Profil Asosiasi Dosen Indonesia 1

Profil Asosiasi Dosen Indonesia

1

DAFTAR ISI 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kata Pengantar………………………………………………………………………………………………….03 Panca Ikrar Dosen..................................................................................................................................04 Sejarah dan Dasar Pemikiran Awal Perjalanan Asosiasi Dosen Indonesia…………………………………………………….05 Tujuan………………………………………………………………………………………………………….10 Visi dan Misi…………………………………………………………………………………………………10 Motto……………………………………………………………………………………………………………10 Ruang Lingkup Program………………………………………………………………………………..10 Sumber Dana………………………………………………………………………………………………...11 Susunan Pengurus MPP-ADI Priode 2012-2016………………………………………………….12 Daftar Nama Pimpinan dan Alamat MPW ADI se-Indonesia…………………………………21 Anggaran Dasar Asosiasi Dosen Indonesia………………………………………………………….24 Anggaran Dasar Rumah Tangga Asosiasi Dosen Indonesia…………………………………..31 Kelengkapan dan Legalitas Asosiasi Dosen Indonesia………………………………………….45 Sekilas Profil Lembaga Otonom Asosiasi Dosen Indoensia 1) Koperasi Jasa Asosiasi Dosen Indonesia……………………………………………………..49 2) Lembaga Pusdiklat Asosiasi Dosen Indoenesia…………………………………………...68 3) Lembaga Advokasi Asosiasi Dosen Indonesia……………………………………………..71 4) Lembaga Penanggulangan, Penyuluhan dan Pengobatan Narkoba Asosiasi Dosen Indonesia (P3NPT)……………………………………………………………………………………………………76


2

KATA PENGANTAR

eiring dengan dinamika perkembangan bangsa yang menuntut setiap warganya untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional, maka Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) didirikan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kepedulian para dosen Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan. Hal ini juga merupakan konstribusi nyata dari para dosen Indonesia dalam rangka menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) merupakan wadah yang terbuka bagi para dosen di seluruh Indonesia untuk berkiprah dan mengabdikan profesinya kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keberadaannya menjadi penting mengingat jumlah dosen jumlah di Indonesia yang tercatat di Dikti sampai dengan tahun 2013 adalah 273.000 orang dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama membangun peradaban Indonesia untuk menjadi lebih baik melalui Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Kami berharap profil ini mampu memberikan pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat Indonesia tentang Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).

Jakarta, 01 Januari 2014

Prof. Dr. Armei Arief, MA Ketua Umum MPP ADI


3

PANCA IKRAR DOSEN Saya, anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) dengan ini berikhrar bahwa saya akan senantiasa; 1. 2.

3.

4.

5.

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; senantiasa setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Meningkatkan mutu diri dengan belajar seumur hidup tentang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni dan budaya untuk diajarkan kepada mahasiswa saya dengan menggunakan teknologi pendidikan serta menjunjung nama baik, kehormatan dan kemuliaan profesi saya sebagai dosen dimanapun saya berada. Saling berkomunikasi melalui berbagai media, saling memberikan informasi mengenai IPTEK, seni dan budaya antar teman sejawat, para ilmuan dan lembagalembaga sumber pengetahuan lainya serta masyarakat pada umumnya Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu serta pengabdian kepada masyarakat, nusa dan bangsa Indonesia menurut apa adanya, benar dan dapat dipercaya dengan mengindahkan hak-hak asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dengan penuh dedikasi, jujur dan tulus Sadar bahwa dosen adalah seorang ilmuan yang peduli dan memiliki rasa tanggung jawab sosial dan tidak akan menyalahgunakan kedudukan saya sebagai dosen untuk keuantungan diri sendiri dengan merugikan dunia pendidikan khususnya masyarakat serta Negara pada umumnya

Saya berikhrar ini sepenuh hati dengan tekat akan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan sejujur-jujurnya.


4

SEJARAH DAN DASAR PEMIKIRAN

Tahun 2014 adalah perjalanan 16 tahun Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Dalam perspektif kelembagaan sesungguhnya belumlah cukup untuk membuktikan sebuah eksistensi. Namun ADI sejak awal didirikan pada tahun 1998 selalu berupaya meningkatkan peranannya untuk kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. ADI adalah sebuah wadah, tempat berkumpul kaum intelektual, ADI akan ikut berkembang semakin besar seiring dengan eksistensi setiap individu yang bernaung di dalamnya. Perkembangan yang konsisten ke arah yang lebih baik adalah buah dari komitmen yang dipegang bersama oleh seluruh komponen ADI. Sehingga dalam perjalanan ini ada banyak sekali upaya yang telah diwujudkan demi menjadi wadah yang terus berkembang dan berkarya dengan lebih baik. Awal Perjalanan ADI Organisasi ini dideklarasikan sejak tanggal 2 Mei 1998. Beberapa tokoh intelektual negeri terjun secara langsung menproklamirkan organisasi ini, diantaranya yaitu pendiri Prof. dr. H. Arjatmo Tjokronegoro, Ph.D., DSAnd, Drs. Zulkarnain H. Noer, MM, Ir. Martin, M.Si, Dr. Ir. Muhammad Koesmawan, MS., MBA., DBA, Dra. R. Indrajani, MSc, Dr. Ir. Ingrid Suryanti Surono, MSc, Prof. Dr. Ir. Zoeraini Djamal Irwan, MS, Prof. dr. H. Muzief Munir, DSAK, Drg. Lies Zubardiah, SP. ADI didirikan sebagai organisasi profesi yang beranggotakan para dosen dari Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Berdirinya ADI merupakan wujud tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap bangsa melalui jalur pendidikan formal, dalam hal ini pendidikan tinggi. Sebagai tenaga pengajar dan pendidik, dosen memilki peran strategis dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan mahasiswanya agar memiliki kompetensi keilmuaan dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam nation and character building.


5

Pada tanggal 20-22 April 1999 dilaksanakanlah Kongres pertama ADI, dan terpilih Prof.Dr. Arjatmo Tjokronegoro, Ph.D. DSAnd sebagai Ketua Umum Dan Prof. Dr. Ir. Zoeraini Djamal Irwan, MS sebagai Sekretaris Umum untuk periode kepengurusan tahun 1999-2004. Saat itu ADI bersekretariat di Kantor Kopertis Wilayah III di Jalan SMAN XIV Cililitan Jakarta Timur. Kemudian, setelah sempat tertunda selama dua tahun, kongres kedua ADI akhirnya terlaksana pada 19-21 April 2006 di Gedung BPS Jakarta. Terpilihlah Prof. Dr. Armai Arief, MA sebagai Ketua Umum dan Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd sebagai Sekretaris Umum untuk Periode 2006 hingga saat ini. Periode Kedua Dimasa kepemimpinan Prof. Dr. Armai Arief dan Prof. Dr. Suyatno, Asosiasi Dosen Indonesia merupakan organisasi profesi, bersifat kepakaran dan kecendekiaan, bercirikan keilmuan, seni dan budaya, bercorak terbuka, mandiri, dan kesejawatan. Organisasi ini didirikan sebagai wadah bagi para dosen Indonesia, sehingga keberadaanya menjadi sangat penting karena mencermati keberadaan dan peran dosen yang sangat besar. Para dosen saat ini selalu dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan baik senantiasa inovatif dalam mentransformasikan berbagai kemampuan yang ia miliki kepada mahasiswa. Oleh karena itu, salah satu tujuan besar ADI adalah mengembangkan profesi dan dalam melaksanakan tugas dan peran strategisnya di perguruan tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, ADI harus mampu menjadi katalisator dalam peningkatan mutu dosen dan Profil Asosiasi Dosen Indonesia

6

berperan aktif dalam kegiatan pengembangan mutu pendidikan dan sumber daya manusia, serta menggalang kemitraan dengan berbagai pihak. Hal tersebut merupakan sebuah upaya dalam rangka mencermati kecenderungan global yang kian kompetitif. Maka ADI dengan sumber daya yang dimilikinya akan terus mendorong dan meningkatkan profesionalitas para dosen Indonesia sehingga mampu mentransformasikan ilmu dan kemampuan yang ia miliki kepada para mahasiswanya dan mampu berkompetisi dengan dosen-dosen dari luar negeri. Dalam perjalanan ADI hingga saat ini, hampir ratusan kegiatan telah terlaksana. sebagai bukti keaktifan ADI sebagai organisasi yang memiliki peran starategis dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi para dosen. Setelah kongres II terlaksana di tahun 2006, ADI mengadakan audiensi dengan Wakil Presiden untuk melaporkan hasil kongres sekaligus memperkenalkan kepengurusan ADI yang baru. ADI juga terlibat dalam diskusi panel Membahas Pentingnya Pembentukan Kementrian Pendidikan Tinggi Nasional di Sekretariat Wakil Presiden pada Juni 2007. Kegiatan yang diperuntukkan bagi pengembangan mutu dosen diantaranya, Lokakarya Nasional “Kebangkitan Pendidikan Nasional Melalui Pengembangan Etika Budaya dan Karakter Serta Refleksi Peranan Asosiasi Dosen Indonesai” dan Lokakarya Nasional “Membangun Dosen Unggulan Masa Depan” pada tahun 2008. ADI juga turut memberikan pandangan soal kepemimpinan negara dalam Dialog Capres bersama ADI dengan Tema: “Menyoal Kepemimpinan Nasional Masa Depan Dalam Perspektif Pendidikan” pada tahun 2009. Ketika sertifikasi dosen marak dilakukan demi peningkatan mutu, ADI mengadakan Workshop “Kiat Sukses Mengikuti Serifikasi Dosen” pada November 2009 dan Workshop “Orientasi sertifikasi dosen: sosialisasi dan upaya menuju tercapainya pengakuan profesionalisme dosen” pada tanggal 25 Januari 2010. Kegiatan lainnya yaitu Sarasehan Nasional “Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” yang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal tahun 2010, Workshop “Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Bagi Dosen di Perguruan Tinggi (PTN dan PTS Se-Indonesia)” Desember 2010, Seminar Nasional “Pendidikan dan Pengembangan Enteprenuership di Perguruan Tinggi Berbasis Syariah” pada Desember 2011. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya menumbuhkan semangat entrepreneurship di lingkungan perguruan tinggi. Selain mengadakan beragam kegiatan, ADI juga aktif menjadi narasumber diberbagai kegiatan pendidikan diantaranya dalam Seminar “Peranan dan Fungsi Kompetensi Dosen untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau” dan Pelantikan Pengurus MPW-ADI Kepulauan Riau pada tahun 2007, Workshop Uji Publik RPP tentang Dosen di UHAMKA tahun 2007.


7

Tahun 2009 dapat dikatakan tahun yang cukup sibuk, ADI ikut berpartisipasi dalam banyak kegiatan seputar kebijakan pendidikan nasional, diantaranya dalam pembahasan draf standar pendidikan nasional, pembahasan draf BHP, workshop “Pengembangan profesional guru”, seminar “Menyoal guru di Indonesia”, workshop “Aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai salah satu perwujudan peningkatan integrasi bangsa” yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa DKI Jakarta, workshop “Masalah dan usaha pembangunan karakter bangsa”, di laksanakan oleh Ikatan Alumni UI, workshop “Bintek dan Sosialisai tentang Pemerintahan Desa serta Pembangunan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan UU Nomor II tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial” pada januari 2010 dan sederet kegiatan lainya. Selain dibidang pendidikan, ADI juga kerap terlibat dalam peranannya sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti melakukan kegiatan Lokakarya Kepemimpinan Nasional “Membangun Kemandirian Ormas dalam Memperkuat Kepemimpinan Nasional” pada September 2007, Dialog Interaktif Aktualisasi Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Organisasi Masyarakat Tingkat Nasional pada tahun Seminar & Lokakarya Antisipasi Munculnya Konflik Sosial Bernuansa Agama dan Suku/Etnis di Indonesia tahun 2008, Pelatihan dan Keterampilan Pemuda (LKKP) dengan tema “Membangun Kepemimpinan Pemuda dalam Enterpreneurship yang Kreatif, Produktif, Inovatif Menuju Masyarakat yang Sejahtera, pada Desember 2009, Seminar Nasional “Pengembangan Pendidikan Etika Budaya Politik yang Santun dan Bermartabat Menuju Indonesia Berdemokrasi” pada tanggal 29 Desember 2011, Seminar Nasional“ Penanggulangan Narkoba Melalui Pendidikan, Agama dan Budaya”pada 18 Juni 2012 dan sederet kegiatan lainnya. Sebagai lembaga intelektual yang berhulu pada perguruan tinggi, ADI juga melakukan beberapa penelitian diantaranya Penelitian mengenai demokrasi dengan tajuk “Demokrasi dalam Pendidikan; Upaya Memberikan Pemahaman Pluralisme Terhadap Peserta Didik” pada tahun 2009, penelitiaan mengenai Sekolah Luar Biasa dengan judul “Penguatan partisipasi masyarakat Terhadap Sekolah Luar Biasa” pada tahun 2008 hingga saat ini. Begitu banyak kegiatan yang telah dilaksanakan, hal tersebut tak lepas dari besarnya dukungan dan kerjasama dari masing-masing pengurus MPP, MPW dan Manajemen ADI. Namun bukan berarti tugas ADI semakin ringan, tantangan ke depan akan semakin besar. Oleh karena itu eksistensi ADI diharapkan dapat terus melejit, tidak hanya di kalangan akdemisi tapi juga mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Semua ini dalam rangka memperluas kesempatan bagi para dosen untuk meningkatkan kualitas daya saing secara nasional maupun intenasional.


