinya sejak Musyawarah Nasional (MUNAS) tahun 2003 telah lebih menegaskan lagi memperluas cakupan bidang perhatian yaitu tidak saja menangani dan fokus kepada permasalahan ketenagakerjaan, tetapi lebih luas lagi yaitu menangani masalah-masalah sektoral Perekonomian dan bisnis baik yang berskala regional, nasional maupun internasional. Di tingkat nasional (DPN APINDO), sesuai dengan Surat Keputusan DPN APINDO Nomor: 03/SK-DPN/I/2011 tentang Tatakerja dan Pembidangan Tugas Kepengurusan Apindo Nasional, telah ditetapkan memprioritaskan 12 (dua belas) sektor/bidang meliputi : 1. Aneka Industri 2. Energi 3. Pertanian/Perkebunan/Kehutanan/Kelautan 4. Telekomunikasi 5. Keuangan / Perbankan 6. Perhubungan dan Logistik 7. Real Estate & Property 8. Perdagangan 9. Hubungan International / Luar Negeri Investasi 10. Tenaga Kerja / Pelatihan 11. UKM 12. Organisasi & Pemberdayaan Daerah Sejalan dengan perubahan struktur organisasi ke arah yang lebih luas mencakup berbagai sektor / bidang yang telah kami sebutkan diatas, menuntut perhatian dari segenap pengurus organisasi APINDO untuk : 1) Menyamakan visi dan misi dari segenap pengurus dan sekretariat APINDO artinya diharapkan gerak langkah perjuangan APINDO harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan APINDO, penyempurnaan Anggaran

42


Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah

Pendahuluan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) APINDO harus segera berresonansi diimplementasikan di setiap tingkatan organisasi APINDO. 2) Peningkatan kualitas / profesionalitas dari elemen organisasi sebagaimana yang telah disepakati bersama melalui penilaian kinerja organisasi APINDO, antara lain : 2.1 Kepengurusan 2.2 Kesekretariatan 2.3 Keanggotaan 2.4 Pelayanan 2.5 Keterwakilan 3) Peningkatan Komunikasi dan Informasi, merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan organisasi, maka idealnya seluruh tingkatan organisasi APINDO dapat menyesuaikan secara cepat baik perangkat komunikasi dan informasi maupun kualitas sumber daya manusia kesekretariatan dalam rangka mencapai tujuan bersama APINDO. 4) DPN APINDO juga ikut ambil bagian dalam Pakta Lapangan Kerja Indonesia (Indonesia Jobs Pact) sebuah program yang diprakarsai oleh ILO yang didasarkan pada : • Diadopsinya Global Jobs Pact oleh ketiga konstituen ILO dalam ILC Juni 2009 • Krisis ekonomi yang meskipun dikelola dengan baik oleh Indonesia, namun masih jauh dari optimal untuk penciptaan iklim investasi yang baik • Kendala di tingkat kebijakan dan pelayanan usaha yang masih dihadapi pelaku usaha, dalam hal: benturan kebijakan sektoral dan antara pusat dengan daerah, tidak adanya jaminan sosial negara yang komprehensif, infrastruktur yang tidak memadai, pasar tenaga kerja yang tidak fleksibel, dll. • Melalui IJP diharapkan secara sistemis mengikis berbagai hambatan tersebut, bersama sama dengan pemerintah dan serikat pekerja/buruh.


43


4.5. Kerangka program yang sama secara nasional dengan peluang tambahan muatan spesifik lokal; 4.6. Menggunakan satuan terukur dalam program dan implementasinya; 4.7. Optimalisasi peran Lembaga Tripartit Daerah; 4.8. Penguatan pada kapasitas Lembaga Tripartit Daerah; 4.9. Penguatan pada kapasitas internal APINDO.

Laporan Kegiatan Ada 27 (dua puluh tujuh) kegiatan skala Nasional dan Regional / Propinsi selama tahun 2011 yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Ulang Tahun APINDO Ulang Tahun APINDO ke-59, sekaligus penyempurnaan kepengurusan DPN APINDO periode tahun 2008 - 2013. Acara ini dihadiri oleh Bapak Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Syarifuddin Hasan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) RI, Ibu Marie Elka Pangestu Menteri Perdagangan RI.

Agenda pemilihan ketua DPP APINDO Kalimantan Barat menghasilkan terpilihnya kembali Bapak Ir. Maman Surachman MM sebagai Ketua DPP APINDO Kalimantan Barat periode tahun 2011 - 2016. 2.2. Musyawarah Provinsi APINDO Jawa Timur pada tanggal 22 Pebruari 2011 bertempat di Hotel Bumi Surabaya dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta dari 30 DPK. Agenda pemilihan ketua DPP APINDO Jawa Timur, telah terpilih kembali Bapak Alim Markus sebagai Ketua DPP Jawa Timur periode tahun 2011 - 2016.


Prinsip Keterlibatan APINDO dalam Pakta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI/IJP) : 4.1. Tidak terbatas pada hubungan industrial namun juga mencakup persoalan dunia usaha lainnya; 4.2. Implementasi RPJMN 2010-2014, bukan dokumen baru perencanaan pembangunan; 4.3. Perhatian serius sinergi pembangunan sektoral dan wilayah; 4.4. Pentingnya peran pemerintahan daerah, sama pentingnya dengan peran pemerintah;

2.3 Musyawarah Provinsi APINDO Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2011 bertempat di Hotel Sahid Yogyakarta dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta dari 5 DPK dan terpilih Bapak Buntoro sebagai Ketua DPP APINDO Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2011 - 2016.

2.1. Musyawarah Provinsi APINDO Kalimantan Barat pada tanggal 20 Januari 2011 bertempat di Hotel Kini - Pontianak dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta dari 7 (tujuh) DPKot Pontianak, DPK Kubu Raya, DPK Kab Sambas, DPKot Singkawang, DPKab. Pontianak, DPKab. Sanggau, DPK Sintang.

2. Musyawarah Provinsi Musyawarah Provinsi (MUSPROV) merupakan amanat Anggaran Dasar Pasal 21 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 25. Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Propinsi diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus Provinsi dan diadakan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan. Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka menilai pertanggung jawaban Pengurus Provinsi terhadap amanat yang diberikan oleh Musprov sebelumnya. Pada tahun 2011 Musprov APINDO telah dilaksanakan di 8 (delapan) DPP APINDO antara lain :

44



45


2.4 Musyawarah Provinsi APINDO Sumatera Selatan pada tanggal 17 September 2011 bertempat di Hotel Grand Zuri Palembang dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta dengan agenda utama yaitu pemilihan ketua DPP APINDO Sumatera Selatan. Rapat akhirnya memilih Bapak Sumarjono Saragih sebagai Ketua DPP APINDO Sumsel periode tahun 2011 - 2016.

2.5 Musyawarah Provinsi APINDO Sumatera Utara pada tanggal 26 September 2011 bertempat di Hotel Polonia Medan dihadiri oleh Pengurus Propinsi dan Kab./Kota Sumatera Utara sebanyak kurang lebih 65 Peserta dengan agenda utama pemilihan ketua DPP APINDO Sumatera Utara. Pada MUSPROV ini terpilih kembali Bapak Parlindungan Purba, SH, MM sebagai Ketua DPP APINDO Sumatera Utara periode tahun 2011 – 2016.


2.8 Musyawarah Provinsi APINDO Sumatera Barat pada tanggal 3 Desember 2011 bertempat di Pangeran Beach Hotel dihadiri oleh kurang lebih 40 peserta. Agenda pemilihan ketua DPP APINDO Sumatera Barat menghasilkan terpilihnya Bapak Muzakir Aziz Akin sebagai Ketua DPP APINDO Sumatera Barat periode tahun 2011 – 2016. 2.6 Musyawarah Provinsi APINDO Nusa Tenggara Barat pada tanggal 12-13 Oktober 2011 bertempat di Hotel Lombok Garden dihadiri oleh 9 DPK kurang lebih 65 peserta. Agenda pemilihan ketua DPP APINDO Nusa Tenggara Barat menghasilkan terpilihnya kembali Ibu Ni Ketut Wolini sebagai Ketua DPP APINDO Nusa Tenggara Barat periode tahun 2011 – 2016. 2.7 Musyawarah Provinsi APINDO Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Desember 2011 bertempat di Hotel Sahid Jaya- Makassar dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta dari Pengurus DPP dan DPK. Agenda pemilihan ketua DPP APINDO Sulawesi Selatan menghasilkan terpilihnya kembali Bapak La Tunreng sebagai Ketua DPP APINDO Sulawesi Selatan periode tahun 2011 – 2016.

3. Pertemuan Dunia Usaha Pertemuan Dunia Usaha (Business Gathering) merupakan program DPN APINDO bekerjasama dengan NHO yang dilaksanakan dalam rangka perkuatan DPP APINDO sehingga dapat menampung aspirasi para dunia usaha di wilayah tersebut. Selain itu, perlu pula didukung dengan kinerja organisasi APINDO dari pengurus, sekretariat, anggota, pelayanan dan keterwakilan di lembaga tripartit. Forum pertemuan ini merupakan acara semi seminar yang bertujuan untuk berbagi informasi seputar perkembangan dunia bisnis terkini yang praktis dan aplikatif. Pada tahun 2011 Business Gathering APINDO (dialog ekonomi) baik yang bekerjasama dengan NHO maupun Non NHO telah dilaksanakan di 5 DPP dan 1 DPK APINDO antara lain :

46



47


3.3. Business Gathering DPK APINDO Surakarta pada tanggal 14 Maret 2011 dengan narasumber utama Ketua Umum DPN APINDO Bapak Sofjan Wanandi yang sangat antusias direspon oleh kurang lebih 300 peserta.

3.2. Business Gathering DPP APINDO Daerah Istimewa Yogyakarta dengan narasumber utama Ketua Umum DPN APINDO Bapak Sofjan Wanandi yang sangat antusias direspon oleh kurang lebih 150 peserta.

3.7 Kunjungan Bapak Sofjan Wanandi Ketua Umum DPN APINDO ketempat Sulbar Expo 2011 dan Kunjungan ke Pelabuhan di Propinsi Sulawesi Barat selepas selesai Pelantikan dan Business Gathering DPP APINDO Propinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Juli 2011.


3.5 Business Gathering DPP APINDO Sumatera Barat dengan narasumber Pengurus DPN APINDO Bidang Tenaga Kerja/Pelatihan Bapak Anthony Hilman dan Pejabat Pemerintah Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 3 Desember 2011 di Pangeran Beach Hotel dengan dihadiri kurang lebih 90 orang para pengusaha Sumatera Barat.

3.1. Business Gathering APINDO Papua Barat, kegiatan dibawah ini adalah Dialog Ekonomi dengan narasumber Bapak Djimanto (Ketua DPN APINDO) dan Ibu Iftida Yasar (Wakil Sekretaris Umum DPN APINDO) pada tanggal 23 Maret 2011.

3.6 Business Gathering DPP APINDO Sulawesi Barat dengan narasumber Ketua Umum DPN APINDO Bapak Sofjan Wanandi dan Gubernur Propinsi Sulawesi Barat Bapak H. Anwar Adnan Saleh serta Para Pejabat Propinsi Sulawesi Barat pada tanggal 8 Juli 2011 di d’Maleo Hotel & Convention Mamuju dengan dihadiri 80 orang para pengusaha Sumatera Barat dalam acara Business gathering juga sekaligus melantik para pengurus DPP dan DPK APINDO Propinsi Sulawesi Barat untuk periode tahun 2010 - 2015.

3.4. Business Gathering DPP APINDO Sumatera Selatan dengan narasumber Ketua Umum DPN APINDO Bapak Sofjan Wanandi dan Pejabat Gubernur Sumsel pada tanggal 17 September 2011 di Hotel Grand Zuri Palembang.

3.8 Lokakarya Sektor Elektronika oleh APINDOGABEL-ILO pada tanggal 21-23 Juni 2011 di Hotel Aston Bogor Jawa Barat dalam rangka membangun /meningkatkan dialog sosial antara manajemen (pengusaha) dengan serikat buruh/serikat pekerja Perusahaan sektor elektronik.

48



49



sebelumnya antara DPN APINDO dengan DPP APINDO diseluruh Indonesia. Tuan rumah kegiatan tahun ini adalah DPP APINDO Sumatera Utara. Telah dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 September 2011 di Hotel Polonia Medan. RAKERKONAS dihadiri + 200 (dua ratus) orang peserta dan peninjau dari 32 (tiga puluh dua) DPP APINDO se Indonesia.

5. Rapat Tim Penyusun AD/ART pertama

4. RApat KERja KOnsultasi NASional Rapat Kerja Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO Tahun 2011 merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program kerja periode tahun

50


Rapat Tim Penyusun AD/ART APINDO pertama pada hari Rabu, 14 September 2011 di Ruang Rapat DPN APINDO, yang dihadiri 14 orang terdiri dari Bapak Sofjan Wanandi (Ketua Umum DPN APINDO) Bapak Djimanto (Ketua DPN) Bapak Suryadi Sasmita (Sekum DPN), Bapak Adi Laksono (Ketua APINDO Kalimantan Selatan), Bapak Deddy Wijaya (Ketua APINDO Jawa Barat), Bapak H. Dahlan Sulaiman (Ketua APINDO Aceh), Bapak La Tunreng (Ketua APINDO Sulawesi Selatan), Bapak M. Slamet Brotosiswojo (Ketua APINDO Kalimantan Timur), Bapak Herry Yohanes (APINDO Kalimantan Timur) Bapak Soeprayitno (Ketua APINDO DKI Jakarta), Bapak Yusuf Kohar (Ketua APINDO Lampung, Bapak Barliana Amin (Direktur Eksekutif DPN APINDO), R. Wahyu Handoko (Sekretariat DPN APINDO), Solikhun (Sekretariat DPN APINDO). Pembahasan rapat AD/ART ini adalah untuk mendengar usulan/masukan dari pemikiran para Tim Perumus untuk diadakan penyempurnaan beberapa pasal AD/ART APINDO untuk menyesuaikan dengan kondisi perkembangan organisasi kedepan.

6. Rapat Tim Penyusun AD/ART APINDO kedua Rapat Tim Penyusun AD/ART APINDO kedua pada hari Kamis, 22 Desember 2011 di Ruang ATC DPN APINDO, yang dihadiri 12 orang terdiri dari Bapak Djimanto (Ketua DPN) Bapak Suryadi Sasmita (Sekum DPN) Ibu Iftida Yasar (Wakil Sekum DPN), Bapak Adi Laksono (Ketua APINDO Kalimantan Selatan), Bapak Deddy Wijaya (Ketua APINDO Jawa Barat), Bapak H. Dahlan Sulaiman (Ketua APINDO Aceh), Bapak M. Slamet Brotosiswojo (Ketua APINDO Kalimantan Timur), Ibu Hellen S. Delima (Ketua APINDO Maluku), Bapak Yusuf Kohar (Ketua APINDO Lampung, Bapak Barliana Amin (Direktur Eksekutif DPN APINDO), R. Wahyu Handoko (Sekretariat DPN APINDO), Solikhun (Sekretariat DPN APINDO). Pembahasan rapat AD/ART ini adalah untuk melanjutkan usulan/ masukan dari pemikiran para Tim Perumus untuk diadakan beberapa penyempurnaan beberapa pasal AD/ART APINDO untuk menyesuikan dengan kondisi perkembangan organisasi kedepan.


51


Training Staf Sekretariat DPN APINDO atas kerjasama antara DPN APINDO dengan International Training Centre-International Labour Organization (ITC-ILO) Turin dan Dutch Employers Coorporation Program (DECP) Belanda yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Staf Sekretariat dalam meningkatkan teknik bernegosiasi/lobbying untuk mendukung kegiatan para pengurus APINDO. Pelaksanaan Training dilaksanakan di Ruang ATC DPN APINDO pada tanggal, 21-22 November 2011.

8.3. DPP APINDO Sumatera Selatan, Pelaksanaan Lokakarya Perencanaan Strategis DPP APINDO Sumatera Selatan kerjasama APINDO dengan NHO Norwegia, pada tanggal 12-13 Desember 2011 di Hotel Royal Asean - Palembang yang dihadiri 40 orang peserta dari pengurus DPP APINDO dan calon Pengurus DPK APINDO wilayah Sumatera Selatan.

9. Monitoring Perencanaan Strategis


7. Training Staf Sekretariat

DPN APINDO bekerjasama dengan NHO melaksanakan Monitoring Perencanaan Strategis DPP APINDO Nusa Tenggara Timur, Peninjauan UKM Binaan APINDO dan peninjauan Balai Latihan Kerja (BLK) Nusa Tenggara Timur kerjasama ILO pada tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2011.

8. Lokakarya Perencanaan Strategis Lokakarya Perencanaan Strategis merupakan program perkuatan jajaran kepengurusan DPP APINDO dan DPKota/Kabupaten diwilayah propinsi. Kemudian dari hasil SWOT analisis disusun program rencana aksi organisasi APINDO di wilayah tersebut selama 1 (satu) tahun. Pada tahun 2011, DPP APINDO yang menyelenggarakan kegiatan tersebut di 2 (dua) wilayah yaitu : 8.1. DPP APINDO Gorontalo bekerja sama dengan DPN APINDO dan NHO Norwegia melaksanakan Lokakarya Perencanaan Strategis di Propinsi Gorontalo pada tanggal 4 - 5 Agustus 2011 di Grand City Hotel Gorontalo dengan jumlah peserta + 50 orang. 8.2. Kunjungan Ketua DPN APINDO dan Tim DPN APINDO beserta Bapak H. Soeharto Puluhulawa Ketua DPP Apindo Gorontalo seusai melaksanakan kegiatan Lokakarya Strategic Planning sebagai Program Perkuatan Sekretariat APINDO dihari ketiga ke Kantor DPP APINDO di Jalan Kenangan No. 156 Dulalowo Kec. Kota Tengah Propinsi Gorontalo pada tanggal 6 April 2011.

52


10. Indonesia Jobs Pact Dalam rangka pelaksanaan Indonesia Jobs Pact (Pakta Lapangan Kerja Indonesia) Kantor ILO Jakarta menyelenggarakan Pelatihan untuk para perwakilan dari konstituen dan dari APINDO turut hadir 2 orang (Sekretariat DPN), 1 orang (Sekretariat DKI Jakarta), 2 orang (Sekretariat Kab/Kota Bogor), 1 orang (Sekretariat Depok) 2 orang (Sekretariat Kab. Kota Tangerang), pelaksanaan training pada Senin-Rabu, 12-14 Desember 2011 Hotel Novus Puncak. Tujuan dari Training ini adalah dalam


53


Based Management) terutama konsesus tripartit untuk menempatkan pekerjaan dan perlindungan sosial sebagai kebijakan utama dalam menanggapi krisis global.

11. Tim Building Staff

rangka membangun kapasitas kelembagaan pada area program manajemen dan monitoring sehingga lebih memahami prinsipprinsip Manajemen Berbasis Hasil (Result

Tim Building Staff Sekretariat DPN APINDO di Pulau Umang Banten pada tanggal 27 - 29 Desember 2011 kerjasama antara DPN APINDO dengan NHO Norwegia untuk melakukan evaluasi kerja tahun 2011, Membangun Strategi Manajemen Sekretariat dan mempresentasekan rencana kerja Sekretariat DPN APINDO pada tahun 2012.

Harapan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi APINDO untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif perlu didukung dengan perkuatan organisasi APINDO diseluruh wilayah kerja masing-masing (Nasional, Propinsi dan Kota/ Kabupaten), sehingga tercapai Organisasi yang Mandiri. Langkah-langkah perkuatan organisasi sebagai berikut : a. Melakukan pelatihan, lokakarya dan seminar pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/ kota yang diikuti oleh peserta dari semua tingkatan. b. Menetapkan suatu Standar Prosedur Layanan, sehingga terdapat satu proses

54


baku penanganan (yang kemudian dapat diukur sebagai bahan peningkatan layanan) bagi perusahaan anggota yang dilakukan di semua tingkatan APINDO. c. Layanan dalam organisasi APINDO merupakan Advokasi dalam arti luas, yang terbagi dalam : • Advokasi Kolektif/Publik : Merupakan kegiatan dalam rangka Tripartit dan merupakan inisiatif APINDO setempat. • Advokasi Individual/Privat : Merupakan kegiatan yang bersifat : Reaktif : Penanggulangan Perda-Perda yang merugikan, pengusaha, Pembuatan PK dan

Klasifikasi pelayanan yang dapat diberikan oleh Kantor Dewan Pengurus APINDO ada 2 (dua) macam : 1. Pelayanan Utama (sebagai apresiasi atas keanggotaan) dan iuran seperti : Konsultasi gratis kepada perusahaan anggota APINDO setempat selama waktu yang terbatas, misal 2 (dua) jam sebulan, dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, Member Gathering secara periodik, misalnya sebulan sekali, dengan agenda updating information yang berkaitan dengan dunia usaha (gratis), Membuat jaringan APINDO website termasuk Mailing List, Memberikan tarif harga yang lebih murah dalam layanan kepada anggota daripada tarif harga kepada non anggota 2. Pelayanan Khusus (diluar Pelayanan Utama) Perlindungan Umum kepada dunia usaha : • Secara aktif berpartisipasi dalam pembicaraan yang berkaitan dengan perekonomian dan ketenagakerjaan di wilayah kerja APINDO setempat • Menyampaikan sosialisasi (updating) peraturan / kebijakan perekonomian dan ketenagakerjaan yang terbaru.

• Aktif terlibat dalam penentuan Upah Minimum dalam Tripartit Kota/Kabupaten.


PP/PKB, Pendampingan dalam menangani kasus, permasalahan Hubungan Industrial Proaktif : Mengadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti Seminar, Training, Temu Usaha dan Business Development Service.

• Ikut mengupayakan iklim usaha yang

harmonis melalui kerjasama Bipartit di tingkat perusahaan dan lembaga Tripartit. • Pelayanan hukum di bidang ketenagakerjaan (Legal Labor) • Bantuan hukum bagi perusahaan di pengadilan yang meliputi konsultasi, pendapat dan tindakan hukum. • Bimbingan dalam penyusunan PP / PKB perusahaan. • Penanganan permasalahan yang berhubungan dengan HRM. • Mewakili dunia usaha melakukan negosiasi dengan Serikat Pekerja atau Pemerintah. • Pemberdayaan • Menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah perekonomian dan ketenagakerjaan. • Mengikutsertakan Pelatihan/Workshop/ Seminar di dalam maupun luar negeri. • Konsultasi dan Pelatihan yang berkaitan dengan masalah Human Resource Management dari Recruitment sampai Termination. • Membuat program-program yang dapat meningkatkan kemampuan alat-alat kelengkapan organisasi yang sekaligus juga dapat menjadi pemupukan logistik / keuangan organisasi.


55

Laporan Tahunan 2011 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 1. 13. 2. 14. 3. 15. 4. 16. 16. 5. 17. 6. 18. 7. 19. 8. 20. 9. 21. 10. 22. 11. 11. 23. 12. 24. 13. 25. 14. 26. 15. 27. 16. 16. 28. 17. 29. 18. 30. 19. 31. 20. 32. 21. 33. 22. 34. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 35. 34. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. DPN

DPN/DPP

22.5% 30.0% 27.6% 27.0% 21.3% 0.0% 20.0% 24.9%

KEANGGOTAAN 27.0% 27.0% 13.5% 22.5% 28.5% 30.0% 17.1% 27.6% 26.1% 27.0% 13.5% 21.3% 27.0% 0.0% 20.0% 21.0% 24.9% 26.1% 19.2% 18.0%

27.0% 14.4% 27.0% 28.5% 13.5% 24.4% 28.5% 17.4% 17.1% 16.5% 26.1% 13.5% 27.0% 24.6% 21.0% 9.6% 26.1% 19.2% 18.0% 14.4% 28.5% 24.4% 17.4% 16.5%

KESEKRETARIATAN 25.0% 25.0% 23.8% 22.0% 24.5% 24.4% 16.0% 25.0% 24.5% 25.0% 17.5% 23.8% 25.0% 24.5% 25.0% 22.5% 24.8% 18.3% 21.8%

25.0% 22.5% 25.0% 24.0% 23.8% 20.5% 24.5% 17.5% 16.0% 16.5% 24.5% 17.5% 25.0% 25.0% 10.0% 24.8% 18.3% 21.8% 22.5% 24.0% 20.5% 17.5% 16.5%

KEANGGOTAAN

22.0% 24.4% 25.0% 25.0% 23.8% 24.5% 22.5%

KESEKRETARIATAN

20.7% 30.0% 30.0% 28.5% 26.1% 20.7% 16.5%

PELAYANAN

8.3% 9.3% 9.5% 9.0% 9.2% 6.7% 4.0%

REPRESENTATIF

77.5% 98.7% 96.2% 94.5% 85.0% 56.6% 60.0% 72.9%

2011

4.6% 9.0% 7.3% 5.5% 6.3%

9.0% 1.8% 7.3% 9.5% 5.5% 5.2% 6.3% 7.7% 6.4% 5.5% 8.1% 8.6% 3.8% 8.2% 5.2% 4.4%

10.0% 4.6% 10.0%

5.2% 4.4%

REPRESENTATIF 10.0% 10.0% 1.8% 8.3% 9.5% 9.3% 5.2% 9.5% 7.7% 9.0% 6.4% 9.2% 5.5% 6.7% 8.6% 4.0% 8.2%

62.3% 93.5% 76.7% 62.5% 60.3%

93.5% 65.7% 76.7% 96.4% 62.5% 57.7% 60.3% 91.4% 63.4% 89.5% 84.5% 86.1% 40.8% 86.6% 64.7% 63.2%

97.0% 62.3% 97.0%

64.7% 63.2%

2011 97.0% 97.0% 65.7% 77.5% 96.4% 98.7% 57.7% 96.2% 91.4% 94.5% 63.4% 85.0% 89.5% 56.6% 60.0% 86.1% 72.9% 86.6%

86.3% 57.1% 47.3% 61.2% 61.1% 58.2% 67.2% 57.9% 65.9% 77.6%

Kota Bekasi Nilai / Score diatas adalah hasil dari perhitungan dari masing‐masing Dewan Pengurus APINDO baik Tingkat Propinsi/Kota/Kabupaten 4.8% 25.0% 26.4% 24.0% 6.1% Untuk Darah dengan warna merah atau kosong adalah dikarenakan tidak ada informasi ke Sekretariat DPN APINDO Tanjung Balai 3.0% 18.8% 11.7% 15.6% 8.0% Toba Samosir 2.1% 13.3% 10.5% 14.4% 7.0% Pematang Siantar 3.4% 19.3% 16.5% 18.3% 3.7% Keterangan : Nias Selatan 2.9% 17.5% 15.9% 17.4% 7.4% ‐ Nilai (< 57 %) = Kurang Nias 3.0% 15.0% 16.5% 15.9% 7.8% ‐ Nilai (58% s/d 65%) = Cukup Medan 3.6% 22.3% 15.6% 21.9% 3.8% ‐ Nilai (66% s/d 75% = Baik Labuhan Batu 2.5% 20.8% 11.7% 15.3% 7.6% ‐ Nilai (>76% ‐ Keatas = Balik Sekali Deli Serdang 3.1% 21.3% 17.7% 18.3% 5.5% Asahan 4.0% 22.0% 13.8% 30.0% 7.8%

