Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa I Nyoman Sudira Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan E-mail:
[email protected]
Abstrak: Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut adalah Vietnam dan Filipina. Akan tetapi, konflik ini pun mempengaruhi beberapa negara diluar kawasan Asia Tenggara yaitu Cina dan Amerika Serikat. Kawasan Laut Cina Selatan yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan beberapa negara membuat Laut Cina Selatan memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina. Dalam penulisan paper ”Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa” ini pembahasan akan di fokuskan pada empat bagian. Diawali dengan pembahasan mengenai Amerika Serikat (AS) dan Konflik Laut Cina Selatan, kemudian diikuti pembahasan mengenai Uni Eropa dan Konflik Laut Cina Selatan. Pada bagian akhir akan disajikan dua bahasan yang berkaitan dengan Indonesia yakni: 'Indonesia dan Konflik Laut Cina Selatan'; serta sekaligus sebagai penutup, 'Politik Luar Negeri RI terhadap Amerika dan Eropa Terkait Isu Laut Cina Selatan'. Kata kunci: Laut Cina Selatan, Cina, Vietnam, Filipina, Amerika Serikat, Indonesia, Uni Eropa, Poitik Luar Negeri. Abstract: Conflict which happen in South China Sea involve some countries in Southeast Asia Region. The countries are Vietnam and Philipines. However, this conflict affect some countries out of the region, there are China and United States of America. South Cina Sea Region is quite big and directly border with some countries. It makes South China Sea has a beneficial potential for United States of America and China. In this paper with the title ”Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indoneisa ke Amerika dan Eropa” will be focused on four section. First is about United States of America and South China Sea Conflict then followed by European Union and South China Sea Conflict. In the end section will be explained two sections which related to Indonesia, there is Indonesia and South China Sea Conflict and last section is Republik Of Indonesia's Foreign poilcy related to South China Sea issue. Keyword: South China Sea, China, Vietnam, Philipines, United States of America, Indonesia, European Union, Foreign Policy.
Pendahuluan
beragam laporan mengenai pelanggaran
Dalam konflik Laut Cina Selatan, selain
yang dilakukan oleh kapal-kapal Cina yang
ketegangan yang terjadi akibat
tumpang tindihnya
melewati
klaim antar negara
perairan
yang
disengketakan, bahkan
bersengketa yang belum bisa dihentikan
selama
ini
terjadi beberapa
insiden antara kapal patroli Cina dengan
71
hingga kini, terdapat juga perkembangan
kapal-kapal nelayan Filipina. Selanjutnya
yang tidak menggembirakan terutama me-
Cina juga dituduh melakukan pemancangan
ngenai hubungan antara dua negara anggota
instalasi
ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan
disengketakan serta mengintimidasi kapal-
Cina. Filipina misalnya telah memberikan
kapal eksplorasi minyak Filipina.
baru
Sementara 71
melakukan
Leszek Buszynski, 2012. The South China Sea: Oil, Maritime Slaims, and U.S. – China Strategic Rivalry. The Washington Quaterly, Spring, 35: 2. hal. 139-156.
paling
di
wilayah
Vietnam tidak
empat
yang
telah kali
pertemuan bilateral dengan Cina pada awal 143
144
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
2011
dalam
yang
merasa
terancam
semakin
rangka
membicarakan
perbedaan antar mereka
mengenai Laut
mendekatkan diri dengan AS. Vietnam
Cina Selatan. Sayang sekali beberapa
misalnya sudah mulai merangkul AS
perilaku
semakin
dengan melakukan pernyataan bersama
kegiatan
pada 17 Juni 2011 mengenai pentingnya
penangkapan ikan yang dilakukan kapal-
kebebasan pelayaran. Sementara Filipina
kapal Cina di perairan Vietnam akhirnya
secara
membuat segala hasil pertemuan bilateral
bahwa mereka akan memohon bantuan
antar keduanya menjadi tiada manfaat.
kepada AS selama mereka mengalami
Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di
ancaman dari perilaku Cina yang sangat
tempat ekplorasi minyak Vietnam yang
agresif. 73
Cina
meningkatnya
seperti,
jumlah
dan
dilakukan Cina juga pada akhirnya semakin memperkeruh
suasana
dan
membuat
ekplisit
telah
Selain
mendeklarasikan
semakin
meningkatnya
ketegangan antara Cina, dengan Vietnam
inisiatif baru bagi Vietnam untuk selalu
dan
meningkatkan kapabilitas militernya di
menghadirkan nuansa baru yaitu semakin
Laut Cina Selatan.
meningkatnya
Filipina,
konflik
di
ketegangan
LCS
antara
juga
AS
Kekhawatiran dan ketakutan yang
dengan Cina. Sejak tahun 2010, LCS sudah
akhirnya berkembang baik di Filipina dan
mulai menjadi perluasan strategi yang
di Vietnam akhirnya mendorong pemimpin
akhirnya membawa Cina dan AS
keduanya untuk mendapatkan dukungan
sama ingin memiliki dominasi di perairan.
dari Amerika Serikat (AS). Hal ini sesuai
Bagi AS, ide pemikiran meningkatnya
dengan apa yang di katakan oleh seorang
kekuatan baru Cina yang nantinya akan
Peneliti Senior di CSIS:
melahirkan ketakutan dan ketidakstabilan
sama-
serta bisa menyulut konflik teritorial harus Cina kalau tidak bisa menjaga sikap arogansinya akan melahirkan bumerang dan tentu saja nantinya akan sangat merugikan. Siapapun negara yang terlibat dalam Konflik Laut Cina Selatan selama merasakan adanya ancaman dari Cina pasti akan mencari payung keamanan dan pilihan mereka adalah Amerika.72
menjadi
bagian
dalam
pengembangan
strategi AS di Asia Pasifik. Semakin meningkatnya penyebaran pengaruh Cina adalah sesuatu yang dalam pandangan AS tidak bisa diakomodasi, karenanya AS di
Pernyataan diatas nampaknya mendapat
bawah pemerintahan Barack Obama secara
pembenaran karena sikap yang dilakukan
terang - terangan
Cina
meningkatkan
penolakannya. Dalam menandingi semakin
ketegangan di LCS, juga membuat negara
meningkatnya kekuatan Cina di kawasan,
72
selain
semakin
Diskusi dengan peneliti senior CSIS, Shibuya Jepang, 15 Juli, 2014.
73
untuk
menyampaikan
Fenna Egberink, 1 Juli 2011. “Indonesia Mediate the South China Sea Dispute?”, The Netherlands.