8

Priode Ketiga Pelaksanaan Kongres III ADI yang bertemakan “Profesionalisme Dosen Demi Keunggulan Bangsa” ini sempat tertunda pelaksanaannya yang semula dijadwalkan di Maluku Utara (Ternate) pada bulan April 2012 yang lalu, namun baru terealisir pada tanggal 6 September 2012 bertempat di Aula Serbaguna Gedung B Universitas Internasional Batam. Pada kegiatan kongres tersebut berjalan cukup alot dimana terdapat tiga kandidat ketua umum diantaranya Prof. Dr. Armai Arief, MA, Prof. Dr. Sumono, M,Si dan Prof. Dr. Suyatno, M.Pd. Namun pada akhirnya setelah disepakati bersama oleh anggota ADI, maka terpilihlah Prof. Dr. Armai Arief, MA sebagai ketua umum priode 2012-2016. Pada priode kali ini, terjadi beberapa perubahan di AD/ART diantaranya masa priode yang semula 5 tahun, menjadi 4 tahun, perluasan kepengurusan ADI hingga cabang di masing-masing Perguruan Tinggi, pergantian susunan pengurus dll. Dengan terpilihnya kepengurusan baru priode 2012-2016, pembenahan manajemen dan program kerja begitu menjadi sorotan, sehingga diharapkan kedepanya ADI menjadi organisasi yang mampu memberikan kontribusi dan perubahan bagi pendidikan di Indonesia khususnya dan dikehidupan berbangsa pada umumnya. Profil Asosiasi Dosen Indonesia

9

Oleh karena itu mari kita secara bersama-sama membangun dan mengembangkan ADI sehingga mampu menjadi wadah yang benar-benar bermanfaat bagi para dosen Indonesia dan bagi masyarakat bangsa Indonesia. TUJUAN  Mewujudkan cita-cita proklamasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan

kesejahteraan dan ikut menjaga perdamaian dunia melalui penguasaan, pengembangan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.  Membina dan menumbuhkembangkan kemampuan profesional dan karir dosen.  Meningkatkan kesejahteraan anggota dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota dalam melaksanakan tugas mulianya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa  Memberikan perlindungan hukum dan HAM bagi dosen

VISI Menjadikan Asosiasi Dosen Indonesia sebagai organisasi yang modern dan systematic untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan daya saing bangsa. serta berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan para dosen di Indonesia MISI 1. Menyelenggarakan kajian dan penelitian tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni dan budaya, yang bermoral, berakhlak tinggi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa. 2. Menyelenggarakan pengembangan dan pelatihan SDM. 3. Menyelenggarakan penerbitan buku, majalah, dan jurnal ilmiah. 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Menyelenggarakan perlindungan hukum dan HAM bagi Dosen

MOTTO Membangun Kompetensi dan Mensejahterakan Dosen Indonesia

RUANG LINGKUP PROGRAM Untuk mencapai tujuan ADI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  Menggali dan mengembangkan kemampuan profesional dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam usaha mencerdaskan, meningkatkan iman dan taqwa dan kualitas bangsa. Profil Asosiasi Dosen Indonesia

10

 Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dalam usaha meningkatkan disiplin serta kualitas sumberdaya manusia  Menyelenggarakan, mengembangkan dan menggalang kerjasama dan jaringan informasi, komunikasi, konsultasi dalam bidang IPTEK, seni dan budaya dengan berbagai kalangan, baik perorangan, maupun antar lembaga dengan selalu meningkatkan iman dan taqwa, untuk terbentuknya suatu sinergi dalam mengantisipasi era globalisasi  Meningkatkan sikap dan mutu profesionalisme serta kepakaran para anggota di bidang disiplin ilmu yang ditekuninya, melalui studi lanjut, berbagai kegiatan ilmiah, pengembangan karir serta kesejahteraannya sebagai pengemban misi pendidikan tinggi  Menyelenggarakan berbagai kegiatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap Tri Dharma perguruan tinggi, dan pengkajian yang inovatif, strategis dan antisipatif serta berupaya merumuskan dan memecahkan berbagai masalah strategis pembangunan bangsa dan negara dalam skala daerah, nasional, regional dan global. SUMBER DANA Dalam hal pendanaan, Majelis Pengurus Pusat (MPP) Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) adalah selain bersumber dari uang pangkal dan iuran anggota, juga mengusahakan sendiri bagi kelangsungan kegiatannya dengan berbagai upaya yang sah dan tidak mengikat. MPP ADI juga membuka diri untuk bekerjasama dengan funding agencies baik nasional maupun internasional, lembaga-lembaga yang mempunyai visi dan misi yang sama, dan sumbangan-sumbangan lain baik bersifat individual maupun kolektif yang halal dan tidak mengikat. Adapun nomor rekening atas nama Asosiasi Dosen Indonesia pada Bank BNI Pasar Mayestik dengan nomor 122105563


11

SUSUNAN PENGURUS MPP ADI PRIODE 2012-2016


12

KEPUTUSAN MAJELIS PENGURUS PUSAT ASOSIASI DOSEN INDONESIA (MPP-ADI) Nomor : 07/MPP-ADI/KEP/I/2013 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN MAJELIS PENGURUS PUSAT ASOSIASI DOSEN INDONESIA (MPP-ADI) PERIODE 2012-2016 Menimbang : 1. Bahwa kepengurusan Majelis Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (MPP-ADI) Periode 2006-2012 telah berakhir 2. Bahwa kongres III MPP-ADI pada Tanggal 8 September 2012 telah membentuk Tim Formatur yang diberi wewenang untuk Menyusun kepengurusan MPP-ADI untuk periode 2012-2016. Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Pedoman Anggaran Dasar Asosiasi Dosen Indonesia (AD-ADI) Bab 1 Pasal 12 5. Pedoman Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Dosen Indonesia (ARTADI) Bab IV Pasal 13 dan Bab VI Pasal 16. Memperhatikan : 1. Rapat Tim Formatur Kongres III MPP-ADI pada Tanggal 7 Januari 2013. 2. Rapat Pengurus Harian MPP-ADI pada Tanggal 24 Januari 2013 MEMUTUSKAN Menetapkan : 1. Susunan Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesi (MPP-ADI) periode 2012-2016 sebagaimana terlampir; 2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 24 Januari 2013 Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (MPP-ADI)

Prof. Dr. H. Armai Arief, MA Ketua Umum

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd Sekretaris Umum


13

DAFTAR PENGURUS MAJELIS PENGURUS PUSAT (MPP) ASOSIASI DOSEN INDONESIA (ADI) 2012-2016 1. Dewan Penasehat Ketua : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Wakil Ketua : Menteri Agama RI Wakil Ketua Menteri Dalam Negeri RI Sekretaris : Dirjen Dikti Kemendikbud RI Wakil Sekretaris : Dirjen Pendis Kemenag RI Anggota : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prof. Dr. Jimly As-Shidiqi, SH., MH Dr. Syarifuddin Hasan, MM, MBA Prof. Dr. Irwan Prayitno Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MM.,MBA Prof. Dr. Nazarudin Umar, MA Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D. Prof. Ainun Na'im, Ph.D. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA Prof. H. Fasli Jalal, Ph.D Bahrul Hayat, Ph.D Dr. Ir. Suhatmansyah IS, M.Si Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA. Prof. Dr. Arjatmo Tjokronegoro, Ph.D.,DSAnd Prof. Dr. Laode Masihu Kamaludin Profil Asosiasi Dosen Indonesia

14

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Prof. Dr. Agustitin Setyo Budi, MM,.M.Pd Prof. Dr. Imam Suprayogo Prof. Dr. Suyanto,Ph.D Prof. Dr. Abuddin Nata, MA Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis, SP. P.Si, A.P.Si Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd Prof. Dr. Ibgyudha Triguna, MS Prof. Dr. Ahmad Baidhawi, M.Si Prof. Dr. Zoeraini Djamal, MS Prof. Dr. Nanat Natsir, M.Si Prof. Dr.der Soz Gumilar Rusliwa Somantri Prof. Dr. Husni Rahim Prof. Dr. MK. Tajuddin Prof. Dr. Anwar Arifin Prof. Dr. Dede Rosyada, MA Dr. Jason Lase, STh, M. Si Prof. Dr. Fuad Abdul Hamied, Ph.D Prof. Dr. Afiv Saefullah, drg.,M.Pd Prof. Dr. M. Amin Summa, MA, MM Prof. Dr. Bachtiar Effendi, MA

2. Dewan Pembina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Rektor Universitas Indonseia Rektor ITB Rektor Universitas Gajah Mada Rektor IPB Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Rektor Universitas Negeri Jakarta Rektor Universitas Trisakti Rektor Universitas Borobudur Rektor Universitas Airlangga Rektor Universitas Brawijaya Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Rektor Universitas Al-Azhar Jakarta Rektor Universitas Atmajaya Rektor Universitas Kristen Indonesia Rektor Universitas Budi Luhur Rektor Universitas Sumatera Utara Rektor Universitas Udayana Rektor Institut Hindu Indonesia Rektor Universitas Hasanudin Makasar Rektor Universitas Mercu Buana Rektor Universitas Pancasila Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Rektor UHAMKA Rektor Universitas Andalas Rektor Universitas Paramadina Rektor Universitas Pelita Harapan


15

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Rektor Universitas Bina Nusantara Rektor Universitas Terbuka Rektor Universitas Nasional Rektor Universitas Moestopo Beragama Rektor Universitas Assyafiayah Rektor Universitas Prasetya Mulya Ketua STIE Perbanas Rektor Universitas Tarumanegara Rektor Universitas Indrapasta PGRI Rektor Universitas Gunadarma Rektor Universitas Krisnadwipayana Rektor Universitas Esa Unggul Rektor Muhammadiyah Ponorogo Rektor UIN Bandung Rektor STIE Tazkia

3. Dewan Pakar Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

: Prof. Dr. H. Mansyur Ramli,SE.,M.Si : Prof. Dr. Koesmawan, MBA, DBA : Prof. Dr. Amani Lubis, MA :

Prof. Dr. Firmanzah, Ph.D Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd Dr. Koesnan A. Halim, SH., MM Prof. Dr. H.Yusran Rozak, MA Dr. Ir. Taufik Hanafi, MA Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.Pd Prof. Dr. Agus Sartono Dr. Taufiq Yudi Mulyanto, M.Pd Dr. Jamhari, MA Prof. Dr. Agus Suradika Dr. Bambang Indriyanto, P.Hd Dr. Sudarnoto Abd. Hakim, MA Dr. Chairul Huda, MH Dr. R. Urip Purwuno, M.Sc., Ph.D Prof. Dr. Abdul Mujib Dr. Ir. Patdono Suwignyo, M.Eng, Sc.,Ph.D Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng. Dr. Ir. Illah Sailah, M.S. Prof. Drs. Agus Subekti, M.Sc., Ph.D. Dr. Gutama Dr. Elih Sudiapermana Dr. Sumharmoko


16

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Drs. Mustaghfirin Amin, MBA Ir. Anang Tjahjono, MT Dr. Jan Binsar Marpaung Surya Dharma, M,Pd, Ph.D Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si Prof. Dr. Emil Bachtiar, Ph.D Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin, MA Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag Prof. Dr. Amrin Saragih, MA Dr. Amin Nurdin, MA Prof. Dr. Abdurrahman Mass’ud, Ph.D Dr. Ahmad Mukri Aji, MA Dr. Ahmad Husein Lubis, M.Sc Didik Suhardi,Ph.D Nurlena Rifai Ph.D.,MA Dr. Manager Nasution, MA Dr.H.Khairul Alwan Ar –Rivai Nasution, MM Dr.Mirzan T. Razak, APU

4. Majelis Pengurus Pusat 1 2 3 4 5 6 7

Prof. Dr. H. Armai Arief, MA Prof. Dr Sylviana Murni Prof. Dr. MTS Arief, MBA Dr. Amirsyah Tambunan, MA Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis. Dr. Firdaus Ali, M.Sc Dr. Saleh P. Daulay, M.Ag, M.Hum, MA

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Prof. Dr. Dahmir Dahlan, M.Sc Qodrat Nugraha, P.Hd Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd Dr. Iswandi Mourbas, SKM, MPPM Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd Dahnil Anzar, MA Busahdiar, MA Rosdiana, MA Arus Akbar Silondae, M,Si Prof. Dr. dr. H. Sardjana, SPOG., SH Rini Fatma Kartika, MH Dr. Hj. Yayuk Budi Iriyani, MM Jesse A. Monintja, MBA Dr. Pudjo Sumedi, MA Juliana Wahid, M.Pd Dr. Eko Sugiyanto, M.Si Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, SH., MH Dr. Yayah Yoratul Salamah, MH Drs. H. Atma Sanjaya, M.Si Dr. Yohanes Temuluru

Ketua Umum Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Ketua Bidang Kesejahteraan dan Usaha Ketua Bidang Litbang dan P2M Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Internasional Ketua Bidang IPTEK dan Publikasi Ketua Bidang Pendidikan dan SDM Sekretaris Umum Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Umum Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Wakil Bendahara Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Wakil Ketua Anggota Anggota Profil Asosiasi Dosen Indonesia

17

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Dr. Fahrurrozi, M.Pd Otom Mustomi, SH.,MA Azrul Tanjung, SE,.MM Dr. Wendi Usino Soelaiman Arief Wibowo, M.Kom Dr. Sumiyanto, MT Dr. Jainal Aripin, MA Dr. Nasib Sembiring, MBA.,MA.,M.Th Djihadul Mubarok, SE, MM Ir.Junaidi, M.Si Dr. H. I. Komang Suka'arsana, MH. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH Dr. Effendy Saragih, MH Subani, MH Abdul Ficar Hadjar, MH Prof. Dr. Faisal Chaniago, MH Vonny Rahayu Pawaka, SH.,MH Paulus Subandi,SH.,MH Dr. Tengku Ramli Zakaria, MA Abd. Rozak, M.Si Drs. Sufari, MA Yudha Prapantja, M.Pd Herwina Bahar, MA Fadilah Muchtar, M.Si Dr. Farida Hamid, M.Pd Dr. Joedomo Setiawan, M.Sc Drs. Enong Muis, MM Dr. Chandrawati, M.Pd Ir. Mutmainah, MM Suyanto Sidik, M.H Muhammad Gufroni,SH.,MH Dr. H. Slamet Surtisno, MM, M.Si Dr. Ahmad Tcahya, M.Si Andri Priharta, MM Dr. Benri Sjach, MA, M.Sc.,M.Si

Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Pengembangan Anggota Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Advokasi Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Pendidikan Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Kesejahteraan Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Usaha dan Koperasi Wakil ketua Anggota Anggota

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Dina Febriyani, SE., MM Drs. Abdul Ghofar, MA Aliyadi, MT Rahmat Mulyana, MM Prof. Dr. Murodi, MA Dr. Susilahati, M,Si Drs. H. Khaeroni, M.Si Dr. Hardjito, M.Si Dr. Agus Salim,M.Si Drs. Alfred Pakpahan, M. Si. Dr. Didin Syafruddin, MA Dr. Jajat Burhanudin, MA Ir. Sularno, M.Si

Anggota Anggota Anggota Anggota Kepala Departemen Penelitian Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat


18

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Dr. Maman Kh., M.Si Drs. Study Rizal. LK.,MA Drs. Hilal Ramadhan, M.A Dr.Yayan.Sopyan,SH., M.Ag Drs. Tabah Rosyadi, MA Dr. Khol Yao Thung, M.Sc.Ed Zuhdi, P.Hd Hadiyan, MA Dra. Husmiaty Hasyim, M.Ag Karnadi, MA Subandriyah, M.Pd Hj. Henny Hendarti, S.Kom., MM Husni Tedja, Ph.D Dr. Mastuki, M.A Dr. Endang Sulastri, M.A Dr. Umaimah Wahid Dr. Ikhsan, S.Pd.,MM Dr. Tengku Syahrul Reza, MM Drs. Nurul Jamali, M.Si Yudil Chatim, M.Pd Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd Yusuf Durrochman, M.Sc Dr. Firman Bahtiar Dina Afriyanti, MA, P.hD Yeny Ratna Yuaningsih, Ph.D Dr. Ir. Mohammad Ale Berawi, M.Sc M. Deden Ridwan, MA Idris Thaha, M.Si Dr. Rulli Nasrullah, M.Si M. Abrar Prinduri, MA Fauzan, MA Irwandi, M.Si Dr. Jejen Musfah.MA. Dr. Masri Elmahsyar, MA Dr. Muhammad Zein, MA M. Syukur, MA Dr. Rabiatul Adawiyah, M.Pd Dr. Solichun, M.Ag Dr. Nawirah Vera, M.Si Hazuarli, AM.,MA Dr. Titik Hariyati, M.Pd Dr. Achmad Syahid, MA Dr. Arif Kusuma Tata Sutabri, S.Kom, MMSI Sholehuddin, M.Pd Dr. Muhammad Iqbal Irham Prof. Dr. Moh Ishom Yusri, MA Yusran Kilun, MA