2011

84.5% NILAI SELF 40.8% ASSESTMENT

Nilai / Score diatas adalah hasil dari perhitungan dari masing‐masing Dewan Pengurus APINDO baik Tingkat Propinsi/Kota/Kabupaten Untuk Darah dengan warna merah atau kosong adalah dikarenakan tidak ada informasi ke Sekretariat DPN APINDO Keterangan : ‐ Nilai (< 57 %) = Kurang ‐ Nilai (58% s/d 65%) = Cukup ‐ Nilai (66% s/d 75% = Baik ‐ Nilai (>76% ‐ Keatas = Balik Sekali

PENILAIAN KINERJA/BALANCE SCORE CARD DPKota/Kab. APINDO 2011

REPRESENTATIF

8.1% 3.8%

86.3% 57.1% 47.3% 61.2% 61.1% 58.2% 67.2% 57.9% NILAI SELF 65.9% ASSESTMENT 77.6% 2011

24.0% 15.6% 14.4% 18.3% 17.4% 15.9% 21.9% 15.3% 18.3% 30.0% PELAYANAN

PELAYANAN

22.5% 15.0%

6.1% 8.0% 7.0% 3.7% 7.4% 7.8% 3.8% 7.6% 5.5% 7.8% REPRESENTATIF

26.4% 11.7% 10.5% 16.5% 15.9% 16.5% 15.6% 11.7% 17.7% 13.8% KEANGGOTAAN

25.0% 18.8% 13.3% 19.3% 17.5% 15.0% 22.3% 20.8% 21.3% 22.0% KESEKRETARIATAN

24.6% 9.6%

KEANGGOTAAN

KESEKRETARIATAN

25.0% 10.0%

PENILAIAN KINERJA/BALANCE SCORE CARD DPKota/Kab. APINDO 2011

18.0% 27.0% 19.5% 19.5% 18.0%

27.0% 23.4% 19.5% 29.1% 19.5% 16.5% 18.0% 28.5% 24.0% 28.5% 22.5% 27.0% 15.0% 23.1% 18.0% 15.0%

30.0% 18.0% 30.0%

18.0% 15.0%

PELAYANAN 30.0% 30.0% 23.4% 20.7% 29.1% 30.0% 16.5% 30.0% 28.5% 28.5% 24.0% 26.1% 28.5% 20.7% 27.0% 16.5% 23.1%

NILAI SELF ASSESTMENT

PENILAIAN KINERJA/BALANCE SCORE CARD DPN‐DPP APINDO 2011

4.0%

KEPENGURUSAN

NILAI SELF ASSESTMENT

PENILAIAN KINERJA/BALANCE SCORE CARD DPN‐DPP APINDO 2011

DI Aceh 5.0% Sumatera Utara 4.1% Riau 5.0% Kepulauan Riau 4.6% Sumatera Barat 4.7% Jambi 5.0% Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung DPN/DPP KEPENGURUSAN Lampung Lampung 5.0% 5.0% Banten 3.2% DKI Jakarta DPN 4.0% 4.8% DI Aceh Jawa Barat 5.0% 2.9% Sumatera Utara Jawa Tengah 4.1% 4.6% Riau DI Yogyakarta DI Yogyakarta 5.0% 2.0% Kepulauan 4.6% Jawa TimurRiau 3.5% Sumatera Barat Bali 4.7% 4.5% Jambi NTB 5.0% 4.4% Bengkulu NTT 4.0% Sumatera Selatan Kalimantan Barat 4.0% Bangka Belitung Kalimantan Lampung Lampung Tengah 5.0% 2.8% 5.0% Kalimantan Timur Banten 5.0% 3.2% Kalimantan DKI Jakarta Selatan 5.0% 4.8% Sulawesi Utara Jawa Barat 2.6% 2.9% Gorontalo Jawa Tengah 3.0% 4.6% Sulawesi Barat DI Yogyakarta DI Yogyakarta 2.0% Sulawesi Tengah Jawa Timur 3.5% Sulawesi Selatan Bali 4.3% 4.5% Sulawesi Tenggara NTB 2.4% 4.4% Maluku Utara NTT 4.0% Maluku Kalimantan Barat 4.0% Papua Kalimantan Papua Barat Tengah 2.8% Kalimantan Timur 5.0% Kalimantan Selatan 5.0% Sulawesi Utara 2.6% Gorontalo 3.0% Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan 4.3% Sulawesi Tenggara 2.4% Maluku Utara KEPENGURUSAN DP KOTA/KAB. Maluku Papua Kota Bekasi 4.8% Papua Barat Tanjung Balai 3.0% Toba Samosir 2.1% Pematang Siantar 3.4% Nias Selatan 2.9% Nias 3.0% Medan 3.6% Labuhan Batu 2.5% Deli Serdang 3.1% Asahan 4.0% KEPENGURUSAN DP KOTA/KAB.

TIM INDEPENDEN YG AKAN MEREFISIKASI




Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan

56 Asosiasi Pengusaha Indonesia 57


BIDANG Informasi DAN Layanan Anggota

Memasuki tahun ke-3 Kepengurusan DPN APINDO periode 2008-2013 dan bertepatan dengan Ulang Tahun ke-59, pada 31 Januari 2011 APINDO telah mengembangkan sayap organisasinya dengan melakukan Reorganisasi dan Penyempurnaan Kepengurusan APINDO yang bertujuan memperluas cakupan peran dan fungsi APINDO tidak hanya terfokus pada bidang Hubungan Industrial saja, namun diperluas dibidang perekonomian nasional di semua sektor. Paradigma baru ini mendapat tanggapan dan dukungan yang positif dari semua kalangan baik di nasional maupun daerah termasuk dari perusahaan-perusahaan yang menjadi Anggota Luar Biasa APINDO. Sejalan dengan perluasan cakupan bidang DPN APINDO, kebutuhan akan informasi yang cepat, update dan akurat tentu

Bidang Informasi & Layanan Anggota

Pendahuluan saja menjadi satu hal yang harus diperkuat dan ditingkatkan. Kebutuhan perusahaan akan peningkatan pelayanan juga menjadi hal yang tidak boleh luput dari perhatian. Departemen Informasi dan Layanan Anggota ada sebagai pintu yang bersentuhan langsung khususnya bagi perusahaan anggota serta masyarakat luas untuk mendapatkan berbagai informasi seputar Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan serta Ekonomi Makro. Salah satu tugas utamanya ialah memberikan informasi yang bersifat umum serta informasiinformasi yang bersifat khusus yang diberikan kepada Anggota Luar Biasa DPN APINDO. Selain pemberian informasi, berbagai kegiatan juga dilakukan dalam konteks pemberdayaan bagi perusahaan-perusahaan.

Laporan Kegiatan Di tahun 2011 pada dasarnya kegiatankegiatan dalam departemen Informasi dan Layanan Anggota merupakan kegiatan rutin dalam setiap tahunnya, terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan informasi dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan.

1.1. Members Alert Tujuan pembuatan Members Alerts ialah untuk membantu perusahaan Anggota Luar Biasa APINDO khususnya dan Pengurus APINDO dalam memantau perkembangan berita-berita dan isu terhangat serta terkini yang diberitakan dalam media cetak maupun elektronik dan

1. Kegiatan Bersifat Informasi

Informasi sangat diperlukan oleh setiap orang dalam menjalankan aktifitasnya terlebih dalam dunia kerja yang menuntut setiap individu untuk selalu membekali diri dengan perkembangan informasi terkini. Beberapa kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan meliputi :

60



61

Berdasarkan statistik 20 negara asal terbanyak yang mengunjungi www.apindo.or.id berasal dari Indonesia sampai dengan kawasan Uni Eropa.

9 Artikel terpopuler dalam Website APINDO

Statistik jumlah kunjungan website www.apindo.or.id

Sejak 28 Juni 2010 DPN APINDO telah memperbaharui penampilan serta content dari Websitenya yang bertujuan untuk membantu dan memberi kemudahan penyebaran informasi kepada Pengurus, perusahaanperusahaan Anggota Luar Biasa APINDO dan Non Anggota DPN APINDO. Berdasarkan statistik jumlah pengunjung website www.apindo.or.id sejak bulan Agustus 2011 mengalami peningkatan hingga mencapai jumlah kunjungan terbanyak 11,834 kali pada bulan November 2011. 20 Negara terbanyak pengunjung Website APINDO No.

Negara

Halaman

Hits

Bandwidth

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Indonesia Amerika Serikat Belanda Kanada Singapura Cina Norwegia Senegal Jepang Jerman Rusia Australia Britania Raya Hong Kong Malaysia Korea Selatan India Prancis Filipina Uni Eropa

287,493 27,476 4,164 3,457 3,189 2,926 2,410 2,257 2,060 1,442 1,222 1,194 1,169 1,043 973 955 557 556 481 445

4,306,199 260,243 8,197 102,110 40,282 14,431 56,128 2,517 34,332 6,982 2,500 15,766 8,874 15,088 17,779 15,654 10,200 6,576 2,882 7,129

56.95 GB 3.70 GB 233.97 MB 1.06 GB 636.21 MB 309.83 MB 813.63 MB 119.79 MB 504.45 MB 129.54 MB 67.53 MB 211.21 MB 145.50 MB 160.79 MB 200.33 MB 189.27 MB 198.23 MB 102.98 MB 49.24 MB 111.79 MB


Artikel Terpopuler

Dibuat

Hits

1 2 3 4 5 6 7

Kepengurusan APINDO Training Center Annual Report About APINDO Rekapitulasi UMP, UMK, UMS, Seluruh Indonesia 2010 Upah Minimum Sektoral Provinsi Daerah Tahun 2010 Permenaker No. 31 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

18 April 2010 16 Juni 2010 18 April 2010 28 Juni 2010 18 April 2010 11 Juni 2010 24 Juni 2010

13.147 12.344 9.104 7.557 5.438 3.913 3.819

8

Surat Edaran Menakertrans No. 13/2005 Tentang Uji Material UU No. 13/2003

24 Juni 2010

3543

9

Penjelasan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

23 Juni 2010

289

No

1.2. W ebsite

62



tentunya penyampaian kegiatan-kegiatan baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah diselenggarakan oleh APINDO. Penyebaran informasi Members Alert dilakukan setiap minggunya dan dikemas secara menarik dalam bentuk kumpulan berita.

1.3. Pameran Perdagangan DPN APINDO ikut berpartisipasi didalam Trade Expo 2011 di JIEXPO kemayoran yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI pada tanggal 19 - 23 Oktober 2011. Dengan satu booth yang berfungsi sebagai media informasi untuk memperkenalkan APINDO lebih luas kepada para pengunjung maupun buyer, sehingga diharapkan dapat menjaring perusahaan-perusahaan untuk menjadi anggota APINDO.

2. Kegiatan Bersifat Layanan 2.1. Members Gathering Members gathering pada umumnya dilaksanakan secara rutin setiap bulannya, merupakan salah satu media bagi perusahaan anggota untuk mendapatkan informasi terbaru tidak hanya tentang Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial namun juga terhadap kebijakan pemerintah lainnya. Pelaksanaan Member Gathering bertempat di Function Room APINDO Training Centre (ATC) yang berlokasi di Gedung Permata Kuningan lantai 10. Beberapa tema yang dikedepankan pada tahun 2011 antara lain: • Diskusi kebijakan listrik dalam rangka rencana pemberian diskon tarif listrik pada pukul 22.00 - 08.00 dengan narasumber Bapak Murtaqi Syamsuddin (Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko PLN) dan Bapak Sanny Iskandar (Wakil Sekretaris Umum DPN APINDO). • Kiat pencegahan dan penindakan kecurangan karyawan diperusahaan, dengan pembicara Bapak Edwan Hamidy Daulay (Ketua Sub Bidang HI dan Advokasi DPP APINDO DKI) serta Ibu Putri Langka (Konsultan SDM dan Wadek II FPSi UP-Psikolog).


63


4


3

1 2

5

• Menyikapi

Beberapa narasumber Member Gathering: 1). Bapak Edwan Hamidy, 2). Bapak Hasanuddin Rachman, 3). Ibu Putri Langka, 4). Ibu Endang Susilowati 5). Bapak Fahmi Shahab

tentang Tenggang Waktu Daluwarsa dalam hal Tuntuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pembicara Ibu Dra Endang Susilowati (Anggota Sektor dan Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO), Bapak Inu Kertapati (Ketua DPK APINDO Depok). • Sudahkah perusahaan Anda menerapkan Employer’s Branding dengan pembicara Bapak David Budiono (Division Head Human Capital Management PT Astra International, Tbk) serta Ibu Mariko Asmara (Wakil Sekum DPN APINDO). • Membuka pemahaman cakrawala tentang mediasi dengan narasumber Bapak Fahmi Shahab (Executive Director / Mediator Pusat Mediasi Nasional), Bapak Dr H. Hasanuddin Rachman (Ketua Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO). • Upah Minimum dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Dunia Usaha dengan pembicara DR Budi W. Sutjipto (Direktur Eksekutif Institut Pengembangan Manajemen Indonesia), Bapak Anthony Hilman SH, MBA (Anggota Dewan Pengupahan Nasional). • Membuka Mata dan Pikiran Mengenai Ketentuan Dalam Pasal 155 (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan, narasumber tunggal yaitu Ibu Dra Endang Susilowati (Anggota sektor dan bidang Hubungan Industrial dan Advokasi). • Sosialisasi UU No. 24 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),

64


narasumber Bapak Drg. Moeryono Aladin, SIP, SH, MM (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional ) dan Bapak Timoer Soetanto (Anggota Sektor & bidang Jaminan Sosial).

• Kebijakan Kementerian Keuangan Terkini dengan pembicara Bapak Agus Martowardojo (Menteri Keuangan RI) dan Bapak Agung Kuswandono (Dirjen Bea Cukai) yang dilaksanakan pada Jumat, 27 Mei 2011.

Dialog Khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perindustrian RI

• Kebijakan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri serta tindak lanjut ASEAN Business and Investment Summit 2011 dengan pembicara Bapak Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan RI).

2.2. CEO/Owners Gathering Pelaksanaan CEO/Owners Gathering telah memasuki tahun kedua dan merupakan gathering yang selalu ditunggu khususnya oleh para CEO/Owners perusahaan untuk dapat bertatap muka untuk mendengarkan dan berinteraksi langsung dengan Menteri atau Pejabat Pemerintah yang hadir sebagai narasumber. Pelaksanaan CEO / Owners Gathering yang telah dilaksanakan di Tahun 2011: • Sosialisasi Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan RUU Perdagangan dengan Pembicara Ibu Mari E. Pangestu (Menteri Perdagangan RI) yang dilaksanakan pada Jumat, 21 Januari 2011.

Dialog Khusus dengan Menteri Perdagangan RI

2.3. Dialog Khusus

CEO/Owners Gathering dengan Menteri Keuangan RI dan Dirjen Bea Cukai

• Dialog khusus dengan Menteri Bidang

CEO/Owners Gathering dengan Menteri Perdagangan RI

Ekonomi dengan pembicara Bapak Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI), Ibu Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan RI), Bapak M.S. Hidayat (Menteri Perindustrian RI) yang dilaksanakan pada Senin, 22 Agustus 2011.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah sebuah badan yang bertugas memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden mengenai penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial, sesuai dengan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU tentang SJSN). Berkaitan dengan banyaknya pertanyaan tentang UU Jaminan Sosial dari perusahaan anggota diadakan dialog khusus dengan Ketua DJSN Bapak DR Chazali H.Situmorang yang dilaksanakan pada Jumat, 14 Oktober 2011 jam 15.00 di APINDO Training Center. Diharapkan


65


DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH (Anggota KPPU) serta Bapak Hariyadi B. Sukamdani (Ketua DPN APINDO) dan Bapak Soy Martua Pardede (Ketua Pembina ACI). 2.4.2. Industrial Relations Certification Program (IRCP)

Sebagai bagian dari kelanjutan MOU DPN APINDO dan Universitas Indonesia, program sertifikasi telah memasuki Batch IV dan V. Untuk Batch IV diselenggarakan pada tanggal 26 - 30 April 2011 dan Batch V pada 15 - 19 November 2011 bertempat di Fakultas Hukum UI.

memperbaiki produktivitas serta refleksi atas kompensasi yang dapat diterapkan dalam perusahaan masing-masing. Selain itu melalui pembelajaran aktif, peserta dapat mengembangkan pengetahuan dan skill dalam pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan produktivitas didasarkan pada Hubungan Industrial yang harmonis. Pelatihan diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari perusahaan Anggota APINDO dirasakan tidak hanya menarik namun juga sangat bermanfaat dikarenakan tenaga pengajar merupakan ahli dibidangnya. Beberapa narasumber diantaranya Bapak F.X. Sri Martono (Ketua APINDO), Bapak Didik P. Sumbodo (Anggota Bidang dan Sektor Produktivitas) serta yang tidak kalah pentingnya kehadiran Prof. Kuriyama dan Mr. Inoue dari Jepang.

Suasana Dialog dengan Ketua DJSN Di Apindo Training Center

2.4.1. Seminar

APINDO bersama dengan ASEAN Competition Institute (ACI) menyelenggarakan Seminar tentang “Merger & Akuisisi Sebagai Strategi Bisnis dan Implementasi PP No 57 tahun 2010” yang menghadirkan pembicara kunci Prof. Franz Jurgen Säcker dari Jerman (Director Institute of German and European Business, Competition and Regulatory Law Freie University dan Institute of Energy and Regulatory Law, Berlin), yang diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2011 bertempat di Financial Hall Graha Niaga lantai 2. Seminar ini juga menghadirkan narasumber lain seperti Ibu

66


Menindaklanjuti MOU APINDO dengan Prasetiya Mulya Business School pada tanggal 1 Desember 2010, diselenggarakan suatu Konferensi Nasional yang bertajuk “Bisnis Hijau Nasional” yang diadakan pada Rabu, 30 November 2011 bertempat di Kampus Prasetiya Mulya, Cilandak. Konferensi nasional ini dibuka oleh Bapak Sofjan Wanandi selaku Ketua Umum APINDO. Konferensi ini diikuti oleh kalangan akademisi dan eksekutif perusahaan diantaranya anggota APINDO dari beragam sektor untuk dapat menyampaikan gagasan baru, bukti empiris dan pengalaman bisnis pelaku nasional dalam mengimplementasikan bisnis hijau di Indonesia.

Foto Bersama Peserta Pelatihan AOTS

2.4. Pelatihan Publik Beberapa kegiatan pelatihan dan seminar publik yang diselenggarakan oleh DPN APINDO:

2.4.4. Konferensi Nasional Bisnis Hijau Nasional


dengan penjelasan langsung dari Ketua DJSN dapat menjawab beragam pertanyaan dan permasalahan seputar UU Jaminan Sosial. Acara dialog yang dipandu dengan baik oleh Bapak Sofjan Wanandi juga diikuti sejumlah pengurus APINDO yang membidangi mengenai SJSN diantaranya Bapak Hariyadi B. Sukamdani, Bapak Hasanuddin Rachman dan Bapak Timoer Soetanto.

Foto Bersama Peserta IRCP Batch IV dan V

2.4.3. Pelatihan Association for Overseas Technical Scholarship” (AOTS)

APINDO bekerjasama dengan “Association for Overseas Technical Scholarship” (AOTS) Jepang, menyelenggarakan pelatihan yang diperuntukkan bagi perusahaan anggota DPN APINDO. Pelatihan selama 2 (dua) hari dilaksanakan pada 26-27 Oktober di Hotel Nikko Jakarta mengambil tema “Enhancing Productivity through Harmonized Industrial Relations”. Para peserta diharapkan dapat mempelajari dengan baik bagaimana

HARAPAN DI TAHUN 2012 Memasuki tahun 2012 sudah pasti semakin banyak tantangan yang harus dihadapi yang menuntut konsentrasi penuh terhadap bidang pekerjaan dan tentunya harus dibarengi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan dari masing - masing individu. Peningkatan jumlah perusahaan yang masuk menjadi anggota APINDO sudah barang tentu menjadi harapan terbesar di tahun 2012.

Selain itu bagaimana para perusahaan lebih dapat merasakan manfaat secara nyata menjadi anggota APINDO. Penyebaran informasi ter-update secara cepat, tepat dan akurat harus lebih ditingkatkan dan diefektifkan dengan memanfaatkan sarana elektronik yang dimiliki APINDO seperti email, website, members’ alerts dan sms blast.


67

Bidang Informasi & Layanan Anggota 70


APINDO adalah organisasi pengusaha yang mewakili kepentingan dunia usaha di bidang ketenagakerjaan, hubungan industrial dan mewujudkan iklim usaha dan investasi nasional yang kondusif. Selain menjalankan agenda utamanya, APINDO juga menaruh perhatian besar pada pengembangan dan juga penguatan UKM sebagai penopang perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat di lihat dari kontribusi UKM yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011 mencatat bahwa UKM di Indonesia merupakan yang terbanyak di kawasan ASEAN; memberikan kontribusi sebesar 60% dari total PDB Indonesia. Jumlah UKM di tahun 2011 sebesar 52 juta unit atau 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia dimana 99% dari 52 juta UKM di Indonesia didominasi usaha mikro. Sementara itu, daya serap tenaga kerja UKM dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun yang sama, UKM menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa sebanyak 60 persen dari jumlah UKM di Indonesia dikelola atau dimiliki oleh perempuan. Oleh karenanya peranan perempuan dalam perekenomian cukup besar meskipun di beberapa tempat perempuan masih mengalami perlakuan diskriminasi dalam menjalankan usaha. UKM terutama yang dikelola perempuan masih banyak mengalami kendala dalam hal kebijakan, keahlian, pengetahuan manajemen, infrastruktur, modal, pengemasan, pemasaran dan lain-lain. Oleh karena itu pengembangan kewirausahaan dan juga penguatan UKM telah menjadi perhatian APINDO beberapa tahun terakhir ini. Sebagai kontribusi APINDO terhadap UKM, melalui Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender dan Urusan Sosial, APINDO

Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender & Urusan Sosial

BIDANG UKM, PEREMPUAN PENGUSAHA, PEREMPUAN PEKERJA, JENDER DAN URUSAN SOSIAL

Pendahuluan telah melakukan serangkaian kegiatan yang terkait dengan hal tersebut antara lain: pemberdayaan dan pengembangan UKM, penguatan pengarusutamaan jender, program pemberdayaan angkatan muda (youth employment), program pekerja anak, kerjasama program penanganan penderita cacat, HIV AIDS, CSR dan program terkait lainnya. Kegiatan Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender dan Urusan Sosial meliputi 4 Sub Bidang : I. Sub Bidang UKM dan Perempuan Pengusaha Pemberdayaan UKM dan Perempuan Pengusaha di seluruh Indonesia melalui pelatihan, kemitraan, akses pasar, sumber pendanaan, penguatan UKM melalui koperasi UKEA di Jakarta dan daerah, sosialisasi mengenai social compliance untuk UKM yang berorientasi ekspor, dan sosialisasi program keselamatan dan kesehatan Kerja (K3). II. Sub Bidang Perempuan Pekerja Mengintensifkan program produktifitas untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perempuan agar mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mandiri. III. Sub Bidang Jender Pembentukan kesadaran, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pemantauan, advokasi dan pemberdayaan jender terkait masalah diskriminasi termasuk sexual harassment. IV. Sub Bidang Urusan Sosial Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pengentasan pekerja anak dan pekerja paksa; mempromosikan dan mendorong pekerjaan layak khususnya untuk para penyandang cacat, HIV/AIDS, penderita ketergantungan narkoba dan penyakit wabah lainnya termasuk pemberdayaan keluarga mandiri melalui program keluarga berencana (KB).


71


Sebelum

VISI DAN MISI

• Badan Kependudukan dan Keluarga

VISI

• Indonesia Business Link (IBL) • Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Terciptanya iklim usaha yang kondusif, kreatif dan inovatif bagi UKM

MISI • Berperan aktif dalam upaya mengurangi dan menanggulangi berbagai permasalahan di perusahaaan khususnya UKM dalam kaitan dengan pekerja anak (child labor), penyandang cacat, HIV/AIDS, pekerjaan layak (decent work), narkoba, keluarga berencana (KB), tuberculosis (TB), malaria, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan implementasi corporate social responsibility (CSR). • Meningkatkan produktivitas dan kemampuan daya saing UKM melalui pelatihan dan inovasi yang berkesinambungan serta pemberdayaan UKM, perempuan pengusaha, perempuan pekerja dan kewirausahaan muda. • Menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha UKM. • Berperan aktif dalam upaya memperjuangkan kebijakan pemerintah yang pro UKM.

MITRA KERJASAMA Dalam Negeri • Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Sosial • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

AMAZING Coffee from Indonesia !!!

(DK3N) Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jakarta Finance Consultancy (JFC) MNC Business (MNC TV) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bank Mayapada Institut Teknologi Bandung (ITB) Indonesian Business Coalition on AIDS (IBCA) Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Yayasan Dharma Bhakti Astra Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BPPEI) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Jakarta SMEsCO Center

Luar Negeri • International Labor Organization (ILO) • The Confederation of Norwegian Enterprise •

??

(NHO) The Federation of Norwegian Commercial and Service Enterprises (HSH) The Scandinavia Business Capacity Development (HAPEQ) The Swedish Chambers of Commerce (SCC) The Dutch Employers Cooperation Programme (DECP) Small Medium Enterprises Japan (SMEJ) Association Global Fund Athene Prosjektledelse Embassy of Switzerland Embassy of Sweden Embassy of Italy Embassy of Japan Embassy of Norwegian Indonesian Netherlands Association United States Agency International Development (USAID)

完璧な味

Indonesia’s Luwak Coffe

Niemand kan niet verslaan Indonesië Luwak koffie

... DARI TAK BERNAMA

너무 많은 인도 네시아 커피 사랑

JADI OBROLAN DUNIA

Satu Karya Anak Negeri Begitu Berarti bagi Identitas Bangsa dalam Kompetisi Dunia Kami begitu yakin, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia menyimpan potensi luar biasa dalam kompetisi ekonomi dunia. Dan Rumah Kemasan Apindo (Rukema) NHO adalah fotosintesa keyakinan kami untuk meng-akselerasi potensi UMKM Indonesia menuju kelas dunia.

Proses Menciptakan Dampak UMKM

Fokus Kami

Dengan memusatkan diri pada UMKM Indonesia, Rukema NHO mendalami produk Anda dari berbagai aspek, dan menciptakan strategi kemana usaha Anda akan berangkat di masa mendatang.

Fokus Rukema NHO adalah menciptakan dampak UMKM melalui konsep berpikir desain. Pendekatan yang inovatif, unik, inspiratif dan komprehensif terhadap UMKM terangkum dalam 3 layanan kami :

Konsultasi Brand UMKM Indonesia

Konsultasi Kemasan UMKM Indonesia Kami yakin bahwa kemasan adalah strategi paling jitu dalam mengakselerasi identitas sebuah produk. Rukema NHO menciptakan solusi kemasan UMKM Indonesia yang informatif, ekonomis, sadar lingkungan dan menjual.

Jasa Produksi Kemasan UMKM Indonesia


Voglio comprare Caffè Luwak Indonesia capita tutti i giorni

Berencana Nasional (BKKBN)

Identitas bangsa dapat diukur dari bagaimana ia menyampaikan persepsi produknya ke dunia luar. Rukema NHO menciptakan strategi brilian dengan desain elegan untuk meningkatkan identitas produk UMKM Indonesia dalam persaingan global.

