Page |1
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA The Employer’s Asociation Of Indonesia TEAM ADVOKASI APINDO DAERAH Nomor : 001 / DPK- Apindo /ADV /I/2017 Lampiran : satu berkas Perihal : PERMOHONAN “ EKSEKUTIF REVIEW ”PEMBATALAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017 Kepada Yth, Bapak CAHYO KUMOLO Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Di- JAKARTA PUSAT 10110 Dengan Hormat, Kami Team Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Padat Industri di Jawa Timur, meliputi daerah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto yang merupakan daerah padat Industri. Sesuai denga anggaran Dasar Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia mewakili Anggota dalam hal Pembelaan dan Advokasi. Berkenaan dengan Pembelaan dan Advokasi dari Organisasi untuk Kepentingan anggota, dengan ini kami menyampaikan berkas “EKSEKUTIF REVIEW ” terakit Pembatalan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2017 Tentang Upah Minimum Sektoral di Jawa Timur tahun 2017 ( berkas terlampir ) Kami berharap berkas “EKSEKUTIF REVIEW” ini bisa diterima dan dipertimbangaka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, untuk diberikan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri Dalam Negeri. Demikian, hal ini kami sampaikan atas kebijakan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih Hormat Kami : APINDO Dewan Pengurus Kabupaten Sidoarjo Ketua
_________________
Sekretaris
____________________
APINDO Dewan Pengurus Kabupaten Pasuruan Ketua
__________________
Sekretaris
____________________
Page |2
Tanggal, 03 Februari 2017
PERIHAL
:
PERMOHONAN
EKSEKUTIF
REVIEW
/PEMBATALAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017, SESUAI PASAL 251 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014.
Kepada Yth, BAPAK CAHYO KUMOLO MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Di- JAKARTA PUSAT 10110 Dengan hormat, Kami Pengusaha Indonesia Jawa Timur yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia daerah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto yang merupakan daerah padat Industri. Mengingat Kesamaan Kepentingan Kolektif Pengusaha, yang sama-sama sebagai Subyek Hukum atas Perkada yang berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2017 Tentang Upah Minimum Sektoral di Jawa Timur tahun 2017, maka sebagai bagian dari warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan berimbang dimata hukum dan pemerintahan, maka dengan ini Asosiasi Pengusaha Indonesia Pasuruan dan Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perundangan yang berlaku, dengan ini menyampaikan Eksekutif Reviw / Judicial Eksekutif atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2017 Tentang Upah Minimum Sektoral di Jawa Timur tahun 2017. LATAR BELAKANG Bahwa Daerah otonom sebagi satuan yang pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum (publick rechtpersoon publick legal entity) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur ini ada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah ; Peraturan daerah ……………
Page |3
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai hukum merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi aturan tingkah laku dan ketentuan yang bersifat mengikat secara umum didalam
tatanan bermasyarakat
didaerah, bentuk Peraturan Daerah ( Perda ) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada ) dibentuk dengan tujuan untuk mengatur tatanan kegiatan dan bermasyarakat daerah secara umum agar dapat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Melalui amandemen UUD 1945
yang
kedua,
Perda
dan
Perkada
mendapatkan
landasan
konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menggariskan materimuatan perda dan Perkada adalah seluruh materi muatan dalam rangka :
Penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan;
Menampung kondisi khusus daerah; serta
Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Dari segi materi dan muatan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang paling banyak menanggung beban. Sebagai peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perda dan Perkada secara teoritik memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat dan ketentuan yang sudah diatur Peraturan Nasional yang menjadi Payung Hukum terbitnya Perda dan Perkada Dilihat dari ruanglingkup materi muatan, cara perumusan, pembentukan dan pengundangannya, kedudukannya dalam tata urutan (hirarkis) peraturan perundang-undangan