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
AS bahkan sudah membendung semakin
145
Mulai intensnya AS untuk melibatkan
kawasan
diri di kawasan Asia menunjukan bahwa
Pasifik Barat dengan secara terang-terangan
secara strategis, politik dan ekonomi, AS
menunjukan kepentingan AS di LCS dan
tidak bisa melepaskan diri dari Asia. AS
meningkatkan hubungan keamanan dengan
dibawah Obama tidak pernah menurunkan
meningkatnya
ketegangan
sekutu dan para pendukung.
di
74
perhatiannya pada kawasan yang diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi
Amerika Serikat dan Konflik Laut Cina Selatan Amerika Serikat (AS) melibatkan diri
yang tertinggal dalam dua puluh tahun ke depan, serta menjadi kawasan yang penuh
dalam sejarah yang cukup panjang pada
tantangan bagi AS, dalam artikel politik
konflik dan peperangan yang terjadi di
luar negerinya yang sangat berpengaruh,
Kawasan Timur Tengah dan di Afganistan
Hillary
seperti dalam konflik berkepanjangan yang
kembalinya perhatian strategis AS ke
terjadi antara Arab dan Israel serta dalam
kawasan Asia sangat sesuai dengan logika
peperangan melawan terorisme. Dalam
keseluruhan
tahun
sangat
menyelamatkan kepemimpinan global AS. 76
memperhatikan kawasan Asia terutama
Keputusan Amerika untuk membentuk
dalam
terakhir
ini
juga
untuk
dari
menjelaskan
usaha
global
bahwa
untuk
merespon
poros diplomasi dan militer di kawasan
kebangkitan dari Cina. Terutama sekali
Asia Pasifik sudah ditunjukan terutama
sejak naiknya Barack Obama sebagai
sekali terhadap Beijing, sebagai respon
presiden, persoalan yang terjadi di Laut
terhadap meningkatnya ambisi kawasan
Cina Selatan menjadi perhatian utama bagi
Cina. Ada dua prisip kepentingan AS dalam
AS bahkan menjadi fokal poin bagi AS
konflik LCS yakni Akses dan stabilitas.
dalam strateginya yang dikenal dengan
Pertama, AS memiliki kepentingan yang
Asia’s Rebalancing . Hal ini seperti apa
kuat dalam menjaga akses pelayaran yang
yang
strateginya
AS
Clinton
disampaikan oleh Menteri Luar
tanpa hambatan di perairan LCS. Dari pan-
Negeri AS Hillary Clinton dalam pidatonya
dangan Washington, semua negara sangat
di East West Center Hawai bahwa:
membutuhkan dan akan menikmati adanya
Masa depan AS sangat berhubungan dengan Asia Pasifik dan masa depan kawasan juga akan sangat tergantung pada peran AS. Dengan demikian AS harus memperkuat kehadirannya di Asia Pasifik terutama sekali dalam kekuatan maritim.75 74
Mark Lander dan Sewell Chan, 2010. Taking Harder Stance oward China, Obama Lines up Allies. New York Times, 25 Oktober 2010. 75 Menlu AS, Hillary Clinton, East West enterm
kebebasan kelautan yang tinggi, termasuk kebebasan pelayaran. Adapun alasan kenapa
Honolulu, Hawai. 14 January 2010. dalam Ralf Emmers, The Us rebalancing strategy: Impact on the South China Sea. National Security College, Australian Ntional University. 76 Hillary Clinton, America's Pacific Century, Foreign Policy November 2011.
146
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
kebebasan pelayaran tanpa hambatan ini
elemen tersebut adalah:
dianggap penting bagi AS karena : dalam
1. Peaceful
resolution
of
disputes
satu sisi hal ini mendukung dinamika eko-
(Penyelesaian
nomi di kawasan yang didasarkan pada
damai): dengan keras AS menentang
perdagangan internasional intra-regional.
penggunaan ancaman dan kekuatan
Kemudian dalam sisi yang lain, tiadanya
dalam
hambatan dalam pelayaran akan memudah-
klaim dan mengajak semua negara yng
kan AS dalam menyediakan jaminan kea-
melakukan klaim untuk selalu menahan
manan dan kekuatan militer tidak hanya di
diri dan menghindari aksi-aksi yang
kawasan Asia tapi juga di seluruh belahan
mengganggu kestbilan.
dunia.
persengketaan
menyelesaikan
secara
pertentangan
2. Peace and stability (Perdamaian dan Kedua, AS memiliki
kepentingan
kestabilan): AS memiliki kepentingan
terciptanya stabilitas dan keamanan di
yang mutlak dalam menjaga stabilitas
kawasan Asia Tenggara. Sama halnya
dan perdamaian di Laut Cina Selatan.
seperti kebebasan pelayaran, keamanan dan
3. Fredom
of
navigation
(kebebasan
stabilitas juga akan menjadi penopang
pelayaran): menjaga keselamatan dan
utama kesejahteraan baik di Asia dan
kebebasan dalam pelayaran adalah
Amerika. Bagi AS kalau kawasan ini
kepentingan yang fundamental bagi
dilanda
akan
AS. Pelayaran yang tanpa hambatan
menghambat dan menjauhkan warga dari
bagi seluruh kapal-kapal dan pesawat
kesejahteraan karena akan melangkakan
di LCS adalah sangat penting bagi
sumberdaya, menurunnya volume perdaga-
perdamaian dan kesejahteraan keseluru-
ngan dan investasi intra-regional.
han kawasan Asia Pasifik termasuk AS.
konflik
maka
hal
ini
Meskipun mendapatkan penekanan pada era
Obama,
4. Neutrality in disputes (sikap netralitas
pada kenyataannya
dalam persengketaan): AS tidak akan
kebijakan AS mengenai LCS sudah dicanangkan dan mengalami evolusi sejak
mengambil posisi dalam pencarian dasar hukum dalam klaim terhadap
pertengahan tahun 1990-an. Artikulasi dari
kedaulatan atas gugusan kepulauan,
kebijakan AS ke LCS sejak terjadinya
terumbu, pulau karang dan gundukan di
ketegangan yang terjadi setelah Cina
LCS.
menduduki
dan
melakukan
perusakan
5. Respect of international principles
terumbu karang pada tahun 1994. Kemudian
(menjunjung
sejak tahun 1995 dicanangkanlah lima
internasional): secara seksama AS akan
elemen
AS
selalu melakukan pemantauan terhadap
berkenaan dengan konflik LCS. Kelima
klaim-klaim yang dilakukan oleh negara
dari
politik
luar
negeri
tinggi
prinsip-prinsip
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
147
yang bersengketa yang tidak konsisten
kebijakan tahun 1995 seperti dinyatakan
dengan hukum internasional termasuk
oleh Hillary adalah:
UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982.
1. Menyelesaikan segala persengketa-
77
an tanpa koersi.
Pada tahun 2010, ada agenda perluasan
2. Dukungan terhadap kolaborasi pro-
mengenai kebijakan yang dilakukan oleh
ses diplomasi bagi seluruh negara
AS mengenai persoalan yang terjadi di
yang memiliki klaim
LCS, sebagai antisipasi terhadap semakin
Termasuk niat baik untuk memfasi-
meningktnya
terjadi
litasi inisiatif dan confidence buil-
antara negara-negara yang memiliki klaim
ding measures yang konsisten de-
persengketaan.
ketegangan 78
yang
Platform bagi artikulasi
ngan ( Declaration on the Code of
dari kebijakan baru AS ke LCS adalah pertemuan tahunan Asian Regional Forum
wilayah.