72

Sesudah

Impian UMKM, PASSION Kami! sampai bertemu di :

0857 18400 333 / www.rukema.com Plaza Tandean Lt.3 no.301 Jl. Kapten Tandean no.45 Jakarta Selatan - Indonesia


Kegiatan Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender dan Urusan Sosial Tahun 2011 :

1. Kerjasama Konfederasi Bisnis dan Industri Norwegia (NHO) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melalui Pelatihan Manajemen, Inovasi Produk dan Disain Kemasan Tujuan Kegiatan : • Mengembangkan produktivitas UKM melalui inovasi produk dan disain kemasan. • Mengembangkan managerial skill pengusaha UKM untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang optimum. • Meningkatkan pemahaman hubungan industrial yang harmonis kepada UKM. • Meningkatkan kemitraan dan pemasaran produk UKM dengan pengusaha besar khususnya pengusaha besar anggota APINDO. • Meningkatkan keanggotaan DPP APINDO dari sektor UKM.

1.1. DPP APINDO Yogyakarta

Kegiatan pelatihan dilaksanakan tanggal 24 s/d 25 Maret 2011 di LPP Convention Hotel Yogyakarta diikuti oleh 62 peserta UKM. Sektor unggulan handicraft dan furniture serta garment dan accessories.

1.2. DPP APINDO Gorontalo

Kegiatan pelatihan dilaksanakan tanggal 6 s/d 7 Juli 2011 di Hotel Grand City Gorontalo diikuti oleh 50 peserta UKM. Sektor unggulan handicraft dan furniture serta garment dan accessories.


Laporan Kegiatan

Hasil yang dicapai : • Terbentuknya koperasi UKEA DPP APINDO Yogyakarta. • Terbentuknya kemitraan antara UKM dengan pengusaha besar khususnya antara UKM dengan pengusaha besar anggota DPP APINDO Yogyakarta. • Terbukanya akses kredit perbankan UKM ke Bank Mayapada Yogyakarta. Hasil yang dicapai : • Terbentuknya koperasi UKEA DPP APINDO Gorontalo. • Terbentuknya kemitraan antara UKM dengan pengusaha besar khususnya antara UKM dengan pengusaha besar anggota DPP APINDO Gorontalo. • Terbukanya akses kredit perbankan UKM ke Bank Mayapada Gorontalo. 1.3. DPP APINDO Sulawesi Selatan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan tanggal 20 s/d 21 Juli 2011 di Hotel Valentino Makassar diikuti oleh 63 peserta UKM. Sektor unggulan handicraft dan furniture serta garment dan accessories.

Hasil yang diharapkan : • Untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi usaha kecil dan menengah sehingga UKM dapat berkompetisi di tingkat nasional dan global dengan memperluas pengetahuannya terhadap hubungan industrial (HI), keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kemitraan dan akses pasar. • Terbentuknya kelompok UKM binaan DPP APINDO. • Terbentuknya kemitraan antara UKM dengan pengusaha besar khususnya antara UKM dengan pengusaha besar anggota APINDO. • Mengembangkan pemahaman peserta terhadap regulasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang terkait dengan UKM. • Memotivasi pengusaha UKM untuk bergabung dengan DPP APINDO.

74



75


Hasil yang dicapai : • Terbentuknya koperasi UKEA DPP APINDO Sulawesi Selatan. • Terbentuknya kemitraan antara UKM dengan pengusaha besar khususnya antara UKM dengan pengusaha besar anggota DPP APINDO Sulawesi Selatan. • Terbukanya akses kredit perbankan UKM ke Bank Mayapada Sulawesi Selatan.

2. Kerjasama International Labor Organization (ILO) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 2.1. Pelatihan ToT (Training of Trainer) dengan tema “Dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk UKM Menuju Tempat Kerja yang Lebih Baik, Aman, Sehat, Produktif”

Dilaksanakan pada tanggal 30 Juni s/d 2 Juli 2011, di LPP Convention Hotel Yogyakarta. Pelatihan dihadiri oleh 28 peserta (15 perempuan dan 13 laki-laki) yang berasal dari lima kabupaten/kota di Yogyakarta (Bantul, Kulon Progo, Sleman, Kota Yogya, dan Gunung Kidul). Peserta adalah pemilik usaha kecil dan menengah, dan beberapa perwakilan dari perusahaan besar. Sektor usaha cukup beragam seperti dari konstruksi, kesehatan, keramik, gerabah, perhotelan, apparel/batik dan jasa. Teknis mengenai K3 berdasar metode Work Improvement for Small Enterprises (WISE). Pemaparan dimulai dengan perkembangan K3 di Indonesia dan dasar pelatihan K3 di UKM yang menggunakan modul ILO tentang perbaikan tempat kerja untuk perusahaan kecil (WISE). Peserta juga diperkenalkan pada

76


Hasil yang diharapkan : • Para UKM mampu memahami filosofi dan konsep dasar standard K3 sesuai dengan yang diatur dalam Permenakertrans 05/1996. • Meningkatkan peran APINDO di daerah dalam hal ini Yogyakarta untuk mensosialisasikan implementasi K3 dan menghasilkan pelatihpelatih K3 yang berkualitas yang dapat menyebar luaskan pemahaman tentang filosofi dan konsep dasar standard K3 di perusahaan khususnya UKM.

Pelaksanaan pelatihan dibagi dalam 4 kelas, masing-masing kelas berjumlah 25 orang. Kelas pagi 2 (dua) kelas dan kelas siang 2 (dua) kelas. 2. Kegiatan pelatihan EAST Project DPP Aceh dilaksanakan pada tanggal 4 Juli s/d 10 Agustus 2011, dengan 2 (dua) jenis pelatihan yaitu pelatihan perawatan kecantikan dan pelatihan menjahit/konveksi.


berbagai macam potensi bahaya dan resiko di tempat kerja, penggunaan alat perlindungan diri (APD), penyimpanan material bahan baku, HIV/AIDS, pekerja anak, dan pelaksanaan K3 di UKM.

Hasil yang dicapai : • Para UKM sudah memahami filosofi dan konsep dasar K3 dan mengimplementasikannya dengan cara memakai alat perlengkapan keselamatan kerja, menyediakan peralatan K3 dan menyediakan alat pemadam kebakaran. • Para UKM sudah mengikuti asuransi tenaga kerja (program Jamsostek). • Menjalin kemitraan dengan pihak lain seperti dinas kesehatan, dinas pemadam kebakaran dan dinas tenaga kerja, serta meminta pendampingan dari DPP APINDO Yogyakarta sebagai fasilitator. • Terbentuknya pengurus K3 di tingkat provinsi, kota dan kabupaten di Yogyakarta. 2.2. Pelatihan Educational and Skill Training for Youth Employment (EAST) Project

Dalam rangka meningkatkan keterampilan pemuda dan pelatihan kewirausahaan guna memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan peluang yang sama di seluruh wilayah Indonesia, DPN APINDO bekerjasama dengan International Labor Organization (ILO) melalui Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender dan Urusan Sosial, menyelenggarakan program pelatihan EAST Project. Pelatihan tersebut dilaksanakan di 2 (dua) propinsi, yaitu: 1. Kegiatan pelatihan EAST Project DPP Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaksanakan pada tanggal 1 Juni s/d 28 Juli 2011 dengan 2 (dua) jenis pelatihan yaitu pelatihan otomotif (perbengkelan) dan pelatihan menjahit.


77


2.3. Focus Group Discussion (FGD)

tentang Panduan Pencegahan Sexual Harassment di Lingkungan Kerja

Dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2011, di APINDO Training Center ATC Jakarta. FGD dihadiri oleh 80 peserta (50 perempuan dan 30 laki-laki) yang berasal dari perusahaan anggota APINDO dari wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Banten, Depok dan Bogor.

tempat kerja. 2. Menjadi instrument untuk meningkatkan kepedulian dunia kerja, sekaligus media edukasi (raising awareness and education) dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja. 3. Membantu pengusaha, pekerja maupun instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan yang responsive, tepat dan adil terhadap berbagai aduan atau gugatan mengenai pelecehan seksual ditempat kerja. 2.4. Pelatihan Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) Program

Sampai saat ini SCORE sudah dilaksanakan kegiatannya di beberapa propinsi seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Seluruh modul SCORE telah ditranslasi kedalam bahasa Indonesia yaitu SCORE Modul 1 Kerjasama di Tempat Kerja, SCORE Modul 2 Manajemen Kualitas, SCORE Modul 3 Produktifitas dan Produksi yang Lebih Bersih, SCORE Modul 4 Manajemen Tenaga Kerja dan SCORE Modul 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Konstituen khususnya APINDO terlibat cukup aktif dalam mengimplementasikan

program SCORE baik di DKI Jakarta maupun di propinsi-propinsi terpilih dalam bentuk menyeleksi peserta pelatihan dan mengikut sertakan para trainer APINDO untuk mengikuti pelatihan ToT modul-modul SCORE, yaitu: 1. Propinsi Jawa Tengah, 7 Maret 2011; 25 peserta 2. Propinsi Sulawesi Selatan, 14 Maret 2011; 25 peserta 3. Propinsi Sulawesi Tenggara, 4 Juli 2011; 24 peserta 4. Propinsi Kalimantan Timur, 26 September 2011; 25 peserta 5. Propinsi DKI Jakarta, 24 November 2011; 17 peserta


Hasil yang dicapai : • 80% pemuda peserta pelatihan pada akhir project berhasil disalurkan melalui program pemagangan pada perusahaan yang membutuhkan terutama perusahaan anggota APINDO setempat. • Sisanya 20% pemuda peserta pelatihan pada akhir project diarahkan dan dibimbing menjadi wirausaha muda.

Hasil yang dicapai : Sampai saat ini sudah 51 (lima puluh satu) UKM yang mengikuti program SCORE sebagai pilot project. Para UKM yang menjadi pilot project SCORE telah membuktikan bahwa produktifitas mereka meningkat, adanya perbaikan ditempat kerja dan meningkatnya komunikasi antara pekerja dengan pengusaha. Para UKM juga dapat mencapai efisiensi berupa pengulangan pekerjaan yang minimal dan tingkat reject yang turun. Bahkan 3 (tiga) dari 51 (lima puluh satu) UKM yang menjadi pilot project SCORE yaitu Lestari Dini Tunggul (Jakarta), Mubaroqfood (Kudus) dan Baruasa Mandiri (Kendari) mendapatkan penghargaan produktifitas “Parama Work” dari pemerintah; dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Kerjasama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Small and Medium Enterprises Japan Association (SMEJ Association) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Tujuan Kegiatan : 1. Menjawab inisiatif dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah mengeluarkan panduan pencegahan pelecehan seksual di

78


Dalam rangka mendorong kesepahaman dengan tujuan untuk melakukan koordinasi yang efektif dan efisien dalam peningkatan pemahaman pengusaha Indonesia dibidang produksi yang memenuhi persyaratan Standard Nasional Indonesia (SNI), pengembangan ekspor dan terbentuknya citra/image positip


79

Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender & Urusan Sosial 80


4. Kerjasama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) Kementerian Perdagangan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melalui Kegiatan Sosialisasi Social Compliance Bagi Perusahaan (UKM) yang Berorientasi Ekspor


terhadap produk ekspor Indonesia di pasar international melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi social compliance dan pengembangan kewirausahaan melalui dukungan kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan dan pemasaran yang terintegrasi maka perlu kiranya dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dengan pelaku usaha yang diwakilkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Pada waktu yang bersamaan dilakukan Penandatanganan MoU antara APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dengan SMEJ Association (Small and Medium Enterprises Japan Association); diharapkan dapat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak dengan cara mengkombinasikan teknologi Jepang yang sudah lebih modern dengan pertumbuhan pasar Indonesia yang sangat potensial dan dinamis. Selain itu juga akan dilakukan kerjasama promosi kepada para pengusaha Jepang, khususnya SMEJ Association (Small and Medium Enterprises Japan Association) yang terkena dampak gempa dan tsunami baru-baru ini untuk merelokasi dan membangun kembali kegiatan usahanya ke Indonesia. MoU ini merupakan langkah strategis bagi APINDO sebagai perwakilan pengusaha di Indonesia yang tidak hanya menaruh perhatian dalam hubungan industrial, tetapi juga aktif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan SDM, promosi dan peningkatan investasi, penerapan peraturan, peningkatkan produktivitas, penguatan UKM, penerapan keselamatan dan kesehatan Kerja (K3), serta menaruh perhatian pada corporate social responsibility (CSR). MoU diadakan pada tanggal 11 Juli 2011 bertempat di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta; dihadiri Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Ketua Umum DPN APINDO serta 300 orang tamu undangan.

Dalam rangka peningkatan perdagangan produk ekspor non migas dan meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan ekspor, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyelenggarakan kegiatan “Diseminasi Hasil Kerjasama Pengembangan Ekspor melalui Pemanfaatan Jejaring Kemitraan”.

Tujuan Kegiatan : • Untuk memberikan berbagai informasi mengenai pengembangan ekspor khususnya meningkatkan pemahaman dunia usaha terkait dengan pemenuhan terhadap ketentuan mengenai sosial compliance. • Melakukan koordinasi yang efektif dan efisien dalam peningkatan pemahaman pengusaha Indonesia di bidang pengembangan ekspor sekaligus meningkatkan kinerja ekspor non migas nasional, dan terbentuknya citra/ image positif terhadap produk-produk ekspor Indonesia di pasar international. Fungsi : • Sebagai forum komunikasi bagi seluruh pengusaha Indonesia untuk membangun kesamaan perspektif dan pemikiran mengenai strategi pengembangan ekspor nasional.


81


6.1. Penandatangan Memorandum of Understanding BKKBN-APINDO

5. Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melalui Kegiatan Pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional dengan tema “Berwirausaha Sejahterakan Bangsa” Kegiatan ini diadakan pada tanggal 2 s/d 4 Februari 2011, bertempat di Gedung SMEsCO Center. Tujuan penyelenggaraan kegiatan Pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional ini tidak semata-mata untuk meningkatkan mutu dari kesejahteraan perekonomian nasional tetapi juga dapat berdampak pada :

82


1. Mengukuhkan eksistensi dunia usaha dan masyarakat yang senantiasa dapat saling menciptakan sinergi untuk peningkatan dan pengembangan kewirausahaan. 2. Memotivasi agar tumbuh wirausaha baru kreatif, inovatif dan berwawasan global. 3. Mampu melakukan interaksi melalui tukar menukar informasi dan peningkatan kerjasama di semua sektor. 4. Terselenggaranya komunikasi dan kesepahaman antara pemerintah dan kelompok usaha untuk menciptakan wirausaha baru.

Keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana (KB) perlu mendapat dukungan semua pihak khususnya swasta. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program tersebut APINDO sebagai mitra BKKBN dalam mensukseskan program kependudukan dan KB di perusahaan sangat mendukung adanya kerjasama antar lembaga ini sehingga diharapkan akan terwujud suasana hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha, tenaga kerja dan pemerintah sesuai dengan semangat tripartit. Peran perusahaan dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB) telah berlangsung sejak tahun 80-an; BKKBN sendiri yang mengembangkan program KB perusahaan. Berdasarkan hasil sensus 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.555.363 jiwa. Dari jumlah ini, 108.207.767 jiwa berstatus bekerja (data: BPS, Survey Tenaga Kerja Nasional 2010). Kemajuan suatu negara, salah satunya ditunjukkan dengan semakin besarnya lapangan kerja. Lapangan kerja yang baik memberikan kesejahteraan yang memadai antara lain terjaminnya hak-hak pekerja termasuk hak berserikat serta adanya perlindungan sosial dan kesehatan bagi tenaga kerja. Kesehatan tenaga kerja merupakan modal utama agar lebih produktif. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah dibuat kesepakatan bersama antara BKKBN dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) nomor 37/ KSM/E1/2011 - 052/DPN/1.6/8B/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 bertempat di kantor BKKBN tentang Revitalisasi Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Perusahaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Kesepakatan

bersama tersebut dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai ditingkat lapangan, sehingga perlu dibuat pedoman keluarga berencana di perusahaan. Program ini bertujuan untuk pencapaian peserta KB baru serta upaya peningkatan kesejahteraan keluarga para karyawan/ karyawati perusahaan. Karyawan yang menjadi peserta KB akan lebih sejahtera karena melalui program KB mereka dapat menghemat biaya pendidikan, kesehatan dan mengurangi biaya keperluan rumah tangga.


6. Kerjasama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

• Sebagai forum partisipasif stakeholder untuk meningkatkan kesadaran mengenai penerapan social compliance pada perusahaan Indonesia. Sasaran kegiatan sosialisasi social compliance bagi dunia usaha Indonesia adalah 300 pengusaha yang berorientasi ekspor, terutama anggota dan binaan APINDO, baik pengusaha kecil, menengah maupun besar yang terdapat di 6 (enam) propinsi: 1. Propinsi Jawa Timur : 28 Juli 2011 2. Propinsi DKI Jakarta : 14 September 2011 3. Propinsi Jawa Barat : 21 September 2011 4. Propinsi Jawa Tengah : 26 Oktober 2011 5. Propinsi Lampung : 2 November 2011 6. Propinsi Sumatera Utara : 16 November 2011

Tujuan Kegiatan : 1. Umum Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di perusahaan dalam upaya mendukung terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera. 2. Khusus a. Meningkatnya sosialisasi pelayanan KB kepada karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaan. b. Meningkatnya cakupan pelayanan KB di lingkungan perusahaan. c. Meningkatnya ketersediaan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kependudukan dan keluarga berencana di perusahaan. d. Meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB di perusahaan. e. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan KB di perusahaan. f. Meningkatnya kepesertaan KB di perusahaan. g. Meningkatnya kualitas tenaga pelayanan KB di perusahaan. h. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan KB di perusahaan. 6.2. Revitalisasi KB di Riau Fokus pada Sterilisasi Pria

Tingginya angka pertumbuhan penduduk Riau yang berada pada posisi 4,46 persen jelas akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah Riau. Terlepas angka itu muncul akibat migrasi ataupun kelahiran namun dipastikan pengaruhnya cukup


83



6.3. Revitalisasi KB perusahaan di Cimahi, Jawa Barat

Sebagai salah satu implementasi MoU antara DPN APINDO dengan BKKBN tentang program KB di perusahaan, pada tanggal 24 Juni 2011 di Cimahi, Jawa Barat tepatnya di PT Dewa Sutra diselenggarakan launching program tersebut. Pemilihan perusahaan ini sebagai contoh untuk perusahaan-perusahaan lain, karena perusahaan tersebut telah mempunyai klinik dan rumah sakit. Selain kunjungan ke perusahaan tersebut, BKKBN dan juga DPN APINDO menyelenggarakan workshop tentang KB perusahaan di Hotel Grand Aquilla Bandung. Workshop dihadiri sekitar 80 orang peserta, terdiri dari: APINDO, pejabat BKKBN dan dihadiri oleh gubernur, walikota, pejabat pemerintah daerah Jawa Barat, anggota DPRD Jawa Barat dan asosiasi industri sektoral. Tujuan workshop tersebut adalah sebagai sarana sosialisasi sekaligus rapat koordinasi pelaksanaan KB perusahaan di masing-masing daerah peserta workshop. 6.4. Kegiatan KB perusahaan di Kawasan Industri Makassar (KIM), Sulawesi Selatan

besar, baik di sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, perolehan pekerjaan yang layak dan sebagainya. Kegiatan revitalisasi program KB perusahaan di Tandun, Kampar pada tanggal 9 Juni 2011 selain dilakukan langsung oleh Kepala BKKBN, Dr Sugiri Syarief, MPA juga dihadiri Ketua Umum DPN APINDO Bapak Sofjan Wanandi. Khusus yang dilaksanakan di kecamatan Tandun, Kampar difokuskan pada kegiatan KB perusahaan dengan pelayanan KB steril metode operasi pria (MOP) yang mana mendapatkan antusiasme dari para akseptor KB.

84


Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus menggalang akseptor baru termasuk dari kalangan pekerja formal. Salah satunya membidik karyawan perusahaan swasta dengan menggandeng APINDO. Program KB perusahaan terbukti bermanfaat bagi kedua belah pihak baik karyawan maupun perusahaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2011 di Kawasan Industri Makassar (KIM), Sulawesi Selatan.

7. Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi UKM Kreatif APINDO (UKEA) Koperasi UKM Kreatif APINDO (UKEA) didirikan oleh sekitar 50 pengusaha UKM binaan APINDO yang ikut berpartisipasi dalam program pelatihan HSH, Next Move modul

I sampai IV, yang diadakan di Jakarta antara bulan Juni 2008 sampai Mei 2009. Program ini merupakan kerjasama antara APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dengan HSH (Asosiasi Pengusaha Norwegia) tentang membangun brand leadership. Setelah selesai training peserta menyadari banyaknya manfaat yang bisa didapat dari program tersebut diatas dan tidak ingin berhenti sampai disitu saja, sehingga diputuskan untuk membentuk suatu wadah yang berdasarkan niat kebersamaan dan kekeluargaan, diberi nama UKM Kreatif APINDO (UKEA). Seiring dengan berjalannya waktu dirasakan perlu untuk membentuk suatu organisasi


85


Tujuan Kegiatan : 1. Memfasilitasi pelaksanaan RAT koperasi UKEA dalam mengembangkan lembaga dan usahanya. 2. Mendorong koperasi UKEA menjadi lebih terarah, lebih terkoordinir dengan baik serta lebih produktif sesuai dengan prosedur perkoperasian yang berlaku di Indonesia. 3. Mengembangkan kerjasama yang lebih kompak dan solid antara pengurus, pengawas, dan pembina koperasi dalam lingkungan koperasi UKEA.

5. OH Boutique, produsen garment fashion. PIC: Otty H.C. Panoedjoe. 6. Wahana Gaya Gemilang, produsen handicraft dari kulit telur. PIC: Dwiyono. 7. Indonesia Fashion Week 2012, international fashion exhibition. PIC: Dina Mediani. 8. Moslem Fashion Gallery, produsen baju muslim. PIC: Jeny Tjahyawati

9. Kerjasama United States Agency International Development (USAID) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 1. Salah seorang UKM binaan APINDO yaitu Ibu Ika Yarmanti berkesempatan mendapatkan beasiswa “Women Entrepreneurs Program” dari USAID. Dalam program beasiswa ini diberikan pelatihan bisnis dan manajemen di Thunderbird School of Global Management Arizona, United States of America. Ibu Ika Yarmanti diberikan kesempatan untuk belajar dari para professor dan pelaku usaha kelas dunia yang meliputi topik-topik seperti marketing, leadership, strategy, finance, negotiation, communication dan business planning. Selain itu Ibu Ika Yarmanti akan belajar banyak dari kunjungan kepada pelaku UKM dan mengembangkan networking bisnis di Amerika.

8. Daftar nama anggota koperasi UKEA yang telah mendapatkan kesempatan mengembangkan produk UKM melalui TV MNC Business dan Radio Smart FM dengan tema “UKM Go International” 1. PT Kharisma Surya Lestari, produsen shell craft and art. PIC: Ika Yarmanti. 2. Erna Bakery, produsen bakery. PIC: Ernawaty. 3. PT Centra Reptilindo, produsen handbag dari bahan kulit buaya. PIC: Anto Suroto. 4. PT Langit Cerah Sukses, produsen rendang kaleng. PIC: Eddy Indradi.

86


2. UKM binaan APINDO lain yang juga mendapatkan kesempatan mengikuti international visitor leadership program bidang economic development adalah Ibu Lusia Efriani. Di Amerika Serikat

Ibu Lusiani Efriani berkesempatan mengunjungi Washington, DC untuk mempelajari kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintahan federal dan sistem pemerintah federal. Selain Washington, DC Ibu Lusiani Efriani berkesempatan juga mengunjungi Kalamazoo, Michigan untuk mempelajari pentingnya pendidikan dalam meningkatkan perekonomian. Seterusnya Ibu Lusia Efriani mengunjungi Chicago, Illinois untuk mempelajari pentingnya corporate social responsibility program dari sebuah perusahaan besar (Boeing company). Dari Chicago, Illinois Ibu Lusiani Efriani berturut-turut mengunjungi Portland, Maine untuk mempelajari


yang lebih terstruktur, maka pada bulan Oktober 2009 ditanda tanganilah akte notaris pembentukan koperasi UKEA (UKM Kreatif APINDO), yang kemudian diresmikan sebagai badan hukum no. 41/BH/XII.4/1.829.31/III/2010 pada acara launching koperasi UKEA tanggal 10 April 2010 bertempat di APINDO Training Center (ATC) Jakarta. Rapat Anggota Tahunan (RAT) UKEA dilaksanakan di ATC Jakarta tanggal 11 November 2011 dihadiri oleh 100 anggota koperasi UKEA dan dalam RAT tersebut dilakukan restrukturisasi kepengurusan koperasi UKEA demi mengantisipasi perkembangan koperasi dan tantangan bisnis baik lokal maupun global. Pengurus baru koperasi UKEA disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum DPN APINDO, Bapak Sofjan Wanandi.

ecotourism dan fishing industry dan terakhir mengunjungi Los Angeles, California untuk mempelajari international trade and culture.

Tantangan dan Harapan Tahun 2012 Tanpa terasa tahun 2011 telah berada dipenghujung tahun yang diwarnai dengan beraneka ragam kegiatan dan peristiwa. Tahun yang masih berada pada momentum menuju pemulihan ekonomi dan normalisasi kegiatan dunia usaha. Memasuki tahun 2012 sudah tentu memiliki tantangan yang semakin berat ditengah kondisi pemulihan ekonomi global akibat krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat. Di dalam negeri sendiri masih banyak persoalan yang mendera UKM termasuk diantaranya masalah upah minimum, membanjirnya produkproduk murah terutama dari China baik yang legal maupun illegal dan ketidakpastian rencana pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan mencermati gambaran kondisi tersebut, pada tahun 2012 nanti sudah pasti menciptakan banyak tantangan dan harapan bagi Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender dan Urusan Sosial DPN APINDO antara lain:

1. Diharapkan adanya peningkatan dukungan dan perhatian dari institusi dan stakeholder terkait terhadap pengembangan dan pemberdayaan UKM, khususnya Perempuan Pengusaha, melalui sinergi program untuk menghindari tumpang tindih dan pengulangan program, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, penurunan bunga bank, penyediaan bahan baku, energy (listrik/gas) dan penyederhanaan proses pembayaran pajak dan tarif pajak yang pro UKM. Semua harapan diatas perlu juga didukung oleh peningkatan infrastruktur, gerakan peningkatan produktifitas, proteksi terhadap produksi dalam negeri dari serbuan produk luar negeri demi meningkatkan daya saing dan penguasaan pasar dalam negeri dan mengantisipasi penutupan usaha serta beralihnya pengusaha industri kecil menjadi pedagang yang pada akhirnya akan menambah pengangguran di dalam negeri.