(algemene
verbindende
voorschriften)
serta
daya
berlakunya sebagai norma hukum, sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang No. 11 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dalam hal ini Perda atapun Perkada tidak boleh mengabaikan atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Permasalahan Yuridis seringkali timbul manakala ada perbedaan penafsiran berkenaan dengan validitas dan kekuatan hukum serta kepastian hukum atas terbitnya Perda dan Perkada dimaksud. Salah satu ……………………
Page |4
Salah satu celah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yuridis dimaksud, adalah pengujian Peraturan Daerah oleh pemerintah atau yang dalam kajian pengujian peraturan (toetzingrecht) dikenal dengan istilah “Executive Review”, lahir
dari
kewenangan
pengawasan
pemerintah
pusat
terhadap
penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah. Pengertian “Executive Review” adalah segala bentuk produk hukum pihak executive diuji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hierarkis, atau Pejabat yang lebih tinggi. Dalam konteks ini yang diperkenalkan istilah “control internal” yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk pengaturan atau regeling, maupun beshikking. Dalam hal hubungan ini, maka objek “executive review”
lebih
terhadap putusan yang bersifat abstrak dan mengatur, serta mengikat secara umum atau dikenal dengan regeling. Control hukum baik bersifat internal maupun eksternal dianggap penting, sebab tugas pemerintahan berkaitan erat dengan tindakan/perbuatan administrasi Negara yang dijalankan oleh organ pemerintahan dan salah satunya adalah oleh pemerintah Dalam hubungannya dengan “Executive Review”, maka objeknya adalah peraturan dalam kategori regeling yang dilakukan oleh melalui pendekatan pencabutan atau pembatalan peraturan tertentu yang tidak sesuai dengan norma hukum. Pengujian internal dalam arti “Executive Review” ini dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan oleh pemerintah (eksekutif) tetap sinkron, dan juga konsisten segi normatifnya secara vertical dan terjaga pula tertib hukum dan kepastian hukum, agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat atas perubahan social ekonomi Bahwa di era pemerinthan saat ini Law Inforcement atau Pengegakan Hukum menjadi agenda penting yang akan mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan nawa cita yang diprogramkan oleh Pemerintah. Dan langkahlangkah penegakan hukum ini tentunya juga harus didukung dan dilaksanak oleh segenap elemen bangsa agar tercipta Kepastian Hukum yang akan dirasakan semua kalangan, teramsuk dalam hal ini kalangan Pengusaha di Indonesia. terkait hal tersebut diatas, salah satu permasalahan yang selalu menjadi sorotan dan terjadi tiap tahun adalah terkait Pengupahan. Yang hal tersebut tentunya menyentuh berbagai sisi kepentingan, dan menjadi isu yang sangat mudah untuk menjaring masa pekerja/buruh untuk melakukan aksiaksi demontrasi dan unjuk rasa, sampai dengan tindakan-tindakan lainnya yang merupakan tindakan penekanan untuk mencapai kepentingannya. Pada saat itulah ………………
Page |5
Pada saat itulah harusnya Undang-Undang dan Peraturan PerundangUndangan lainnya mulai dari tingkatan pusat sampai daerah harusnya menjadi landasan dan dasar utama untuk proses dan mekanisme tata cara penetapan Nilai Upah oleh pemangku kekuasaan didaerah, yang berdasarkan kuasa
yang
diberikan
perundangundangan
oleh
undang-undang
atapun
peraturan
diberikan kewenangan untuk menetapkan dengan
bentuk Surat Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah dengan berdasarkan nilai upah yang telah dibawah di Dewan Pengupahan. Dari proses dan mekanisme mulai di tingkat Dewan Pengupahan sampai dengan rekomendasi dan penetapan nilai upah dan usulan upah hingga Penetapan oleh Kepala Daerah inilah seringkali terjadi unprosedural dan Kepala Daerah diduga cendrung ambil sikap aman dengan mengusulkan nilai upah dan menetapkan upah, dengan mengabaikan Proses dan Mekanisme yang telah diatur dalam Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Executive Review Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam bentuk pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri. Pengujian Peraturan