Conduct ) tahun 2002. 3. Dukungan
pada bulan Juli 2010. Pada saat pertemuan
terhadap
pengajuan
keseluruhan Code of Conduct.
tertutup dengan sekitar dua belas negara
4. Keyakinan bahwa legitimasi dari
AS mengekpresikan perhatiannya pada
klaim wilayah perairan di LCS
semakin meningkatnya ketegangan di LCS.
semestinya diperoleh semata-mata
Menteri Luar Negeri AS Hilary Clinton
dari legitimasi klaim dari fitur
juga memberikan pernyataan publik dari
tanahnya.
posisi AS yang akan memberi perhatian
Secara keseluruhan, pernyataan Hillary
terhadap persoalan tersebut. Dalam pernya-
menekankan pada penerimaan secara luas
annya, Hillary Clinton meyakinkan beberapa
terhadap prinsip-prinsip internasional yang
elemen utama dari kebijakan AS yang sudah
harus
di canangkan sejak tahun 1995, termasuk
persengketaan.
diterapkan
dalam
penanganan
freedom of navigation, penolakan terhadap penggunaan ancaman dan kekuatan bagi pihak yang bersengketa serta sikap netral
Uni Eropa dan Konflik Laut Cina Selatan
AS dari persaingan dan klaim negara-
Kawasan LCS memiliki beberapa arti
negara yang bersengketa. Kebijakan AS
penting Bagi Uni Eropa karena: LCS adalah
ke LCS yang merupakan kelanjutan dari
rute
77
78
perairan
yang
terluas
setelah
Mediteranian dan menjadi pintu utama bagi M. Taylor Fravel, 2012. South China Sea: What Issues and Whose Core Interest?Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, MA USA.Hal. 4. Lihat misalnya, Jeffrey A Bader, Obama and China's Rise: An Insider's Account of America's Asia Strategy. (Whasinton, DC: Brookings).
jalur perdagangan menuju dan dari Asia Timur, yang disinyalir merupakan 25% dari transit kargo laut. Wilayah perikanan yang menjanjikan secara ekonomi, dan potensial
148
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
akan hidro karbon, seperti digambarkan
Tabel 3 Insiden Bersenjata di Laut Cina Selatan sejak 1970-2002
dalam tabel 1. dibawah. Waktu
Tabel 1 Minyak dan Gas di Negara-negara Laut Cina Selatan Negara
Cadangan Minyak/ milyar barrel
Cadangan Gas/ trilyun kubik
Produksi Minyak/ ribuan barrel/hari
1,1
13,8
203,5
366
China
16
80
3.864,4
1.960
4,0
83
750,8
2.218
0,14
3,5
25,2
88
Jumlah
0,01
22
1,0
28
0,5
1,7
186,9
858
0,6
6,8
344,6
162
21,97
184,2
5.186,4
4.680
Aksi Militer
1974
Cina-Vietnam
Cina ambil alih Paracel dari Vietnam, dengan 18 tentara terbunuh dalam pertempuran di sebuah pulau
1988
Cina-Vietnam
Terjadi insiden antara Angkatan laut Cina dan Vietnam di karang Johnson di Spratly, k a p a l Vi e t n a m ditenggelamkan dan 70 nelayan Tewas.
1992
Cina-Vietnam
Vietnam menuduh Cina mendaratkan pasukan di karang Da Luc. Cina merampas hampir 20 kapal kargo Vi e t n a m y a n g membawa barang dari Hongkong sejak bulan Juni sampai September
1994
Cina-Vietnam
Terjadi konfrontasi angkatan laut antara Cina dan Vietnam dimana Vietnam secara internasional mengakui perairan internasional atas ekplorasi minyak di perairan Tu Chinh blok 133,134 dan 135. Sementara Cina mengklaim wilayah tersebut bagian dari wilayah mereka. (Blok Wan'Bei-21)
Produksi Gas/ meter kubik/hari
Brunei
Taiwan
Negara
Sumber : Energi Information Administration, 2008. Country Anaysis Brief: South China Sea. Hal. 6.
Kemudian bagi UE, kawasan perairan LCS juga memiliki kerentanan yang tinggi sebagai akibat dari tumpang tindihnya isu dalam klaim persengketaan dan banyaknya insiden
yang
dengan
cepat
bisa
mengganggu stabilitas kawasan, seperti Nampak dalam tabel 2. di bawah. Adapun insiden yang juga menunjukan kerentanan ketegangan di kawasan perairan LCS Nampak seperti di tunjukan dalam tabel 3. Tabel 2 Klaim negara atas wilayah Laut Cina Selatan Negara
Laut China Selatan
Kepulauan Spratly
Kepulauan Paracel
Teluk Thailad
Tidak Mungkin
Brunei
UNCLOS
Tanpa Klaim Formal
Tidak
Kamboja
Tidak Mungkin
Tidak Mungkin
Tidak Mungkin
UNCLOS
China
Semua
Semua
Tidak Mungkin
Indonesia
UNCLOS
Tidak
Tidak
Tidak Mungkin
Malaysia
UNCLOS
3 Pulau
3 Pulau
UNCLOS
8 Pulau
Philipina
Semua
Tidak
Tidak Mungkin
Taiwan
Semua
Semua
Semua
Tidak Mungkin
Thailand
Tidak Mungkin
Tidak Mungkin
Tidak Mungkin
UNCLOS
Vietnam
Semua
Semua
Semua
UNCLOS
Sebagian Penting
Sumber : Energi Information Administration, 2008. Country Anaysis Brief: South China Sea. Hal. 2.
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
1995
Cina-Filipina
1995
Taiwan-Vietnam Pasukan altileri
Cina menuduh Filipina mencuri karang. Militer F i l i p i n a menyerang orangorang Cina pada bulan Maret dan menghancurkan simbol-simbol Cina.
1999
Cina-Filipina
Bulan Mei perahu nelayan Cina ditenggelamkan dengan ditabrak oleh kapal perang Filipina, bulan Juli kapal Cina y a n g l a i n ditenggelamkan
1999
Cina-Filipina
Kapal perang Cina d i t u d u h melecehkan angkatan laut Filipina dekat kepulauan Spratly.
1999
Filipina-Vietnam Bulan Oktober,
T a i w a n menembaki kapal suplai Vietnam.
1996
1997
1998
Cina-Filipina
Cina-Filipina
Bulan Januari kapal Cina terlibat kontak senjata selama 90 menit dengan angkatan laut Filipina dekat pulau Capone sebelah barat Luzon, Utara Manila. Bulan April, angkatan laut F i l i p i n a perintahkan speedboat Cina dan dua kapal nelayan untuk meninggalkan laut d a n g k a l Scarborough. Kemudian Filipina pindahkan patokpatok Cina di dan mengibarkan benderanya. Cina membalas dengan pengiriman tiga kapal perang untuk investigasi
Filipina-Vietnam B u l a n J a n u a r i tentara Vietnam kontak senjata dengan perahu ikan Filipina dekat Karang Pigeon
149
tentara Vietnam menembaki pesawat angkatan udara Filipina dalam patrolinya di Spratly.
1999
Malaysia-Filipina Bulan Oktober, sumber pertahanan F i l i p i n a melaporkan 2 pesawat tempur Malaysia dan dua pesawat Filipina mengintai di Spratly.
2000
Cina-Filipina
B u lan M ei pasukan Filipina adu tembak dengan nelayan Cina 1 meninggal, 7 ditahan.
2001
Cina-Filipina
Selama 3 bulan pertama, angkatan laut Filipina mengusir 14 kapal berbendera Cina dari Spratly.
2001
Cina-Filipina
F i l i p i n a mengirimkan perahu bersenjata ke laut dangkal Scarborough untuk membatasi Cina meningkatkan struktur bebatuan.
150
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
2002
Filipina-Vietnam B u l a n A g u s t u s pasukan Vietnam m e m b e r i t e m b a k a n peringatan pada militer Filipina yang berpatroli di sekitas Spratly.
perairan
di
LCS
dan
menyelesaikan
persengketaan tersebut dengan cara yang damai. Joint statement juga ditujukan demi pentingnya hukum internasional terutama UNCLOS,
confidence
dan
building
measures. Hal ini senada dengan pandangan Sumber : Energi Information Administration, 2008. Country Anaysis Brief: South China Sea. Hal. 5-6.
UE terhadap persoalan LCS yang pernah
Bagi UE kawasan perairan LCS juga
dikeluarkan yakni:
memiliki sensitivitas militer, dan hal ini
1. UE meyakini bahwa pertikaian
ditunjukan dengan kehadiran angkatan laut
teritorial
AS, dan peningkatan kapabilitas militer
berdasarkan hukum internasional
Cina dan Vietnam.