87


2. Melanjutkan dan meningkatkan kerjasama bagi program yang telah dilaksanakan dengan jangkauan yang lebih luas antara lain: a. NHO program Women Entrepreneurship Development SMEs di Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Sumatera Selatan dan DKI Jakarta. b. NHO program Occupational Safety and Health Training for SMEs di Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. c. Ministry of Trade-ILO program on sosialization social compliance di Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur dan Riau. d. APPMI program on Indonesia Fashion Week 2012 di DKI Jakarta. e. Ministry of Manpower and Transmigration program on National Apprenticeship di Banten. f. International Labor Organization program on Sustaining Competitive and Responsible Enterprises di beberapa propinsi terpilih. g. Join program dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Plan Indonesia, Athene Prosjektledelse, Jakarta Finance Consultancy, Ministry of Health, Indonesia Business Link, Small Medium Enterprise Japan Association (SMEJ), Swedish Chambers of Commerce (SCC), Bank Mayapada dan The Jakarta Post. 3. Meningkatkan peran serta Dewan Pengurus Propinsi (DPP) dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UKM di seluruh Indonesia melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Melanjutkan dan mengembangkan program bagi daerah yang sudah

88


mendapatkan kesempatan melaksanakan program dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) APINDO. b. Bagi DPP dan DPK APINDO yang belum mendapat kesempatan melaksanakan kegiatan agar mengajukan program sesuai dengan kebutuhan para UKM diwilayahnya kepada DPN APINDO. c. Mengembangkan kemandirian program dan menjalin kerjasama dengan mitra dalam maupun luar negeri terutama sisi pendanaan, kemitraan antara perusahaan besar anggota DPP dan DPK APINDO dengan UKM serta memperluas jaringan untuk menjangkau UKM agar kelak menjadi anggota DPP dan DPK APINDO setempat. d. Memperluas dan dapat memanfaatkan fasilitas akses permodalan melalui kerjasama Bank Mayapada bagi yang sudah ada cabangnya diwilayah DPP dan DPK APINDO masing-masing. e. Mengaktifkan data base UKM dan pengembangan jaringan melalui media internet/on line business dengan menggunakan fasilitas kerjasama dengan koperasi UKEA dan memanfaatkan fasilitas Rumah Kemas APINDO (Rukema) untuk menyempurnakan packaging design para UKM. f. Mendorong terbentuknya koperasi UKEA dimasing masing DPP dan DPK untuk lebih mudah menjangkau dan memberdayakan UKM diwilayahnya masing-masing. g. Menjalin hubungan dengan organisasi sektoral yang banyak mempunyai anggota UKM seperti Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (APEBI), Asosiasi Makanan dan Minuman, Asosiasi Permebelan, Asosiasi Jamu dan Kosmetik untuk meningkatkan pengembangan UKM dan memperjuangkan kebijakan pemerintah yang pro UKM.

Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan

90


Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan pada dunia usaha. Infrastruktur yang baik dapat menjadi pemicu bagi masuknya investasi asing dan dapat membawa Indonesia ke tingkatan yang lebih tinggi sebagai pemain serius perekonomian. Keberadaan infrastruktur bisa mendorong ketertarikan investor asing masuk ke Indonesia. Pelaku usaha menyambut baik kerjasama perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Sebab pada kesepakatan itu nantinya ada pembahasan terkait penguatan kapasitas industrI (capacity building). Sehingga produk Indonesia bisa memenuhi standar Eropa, bantuan capacity building yang akan diberikan Uni Eropa, diharapkan langsung ditujukan ke pelaku usaha. Upaya memenuhi standar Eropa penting harus dilakukan, agar produk Indonesia bisa diterima di pasar Eropa. Persyaratan yang diberlakukan Uni Eropa bukan semata-mata merupakan hambatan perdagangan tapi memang konsumen Eropa yang kritis pada produk yang dikonsumsi. Indonesia-Uni Eropa akan memperkuat jalinan kerjasama perdagangan dan ekonomi, namun kesepakatan tersebut tidak hanya sekedar penurunan tarif tetapi juga kerjasama peningkatan kapasitas agar industri mampu membuat produk yang sesuai standar.


Bidang Perdagangan

A

sosiasi Pengusaha Indonesia mendesak Pengembangan dan penguatan pengusaha kecil dalam era perdagangan tingkat ASEAN dan menginginkan negara-negara anggota ASEAN dapat mengatasi beragam hambatan yang dialami UKM serta memberikan banyak kemudahan dalam menembus persaingan di era pasar bebas seperti sekarang ini dan agar dapat menembus pasar internasional. Pengembangan dan penguatan pengusaha kecil dan menengah merupakan salah satu pilar yang tercantum dalam cetak biru komunitas ekonomi ASEAN pada saat diadakan KTT ASEAN ke-19 yang dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Guna mempertahankan kinerja positif perekonomian Indonesia, perbaikan infrastruktur merupakan salah satu unsur penting yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung dunia usaha. Rencana pembangunan Indonesia untuk tahun 2011-2025 membutuhkan investasi sekitar USD 440 milyar untuk pembangunan jalan layang, pelabuhan, serta pembangkit listrik, dan USD 160 milyar diantaranya hingga 2014 untuk memberikan sarana penunjang yang dibutuhkan dunia usaha serta mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini.

91

Bidang Perdagangan

5 (Lima) Kebijakan Pemerintah yang menghambat Investasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menganggap ada lima kebijakan Pemerintah yang saat ini dibahas sebagai penghambat investasi. 5 (Lima) kebijakan Pemerintah itu adalah : 1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sampah,

92


2. RPP tentang Air Susu Ibu (ASI), 3. Undang-Undang Fakir Miskin, 4. Rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) maupun BBM, 5. Masalah Ketersediaan akan kebutuhan Gas Bumi Untuk Industri. Kelimanya menjadi penghambat investasi karena menciptakan ekonomi biaya tinggi dan menurunkan daya saing nasional.

1. Peraturan yang menghambat Investasi

Rencana Peraturan Pemerintah mengenai sampah (RPP Sampah), dimana diharuskan mengolah sampah di mana pun sampah itu dibuang. Ini tentunya sulit tercapai kalau pemerintah tidak memberikan dukungan prasarana memadai, hal ini menunjukan ketidaksiapan pemerintah dalam menyelaraskan kepentingan ekonomi nasional dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Sama halnya dengan RPP Sampah , RPP ASI mendorong setiap perusahaan menyediakan ruang laktasi, penitipan anak, dan waktu yang cukup untuk menyusui. Pada dasarnya Apindo mendukung RPP ASI ini sejauh pada saat aplikasinya tidak mengganggu penyelenggaraan usaha/proses produksi, serta tidak menimbulkan high cost economy. Dalam UU Fakir Miskin, disebutkan dalam salah satu pasal, yaitu pasal 35 yang intinya adalah bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR). Pasal tersebut menjadi sangat berbahaya karena bisa dimafaatkan oleh pihak ketiga, seperti yang terjadi dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 74 UU no 40 tahun 2007. Hal ini juga menunjukkkan kegagalan pemerintah dalam menangani fakir miskin, karena justru industri yang telah membayar pajak, masih diminta untuk bertanggung jawab untuk hal ini. terkait dengan CSR sebenarnya tanpa ada aturannya pun, perusahaan sudah melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan.

2. Rencana Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)

Keputusan sepihak PLN untuk mencabut / menghapus Capping (Batas) tarif dasar listrik 18%, merupakan keputusan yang pahit dan memberatkan bagi pelaku industri.

APINDO berpendapat kenaikan TDL yang dilakukan pemerintah hanya dilakukan sepihak, di mana pemerintah tidak mempertimbangkan secara konkrit situasi di lapangan. Sesuai SK Menteri ESDM/TDL-nya sendiri ternyata tidak seperti yang dijanjikan pemerintah. Faktanya, setelah dihitung, kenaikannya bisa sebesar 30 persen sampai 75 persen. Dampak negatif dari kenaikan tersebut adalah semakin menciptakan inflasi serta akan semakin menurunkan daya beli masyarakat akibat produk yang dihasilkan oleh sektor industri dalam negeri harganya akan naik. sehingga daya saing produk dalam negeri juga akan semakin merosot dibandingkan dengan produk luar negeri yang masuk semakin deras (pertimbangan dengan diberlakukannya berbagai kesepakatan FTA), yang dampak selanjutnya adalah PHK besar besaran dan perekonomian akan semakin mengarah pada deindustrialisasi serta makin tidak menariknya Indonesia sebagai negara tujuan untuk melakukan investasi pada sektor industri. Menurut Pemerintah, salah satu alasan kenaikan TDL adalah kenaikan subsidi Pemerintah kepada PT. PLN semakin membengkak, dikarenakan untuk pembangkitnya PLN masih menggunakan BBM. Menyikapi hal tersebut, Apindo mendorong Pemerintah untuk menekan PT. PLN untuk menggunakan batubara dan gas untuk pembangkitnya.

3. Kenaikan Harga BBM

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat jika Pemerintah menginginkan mengurangi subsidi dan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus bertahap. Meskipun rentan menimbulkan gejolak dan tidak populer, kebijakan pengurangan subsidi akan memberikan manfaat yang lebih banyak bagi bangsa. Mengenai gejolak, tentunya menjadi tugas pemerintah untuk meminimalkannya, tapi paling tidak dana subsidi bisa dialihkan pada anggaran yang lebih mendesak (pendanaan pembangunan Infrastruktur, dll), Dampak negatif yang dapat terjadi akibat kenaikan BBM ,yaitu antara lain: 1. Inflasi melonjak. 2. Daya beli masyarakat turun. 3. Suku bunga kredit naik. 4. Menyebabkan investasi merosot.

5. Pengangguran meningkat, dan 6. Perekonomian mengalami kontraksi sekitar 0,6%, dari seharusnya tumbuh 6,1% menjadi 5,5% membuat dampak sistemik kemunduran ekonomi. Rekomendasi Apindo terkait hal tersebut yaitu dengan cara menaikkan harga premium secara bertahap (bertahap Rp30-Rp50 per liter per bulan sepanjang tahun ini, sehingga perekonomian tidak shock karena kenaikannya kecil dan bertahap) untuk kendaraan plat hitam sampai harga subsidinya hilang. Dengan begitu tidak terkesan adanya pemaksaan kepada masyarakat untuk membeli pertamax. Langkah itu lebih bijaksana dibandingkan langkah pembatasan BBM yang akan dilaksanakan pemerintah. Opsi pembatasan BBM dinilai lebih rumit dan dampaknya lebih besar ke perekonomian

Bidang Perdagangan

Kemitraan itu diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa yang saat ini sudah cukup baik. Dalam hal membanjirnya produk makanan dan minuman impor ke pasar dalam negeri sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Dan bukan sebagaimana pendapat umum yang mengatakan ancaman terbesar kita dari China, serangan paling gencar justru dari negara jiran, Malaysia. Kedekatan geografis dan terutama dukungan infrastruktur telah membuat produk makanan dan minuman dari Malaysia memasuki pasar Indonesia, parahnya, lebih dari separuh impor produk Malaysia itu adalah produk ilegal. Bila per April 2011 impor produk makanan dan minuman dari Malaysia baru sebesar US$12,5 juta, per Oktober 2011 sudah US$48,8 juta. Terjadi kenaikan 4 kali lipat dalam kurun waktu enam bulan, hal Ini terjadi karena : 1. Lokasinya yang dekat dengan Indonesia atau kedekatan geografis. 2. Biaya produksi di Malaysia lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Katakanlah biskuit atau cookies. Harga gula di sana lebih murah 25 persen, harga gas yang digunakan di Malaysia lebih murah 20-30 persen, juga biaya logistic dan biaya bunga. Mereka satu digit kita dua digit. Sehingga kalau bersaing lndonesia cukup berat. Itu dimanfaatkan Malaysia untuk masuk ke Indonesia. APINDO meminta pemerintah memperketat aturan impor bagi importir umum yang selama ini dinilai terlalu longgar. Selama ini jika melakukan impor untuk barang apa saja hampir tanpa hambatan saat masuk ke Indonesia maupun ke luar. Pemerintah seharusnya membatasi jenis barang yang boleh diimpor oleh importir umum dan memberlakukan persyaratan lebih ketat bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan impor.

4. Kebutuhan Gas Bumi untuk Industri dalam negeri

Saat ini industri dalam negeri kesulitan untuk mendapatkan pasokan gas dan masalah kepastian harga gas. Salah satu penghambat pemenuhan gas untuk Industri adalah Peraturan Menteri ESDM No. 3 tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, yang membatasi peruntukan Gas Bumi untuk Industri. Padahal keberlangsungan produksi banyak perusahaan sangat tergantung pada alokasi Gas Bumi tersebut, dengan keterbatasan pasokan gas bumi, maka perusahaan-perusahaan tersebut terancam berkurang dan/atau terhenti produksinya, yang artinya akan ada tenaga kerja yang akan dirumahkan atau ada kemungkinan untuk di PHK. Apindo merekomendasikan bahwa pemerintah harus mengurangi ekspor gas bumi, dan menempatkan pemenuhan gas bumi untuk industry dalam negeri menjadi prioritas yang paling utama, karena hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian negara, baik dari aspek ekonomi (penerimaan pajak, dll) maupun aspek sosial (lapangan kerja).


93

Bidang Industri

94


1. Industri pengolahan menjadi sektor yang diandalkan untuk perluasan penciptaan lapangan kerja, terutama pada cabangcabang industri yang bersifat padat karya. Sektor-sektor itu antara lain : (I) industri makanan, minuman, dan tembakau. (II) industri tekstil dan produk tekstil (TPT). (III) industri alas kaki. (IV) industri furniture. (V) industri petrokimia. (VI) industri kecil dan menengah.

masyarakat luas setelah kenaikan harga BBM yang akan memicu inflasi serta kenaikan harga barang produksi lainnya dipasaran. • Kebijakan perdagangan, dengan semakin terbukanya kesempatan impor produkproduk yang tidak berkualitas dari luar negeri yang berharga jauh lebih murah dari produk dalam negri. Hal yang dapat dipelajari dari diberlakukannya ASEANChina FTA yang menyulitkan industri lokal untuk bersaing dengan serbuan berbagai barang dan komoditas yang berasal dari Cina.

2. Berikut adalah beberapa data & fakta yang bersumber dari Kementerian Perindustrian; Sektor industri berpotensi menyerap tenaga kerja sekitar 360 ribu orang per tahun. Dari sektor-sektor tersebut, industri petrokimia memiliki potensi penyerapan tenaga kerja terbesar yakni 400 ribu orang, dan dapat ditingkatkan rata-rata sebanyak 30 ribu orang per tahun. Selanjutnya diikuti industri tekstil dan produk tekstil yang mampu menyerap 300 ribu orang hingga 2014, industri kecil dan menengah sebanyak 120 ribu orang per tahun, industri alas kaki 100 ribu orang sampai 2014, industri makanan minuman dan tembakau 68 ribu orang per tahun.

4 Kegiatan / forum yang dihadiri & dilakukan terkait dengan sektor Industri:

3. Meskipun demikian terdapat beberapa faktor penghambat terciptanya lapangan kerja bagi tenaga-tenaga potensial yang berkontribusi langsung pada produktivitas dan peningkatan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional, yakni: • Kebijakan kenaikan harga energi yang meningkatkan biaya / ongkos produksi sektor industri dan memperberat beban pengusaha. Seperti rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang sebaiknya perlu ditinjau ulang karena akan sangat membebani, terutama industri kecil dan menengah yang dapat berakibat industri tersebut akan gulung tikar. Hal ini tidak hanya memberatkan dunia usaha tetapi dampaknya akan dirasakan oleh

4.2. Pertemuan dengan Duta Besar Jepang, pada tanggal 20 September 2011. Yang membahas sejumlah hal diantaranya memperkuat kerja sama antara JakartaJapan Club (JJC) dengan APINDO dalam beberapa hal yang relevan seperti peningkatan kapasitas, dan kemitraan JJC sebagai mitra strategis APINDO dalam membantu pemerintah RI mengimplementasikan berbagai program dibawah kerangka MP3EI.

Bidang Industri

Bidang Industri

Laporan Bidang Industri adalah :

4.1. Menerima delegasi China National Committee for Pacific Economic Cooperation (CNCPEC) yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral CNCPEC Wu Zhenglong, pada tanggal 28 April 2011. Dengan adanya pertemuan ini kedua belah pihak sepakat untuk terus berkomunikasi dan menjajaki kerjasama antara lain melalui business matching, dialog bisnis, serta menjajaki peluang bisnis di sektor Energi Terbarukan, ITSoftware, Engineering, Transportasi dan Pariwisata.

4.3. Rapat CETAK BIRU SISTEM LOGISTIK NASIONAL, pada 10 Oktober 2011. Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.


95

Bidang Industri

4.5. Rapat Persiapan: ASEAN FAIR 2011, 28 Oktober 2011. Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Output: Mengidentifikasi kegiatan/ event yang akan dilaksanakan serta mendata partisipan yang akan terlibat dalam kegiatan / event.

4.4. Rapat Inter kementerian Implementasi Komitmen Indonesia Pada Kerja Sama Pacific Island Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG), pada 5 Desember 2011. Kantor Kementerian Luar Negeri. Output: Melakukan tindak lanjut bersama KBRI SUVA mengenai penyelenggaraan forum bisnis antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha dari Kawasan Pasifik. Forum bisnis tersebut dapat diselenggarakan secara backto-back dengan pertemuan bilateral Indonesia-Fiji atau dapat juga berdiri sendiri.

4.6. Rapat Persiapan: BERPARTISIPASI PADA INDONESIAN SOLO EXHIBITION, pada 17 Oktober 2011. Kantor Kementerian Luar Negeri. Output: Mengagendakan pertemuan rapat persiapan ISE 3 berikutnya, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Asia Selatan dan Tengah akan memfasilitasi dan menggelar rapat koordinasi lanjutan pada tanggal 21 - 22 Oktober 2011 di Hotel Red Top, Jakarta.


Bidang Industri

96

Output: a. Perlu pelibatan yang intensif terhadap pelaku bisnis/ usaha untuk membangun program-program atau quickwin bagi SISLOGNAS. b. Perlu adanya pokja-pokja untuk merinci rencana aksi dan quickwin dalam SISLOGNAS.


97

Bidang Energi

Telah berulang kali APINDO menyampaikan posisinya terhadap rencana kebijakan BBM oleh Pemerintah diantaranya mengenai rencana pembatasan BBM, APINDO lebih menyetujui bila harga BBM bersubsidi dinaikkan secara bertahap daripada langkah pembatasan. Opsi pembatasan BBM dinilai lebih rumit dan memiliki dampak implikasi yang lebih besar terhadap perekonomian. Apabila harga BBM tidak naik ditengah harga minyak dunia yang semakin melambung, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan meningkat dan dengan adanya kenaikan harga BBM ini berarti terjadi pengurangan terhadap pengeluaran subsidi BBM. Apabila pengeluaran untuk subsidi tersebut terus diberikan, maka tidak ada pembangunan infrastruktur dan fasilitas lain. Padahal, infrastruktur penting untuk peningkatan daya saing Indonesia. Yang paling utama bukan soal subsidi, tetapi membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Hal ini adalah yang terbaik untuk masyarakat, karena dengan terbukanya lapangan pekerjaan, maka kenaikan BBM ataupun listrik akan bisa ditanggung oleh masyarakat karena mereka memiliki pendapatan yang baik.

2. Listrik

Keputusan sepihak PLN untuk mencabut / menghapus Capping (Batas) tarif dasar listrik (TDL) 18% merupakan keputusan yang pahit dan memberatkan bagi pelaku industri. Beberapa dampak terhadap dilakukannnya pencabutan capping : • Dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena akan menaikkan inflasi serta akan semakin menurunkan daya beli masyarakat akibat produk yang dihasilkan oleh sektor industri dalam negeri akan menaikkan harga, sehingga daya saing produk dalam negeri juga akan semakin merosot dibandingkan dengan produk luar negeri yang masuk semakin deras ke dalam negeri. • Dampak negatif lainnya adalah PHK besarbesaran dan perekonomian akan semakin mengarah pada deindustrialisasi serta makin tidak menariknya Indonesia sebagai negara tujuan untuk melakukan investasi pada sektor industri. Banyak perusahaan disektor swasta dan BUMN akan kesulitan untuk menghitung kembali rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP), karena biaya energi atau listrik pada

98


perusahaan yang bergerak disektor industri dan manufaturing mempunyai porsi hampir 40% dari biaya operasional. kenaikan TDL yang direncanakan oleh pemerintah sebesar 10% bagi industri dan rumah tangga pengguna daya listrik di atas 900 watt pada 1 April 2012 juga berpotensi memicu kenaikan harga bahan baku, suku cadang mesin, dan bahan penunjang kegiatan produksi lainnya, Bahkan akan mematikan industri kecil & menengah. Disamping itu juga kenaikan TDL akan berdampak kepada menurunnya kinerja ekspor Indonesia. Terhadap rencana kenaikan TDL ini APINDO berpandangan bahwa hal tersebut sebaiknya ditinjau kembali.

Bidang Energi

Bidang Energi

1. Bahan Bakar Minyak (BBM)

3. Gas

Harga gas industri direncanakan akan mengalami kenaikan seiring kenaikan harga gas internasional. kenaikan harga gas yang dianggap terlalu tinggi (terutama kasus disumatera Utara) sangat memberatkan pelaku usaha. Jika dibandingkan dengan harga di Pulau Jawa maka harga di Sumatera dianggap lebih mahal 50 persen dan harga tersebut lebih tinggi 70 persen jika dibanding dengan Malaysia. Di samping kenaikan yang dinilai sangat tinggi, perusahaan pemakai gas juga mempersoalkan pasokan yang terus berkurang. Kondisi ini membuat sebagian perusahaan telah mengurangi karyawannya karena sudah tidak mampu bersaing lagi dengan produk Jawa atau luar negeri yang mengakibatkan daya saingnya teramat rendah. Pemerintah pusat seringkali lepas tanggung jawab dan dalam soal kenaikan harga gas, pemerintah pusat terkesan mengorbankan Perusahaan Gas Negara. Sebagai contoh : harga gas bumi untuk industri di wilayah Jawa Timur naik 36%. Kegiatan / forum yang dihadiri & dilakukan APINDO terkait energi adalah Focus Group Discussion : • Kajian: KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK, BBM, DAN PUPUK, pada 13 Desember 2011. Hotel Millenium, Jakarta. Diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Penyusunan APBN. • Ouput : merumuskan masukan yang didapat dari audiens yang nantinya akan dijadikan bahan analisis dengan pendekatan model keseimbangan umum untuk menyusun landasan ekonomi kebijakan reformasi subsidi.


99

Laporan Bidang Perhubungan & Logistik :

Bidang Perhubungan & Logistik

Bidang Perhubungan DAN Logistik

Tingginya biaya logistik di Indonesia dinilai telah menurunkan daya saing barang hasil produksi dalam negeri, salah satu penyebab tidak bisa bersaingnya barang produksi Indonesia dengan barang produksi dari luar negeri adalah biaya logistik yang sangat besar, khususnya biaya transportasi. Keterbatasan tersedianya infrastruktur yang memadai membuat Indonesia merupakan salah satu negara dengan biaya logistik tertinggi didunia, dan didalam “ease of doing business” yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, peringkat Indonesia berada sangat terbelakang di kalangan Negara ASEAN (yang hanya lebih baik dari Filipina, Laos & Kamboja), sementara dengan negara-negara APEC, Indonesia menempati peringkat 126 dari 183 negara. Dalam beberapa tahun kedepan dimana Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang telah dicanangkan pada tahun 2015, merupakan tantangan bagi perekonomian Indonesia jika perbaikan infrastruktur dan terciptanya konektivitas transportasi nasional yang baik tidak segera dilakukan, dan hal ini akan semakin mempersulit daya saing produk dalam negeri. Demi mempertahankan kinerja positif perekonomian Indonesia, perbaikan infrastruktur adalah salah satu unsur penting yang dapat dilakukan pemerintah dalam mendukung dunia usaha. Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan pada dunia usaha. Infrastruktur yang baik dapat menjadi pemicu bagi masuknya investasi asing dan dapat membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi sebagai pemain serius dalam perekonomian global.

2. kegiatan Berbagai kegiatan / forum yang dihadiri dan dilakukan oleh APINDO terkait Perhubungan dan Logistik: 2.1. Rapat CETAK BIRU SISTEM LOGISTIK NASIO-NAL, pada 10 Oktober 2011 yang diadakan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Output : a. Perlu keterlibatan yang intensif terhadap

100


Bidang Perhubungan & Logistik

1. Konektivitas & Infrastruktur

pelaku bisnis / usaha untuk membangun program-program atau quickwin bagi SISLOGNAS. b. Perlu adanya pokja-pokja untuk mendetailkan rencana aksi dan quickwin dalam SISLOGNAS. 2.2. Rapat Tim Kerja Konektivitas, pada 31 Oktober 2011. Output : a. Ditetapkan dan disepakati sekretariat akan berfungsi sebagai center of information dan sekaligus steering agent, untuk itu diperlukan pembentukan sekretariat dari masing-masing tim kerja. b. Menyetujui format laporan tim kerja kepada sekretariat dengan mengunakan format 8 (delapan) kolom dengan mengisi beberapa tabel yang tersedia sebagaimana yang diusulkan oleh sekretariat KP3EI yang terdiri dari: Form A, B, C, dan D. c. Adanya person yang bertanggung jawab dari masing-masing tim kerja dan koridor ekonomi untuk terlibat dikesekretariatan. d. Pembuatan time schedule yang menyusun program untuk 2011 – 2012 untuk dijadikan usulan untuk mendapatkan pendanaan. 2.3. Seminar Sehari : Proyeksi Ekonomi Indonesia 2012 dengan tema Badai Krisis Ekonomi dan Jebakan Liberalisasi, pada 30 November 2011, diselenggarakan oleh INDEF (Institute for Development of Economics and Finance). Output : a. Indef memproyeksikan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa menembus 6,5%, meski perekonomian dunia sendiri masih mengalami perlambatan. b. Diungkapkan bahwa sektor non-tradeable, pertumbuhan tertinggi kemungkinan besar tetap pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Walau demikian, pertumbuhan sektor ini tidak akan banyak berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja. c. BI telah mengambil langkah-langkah strategis untuk membendung risiko dari gejolak pasar keuangan global dan mengantisipasi pelemahan ekonomi di negara maju yakni: meningkatkan intensitas monitoring; mempersiapkan PMK (protokol manajemen krisis) dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis; melakukan ‘operation twist’ di pasar valuta asing dan Surat Berharga Negara.


101

Laporan Bidang Pertanian adalah : Bidang Pertanian

Bidang Pertanian

Banyaknya Impor sejumlah komoditas pertanian di mata pengusaha merupakan bukti ketidakcukupan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri. Besarnya impor komoditas pangan, termasuk komoditi yang sangat tumbuh subur di Indonesia seperti beras, singkong dan ikan, menunjukkan betapa tidak terorganisirnya kondisi pertanian dan kelautan tanah air secara baik. yang menjadi masalah di Indonesia bukan lagi peningkatan produksi, tetapi cara untuk mengurangi konsumsi pangan nasional. Pemerintah semestinya dapat mengupayakan pangan pengganti beras seperti umbi-umbian, sagu, atau bahan pangan lokal non beras lainnya. Jika konsumsi beras dapat diturunkan maka pemerintah tidak perlu melakukan impor, selain itu jika konsumsi dapat ditekan maka areal tanaman pangan yang selama ini digunakan untuk tanaman padi, dapat digunakan untuk tanaman lainnya. Jika lahan tebu tidak digunakan untuk lahan padi, swasembada gula dapat tercapai. Jika pemerintah tidak serius dengan masalah ini maka krisis pangan pada 2008 dikhawatirkan dapat terulang kembali, meskipun Menteri Pertanian menyatakan pemerintah menargetkan terjadi penurunan konsumsi beras mencapai 1,5% per tahun.