Daerah sebagai kewenangan pemerintah dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah. Dalam proses evaluasi Peraturan Daerah oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri secara Heirarkis mempunyai kewenangan lebih tinggi dan sebagai atasan dari Pejabat Daerah atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang berwenang untuk Mencabut atau Membatalkan Perda dan Perkada. Untuk itu, kami Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Padat Industri DPK Sidoarjo dan Pasuruan di Jawa Timur dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diganti dengan UU No 12 Tahun 2011 serta Permendagri No. 53 tahun tahun 2011 yang diganti dengan Permendagri No. 1 Tahun 2014 dan diganti kembali dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 250 jo Pasal 251 dengan ini
mengajukan
Eksekutif
Review
dengan
mengajukan
permohonan
Pembatalan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Legal Standing …………………………
Page |6
LEGAL STANDING o Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28C ayat (2) : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. o Anggaran Dasar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Pasal 10 yang ayat 3 huruf (c) yang intinya berbunyi, Dalam rangka mencapai tujuan , APINDO melakukan usaha-usaha sebagai berikut, : Memberikan pelayanan kepada para Pengusaha berupa : Pembelaan : memberikan saran,bimbingan dan atau Advokasi dalam masalah hubungan Industrial, Ketenagakerjaan dan Sengketa Usaha dalam arti yang luas. Pasal 13 ayat (1) huruf a.3. terkait dengan Hak dan Kewajiban anggota biasa, yaitu bahwa Anggota mempunyai hak untuk
memperoleh
Pelayanan (Perlindungan, Pemberdayaan, Pembelaan ) o Surat
Keputusan
Dewan
Pengurus
Kamar
Dagang
Indonesia Nomor : Skep / 21/DP/VI/2016 tentang
dan
Industri
Penetapan Wakil
Kamar Dagang dan Industri dalam Kelembagaan Hubungan Industrial o Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) Jawa Timur Nomor : 070/KPTS/DPP/V/2013 tentang Pengukuhan Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Pasuruan Masa Bakti 2013-2018 o Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) Jawa Timur Nomor : 070/KPTS/DPP/V/2013 tentang Pengukuhan Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Pasuruan Masa Bakti 2013-2018 Maka berdasarkan hal dimaksud, maka
Asosiasi Pengusaha Indonesia
Kabupaten Pasuruan mempunyai Legal Standing dan berhak untuk mewakili dan
melakukan
Pembelaan
serta
Advokasi
anggota-anggotanya
dalam
melakukan upaya-upaya dan usaha untuk penegakan hukum dan atau tindakan lainnya dalam arti luas terkait dengan kepentingan para pengusaha yang menjadi anggota Kadin atapun anggota Apindo. Dasar Hukum ………………………
Page |7
DASAR HUKUM o Undang-Undang Dasar 1945 ( Amandemen ) o Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan o Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah
/
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah o Intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 582 /476/SJ tentang Pencabutan /Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi o Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan o Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum o Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52
Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Upah Minimum / Provinsi,
Kabupaten dan Sektor, Jawa Timur o Surat Kementerian Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Nomor : B.34/Naker-PHI JSK/I/2016 tanggal 25 Januari 2017 hal : Penetapan UMSK di Jawa Timur o Surat Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Nomor 560/291/Bangda, tanggal 17 Januari 2017, Hal : Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota ( UMSK)
AZAS HUKUM o Asas Lex superior derogat legi inferiori Asas yang menyatakan bahwa jika terjadi konflik atau pertentangan antara Undang-Undang dan atau peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan. o Asas Lex specialis derogat legi generalis Asas yang menyatakan bahwa jika terjadi konflik atau pertentangan antara Undang-Undang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang khusus dengan Umum maka yang Khusus yang berlaku. o Asas Lex posteriori derogat legi priori Asas yang menyatakan bahwa Undang-Undang dan atau Peraturan perundang-undangan
yang
terkemudian
menyisihkan
peraturan
perundang-undangan yang terdahulu. Resume Hukum ………………..
