PROFIL ORGANISASI Nama Organisasi Tanggal didirikan Alamat
:
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO)
:
31 Januari 1952
:
Gedung Permata Kuningan Lt. 10 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur ─ Setiabudi Jakarta 12980 ─ Indonesia
Telp./Fax : (62─21) 8378 0824 / (62─21) 8378 0823 & 8378 0746 Website : http://www.apindo.or.id Nama kontak : Indra Kesuma Telp./HP : (62─21) 8378 0824 / (62) 8191 1771 050 Email :
[email protected] Fokus/Aktivitas utama dari organisasi:
Visi: Terciptanya iklim usaha yang baik dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional secara nyata Misi: Meningkatkan daya juang dan daya saing Perusahaan/Pengusaha Indonesia Mewujudkan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan Melindungi, memberdayakan dan membela seluruh pelaku usaha Indonesia terutama anggota Merepresentasikan dunia usaha Indonesia diberbagai lembaga Nasional dan Internasional dan secara khusus di dalam Lembaga Ketenagakerjaan
Pelayanan APINDO A. Pembelaan 1. Bantuan hukum baik bersifat konsultatif, pendampingan, legal opinion maupun legal action di tingkat perusahaan dalam proses: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lindung Lingkungan (environmental) 2. Pendampingan dalam penyusunan, pembuatan dan perpanjangan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3. Perundingan Pengusaha dengan Wakil Pekerja/Buruh maupun dengan Pemerintah
B. Perlindungan 1.
2. 3. 4.
APINDO pro ─ aktif dan turut serta dalam pembahasan pembuatan kebijakan/peraturan ─ peraturan ketenagakerjaan baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota maupun internasional, khususnya tentang ketenagakerjaan Sosialisasi peraturan ─ peraturan ketenagakerjaan tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota maupun internasional Pro ─ aktif dalam pembahasan penetapan upah minimum propinsi/kabupaten/kota Ikut serta mendorong penciptaan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan bagi dunia usaha melalui forum dan/atau wadah lembaga kerjasama Bipartit dan lembaga kerjasama Tripartit baik tingkat nasional maupun tingkat propinsi/kabupaten/kota
Note: Unsur LKS Tripnas: Kemenakertrans, APINDO dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
C. Pemberdayaan 1. 2. 3.
Penyediaan informasi ketenagakerjaan yang selalu terbarukan dan relevan Pelatihan/lokakarya/seminar masalah ─ masalah ketenagakerjaan di dalam maupun di luar negeri Konsultasi ketenagakerjaan mulai dari rekrutmen, tata laksana sampai pasca kerja, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lindung Lingkungan (Environmental)
Wilayah kerja : APINDO memiliki 1 (satu) Dewan Pimpinan Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Dewan Pimpinan Provinsi dan 292 (dua ratus sembilan puluh dua) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dengan lebih dari 15.000 anggota di seluruh Indonesia
Kemitraan : Mitra Kerjasama 1. Domestik a. Eksekutif
Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Kesehatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Kepolisian Negara Republik Indonesia
b. Judikatif
Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Pertama Komisi Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
c. Organisasi
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Asosiasi‐asosiasi sektoral Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) US‐Indonesia Commercial Dialogue ASEAN Business Dialogue
d. Anggota Lembaga‐lembaga Tripartit Ketenagakerjaan dari Unsur Pengusaha
Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) Lembaga Akreditasi – Lembaga Pelatihan Kerja (LA – LPK) Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Dewan Pengupahan Daerah
2. Internasional a. Multilateral ILO IOE
CAPE ACE
b. Bilateral Internasional
NGO (Norway) SNEF (Singapore) ECOP (Philippines) NIR (Sweden) AOTS (Japan) Business NZ (New Zealand) DECP (Holland) Athene Prosjektledelse (Norway) European Commission
ECOT (Thailand) MEF (Malaysia) KEF (Korea) Camfeba (Cambodia) JILPT (Japan) HSH (Norway) SCC (Sweden) HAPEG Scandinavia EFTA
c. Bilateral Domestik International Business Chamber (IBC) Jakarta Japan Club (JJC) JICA United States Agency for International Development (USAID)
Small Medium Enterprises Japan (SMEJ) Association Indonesian Netherlands Association (INA)