II. Keterbatasan Lahan & Infrastruktur Masalah pertanahan merupakan faktor penghambat utama realisasi investasi di Indonesia, setengah dari kredit tidak tersalurkan diduga karena kesulitan pengadaan lahan. masalah pertanahan adalah yang paling krusial karena berhubungan dengan menggerakkan

102


Bidang Pertanian

I. Ketahanan Pangan

ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Pemerintah diharapkan fokus menarik investasi yang diarahkan ke sektor manufaktur dan pertanian, karena kedua sektor itu merupakan penggerak ekonomi dengan penyediaan lapangan kerja terbesar, seperti dijelaskan oleh Ketua Umum APINDO dengan mempersiapkan peraturan perundangan tentang pertanahanan, maka akan terhubung sejumlah infrastruktur di berbagai tempat yang pada akhirnya akan mengembangkan iklim investasi di Tanah Air. Pengusaha menilai potensi investasi pertanian di koridor ekonomi Kalimantan dalam program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sulit terealisasi, karena kendala kepastian lahan dan belum tersedianya infrastruktur padahal investor sudah menanti untuk masuk ke Kalimantan, salah satunya adalah anggota dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di sektor tanaman pangan. Beberapa pertemuan yang dihadiri terkait masalah & isu pertanian : i. seminar “Krisis Keuangan dan Pangan: Peluang atau Ancaman”. Kamis tanggal 13 Oktober 2011 pukul 09.30 - 13.00 WIB, bertempat di Ruang KK II Gedung Nusantara Kompleks MPR/DPR/DPD Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta. ii. Rapat Tim Kerja KE Kalimantan, 11 Oktober 2011 & 7 November 2011, yang menghasilkan output sebagai berikut: a. Masing-masing subtim kerja menformulasikan hasil identifikasi debottlenecking yang nantinya akan diserahkan ke Sekretariat KP3EI. b. Finalisasi program aksi pada akhir Oktober dan awal November 2011. c. Tiap 3 minggu tim kerja Koridor Ekonomi Kalimantan diharuskan untuk menyerahkan laporan kepada sekretariat KP3EI.


103

Bidang Properti

Bidang Properti

104


• Business Real estate dan properti cukup berkembang pesat ditahun 2011 dan diperkirakan akan terus tumbuh di tahun 2012. Dengan masih besarnya demand akan kebutuhan perumahan dan properti, terdapat permasalahan pada penyediaan kapasitas rumah bagi rakyat yang kurang mampu - baik dari sisi produk maupun infrastrukturnya. Bisnis properti pada tahun depan tetap menarik karena kebutuhannya semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa dengan penduduk Indonesia sekarang sekitar 240 juta dengan tingkat penambahannya 1,4 persen. Kebutuhan rumah setiap tahunnya terus bertambah, dan berdasarkan hitungan Real Estate Indonesia (REI) total kebutuhan rumah per-tahun bisa mencapai 2,6 juta unit didorong oleh pertumbuhan penduduk, perbaikan rumah rusak dan backlog atau kekurangan rumah dan hal ini tidak bisa di-supply karena penyediaan perumahan rakyat dari seluruh anggota Real Estate Indonesia (REI) itu cuma sekitar 120.000 unit. Dari 120.000 unit itu yang bisa dipenuhi cuma sekitar 80.000, jadi masih banyak terdapat kekurangan. Jika ada yang bergerak di bidang usaha perumahan rakyat adalah hal yang sangat tepat. Meskipun di tingkat perumahan kelas menengah masih terjadi kekurangan. Supply apartemen di tahun 2011 cuma 8.000 padahal kebutuhannya 12.000. Tahun depan diperkirakan naik lagi, kebutuhan apartemen naik 50 persen. Ini membuktikan bahwa masalah untuk Indonesia bukanlah pada demand, tapi pada kapasitas dan kesiapan manusia serta infrastrukturnya, seperti teknologi dan sebagainya. • Menurut REI kontribusi sektor Properti, termasuk, konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 9%. Padahal, tahun sebelumnya hanya 3%. Pertumbuhan sektor residensial kelas menengah, berkonstribusi paling tinggi ketimbang kelas bawah. Memang perkantoran juga tumbuh, tetapi tidak sehebat residensial kelas menengah • Menteri Perumahan Rakyat mengatakan tantangan Kemenpera 3 tahun ke depan

perlu disiasati dengan cermat sehingga upaya penanggulangan kekurangan (backlog) dan pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai peluang dan terobosan. Dia membagi tantangan itu menjadi pada sisi pasokan (supply), sisi permintaan (demand) dan penguatan kelembagaan.

Bidang Properti

1. Perkembangan Real Estate & Properti

2. Perkembangan Properti dan Pusat Perbelanjaan • Pemberlakuan moratorium (penghentian sementara) perijinan pusat perbelanjaan hingga 2012 mendatang dilakukan oleh Pemda DKI, karena sudah terlalu banyaknya mall yang berada di Jakarta. Sayangnya, pertumbuhan pusat perbelanjaan itu tidak di ikuti dengan daya beli masyarakat. Ketua Asosiasi pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang juga anggota bidang Real estate & property APINDO Handaka Santosa menilai sektor properti untuk pusat perbelanjaan ini sebenarnya masih bisa tumbuh 5 – 10%. Dia berkeyakinan, daya beli masyarakat Jakarta khususnya di tahun-tahun mendatang akan terus membaik. Handaka mengaku jika Jakarta bisa menjadi tujuan belanja seperti Singapura. Jakarta Great Sale di Senayan City tahun lalu meraup pendapatan mencapai Rp 8,6 triliun. • Kegiatan / Forum yang diikuti terkait bidang property: i. Dialog Sinergi Perbankan dan Operator dalam mendorong Cash less Society, diselenggarakan di FX Plaza Senayan pada 23 Juni 2011. Dimana terkait dengan adanya ajang Festival Jakarta Great Sale diharapkan Jakarta bisa menjadi Kota perdagangan internasional hingga mengalahkan Singapura. ii. Festival Jakarta Great Sale (JGS) 2011. Yang diselenggarakan pada 17 Juni hingga 17 Juli 2011. Yang bertujuan untuk mendukung Jakarta sebagai surga belanja sekaligus tujuan wisata belanja bertaraf internasional.


105

Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian & Pengembangan

APINDO TRAINING CENTER (ATC)

Tumbuh dari idealisme, spirit dan sensitifitas para tokoh DPN APINDO terhadap pentingnya akselerasi kompetensi dan kualitas SDM - melalui aktualisasi proses pembelajaran berkelanjutan, dedikatif, terbuka dan strategis. Kemudian lahirlah ‘Apindo Training Center’ (ATC) yang dipersiapkan menjadi ‘Center of Excellence’ dan terlibat langsung dalam dimensi pembangunan Human Capital di Indonesia yang inovatif, produktif dan kompetitif. Konfigurasi skenario pengembangan kompetensi SDM Hubungan Industrial (HI) terpadu versi ATC – dirancang dengan akurat, cerdas dan mutakhir berbasis riset terapan di tempat kerja. Spirit dan nilai ATC dalam perjalanan mewujudkan visi dan misinya memposisikan ATC di lini terdepan – dalam pembangunan Hubungan Industrial yang harmonis menuju terciptanya kondisi ‘industrial & labour peace’ dan iklim investasi nasional yang kondusif dan berkesinambungan. Demikianlah, ATC berdiri di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010 (bertepatan dengan


BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pendahuluan HUT APINDO Ke-58), didukung dan diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Bapak Muhaimin Iskandar.

VISI & MISI

ATC berdiri dengan landasan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : Menjadi Center of Excellence pengembangan Human Capital di Indonesia.

Misi : 1. Mengembangkan kompetensi pelaku Hubungan Industrial di Indonesia. 2. Melakukan riset terkait dengan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. 3. Memberikan pelayanan terbaik bagi anggota dalam peningkatan pratek-pratek pengembangan Human Capital di Indonesia.

KEPENGURUSAN Dalam perjalanannya selama 2 tahun terakhir (2010 - 2011) peran, fungsi, kinerja, dan kompetensi ATC semakin tumbuh. Mengingat luasnya dunia ketenagakerjaan nasional dengan berbagai dampak dan isu ketenagakerjaan yang timbul, maka bagaimanapun ATC bertekad memposisikan dirinya sebagai bagian dari perjuangan mencapai terciptanya kondisi ‘industrial & labour peace’ di Indonesia, mendukung roda perekonomian nasional yang kondusif. Itulah sebabnya para Pendiri ATC terus berupaya tanpa-henti memperkuat kompetensi organisasi ATC termasuk

106


mempersiapkan perubahan status pendirian ATC yang semula dibawah afiliasi DPN APINDO – akan ditingkatkan statusnya menjadi sebuah badan usaha yang lebih konkret sebagai ‘Pusat Pendidikan & Riset APINDO’ yang profesional dan mandiri. Eksistensi ATC di masa depan dirancang mampu memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perkembangan APINDO dan dunia ketenagakerjaan di tanah air. Untuk itulah maka struktur Kepengurusan dan Manajemen ATC akan mengalami perubahan (saat ini masih dalam proses) sebagai berikut:


107


Project Management : Project Leader : M. Aditya Warman Project Development : • Zukra Budi Utama • Uliya Hanifunnisa • Suparlan Project Operational : • D.V. Kusno Erudi • G. Triyoga Agung Prabowo • Nisa Wardhono N. • Audityas Ajie Firbayu • Devi Widiyanti

PRODUK ATC Produk-produk program pelatihan ATC didukung dengan riset di tempat kerja, terdiri dari: 2 Produk Utama (10 topik), 1 Produk Unggulan, 1 Produk Sampingan (By Product) selengkapnya sebagai berikut : 1. Produk Training Regular Berbasis ‘Best Practice’ : “Industrial Relations Training Program” (10 Topik)


Dewan Komisaris : • Komisaris Utama : Sofjan Wanandi • Komisaris : Suryadi Sasmita • Komisaris : Lukito Wanandi

3. Produk Tiered Inhouse Training Berbasis ‘Competency’ : “Industrial Relations Inhouse Training Program Berjenjang” (Tiered) (Produk Unggulan ATC untuk Perusahaan BUMN & Swasta/Grup) 4. Produk Sampingan Retail Training Berbasis ‘Litigation’ : “Dispute Resolution” > mengacu 10 topik Produk Reguler (Supplement)

2. Produk Inhouse Training Berbasis ‘Tailor Made’ : “Industrial Relations Inhouse Training Program” (Tailor Made)

Direksi : • Presiden Direktur : • Direktur : • Direktur : • Direktur : • Direktur :

F.X. Sri Martono M. Aditya Warman Sanny Iskandar Iftida Yasar Franciscus MA Sibarani

PROSES PRODUKSI & IMPLEMENTASI TRAINING 1. Program Training Hubungan Industrial Reguler Berbasis Best Practice Berkelanjutan Flow Chart I Program Training IR Reguler Berbasis Best Practice Berkelanjutan

108


2. Program Inhouse Training Hubungan Industrial Berbasis Tailor Made Flow Chart II Program Inhouse Training IR Berbasis Tailor Made


109


Flow Chart III Program Inhouse Training IR Berjenjang Berbasis Kompetensi (Bumn & Swasta/ Grup)

Target Kualifikasi :

TABEL KUADRAN KOMPETENSI

• Target Kualifikasi Level-I (IRODP)


3. Program Inhouse Training Hubungan Industrial Berjenjang Berbasis Kompetensi

Menjadi Industrial Relations (IR) Officer yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi Hubungan Industrial di Perusahaan.

• Target Kualifikasi Level-II (IRSDP) Pertama, Menjadi Industrial Relations (IR) Specialist yang mampu mengantisipasi resiko terkait dengan praktek Hubungan Industrial di Perusahaan. Kedua, Alumni mampu bertindak sebagai Internal Consultant dalam memberikan solusi terbaik bagi masalahmasalah Hubungan Industrial di Perusahaan.

• Target Kualifikasi Level-III (IRMEP)

Konfigurasi rancangan Kuadran Kompetensi Inhouse Training Berjenjang Hubungan Industrial produk unggulan ATC ditunjukkan pada Tabel Kuadran Kompetensi. Untuk mengaktualisasikan Kuadran Kompetensi Hubungan Industrial tersebut kedalam pelaksanaan training disusun serangkaian Kurikulum Inhouse Training Berjenjang (16 kurikulum dasar) yang dirancang serta disesuaikan dengan kebutuhan riil, karakteristik, dan bidang usaha Perusahaan yang bersangkutan.

110


Pertama, Alumni mampu menjalankan fungsinya sebagai pihak Penanggungjawab/ Representatif Perusahaan dalam Hubungan Industrial. Kedua, mampu membangun kebijakan Hubungan Industrial berbasis strategi Perusahaan.

• Target Kualifikasi Non-Level (IRNIR) Pertama, Alumni mampu bertindak menjadi pihak Penanggungjawab/ Representatif Perusahaan, namun terbatas sesuai dengan fungsinya di Perusahaan dalam Hubungan Industrial. Kedua, mampu membangun komunikasi dan integritas yang baik dengan seluruh IR-Officer, IR-Specialist, dan IRExecutive dalam praktek Hubungan Industrial di tempat kerja. Dengan demikian Alumni tidak mengambil kebijakan atau melakukan tindakan sendiri-sendiri dalam menangani masalah-masalah Hubungan Industrial yang terjadi di unit kerjanya atau departmennya.


111


Program-program ATC terdiri dari program spesifik ATC, yakni program pelatihan 3-hari dengan tema-tema pilihan yang diangkat oleh Tim Pengembangan Produk dan Riset ATC, program kerjasama pelatihan (inhouse) dengan perusahaan lain berdasarkan permintaan, dan program kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi lain seperti Universitas Indonesia.

1. PROGRAM KERJASAMA APINDO – PERTAMINA (BUMN) Sebagai bagian penting dari kebijakan nasional di bidang pengembangan SDM Pertamina menuju tercapainya ‘WorldClass Human Resource’, tanggal 4 Juli 2011 Pertamina dan APINDO melakukan kerjasama strategis menyelenggarakan ‘Inhouse Training Berjenjang’ di bidang Hubungan Industrial

selama 2 tahun. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan 2 (dua) dokumen penting: (1) Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerjasama In-house Training Berjenjang di bidang Hubungan Industrial ditandatangani oleh G. Karen Agustiawan, President Director & CEO, PT Pertamina (Persero), dan Sofjan Wanandi, Ketua Umum DPN APINDO; (2) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan In-house Training Berjenjang ‘IRODP’ (Industrial Relations Officer Development Program) ditandatangani oleh Suwardi Somantri, Vice President, ‘Pertamina Learning Center’ (PLC) dan M. Aditya Warman, Director, ‘Apindo Training Center’ (ATC). Penandatanganan kedua dokumen tersebut dilakukan di Gedung Utama Pertamina Pusat, Jakarta.

Penandatanganan MoU Kerjasama APINDO-PERTAMINA Tanggal 4 Juli 2011. Ketua Umum APINDO (Sofjan Wanandi) dan Presdir & CEO Pertamina (G. Karen Agustiawan)

112



PROGRAM-PROGRAM ATC

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ATC-PLC Tanggal 4 Juli 2011 Direktur ATC (M. Aditya Warman) & Vice President PLC Pertamina (Suwardi Somantri)

‘PLC’ adalah Sentra Pelatihan & Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) milik Pertamina. Sebagai Sentra Pelatihan & Pendidikan SDM Pertamina, PLC berperan sentral, berfungsi dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan seluruh SDM Pertamina yang berkualitas, profesional, produktif, inovatif, bermoral tinggi, dan sanggup bersaing intensif baik di pasar domestik, regional maupun internasional untuk mewujudkan visi dan misi Pertamina sebagai ‘National Energi Company’ - salah satu BUMN unggulan nasional. Dengan kapasitas dan kompetensi komplementer yang dimiliki masing-masing, PLC dan ATC sepakat melakukan kerjasama untuk menyelenggarakan paket Pelatihan Berjenjang ‘Tiered In-house Training’ di bidang Hubungan Industrial bagi SDM Pertamina yang membidangi Hubungan Industrial dan Sumber Daya Ketenagakerjaan (Fungsi IR, Fungsi HR, dan Non-IR Manajement) Pertamina. Atas dasar tersebut diatas dan memperhatikan hasil uji-coba penyelenggaraan Training

‘Industrial Relations Officer Development Program’ (IRODP) Angkatan-I yang telah dilakukan dalam bulan Desember 2010; alhasil, Training IRODP Angkatan-I tersebut dinilai sukses serta mendapat sambutan sangat positif baik dari pihak Management Pertamina maupun dari seluruh Peserta Training. Tujuan utama In-house Training Berjenjang ini adalah untuk menciptakan kondisi Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan – untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan usaha perusahaan– sebagai syarat dasar dalam peningkatan daya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut dirancang skenario kompetensi dan kurikulum training (built-in) meliputi 3 Level dan 1 Non-Level. Dan Masing-masing Level memiliki kualifikasi berbeda namun terintegrasi dalam satu konfigurasi paket pengembangan Hubungan Industrial yang komprehensip di seluruh Pertamina.


113


Sebagai bagian dari kebijakan Dewan Pengurus Propinsi (DPP) APINDO Sulsel berinisiatif terlibat aktif dalam pembangunan perekonomian wilayah Sulawesi khususnya dan Indonesia Timur umumnya. DPP bertindak proaktif menyentuh esensi pentingnya penyelenggaraan Training Hubungan Industrial bagi SDM para anggotanya maupun masyarakat dunia usaha. Tanggal 17 Desember 2011 DPP APINDO Sulsel menyelenggarakan “Musyawarah DPP APINDO Sulsel Ke-V Tahun 2011” di Makassar. Salah satu acaranya adalah pembentukan Training Center DPP APINDO Sulsel yang sekaligus dilakukan

penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama di bidang penyelenggaraan Training Hubungan Industrial antara Ketua DPP APINDO Sulsel, La Tunreng, dan ATC Jakarta yang diwakili oleh Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO, H. Hasanuddin Rachman, selaku Penasehat ATC Jakarta. Tujuan pembentukan Training Center DPP APINDO Sulsel ini antara lain adalah agar para Anggota APINDO Sulsel terutama perusahaan-perusahaan Swasta/ BUMN dapat meningkatkan kualitas kompetensi SDMnya agar kompeten menanggulangi setiap bentuk permasalahan hubungan industrial yang terjadi – baik secara kuratif, antisipatif maupun preventif. Disadari bahwa permasalahan ketenagakerjaan bisa terjadi setiap saat.

Peserta Inhouse Training ‘Training of Labour Regulations’ PT Phillips Indonesia (PMA) Surabaya, 8-9 April 2011

Peserta Regular Training ‘IRCP’ Angkatan IV Kampus UI Depok, 26-30 April 2011

Peserta Inhouse Training LKS Bipartit PT Sapta Indra Sejati Hotel Harris Tebet

Peserta Inhouse Training Organisasi Pekerja (SP/SB) PT Pama Persada Nusantara Balikpapan, 21-23 Juni 2011

Peserta Regular Training ‘IRCP’ Angkatan V Kampus UI Depok, 15-19 November 2011

Peserta Inhouse Training Berjenjang IRODP Angkatan III PT Pertamina (Persero) – BUMN PLC Simprug Jakarta, 28 Nov – 2 Des 2011


2. PROGRAM KERJASAMA ATC APINDO – DPP APINDO SULAWESI SELATAN

KINERJA TAHUN 2011 Kenerja kegiatan training ATC tahun 2011 tercermin dalam tabel berikut :

114



115

Rapat Kerja (Raker) Tahunan ATC 2011 diadakan pada tanggal 13 - 15 Januari 2012 di luar kota Kabupaten Bogor. Raker ATC membahas tentang kinerja, evaluasi, dan kendala yang dihadapi ATC selama tahun kerja 2011. Kinerja ATC meliputi produksi, operasional, dan pemasaran.

1. Produksi Bulan Mei 2011 Product Development Division ATC telah berhasil memproduksi dan menerbitkan 10 Judul Paket Modul Training Hubungan Industrial yang dicetak menjadi 30 Buku yang terdiri dari 10 Buku Mannual, 10 Buku Panduan, dan 10 Buku Kompilasi Kasus. Penerbitan 10 judul Paket Modul Training tersebut telah diluncurkan dan disosialisasikan pada momentum yang bersejarah yakni dalam Konferensi Tahunan ‘International Labour Conference’ (ILC) pada tanggal 2 -18 Juni 2011 di Geneva – yang disaksikan oleh Ketua Umum DPN APINDO (Sofjan Wanandi) beserta seluruh

Buku-buku Produk ATC

116


Delegasi dari Indonesia yang terdiri dari ketiga Unsur LKS Tripartit Nasional (Pengusaha, Pekerja, Pemerintah). Menyusul sukses penerbitan 30 buku Modul Training Hubungan Industrial ATC tersebut, akhir Juni 2011, Tim Produksi ATC berhasil mempersembahkan sebuah karya lagi ‘Kuadran Kompetensi Hubungan Industrial Berbasis Kompetensi’. Kuadran Kompetensi ini dirancang untuk menanggulangi resiko, (sebelum segala sesuatunya terlambat), mengingat masalah ketenagakerjaan bisa terjadi setiap saat dan tidak mustahil memburuk menjadi resiko – yang bisa mempengaruhi stabilitas operasional dan pertumbuhan perusahaan. Kita disadarkan, bahwa sebaik apapun aspek keuangan dan aspek produktivitas sekalipun di perusahaan, namun jika aspek ‘Hubungan Kerja’ apalagi ‘Hubungan Industrial’ terabaikan dan tidak mendukung – niscaya perusahaan masih dihadapkan kepada konsekwensi resiko ketenagakerjaan yang bisa terjadi setiap saat. Oleh karena itulah maka kompetensi ini menjadi penting bagi pemahaman dunia usaha untuk membangun terciptanya kondisi Hubungan Industrial yang kondusif secara ‘built-in’ di perusahaan. Skenario Kuadran Kompetensi ini diaktualisasikan secara lengkap dalam 16 topik ‘Kurikulum Inhouse Training Berjenjang Hubungan Industrial Berbasis Kompetensi’. Sejak Desember 2011, ATC dan PLC Pertamina sudah merealisasikan kerjasama membangun kompetensi Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud – secara ‘built-in’ di tubuh Pertamina. Dan ATC optimis, tak pelak produk ini akan menjadi produk unggulan ATC di masa depan karena mampu mendukung stabilitas operasional dan pertumbuhan perusahaan. Hasil karya 30 buku Modul Training Hubungan Industrial tersebut (termasuk Piranti Riset) beserta ‘Kuadran Kompetensi Hubungan Industrial Berbasis Kompetensi’ dengan 16 topik ‘Kurikulum Inhouse Training Berjenjang Hubungan Industrial Berbasis Kompetensi’ tersebut – sejatinya adalah produk ‘intellectual property’ ATC yang tak terbantahkan – dan menjadi Asset ATC bernilai tinggi.

Bermodalkan produk-produk ‘intellectual property’ itulah maka ATC kemudian mampu menyelenggarakan berbagai jenis training (Regular Training, Inhouse Training, dan Inhouse Training Berjenjang) – baik untuk perusahaan-perusahaan Swasta, Grup Swasta, maupun BUMN – baik PMDN maupun PMA.

BUMN, PT Pertamina (Persero). ATC dinilai kompeten untuk menyelenggarakan Inhouse Training Hubungan Industrial Berjenjang untuk mendukung tercapainya goal Pertamina untuk menciptakan kondisi ‘Industrial & Labour Peace’ di perusahaan dan memiliki ‘World-class Human Resource’ andal. Tidak diragukan lagi bahwa Tim ATC memiliki spirit dan ekspektasi yang besar terhadap ‘intellectual property’ produk-produk asset ATC tersebut - sebagai modal utama untuk diberdayakan. Ini adalah tantangan besar bagi ATC. Namun dibalik itu, ATC optimis ini akan dapat memberikan reward yang besar dan bermanfaat bagi ATC dan APINDO untuk membangun prospek yang cerah di masa depan.



RAKER TAHUNAN ATC 2011

3. Improvisasi

Buku-buku Produk ATC

2. Operasional & Pemasaran Selama tahun 2011, Operational Division ATC berhasil menyelenggarakan 11 Training yang terdiri dari 6 Regular Training, 3 Inhouse Training, dan 2 Inhouse Training Berjenjang. Kinerja kegiatan training ATC tahun 2011 tersebut naik signifikan (2x lebih) dibanding tahun 2010 yang tercatat sebanyak 5x Training yang terdiri dari 4 Regular Training dan 1 Inhouse Training Berjenjang. Kendala kinerja ATC tahun 2010 terutama disebabkan karena pada awal tahun 2010 sebanyak 5 Ruang Kelas ATC masih dalam proses pembangunan. Dan kendala tahun 2011 adalah Tim ATC masih dalam proses pembelajaran diri, baik terkait dengan produk-produk baru ATC maupun dengan kegiatan sosialisasi, promosi dan pemasaran – dan jumlah peserta training kurang maksimal. Namun dengan tembusnya pemasaran Inhouse Training di sejumlah perusahaan Grup Swasta, dan sukses melakukan penetrasi pasar captive yakni kerjasama dengan perusahaan

Untuk mencapai ekspektasi tersebut Raker ATC 2011 menekankan pentingnya dilakukan perbaikan total, baik dalam pola pikir, disiplin dan perilaku (mind set) sebagaimana layaknya selaku ‘SDM professional’, dan melakukan improvisasi di bidang management system, dan penataan-ulang fungsi dan struktur SDM ATC. Seluruh individu SDM ATC dilatih serius untuk menjadi pekerja yang benar-benar berkualifikasi professional - dengan diberikan pembinaan di bidang Management System yang terkendali, terpantau dan terukur, meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Strategic Planning 2. Hourensho 3. PDCA (Plan, Do, Check, Action), Yang kemudian diimplementasi di Raker Tahunan ATC dalam bentuk: • Activity Plan (AP) • Key Performance Indicator (KPI) • Individual Performance Plan (IPP) • Problem Identification & Corrective Action (PICA) • Improvement Program (IP) Di sisi SDM, personalia Tim ATC awal 2012 akan ditambah dengan 2 orang calon karyawan (fresh graduate), 1 orang untuk mendukung Tim Produksi dan 1 orang untuk memperkuat Tim Pemasaran ATC.


117


Tanggal 28 Januari 2012, Apindo Training Center (ATC) genap berusia 2 tahun. ATC menyikapinya dengan optimisme – bahwa masa lalu (2 tahun) adalah masa pembelajaran diri yang sangat berharga bagi ATC. Memasuki tahun 2012 Tim ATC dan Manajemen komit dan optimis, kinerja ATC tahun 2012 dapat dipacu lebih baik lagi – demi tercapainya goal yang lebih besar. Spirit ATC bertekad tidak pernah berhenti melakukan improvisasi berkelanjutan membangun masa depan yang lebih prospektif. Untuk itu ATC dalam tahun kerja 2012, bertekad melakukan improvisasi : • ATC membangun sistem Operational Excellence. • Bekerja lebih fokus dengan memperhatikan skala prioritas. • Mengintensifkan aplikasi Management System dengan mengaplikasi metode PDCA (Plan, Do, Check, Action) dan Tools: AP, KPI, IPP, PICA & IP. • Seluruh SDM ATC senantiasa sadar akan Visi ATC yang ingin dicapai.