Page |8
RESUME HUKUM Bahwa Dasar hukum Pembentukan Peraturan Perundangan berbentuk Perkada / Peraturan Gubernur adalah Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal-pasal berikut : 1. Perkada / Peraturan Gubernur adalah bagian dari Peraturan Perundang undangan yang harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan kekuatan hukum sesuai Heirarki diatur pada pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pada (pasal 8 ayat (1) ) 2. Dan Perkada / Peraturan Gubernur sebagai peraturan perundangundangan diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, pasal 8 ayat (2 ). UU No. 12 Tahun 2011 3. Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Perundangan-undangan harus tetap mengikuti “Hierarki” peraturan perundangan yang ada ( pasal 7 ayat (2) ), yang artinya setiap peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, karena merupakan amanat dan penjabaran atas peraturan perundangan yang lebih tinggi ( pasal 14 ) UU No. 12 Tahun 2011 4. Dalam menetapkan Peraturan Gubernur, partisipasi masyarakat tidak boleh diabaikan, khususnya masyarakat / kelompok yang mempunyai kepentingan atas subtansi peraturan perundangan tersebut ( pasal 96 ayat (1) s/d (3) UU No.12 Tahun 2011. Sanksi dan Akibat Hukum sebagaimana diatur dalam diatur dalam Undangundang
nomor
12
Tahun
2011
tentang
pembentukan
peraturan
perundang-undangan Pasal 9 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut : 1. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah UndangUndang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung Bahwa dasar ……………………
Page |9
Bahwa
Dasar
hukum
Pembentukan
Peraturan
Daerah
dan
Peraturan
Gubernur selain Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, juga diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal-pasal berikut : o Pembentukan Peraturan Perundang undangan berbentuk Perkada / Peraturan Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten / Kota oleh Gubernur adalah atas Kuasa dari Peraturan Perundangundangan ( pasal 246 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ) dan Lampiran Undang-Undang No.23 tahun 2014, terkait pembagian urusan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, artinya Gubernur tidak boleh membuat Perkada tertentu hanya berdasarkan Diskresi Gubernur semata. o Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Gubernur harus perpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 247 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 o Kepala
daerah
harus
tunduk
dan
berkewajiban
melaksanakan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan hal tersebut diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu yang berbunyi sebagai berikut : Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. Memegang
teguh
dan
mengamalkan
Pancasila,
melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan
dan
memelihara
keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia; b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; f. Melaksanakan program strategis nasional; dan g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah
Sanksi dan Akibat ……………………………..
P a g e | 10
Sanksi dan Akibat Hukum sebagaimana diatur dalam diatur dalam Undangundang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Otonomi Daerah) o Pasal 250 ayat (1), Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
lebih
tinggi,
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan o Dan Pasal 251 ayat (1), Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Kepala Daerah wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksuid pasal 67 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, bila dilanggar maka bisa dikenai sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 68 : (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturutturut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. (3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tetap
tidak
melaksanakan
program
strategis
nasional,
yang
bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
Dasar Hukum ……………………….
P a g e | 11
Dasar Hukum Pembentukan Perda dan Perkada Pengupahan. Dasar Pembentukan Peraturan Gubernur terkait dengan Pengupahan dan Upah Minimum dalam satu Provinsi kaitanya dengan Nilai Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Khusunya pasal 88 s/d Pasal 97. Dan khususnya dalam yang mengatur tentang dasar penetapan besaran Upah Minimum terdapat pada pasal 88 ayat (4) berbunyi : “ Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi”. Selanjutnya juga disebutkan dalam pasal 98 ayat (2) yang berbunyi : “ Upah Minimum sebagimana dimaksud ayat (1) diarahkan kepada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak “. Dalam pasal ini dapat diartikan bahwa Nilai Upah Minimum
adalah
Nilai
Kebutuhan
Hidup
Layak
(KHL)
didaerah
dimaksud. Dan yang menyangkut penetapan Nilai Upah Minimum Sektoral, disebutkan dalam pasal 89 ayat ayat (1) berbunyi : “ Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf b yang berbunyi : Upah
minimum
berdasarkan
Sektor
pada
wilayah
provinsi
atau
kabupaten / kota, Selanjutnya disebutkan dalam ayat (3) berbunyi : “ Upah Minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati / Walikota “. Dalam ketentuan dimaksud dapat diartikan bahwa Gubernur tidak bisa menetapan Upah Minimum dengan kebijakannya sendiri dengan mengesampingkan rekomondasi Dewan Pengupahan dan Bupati / Walikota. Pasal 89 ayat 3 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ( PP.78 ), Khususnya diatur dalam Bab V Bagian Ketiga, yang mengatur tentang Upah Minimum Sektoral , khusunya dalam pasal 49 ayat (1) berbunyi : “ Gubernur dapat* menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten / Kota berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja / serikat buruh pada sector yang bersangkutan “. Ayat (2) berbunyi : “ Penetapan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Proivinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (* tidak wajib) 3. Peraturan Menteri …………
P a g e | 12
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2013 khusunya pasal 11 ayat
(1) yang berbunyi : “ Selain Upah
Minimum sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, Gubernur dapat* menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh disektor yang bersangkutan.. ( * tidak wajib ) 4. Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : “ Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), disepakati oleh Asosiasi
Perusahaan
bersangkutan.