79
harus
diselesaikan
melalui cara damai dan kerjasama. 2. Mendukung
UE menunjukan perhatian yang meni-
peraturan-peraturan
ngkat seiring dengan semakin meningkatnya
yang
ketegangan dikawasan dan meningkatnya
internasional
rivalitas Cina dan AS. Titik awal mulai
liberty of navigation. Meyakinkan
intensnya UE di kawasan Asia dimulai
bahwa ketegangan akan sangat
dengan kehadiran perwakilan tinggi untuk
merugikan
urusan kebijakan luar negeri dan keamanan
investasi dan Perlunya perhatian
Catherine Ashton dalam ASEAN Regional
untuk energy security.
Forum. Dalam kesempatan keberadaannya
3. Mengajak
pada
(UNCLOS)
perdagangan
semua
pihak
sistem dan
dan
untuk
di Asia, Ashton juga menanda tangani
memperjelas dasar dari tuntutan
Treaty on Amity and Cooperation di Asia
atau klaim mereka.80
Tenggara, yang membawa konsekuensi
Perubahan yang nyata dari sikap UE
semakin dekat dan potensialnya negara-
sejak dicanangkannya pembaharuan dalam
negara UE untuk menjadi anggota dari
garis besar
EAS.
juga
keamanan UE di Asia Timur adalah UE
mengeluarkan joint statement dengan AS
semakin menunjukan peran sertanya dalam
berkenaan dengan kawasan Asia-Pasifik
persoalan keamanan di Asia. Meskipun
yang mendesak Cina dan ASEAN untuk
Nampak secara kasat mata bahwa hal ini
Lebih
menetapkan
dalam
Code
of
lagi
UE
Conduct
yang
berkenaan dengan persengketaan wilayah 79
didasarkan
kebijakan luar negeri dan
dikarenakan kuatnya ajakan yang dilakukan oleh
AS
disertai
pengingatan
bahwa
kawasan Asia kini menjadi semakin penting Dr. Fraser Cameron, The South China Sea disputes: European Union Perspective. EU-Asia Centre, Brussels.
80
Dr. Fraser Cameron, ibid.
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
dan semakin membutuhkan pertimbangan 81
151
adalah berkisar pada lima elemen yang penting: UE akan selalu mengajak dan
keterlibatan UE.
Semakin meningkatnya perhatian yang
mengedepankan penyelesaian konflik LCS
diberikan UE terhadap kawasan Asia
dengan cara yang damai, berkaca dan
bukanlah
mengikuti pola-pola
sesuatu
tanpa
dasar. Kalau
yang berlangsung
diperhatikan dinamika yang terdapat dalam
dalam pengalaman UE, bisa menggunakan
perjalanan Eropa sampai menjadi sebuah
pihak ketiga yang sifatnya membantu
komunitas yang solid seperti sekarang ini
dalam
tentunya banyak sekali pengalaman dan
melibatkan secara bersama semua pihak
kejadian yang terjadi di Eropa dan bisa
dalam
bermanfaat
mengingatkan
atau
menginspirasi
bagi
proses
penyelesaian
penyelesaian
penyelesaian
dan penyelesaian persoalan di LCS. Seperti
resolusi
misalnya:
pembangunan bersama.
1. Pengalaman
UE
jangka
yang
mekanisme
panjang
membuka
dan
adalah
terjadinya
dalam fisheries
Indonesia dan Konflik Laut Cina Selatan
policy (CFP) dan penentuan kuota
Keterlibatan negara Indonesia dalam
common
meluncurkan
bagi negara anggota.
manajemen konflik di LCS, adalah sesuatu
2. Pengalaman dalam penyelesaian sengketa
yang
terjadi
yang didasari pada kepentingan nasional
seperti:
untuk turut serta dalam pemeliharaan
Arctic, Barents, Baltic, North Atlantic, Mediterranean, Aegean
perdamaian dunia dan kesadaran akan
82
dan Baltic Sea. Dari
sengketa,
bahwa
pengutan komunitas di Asia pada umumnya
sengketa,
pemaparan
manfaat dari penyelesaian konflik tersebut, usaha untuk menemukan dan mencegah
mengenai
pandangan
timbulnya
penyebab konflik, keyakinan
serta
akan kapasitas yang tersedia, serta pilihan
pengalaman yang menyertai perjalanan UE
yang dirasa tepat mengenai mekanisme
hingga menjadi komunitas yang paling
penyelesaian konflik.83
umum
kebijakan
UE
ke Asia
terintegrasi seperti sekarang ini, maka bisa
Kalau dilihat dari asas manfaatnya,
di telusuri bahwa dasar kebijakan dan
pencapaian sebuah resolusi konflik bagi
respon yang nantinya akan diberikan UE
persoalan Laut Cina Selatan tidak saja
terhadap persoalan yang terjadi di LCS
bermanfaat secara ekonomi, tapi juga secara politik dan keamanan. Besarnya
81
Frans Paul Van der Putten, 2013, The European Union and Decreasing Regional Stability in East and South East Asia. Norwegian Peacebuilding Resource Centre. Hal. 3. 82 Dr. Fraser Cameron, op.cit.
83
Lihat misalnya, Alan C. Tidwell, 1998, Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution. London and New York, Continuum, hal.3-8.
152
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
potensi ekonomi seperti: jalur pelayaran,
Cina Selatan. Karena dengan cara inilah
kandungan alam seperti minyak, gas dan
Indonesia dapat menunjukan partisipasinya
mineral serta kekayaan ikannya kalau bisa
dalam menjaga perdamaian dunia yang
dimanfaatkan dan dikelola akan sangat
dimulai dengan menciptakan perdamaian di
bermanfaat bagi setiap negara yang terlibat.
dalam negeri dan di kawasan.85
adalah:
Beranjak dari asas manfaat diatas,
memiliki
maka langkah selanjutmya yang harus
manfaat yang sangat signifikan tidak saja
dikedepankan dan sudah saatnya perlu
bagi masyarakat Laut Cina Selatan tetapi
dilakukan adalah pendalaman mengenai apa
juga bagi Indonesia dan dunia internasional.
yang menjadi sumber konflik Laut Cina
Paling tidak ada dua hal yang mendapat
Selatan. Pada kenyataannya, tidak ada
pertimbangan
penyebab konflik yang tunggal sehingga
Maka
dari
penyelesaian
itu
hipotesisnya
konflik
akan
Indonesia
dalam
asas
perlu
manfaat ini. Pertama , Indonesia harus selalu
diadakan
pencarian
terhadap
penyebab konflik yang dominan.