118



OPTIMISME TAHUN 2012 • Bertekad menjadikan ATC sebagai tempat yang subur untuk membangun ‘Commitment & Value’ - yang harus bisa dirasakan oleh seluruh stakeholder dan masyarakat luas. • ATC senantiasa akan terus mengembangkan produk-produk utama, produk unggulan, dan produk-produk sampingan (by product) yang bagus, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan – agar seluruh produk ATC tetap bernilai tinggi, diminati dan laku dijual di pasar (‘Think IR Think ATC’). • ATC memperluas jaringan pemasaran menembus perusahaan-perusahaan Grup Swasta dan BUMN – baik PMDN maupun PMA. • ATC mengoptimalkan daya-guna sarana ‘Website ATC’ sebesar-besarnya untuk mendukung kegiatan promosi, pemasaran dan operasional ATC. • ATC ingin menjadikan dirinya sebagai ‘industri’ yang membangun kompetensi di bidang Hubungan Industrial dan Human Capital di Indonesia. Semoga…!


119

Investment Summit

Laporan Khusus

Laporan Khusus

ASEAN-Business and

LAPORAN KHUSUS : • ASEAN-Business and Investment Summit • dukungan Komodo menjadi the new 7 wonders • International Labor Conference (ILC)

1. ASEAN Bisnis & Investment Summit (ABIS) diadakan di Nusa Dua, Bali pada 16-18 November 2011, merupakan perhelatan ke-8 yang diselenggarakan oleh ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), acara ini diadakan secara paralel dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-19 dimana Indonesia bertindak selaku Ketua / pemimpin dalam KTT tersebut. KTT ASEAN ini merupakan momentum untuk meningkatkan gravitasi kawasan (ASEAN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di tengah kekhawatiran adanya penurunan ekonomi internasional sebagai dampak krisis ekonomi global. 2. ABIS 2011 dimulai pada November 16, 2011 dengan beberapa program sosialisasi, dimana dibahas tiga topik utama yaitu : (a) Merancang kembali Arsitektur Ekonomi Global Abad 21, (b) ASEAN: Pelabuhan Investasi, dan (c) Penguatan Kemitraan di tengah Ketidakpastian.

120


3. KTT ini memberikan kesempatan kepada komunitas bisnis dan investor ASEAN, serta investor asing , khususnya mereka yang berasal dari Australia, India, Jepang, Korea dan Amerika Serikat untuk saling berdiskusi termasuk dengan perwakilan pemerintah mengenai isu-isu yang relevan antara lain : a. kapasitas ASEAN untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif tempatnya sebagai tujuan investasi; Dimana baik ASEAN dan investor asing umumnya tetap optimis mengenai kapasitas ASEAN untuk mempertahankan pertumbuhan positif, meskipun gejolak dipasar keuangan global dan prospek pertumbuhan relatif buruk atau resesi.

Komunitas Bisnis merekomendasikan :

Pemerintah ASEAN untuk memastikan

bahwa Kementerian sektoral, instansi dan pemerintah daerah dibuat lebih sadar mengenai cetak biru / blue print dan jadwal ASEAN serta FTA ASEAN dengan negara mitra dagang sehingga mereka dapat membuat peraturan yang lebih transparan dan menyederhanakan prosedur administrasi sesuai dengan tujuan ASEAN. ASEAN sekarang harus jauh lebih merupakan usaha "seluruh Pemerintah". b. Kesiapan ASEAN dalam pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015; Ada keraguan yang signifikan


121

Laporan Khusus

Laporan Khusus

tentang bagaimana kesiapan ASEAN dalam rangka membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, dengan adanya pasar tunggal dalam produksi dan konsumsi. Sementara Negara-negara ASEAN telah hampir menyelesaikan penurunan semua tarif dan juga sedang dalam proses untuk menghilangkan hambatan non-tarif, unsur-unsur penting untuk membangun pasar tunggal yang kompetitif dan masyarakat ekonomi riil masih jauh dari kenyataan dengan hanya tiga tahun waktu yang tersisa. Rekomendasi dari dunia usaha :

i. Pemerintah harus lebih fokus pada kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan strategi dan inisiatif kebijakan baru untuk membuat perbedaan yang nyata dan efektif di lapangan untuk bisnis. Ini termasuk masalah konektivitas dalam kegiatan perdagangan seperti National Single Window dan peraturan perdagangan. ii. Pemerintah secara nyata mesti meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan konektivitas dalam rangka membangun lingkungan yang lebih kompetitif bagi investor di ASEAN dan untuk memungkinkan investasi infrastruktur untuk menjadi pengendali perekonomian dalam pertumbuhan berkelanjutan di ASEAN. iii. Sebagai bagian dari hal ini , pemerintah harus terus bekerja keras untuk meningkatkan pasar keuangan di

122


dalam ruang lingkup ASEAN dengan instrumen seperti dana pensiun sehingga ASEAN bisa mengambil manfaat lebih dari tabungan sendiri. Dana Infrastruktur akan dibantu oleh ASEAN namun tidak akan cukup untuk sejumlah dana yang diperlukan. c. Ada kekhawatiran besar di kalangan komunitas bisnis & dunia usaha bahwa ASEAN masih merupakan ajang politik di tangan pemerintah dan belum merupakan suatu proses yang dikendalikan oleh kalangan dunia usaha & komunitas bisnis. Dengan pengecualian beberapa kelompok sektoral, proses konsultasi dengan kalangan bisnis masih sangat formal dan tidak memadai, untuk menangani elemen yang tersisa dari Cetak Biru (Blue Print) tersebut. Respon, penilaian dan penelitian yang bersikap kritis terhadap kinerja ASEAN sering dibatasi atau dibiarkan tidak terbit. Kalangan Dunia usaha ASEAN dan di negara-negara mitra ASEAN menyimpulkan bahwa integrasi itu menjadi kenyataan tetapi mereka masih tidak merasa terlibat penuh dalam proses tersebut. Komunitas Bisnis merekomendasi :

i. Kalangan Bisnis dan pemerintah bekerja sama secara signifikan meningkatkan kualitas dan frekuensi konsultasi dan kerjasama untuk ASEAN pada tingkat nasional dan ASEAN termasuk mekanisme terpadu dan kelembagaan yang membawa ASEAN dan organisasi investor internasional

bersama-sama dengan pemerintah untuk membantu menentukan peluang yang muncul. Sebagai bagian dari ini, APINDO berusaha untuk mendapatkan akreditasi dalam Konfederasi Pengusaha ASEAN yang dibentuk pada tahun 1978. ii. Pemerintah untuk meningkatkan arus informasi mengenai aktivitas & tindakan ASEAN dalam format yang akan membantu komunitas bisnis dengan keputusan pasar dan mempublikasikan informasi lengkap dari Scorecard ASEAN dan penelitian ASEAN sehingga kalangan dunia usaha dapat membuat penilaian yang lebih tepat tentang kemajuan yang telah dicapai. iii. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akan sangat mendukung ASEAN Business and Advisory Council (ABAC) dan secara teratur akan mengawasi program-program dan kegiatannya. d. Pentingnya membangun pengendali baru untuk pertumbuhan (ekonomi); ASEAN perlu menyediakan lingkungan yang lebih kondusif untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan untuk memastikan pertumbuhan yang dapat dipertahankan dan ASEAN terus menjadi tujuan sangat kompetitif untuk investasi di menengah dan jangka panjang. Rekomendasi dunia usaha, meliputi :

i. Mendorong inovasi dan menyoroti peran pengusaha dalam menyediakan

inovasi, meningkatkan visibilitas dan menekankan peran kewirausahaan dalam menciptakan lapangan kerja baru, Mengembangkan dukungan untuk inkubator, Meningkatkan dukungan yang disesuaikan bagi para pengusaha muda dan menciptakan model-model peran yang harus dirayakan. ii. Jelajahi jaminan kredit dan dukungan sektor perbankan, membantu dengan pengembangan jaringan ‘Business Angels Network’ memperluas ruang lingkup dan merangsang modal ventura, hindari cekraman aktivitas ekuitas swasta dengan penerapan peraturan yang lebih terkoordinasi. iii. Dalam hal perpajakan dan peraturan; membuat insentif pajak inklusif, stabil dan multimodal yang jelas ditargetkan kepada pengusaha (terutama bagi pemula), mengukur dampak kualitatif dan kuantitatif insentif aktual dan potensial, mempermudah pendaftaran dan prosedur perpajakan dengan "satu atap " pada area ini.


123

Laporan Khusus

“Tujuh Keajaiban Dunia yang baru”

(the new 7 wonders)

Dalam rangka mendukung Komodo untuk terpilih menjadi salah satu dari “ Tujuh Keajaiban Dunia yang baru ” (The new 7 wonders) yang nantinya akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia , DPN APINDO berupaya melakukan berbagai macam cara semata mata untuk menjaring dukungan bagi komodo melalui voting sms, dimana usaha-usaha tersebut antara lain adalah : 1. Membuat slogan/poster dukungan terhadap Komodo dan surat ajakan kepada seluruh anggota DPN APINDO serta DPP seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan terhadap Komodo agar terpilih dalam New 7 Wonders dunia.

124


2. Menyebarkan slogan/poster kepada seluruh anggota DPN dan DPP APINDO serta relasi dan mitra APINDO untuk memberikan voting melalui SMS kepada Komodo.

Laporan Khusus

APINDO mendukung Komodo untuk terpilih menjadi salah satu dari

3. Mengusahakan kepada beberapa provider telepon genggam untuk memberikan potongan harga ataupun membebaskan biaya SMS dalam memberikan voting untuk Komodo, dan akhirnya usaha ini berhasil menurunkan harga biaya SMS tersebut dari Rp. 1000,menjadi hanya Rp.1,4. Mengupayakan kepada para pengusaha anggota APINDO untuk memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril dan material dalam usaha memenangkan Komodo agar terpilih sebagai salah satu the new 7 wonders. Team Panitia Pendukung Pemenangan Komodo (P2K) dengan ketuanya Ibu Emmy Hafild berhasil menarik Bapak Jusuf Kalla sebagai Duta Besar “Komodo” untuk menggalang dukungan dan bantuan dari berbagai pihak termasuk para pengusaha demi tercapainya keinginan Komodo menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Akhirnya setelah melalui kerja cepat dan keras dari team panitia pemenangan Komodo serta bantuan dan dukungan penuh dari semua pihak termasuk APINDO dan para pengusaha, Komodo berhasil terpilih menjadi the new 7 Wonders. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, menyambut baik terpilihnya Komodo menjadi salah satu keajaib-an dunia baru. Hasil ini dipercaya dapat memajukan daerah tersebut, sebab akan menggerakkan para pengusaha untuk berinvestasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, karena umumnya mereka sudah memiliki basis usaha di Bali dan Lombok.

Diharapkan dengan terpilihnya Komodo maka akan meningkatkan arus pariwisata ke Indonesia, khususnya Pulau Komodo, dan untuk itu harus dibuat perencanaan pengembangan usaha pariwisata yang comprehensive dimana semua pihak yang terlibat termasuk pemerintah daerah harus duduk bersama untuk membicarakannya, perencanaan bisa dimulai dengan memikirkan bentuk pariwisata apa yang tepat untuk Komodo. Sisi exclusivitas wisata Komodo tetap harus dijaga, karena merupakan hewan yang langka dan berada di wilayah konservasi. Kemenangan Komodo juga harus memberikan perbaikan menyeluruh di NTT bukan hanya dari Labuan Bajo untuk Komodo, tapi keseluruhan daerah itu sendiri. NTT secara keseluruhan harus berkembang.


125

Laporan Khusus

ILC merupakan sebuah Konferensi Perburuhan tingkat Internasional dimana dalam konferensi ini dirancang dan disetujui beberapa Konvensi dan Rekomendasi Perburuhan Internasional. Konferensi yang diadakan setiap tahun pada bulan Juni di kota Jenewa Switzerland ini dihadiri oleh negaragara anggota ILO dengan komposisi peserta dari setiap negara terdiri dari unsur pemerintah, pekerja / buruh dan pengusaha.

126


Sesuai dengan asas hukum internasional bahwa setiap Konvensi yang telah disepakati pembentukannya oleh suatu lembaga internasional harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota yang meratifikasinya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembentukan Konvensi di ILC akan berdampak langsung bagi kondisi hubungan industrial di Indonesia, untuk itu diperlukan pengawasan dan keterlibatan para pemangku kepentingan hubungan industrial di Indonesia, agar setiap Konvensi yang disepakati di ILC sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan diantara para pemangku kepentingan hubungan industrial Indonesia berbeda antara satu dengan lainnya, yang mana hal ini berpotensi menyebabkan terbentuknya suatu Konvensi yang memberatkan dan / atau merugikan bagi Dunia Usaha Indonesia. Untuk menjamin terciptanya Konvensi yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan Dunia Usaha Indonesia, Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi APINDO selalu berusaha sebaikbaiknya dalam memberikan saran dan pendapat kepada Delegasi Republik Indonesia (DELRI) tentang kondisi aktual Dunia Usaha Indonesia, sehingga

Laporan Khusus

International Labor Conference (ILC)

Unsur DELRI lainnya (Pemerintah dan Pekerja/ Buruh) dapat mempertimbangkan dampak pendapat mereka dalam Konferensi ini pada perkembangan Dunia Usaha Indonesia kedepannya. Pada tahun 2011, Konferensi ILC yang diselenggarakan pada tanggal 1 – 18 Juni 2011 telah mencapai usia ke 100 dimana agenda yang dibahas antara lain :

1. Agenda tetap

Membahas agenda yang berkaitan dengan informasi dan laporan-laporan penerapan / aplikasi dari Konvensi dan Rekomendasi ILC oleh negara anggota ILO, antara lain : a) Laporan Ketua Governing Body (GB) dan Dirjen ILO ; b) Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, dimana agenda Laporan Global difokuskan pada pembahasan tindak lanjut Deklarasi ILO tentang Prinsip-

prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja (Penghapusan Diskriminasi dalam pekerjaan dan Jabatan); c) Pembahasan program dan anggaran 20122013; d) Informasi dan laporan mengenai aplikasi Konvensi dan Rekomendasi ILO (Application Standard).

2. Agenda tambahan

Agenda tambahanyang ditetapkan oleh Governing Body ILO, antara lain : a) Decent work for domestic workers (Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Domestik Rumah Tangga); b) Diskusi umum mengenai Administrasi Ketenagakerjaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; c) Diskusi mengenai tujuan strategis perlindungan sosial.


127

Kegiatan DPP APINDO

Ketua Anggota Luar Biasa Anggota Biasa DPK

KEGIATAN DPP APINDO

KEGIATAN DPP APINDO ACEH SELAMA TAHUN 2011 1. Mengembangkan program kerjasama dengan pihak bank di Provinsi Aceh untuk memfasilitasi anggota APINDO Aceh untuk mendapatkan dana kredit bagi pengusaha konstruksi dan Pengadaan Barang untuk pembiayaan pekerjaan dari dinas-dinas di Wilayah Provinsi Aceh yang proyeknya berasal dari dana APBN/APBA. 2. Mendukung Kerjasama PT. Jamsostek (Persero) Cabang Banda Aceh dengan PT. Bank Aceh dalam bentuk penanda tanganan MOU di Gedung Bank Aceh. 3. Rapat DPP APINDO Aceh dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Medan (KPPU RI) dalam memonitor/ sosialisasi UU No. 5tahun 1999 mengenai persaingan usaha.

: : : :

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO ACEH H. M. Dahlan Sulaiman, SE 65 Perusahaan 874 Perusahaan 23 Perusahaan

4. Memfasilitasi kelanjutan kerjasama antara perusahaan Developer/Property PT.Cipta Caraka Persada dengan investor Inggris (UK) dan Brunei Darussalam Counsult (Tarragon Investment Service International, Ltd / International Asset Management, Ltd) untuk pekerjaan Real Estate di Kabupaten Aceh Besar senilai US$ 25,000,000,-. 5. Workshop Qanun Perkoperasian di Provinsi Aceh oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Aceh bekerjasama dengan DEKOPINWIL Aceh dan Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2-1) dari Jakarta. 6. Mengikuti rapat audiensi mengenai Draft Peraturan Gubernur untuk Penanaman Modal dan RUPM Aceh. 7. Workshop Regional Strategi dan Implementasi Pengembangan Usaha Mikro dan Value Chain Analisis Ikan Air Tawar dan Minyak Nilam di Aceh. 8. Memprakarsai terbentuknya Perusahaan Modal Asing (Indonesia/Inggris/Amerika) PT. International Asset Management (PMA) untuk pembiayaan project-project di Wilayah Provinsi Aceh.

Rapat Penjelasan KPPU Wilayah I dan DPP APINDO Aceh di kantor APINDO Aceh.

128


9. Mengundang perusahaan asing HPE Investment (Swedia) / Berneray Investment, Ltd dan WindE, Inc USA dalam project Power Plan 100 MW (US$ 125,000,000,-) dan memfasilitasi penandatanganan NCND (Perjanjian) dengan produk Wind Energy termasuk WindJet / WindRail / WaterJet) untuk Provinsi Aceh.


129

Kegiatan DPP APINDO

Penjelasan dari pihak APINDO Aceh beserta Team Brunei Darussalam Counsult mewakil Inggris/Amerika kepada PEMDA Kab. Aceh Besar/ Wakil Bupati (H. Anwar Ahmad, SE Ak) dalam proyek yang akan didana (27 s/d 29 Desember 2011).

12. Memfasilitasi dalam mencarikan investor untuk pengembangan perkebunan Cacao (10.033 Ha/16 Kecamatan dengan hasil produksi 6.229,96 ton per-tahun. Hasil produktivitas rata-rata 1.080 sampai 1.200 Kg/Ha (Jumlah petani 12.708 KK), Kebun Karet (4.300 Ha/16 Kecamatan) dan Kebun Sawit (8.665 Ha/16 Kecamata) beserta sektor pertambangan Timah Hitam (Pb) yang telah tersedia Izin Pertambangan Explorasi dan Dokumen/Surat-surat dukungan dari masyarakat dan Koperasi, daftar Koordinat terletakdi 2 (dua) kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara - Provinsi Aceh 13. Mengundang Ketua / perwakilan DPK APINDO Simeulue, Subussalam, Singkil, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Bireuen ke DPP APINDO Aceh untuk pendataan lahan tidur dalam pengembangan menjadi perkebunan yang bermanfaat bagi anggota khususnya dan masyarakat daerah tersebut. 14. Melakukan pendekatan kepada PT. Jamsostek (Persero) Wilayah Aceh sehubungan akan menjadi Anggota Luar Biasa untuk hubungan kerjasama dalam pembicaraan undangan Ketua DPP APINDO Aceh di kantor APINDO Aceh.

130

DPP APINDO Aceh memfasilitasi persentasi Power Plant Project di kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh.

15. APINDO Aceh mengikuti pertemuan tahunan perbankan dalam penyampaian Social Reponsibility (untuk akhir tahun 2011).

10. Pembinaan kepada anggota APINDO Aceh (PT. Mulia Dian Perkasa) dalam pengolahan Cacao untuk peningkatan kualitas hasil produksi.

16. Pembinaan UKM Program pendidikan dan pelatihan konveksi, bordiran, rajutan dengan tujuan


meningkatkan kualitas produk serta mengerti dan memahami serta mampu mengelola bisnis tersebut. 17. Berperan aktif didalam Focus Group Discussion bersama BAPPEDA Aceh dan World Food Programme Logistics Support Unit (WFP-LSU) serta Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) dalam rangka upaya peningkatan/perbaikan sistem logistic Aceh.

POTENSI EKONOMI DAN INVESTASI DI DAERAH ACEH. A. Sektor Pertambangan dan Energi 1. Pembangkit Listrik Panas Bumi (Geotermal) Potensi panas bumi yang cukup besar yaitu wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Seulawah Agam, Aceh Besar dan WKP Jaboi serta Pulau Weh. PanasB umi Seulawah Agam diprediksikan akan mampu menghasilkan tenaga listrik antara 40 hingga 55 MW tetapi potensinya bisa mencapai sekira 200 MW tenaga listrik. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB / Geotermal) di Provinsi Aceh sedang mencari investor yang berminat mengelola energi baru dan terbarukan (renewable energy) sehingga dapat memenuhi kebutuhan listrik yang kini masih tergantung dengan bahan bakar minyak. 2. Emas Potensi lokasi penambangan emas di Aceh tersebar dibeberapa daerah, antara lain di Gunong Ujeung Kecamatan Krueng Sabe, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Timur, namun masih digarap secara tradisional oleh masyarakat. 3. Biji Besi, di Kabupaten Aceh Besar 4. Timah Hitam (Pb) 5. Granite, di Kabupaten Aceh Selatan 6. Marmer, di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan

7. Magnesium, di Kabupaten Aceh cukup banyak 8. Pabrik Semen, di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie.

Kegiatan DPP APINDO

Penjelasan dari pihak Swedia mengenai keikut sertaan investasi Power Plan di Provinsi Aceh (01 s/d 02 November 2011 di kantor DPP APINDO Aceh).

11. Melakukan hubungan kerjasama dengan PEMDA Kabupaten Aceh Tenggara dalam pengembangan komoditi Cacao dan melakukan training selama 2 (dua) minggu mengenai standart Nasional dan International mutu Cacao Aceh. (DPP APINDO Aceh mengusulkan DR. Ir. Suryadiansyah sebagai Counsultan Cacao Industry).

B. Kelautan dan Peikanan 1. Perikanan tangkap lepas pantai 2. Budidaya rumput laut 3. Keramba ikan dan Lobster

C. Pertanian dan Peternakan 1. Peternakan dan penggemukan sapi 2. Peternakan ayam potong dan ayam petelur.

D. Perkebunan 1. Cacao 2. Sawit 3. Karet 4. Kayu Jabon.

E. Industri/Pengolahan 1. Pengolahan CPO 2. Pengolahan CPO ke barang jadi (minyak makan, margarine dan lain-lain) 3. Pengolahan Cacao 4. Pengolahan ikan dan tepung ikan 5. Pakan Ternak 6. Packing (kemasan).

F. Pariwisata dan Hiburan 1. Pembangunan kawasan wisata 2. Pengolahan wisata air/sungai (kapal, resto terapung) 3. TV Lokal.

G. Perhubungan 1. Maskapai penerbangan Kabupaten dan Provinsi) 2. Perhubungan lintas laut

lokal

(antar

H. Perdagangan dan Ritel 1. Mall di Kota Banda Aceh, Lhoukseumawe dan Langsa.


131

• Menyusun Kegiatan DPP APINDO

Ketua Anggota Luar Biasa Anggota Biasa/UKM DPK

: : : :

Parlindungan Purba, SH, MM 13 Perusahaan 429 Perusahaan 23 Kota/Kabupaten

KEGIATAN DPP APINDO SUMATERA UTARA TAHUN 2011

2. RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL APINDO TAHUN 2011

1. MUSYAWARAH PROPINSI DPP APINDO SUMATERA UTARA

Musyawarah Propinsi (Musprop) ke V DPP APINDO Sumatera Utara adalah perangkat organisasi APINDO sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi dalam organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara sesuai dengan Anggaran Dasar Bab VI tentang Kekuasaan Organisasi dalam Pasal 20 tentang Kekuasaan Tertinggi. Selain melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan, memilih kepengurusan baru, Musprop juga akan menetapkan kebijaksanaan umum dan strategis yang akan di tempuh DPP APINDO Sumatera Utara ke depan. Untuk itu, Musprop DPP APINDO Sumatera Utara ke V memiliki posisi strategis untuk mempersiapkan penyusunan garis-garis besar kebijakan organisasi dimaksud dalam periode lima tahunan 2011 - 2016. Tema dari Musprop Sumatera Utara tahun 2011 adalah "Indonesia Corporated yang Mendukung Peningkatan Produktifitas dalam Rangka Perluasan Lapangan Kerja". Musprop DPP APINDO Sumatera Utara bertujuan untuk : • Memilih dan Memutuskan Kepengurusan DPP APINDO Sumatera Utara periode 20112012 • Mengevaluasi Program Kerja Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang meliputi bidang/sektor : - Organisasi dan pembinaan daerah - Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional

132


Tema dari Rakerkonas APINDO tahun 2011 di Sumatera Utara ini adalah: "Membangun ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ". Rakerkonas bertujuan untuk : • Mengevaluasi Program Kerja Pusat/Propinsi/ Kabupaten/Kotamadya Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang meliputi bidang/ sektor :

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO SUMATERA UTARA

Program Kerja Propinsi/ Kabupaten/Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang berdasarkan hasil evaluasi pada sektor/bidang yang ada. Sebanyak 40 orang peserta terdiri dari DPN APINDO, 12 DPK dan DPP Sumut menghadiri Musprop DPP APINDO ke V yang diadakan pada tgl 26 Sept 2011 bertempat di Hotel Polonia, Medan. - Organisasi dan pembinaan daerah - Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional - Hubungan Industrial dan Advokasi - Pengupahan dan Jaminan Sosial - Pendidikan dan Pelatihan - Produktivitas, K3 dan Lindung Lingkungan - Usaha Kecil dan Menengah (UKM) - Permodalan dan Pasar Uang - Energi (Lisrik, Gas, dan Infrastruktur )

Pembicara dan Narasumber dalam Acara Rakerkonas APINDO ke XXIII No.

- Hubungan Industrial dan Advokasi - Pengupahan dan Jaminan Sosial - Pendidikan dan Pelatihan - Produktivitas, K3 dan Lindung Lingkungan - Usaha Kecil dan Menengah (UKM) - Permodalan dan Pasar Uang - Energi (Lisrik, Gas, dan Infrastruktur ) • Pembahasan lainnya tentang masalahmasalah yang dihadapi dan terjadi di APINDO tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya khususnya yang berkenaan dengan iklim usaha. • Pembahasan tentang kekurangan/kelemahan yang terjadi di APINDO baik Propinsi/ Kabupaten/Kotamadya serta menyusun program perbaikan dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tersebut.