Ayat
dan (2)
Serikat/Serikat
yang
berbunyi
:
Buruh Hasil
disektor
yang
Kesepakatan*
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan sebagai dasar Penetapan UMSP dan /atau UMSK. 5. Catatan Penting : Yang disampaikan kepada Gubernur melalui adalah Hasil Kesepakatan*, bukan usulan dari Bupati / Walikota. Dan bilamana Gubernur menetapkan nilai Upah Minimum Sektoral hanya karena usulan Bupati / Walikota, tanpa disertai Hasil Kesepakatan dari Asosiasi Perusahaan Sektor dan Serikat Sektor tentunya Perkada dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, baik Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ataupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum 6. Catatan Penting : Sesuai pasal 19 Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 yang berbunyi : “ Besaran Kenaikan Upah di Perusahaan yang Upah Minimumnya telah mencapai KHL atau Lebih, ditetapkan secara Bipartit di Perusahaan masing-masing “ KESIMPULAN : Bilamana ternyata ada Peraturan Kepala Daerah ( Gubernur ) tentang UMSK yang tidak sesuai dengan Mekanisme dan alur Proses yang telah diatur dalam ketentuan tersebut diatas, tentunya Peraturan dimaksud bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi, dan bila itu terjadi
maka
Peraturan
Kepala
Daerah
tersebut
DIBATALKAN
OLEH
MENTERI Proses Penetapan ………………
P a g e | 13
PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL DI JAWA TIMUR Bahwa Proses Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur selain menggunakan dasar hukum tersebut diatas dalam resume, juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Upah Minimum / Provinsi, Kabupaten dan Sektor, Jawa Timur khususnya ; o Pasal 7 ayat (1) : UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Hasil kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor sejenis yang bersangkutan. o Pasal 7 ayat (5), yang intinya bahwa harus ada Kesepakatan yang ditandatangani kedua belah Pihak ( Asosiasi Perusahaan Sektor dan Serikat Sektor ) dan diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. o Selanjutnya di ayat (7), Dinas Tenaga Kerja menyampaikan Kesepakatan kepada Bupati / walikota untuk di usulkan kepada Gubernur. o Dan pasal 8 ayat (1), Bupati / Walikota menyampaikan usulan UMSK kepada Gubernur, dengan tetap MELAMPIRKAN Berita Acara Kesepakatan antara Asosiasi Perusahaan Sektor dan Serikat Sektor . Akan tetapi ternyata Gubernur Jawa Timur dalam Menetapkan UMSK di Jawa Timur terkesan dipaksakan dan mengabaikan Mekanisme dan Proses yang diatur
dalam
Peraturan
Perundang-undangan,
Fakta
yang
terjadi
di
Kabupaten Sidoarjo dan Kabuapten Pasuruan Proses Penetapan UMSKnya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa didaerah-daerah khusunya wilayah Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto banyak perusahaan yang belum mampu membayar Upah Minimum Kabupaten /Kota yang telah ditetapkan Gubenur Jawa Timur, yang nilainya sangat fantastis ( tinggi) melebihi Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
yang
seharusnya
menjadi
acuan
Penetapan
UMK
di
Kabupaten/Kota, sehingga tidak mungkin lagi untuk menaikan upah lagi dengan Upah Sektoral. KHL di wilayah dimaksud rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) 2. Bahwa daerah Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto banyak belum terbentuk Asosiasi Sektor Perusahaan, dan banyak perusahaan belum menjadi anggota dan atau terdaftar pada Organisasi perusahaan yang berbentuk Asosiasi Perusahaan Sektor tertentu. Sehingga dalam hal ini perusahaan perusahaan didaerah Dan hal tersebut sudah disampaikan jauh hari sebelumnya melalui surat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) daerah (terlampir) Bahwa ternyata ………………
P a g e | 14
3. Bahwa ternyata, para Bupati / Walikota di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan
Pasuruan
telah
mengajukan
usulan
tanpa
mengindahkan
Mekanisme dan Proses yang diatur dalam Ketentuan Perundangan, tanpa melampirkan Berita Acara dan Kesepakatan antara Asosiasi Perusahaan Sektor dan Sertikat Sektor pada Sektor yang bersangkutan. ( terlampir ) 4. Bahwa karena tekanan dari Serikat Pekerja yang selalu Demontrasi untuk melakukan tekanan dan pemaksaan Kehendak, maka akhirnya Gubernur Jawa Timur Menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2017, dan dalam hal ini lampiran surat keputusan untuk tiga kota yang Bupati / Walikotanya mengusulkan UMSK kepada Gubernur Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. ( Pergub terlampir ) 5. Bahwa karena tidak ada Kesepakatan Nilai UMSK sebagai Hasil dari Perundingan antara Asosiasi Sektor Perusahaan dan Serikat Sektoral yang merundingkan Nilai UMSK, maka Nilai UMSP dan/atau UMSK harusnya tidak bisa di usulkan kepada Gubernur