Wakil ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Kepala Departemen Sumber Belajar dan Data Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Kerjasama dan Humas Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Hub Luar Negeri Wakil ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Publikasi Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Kepribadian Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Pengembangan Profesi Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Departemen Kenaikan Pangkat Wakil ketua


19

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Dra.Netty Herawati, M.Si. Ir. Margono Sugeng, M.Si Koramen Sirait, MA Soni Rudi Hartanto Prof. Dr. Ir. Sumono Prof. Dr. Musril Zahari, M.Pd Prof. Drs. H. Totok Sarsito, MA., Ph.D Prof. Dr. I Nyoman Sucipta Prof. Dr. Ahmad Khairuddin, MA Prof. Dr. H. Bahaking Rama, MS Prof. Dr. Khalik Latuconsina.M.Si

Anggota Anggota Anggota Anggota Koordinator Wilayah I (Sumatera) Koordinator Wilayah II (DKI, Banten, Jabar) Koordinator Wilayah III (Jateng, Jatim, Yogya) Koordinator Wilayah IV (Bali, NTT, NTB) Koordinator Wilayah V (Kalimantan) Koordinator Wilayah VI (Sulawesi) Koordinator Wilayah VII (Papua & Maluku)

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 24 Januari 2013

Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (MPP-ADI)




20

DAFTAR NAMA PIMPINAN DAN ALAMAT MAJELIS PENGURUS WILAYAH (MPW) ASOSIASI DOSEN INDONESIA NO

PROVINSI

NAMA KETUA

1

DKI Jakarta

Prof. Dr. MTS. Arief, MM., MBA., CPM

2

Jawa Barat

Prof. Dr. Endin Nasrudin, M.Si

3

Jawa tengah

Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA

4

Yogyakarta

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum

5

Jawa Timur

Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS

6

NAD

Prof. Drs. Yusny Saby, MA., Ph.D

7

Sumatera Utara

Prof. Dr. Ir. Sumono, MS

ALAMAT STIE Kusuma Negara Jl. Raya Bogor KM. 24 Cijantung Jakarta Timur Telp. 021 – 8411329, 87790773, Fax . 021 – 8411329 Universitas Islam Negeri Bandung Jl. A. H. Nasution No.105 Telp. 022-7802844 STAIN KUDUS Jl. Conge Ngembal Rejo PO BOX 51 Kudus Telp. 0291-432677 / 438818 Universitas Negeri Yogyakarta Jl. Colombo I Yogyakarta 55281 Telp. 0274 – 552069/540 714 Fax. 0274-520 326 Universitas Brawijaya Malang Dekan FISIP Universitas Brawijaya Malang Jl. Veteran Malang Indonesia 65145 Telp. 0341 – 570131 Fax . 0341 – 575755 IAIN Ar-Raniry Jl.Nurudin Ar-Raniry Kopilima Darussalam. Banda Aceh 23111Telp. 021-755 2922 Kampus Universitas Sumatera Utara Guru Besar USU Fak. Pertanian Jl. Prof. A. Sofian No. 3


21

8

Sumatera Barat

Prof. Dr. Novesar Jamarun

9

Riau

Prof. Dr. H. Isjoni, M.Si

10

Jambi

Johni Najwan SH., MH., Ph.D

11

Sumatera Selatan

Prof. Mahmud Hasyim

12

Lampung

Prof. Dr. Muhajir Utomo, M.Sc

13

Kalimantan Dr. Haitami Salim, MA Barat

14

Kalimantan Drs. Abu Bakar, MA Tengah

15

Kalimantan Prof. H. Rusdy Saleh, M.Pd Selatan

16

Kalimantan Prof. Drs. H. Suyatno Wijoyo Timur

17

Sulawesi Utara

18

Sulawesi Tengah

Drs. Iskandar Ahmad, M.Hum

19

Sulawesi Selatan

Prof. Dr. Hj. Masrurah Mukhtar, MA

20

Sulawesi Utara

Prof. Dr. Mahmud Hamundu

21

Maluku

Prof.. Abd. Khalik Latukonsina, M.Si

Dr. Max. G. Rundungan, M.Pd

Kampus USU Medan Tel. 061-8212453, 061-8211822 Universitas Andalas Jl. Prof DR Hamka Padang 25131 Sumatera Barat Telp. 0761 – 63267 Fax . 0761 – 63279 FKIP Unri Kampus Binawidya Km 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru Riau Fax . 0761 – 65804/63 279 Telp. 0761 – 42682 Kampus Universitas Negeri Jambi Jl. Prof.Dr. Sri Sudewi Maschun Sofwan 8, Sungai Putri, Telana Pura, Jambi 36122 UNSRI Bukit Besar Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Sumatera Selatan Universitas Lampung Jl. Prof DR Sumantri Brojonegoro No. 26 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145 Telp. 0721 – 770294 Fax . 702767 STAIN PONTIANAK Jalan Letjend Soeprapto No. 19 Kode Pos 78121 Pontianak – Kalimantan Barat, Indonesia Telp. +62561 570421 Fax. +62561 570421 STAIN Palangka Raya Jl. Obos Komplek Islamic Centre Palangkaraya 73112 Telp. (0536) 3226356 Fax. (0536) 3222105 UNLAM Jl. Bandarmasih No. 43 Komplek DPR Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp. 0511 – 4368525 Univ. Mulawarman Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Rektorat Umul samarinda Kaltim 75117 Tel : 0541 741118 Universitas Negeri Manado Fakultas Ilmu Pendidikan Kampus IKIP Manado 95115 Sulawesi Utara Tlp. 0431-841428 Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu Sulawesi Tengah 94118 Kampus UMI Jl. Kakatua 27A Makasar 91511 Sulawesi Selatan Telp. 0411-873 018 Fax. 0411-870 093 Rektor UNHALU Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kendari 93232, Sulawesi Tenggara Telp. 0401-321503 IAIN Ambon Jl. Tarmizi Tahir Kebon Cengkeh Batu Merah Atas Ambon 97128 Telp. 0911 – 344315, 344816 Fax . 0911 – 344315 Profil Asosiasi Dosen Indonesia

22

22

Bali

Prof. Dr. I Nyoman Sucipta

23

NTB

Dr.H.Nashuddin M.Pd

24

NTT

Prof. Dr. Agustinus Benu MS

25

Papua

Dr. M. Arifin, MM

26

Bengkulu

Drs. Zulkarnain S, M.Ag

27

Maluku Utara

Drs. Darsis Humah, SH, MH

28

Banten

Drs. Suwaib Amiruddin., M.Si

29

Bangka Belitung

Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd

30

Gorontalo

Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd

31

Kep. Riau

Dr. Khairudin Said, MM

32

Irian barat

Dr. John Yawan, SH., M.Hum., MA

33

Sulbar

Drs. Herman Calo, M. Si

Universitas Udayana Jl. Jend Sudirman Denpasar 82114 Bali Telp. 0361-22379 IAIN Mataram Jl. Pendidikan No. 35 Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat Telp. 0370 – 621298 , 634490 Fax . 0370 – 625337 Universitas Negeri Nusa Cendana Jl. Laksda Adi Sucipto, Kupang 85228 Nusa Tenggara Timur Stikom Muhammadiyah Jayapura Jl. Abepantai No. 25 Abepura Kota Jayapura JL. Timur Indah IV Rt. 01 No. 8 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Bengkulu STAIN TERNATE Jl. Dupa-Dupa Pantai Ternate Maluku Utara 97727 Universitas Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang Banten 42124 STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Jl. Diponegoro No. 1 Sungailiat Bangka Belitung 33215 Kampus Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend Sudirman No. 6 Kota Gorontalo STAI Ibnu Sina Jln.Teuku Umar Rt 002/04 Kampung Pelita Lubuk Baja Batam 29443 Jl. Manyosi No. 2 Manokwari Irian Jaya Barat Telp. 0986-214045 Fax. 0986-214045 Jl. Karya ABRI Sanggeng Manokwari Papua Barat STIE Muhammadiyah Mamuju Jl. Pattalunru 2 Mamuju 91511 Fax. (0426) 22458 / 0426-21071


23

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI DOSEN INDONESIA Hasil Kongres III Batam,6-7 September 2012


24

ANGGARAN DASAR ASOSIASI DOSEN INDONESIA (AD ADI) PERIODE 2012 - 2016

PEMBUKAAN Bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, "untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", diperlukan peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan, sehingga mampu memahami, mempelajari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni dan budaya, yang bermoral dan berakhlak tinggi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME untuk selanjutnya diabdikan kepada kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bahwa salah satu upaya pokok untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum, adalah melalui jalur pendidikan formal, yang pada tingkatan pendidikan tinggi dilakukan oleh sivitas akademika yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Bahwa dosen adalah tenaga pengajar merupakan ujung tombak di perguruan tinggi, berperanan strategis dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan anak didiknya menjadi generasi penerus bangsa yang mampu bersaing dalam era globalisasi, demi kemajuan dan eksistensi bangsa Indonesia di masa depan. Sesuai dengan pokokpokok pikiran di atas, untuk memudahkan serta mempercepat pelaksanaannya, maka berbagai potensi dosen yang ada di Indonesia perlu dihimpun dalam suatu wadah, berbentuk asosiasi, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: BAB I. NAMA TEMPAT DAN WAKTU Pasal 1 Nama, Tempat dan Waktu 1. Organisasi ini bernama Asosiasi Dosen Indonesia yang disingkat dengan ADI. Dalam bahasa Inggris adalah Indonesian Lecturer Asociation disingkat (ILA). 2. ADI didirikan di Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 1998 bertepatan dengan hari pendidikan nasional, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 3. ADI berkedudukan hukum di Ibu kota Negara Republik Indonesia. BAB II ASAS Pasal 2 Asas ADI berasaskan Pancasila.


25

BAB III KEDAULATAN Pasal 3 Kedaulatan Kedaulatan anggota ADI ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres. BAB IV TUJUAN Pasal 4 Tujuan 1. Mewujudkan cita-cita proklamasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan dan ikut menjaga perdamaian dunia melalui penguasaan, pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 2. Membina dan menumbuhkembangkan kemampuan profesional dan karir dosen. 3. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota dalam melaksanakan tugas mulianya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. 4. Memberikan perlindungan hukum dan HAM bagi dosen. BAB V KEGIATAN Pasal 5 Kegiatan Untuk mencapai tujuan ADI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Menggali dan mengembangkan kemampuan profesional dosen dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dalam usaha mencerdaskan, meningkatkan iman dan taqwa dan kualitas bangsa. 2. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dalam usaha meningkatkan disiplin serta kualitas sumberdaya manusia. 3. Menyelenggarakan, mengembangkan dan menggalang kerjasama dan jaringan informasi, komunikasi, konsultasi dalam bidang IPTEK, seni dan budaya dengan berbagai kalangan, baik perorangan, maupun antar lembaga dengan selalu meningkatkan iman dan taqwa, untuk terbentuknya suatu sinergi dalam mengantisipasi era globalisasi. 4. Meningkatkan sikap dan mutu profesionalisma serta kepakaran para anggota di bidang disiplin ilmu yang ditekuninya, melalui studi lanjut, berbagai kegiatan ilmiah, pengembangan karir serta kesejahteraannya sebagai pengemban misi pendidikan tinggi 5. Menyelenggarakan berbagai kegiatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap tridharma perguruan tinggi, dan pengkajian yang inovatif, strategis dan antisipatif serta berupaya merumuskan dan memecahkan berbagai masalah strategis pembangunan bangsa dan negara dalam skala daerah, nasional, regional dan global.


26

BAB VI ORGANISASI Pasal 6 Sifat, Ciri, dan Corak ADI adalah organisasi profesi, bersifat kepakaran dan kecendekiaan, bercirikan keilmuan, seni dan budaya, bercorak terbuka, mandiri, dan kesejawatan. Pasal 7 Bentuk Organisasi 1. ADI meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dengan susunan Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah dan Tingkat Cabang di Perguruan Tinggi. 2. Tingkat pusat adalah organisasi tingkat pusat yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. 3. Tingkat wilayah meliputi tingkat provinsi atau daerah tingkat I yang sederajat. 4. Tingkat cabang bila diperlukan dapat dibentuk pada Perguruan Tinggi. BAB VII KODE ETIK Pasal 8 ADI memiliki dan melaksanakan Kode Etik. BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 9 Keanggotaan 1. Yang dapat diterima menjadi anggota ADI adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI. 2. Anggota ADI terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Pasal l0 Keanggotaan Berakhir 1. Karena meninggal dunia. 2. Atas permintaan sendiri. 3. Karena diberhentikan. Pasal ll Kewajiban dan Hak Anggota 1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan ADI serta Kode Etik.


27

2. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan, keputusan rapat serta keputusan dan ketetapan Musayawarah serta Kongres ADI 3. Anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih serta hak membela diri. 4. Anggota luar biasa mempunyai hak suara dan hak membela diri, tetapi tidak berhak memilih dan dipilih BAB IX KEPENGURUSAN Pasal l2 1. Kepengurusan ADI terdiri dari majelis pengurus pusat, majelis pengurus wilayah dan majelis pengurus cabang di Perguruan Tinggi. 2. Majelis Pengurus pusat dipimpin oleh Ketua Umum. 3. Majelis Pengurus wilayah dipimpin oleh seorang Ketua. 4. Majelis Pengurus cabang dipimpin oleh seorang Ketua.

BAB X PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT Pasal l3 1. Permusyawaratan dalam ADI meliputi kongres, mukernas, musyawarah wilayah, musyawarah cabang, rapat anggota, rapat pengurus, rapat koordinasi dan bentukbentuk pertemuan komunikasi lainnya yang dianggap perlu. 2. Status, fungsi dan mekanisme permusyawaratan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XI KEBERSAMAAN DAN JARINGAN Pasal l4 Kebersamaan dan Jaringan 1. Setiap anggota ADI dapat mengembangkan kegiatan kebersamaan dan kegiatan melalui kelompok jaringan antar sesama anggota baik setempat, wilayah, nasional, regional maupun internasional melalui koordinasi pengurus. 2. Jaringan kerjasama dapat dikembangkan dengan lembaga, kelompok atau organisasi lain yang tidak bertentangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADI. BAB XII KEUANGAN Pasal 15 Sumber Keuangan Keuangan ADI bersumber pada: 1. Uang pangkal.


28

2. Iuran anggota. 3. Sumbangan dari anggota, serta; 4. Sumbangan lain yang halal, tidak mengikat dan tidak melanggar hukum. BAB XIII PENETAPAN DAN PERUBAHAN Pasal 16 Penetapan dan Perubahan 1. Tujuan dan keanggotaan badan pendiri ADI tidak dapat diubah selama ADI masih berdiri. 2. Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI dilakukan melalui kongres ADI, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. 3. Kongres dianggap sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya l/2 ditambah satu dari jumlah wilayah. BAB XIV PEMBUBARAN Pasal 17 Pembubaran 1. Pembubaran ADI dilakukan melalui kongres. 2. Keputusan pembubaran hanya dapat dilakukan apabila kongres dimaksud pada ayat l pasal ini, dihadiri sekurang-kurangnya l/2 ditambah satu dari jumlah wilayah. 3. Keputusan pembubaran dapat diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. 4. Apabila ADI dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan organisasi diserahkan kepada badan-badan sosial atau lembaga pendidikan yang membutuhkan. BAB XV ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP Pasal l8 Aturan Tambahan dan Penutup 1. Hal-hal yang belum ditetapkan atau dirinci dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Anggaran Dasar ini disusun dan disyahkan pertama kali oleh badan pendiri ADI. 3. Anggaran Dasar ini sudah disempurnakan pada Kongres-III ADI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.