Kalau
mewaspadai situasi keamanan di Laut Cina
memang mau dirunut atau di petakan
Selatan yang sering di jadikan sengketa
(conflict mapping)86, sumber konflik di
oleh beberapa negara di kasawan. Konflik
Laut Cina Selatan yang sangat potensial
di kawasan akan mempengaruhi kondisi
menjadi konflik terbuka adalah beragam,
keamanan karena secara geografis letak
meskipun bisa di lansir beberapa sumber
Indonesia berbatasan langsung dengan
dominan dari konflik tersebut adalah nilai
negara-negara
sengketa.
ekonomi
Konflik juga akan mempengaruhi Secara
menjadi
ekonomi, karena selain letak Indonesia
Taiwan dan Vietnam dalam sengketa
yang secara geografis sangat dekat dengan
kepulauan Sprately, dan tuntutan modern
Zona
seperti
yang
Ekonomi
terlibat
Eksklusif
Indonesia,
wilayah itu juga salah satu jalur lintas ekonomi
internasional,
impor
Indonesia
dimana
ekspor
melewati
jalur
bagian
dari
masyarakat
terbaik bagi penyelesaian masalah Laut 84
86
Internasional,
merasa perlu dan segera menentukan jalan
Bandingkan misalnya dengan Sekretariat Negara Republik Indonesia: Presiden: Indonesia Waspadai Situasi Laut Cina Selatan. Kamis 22 Juli 2010.
kemudian
tuntutan sejarah
misalnya
berkembang antara Cina,
kedaulatan
(yang
menjadi dasar klaim semua pihak).87 85
tersebut.84Kedua, Indonesia yang menjadi
yang
87
Bandingkan dengan pandangan Michael E Brown, 1996.The International Dimention of Internal Conflict, CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal 9. Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tow Woodhouse. 1999, Contemporary Conflict Resoluton.Polity Press, Cambridge, UK.Hal.91. Berkaitan dengan tuntutan diatas, ada kepentingan untuk menggunakan pulau-pulau dan wilayah perairan di kawasan untuk memperluas territorial perairan. Perbedaan Kepentingan Nasional, yang pada akhirnya tidak terpenuhi, kemudian menimbulkan suatu kondisi apa yang diistilahkan sebagai “deprivasi” nasional. Lihat misalnya, Ted Robert Guur, Why Men Rebel, 1970, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
153
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
Dalam kaitannya dengan kapasitas,
Jenewa tidaklah membuahkan hasil seperti
niat, dan kesempatan, rasanya terlalu naif
yang diharapkan. Baru setelah bencana
untuk mengatakan bahwa usaha untuk
tsunami
mulai menapak jalan menuju penyelesaian
pemerintahan SBY dengan gerakan Aceh
konflik Laut Cina Selatan yang dilakukan
Merdeka
(GAM)
melaksanakan
Indonesia tidak didukung kapasitas yang
pembicaraan
perdamaian
kali
dan
gempa
bumi
2004
ini
di
managing
Helsinki yang dimediasi oleh mantan
Potential Conflict in the South China Sea”
presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Puncak
yang diselenggarakan setiap tahun dengan
dari
tujuan untuk mengelola potensi konflik di
adalah
kawasan laut Cina Selatan melalui upaya
perdamaian dalam bentuk code of condact
memadai.
“Workshop
on
pembicaraan
perdamaian
ditandatanganinya
tersebut perjanjian
Building
pada tahun 2005. yang akhirnya menjadi
Measures, mendorong diskusi dan dialog
landasan untuk penyelesaian konflik dan
antar negara yang memiliki sengketa
terciptanya perdamaian di Aceh. Keberhasi-
wilayah
berbagai
lan yang dicapai dalam menangani Aceh
kemungkinan dan cara bekerjasama di
menjadi bukti nyata bahwa Indonesia me-
bidang-bidang yang menjadi
perhatian
miliki kapasitas yang memadai dalam
bersama,88 sudah menjadi bukti kapasitas
menyelesaikan konflik.89 Semakin nyata ke-
yang dimiliki Indonesia sebagai front
berhasilan yang di panen di Aceh akan
leader menuju penyelesaian konflik di Laut
menjadi semakin kuat keyakinan akan
Cina Selatan.
kapasitas yang ada dan itikad baik yang ada
Confidence
pengembangan
laut
dan
menjajaki
Ditambah lagi dengan pengalaman
untuk memberikan perhatian, kemudian me-
Indonesia yang diwarisi konflik dengan isu
rintis jalan bagi perdamaian di Laut Cina
pemisahan yang sudah akut dan panjang
Selatan. Selain
yaitu Aceh, akan menjadi modal kuat untuk
Indonesia
sebagai
front
penyelesaian
leader, kapasitas lain yang tersedia bagi
konflik di Laut Cina Selatan. Sebagai bahan
penyelesaian konflik adalah ASEAN, dan
bandingan, kasus penyelesaian Aceh adalah
terbentuknya
sebuah jalan panjang dan berliku. The
(ARF). Asian Regional Forum (ARF: 22
Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)
negara terlibat dalam keamanan kawasan
yang dinegosiasikan tahun 2002 dengan
Asia Pasifik, termasuk seluruh anggota
selalu
bantuan
menjadi
Henry
inisiator
Dunant
Centre
for
ASEAN)
Asian
sudah
Regional
melaksanakan
Forum
diskusi
Humanitarian Dialogue yang bermarkas di 89 88
Tabloid Diplomasi, November 2010, Op.Cit
Lihat misalnya, Blair A. King. Peace in Papua: Widening a Window of Opportunity, Council of Foreign Relations Press. 2006.
154
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
tentang Laut Cina Selatan. Cina sebagai
mengambil segala bentuk resiko demi
anggota dari ARF mengajukan bahwa dulu
perbaikan. Lebih jauh lagi, tidak ada jalan
pertikaian teritorial
harus diselesaikan
yang lebih baik bagi pemerintah selain
melalui jalur bilateral. Negara lainnya
menunjukan pada dunia bahwa pemerintah
angota ARF seperti Amerika Serikat,
Indonesia memang memiliki niat yang bulat
mengajukan bahwa seluruh anggota ARF
untuk dapat melakukan reformasi dan
memiliki kepentingan terhadap isu-isu yang
mengedepankan
mempengaruhi keamanan dan perdamaian
dalam menangani persoalan di kawasan. Berkenaan
di kawasan. Dan karenanya ARF menjadi
cara-cara dengan
demokratis kesempatan,
layak untuk mendiskusikan segala isu
rasannya Indonesia sudah mengambil dan
tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia,
memanfaatkan hampir semua kesempatan
Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar
yang ada di depan mata. Selama dua puluh
menyatakan kepercayaan beliau bahwa isu
tahun terakhir memang sudah terjadi
teritorial ASEAN hanya didialogkan di
penurunan dalam intensitas insiden yang
tingkat asia
melibatkan kekuatan militer dalam konflik
dan tidak dalam forum
di Laut Cina Selatan. Artinya kondisi yang
internasional. Mengenai itikad baik (good will),
berkembang memang sangat kondusif bagi
dimana pada tahun 1996 dimana menteri-
Indonesia dan seluruh negara yang terlibat
menteri
menyetujui
untuk selalu membuka jalur komunikasi
kebutuhan akan “Code of Condact” bagi
dan meretas jalan menuju pada pemilihan
Laut Cina Selatan yang memungkinkan
mekanisme yang nantinya bisa dijadikan
aktifitas penelitian ilmiah, penghentian
formulasi
pembajakan, memberantas jalur narkoba
menyelesaikan konflik pada akar untuk
tanpa mengganggu isu kedaulatan, dan
menghindarkan segala bentuk eskalasi yang
momen
2002,
merugikan semua pihak. Dalam sisi lain,
dimana Cina dan 10 negara anggota
demokratisasi yang kini mulai tumbuh di
ASEAN menandatangani joint declaration
kawasan akan menjadi kesempatan emas,
untuk
bisa
negara
pada
ASEAN
bulan
sepakat
November
menyelesaikan
segala
bagi
dijadikan
resolusi
landasan
yang
setiap
akan
pihak
pertikaian yurisdiksi dan teritorial mereka
merintis jalan untuk masalah Laut Cina
dengan
Selatan.90
cara-cara
yang
damai
sudah
mengindikasikan begitu kuatnya tekad
Berkenaan dengan hal mekanisme
bahwa negara-negara yang terlibat konflik dan
Indonesia
sebagai
inisiator
akan
menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas dasar niat yang tulus dengan berani
90
Simon, Patrice Morin.Democracy and Conflict Resolution: Solutions to Papua's Case. Paper dipresentasikan pada konferensi EU-Indonesia, “Pluralism and Democracy: Indonesian Perspective” Brussels, 7 December 2006. hal. 6-7.