NAMA

TEMA

1

Hatta Radjasa

Perkembangan Ekonomi Terkini

2

Sofjan Wanandi

Kebijakan Ekonomi

3

Djimanto

Peningkatan Konsolidasi dalam Rangka Melengkapkan Paradigma Baru Apindo

4

Chris Kanter

PERAN APINDO Dalam Mendukung Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

5

Haryadi Sukamdani

Pengupahan, Jamsos & Masalahnya

6

Hasanuddin Rachman

1. “Evaluasi Hubungan Industrial Dan Pelaksanaan Uu No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pphi)” 2. “Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang Uu No. 13 Tahun 2003 Terhadap Uud RIi 1945 dan Evaluasi Pelaksanaan Uu 02/2004/Pphi

7

Nina Tursinah

Pentingnya Social Compliance Bagi Dunia Usaha

8

Barliana Amin

Penguatan Kesekretariatan dalam Rangka Optimalisasi Dukungan Bagi Pengurus APINDO

9

Aditya Warman

Pengenalan ATC


133

• Pembahasan Kegiatan DPP APINDO

3. DISEMINASI HASIL KERJA SAMA PENGEMBANGAN EKSPOR DI BIDANG SOCIAL COMPLIANCE

Dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor non migas serta terbentuknya citra positif produk-produk ekspor Indonesia di pasar Internasional, Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor Kementrian Perdagangan RI memandang perlunya pelaksanaan sosialisasi Social Compliance bagi dunia usaha di Indonesia. "Social Compliance" merupakan konsep yang mengamanatkan agar dunia usaha melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, bukan saja dalam hal produksi, namun juga jaringan pasokan dan distribusinya. Praktik usaha tersebut harus memperhatikan, misalnya aspek kesehatan, keamanan, dan hak-hak dasar pegawai. Tujuan Kegiatan: Memberikan berbagai informasi mengenai pengembangan ekspor khususnya meningkatkan pemahaman dunia usaha terkait dengan pemenuhan terhadap ketentuan mengenai social compliance. Narasumber : 1. Johannes Lokollo, CSR Advisor, ILO Jakarta Office 2. Nina Tursinah; DPN Apindo Jakarta 3. Drs. B.O.T.B Sihombing, MP, Plt.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumatera Utara 4. Dr.Harjono, Msc, DPN Apindo 5. Teuku Rahmatsyah, National Programme Coordinator, ILO Jakarta Office. Peserta terdiri dari 40 perusahaan industri besar dan 10 perusahaan industri kecil yang berorientasi ekspor

DPP APINDO BANTEN Kegiatan DPP APINDO

tentang masalah-masalah yang dihadapi dan terjadi di APINDO baik tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya khususnya yang berkenaan dengan iklim usaha. • Pembahasan tentang kekurangan/kelemahan yang terjadi di APINDO baik Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kotamadya serta menyusun program perbaikan dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tersebut • Menyusun Program Kerja Pusat/Propinsi/ Kabupaten/Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang berdasarkan hasil evaluasi pada sektor/bidang yang ada. • Rakerkonas diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) dan Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumatera Utara - Waktu Pelaksanaan Rakerkornas APINDO diselenggarakan pada : Selasa - Rabu, 27 s.d 28 September 2011 - Pembicara dan narasumber Dalam acara Rakerkonas APINDO ke XXIII, menghadirkan beberapa narasumber dari Jakarta baik dari DPN APINDO.

Ketua : Deddy Djunaedi Anggota Luar Biasa : 3 perusahaan Anggota Biasa : 685 perusahaan Jumlah UKM DPK

: 15 perusahaan : 8 Kabupaten / Kota

Kegiatan Besar DPP APINDO Provinsi Banten Tahun 2011

Potensi Investasi di Provinsi Banten

1. Pelatihan Business Continuity Planning (Kerjasama dengan ILO) Waktu : 2 s/d 3 Maret 2011 Peserta : 30 orang 2. Sosialisasi Tindakan Pengamanan (Safeguards) terhadap Lonjakan Barang Impor (Kerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI) Waktu : 6 Desember 2011 Peserta : 65 orang

Peluang investasi yang ada di provinsi Banten masih terbuka lebar terutama bidang manufaktur, pada lima daerah yang potensial yakni Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan untuk wilayah Banten Selatan seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang diarahkan untuk investasi pada bidang pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Potensi yang dimiliki daerah provinsi Banten sangat besar, yakni Sumber Daya Alam (SDA) yang terdiri atas pertanian, perkebunan, pariwisata. Selain itu Banten memiliki lahanlahan industri yang dipersiapkan untuk pendirian industri. Banten juga memiliki fasilitas cukup mendukung iklim investasi yakni tersedianya Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan peti kemas Cigading dan saat ini sedang dilakukan pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara.

POTENSI DAERAH SUMATERA UTARA Industri yang potensial dikembangkan di Sumatera Utara (Sumut) mulai kelapa sawit, karet, industri logam, olahan kopi dan teh, hasil laut dan industri permesinan.

134



135

Ketua Anggota Luar Biasa Anggota Biasa Anggota Ukm DPK

: : : : :

Deddy Widjaya 18 Perusahaan 1.600 Perusahaan 150 Perusahaan 26 Kabupaten/Kota

DPP APINDO DKI JAYA Ketua Ketua Anggota Luar Biasa Anggota Biasa Dpk

: Drs. Soeprayitno. MBA; MSc; Ph.D : Suprayitno Ph D : 203 Perusahaan : 50 Perusahaan : 5 Wilayah Kota

POTENSI PENANAMAN MODAL / INVESTASI DI DKI JAKARTA

Sosialisasi safeguard oleh KPPI Bandung, 23- 24 Maret 2011

Workshop BKKBN dan peresmian klinik PT Dewa Sutratek, 23 – 25 Juni 2011

Workshop beracara di PHI 28 -29 Maret 2011, Hotel Yehezkiel Bandung

Rakerkonprov Apindo Jawa Barat Hotel Sukajadi Bandung, 13-14 Desember 2011

136


Audiensi dengan Menakertrans di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11 Januari 2011

Rapat dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan DPP Jabar dan DPK se Jawa Barat serta DPP DKI Jakarta

Kegiatan DPP APINDO

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO JAWA BARAT

DKI Jakarta sebagai pintu gerbang Indonesia memiliki peran strategis dan daya tarik investasi. Namun melihat realisasi investasi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 belum mencapai target yang ditetapkan. Hingga triwulan III 2011 (Januari-September), realisasi investasi baru mencapai Rp 33,11 triliun dengan jumlah proyek investasi sebanyak 939 proyek. Pencapaian itu baru sekitar 56,93 persen dari target investasi tahun 2011 sebesar Rp 58,16 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama di tahun 2010, pencapaian triwulan III 2011 masih lebih rendah. Pada triwulan III tahun 2010, pencapaian realisasi investasi mencapai 84 persen. Bahkan di akhir tahun, realisasi investasi mencapai Rp 62,46 triliun lebih tinggi 20 persen dari target investasi 2010 yaitu sebesar Rp 51,63 triliun. Berdasarkan data Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta, PMA yang terjadi di Jakarta hingga triwulan III 2011 mencapai 2,94 miliar dolar Amerika dengan 871 proyek. Sedangkan PMDN hanya mencapai Rp 6,98 triliun dengan 68 proyek investasi. Dari total PMA yang masuk ke Indonesia, berdasarkan pencapaian realisasi PMA DKI hingga triwulan III 2011, PMA di DKI menyumbang 20 persen dari total PMA yang masuk ke Indonesia. Akibatnya, PMA di DKI Jakarta menempati posisi kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, total PMDN di DKI Jakarta hanya menyumbang 13 persen dari total PMDN di Indonesia. Dengan begitu, DKI Jakarta menduduki posisi ketiga setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Data BPMP DKI Jaya menyatakan bahwa ternyata PMDN lebih kecil dibandingkan PMA karena jenis investasi di Jakarta bergerak di sektor tersier atau jasa. Sektor ini lebih menarik perhatian investor asing karena memiliki permodalan yang besar. Sedang bagi PMDN lebih memilih di luar DKI Jakarta mengingat biaya dan pilihan sektor investasi lebih bervariatif dan terbuka, sedangkan menurut catatan Ketua APINDO DKI Jaya Soeprayitno Ph.D bahwa asal negara PMA masih didominasi Singapura, Belanda, Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Cina dan Malaysia. Sektor yang paling diminati masih di sektor tersier atau jasa antara lain pergudangan termasuk logistic , telekomunikasi, perdagangan dan sektor konsumsi. Sektor sekunder dan primer kurang menjadi unggulan investasi di 2011 mengingat kondisi Jakarta yang tidak dikaruniai sumber daya alam seperti provinsi lain di Indonesia kecuali sektor Pariwisata dan perhotelan.

PROGRAM KERJA 2011 1. BIDANG ORGANISASI, KEANGGOTAAN, HUMAS

Wakil Ketua : Ir. Syahril Japarin Pencapaian Program : • Mempertahankan minimal 97.5 % dari total perusahaan anggota yang aktif saat ini (Retain). • Mengajak kembali mantan anggota / peserta yang karena sesuatu dan lain hal keluar dari APINDO untuk aktif kembali menjadi anggota DPP Apindo DKI sesuai paradigm baru dalam pelayanan dan keanggotaan (Renewal).Target minimal 40% dari beberapa mantan perusahaan anggota.


137

- Pengurus DPP & Sekretariat = 30 Anggota Baru - Pengurus DPK APINDO Jakarta Pusat = 12 Anggota Baru - Pengurus DPK APINDO Jakarta Utara = 12 Anggota Baru - Pengurus DPK APINDO Jakarta Selatan = 12 Anggota Baru - Pengurus DPK APINDO Jakarta Barat = 12 Anggota Baru - Pihak III lainnya = 20 Anggota Baru

• Dalam layanan HI dan Advokasi DPP APINDO

RAKERKONPROV DPP DKI JAYA ke 25 tanggal 25 Februari 2011 di Twin Plaza Hotel yang dihadiri oleh Ketua Umum DPN APINDO Bapak Sofyan Wanandi

Jumlah = 98 Anggota Baru Besarnya Iuran Anggota Baru antara Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000,-/ bulan dan ditetapkan dengan memperhatikan skala, keperluan dan kepentingan Perusahaan terhadap APINDO sesuai pola membership Silver. Gold, Platinum. • Mengadakan kerjasama saling menguntungkan dengan organisasi mitra kerja dan organisasi/lembaga profesi terkait (Advokat, Perguruan Tinggi dsb) sebagai bagian dari penyebarluasan informasi profile DPP APINDO minimal 4 organisasi/lembaga. • Membentuk Forum Kerjasama Bipartit dengan memperhatikan kemampuan DPP APINDO dan kordinasi dengan DPN APINDO. • Memonitor perkembangan Lembagalembaga Ketenagakerjaan (a.l Lembaga Tripartit, dewan Pengupahan, PHI) khususnya yang terdapat perwakilan APINDO dan dilaporkan dalam Rapat Pengurus minimal 2x dalam 1 tahun. • Mengadakan kerjasama dalam bentuk media relation dengan media cetak dan elektronik (pers, TV, dsb) dan melaksanakan Konferensi Pers minimal 3x dalam 1 tahun. 2. BIDANG DIKLAT & PEMAGANGAN

Wakil Ketua : Drs.HM. Agus Guntur PM.MM Pencapaian Program : • Telah terselenggara sosialisasi dan pelatihan minimal 6 x dalam 1 tahun

138


Penasehat APINDO DKI Bapak Hadi Topobroto Ph.D hadir dalam PELATIHAN TELESELLING / MARKETING 15 Agustus 2011 Di Sekretariat APINDO DKI

dengan mengutamakan Topik sosialisasi aktual, hot issues, hal-hal praktis, proyeksi pengembangan usaha dan pengembangan SDM serta diperluas tidak hanya mencakup Industrial Relations (IR). • Narasumber dari yang berkompeten baik dari kalangan Pengurus maupun di luar Pengurus. Adapun pembiayaan diutamakan dari sponsor dan dilaksanakan berdasarkan Annual Training & Sylaby

kepada dunia usaha dilakukan melalui pertemuan-pertemuan Anggota maupun Non Anggota, kerjasama dengan Asosiasiasosiasi Pengusaha, Instansi terkait secara lisan maupun tertulis, kunjungan dan pemantauan / evaluasi Hakim Adhoc di PHI. Adapun Pelayanan Advokasi kepada anggota pada tahun 2011 adalah: (1). Pembuatan Peraturan Perusahaan (PT Diebold) (2). Pendampingan Bipartit (PT Sygenta) (3). Pendampingan Bipartit dan Mediasi (PT Djakarta Lloyd) (4). Korespondensi / konsultasi via Email dan telephon langsung dengan anggota. • Ketua DPP APINDO DKI turut aktif dalam forum Tripartit Provinsi DKI sebagai wakil ketua, dan didampingi Drs. Dany Herwidodo, Drs. Yulianto selaku anggota mewakili dunia usaha melalui wadah APINDO. 4. BIDANG PENGUPAHAN & JAMSOS

Wakil Ketua : H. Sugito Pencapaian Program : Tahun 2011 Pengurus DPP DKI telah menetapkan personil yang mewakili APINDO dan dunia usaha ke dalam Dewan Pengupahan Daerah DKI Jaya.

3. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL & ADVOKASI

Wakil Ketua : Drs.Yulianto Ketua Tim Advokasi : Edwan Hamidi Daulay SH.MM

Kegiatan DPP APINDO

Kegiatan DPP APINDO

Rekruitmen Anggota Baru dengan target anggota baru selama tahun 2011 :

Pembicara ” Strategi pengusaha menyikapi UMP 2012 ” ATC Jakarta 15 Desember 2011

Nama-nama tersebut adalah : 1. Bapak Sugito (Wakil Ketua Bidang Pengupahan & Jamsos APINDO DKI) 2. Bapak Dany Herwidodo (Sekretaris APINDO DKI) 3. Bapak Bambang Adam (Wakil Sekretaris APINDO DKI) 4. Bapak Sanyoto AS (Wakil Ketua APINDO Jakarta Utara ) 5. Bapak Asrial (KLUI Elektronik) Selain ke 5 ( lima ) personil diatas Ketua DPP DKI juga membentuk tim survey, tim nego, tim pengarah dan koordinasi dengan APINDO Se Jabodetabekser secara periodik termasuk dengan DPN. 5. BIDANG PRODUKTIVITAS DAN K3

Pencapaian Program : • Tahun 2011 DPP DKI melakukan gugatan Judicial Review atas Peraturan Gubernur DKI tentang Penetapan UMP DKI Jakarta 2011 yang dianggap cacat proses / hukum. Gugatan tersebut di kuasakan kepada Tim Advokasi DPN APINDO namun saat ini belum ada hasilnya.

Ketua DPP DKI Soeprayitno Ph.D bersama pembicara Bapak Timoer Soetanto dari DPN APINDO dan Bapak Mas’ud Muhammad dari PT. Jamsostek (Persero) dalam Diskusi Panel "Dampak UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) bagi PT. Jamsostek dan Pengusaha“ Di Hotel Sofyan Betawi, Menteng 5 Oktober 2011

Wakil Ketua : H. Asep Sutarman SE.MBA Pencapaian Program : • Mengadakan pertemuan dengan Dewan Produktivitas Nasional dan Lembaga-lembaga yang terkait (a.l Perguruan Tinggi) untuk menyusun kebijakan dan program kegiatan DPP APINDO (a.l benchmark, sosialisasi).


139

6. BIDANG UKM DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA WANITA

DPP APINDO JAWA TIMUR

Kegiatan DPP APINDO

Pencapaian Program : Kegiatan Rutin : 1) Meningkatkan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi terkait (Nakertrans, Komite Kemanusiaan Indonesia, Dinas Koperasi & UKM, KPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dsb) dan emlaporkan dalam Rapat Pengurus minimal 1x dalam 3 bulan. 2) Menyebarluaskan bahaya Kesehatan Kerja (HIV/AIDS) dan pencegahannya kepada Perusahaan Anggota sesuai kemampuan organisasi minimal 1x dalam 3 bulan. 3) Mengadakan kerjasama dengan Organisasi dan Pengusaha UKM baik di dalam maupun di luar sentra UKM termasuk untuk rekruitmen anggota baru dengan mekanisme pelayanan dan iuran yang diatur tersendiri, dengan target 50 Perusahaan UKM dan Pengusaha Perorangan (Toko, Bengkel skala kecil). Ibu Renny Nurhadi dalam beberapa kegiatan Pembinaan UMKM di Kantor Sekretariat DPP APINDO DKI Jaya selama tahun 2011

• Soeprayitno. Ph.D menjadi terlibat sebagai pengurus komite promosi Lembaga Produktifitas Nasional melalui SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 2008 2013. • Up date secara periodic per-triwulan kepada Perusahaan Anggota mengenai pelaksanaan K3 untuk menyusun guide line sebagai bentuk pelayanan bagi Perusahaan untuk mencapai Zero Accident. • Menyelenggarakan Bulan K3 serta mendukung upaya penciptaan produktifitas perusahaan melalui publikasi, pelatihan dan lain lain.

140


7. SEKRETARIAT BERSAMA & PENGURUS HARIAN

Sekretaris DPP : Drs. Dany Herwidodo Wakil Sekretaris : H. Bambang Adam Bendahara DPP : Hj. Christine Wakil Bendahara : H.Dick Dick Sodikin SE.MM Sekretaris Eksekutif : Melani Ambarwati SE.IRCP Agenda Rutin : • Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan keputusan dan atau Kesepakatan Pengurus dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pengurus. • Saat ini DPP APINDO DKI sedang merintis proses sertifikasi mutu ISO 9002 dalam memberikan kepastian dan nilai tambah pelayanan dan organisasi.

Ketua

: Alim Markus

Sekretaris Eksekutif Anggota Biasa / UKM

: Drs. M.Sudjana : 400 Perusahaan

I. KEGIATAN DPP APINDO JAWA TIMUR DI TAHUN 2011

II. POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DI JAWA TIMUR

Seluruh kegiatan DPP APINDO Jawa Timur diarahkan untuk kepentingan dan manfaat bagi perusahaan anggota dengan tujuan utama membantu pengusaha mewujudkan pengelolaan ketenaga kerjaan di perusahaan menjadi produktif dan efektif sehingga secara riil terwujud ketenangan kerja, kelancaran pengembangan usaha dan pencapai sasaran perusahaan. APINDO Jawa Timur sebagai salah satu unsur Tripartit mewakili pengusaha dalam Lembaga Tripartit Daerah secara aktif menyumbangkan pikiran-pikiran dan pendapat dalam merumuskan keputusan-keputusan Lembaga Kerjasama Tripartit, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam membina dan menangani masalah ketenaga kerjaan antara lain : a. Pelaksanaan outsourcing b. Upah minimum informal dan UKM c. Hari yang diliburkan sebagai pelaksanaan Pilkada d. Corporate Social Responbility (CSR) Kegiatan lainnya pada tahun 2011 adalah pelaksanaan secara rutin Temu Konsultasi Anggota yang diselenggarakan hampir setiap bulan merupakan forum upaya peningkatan pelayanan terhadap anggota. Dengan konsultasi setidak-tidaknya terjadi tali silahturahmi antara pengurus dengan anggota itu sendiri, sehingga terwujud adanya sambungrasa. Oleh karena itu pada setiap Temu Konsultasi selalu diusahakan thema yang sedang hangat atau berkaitan dengan persoalan yang dihadapi anggota

1. Proyek Infrastruktur Transportasi - Proyek sistem kereta api bertingkat - Proyek jalan tol Legundi-Bunder - Pembangunan Pelabuhan Sendang Biru - Pembangunan Pelabuhan Tanjung Tembaga

Kegiatan DPP APINDO

Wakil Ketua : H. Asep Sutarman SE.MBA

2. Proyek Infrastruktur lain. - Pembangunan kawasan industri - Pemrosesan bahan baku dan kayu - Fasilitas pengolahan limbah B3 - Lokasi pengolahan sampah terpadu 3. Proyek pertanian - Industri susu - Industri tepung singkong - Industri tepung jagung - Pendirian pabrik gula baru 4. Proyek kelautan dan perikanan - Fasilitas kapal pembawa - Industri makanan laut - Industri rumput laut 5. Proyek Pertambangan dan mineral - Industri marmer - Industri pemrosesan garam


141

Ketua Anggota Luar Biasa Anggota Biasa Dpk NO.

142


NAMA KEGIATAN

Kegiatan DPP APINDO

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO LAMPUNG : Yusuf Kohar : 168 Perusahaan : 260 Perusahaan : 6 Kabupaten/Kota

PELAKSANAAN

PELAKSANA

KETERANGAN /PIC

1.

Malam Silaturahim

08 Januari

PT. PELINDO II

Partisipasi dan Kemitraan

2.

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi daerah

10 Januari

DPP APINDO

Pengurus DPP, DPK/kota & Anggota.

3.

Sosialisasi Berthing Window

26 Januari

PT. PELINDO

Member Gathering

4.

Coffee Morning Bersama Gubernur Lampung Bulan Januari

3 Februari

Pemerintah Provinsi Lampung

Kemitraan antara pengusaha dan Pemerintah dihadiri oleh Pengurus dan Anggota APINDO LAMPUNG

5.

Pencanangan Bulan K3 tahun 2011 Provinsi Lampung

09 Pebruari

Pemprov Melibatkan semua unsur Lampung, Tripartit APINDO & SP/SB

6.

Kesepakatan DPP APINDO Lampung Dan BKKBN

14 Februari

DPP APINDO Lampung dan BKKBN

Kerjasama Program

7.

Kordinasi Pengembangan Klaster Bank Indonesia dengan Stakeholders Ikan kering Pulau Pasaran

21 Februari

Bank Indonesia, Pemkot BDL & APINDO Lampung

Members Gathering & Konsultasi Kemitraan

8.

Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan Provinsi

22 Februari

Disnakertrans

Rapat pembahasan Survey Tahun 2011

9.

Coffee Morning bersama Gubernur

23 Februari

PEMPROV

Kemitraan antara pengusaha dan Pemerintah dihadiri oleh Pengurus & Anggota APINDO LAMPUNG

10.

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan K3 di Provinsi Lampung

16 -19 Maret

Target Perusahaan- Disnaker, perusahaan Anggota dan Jamsostek, APINDO & SP/SB bukan anggota

11.

Mendampingi Kunjungan Kerja Kepala BKKBN di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

23-24 Maret

BKKBN, PEMDA & APINDO

Kerjasama antar instansi dan Dunia Usaha

12.

Rapat koordinasi Pengurus DPP dan DPK/ Kota

2 April

DPP APINDO

Rapat rutin 3 bulan sekali

13.

BIMTEK Pelaksanaan Sistem Pemagangan di Perusahaan

08 April

Direktorat Pembinaan, Pelatihan dan produktivitas Disnakertrans

Di laksanakan di Denpasar Bali M. Yusuf Kohar, SE.MM


143

PELAKSANAAN

PELAKSANA

KETERANGAN /PIC

NO.

Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek

Dilakanakan di Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta

27.

14.

Temu Konsultasi Lembaga Kerjasama Tri Partit Nasional dengan LKS Daerah

04-06 April

15.

Sosialisasi Pasar Modal Untuk Para Pengusaha Anggota APINDO Lampung

19 April

PIPM & DPP Members Gathering APINDO Lampung

16

Pembahasan Konfrensi Overseas Private Investmen Corporation

28 April

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah dan DPP APINDO Lampung

17.

18.

Workshop Beracara di pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Advance

Dialog memperingati Hari Buruh Internaisonal

19.

Nara Sumber dalam Rakorda bidang Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Lampung

20.

28-29 April

1 Mei

Konsultasi dan diskusi Kemitraan DPP APINDO Lampung dan Pememrintah

DPN APINDO, Peningkatan kemampuan NHO dan DPP Tim Advokasi dan anggota APINDO Lampung Disnakertrans dan Dialog dan Diskusi apindo dan SP/SB

4-6 Mei

Disnakertrans

Partisipasi Aktif

Rapat Pengembangan Klaster pengolahan Ikan kering di Pulau Pasaran

6 Mei

Walikota, BI & APINDO

Partisipasi DPP APINDO Lampung dalam Pengembangan Investasi Daerah

21.

Workshop Penyusunan Master plant Kota Bandar Lampung

8 Mei

Pemkot Bandar Lampung

Masukan dari dunia usaha

22.

Partisipasi dalam rangka sosilailisasi peningkatan produktivitas dan kewirausahaan

10 Mei

Pemprov Lampung

Partisipasi dengan Pemerintah Daerah

23.

Pembahasan dan penyusunan UU No. 5 Tahun 1999

12 Mei

Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI

24.

Forum Koordinasi penyedia data dan informasi

31 Mei

BI dan DPP Kerjasama APINDO Lampung

25.

Diskusi Metropolis

4 Juni

Harian Radar Lampung

Diskusi Masalah Pengawasan angkutan jalan di Provinsi Lampung

DPP APINDO Lampung

Mamber Gathering yang Melibatkan seluruh DPKDPK se Provinsi Lampung dan anggota APINDO Lampung

26.

144

NAMA KEGIATAN

Diskusi dan Dialog Pengurus DPP APINDO Lampung dengan Anggota dalam rangka Menyelesaiakan Permasalahan Permasalahan Dunia usaha


9 Juni

PELAKSANAAN

PELAKSANA

Sosilaisasi tata cara penyusunan aplikasi Perizinan Penanaman Modal

16-17 Juni

Badan Penanaman Modal Daerah dan DPP APINDO Lampung

Mamber Gathering

28.

Work Shop BKKBN

23-25 Juni

BKKBN dan DPP APINDO Jawa Barat

Partisipasi

29.

Diskusi dengan Federasi serikat Pekerja metal Indonesia

25 Juni

FSPMI

Diskusi dan Dialog Kemitraan Tripartit

30.

Coffee Morning bersama Gubernur Lampung

30 juni

Pemprov

Partisipasi Aktif

31.

Finalisasi Prosedural Operasional Pelabuhan panjang 24 Jam

2 juli

PT. Pelindo II

Kemitraan

32.

Program Kerjasama dengan PT. Sucofindo dalam Program Verifikasi Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) bagi Industri manufaktur nasional

12 Juli

PT. Sucofindo dan DPP APINDO Lampung

Kerjasama

33.

Seminar “Agribisnis Masa Depan Lampung"

25 Juli

Badan Penamanan Konsultasi dan kerjasama Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah

34.

Coffee Morning bersama gubernur

27 Juli

Pemprov

Rutin

35.

Sosilaisasi Penyuluhan Sensus Pajak Nasional (SPN)

22 September

Kanwil Pajak Bengkulu & Lampung dan DPP Apindo Lampung

Member Gathering

36.

Kegiatan Donor Darah

23 September PT. Indofood CBP

37.

RAKERKONAS KE 23 APINDO TAHUN 2011

38.

MUSDA REI KE VII

29 September DPD REI Lampung

39.


29 September Pemrov

40.

Rapat Koordinasi Tim Kerja Pengembangan Klaster Pulau Pasaran

5 Oktober

BI dan DPP APINDO Lampung

Konsultasi dan kemitraan

41.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan pengelolaan Air limbah rumah tangga

6 oktober

Pemkot Bandar Lampung

Partisipasi

42.


27 Oktober

Pemprov dan PT. Pusri

Rutin

NAMA KEGIATAN

Dialog dan diskusi sebagai masukan dari Dunia usaha

26-28 September

DPN APINDO & DPP APINDO SUMUT

KETERANGAN /PIC

Kegiatan DPP APINDO

Kegiatan DPP APINDO

NO.

Pengurus DPP dan Karyawan PT. Indofood CBP Acara Tingkat Nasional

Partisipasi Rutin Kerjasama bersama PT.Coca Cola


145

Kegiatan DPP APINDO

NAMA KEGIATAN

PELAKSANAAN

PELAKSANA

43.

Diksusi Ketenaga kerjaan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011, 19-09-2011

27 Oktober

DPP APINDO Lampung

Bersama Tim Advokasi DPN APINDO dan para nara sumber di Novotel Lampung

44.

Lampung Young Entrepreuneur 2011

31 Oktober

Fakultas Ekonomi UNILA

Partisipasi

45.

Malam ramah tamah dengan dengan Tim Komisi VI DPR RI bersama Gubernur Lampung

31 oktober

Pemprov

Partisipasi

46.

Sosialisasi Social Complance Bagi Dunia Usaha Berorientasi Ekspor Di Provinsi Lampung

2 November

Kementrian Dihadiri oleh anggota Perdagangan RI APINDO lampung dan dan DPP Apindo pengusaha ekspor Lampung

Seminar Nasional “ Reformasi Birokrasi Di Indonesia”

14 November

DPD RI dan Unila

Partispasi

47.