29

Ditetapkan di Pada tanggal

: Batam : 7 September 2012

PIMPINAN SIDANG KONGRES III Prof. Dr. MTS Arief Prof. Dr. Bahaking Rama, MS Dr. Hj. Indrastuti

Ketua Wakil Ketua Sekretaris


30

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI DOSEN INDONESIA (ART ADI) BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dosen adalah seorang ilmuwan, tenaga ahli atau tenaga trampil yang berprofesi melaksanakan tridharma yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat, mempunyai jabatan fungsional atau jabatan akademik yang diangkat atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia, mempunyai peranan penting di perguruan tinggi. Seorang dosen perlu meningkatkan profesionalism serta kemampuannya baik aspek kognitif, afektif dan aspek psikomotor, secara terus menerus dengan konsep belajar seumur hidup, sehingga dia dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. BAB II KEORGANISASIAN Pasal 2 Sifat, ciri, dan Corak Keorganisasian ADI adalah organisasi profesi, bersifat ilmiah, bercirikan keilmuan, seni dan budaya, bercorak terbuka, mandiri, dan kesejawatan. Profil Asosiasi Dosen Indonesia

31

1. ADI adalah organisasi bersifat profesi yang beranggotakan para dosen dari berbagai bidang ilmu. 2. Adi bercirikan keilmuan, seni dan budaya diwujudkan dalam kegiatan tridarma, yang bergerak dalam segala bidang ilmu. 3. Adi bercorak keterbukaan yang diselenggarakan dalam penerimaan anggota, menampung aspirasi, partisipasi, prakarsa dan dinamika anggota. 4. ADI bercorak kebebasan ilmiah atau akademik yang dimanifestasikan dalam sikap independen, berdiri sendiri, tidak menjadi bagian atau bernaung dalam organisasi kekuatan sosial politik dan atau birokrasi pemerintah, dan selalu mencari kebenaran. 5. ADI bercorak kemandirian yang dicerminkan dalam sikap organisasi, yang memiliki otonom dalam pemikiran dan pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan, sesuai dengan program yang telah ditetapkan. 6. ADI bercorak kekeluargaan yang diimplementasikan pada pengembangan wawasan kebangsaan untuk menumbuhkan sikap kekeluargaan dosen serta berpartisipasi dalam pemersatu bangsa dan negara. 7. ADI bercorak teman sejawat, dimplementasikan pada pengembangan wawasan kebersamaan antara sesama dosen, dengan selalu melaksanakan dan menjunjung tinggi kode etik dan ikrar dosen. Pasal 3 Fungsi Organisasi Struktural 1. ADI cabang merupakan pangkalan kegiatan anggota di Perguruan Tinggi. 2. ADI wilayah, berfungsi menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan sejumlah ADI cabang Perguruan Tinggi dan berkedudukan di ibukota daerah tingkat I bersangkutan, agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. 3. ADI pusat menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan semua ADI wilayah dan cabang. Pasal 4 Struktur Organisasi Cabang 1. Organisasi cabang merupakan ADI cabang yang dibentuk dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, yang berada di Perguruan Tinggi, sekurang-kurangnya 25 orang dosen. 2. ADI wilayah menghimpun anggota serta mengkoordinasikan kelompok dan jaringan anggota yang ada di cabang/perguruan tinggi. 3. Untuk mendirikan ADI cabang, harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus ADI wilayah dengan tembusan kepada pengurus ADI pusat. 4. ADI cabang dibentuk dengan mendapat pengesahan pengurus ADI wilayah, jika diperlukan pengesahan ADI cabang dapat dilakukan oleh pengurus ADI pusat. 5. Apabila dianggap perlu ADI wilayah dapat membentuk badan koordinasi dan lembaga yang dianggap potensial yang bersifat non struktural di daerahnya. 6. Bila dipandang perlu ADI cabang dapat dibentuk Badan Penasehat.


32

Pasal 5 Struktur Organisasi Wilayah 1. Organisasi wilayah dibentuk di daerah tingkat I (satu) atau daerah yang sederajat dengan daerah tingkat satu. 2. Untuk mendirikan organisasi wilayah, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus ADI pusat. 3. Organisasi wilayah dibentuk dengan persetujuan dan pengesahan pengurus organisasi pusat. 4. Bila dipandang perlu ditingkat wilayah dapat dibentuk Dewan Penasehat. Pasal 6 Struktur Organisasi Pusat 1. Organisasi pusat adalah organisasi yang dibentuk di tingkat pusat, berkedudukan di ibukota Republik Indonesia. 2. Bila dipandang perlu ditingkat pusat dapat dibentuk Dewan Penasehat.

BAB III KEANGGOTAAN Pasal 7 Jenis Anggota 1. Anggota biasa, adalah dosen tetap pada sebuah perguruan tinggi, Warga Negara Indonesia mempunyai pendidikan minimal Strata Dua atau yang sederajat, dan sudah mempunyai jabatan akademik. 2. Anggota luar biasa, adalah dosen tidak tetap Warga Negara Indonesia mempunyai pendidikan minimal Strata Dua atau yang sederajat, dan sudah mempunyai jabatan akademik. 3. Anggota kehormatan adalah anggota yang ditetapkan oleh pengurus diluar ayat 1, dan 2 pasal ini, karena mempunyai jasa dan sumbangan dalam pengembangan IPTEK seni, budaya dan terhadap ADI. Pasal 8 Persyaratan Anggota Yang diterima menjadi anggota biasa adalah: 1. Dosen Warga Negara Indonesia, minimal memiliki ijazah Strata 2 (dua) atau yang sederajat bagi yang sudah mempunyai jabatan akademik asisten ahli. 2. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan ADI. 3. Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pengurus ADI. 4. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan keanggotaannya. 5. Prosedur keanggotaan luar biasa, anggota istimewa diatur tersendiri dalam ketetapan organisasi.


33

Pasal 9 Kewajiban dan Hak Anggota 1. Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan ADI. 2. Anggota biasa mempunyai kewajiban: a. Membayar uang pangkal dan iuran anggota. b. Menjaga dan menjunjung nama baik ADI. c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ADI. 3. Anggota luar biasa, dan anggota istimewa mempunyai kewajiban: a. Menjaga dan menjunjung nama baik ADI. b. Berpartisipasi dalam kegiatan ADI. 4. Setiap anggota mempunyai hak informasi, perlindungan hukum yang berkaitan dengan profesi dan fasilitas. Pasal l0 Berakhirnya Keanggotaan 1. Keanggotaan biasa, keanggotaan luar biasa dan keanggotaan istimewa berakhir bila: a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri. c. Tidak mampu. d. Diberhentikan 2. Tata cara pemberhentian anggota, pembelaan dan rehabilitasi: a. Pemberhentian anggota dilakukan oleh pengurus pusat, dengan rekomendasi ADI wilayah atas usulan pengurus wilayah. b. Pemberhentian anggota terlebih dahulu diberikan peringatan sampai 3 kali secara tertulis dengan tembusan ke ketua ADI wilayah dan ADI pusat. c. Pemberhentian anggota yang mempunyai jabatan dalam pengurus, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh pengurus ADI pusat, dengan rekomendasi ketua ADI wilayah atas usul ketua ADI wilayah. d. Anggota yang dikenakan pemberhentian terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat pengurus. e. Prosedur lebih rinci dalam pemberhentian, pembelaan dan rehabilitasi akan diatur dalam ketetapan ADI BAB IV KEPENGURUSAN Pasal 1l Pengurus ADI Cabang 1. Status kepengurusan ADI cabang: a. Pengurus ADI cabang adalah badan kepemimpinan ADI di Perguruan Tinggi b. Masa jabatan pengurus ADI cabang adalah lima tahun. c. Setelah habis masa jabatan, ketua ADI cabang tidak dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya berturut-turut, kecuali jika sangat dibutuhkan, dapat dipilih kembali hanya untuk kedua kalinya. 2. Personalia pengurus ADI cabang:


34

a. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua-ketua seksi sesuai dengan kebutuhan. b. Majelis pimpinan paripurna ADI cabang terdiri dari pengurus harian, badan penasehat, dan seluruh anggota pengurus ADI cabang. c. Dalam hal ketua tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih pejabat ketua melalui sidang pleno majelis pimpinan paripurna ADI cabang sampai habis masa jabatan ketua lama. 3. Tata cara pemberhentian pengurus ADI cabang dan pembelaan: a. Pemberhentian dilakukan setelah dilakukan tiga kali peringatan secara tertulis terlebih dahulu oleh ketua ADI cabang, kecuali dalam hal-hal luar biasa. b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian, diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang dibentuk untuk itu di tingkat ADI wilayah bersangkutan, terakhir pada musyawarah nasional. c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADI. 4. Tugas dan kewajiban pengurus ADI cabang: a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah ADI cabang, kebijakan dan program kerja ADI wilayah dan pusat, serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADI lainnya. b. Menyampaikan laporan enam bulan sekali kepada pengurus ADI wilayah dengan tembusan kepada pengurus ADI pusat. c. Dapat menjalankan tugas, setelah memperoleh pengesahan dan dilantik oleh pengurus ADI wilayah. d. Setelah pengurus baru terbentuk, paling lambat dalam jangka waktu lima belas hari, pengurus ADI cabang demisioner segera mengadakan serah terima jabatan. 5. Pembentukan badan konsultasi non struktural: a. ADI cabang dapat membentuk unit pelaksana teknis konsultasi non struktural jika perlu dan menguntungkan yang bersifat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implikasi tridharma perguruan tinggi, program-program ADI, serta kebutuhan pembangunan di daerah tingkat II/Pergurun Tinggi bersangkutan secara inovatif, strategis dan antisipatif. b. Unit pelaksana teknis konsultan poin a ayat ini, dibentuk atas dasar hasil rapat pengurus ADI cabang dengan berkonsultasi kepada ketua ADI wilayah dan bertanggung jawab kepada ketua ADI cabang. c. Mekanisme pembentukan unit pelaksana teknis konsultan tersebut akan diatur tersendiri dalam ketetapan ADI. Pasal 12 Pengurus ADI Wilayah 1. Status pengurus ADI wilayah: a. Pengurus ADI wilayah adalah badan kepemimpinan di daerah tingkai I atau yang sederajat dengan daerah tingkat I dan berkedudukan di ibukotanya. b. Masa jabatan pengurus ADI wilayah adalah 5 (lima) tahun. c. Setelah habis masa jabatan, ketua ADI wilayah tidak dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya berturut-turut, kecuali jika sangat dibutuhkan, dapat dipilih kembali hanya untuk kedua kalinya. 2. Personalia pengurus ADI wilayah:


35

a. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua-ketua bidang. b. Majelis pimpinan paripurna ADI wilayah terdiri dari pengurus harian ditambah badan penasehat, serta utusan-utusan ADI cabang. c. Dalam hal ketua tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih pejabat ketua melalui musyawarah sidang pleno ADI wilayah sampai habis masa jabatan ketua lama. 3. Tata cara pemberhentian pengurus ADI wilayah dan pembelaan: a. Pemberhentian dilakukan oleh ketua umum ADI pusat, setelah tiga kali peringatan terlebih dahulu oleh ketua ADI wilayah, yang tembusannya disampaikan kepada pengurus ADI pusat, kecuali dalam hal-hal luar biasa. b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian, diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang dibentuk untuk itu oleh ADI pusat dalam musyawarah nasional c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADI. 4. Tugas dan kewajiban pengurus ADI wilayah: a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan musyawarah ADI wilayah, kebijakan dan program kerja ADI, serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADI lainnya. b. Menyampaikan laporan enam bulan sekali kepada pengurus ADI pusat. c. Mengevaluasi hasil kerja pengurus ADI cabang yang disampaikan melalui laporan periodik kepada pengurus ADI wilayah. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pengurus ADI pusat. d. Merintis, mendorong dan mengkoordinasikan pembentukan cabang-cabang ADI baru. e. Dapat menjalankan tugas, setelah memperoleh pengesahan dan setelah dilantik oleh pengurus ADI pusat. f. Setelah pengurus baru terbentuk, paling lambat dalam jangka waktu satu bulan, pengurus ADI wilayah demisioner segera mengadakan serah terima jabatan. 5. Pembentukan Unit pelaksana teknis konsultasi non struktural: a. Pada ADI wilayah dapat dibentuk unit pelaksana teknis konsultan non struktural yang memungkinkan dan menguntungkan yang bersifat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implikasi tridharma perguruan tinggi, program-program ADI, serta kebutuhan pembangunan di Daerah tingkat I bersangkutan secara inovatif, strategis dan antisipatif. b. Unit pelaksana teknis konsultan {point a) ayat ini}, dibentuk atas dasar hasil rapat pengurus ADI wilayah dengan berkonsultasi kepada ketua umum ADI pusat, dan bertanggungjawab kepada ADI pusat. c. Mekanisme pembentukan unit pelaksana teknis konsultan tersebut akan diatur tersendiri dalam ketetapan ADI. Pasal 13 Pengurus ADI Pusat 1. Status pengurus ADI pusat: a. Pengurus ADI pusat adalah badan kepemimpinan ADI tertinggi dan berkedudukan di ibukota Republik Indonesia. b. Masa jabatan pengurus ADI pusat adalah 4 (empat) tahun.


36

2.

3.

4.