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
155
yang ditetapkan dalam peranan Indonesia
diimplementasikan/dipraktekkan.
untuk konflik LCS, Indonesia menginisiasi
(2). Creation of an Eminent Person Group:
dua mekanisme yang kini sudah berjalan
sudah diajukan bahwa untuk menciptakan
yaitu negosiasi dengan penekanan pada
terobosan politik harus ada landasan bagi
dialog,
keterlibatan
substantive official negotiations. Eminent
Beberapa
Person Group dibentuk sebagai pendukung
mekanisme yang kini sudah ada dalam
bagi Workshop yang diprakarsai Indonesia.
meningkatkan dialog seperti dilaporkan
Perwakilan dari negara ASEAN yang tidak
United State institute of Peace adalah:
terlibat dalam konflik (claiments) seperti
(1). South China Sea Informal Meeting:
Singapura Indonesia dan Thailand) bisa
adalah pertemuan informal yang digagas
dilibatkan sebagai mediator diantara pihak
dan
mediasi
oleh
Indonesia
kemungkinan pihak
“Workshop
ketiga.
on
Managing
yang berkonflik. Cina akan menolak keras
Potential Conflict in the South China Sea”
formulasi
yang dimulai di Bali 1990. Pertemuan telah
dipertentangkan dengan blok ASEAN. Pada
dihadiri oleh perwakilan pemerintah dalam
intinya
kapasitas pribadi dan keahlian mereka
kompeten dari perwakilan masing-masing
dalam aspek kerjasama maritim, keamanan
negara dan dari sini diharapkan dialog
dan pengembangan sumber daya di Laut
politik menjadi semakin terbuka.
Cina Selatan. Cina dan Taiwan juga
(3). Third Party Mediation: kalau terjadi
mengirimkan perwakilan sejak tahun 1991.
perselisihan dan pihak yang terlibat ingin
ini
harus
selama
dilibatkan
kepentingannya
pihak
yang
Hasil nyata yang dicapai dari
menyelesaikan perselisihannya, biasanya di
wokshop yang diprakarsai Indonesia ini
bawa ke International Court of Justice
adalah di cetuskannya “technical working
(ICJ). Akan tetapi harus diakui juga bahwa
groups” dalam menangani: isu-isu ilmiah
dengan
perairan,
navigasi,
perselisihan dalam konflik Laut Cina
pelayaran, dan komunikasi, serta persoalan
Selatan maka peran ICJ juga menjadi
hukum yang terkait. Kelompok kerja teknis
semakin sulit. Ditambah lagi dengan posisi
ini bertujuan untuk menentukan wilayah
Cina yang akan menolak penyelesaian ICJ
kerjasama dan kontak antar pihak yang
karena
bertikai,
meng-internasionalisasi
keamanan
meskipun
jalur
tidak
menyentuh
sedemikian
hal
ini
kompleksnya hal
sama
saja konflik
dengan serta
persoalan yang menyangkut kedaulatan
menurunkan posisinya dengan pihak yang
(CBM), juga sudah menjadi agenda dari
lain. Sehubungan dengan kondisi ini,
workshop, yang sudah berhasil dalam
Professor Ji Guoxing dari Sanghai Institute
dalam melahirkan ide-ide meskipun sedikit
of International Studies “ad hoc tribubal”
konsensus tentang bagaimana CBM akan
atau
“non-official
third
part”,
yang
156
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
nantinya akan bisa memainkan peranan
banyak contoh dan preseden yang bisa
yang
dipertimbangkan dalam pendekatan ini.
penting
tanpa
harus
meng-
institusionalisasi
proses
negosiasi
atau
a
Kemudian
multilateral
maritime
menginternasionalisasi perselisihan. Model
development authority jika diterapkan akan
ini sudah berhasil dalam the Iceland
menjadi yang pertama.
Continental
dan
(5). Multilateral Talks between ASEAN and
menyelesaikan pertikaian antar Cili dan
PRC. Masuknya Vietnam ke ASEAN tahun
Argentina mengenai Beagle Channel.
1995, dan solidaritas dari anggota ASEAN
(4).
Shelf
Creation
of
Agreement
Joint
Resource
mendukung
Filipina
karang,
klaim sepihak atas dasar kedaulatan menuju
ASEAN terhadap persoalan Laut Cina
persetujuan
Joint
Resource
membuat
persoalan
Development Authority: Ide untuk menata
pada
sudah
dalam
pendekatan
Selatan menjadi terkoordinasi.
Development sudah diartikulasikan dalam
Profesor David Denoon dan Steven
banyak kesempatan oleh perwakilan Cina.
Brams
Akan tetapi konsep yang diajukan Cina
mengajukan
nampaknya
mengacu pada mekanisme
dinamakan “fair division” bisa digunakan
kerjasama bilateral, sementara anggota
untuk memfasilitasi negosiasi antar negara
ASEAN
skema
yang berdaulat. Mereka menyarankan dua
akan
tingkatan negosiasi pertama antar Cina dan
memberi keuntungan bagi klaim Cina di
ASEAN, kedua antar Cina dan anggota
daerah yang disengketakan, yang pada
ASEAN.
intinya tidak akan membuka partisipasi
(6). Resolving Bilateral Issues First, then
Cina untuk menuju pada penyelesaian. Ide
Pursuing Multilateral Negotiations:
menuju joint resource development sudah
Asosiasi negara-negara Asia Tenggara
diajukan dalam beragam format, termasuk
(ASEAN) sudah muncul sebagai forum
bagian dalam workshop yang digagas
bagi dialog antar negara-negara yang
Indonesia. Peneliti di East West Center dari
terlibat klaim dalam persoalan di Laut Cina
Universitas Hawai Mark Valencia John
Selatan. Meskipun ASEAN tidak ikut
Van Dyke dan Noel Ludwig sudah
menyertakan Cina dan Taiwan, banyak
mengembangkan beberapa pilihan yang
kelompok kerja dengan Cina dan Taiwan
bisa dipertimbangkan menjadi bagian dari
sudah diselenggarakan berkenaan dengan
Joint Resource Development authority yang
isu-isu potensial untuk menjalin hubungan
menyerupai Antarctic treaty. The Minor
yang penting untuk menyelesaikan isu-isu
Gap Treaty antar Australia dan Indonesia,
pertentangan
Persian
menjadi tuan rumah dialog workshop
lebih
multilateral.
mengedepankan
Mekanisme
Gulf Agreement,
hanya
menyediakan
dari
Universitas teknik
di
New
York
matematik
yang
kawasan.
Indonesia
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
pertama
tahun
1990
dan
sejak
itu
157
perusahaan.91
mengambil peran utama dalam inisiatif diplomatik
dan
persetujuan
kerjasama
dalam menyelesaikan isu-isu di Laut Cina Selatan.