melalui SKPD
Ketenagakerjaan dan Gubernur tidak bisa menetapkan Nilai UMSP dan/atau UMSK. 6. Bahwa Dasar Primer dari Peraturan Kepala Daerah terkait UMSK adalah KESEPAKATAN, sedangkan Objek hukum sebuah kesepakatan adalah para Pihak yang terlibat didalam pembuatan kesepakatan, dan hanya berlaku bagi para Pihak dimaksud, tidak berlaku bagi Pihak yang tidak ikut terlibat dalam kesepakatan itu baik secara langsung atau tidak langsung. Artinya bahwa bilamana di satu daerah tidak ada kesepakatan antara Asosiasi Perusahaan Sektor dan Sertikat Pekerja Sektor yang bersangkutan, maka Bupati / Walikota dan SKPD terkait tidak bisa mengusulkan Nilai Upah Minimum Sektoral, dan
Kepala Daerah
Provinsi ( Gubernur ) tidak bisa menetapkan Peraturan Gubenur tentang Upah Minimum Sektoral. Dari uraian tersebut diatas, maka kami mohon Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bisa mempertimbangkan untuk mengkaji ulang dan melakukan “Executive Review” atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2017. Dengan Hormat ……………….
P a g e | 15
Atas “Executive Review” dengan hormat, kami Mohon dengan sangat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkenan memberikan putusan dan memutuskan sebagai berikut : o Bahwa Kementerian Dalam Negeri Membatalkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2017, dan atau setidaktidaknya ditangguhkan pelaksanaanya sampai ada kepastian hukum yang mengikat terkait permohonan “Executive Review” ini. Selanjutnya Pihak Kementerian Dalam Negeri juga melakukan “Executive Review” dan Kajian secara menyeluruh atas beberapa Produk Hukum daerah lainnya yang diterbitkan di Jawa Timur yang dalam hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, termasuk didalamnya Perda Ketenagakerjaan
Nomor
8
Tahun
2016
tentang
Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan di Daerah. Demikian hal ini kami sampaikan, sebagai bagian dari kepedulian kami terhadap Supermasi Hukum dan atau penegakan hukum dan dukungan kami atas program strategis Pemerintahan saat ini, sehingga Program Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas sebagai program Nasional, yang salah satunya adalah Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kami atas nama segenap Anggota Apindo di Daerah menyampaikan terima kasih, dan berharap “Executive Review” bisa dikabulkan Hormat Kami : Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pimpinan Kabupaten Sidoarjo
Ketua
Sekretaris
Hendra P
Ratno, SH
Ketua
Sekretaris
Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pimpinan Kabupaten Pasuruan
P a g e | 16
PERDA NOMOR 08 TAHUN 2016 Yang tidak diperinthakan dan/atau perundang-undangan diatasnya
bertentangan
dengan
ketentuan
Pasal 48 (1) Pengusaha menetapkan besaran upah bagi pekerja/buruh yang sudah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dengan berpedoman pada struktur dan skala upah. (2) Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi, melalui mekanisme bipartit dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. (3) Ketentuan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5% (lima persen) dari upah minimum yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
Paragraf 3 Dewan Pengupahan Pasal 59 (1) Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota mendorong optimalisasi dalam menganalisis sistem pengupahan. (2) Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menfasilitasi terbentuknya asosiasi sektor pengusaha dan/atau asosiasi sektor pekerja.
P a g e | 17
(4) Dalam hal di Kabupaten/Kota tidak memiliki asosiasi sektor pengusaha dan/atau asosiasi sektor pekerja, maka penetapan Upah Minimum Sektoral ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Pasal 13 (1) Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berhak untuk: a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan; b. memperoleh uang saku dan/atau uang transpor; c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan d. memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus. (2) Bagi peserta pemagangan yang sudah bekerja pada perusahaan yang bersangkutan memperoleh uang saku dan/atau uang transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota. (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