5.

c. Setelah habis masa jabatan, ketua umum ADI pusat dapat dipilih kembali, hanya untuk kedua kalinya. Personalia pengurus ADI pusat: a. Pengurus harian terdiri dari ketua umum, empat ketua, asisten bila diperlukan, sekretaris umum, dua sekretaris, bendahara umum, dua bendahara, dan para ketua departemen. b. Pengurus lengkap terdiri dari pengurus harian ditambah ketua-ketua bidang menurut kelompok disiplin ilmu/tugas. c. Majelis pimpinan paripurna pusat terdiri dari pengurus lengkap ditambah dewan penasehat. d. Dalam hal ketua umum tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih pejabat ketua umum melalui sidang majelis pimpinan paripurna ADI pusat sampai habis masa jabatan ketua umum lama. Tata cara pemberhentian pengurus ADI pusat dan pembelaan: a. Pemberhentian atas persetujuan rapat paripurna, dilakukan setelah disampaikan tiga kali peringatan tertulis terlebih oleh ketua umum, yang ditembuskan kepada badan pendiri, kecuali dalam hal-hal luar biasa. b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian, diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang khusus dibentuk untuk itu pada musyawarah nasional. c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADI. d. Pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan anggota majelis pimpinan paripurna pusat dilakukan oleh pengurus ADI. Tugas dan kewajiban pengurus ADI pusat: a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan kongres, musyawarah nasional, rapat-rapat koordinasi nasional, kebijakan dan program kerja ADI pusat, serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADI lainnya. b. Segera menyampaikan kepada seluruh jajaran ADI yang berkepentingan segala ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan ADI. c. Menerima dan mengolah laporan-laporan enam bulan sekali dari para pengurus ADI wilayah untuk bahan analisis, guna dijadikan sumber penetapan kebijaksanaan ADI maupun pemecahan masalahnya. d. Bertanggung jawab kepada kongres ADI. e. Bertanggungjawab keluar dan kedalam ADI. f. Pengurus ADI pusat baru dan menjalankan tugas, setelah memperoleh pengesahan dari kongres. g. Setelah pengurus baru terbentuk, paling lambat dalam jangka waktu dua bulan, pengurus ADI pusat demisioner harus mengadakan serah terima jabatan. h. Merintis, mendorong, mengkoordinasikan pembentukan wilayah-wilayah ADI baru, berikut mengesyahkan dan melantik pengurusnya, serta membinanya. Pembentukan unit pelaksana teknis konsultasi non struktural: a. Pada ADI pusat dapat dibentuk unit pelaksana teknis konsultasi non struktural yang mungkin dan menguntungkan yang bersifat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implikasi tridharma perguruan tinggi, program-program ADI, serta kebutuhan pembangunan nasional secara inovatif, strategis dan antisipatif. b. Unit pelaksana teknis konsultan (point a) ayat ini, dibentuk atas dasar hasil rapat pengurus ADI pusat dengan berkonsultasi kepada badan pendiri dan bertanggungjawab kepada ketua umum ADI pusat. c. Mekanisme pembentukan unit pelaksana teknis konsultan tersebut akan diatur tersendiri dalam ketetapan ADI.


37

Pasal 14 Pergantian Pengurus Antar Waktu 1. Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugas tugasnya, sebelum masa kepengurusan berakhir. 2. Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh ketua umum pada tingkat pusat, oleh ketua wilayah di tingkat wilayah dan oleh ketua cabang di tingkat cabang, melalui rapat pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu. BAB V BADAN PENDIRI Pasal 15 Badan Pendiri 1. ADI didirikan oleh badan pendiri, yang terdiri dari dosen-dosen yang merintis pendirian ADI pertama kali. 2. Badan pendiri otomatis tidak dapat diberhentikan selama hidup, bahkan selama ADI belum dibubarkan. 3. Badan pendiri berfungsi memelihara agar perjalanan hidup ADI tidak keluar dari rel untuk mencapai tujuan ADI. BAB VI DEWAN PENASEHAT Pasal 16 Dewan Penasehat 1. Dewan penasehat beranggotakan para tokoh formal pemerintah, dunia usaha maupun para tokoh informal kemasyarakatan dan tokoh pendidikan yang berpengaruh luas di kalangan rakyat Indonesia. 2. Jumlah anggota dewan penasehat sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang ketua. 3. Khusus untuk majelis pengurus pusat dewan penasehat diketuai oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. 4. Dewan penasehat berfungsi memberikan nasehat, pertimbangan, saran, bantuan dan kemudahan bagi semua pengurus, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup ADI. 5. Dewan penasehat dipilih dalam kongres nasional ADI, dan; 6. Diangkat sampai diadakan kongres ADI periode berikutnya. BAB VII PERMUSYAWARATAN Pasal 17 Rapat, Koordinasi, Musyawarah, dan Kongres


38

1. Rapat adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan. Rapat diadakan antar anggota pengurus. 2. Koordinasi adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas masalah program kerja dan evaluasi. 3. Musyawarah adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan yang dihadiri oleh majelis pimpinan paripurna, ditambah dengan utusan-utusan, peninjau dan undangan lain sesuai dengan keperluannya. 4. Rapat, koordinasi dan musyawarah dapat diadakan pada tingkat pengurus ADI cabang, wilayah dan pusat. 5. Musyawarah pada tingkat pengurus ADI pusat dinamakan musyawarah nasional. 6. Kongres adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan tertinggi ADI. Pasal 18 Musyawarah ADI Cabang 1. Status musyawarah ADI cabang: a. Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat ADI cabang. b. Merupakan musyawarah anggota. c. Diadakan satu kali dalam 5 tahun sebelum penyelenggaraan musyawarah wilayah. 2. Wewenang musyawarah ADI cabang: a. Menilai pertanggungjawaban pengurus ADI cabang. b. Menetapkan program kerja ADI cabang yang merupakan rangkuman dari unsurunsur program ADI wilayah serta penjabaran garis-garis besar program kerja ADI pusat. c. Memilih pengurus ADI cabang dengan jalan memilih dan menetapkan ketua merangkap ketua tim formatur untuk menyusun personalia kepengurusan ADI cabang. d. Memilih dan mengusulkan calon anggota majelis formatur serta calon-calon pengurus ADI wilayah dan pusat untuk periode berikutnya. 3. Tata tertib musyawarah ADI cabang: a. Peserta terdiri dari majelis pimpinan paripurna, para anggota ADI cabang, peninjau dan undangan lainnya. b. Pengurus ADI cabang adalah penanggungjawab penyelenggaraan musyawarah ADI cabang. c. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah ADI cabang diatur dalam ketetapan ADI. d. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan musyawarah luar biasa ADI cabang. Pasal 19 Musyawarah ADI Wilayah 1. Status musyawarah ADI wilayah: a. Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat ADI wilayah.


39

b. Diadakan satu kali dalam 5 tahun sebelum penyelenggaraan kongres. 2. Wewenang musyawarah ADI wilayah: a. Menilai pertanggungjawaban pengurus ADI wilayah. b. Menetapkan program kerja ADI wilayah yang merupakan rangkuman dari unsurunsur program ADI cabang serta penjabaran garis-garis besar program kerja ADI pusat. c. Memilih pengurus ADI wilayah dengan jalan memilih dan menetapkan ketua merangkap ketua tim formatur untuk menyusun personalia kepengurusan ADI wilayah. d. Memilih dan mengusulkan calon anggota majelis formatur serta calon-calon pengurus ADI pusat untuk periode berikutnya. 3. Tata tertib musyawarah ADI wilayah: a. Peserta terdiri dari majelis pimpinan paripurna ADI wilayah, utusan-utusan ADI cabang, peninjau dan undangan lainnya. b. Pengurus ADI wilayah adalah penanggungjawab penyelenggaraan musyawarah ADI wilayah. c. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah ADI wilayah diatur dalam ketetapan ADI. d. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan musyawarah luar biasa ADI wilayah. Pasal 20 Musyawarah Nasional 1. Status musyawarah nasional; a. Merupakan musyawarah ADI pusat, yaitu forum tertinggi ADI dibawah kongres. b. Diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 4 tahun antara dua kongres 2. Wewenang musyawarah nasional: a. Mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kongres. b. Menampung dan merumuskan usulan-usulan baru bagi penyempurnaan ADI. c. Membentuk forum-forum khusus guna menampung, menyelesaikan dan memutus tentang masalah pembelaan diri dari anggota-anggota pengurus ADI wilayah dan pusat yang diberhentikan. 3. Tata tertib musyawarah nasional: a. Peserta terdiri dari pengurus lengkap ADI pusat dan utusan-utusan ADI wilayah. b. Pengurus ADI pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah nasional. c. Banyaknya utusan pengurus ADI wilayah ditentukan oleh pengurus ADI pusat. d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah nasional diatur oleh pengurus ADI pusat. Pasal 21 Kongres 1. Status kongres: a Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat ADI pusat. b Merupakan kongres utusan-utusan ADI cabang, wilayah dan pusat. c. Diadakan satu kali dalam 4 tahun.


40

2. Wewenang kongres: a. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus ADI pusat. b. Menetapkan program kerja ADI pusat berdasarkan laporan-laporan ADI wilayah, tantangan-tantangan masa depan, tujuan ADI dan pertimbangan lainnya. c. Memutuskan ketetapan-ketetapan ADI. d. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, pedomanpedoman pokok dan kebijaksanaan ADI. e. Memilih dan mengusulkan calon anggota majelis formatur atau calon-calon pengurus ADI pusat untuk periode berikutnya. f. Memilih alternatif tempat penyelenggaraan kongres berikutnya. 3. Tata tertib kongres: a. Peserta terdiri dari majelis pimpinan paripurna ADI pusat, utusan-utusan ADI wilayah dan cabang, serta peninjau. Peninjau adalah undangan lainnya. b. Pengurus ADI pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan kongres. c. Banyaknya utusan ADI cabang dan wilayah serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kongres ditetapkan oleh pengurus ADI pusat. d. Dalam keadaan mendesak, jika dipandang perlu, dapat diadakan kongres luar biasa. Pasal 22 Kongres Luar Biasa 1. Kongres luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan kongres. 2. Kongres luar biasa diadakan jika menghadapi keadaan yang luar biasa, atas permintaan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah ADI cabang, setelah mendengar pendapat dewan penasehat dan disetujui badan pendiri. BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 23 Hak Suara dan Hak Bicara Peserta pada musyawarah ADI cabang, musyawarah wilayah, musyawarah nasional, kongres dan kongres luar biasa, mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peserta peninjau dan undangan lainnya tidak mempunyai hak suara.

Pasal 24 Korum dan Persyaratan 1. Musyawarah ADI cabang dinyatakan syah apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah satu jumlah anggota cabang. 2. Musyawarah ADI wilayah dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus ADI wilayah dan utusan-utusan pengurus ADI cabang di wilayahnya. 3. Musyawarah ADI pusat dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah personalia pengurus ADI pusat dan utusan-utusan pengurus ADI wilayah.


41

4. Kongres dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah personalia pengurus lengkap ADI pusat dan utusan pengurus ADI wilayah dan ADI cabang. 5. Kongres luar biasa dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah personalia pengurus lengkap ADI pusat dan utusan wilayah dan cabang. 6. Apabila ketentuan dalam ayat 1), ayat 2), ayat 3), ayat 4 dan ayat 5) pasal ini tidak dapat dipenuhi, maka penyelenggaraan musyawarah ADI cabang, musyawarah ADI wilayah, musyawarah ADI pusat, kongres dan kongres luar biasa ditangguhkan selama dua jam, dan jika dalam tenggang waktu tersebut korum tidak terpenuhi, maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir, maka musyawarah/kongres tersebut dinyatakan syah. Pasal 25 Pengambilan Keputusan 1. Setiap keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. BAB IX KEGIATAN Pasal 26 Kegiatan 1. Membantu pengembangan mutu dan karir dosen dengan cara: a. Mendirikan pusat dokumentasi, perpustakaan, jaringan informasi dan komunikasi terpadu dalam rangka pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian informasi tentang sumber daya, IPTEK, seni dan budaya dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. b. Memberikan konsultasi tentang pendidikan dan pengajaran. c. Mengadakan latihan, serta kursus, penataran dan sejenisnya. d. Mengadakan pertemuan ilmiah, seperti: seminar, diskusi dan sejenisnya. e. Menerbitkan publikasi karya ilmiah berupa buku, majalah, jurnal, buletin dan melalui media lainnya. f. Memberikan konsultasi tentang penelitian dan pengembangan ilmu. g. Memberikan konsultasi tentang pengabdian kepada masyarakat. h. Dan berbagai kegiatan lainnya yang sesuai. 2. Menampung dan memberikan konsultasi untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan anggota. 3. Membuat bank data dosen, lengkap dengan keahliannya, penempatan, kenaikan jenjang jabatan akademik, jenjang karir, studi lanjut dan sebagainya. 4. Membantu meningkatkan kesejahteraan anggota di tingkat organisasi ADI masingmasing, seperti pendirian koperasi dan usaha menguntungkan lainnya yang bersifat ilmiah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ADI. 5. Membantu pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan negara melalui pelayanan unit pelaksana teknis konsultan di lingkungan tiap tingkatan kepengurusan ADI masing-masing dalam rangka pelaksanaan tridharma


42

perguruan tinggi. Pelayanan ini dapat menerima jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ADI. 6. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam pemikiran-pemikiran ilmiah yang bersifat sosial, sukarela dan tidak mengharapkan jasa materil. BAB X KEUANGAN Pasal 27 Pengaturan Keuangan 1. Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan keanggotaan ditentukan oleh pengurus ADI pusat dengan mempertimbangkan usulan wilayah dan cabang. 2. Uang pangkal disetorkan kepada pengurus ADI pusat. 3. Uang iuran bulanan anggota 70% untuk kepengurusan ADI cabang, 20% untuk kepengurusan ADI wilayah dan 10% untuk kepengurusan ADI pusat. 4. Pelaksanaan pengumpulan uang pangkal, uang iuran bulanan anggota dan hasil usaha akan ditentukan dalam ketetapan ADI pusat. BAB XI ATRIBUT ORGANISASI Pasal 28 Atribut Organisasi 1. Atribut organisasi terdiri dari panji, lambang, bendera, lagu dan kartu tanda anggota, penggunaannya diatur melalui ketetapan ADI. 2. Lambang adalah buku terbuka bertuliskan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), di atas buku tertutup. 3. Bendera berwarna merah dan putih, vertikal, ditengahnya lambang ADI, gambar buku kuning emas, dengan tulisan hitam. 4. Lagu Hymne ADI 5. Kartu anggota warna sama dengan bendera, tertera lambang, nama anggota, waktu berlakunya dan lainnya yang dianggap perlu. BAB XII ATURAN TAMBAHAN Pasal 29 Aturan Tambahan 1. Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI. 2. Setiap anggota dan pengurus harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI.


43

BAB XIII PENUTUP Pasal 30 Hal lain dan Pemberlakuan 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI, akan diatur dalam ketetapan-ketetapan ADI. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI dibuat dan disahkan pertama kali oleh badan pendiri, yang disempurnakan dan disahkan oleh kongres-III ADI. 3. Selain tujuan dan keanggotaan badan pendiri ADI, bila dianggap perlu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI dapat disempurnakan oleh kongres ADI berikutnya. 4. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam Pada tanggal :7 September 2012

PIMPINAN SIDANG KONGRES III

Prof. Dr. MTS Arief Prof. Dr. Bahaking Rama, MS Dr. Hj. Indrastuti

Ketua Wakil Ketua Sekretaris


44

KELENGKAPAN DAN KELEGALITASAN ORGANISASI ADI


45


46

SEKILAS PROFIL LEMBAGA OTONOM ASOSIASI DOSEN INDONESIA    

Koperasi Jasa Asosiasi Dosen Indonesia Lembaga Pusdiklat Asosiasi Dosen Indoenesia Lembaga Advokasi Asosiasi Dosen Indonesia Lembaga Penanggulangan, Penyuluhan dan Pengobatan Narkoba Asosiasi Dosen Indonesia


47


48

SEKILAS TENTANG KOPERASI JASA ASOSIASI DOSEN INDONESIA ( KOPSA ADI )

1. Landasan Normatif : Berdasarkan Undang-undang Koperasi terbaru No.17 tahun 2012 menggantikan Undang-undang No.25 tahun 1992, untuk mendorong percepatan Realisasi atau Revisi Undang-undang No.25 Tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan Koperasi Nasional dalam kebijakan Pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip Perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya. 2. Koperasi Jasa Asosiasi Dosen Indonesia ( KOPSA ADI ) berdiri pada : Hari : Rabu Tanggal : 29 Mei 2013 Tempat : Hotel Grand Sahid Jakarta 3. Alamat Kantor : Gedung Giant Lt.2 Jl. IR. H. Juanda No.88 Ciputat Tangerang – Banten 15419 Telp/Fax : 021 – 749219 Email : [email protected] Website : www.adi.or.id 4. Akta Pendirian : No Tanggal Notaris Alamat

: 11 : 4 Juli 2013 : Linda Hartono, SH. : Kota Tangerang Selatan

5. Modal awal yang disetor sebesar Rp 529.000.000,(Lima ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) 6. Surat Keputusan (SK) Pendirian KOPSA ADI oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Nomor : 1125/BH/M.KUKM.2/XI/2013 Tanggal : 7 November 2013 7. No. Rekening Koperasi Jasa ADI 164-00-0091406-1 Bank Mandiri Cabang Ciputat 8. Fungsi, Peran dan Usaha a. Fungsi Koperasi Jasa ADI adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan keluarganya guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta berupaya mengembangkannya kepada masyarakat luas (go public) dengan membuka usaha-usaha yang melibatkan/mengajak masyarakat umum.