Politik Luar Negeri RI terhadap Amerika dan Eropa Terkait Isu Laut Cina Selatan
Pada tahun 1996 para menteri-menteri
Dalam politik luar negerinya, Indonesia
negara ASEAN menyetujui kebutuhan akan
selalu berusaha menampilkan hal yang
“Code of Conduct” bagi Laut Cina Selatan
terbaik dalam pengertian bahwa harus
yang
sep erti
selalu dapat memberikan respon dengan
misalnya penelitian ilmiah, penghentian
baik terhadap segala perubahan yang terjadi
pembajakan, memberantas jalur narkoba
dalam situasi global.92 Hal ini karena
tanpa mengganggu issu kedaulatan. Tahun
adanya
1999 draft code of condact umum Vietnam
Indonesia dalam pergaulan global hanya
dan Filipina
disepakati dalam ASEAN
dapat bertahan jika dalam perumusan
Summit. Bulan November 2002, Cina dan
politik luar negerinya selalu memberikan
10
ASEAN
perhatian terhadap konteks internasional,93
menandatangani joint declaration untuk
karena hal inilah yang menjadi pembuktian
sepakat menyelesaikan segala pertikaian
bahwa Indonesia memang selalu bebas dan
yurisdiksi dan teritorial mereka dengan
aktif dalam pergaulan dunia dan selalu
cara-cara yang damai. Sebuah hasil nyata
berkontribusi dalam memberikan jawaban
yang terealisasi adalah: Malaysia dan
atas persoalan-persoalan yang dihadapi
Brunei melaksanakan pertemuan berkenaan
dunia internasional. Dengan demikian tidak
dengan klaim mereka mengenai Zona
berlebihan
untuk
mengatakan
Ekonomi Ekslusif, namun belum ada
transformsi
dalam
bidang
kesepakatan. Sejak tahun 2005, Cina
aktifitas, fokus kegiatan, dan transformasi
melalui China National Offshore Oil
pada bidang dimensi instrumen sudah
Cooperation, (CNOOC), Filipina melalui
terjadi dalam politik luar negeri Indonesia.
The Philipine National Oil Company, dan
Kibaran yang sudah dilakukan Indonesia
Vietnam melalui Petro Vietnam . Sudah
dalam pergaulan internasional menunjukan
bekerja bersama untuk malakukan kajian
bahwa
memungkinkan
negara
aktifitas
anggota
menyeluruh di area seluas 55 ribu hektar termasuk kepulauan Sprately. Proyek yang menelan dana 15 juta dolar tersebut ditalangi secara bersama dan keterbukaan informasi pun berlangsung terjadi antara
91
kesadaran
indonesia
bahwa
sudah
eksistensi
bahwa
lokasi
dan
melakukan
The United States Institutes of Peace, 1996, Special Report: The South China Sea Dispute: Prospect for Preventive Diplomacy. WashingtonDC. Hal. 9-15. 92 Marx Webber dan Michael Smith.2002, Foreign Policy in Transformed World.London Prentice Hall, hal 9-12. 93 Fareed Zakaria. 1992. Realism and Domestic Politics, International Security. Vol. 17, no. 1, hal 179.
158
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
perluasan lokasi politik luar negerinya yang
konflik mengenai kelautan dengan Cina
tidak lagi hanya tertuju terpusat
pada
seperti yang dialami Filipina dan Vietnam.
Eropa maupun Atlantik. Kemudian dengan
Kelebihan lain yang dimiliki Indonesia
tercatatnya nama indonesia dalam G-20 dan
adalah posisi netral yang selama ini diambil
WTO, ini menjadi pembuktian bahwa
Indonesia dalam masalah LCS. Netral
Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada
dalam artian bahwa Indonesia tidak pernah
isu-isu tradisional politik luar negeri yang
secara
menjamin keamanan negara seperti pada
dukungan terhadap Amerika Serikat yang
masa Perang Dingin, akan tetapi sudah
ingin membendung pengaruh kekuatan Cina
melakukan transformasi dan menempatkan
di
perhatian pada isu perekonomian global
melakukan
(kebutuhan akan regulasi perdagangan dan
terhadap pendekatan yang dilakukan Cina
keuangan). Selanjutnya, Indonesia juga
dalam mengimbangi kekuatan AS. Dengan
sudah melakukan transformasi instrumen
modal
dalam
yang
memberikan perhatian khusus pada posisi
selalu
AS, Cina maupun UE, dalam artian mereka
politik
luar
negerinya
ditunjukkan dengan sikap
yang
Kawasan.
Indonesia
penolakkan
netralitas
memberikan
juga yang
tidak berarti
ini, Indonesia harus
menolak segala jenis penggunaan kekerasan
harus
atau
manfaatkan kontribusinya dalam menuju
kekuatan
dalam
penyelesaian
perselisihan internasional, akan tetapi selalu
94
terang-terangan
mendapatkan
prioritas dan di-
perdamaian di kawasan.
mengedepankan cara-cara diplomasi yang
Argumentasi mengenai perlunya hal
damai dengan dukungan soft power seperti
prioritas terhadap posisi AS, Cina dan UE
nilai, norma, identitas budaya.94 Ketiga
karena hubungan Cina, Amerika dan UE,
transformasi yang sudah teretas dalam
nantinya akan memiliki porsi dan dinamika
politik luar negeri Indonesia nantinya juga
tersendiri di LCS. Sikap asertif Cina
akan menjadi modal yang besar bagi
misalnya sudah membawa negara-negara
Indonesia untuk mendisain politik luar
anggota ASEAN yang terlibat konflik
negeri ke Amerika dan Eropa terutama
untuk
dalam isu peran aktif Indonesia di kawasan
persoalan keamanan dan stabilitas regional
LCS.
mereka. Perilaku asertif yang ditunjukan
selalu
mulai
memperhatikan
Indonesia itu adalah negara yang
selama ini maka akan semakin menurunkan
memiliki posisi yang sangat strategis dalam
kredibilitas nya di Asia Tenggara bahkan
kontribusinya terhadap persoalan di LCS
terbukti bahwa sikap ofensif Cina selama
karena, tidak terlibat klaim wilayah yang
ini tidak mengjhasilkan apa-apa. Meskipun
disengketakan, dan tidak memiliki sejarah
negara negara Asia Tenggara juga terlibat
Marx Webber dan Michael Smith, Op.Cit. hal. 32.
perdagangan dan kerjsama ekonomi dengan
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
159
Cina, akan tetapi selama Cina bertahan
kawasan. Dalam Guidelines on the EU’s
dengan sikap ofensifnya maka mereka tetap
Foreign and Security
meningkatkan hubungan keamanan mereka
ditegaskan bahwa pentingnya kebebasan
dengan AS bahkan menerima kehadiran
pelayaran di LCS dan mengajak semua
militer AS di kawasan. Seperti ditulis oleh
pihak yang terlibat untuk menyelesaikan
Tran Truong Thuy:
segala
Beberapa negara ASEAN kini sudah melakukan modernisasi kekuatan militernya dibawah dukungan AS untuk keseimbangan kekuatan, indikasinya AS pun semakin memiliki ruang dan kesempatan untuk terlibat di kawasan serta menancapkan pengaruhnya di LCS. Semakin meningkat kekuatan Cina maka akan semakin meningkatkan kepentingan AS di kawasan. Kepentingan dan posisi AS di LCS bahkan sudah di pertegas dalam ARF yang ke 17, 18, 19 dan yang ke 20, serta dalam East Asia Summit (EAS) tahun 2011, dan 2012. 95
pertikaian
internasional,
in East Asia,
atas
dasar
hukum
terutama
sekali
United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ditegaskan juga bahwa UE akan
selalu
memperhatikan
sejarah
perkembangan dalam tubuh UE, serta akan selalu berbagi pengalaman UE dalam mengelola persoalan persengketaan wilayah perairan yang pernah terjadi di Eropa selama dibutuhkan
oleh
pihak-pihak
yang
Lebih jauh politik luar negeri AS di
bersengketa. Posisi UE di LCS dipertegas
kawasan LCS sudah membawa dampak
dengan ditanda tanganinya joint EU – US
posisi negara-negara yang lainnya terutama
Statement on the Asia Pacific Region pada
negara-negara yang memiliki hubungan
tahun 2012 untuk mengimbau Cina dan
dekat dengan Washington.