Rapat Koordinasi Pengurus DPP/DPK/kota dan Anggota APINDO Lampung

26 November

DPP APINDO Lampung

Membahas UMP tahun 2012 bersama Anggota Apindo Lampung

48.


30 November

Pemprov

Rutin

49.

Konsolidasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan pengusaha dalam pelaksanaan ekspor dan impor

15 Desember

Pemprov

Kordinasi dan partisipasi

50.

Seminar Ekonomi “Managing The Heart Capital”

22 Desember

Bank Indonesia

Partispasi

KETERANGAN /PIC

Potensi & Peluang Investasi di Provinsi Lampung

43.227 hektare serta 45.115 hektare hutan produksi dan 125.621 hektare suaka margsatwa.

Di daerah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung masih terbuka peluang investasi di sektor perkebunan dimana potensi lahan perkebunan di daerah tersebut masih sangat luas yang belum tergarap sehingga membutuhkan campur tangan pihak suasta, peluang pengembangan komoditas perkebunan yang paling potensial di Lampung Timur yakni komoditas lada, kakao, kelapa hibrida, kelapa sawit dan kopi, disamping itu ketersediaan lahan di daerah tersebut tersebar di seluruh kecamatan dengan didukung akses transportasi yang memadai dan mudah di jangkau dari sejumlah kabupaten di Provinsi Lampung melalui jalur lintas tengah dan lintas timur serta berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Kehutanan Lampung Timur, luas potensi lahan perkebunan di daerah itu mencapai

Kekuatan & Kesempatan


Lahan datar dan undulating yang luas dengan sumber air baku yang ada dan kesesuaian tanah yang memadai, telah menjadaikan Provinsi Lampung yang terkemuka dalam produksi komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura maupun perkebunan. Luasnya bentang coastal (pantai) dibagian timur Provinsi Lampung, memiliki kapasitas pengembangan untuk budidaya kelautan, seperti brackish water aquaculture dan atau marine aquaculture . Luasnya peraiaran darat berupa Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang cukup besar dan perennial yang menghubungkan antara daerah pedalaman di Provinsi Lampung berpotensi untuk irigasi, industri air minum dan transportasi. Angkatan kerja di Provinsi

Lampung mengalami peningkatan yang cukup pesat, ini merupakan modal bagi pengadaan tenaga kerja. Besarnya pemukiman transmigrasi merupakan salah satu sumber angkatan kerja di salah satu sektor pertanian di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung yang letaknya di ujung Selatan Pulau Sumatera merupakan gerbang utama pulau Sumatera dalam alur perdagangan antar pulau yang dominan (Jawa – Sumatera). Jalan Trans Sumatera, baik Koridor Tengah dan Koridor Timur, merupakan pintu masuk utama jalan darat, menghubungkan Lampung dengan kesemua Provinsi di semua Pulau Sumatera sedangkan jalur Kereta Api menghubungkan daerah-daerah di Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan yang dimasa depan akan di kembangkan jaringannya ke provinsi lain. Hambatan & Tantangan

Kualitas sumber daya manusia yang ada bisa dikatakan masih rendah, hanya sedikit yang menyelesaikan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi, sehingga tingkat produksifitas secara umum masih relatif rendah. Jaringan jalan yang ada kurang merata menghubungkan daerah sentra produksi dengan pasar. Begitu pula hubungan intermoda trasportasi belum efektif, terutama di daerah hinterland. Akibat kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi antar daerah di Provinsi Lampung kurang berimbang, kegiatan ekonomi lebih banyak terfokus di Bandar Lampung. Daerah pegunungan di Lampung Selatan merupakan daerah konserfasi Bukit Barisan Selatan, sebagian daerah tesebut merupakan daerah rawan gempa. Sehingga pengembangan ekonominya terbatas. Kondisi pantai timur Provinsi Lampung sudah mulai rusak, karena selalu di eksploitasi untuk tambak udang, sehingga di masa depan perlu adanya budidaya yang memperhatikan manajemen lingkungan. Perlunya pengembangan atau peningkatan ekonomi lokal dengan pengembangan unit usaha petani yang mandiri dan poduktif, sehingga bisa dan mampu bekerja sama atau bermitra dengan pengusaha asing. Masalah kapastian hukum, seperti masalah tanah (land

right) yang menjadi masalah dalam pengusaha lahan untuk usaha perkebunan (produk-produk primer), karena itu konsep ekonomi kemitraan bisa dianjurkan untuk model investasi di sektor primer.

Kegiatan DPP APINDO

146

NO.

Sektor Potensial & Daya Saing Sektor Industri Primer

Sektor pertanian merupakan sektor usaha utama Provinsi Lampung yang masih prospektif. Sektor ini memiliki konstribusi yang signifikan terhadap perekonomian Lampung, yaitu 45.99 % dari PRDB Provinsi Lampung pada tahun 2000 dengan petumbuhan riel rata-rata sebesar 4.09% per tahun dalam kurun waktu 1993 sampai 2000. Dan sektor ini merupakan industri padat karya (labor intensive) dengan penyerapan tenaga kerja yang terbesar di Lampung, yaitu sebesar 59.3 % dari total tenaga kerja. Beberapa sektor industri utama yang dapat dikembangkan untuk investasi di Lampung, baik sebagai komoditas domestik maupun eksport, yaitu : 1. Tanaman Palawija dan hortikultura, 2. Tanaman perkebunan, dan 3. Perikanan (budidaya dan tangkap) Tanaman Palawija dan hortikultura Sub sektor ini, memiliki beberapa komoditas yang diexport dengan kontribusinya cukup besar terhadap total eksport Lampung, yaitu jagung dan buah nanas. Pada tahun 2000, kontribusi nilai export jagung terhadap total export Lampung sebesar 5.02 % dan kontibusi dari buah nanas yang telah diolah menjadi buah kaleng, kontribusinya sebesar 7.70 %, sedangkan hasil untuk jenis buah-buahan lainnya dan sayuran yang telah diolah atau juice sebesar 1.67 % pada tahun yang sama. Rencana investasi selama 6 tahun terakhir ini (2000 - 2006), terdapat 31 proyek yang disetujui, 13 proyek PMDN dan 18 proyek PMA. Dimana rencana nilai investasinya secara kumulatif untuk PMDN sebesar US$ 3.763.050 juta, sedangkan untuk PMA US$ 178 juta. Untuk potensi di sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, antara lain lahan masih luas berupa lahan datar (low land) yang kesuburan tanahnya marginal cukup besar untuk


147

Kegiatan DPP APINDO

Tanaman perkebunan Sub sektor perkebunan, merupakan sub sektor terbesar kedua setelah tanaman pangan dan hotikultura dengan kontribusi yang signifikan pada perekonomian Lampung, sebesar 11.26 % pada tahun 2000 dan mempunyai tingkat pertumbuhan riel rata-rata sebesar 5.12% pertahun dari tahun 1993 sampai 2000. Sub sektor ini, memiliki beberapa komoditas utama yang diexport dengan kontribusi cukup signifikan terhadap total export Lampung, yaitu kopi, Lada dan karet. Pada tahun 2000, kontribusi nilai export dari ketiga komoditi tersebut terhadap total nilai export Lampung sebesar 37.28 %. Khusus mengenai tebu, Provinsi Lampung merupakan daerah yang sesuai untuk budidaya tebu, selain pulau jawa yang kualitas lahannya sudah mengalami degdradasi karena prioritas perubahan penggunaan lahan. Jumlah import Gula Pasir Indonesia tahun 2002 hampir mencapai 4 juta ton yang merupakan kerugian devisa yang cukup besar. Beberapa komoditi di sub sektor ini yang masih memiliki peluang untuk di kembangkan, adalah : • Intensifikasi dan Extensifikasi Perkebunan Karet, Lada dan Kopi. • Extensifikasi Perkebunan Tebu.

148


Perikanan Pada tahun 2000, produksi perikanan Provinsi Lampung, sebagian besar berasal dari kegiatan usaha penangkapan (85%) dan kegiatan usaha budidaya (15%). Export hasil perikanan Provinsi Lampung, sebagian besar berasal dari hasil budidaya, khususnya udang, dimana pada tahun 2006, nilai export hasil perikanan ini sebesar US$ 44,844 juta yang merupakan 21 % dari total nilai export non migas Provinsi Lampung Untuk sumberdaya perikanan laut, potensinya masih cukup besar, dimana perairan laut Lampung dibagi kedalam 3 wilayah, yaitu: Pantai Timur (Laut Jawa), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka) dan Pantai Barat. Untuk budidaya perikanan laut, potensi lahan yang ada luasnya kurang lebih 10,600 Ha yang menyebar pada Teluk Lampung, Teluk Semangka, Pantai Timur Lampung dan Barat Lampung. Dari potensi lahan yang ada, dialokasikan untuk budidaya ikan kerapu seluas 681 Ha, mutiara seluas 3,999 Ha, rumput laut 1,325 Ha dan kerang-kerangan seluas 4,596 Ha. Sedangkan lahan yang potensial untuk budidaya air payau, baik untuk kegiatan pembesaran ikan / udang maupun pembenihan, luasnya 61,200 Ha dan komoditi yang potensial untuk di kembangkan secara budidaya adalah; Udang, Ikan Bandeng, Ikan Kakap dan Ikan Kerapu. Sektor Industri Sekunder

Sektor industri pengolahan non-migas merupakan sektor utama ketiga setelah pertanian dan sektor pedagangan, hotel dan restaurant, dimana memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Lampung pada tahun 2006 sebesar 13.32% dengan tingkat pertumbuhan riel rata-rata sebesar 3.47% pertahun dari tahun 2002 sampai 2005. Besarnya kontribusi industri pengolahan non – migas ini terhadap kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2000, terutama bersumber dari sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau (12,25 %), sub sektor

industri kimia, barang-barang dari bahan kimia, batu bara, karet dan plastik (0,35 %). Industri barang dari bahan kayu dan hasil hutan lainnya (0,31%) dan sub sektor industri barang galian bukan logam kontribusinya sebesar 0.23% terhadap pembentukan PDB Provinsi Lampung. Export industri pengolahan pada tahun 2006, bersumber dari komoditas industri makanan, minuman (61.9%), industri barang–barang dari karet (1.13%) dan industri kayu (0,92%). Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini (2000 sampai 2006), terdapat 31 rencana proyek di sektor sekunder ini yang telah disetujui oleh BKPM / BKPMD, dimana 25 proyek berstatus PMDN dengan nilai investasi secara kumulatif sebesar Rp. 1.934.443.183, sedangkan 6 proyek lainnya berstatus PMA dengan nilai investasi secara kumulatif sebesar US$ 592.098 juta. Dengan melihat potensi yang ada di Provinsi Lampung, maka terdapat beberapa industri pengolahan yang dapat dikembangkan di Provinsi Lampung, diantaranya adalah : Industri Pakan Ternak, Industri Kemasan dan Industri Peralatan Pertanian. Sektor Industri Tersier

Sektor tersier memilki kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja ekonomi Provinsi Lampung, yaitu 39.64%, terutama bersumber dari sektor perdagangan, hotel dan restaurant (16.87%) dan transportasi (4.83%). Terdapat beberapa peluang investasi di sektor tersier terutama untuk mendukung kegiatan di sektor primer dan sekunder di Lampung, diantaranya : • Pariwisata terutama eco-tourism, Krakatau, Way Kambas, Bukit Barisan Selatan. •. Pergudangan dan distribusi. Terdapat beberapa peluang investasi di sektor tersier terutama untuk mendukung kegiatan di sektor primer dan sekunder di Lampung, diantaranya : • Pariwisata terutama eco-tourism, Krakatau, Way Kambas, Bukit Barisan Selatan. •. Pergudangan dan distribusi.

Peluang Investasi Sektor Agroindustri 1. Tanaman Pangan

Kegiatan DPP APINDO

berproduksi dan sumber pengairannya cukup, karena banyak sungai besar dan tersediannya tenaga kerja siap pakai, dimana sumber angkatan kerja diantaranya dari transmigasi. Dengan melihat potensi tersebut, maka terdapat peluang dari investasi tanaman pangan dan hortikultura ini, antara lain semakin mengecilnya produksi, akibat konversi lahan pertanian jadi lahan industri atau perumahan di banyak negara sedang berkembang. Beberapa komoditi di sub sektor ini masih memiliki peluang untuk, • Tanaman Pangan : jagung, ubi kayu, dan ubi jalar, • Tanaman Hotikultura, nanas, pisang, jambu biji dan jeruk (Tengerine).

Peluang Investasi : Industri Tepung Tapioka Bahan baku : Ubi Kayu Lokasi : Kabupaten Lampung Utara, Pasar : Domestik & Eksport Referensi bisnis : PT. INDOSING AGRO LESTARI, Kabupaten Lampung Utara. Peluang Investasi : Industri Pakan Ternak Bahan baku : Ubi jalar, Jagung Lokasi : Kab. Lampung Tengah Pasar : Eksport Referensi bisnis : PT. HUMA INDAH MEKAR Kab. Tulang Bawang Peluang Investasi : Industri Makanan (sari buah) Bahan baku : Nanas, Jambu biji Lokasi : Kab. Lampung Tengah, Tulang Bawang Pasar : Eksport Referensi bisnis : PT. MULTI AGRO Kab. Lampung Tengah 2. Perkebunan

Untuk agroindustri berdasarkan perkebunan terdapat 5 jenis bahan baku pendukung untuk pengembangan Agro Industri, yaitu Karet, Kelapa Sawit, Tebu, Kopi Arabica, Kopi Robusta dan Cacao. Lampung memiliki kesesuaian lahan yang potensial untuk Agro Industri dibidang komoditi-komoditi tersebut, lagipula produksinya dalam 10 tahun terakhir cukup signifikan dan kompetitif dibandingkan produk serupa dari provinsi lain. Peluang Investasi : Industri houshold tools, industi rubber tools Bahan baku : Karet Lokasi : Kab. Tulang Bawang, Pasar : Domestik & Eksport Referensi bisnis : PTP VII NUSANTARA (BUNGA MAYANG) Kab. Lampung Utara.


149

Kegiatan DPP APINDO

Peluang Investasi : Industri Minyak Goreng, Sabun, Margarin, Industri Fatty Acid, Gliserin, Industri Metil Ester. Bahan baku : CPO / CPKO Lokasi : Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang. Pasar : Domestik & Eksport Referensi bisnis : PT. AMAN JAYA PERDANA Jl. Ir. Sutami km 07, Kota Bandar Lampung

Peluang Investasi : Industri Gula, Industri Molase, Industri Blotong, Industri Sukrosa, Industri Bahan Makanan. Bahan baku : Tebu Lokasi : Kab. Tulang Bawang Pasar : Domestik Referensi bisnis : PT. SWEET INDO LAMPUNG, Kabupaten Tulang Bawang. Peluang Investasi : Industri Bubuk Kopi, Confectionary Bahan baku : Kopi Robusta Lokasi : Bandar Lampung Pasar : Domestik & Eksport Referensi bisnis : PT. NESTLE BAVERAGES INDONESIA, Kabupaten Lampung Selatan Peluang Investasi : Industri cacao pasta, cream dan confectionary Bahan baku : Cacao Lokasi : Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus Pasar : Domestik & Eksport Referensi bisnis : PT. OLAM INDONESIA (PMA), Kab. Lampung Selatan.

DPP APINDO KALIMANTAN TIMUR Ketua : Sekretaris Eksekutif : Anggota Luar Biasa : UKM : DPK :

Kegiatan DPP APINDO

Peluang Investasi : Industri CPO, Palm Kernel, Industi Briket Arang, Industri Karbon aktif, Industri Komponen pakan ternak. Bahan baku : Kelapa Sawit Lokasi : Kab. Lampung Tengah & Tulang Bawang. Pasar : Domestik & Eksport Referensi Bisnis : PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG, Kab.Tulang Bawang.

M.Slamet Brotosiswoyo Herry Yohanes 321 Perusahaan 138 Perusahaan 10 Kabupaten / Kota

Audiensi APINDO ke KADIN Kalimantan Timur, Samarinda 28 Februari 2011.

Penanda tangan Kesepakatan Hubungan Industrial antara pengurus DPP APINDO Kaltim dengan SP / SB Kahutindo.

Audiensi dengan Kapolda Kaltim tanggal 21 April 2011. Pengurus DPP apindo Kaltim dan SPSB Balikpapan menyampaikan Kesepakatan Bersama untuk menjaga kondusifitas hubungan industrial di Kalimatan Timur.

150



151

Ketua Anggota Luar Biasa Anggota Biasa DPK

: : : :

Kegiatan DPP APINDO

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO KALIMANTAN SELATAN Adi Laksono 8 Perusahaan 216 Perusahaan 10 Kota/Kabupaten

Kegiatan DPP Apindo Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Sosialisasi Upah Minimum, kerjasama Disnakertrans dan DPP APINDO Kaltim, 25 Maret 2011

Sebagai Narasumber temu Bisnis Kadin dan Jamsostek, Balikpapan 11 Mei 2011

Pertemuan dengan Kedutaan Australia, Hotel Novotel, 12 September 2011

Lokakarya Peningkatan Kapasitas Riset dan Analisis, Jakarta 13 - 14 Juli 2011

152


No.

Bulan

Jenis Kegiatan

KETERANGAN

1

Januari

1. Menghadiri Rapat Dewan Pengupahan Prov. Kalsel 2. Peserta rapat kerja pembangunan Kependudukan Dan KB Tahun 2011 3. Menghadiri Undangan Pelantikan Pengurus APINDO Pusat 4. Menghadiri ceramah tentang Upah Minimum Oleh Prof. Aris Ananta , Phd Guru Besar fak. Ekonomi UI dan senior Research Di ISEAS Singapura

2

Pebruari

1. Ketua DPP APINDO menjadi pembicara pada “ Program Edukasi Pasar Modal “ yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi Pasar Modal ( PIPM ) Banjarmasin 2. Ketua DPP APINDO menghadiri Undangan Rapimprov Kadin Kalsel 3. Mengikuti Workshop pengenalan, Pengendalian dan Identifikasi resiko yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. 4. Mengikuti Upacara Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan Penyataan dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2011.

3

Maret

1. Mengikuti Musrenbang Prov. Kalsel Tahun 2011 2. Mengikuti Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang LKS Tripartit dan Tata Cara Pembentukannya.

4

April

1. Mengadakan Pelantikan Dewan Pengurus Kabupaten APINDO Tabalong Prov. Kalsel 2. Mengikuti Seminar Keuangan Indonesia yang diadakan oleh Bank Indonesia

5

Mei

1. Menghadiri Konvensi Para Anggota Asosiasi / Himpunan Anggota Luar Biasa ( ALB ) Kadin Prov. Kalsel.

6

Juni

1. Menghadiri Undangan Rapat Dewan Pengupahan Mengenai Evaluasi Penetapan UMP Kalsel Tahun 2011 Oleh Disnakertrans 2. Menghadiri Workshop KB Perusahaan dalam peningkatan Pelayanan KB jalur Swasta di Hotel Grand aquilla,Bandung 3. Mengikuti Sosialisasi Penegakan Hukum Ketenaga kerjaan yang di selenggarakan oleh Disnakertrans 4. Mengikuti Pembekalan Hakim ad hoc unsur APINDO di Jakarta 5. Menghadiri Sosialisasi Gerakan Produktivitas Nasional (GPN) yang diadakan oleh Disnakertrans Kalsel 6. Mengikuti Videoconference BKKBN Dan APINDO Di Bandung 7. Menghadiri Forum Konsultasi Peningkatan Ketahanan Industri yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalsel

7

Juli

1. Menghadiri rapat Dewan Pengupahan Prov. Kalsel sekaligus pertemuan dengan kepala Dinas Yang bertanggung Jawab dibidang Ketenaga Kerjaan Kab/ Kota Se Kalimantan Selatan. 2. Menghadiri Undangan Grand Opening Slipway PT. Nogo Patmolo 3. Menghadiri Seminar Perbankan Prospek Usaha Di Indonesia yang diadakan oleh Bank Indonesia.


153

Bulan

Jenis Kegiatan 4. Menghadiri Seminar “Membuka Usaha Ditengah Himpitan” yang diadakan oleh Radio Smart FM Banjarmasin

8

Agustus

1. Menghadiri Undangan Rapat Disnakertrans mengenai Penelitian Data KHL dari Kabupaten / Kota 2. Menghadiri Buka puasa Bersama yang diadakan oleh KADIN Prov. Kalsel 1. Mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan RI di lapangan Kantor Gubernur Kalsel

9

September

1. Menghadiri Undangan Rapat dewan Pengupahan Prov. Kalsel dalam rangka Pembahasan Data – Data sebagai Pertimbangan Penetapan UMP Tahun 2012 2. Menghadiri Undangan Pertemuan / Forum Komuniksi Tripartit yang diadakan oleh Disnakertrans Prov. Kalsel 3. Mengikuti Kajian Penerapan Upah Oleh Depenas yang diadakan di disnakertrans Prov. Kalsel 4. Menghadiri Rakerkonas APINDO Di Medan – Sumatera Utara

10

Oktober

1. Menghadiri Undangan Rapat Dewan Pengupahan Sidang pleno tentang besaran Angka UMP tahun 2012 Prov. Kalsel 2. Menghadiri Undangan Rapat Hearing dengan GAPKI dan PHRI serta Audiensi dengan Gubernur Kalsel. 3. Mengikuti Seminar Perbankan Indonesia yang diselenggarakan Oleh Bank Indonesia

11

Nopember

1. Menghadiri Perundingan UMSP tahun 2012 di Disnakertrans Prov. Kalsel 2. Menghadiri Undangan penyampaian Informasi Kegiatan Forum ketenagakerjaan Menakertrans di Hotel Banjarmasin yang diadakan oleh Disnakertrans Prov. Kalsel.

12

Desember

1. Menghadiri undangan rapat di Disnakertrans pembahasan Usulan Penetapan UMK Kab. Tanah Bumbu tahun 2012 2. Mengikuti Seminar di radio Smart FM mengenai Perkembangan Investasi di Indonesia. 3. Menghadiri undangan Balitbangda Provinsi dalam rangka menginventarisir kebutuhan penelitian

PELUANG USAHA YANG MASIH TERBUKA UNTUK DIKEMBANGKAN DIWILAYAH KALIMANTAN SELATAN DIANTARANYA :

1. Pertambangan Batu Bara Masih sangat terbuka untuk bisa di jadikan investasi , melihat potensi alam kalsel yang kaya akan deposit batu bara, serta masih tingginya permintaan ekspor akan batu bara tersebut. 2. Perkebunan Kelapa Sawit Masih Banyaknya lahan kosong diwilayah Prov. Kalsel berpotensial untuk dapat dikembangkan, banyak nya lahan tidur yang masih bisa di garap merupakan peluang yang cukup menjanjikan bagi dunia usaha.

154


DPP APINDO GORONTALO

KETERANGAN

Ketua

: Soeharto Puluhulawa

Sekretaris Eksekutif : Albert Anggota : 250 Perusahaan

1. LOKAKARYA PERENCANAAN STRATEGIS DPP-APINDO GORONTALO DAN DPK APINDO DI WILAYAH GORONTALO Kegiatan diadakan : Tanggal : 4 sampai dengan 5 April 2011. Waktu : 2 s/d 3 Maret 2011 Peserta : 30 orang Peserta Pelatihan DPK/ DPP APINDO

Sambutan Ketua DPP APINDO

3. Kerajinan Daerah Banyak nya kerajinan daerah yang belum tersentuh oleh pengusaha – pengusaha besar untuk membantu mengembangkan kerajinan tersebut jg berpeluang untuk menjadi lahan bisnis. 4. Perbankan Usaha perbankanyang masih dapat dijadikan investasi, karena dunia usaha di Kalimantan Selatan masih terbuka lebar.

Kegiatan DPP APINDO

Kegiatan DPP APINDO

No.

Peserta Pelatihan

2. MANAJEMEN DISAIN DAN INOVASI PRODUK

Peserta Pelatihan DPK/ DPP APINDO

Pelatihan ini diselenggarakan oleh DPP APINDO GORONTALO kerjasama dengan DPN APINDO dan mitra dari NHO Norwegia. Tema : “Melalui Manajemen, Disain dan Inovasi Produk, kita tingkatkan Produktivitas dan Daya Saing di Provinsi Gorontalo". Kegiatan Diadakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011


155

Kegiatan DPP APINDO

lewat koperasi. Sampai dengan pembentukan tgl 21 Juli 2011, 37 Orang anggota Koperasi telah membayar Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap orangnya.



Kegiatan DPP APINDO


Pembentukan Koperasi UKM Kreatif Apindo (UKEA) Gorontalo Tanggal 21 Juli 2011. Hasil dari Pelatihan DPN APINDO yang diselenggarakan pada tanggal 6 s/d 7 Juli 2011. Produk-Produk dari pengusaha kecil dan menengah yang tergabung dalam koperasi ini akan di pasarkan


DPP APINDO PAPUA BARAT Peserta Pelatihan DPK/ DPP APINDO


Ketua Sekretaris Eksekutif Anggota Biasa UKM

: : : :

James Taroreh Ramlah Aliyafi 100 Perusahaan 5 Perusahaan

Beberapa kegiatan yang diadakan oleh DPP APINDO PAPUA BARAT Sambutan Ketua DPP APINDO


Kegiatan Business Gathering dan Dialog Ekonomi dengan narasumber dari DPN APINDO : Bapak Djimanto dan Ibu Iftida Yasar Peserta Pelatihan DPK/ DPP APINDO

156




157

Ketua

DPP APINDO NUSA TENGGARA TIMUR

: Hellen Sarita De Lima

Anggota Luar Biasa dan UKM : 160 Perusahaan Kegiatan DPP Apindo Provinsi MALUKU Tahun 2011 No. 1

2

158

KEGIATAN

TEMPAT

KETERANGAN

Festival Seni Budaya Rakyat dan Pameran Potensi Pariwisata Leitimur Selatan Kota Ambon

Pantai Lawena Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. Tanggal : 4 Mei 2011

Kerjasama DPP APINDO Maluku dengan ILO-UNIDO Pelagandong Project Maluku

Lomba Tulisan Karya Ilmiah Tingkat SMA/SMK Se Kota Ambon Tahun 2011 tentang Potensi Pariwisata Leitimur Selatan Kota Ambon

Pantai Lawena Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. Tanggal : 4 Mei 2011

Kerjasama DPP APINDO Maluku dengan BNI’46 Cabang Ambon

Training Guides Cruise Shipping Service Maluku 2011

Gedung PKK Provinsi Maluku. Tanggal : 21-23 Oktober 2011

Kerjasama DPP APINDO Maluku dengan Kemenbudpar Pusat (Pengembangan Destinasi Pariwisata)


Ketua : Anggota Luar Biasa : Anggota biasa : Anggota UKM : DPK :

Kegiatan DPP APINDO

Kegiatan DPP APINDO

DPP APINDO MALUKU

Freddy Ongko 3 perusahaan 101 perusahaan 45 perusahaan 11 Kabupaten / Kota

Beberapa kegiatan yang diadakan oleh DPP APINDO Nusa tenggara Timur


159

Bidang Hubungan Industrial & Advokasi. Asosiasi Pengusaha Indonesia

Recommend Documents