49

b. Peranan Koperasi adalah secara aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan anggota Asosiasi Dosen Indonesia khususnya serta masyarakat pada umumnya, dan memperkokoh perekonomian masyarakat serta turut memajukan Perekonomian Nasional b. Usaha yang dilakukan Koperasi Jasa Asosisi Dosen Indonesia (KOPSA ADI) adalah meliputi : 1. Jasa Perdagangan 2. Jasa Properti/Jasa Konstruksi 3. Jasa Transportasi 4. Jasa Layanan Kesehatan dan Kecantikan 8. Struktur Organisasi : a. Menyetujui Badan Pengawas, 1 orang ketua dan 4 orang anggota b. Menyetujui pengurus Harian, 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang seretaris dan 1 orang wakil sekretaris, 1 orang bendahara dan 1 orang wakil bendahara. 9. Anggota Koperasi : a. Setoran pokok sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sekali selama menjadi anggota koperasi dan tak bisa diambil kembali sehingga menjadi modal koperasi. b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar, jumlah minimum kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) bagi anggota minimum sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah). c. Keanggotaan Koperasi tak terbatas yaitu seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. 10. Surplus Hasil Usaha (SHU) Menyetujui pembagian Surplus Hasil Usaha (SHU) sebagai berikut : a. 20% Untuk Cadangan b. 32,5% untuk Anggota sesuai jasa usaha c. 20% untuk Anggota kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) b. 5% untuk Dana Pendidikan c. 12,5% untuk Pengawas, Pengurus dan Karyawan d. 5% untuk Dana Sosial e. 5% untuk bantuan pada wilayah kerja 11. Struktur Pengelola : a. Direktur Utama b. Para Wakil Direktur Bidang (sesuai kebutuhan) 12. Rencana Pengembangan Usaha : a. Bekerjasama (MOU) dengan BIRO TOURS & TRAVEL UMROH DAN HAJI PT. Gamal Hikmah Pusaka. b. Bekerjasama (MOU) dengan Koperasi Nusantara di bidang Jasa Pelayanan. c. Bekerjasama (MOU) dengan Koperasi-koperasi di masing-masing Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. d. Bekerjasama (MOU) dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta


50

KEPUTUSAN MAJELIS PENGURUS PUSAT ASOSIASI DOSEN INDONESIA Nomor : 002/ADI/SK/LO/V/2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KOPERASI JASA ASOSIASI DOSEN INDONESIA

MENIMBANG

MENGINGAT

MENETAPKAN Pertama

Kedua

Ketiga Keempat Kelima

Bahwa dengan berdirinya ADI, tertanggal 2 Mei 1998, guna memantapkan dan mengembangkan organisasi, dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan dosen serta untuk suksesnya melaksanakan visi, misi, agenda, program kerja serta kegiatan, maka dirasa perlu mengeluarkan keputusan pembentukan Lembaga Koperasi Jasa Asosiasi Dosen Indonesia 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI 2. Hasil Kongres ADI III tanggal 7 September 2012 3. Hasil Keputusan Rapat MPP-ADI tanggal 17 Mei 2013 Membentuk Lembaga Advokasi Asosiasi Dosen Indonesia dan menunjuk mereka yang tertera namanya pada lampiran Keputusan ini untuk menjadi Pengurus Lembaga Koperasi Jasa Asosiasi Dosen Indonesia, yang selanjutnya disebut Lembaga Koperasi Jasa Asosiasi Dosen Indonesia Tugas dan tanggung jawabnya masing-masing anggota pengurus akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Koperasi Jasa Asosiasi Dosen Indonesia secara musyawarah dalam rapat pengurus, sesuai dengan AD dan ART ADI. Para anggota pengurus Lembaga Koperasi Jasa Asosiasi Dosen Indonesia wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam rapat-rapat Lembaga Koperasi Jasa Asosiasi Dosen Indonesia Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila terdapat kekurangan atau kekeliruan. Dikeluarkan di Pada Tanggal

: Jakarta : 17 Mei 2013

Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (MPP-ADI)




51

LAMPIRAN KEPUTUSAN MAJELIS PENGURUS PUSAT ASOSIASI DOSEN INDONESIA Nomor : 002/ADI/SK/LO/V/2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KOPERASI JASA ASOSIASI DOSEN INDONESIA Dewan Pengawas Ketua Anggota

Dewan Pengurus Ketua Wakil Ketua 1 Wakil Ketua II

: : Adi Sasono : Prof. Dr. Armai Arief, MA Prof. Dr. Suyatno, M.Pd Prof. Dr. Mts. Arief, MM.,MBA., CPM Prof. Dr. Sylviana Murni, M.Pd Prof. Dr. Sardja, SPOG Dr. Ir. Syopiansyah Jayaputra, M.Sis : Dr. H. Slamet Sutrisno, SE., MM : Prof. Dr. Andi Faisal Bakhti, MA : Drs. H. Abdul Ghofar, MA

Sekretaris : Hj. Rosdiana, MA Wakil Sekretaris : H. Yusup, SE Bendahara : Rini Fatma Kartika, MH Wakil Bendahara : Juliana Wahid, SE, M.Pd Bidang Jasa Usaha Perdagangan Koordinator : Yudha Prapantja, M.Pd Bidang Usaha Jasa Poperti/Konstruksi Koordinator : Prof. Dr. Dahmir Dahlan Bidang Usaha Kesehatan dan Kecantikan Koordinator : Dr. Iswandi Mourbas, SKN, MPPM Anggota : Dr. Hj. Yayuk Budi Iriyani, MM., M.Si Dr. Titk Haryati, M.Pd Dr. Solichun Bidang Transportasi Koordinator : Dr. Sunandar Ibnu Nur, M.Ag Dikeluarkan di Pada Tanggal

: Jakarta : 17 Mei 2013

Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (MPP-ADI) Prof. Dr. H. Armai Arief, MA Ketua Umum



52

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI JASA ADI (KOPSA ADI) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan kelengkapan dari Anggaran Dasar Koperasi Jasa ADI (KOPSA ADI), dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU DAN ATRIBUT Pasal 2 (1) Yang dimaksud dengan Koperasi pada Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar adalah koperasi bernama : Koperasi Jaya ADI, disebut KOPSA ADI. (2) Yang dimaksud berkedudukan dalam Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar adalah alamat tetap Kantor dan tempat pengembangan usaha yaitu Jalan Ir. H. Juanda No. 88, Ciputat, Tangerang, Banten 15419. (3) Koperasi Jasa ADI dapat membuka perwakilan dan atau cabang usaha di tempat yang dianggap perlu. (4) Yang dimaksud dengan Jangka Waktu dalam Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar adalah jangka waktu berdirinya koperasi dan berlakunya Badan Hukum Koperasi. (5) Legalitas berdirinya Koperasi Jasa ADI adalah berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1125/BH/M.KUKM.2/XI/2013

(6) Koperasi Jasa ADI memiliki atribut organisasi seperti lambing, seragam dan identitas lain yang dianggap perlu. BAB III LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP Pasal 3 (1) Landasan Koperasi adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Bab IV Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Juga koperasi berpegang teguh kepada Undang Undang Koperasi Nomor 17 tahun 2012. (2) Yang dimaksud dengan azas kekeluargaan dalam Anggaran Dasar adalah bahwa pengelolaan dan pengembangan koperasi senantiasa berorientasi kepada aspekaspek humanitas dengan tidak mengabaikan aturan dan norma perkoperasian, demi mencapai kesejahteraan anggota dan keluarganya. (3) Prinsip-prinsip koperasi adalah a. Keanggotaan bersifat sukarela, yaitu siapapun dapat menjadi anggota koperasi bila memenuhi persyaratan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya dilakukan secara transparan (open management) oleh orang-orang yang sudah dipilih secara demokratis. c. Surplus Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan tingkatan besar kecilnya partisipasi anggota dalam mengembangkan koperasi.


53

d. Anggota yang berjasa dalam mengembangkan koperasi diberikan imbal jasa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan koperasi. e. Prinsip kemandirian koperasi, adalah bahwa koperasi merupakan badan usaha perekonomian bersama yang mempunyai hak otonomi untuk melakukan usaha dan pengembangan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun secara inkonstitusional. f. Prinsip lain, adalah bahwa koperasi setiap tahun secara kontinyu melakukan kegiatan pendidikan koperasi dan menyertakan pendidikan koperasi bagi anggota, pengurus maupun pengawas ke lembaga koperasi di luar Koperasi Jasa ADI. g. Koperasi Jasa ADI melakukan kerjasama yang konstruktif dengan lembaga atau koperasi lain yang sejenis. BAB IV FUNGSI, PERAN DAN USAHA Pasal 4 (1) Fungsi Koperasi Jasa ADI, untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan keluarganya guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan social. Juga Koperasi Jasa ADI berupaya mengembangkannya kepada masyarakat luas (go public) dengan membuka usaha-usaha yang melibatkan/mengajak masyarakat umum. (2) Peranan koperasi, adalah secara aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan anggota Asosiasi Dosen Indonesia khususnya serta masyarakat pada umumnya, dan memperkokoh perekonomian masyarakat serta turut memajukan perekonomian nasional. (3) Usaha yang dilakukan koperasi adalah meliputi : a. Jasa perdagangan b. Jasa teknologi informatika c. Jasa pendidikan d. Jasa property e. Jasa konstruksi f. Jasa transportasi g. Jasa layanan kesehatan dan kecantikan BAB V PEMBUKAAN CABANG Pasal 5 (1) Tata cara dan syarat pendirian dan pembukaan cabang atau perwakilan koperasi diatur dalam peraturan khusus. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 6 Yang dimaksud dengan anggota koperasi, adalah orang perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap koperasi berdasarkan aturan yang berlaku di koperasi. Keanggotaan koperasi terdiri atas dua, yaitu : Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa


54

atau Kehormatan. Anggota biasa koperasi adalah orang yang terdaftar aktif sebagai Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), dan anggota luar biasa adalah orang yang tidak terdaftar aktif sebagai Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) tetapi memiliki peran dan kontribusi dalam pengembangan koperasi.

Pasal 7 (1) Seorang yang ingin menjadi atau berhenti dari anggota koperasi harus mengajukan surat permohonan kepada Pengurus. (2) Formulir surat permohonan menjadi anggota atau berhenti menjadi anggota koperasi dapat diminta kepada Pengurus. (3) Pengurus akan memberitahukan atau memberi jawaban tentang diterima atau ditolaknya permohonan seseorang menjadi atau berhenti sebagai anggota koperasi paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah permohonan diterima. Apabila permohonan tidak dikabulkan, maka Pengurus harus memberikan alas an tentang penolakan tersebut.

BAB VII KEPENGURUSAN Pasal 8 (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus koperasi adalah : a. Mempunyai sifat jujur dan bertanggung jawab dalam tugas. b. Mengerti tentang kegiatan perkoperasian. c. Dapat berpartisipasi secara aktif untuk kemajuan koperasi. (2) Tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab diatur dalam peraturan khusus. (3) Susunan Pengurus, terdiri atas : a. Seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua b. Seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris c. Seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara (4) Masa jabatan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) masa jabatan berturut-turut. Pasal 9 Tugas dan kewajiban Pengurus adalah : a. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi. b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi. c. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. d. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi. e. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya. f. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota. g. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.


55

h. i. j.

k. l.

m.

Memberikan keterangan dan penjelasan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan : 1) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan. 2) Jika kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa terkecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab anggota Pengurus, serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota. Meminta audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi. Pengurus dan salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas koperasi dalam hal-hal sebagai berikut : 1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi denan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi. 2) Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi.

Pasal 10 Pengurus mempunyai hak : a. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. b. Mengangkat dan memberhentikan manajer dan karyawan koperasi. c. Membuka cabang atau perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai keputusan Rapat Anggota dan Anggaran Rumah Tangga. d. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi. e. Meminta laporan dari manajer secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11 (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti : a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik koperasi. b. Tidak menaati ketentuan Undang Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota.


56

c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya. d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang teurtama di bidang ekonomi dan keuangan serta tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh pengadilan. (2) Dalam hal salah seorang anggota pengurus berhenti sebelum msa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara : a. Menunuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut. b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut. (3) Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya. (4) Tugas dan tangungjawab yang lebih terperinci dari masing-masing Pengurus diatur sebagai berikut : a. Tugas Ketua : - Memimpin dan mengawasi pekerjaan dari anggota Pengurus dan Pengelola. - Mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta segala keputusan rapat baik Pengurus, Anggota dn Pengelola. - Memimpin Rapat Pengurus, Rapat Anggota dan rapat-rapat lainnya, dan jika berhalangan hadir merekomendasikannya kepada Pengurus lainnya. - Mewakili koperasi keluar, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah. - Menandatangani Daftar Anggota dan Daftar Pengurus. - Menandatangani surat-surat. - Menandatangani kwitansi pengembalian uang atau cek. b. Tugas Wakil Ketua I : - Mewakili Ketua apabila berhalangan. - Bersama Wakil Ketua II melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan koperasi. - Membantu Ketua koperasi dalam urusan-urusan : (a) Penyusunan program kerja. (b) Pelaksanaan pendidikan kader koperasi. (c) Menyusun job diskripsi atau uraian tugas pengurus koperasi. (d) Pengembangan usaha-usaha koperasi. - Membantu manajer dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan jasa yang diselenggarakan oleh koperasi. c. Tugas Wakil Ketua II : - Mewakili Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan. - Bersama Wakil Ketua I melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan koperasi. - Membantu Ketua koperasi dalam urusan-urusan : (a) Penyusunan program kerja. (b) Pelaksanaan pendidikan kader koperasi. (c) Menyusun job diskripsi atau uraian tugas pengurus koperasi. (d) Pengembangan usaha-usaha koperasi.