Beberapa
negara-negara ASEAN yang terlibat klaim
negara seperti Jepang, Australia, India
mengacu kepada Code of Conduct dan
bahkan
sudah
menyelesaikan segala perselisihan teritorial
terhadap
dan perairan secara damai mengedepankan
Uni
Eropa
kini
juga
menyatakan perhatian mereka
perkembangan situasi di LCS. Untuk UE,
cara
mulai ditempatkannya LCS sebagai fokus
kooperatif.97
diplomatis
dan
solusi
yang
Pada masa yang akan datang
dari kebijakan luar negerinya ditunjukan dengan diluncurkannya pembaharuan garis
terutama
besar kebijakan luar negeri dan keamanan
tingginya ketegangan di LCS, Politik luar
UE di Asia Timur pada bulan Juni 2012.
96
dalam
menangani
semakin
Negeri Indonesia, Indonesia semestinya
UE memiliki kepentingan yang
harus mampu memanfaatkan keuntungan
besar di LCS karena peranan besarnya
strategis yang kini dimiliki serta bagaimana
dalam
Indonesia
95
perdagangan
dan
investsi
di
Tran Truong Thuy, 2013. Teritorial Issues in Asia: Drivers Instruments, Ways Forward. Discussion Paper, Kondrad Adenauer Stiftung. Hal. 15. 96 Dr. Fraser Cameron, op.cit.
semestinya
mendekati
dan
merangkul Amerika dan Eropa dalam isu 97
Dr. Fraser Cameron, Loc.Cit.
160
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
LCS. Dengan demikian AS dan UE harus
kehadirannya di LCS.
diasumsikan sebagai aktor yang strategis
3. Politik luar negeri Indonesia harus
dalam memuluskan peran indonesia pada
mampu melibatkan UE dalam berbagi
konflik LCS. Ada beberapa hal yang bisa
terutama
mempermudah Indonesia untuk mencari
menyelesaikan konflik yang terjadi
kesepakatan dan memanfaatkan baik AS
baik di dalam maupun diluar UE.
maupun UE bisa kontributif dan efektif dalam
pengelolaan
konflik
di
LCS.
juga harus mampu mengajak UE berbagi
cara-cara
mengatur
dalam
pengalaman
4. Politik luar negeri Indonesia ke UE
Pertama, persamaan pandangan mengenai damai
mengenai
penyelesaian
mengenai
keberhasilannya
sumberdaya di kelautan.
sengketa. Sudah dipaparkan diatas bahwa
Pengalaman
ketiga aktor Indonesia, AS dan UE,
kelautan
semuanya bermuara pada pandangan dan
mengenai standar lingkungan yang
ajakan untuk selalu menyelesaikan segala
tinggi bagi negara-negara perairan.98
bentuk persengketaan secara damai. Kedua,
Sejalan dengan apa yang dijabarkan diatas,
posisi netralitas yang dimiliki, Indonesia,
politik luar negeri indonesia ke AS dan UE
AS, dan UE sama-sama tidak memiliki
dalam konteks LCS kalau diistilahkan maka
sejarah konflik wilayah perairan dengan
Indonesia harus selalu bermain cantik
negara-negara yang terlibat dalam konflik
dalam artian mampu merangkul keduanya
LCS terutama dengan Cina. Kemudian
dan
beberapa keuntungan nyata dari keberasilan
penanganan konflik di LCS. kalau hal
politik
dalam
tersebut bisa dilakukan, maka politik luar
dalam
negeri akan semakin menunjukan apa yang
luar
memanfaatkan
negeri AS
Indonesia dan
UE
dalam serta
memanfaatkan
perlindungan menegosiasikan
kontribusinya
bagi
pemeliharaan perdamaian di LCS adalah:
oleh Marx Webber dan Michael Smith,
1. Tingginya kepentingan ekonomi dan
disebut Politik luar negeri yang baik,
politik AS untuk melibatkan diri di
karena
LCS akan menjadi keuntungan, baik
perubahan yang terjadi dalam situasi global.
sebagai penjaga keamanan kawasan
Kemudian keberhasilan politik luar negeri
dan membendung kekuatan Cina.
RI ke AS dan UE dalam konteks LCS akan
2. Posisi keketuaan Indonesia di ASEAN
dapat
merespon
menjadi bukti nyata dari transformasi baik
akan menjadi kekuatan tersendiri dalam
dalam bidang
politik luar negeri Indonesia ke AS,
kegiatan, dan instrumen.
lokasi aktivitas, fokus
karena tidak terbantahkan bahwa AS akan selalu membutuhkan dukungan ASEAN (Indonesia) sebagai legitimasi
perubahan-
98
Dr. Fraser Cameron, Ibid.
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
Bibliography Buku Brown, Michael E. 1996. The International Dimention of Internal Conflict, CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal 9. Buszynski, Leszek. 2012. The South China Sea: Oil, Maritime Slaims, and U.S. – China Strategic Rivalry. The Washington Quaterly, Spring, 35: 2. hal. 139-156. Fravel, M Taylor. 2012. South China Sea: What Issues and Whose Core Interest?Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, MA USA.Hal. 4. Lander, Mark dan Sewell Chan, 2010. Taking Harder Stance oward China, Obama Lines up Allies. New York Times, 25 Oktober 2010.Miall,Hugh O l i v e r R a m s b o t h a m , To w Woodhouse. 1999, Contemporary Conflict Resoluton.Polity Press, Cambridge, UK.Hal.91. Simon, Patrice Morin. Democracy and Conflict Resolution: Solutions to Papua's Case. Paper dipresentasikan pada konferensi EU-Indonesia, “Pluralism and Democracy: Indonesian Perspective” Brussels, 7 December 2006. hal. 6-7. The United States Institutes of Peace, 1996, Special Report: The South China Sea Dispute: Prospect for Preventive Diplomacy, Washington DC. Hal 915.Tidwell, Alan C. 1998, Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution. London and New York, Continuum, hal.3-8. Thuy, Tran Truong. 2013. Teritorial Issues in Asia: Drivers Instruments, Ways Forward. Discussion Paper, Kondrad Adenauer Stiftung. Hal. 15. Van der Putten, Frans Paul. 2013, The European Union and Decreasing
161
Regional Stability in East and South East Asia. Norwegian Peacebuilding Resource Centre. Hal. 3. Webber, Max dan Michael Smith.2002, Foreign Policy in Transformed World.London Prentice Hall, hal 9-12. Zakaria, Fareed. 1992. Realism and Domestic Politics, International Security. Vol. 17, no. 1, hal 179. Jurnal Bader, Jeffrey A. Obama and China's Rise: An Insider's Account of America's Asia S t r a t e g y . ( Wa s h i n g t o n , D C : Brookings) Cameron, Dr. Fraser., The South China Sea disputes: European Union Perspective. EU-Asia Centre,Brussels.Egberink, Fenna. 1 Juli 2011.Can Indonesia Mediate the South China Sea Dispute?The Netherlands. Emmers, Ralf.The Us rebalancing strategy: Impact on the South China Sea. National Security College, Australian National University. Guur, Ted Robert. Why Men Rebel, 1970, Princeton, New Jersey, Princeton University Press. King. Blair A. Peace in Papua: Widening a Window of Opportunity, Council of Foreign Relations Press. 2006.