57

-

Membantu manajer dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan jasa yang diselenggarakan oleh koperasi.

d. Tugas Sekretaris : - Menyelenggarakan ketatausahaan dan arsip file : (a) Daftar Anggota. (b) Daftar Pengurus. (c) Buku Keputusan/Notulen rapat-rapat. (d) Peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan koperasi. (e) Laporan-laporan Pengurus/Anggota dan arsip-arsip surat koperasi. (f) Bertanggungjawab atas segala aktivitas administrasi koperasi. - Menandatangani surat-surat keluar jika dianggap perlu. - Menerima atau mengirimkan laporan-laporan koperasi baik yang dikirim kepada anggota maupun keluar. - Mempersiapkan surat-surat yang berhubungan dengan koperasi ke dalam dan keluar. - Mengatur pelaksanaan rapat-rapat koperasi. - Membuat notulen rapat-rapat koperasi. e. Tugas Wakil Sektretaris : - Mewakili Sekretaris apabila berhalangan. - Membantu pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris. f. Tugas Bendahara : - Bertanggungjawab atas segala keuangan dan harta benda koperasi. - Menerima dan mengeluarkan uang atas izin Ketua dengan pencatatan yang jelas dan transparan. - Menyimpan surat-surat berharga. - Bersama Ketua menandatangani surat yang berkaitan dengan keuangan jika dianggap perlu. - Menyiapkan laporan-laporan yang berkaitan dengan keuangan koperasi. - Merencanakan Anggaran Belanja untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. - Melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan dengan persetujuan Ketua koperasi. - Bersama Ketua koperasi dalam menandatangani cek atau surat-surat yang berhubungan dengan pengeluaran keuangan. g. Tugas Wakil Bendahara : - Mewakili Bendahara apabila berhalangan. - Membantu pelaksanaan tugas-tugas Bendahara.

Pasal 12 (1) Sebelum memangku jabatannya, Pengurus wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Rapat Anggota. (2) Sumpah atau janji Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah/berjanji :


58

a. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus selalu berpegang kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Perkoperasian, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang berlaku di Koperasi Jasa ADI. b. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas atau kewajiban sebagai Pengurus selalu berusaha sehingga kepentingan koperasi beserta anggota-anggotanya mendapat pelayanan yang adil dan sebaik-baiknya. c. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Koperasi Jasa ADI dan anggotanya serta gerakan koperasi.” Pasal 13 (1) Tiap Pengurus yang telah mengucapkan sumpah atau janji, bersama saksi. Saksi harus membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara pengucapan sumpah atau janji. BAB VIII PENGAWAS Pasal 14 (1) Susunan Pengawas terdiri atas : a. Seorang Ketua, merangkap anggota. b. Empat orang Anggota. (2) Sebelum memangku jabatannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Rapat Anggota. (3) Sumpah atau janji Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah/berjanji : a. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas atau kewajibannya sebagai Pengawas selalu berpegang pada ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Perkoperasian, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturanperaturan Koperasi Jasa ADI. b. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas atau kewajiban sebagai Pengawas selalu bertindak obyektif, adil dan berpihak pada kepentingan koperasi. c. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas atau kewajiban sebagai Pengawas menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan anggota-anggota pada khususnya.” (4) Masa jabatan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) masa jabatan berturut-turut. Pasal 15 Tiap Pengawas yang telah mengucapkan sumpah atau janji, bersama saksi-saksi harus membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara pengucapan sumpah atau janji.


59

Pasal 16 (1) Dalam hal koperasi telah mampu mengangkat Manajer yang professional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota. (2) Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non keuangan oleh tenaga ahli di bidangnya atas permintaan Pengurus. (3) Pengaturan selanjutnya diatur dalam peraturan khusus.

Pasal 17 Hak dan kewajiban Pengawas adalah : a. Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. b. Melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. c. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi. d. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. e. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepda Pengurus. f. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. g. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota. Pasal 18 (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti : a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik koperasi. b. Tidak menaati ketentuan Undang Undang Perkoperasian beserta peraturan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota. (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat Pengawas dengan dihadiri oleh Wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara : a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota Pengawas yang lain. b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut. (3) Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untk diminta pengesahan atau memilih mengangkat Pengawas yang lai BAB X RAPAT-RAPAT Pasal 19 (1) Rapat Anggota yang dilaksanakan secara langsung maupun secara perwakilan sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota koperasi atau


60

perwakilan anggota koperasi dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota atau perwakiklan yang hadir. (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka rapt anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya. (3) Apabila dalam rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurangkurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota atau perwakilannya dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota atau perwakilan yang hadir. Pasal 20 (1) Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh rapat angota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota atau perwakilan yang hadir. (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota atau perwakilan mempunyai hak suara. (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada angota lain yang hadir dalam rapat anggota yang dilaksanakan secara langsung. (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup. (6) Keputusan rapat anggota dicatat dalam Berita Acara rapat atau pernyataan keputusan rapat yang ditanda tangani Notaris. (7) Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan rapat anggota dengan ketentuan 50% atau separuh anggota koperasi harus diberitahu secara tertulis dan 50% atau separuh dari anggota koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan/atau pihak-pihak tertentu. Pasal 21 Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota atau perwakilannya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat anggota. Pasal 22 (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus koperasi. (2) Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus koperasi dan/atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut. (3) Pemilihan pimpinan dan sekretaris siding dipimpin oleh Pengurus koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak memangku jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan koperasi. (4) Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara rapat yang ditandatangani oleh Notaris.


61

(5) Berita Acara keputusan rapat Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Notaris menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota koperasi dan pihak ketiga. Pasal 23 (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar. (2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan : a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya. b. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember. c. Penggunaan dan pembagian Surplus Hasil Usaha (SHU). d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku. e. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas koperasi tiap 3 (tiga) tahun. (3) Rapat Anggota tentang rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. (4) Apabila Anggota tentang rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja seperti tersebut pada ayat (3) di atas belum mampu dilaksanakan oleh koperasi karena alas an yang obyektif dan rasional seperti efisiensi, maka : a. Rapat Anggota tentang rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja dapat dilaksanakan bersama dengan Rapat Anggota Tahunan dengan acara rapat tersendiri, dengan ketentuan Rapat Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku. b. Selama Rapat Anggota tentang rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya, Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota tentang rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.

Pasal 24 Rapat Anggota Khusus diadakan untuk : a. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi dengan ketentuan : 1) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota atau perwakilan. 2) Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota atau perwakilan yang hadir. b. Membahas dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta bidang usaha dan umum. c. Pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan koperasi dengan ketentuan :


62

1) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota atau perwakilan. 2) Keputusan harus disetujui oleh ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota atau perwakilan yang hadir.

Pasal 25 (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam Pasal 19 di atas. (2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diadakan apabila : a. Ada permintaan paling sedikit lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota atau perwakilan dan/atau. b. Atas keputusan rapat Pengurus atau keputusan rapat Pengurus dan Pengawas dan/atau. c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota. d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada Pasal 19 dan Pasal 24 di atas. (3) Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila : a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota atau perwakilan dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota atau perwakilan yang hadir. b. Untuk maksud pada ayat (2) di atas harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota atau perwakilan dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota atau perwakilan yang hadir. (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam peraturan khusus. BAB XI PENGELOLA DAN KARYAWAN Pasal 26 (1) Jabatan Pengelola koperasi selanjutnya disebut Manajer. (2) Manajer merupakan jabatan tertinggi dalam karyawan koperasi. (3) Dalam pelaksanaan tugasnya seorang Manajer dibantu beberapa staf yang mempunyai status karyawan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. (4) Manajer wajib bekerja penuh untuk koperasi dan dilarang merangkap jabatan di tempat lain di mana hari dan jam kerjanya sama dengan yang berjalan di koperasi. (5) Masa kerja Manajer maksimal 3 (tiga) tahun, dan dapat diperbaharui setiap tahun setelah habis kontrak, dan dapat diperpanjang lagi bilamana terbukti mampu dan berprestasi. (6) Manajer dan karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus koperasi.


63

(7) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam peraturan khusus. Pasal 27 Tugas dan kewajiban Manajer adalah : a. Melaksanakan kebijakan Pengurus dalam mengelola usaha koperasi. b. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh para karyawan. c. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya. d. Menaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya. e. Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan/atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya.

Pasal 28 (1) Hak dan wewenang Manajer : a. Menerima penghasilan sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Manajer. b. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. c. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya. d. Bertindak dan untuk atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha koperasi. e. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau standar operasional prosedur yang dipisahkan oleh Rapat Anggota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Manajer dan Karyawan diatur lebih lanjut dalam ketetapan Pengurus dan kontrak kerjanya.

Pasal 29 Perjanjian kerja antara Pengurus, Manajer dan Karyawan sekurang-kurangnya memuat, antara lain : a. Uraian tugas pokok. b. Batasan wewenang. c. Hak dan kewajiban. d. Imbalan/upah/pendapatan. e. Hari kerja, jam kerja lembur, sakit dan cuti. f. Sanksi-sanksi. g. Penggunaan fasilitas dan peralatan koperasi. h. Target usaha.


64

Pasal 30 (1) Yang dimaksud dengan Karyawan koperasi adalah seorang yang mempunyai hubungan kerja dengan koperasi atas dasar perikatan dan peraturan yang berlaku. (2) Pangkat dan jabatan Karyawan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Pengurus melalui surat keputusan Pengurus yang disesuaikan dengan struktur organisasi dan peraturan lainnya yang berlaku. (3) Karyawan yang terbukti berprestasi dan dinilai mampu oleh Pengurus dapat dipromosikan dan dicalonkan sebagai calon Manajer. (4) Hal yang berkaitan dengan Karyawan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Khusus dan Keputusan Pengurus.

BAB XII PEMBUKAAN KOPERASI Pasal 31 Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam peraturan khusus.

BAB XIII SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN MODAL KOPERASI Pasal 32 (1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan (2) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Simpanan Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (3) Koperasi harus menerbitkan Simpanan Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok (4) Simpanan Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

Pasal 33 Ketentuan donasi adalah sebagai berikut : a. Membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis tentang waktu dan jumlah donasi. b. Waktu donasi terdiri atas : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan. c. Jasa donasi, untuk 1 bulan dan 3 bulan sebesar 1% (satu persen) per bulan, dan untuk 6 bulan dan 1 tahun sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen). d. Jasa donasi dapat diambil setiap bulan atau dialihkan ke Simpanan Modal Koperasi. e. Uang donasi tidak dapat ditarik selama masa perjanjian donasi, kecuali karena sesuatu yang mendesak. f. Bila uang donasi ditarik sebagaimana point (e), maka dikenakan denda sebesar jasa 1 (satu) bulan.


65

g. h. i.

j.

Uang donasi tidak dapat ditambah selama masa perjanjian berlangsung. Penambahan uang donasi sebagaimana point (g) dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian baru. Uang donasi yang terlambat diambil dari limit (batas) waktu perjanjian, maka harus menggenapkan 1 (satu) bulan berikutnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Jumlah minimal donasi adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 34 Apabila keanggota berakhir menurut Anggaran Dasar Pasal 6 dan Pasal 7, maka uang donasi akan dikembalikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Bila anggota meninggal dunia, maka seluruh Simpanan Modal Koperasi dan uang donasi setelah dikurangi tanggungannya akan dikembalikan kepada ahli waris, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak anggota meninggal dunia. b. Berhenti atas permintaan sendiri/mengundurkan diri, maka uang Uang Simpanan Modal Koperasi dan uang donasi setelah dikurangi dengan tanggungannya yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak anggota mengundurkan diri. c. Berhenti karena dipecat, maka Uang Simpanan Modal Koperasi dan uang donasi setelah dikurangi dengan tanggungannya yang ditetapkan, dikembalikan kepada mantan anggota dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang.

BAB XIV SURPLUS HASIL USAHA (SHU) Pasal 35 a.

Pembagi Surplus Hasil Usaha (SHU) sebagai berikut : 1) 20 % untuk Cadangan 2) 32,5 % untuk Anggota sesuai jasa usaha 3) 20 % untuk Anggota sesuai kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) 4) 5 % untuk Dana Pendidikan 5) 12,5 % untuk Pengawas, Pengurus dan Karyawan 6) 5 % untuk Dana Sosial 7) 5 % untuk Bantuan pada Wilayah Kerja

b.

Pembagi Surplus Hasil Usaha (SHU) kepada anggota diperhitungkan berdasarkan partisipasi dan kontribusi anggota kepada koperasi. BAB XV SANKSI Pasal 36

Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus.


66

BAB XVI PENUTUP Pasal 37 Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus dan/atau keputusan Pengurus dan ketetapan Pengurus.

Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Rapat Anggota Khusus yang dilaksanakan pada hari Minggu, 29 September 2013 bertempat di Ruang Rapat UHAMKA Pasar Rebo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(Dr. H. Slamet Sutrisno, SE, MM) (Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA) (Drs. H. Abdul Ghofar, MA) Hj. Rosdiana, MA H. Yusup, SE Rini Fatma Kartika, MH Juliana Wahid, SE, M.Pd

Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara


67

LEMBAGA ADVOKASI ASOSIASI DOSEN INDONESIA


68


69


70

TRAINING AND EDUCATION CENTER OF ASOSIASI DOSEN INDONESIA PUSDIKLAT | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASOSIASI DOSEN INDONESIA BACKGROUND Indonesia is in the fragile junction and delicate situation where it can either grasp significance in World Stage or miss the golden opportunity. From the upcoming competition from AEC 2015, Declining education quality, the lack of skilled workers to run the potential growth, and other challenges has affected Indonesia’s competitiveness in the world stage as shown by Indonesia’s GCI Index. However, just as the GCI Index shows, One of the turn key to push Indonesia’s ability to provide its people with prosperity lies with the ability of education institution to provide good tertiary education, hence producing good quality of tertiary graduates. Beyond the education system and material, the lecturers have a vital part to ensure the success of the tertiary education system. In general, "lecturer" classified as "educator". Act No. 20 years 2003 on National Education System, in article 39 (2) says that "Educators are professionals in charge of planning and implementing the learning process, assessing learning outcomes, coaching and training, as well as conduct research and community service, particularly for educators at colleges ". In Article 40 (2) added that educators are required to: a. Creating an atmosphere of meaningful educational, fun, creative, dynamic and dialogical; b. Having a professional commitment to improving the quality of education, and


71

c.

Give a good example and keep the good name of the institution, the profession, and the position in accordance with the trust that give to him/her.

In the Act No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, paragraph 1, it is said that "lecturers are professional educators and scientists with the main task of transforming, developing, and disseminating science, technology, and the arts through education, research, and community service". On Article 1 of this needs to be emphasized that a lecturer is not only a professional educator at the college, but also a scientist. Therefore, the Republic Act no. 14 Year 2005 Article 45, said that "Lecturers must have academic qualifications, competence, educator certificate, physical and spiritual health, and other qualified higher education units required spot duty, as well as having the ability to realize the goal of national education". The higher education institution should have who professional lecturer means being able to implement best practice in the field of education, research, and dedication / service to the community as well as other areas of responsibility. Quality standards, criteria and indicators of professionalism a lecturer formulated as follows: Table 1: Quality Standards, Criteria, and Indicators of Lecturer Professionalism Standard

Criteria The expertise Development expertise and mastery of science

high level of professionalism

Applying instructional technology Applying ethics when teaching, research, and professional activities

Indicator • The recognition of expertise, or mastery of the discipline, by the peer group (peer group) • The scientific research activities • A paper writing / scientific books • Certification in the field of teaching • Student Satisfaction • Do not engage in activities that violate the ethics, values academic and professional

Article 45 Act No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers claimed that the lecturer must have academic qualifications, competence, certified educators, physical and spiritual health, and meet the other qualifications required by the unit in charge of higher education places, and have the ability for achieve national education goals. PUSDIKLAT ADI PUSDIKLAT ADI offers endless opportunities for people to grow, personally and professionally, to keep them on current knowledge, skill, technology, and practice requirements for their careers.


72

It is a method by which professionals maintain, improve, and ultimately broaden their knowledge and skills, while simultaneously developing the personal qualities required to succeed in their professional lives. In short, it is a structured and ongoing commitment to excellence. With PUSDKILAT ADI, Lecturers are encouraged to improve their competence, broaden their outlook, sharpen their skill & knowledge, experience and keep-up with the latest development in technology.

Purpose and Objectives of PUSDIKLAT ADI A. Purpose The purpose of PUSDIKLAT ADI as the solution to improve the competency and increase the welfare of Indonesian Lecturers through education and training B. Objectives 1.

Improvement of Indonesian Lecturers’ Competence Continuing professional education is one of the opportunities for lecturers to grow, personally and professionally, keep them on current trends, technology, and practice requirements for their careers. A method by which lecturers can maintain, improve, and ultimately broaden their knowledge and skills, while simultaneously developing the personal qualities required to succeed in their professional lives. In short, a. b. c. d. e.

It is a structured and on-going commitment to excellence. It strengthens résumés and provides valued credentials. It opens doors and fosters partnerships. It sparks curiosity and broadens perspectives. It creates more dynamic, engaged, prosperous communities by focusing on their most vital building block: individual potential.

Morever, training & International certification is one of the vital successes of reforms aimed at improving the quality of education in the developing world. Develop and increase competitiveness and produce high quality education with highly skilled individuals. Highly skilled individuals are able to earn higher level of income over their lifetimes. It indicates that internationally certified lecturer’s experience in in-service training courses predicts neither instructional quality nor student achievement. With this, Indonesia can produce competent local professionals which are one of the requirements of AEC 2015. Futhermore, the International certificate that the lecturer will receive is the formal proof to be recognized as lecturers who fulfil the required competency to teach in a specified field such as Information Technology (IT) and various subdiscipline of Business Management, such as Financial Management, Sales Management, Project Management, and Operation Management. It is a useful


73

document to carry and will generally be accepted where proof of competence is required. 2.

Improvement of Indonesian Lecturers’ Welfare International certification does not only improve lecturer’s welfare through their professional incentive, but also improve lecturer’s competencies and professionalism. Improvement of competence will be attained by attending the training where the result expected from this training is the improvement of quality learning performed by lecturers in the classroom. By doing so, lecturer certification is viewed as one of the important factors in the school or campus reform in order to provide better educational services in the future.

3.

Improvement of Academic Quality International certification for lecturers will contribute to the process of school reform in Indonesia, so that in the future, the schools can provide international quality of educational services. As a consequence, the quality of Indonesian education can be improved gradually.

4.

Recognition of Indonesian Lecturers Competency Recognition of competence is a process involves recognizing a person’s knowledge and skills and assessing them against nationally and internationally recognized unit of standards through international certification exam/assessments. A professional with titled Professor, Dr., SE, MM is an academic recognition by public, however a professional with CISCO, CIPMP, CISCP holder is an example of professional competency recognition by corporate. International certification which is one of the recognition of competence is a certificate which will be issued to lecturer who has successfully completed the training and passed the certification exam and be certified. This certificate will serve as recognition of lecturers competence to do a particular job.

5.

Improvement of GCI Rating and Preparation of AEC 2015 By upgrading the skills and level of competency of Indonesians lecturers to increase the education quality which is one of the crucial factors in supporting Indonesia’s GCI level and preparation for the AEC 2015. GCI is a ranking of countries measuring the sustainability in providing a high level of economic prosperity to its people and in order to sustain Indonesian’s higher income and labor productivity, we must improve our nation to be competitive. Increasingly driven by higher education, training and certification which is in tertiary education level is one of the pillars to develop more efficient production processes and increase product quality. As wages rise with advancing development and need to move into this efficiency-driven stage of development, Profil Asosiasi Dosen Indonesia

74

we need to develop our human capital to build the necessary skills which involves training and skills certifications by increasing the level of competency of lecturers. In terms of AEC, areas of cooperation include human resources development and capacity building; recognition of professional qualifications; closer consultation on macroeconomic and financial policies; trade financing measures; enhanced infrastructure and communications connectivity; development of electronic transactions through e-ASEAN; integrating industries across the region to promote regional sourcing; and enhancing private sector involvement for the building of the AEC. In short, the AEC will transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, skilled labor, and free flow of capital. The Sample of the Training Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

How to Get Published in International Journal: Writing Strategies Doctoral Boot Camp Micro Teaching Technopreurship Leadership Insight ISO 9001 Short Courses: Grafic design, creative multimedia, mobile apps development ICT for Teachers Training & International Certification Programs  Cyber Security  Computer Hacking  Computer Forensic  Data Recovery Plan  Mobil Apps Development  Information Systems Security Professional  Project Management Professional  Digital Media Professional  Sales Management Professional  Financial Management Professional  Supply Chain Management Professional  Risk Management  ITIL V.3 Foundation  COBIT5  Knoledge Management  Certified Financial Planner  Ethical Hacking Jakarta, 29 Maret 2014

Prof. Dr. Sylviana Murni, SH., M.Si Direktur Pusdiklat ADI


75

LEMBAGA PENANGGULANGAN, PENYULUHAN DAN PENGOBATAN NARKOBA DI PERGURUAN TINGGI (P3NPT) ASOSIASI DOSEN INDONEESIA Asosiasi Dosen Indonesia membentuk suatu lembaga otonom, yang memiliki kepedulian terhadap tingkat penyalahgunaan Narkoba dikalangan mahasiswa dan akademisi. Peran Dosen sebagai tenaga pendidik harus memiliki strategi pendekatan kepada siswa untuk memeberikan bimbingan agar mahasiswa dapat berkembang seoptimal mungkin dan tidak terjerumus dalam pergaulan yang menyimpang dengan mengkonsumsi Narkoba. Dosen berperan tidak hanya sebagai pengajar saja, namun lebih kepada pembentukan sikap mahasiswa dalam berperilaku yang baik, etis dan berprestasi, serta memiliki kekuatan karakter, spiritual dan berbadan sehat. Peredaran Narkoba di kalangan mahasiswa sangat mengkhawatirkan sebab kemudahan untuk memperoleh Narkoba sangat mudah dan dari Universitas belum ada unsur secara khusus menangani dan menanggulangi permasalahan dengan Narkoba. Permasalahn mahasiswa yang terlibat Narkoba di kampus, apabila ditemukan, maka pihak kampus hanya menyerahkan ke Polisiyang berwajib untuk menangani dan mahasiswa diproses secara hukum, kemudian ditahan. Tindaan yang dilakukan oleh pihak berwajib karena kahasiswa melanggar Hukum tentang Narkoba. Permasalah yang terjadi pada mahasiswa banyak tidak membuat jera, namun ketika ditahan mahasiswa akan berinteraksi dengan sesama pemakai bahkan pengedar sehingga perbuatan kesalahan akan semakin parah. Pendirian Lembaga Pencegahan, Pengobatan dan Penyembuhan yang dibentuk Asosiasi Dosen Indonesia akan membuat suatu warna tersendiri dalam menangani Narkoba yaitu memberikan pencegahan kepada semua mahasiswa agar tidak terlibat dengan Narkoba, melalui kegiatan “penyuluhan”, “sosialisasi”, sedang untuk pengeobatan akan dilakukan pengobatan dengan cara “Herbal” dan “Medis” serta “Spiritual”. Jumlah peredaran narkoba dilingkungan mahasiswa dan dilingkungan kampus cenderung meningkat. Hasil penelitian tahun 2008 yang dilakukan BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan UI menunjukkan, pada penduduk usia 10-60 tahun, tercatat 3,3 juta orang menyalahgunakan narkoba. Dalam riset yang sama tahun 2011, terjadi kenaikan menjadi 3,8 juta-4,32 juta atau 2,2% menggunakan narkoba. Dan dalam kurun waktu tiga tahun terjadi kenaikan 500 ribu– 900 ribu orang. Dua kelompok terbesar yang menyalahgunakan Narkoba itu adalah pekerja 70% dan pelajar/mahasiswa 22%. Kondisi ini sangat memprihatinkan, maka Asosiasi Dosen Indonesia akan terus

PROFIL ASOSIASI DOSEN INDONESIA

76

melakukan penelitian tentang Narkoba dengan fokus kepada jumlah tingkat penyalahgunaan Narkoba di Indonesia serta solusi pencegahan dan penyembuhannya. BNN mengimbau agar semua Perguruan Tinggi peduli terhadap permasalahan Narkoba yang beredar di lingkungan kampus dan yang menjadi target sasaran adalah Mahasiswa. BNN dan ADI akan membentuk Team Duta bagi Dosen untuk ikut memberantas Narkba dilingkungan Perguruan Tinggi. Kegiatan yang dilakukan adalah akan memberikan sosialisasi kepada Dosen untuk peduli terhadap Permasalahan Narkoba dengan cara memberikan pencegahan, pengobatan dan penyuluhan pada seluruh mahasiswa. Melalui pembelajaran agar semua dosen selalu menyinggung tentang dampak psikologis, perilaku mahasiswa yang terkena Narkoba lewat pembelajaran di kelas. Lembaga Pencegahan,pengobatan dan penyuluhan Narkoba ( LPPPN) di Perguruan Tinggi ini diharapkan mampu besinegri dengan berbagai pihak terutama BNN agar dapat membrantas dan mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba yang berdampak pada kriminalitas dilingkungan mahasiswa. Lembaga ini juga merupakan realisasi dari hasil rekomendasi seminar Nasional dengan tema“PENANGGULANGAN NARKOBA MELALUI PENDIDIKAN, AGAMA DAN BUDAYA”pada tanggal 18 Juni 2012 lalu. Kegiatan yang merupakan kerjasama Asosiasi Dosen Indonesia dengan Dirjen Kesbangpol Kemendagri. Salah satu rekomendasi dari hasil seminar menyatakan bahwa perlu ada penyuluhan yang intens dan merata bagi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia serta mengupayakan ada tindaklanjut rehabilitasi bagi mahasiswa yang positif menggunakan Narkoba. Upaya penanggulangan dan sosialisasi menjadi sangat penting karena selama ini di Perguruan Tinggi belum ada penanganan secara serius dalam menanggulangi Narkoba kepada Mahasiswa, yang selama ini pemecahan di Institusi Perguraun tinggi dan pemerintah cenderung menyerahkan permasalahan Narkoba pada mahasiswa menjadi tanggung jawab pribadi bukan institusi. Kebijakan terhadap mahasiswa yang positif Narkoba akan lebih baik apabila mahasiswa tidak layak dikeluarkan dan dikucilkan namun harus diberikan pengobatan dan dorongan untuk sembuh dan tidak mengajak kepada mahasiswa lin untukikut menggunakan narkoba atau mengedarkan narkoba. Lembaga ini tidak bisa berdiri tanpa ada dukungan dari semua pihak, oleh karena itu dengan bangga kami mengucapkan terima kasih kepada BNN dan PT. Inko Medika sebagai tempat rehabilitasi dari lembaga, atas kesediaan untuk bekerjasama membentuk suatu Lembaga yang secara khusus menangani masalah narkoba bagi Mahasiswa sebagai upaya untuk mewujudkan Hidup Cerdas dan Sehat Visi Meningkatkan Peran dan Strategis Dosen dalam Penanggulangan Narkoba bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Misi 1. Menjadi Lembaga pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba bagi mahasiswa dilingkungan Perguruan Tinggi


77

2. Mengupayakan agar ada kurikulum atau materi pembelajaran khusus tentang Narkoba di Perguruan Tinggi 3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang penyalahgunaan Narkoba serta membangun karakter yang sehat, cerdas dan sehat kepada mahasiswa dan lapisan masyarakat 4. Mengawasi dan mengontrol terealisasi pelaksanaan program-program penanggulangan Narkoba yang dilakukan para Fasilitator/konselor di Perguruan Tinggi 5. Membangun paradigma dan merubah perilaku masyarakat bahwa pecandu Narkoba bukan penjahat dan tanggung jawab konselor untuk mengupayakan mahasiswa mampu membangun karakter sosial dan prilaku bukan sebagai pecandu dan masyarakat Slogan “ Hidup Cerdas dan Sehat” Program Kerja : Upaya untuk merealisasikan visi dan misi lembaga ini, kami melakukan metode dan teknik dalam membuat program kerja, dimana kami menyadari bahwa untuk dapat keluar dari permasalahan narkoba ini diperlukan teknik penanggulagan yang sangat mendasar dan berdasar pada prinsip dasar yang mengandalkan kekuatan-kekuatan serta inisiatif warga masyarakat khususnya para mahasiswa dan kalangan Perguruan Tinggi. Adapun Program lembaga ini antara lain : 1. Menciptakan dosen-dosen dimasing-masing Perguruan Tinggi untuk menjadi Fasilitator yang kemudian akan terus dilatih untuk menjadi duta dan konselor Narkoba. Tugas dan fungis dari dosen yang telah menjadi fasilitaor di lembaga ini adalah sebagai berikut : a. Memiliki tanggung jawab untuk menjadi fasilitator dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi serta menerima pengaduan mahasiswa tentang penyalahgunaan Narkoba. b. Memonitoring perkembangan penyalahgunaan Narkoba di Perguruan Tinggi dan kemudian dilaporkan kepada Lembaga. c. Membuat program-program penyuluhan kepada mahasiswa. d. Melakukan penelitian guna mengidentifikasi, memetakan dan menjalin hubungan antar kelompok-kelompok/organisasi-organisasi kemahasiswaan /sosial yang ada diPerguruan Tinggi dan masyarakat yang telah menunjukkan kemampuan dan potensi untuk melaksanakan upaya pelayanan kesejahteraan sosial dalam penanggulangan Narkoba e. Pembentukan dan Pengembangan Kelompok anti Narkoba di kalangan Mahasiswa dengan cara membentuk kelompok-kelompok baru atau mengembangkan fungsi kelompok yang sudah ada sebagai gerakan anti Narkoba dengan upaya-upaya seperti mempengaruhi secara aktif terhadap remaja lain secara individual mapun kelompok sebagai upaya melembagakan budaya anti


78

Narkoba, sehingga peluang untuk menciptakan generasi anti Narkoba akan semakin terwujud dan lebihbaik. f. Teknik penanggulangan Narkoba antara lain melalui : Community Involvement (CI), Participatory Learning Action (PLA), Methods of Participatory Assessment (MPA) dan lain-lain

Jakarta, 9 Januari 2014

Dr. Titik Haryati, M.Si Direktur Lembaga P3NPT ADI


79

Office : Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (MPP-ADI) Jl. Ir. H. Juanda No. 88 Ciputat Tangerang Baten 15419 [T] 021-7492192 [F] 021-70561808 [E] [email protected] www.adi.or.id


80

Profil Asosiasi Dosen Indonesia 1

Recommend Documents