KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR LEMBAR SOAL SELEKSI TERTULIS CALON PESERTA LOMBA CERDAS CERMAT KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TINGKAT PELAJAR SLTA SE-KOTA BOGOR TAHUN 2015

PETUNJUK UMUM PENGERJAAN SOAL 1. Baca soal dengan seksama, teliti, cermat, dan cepat 2. Tulislah identitas pribadi dan asal sekolah anda di bagian kanan atas lembar jawaban 3. Pilihlah satu jawaban yang anda anggap paling tepat dengan cara memberi tanda silang (x) pada lembar jawaban. 4. Apabila ingin mengganti pilihan jawaban yang sudah diberi tanda silang (x), dilakukan

x

dengan cara menambahkan tanda “=” memotong tanda silang yang akan diganti ( ), memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban penggantinya. Kesempatan untuk mengganti pilihan jawaban hanya satu kali. 5. Seluruh soal seleksi tertulis dikerjakan paling lama 75 menit

Kelompok Soal Bagian A Untuk setiap nomor soal pada Kelompok Soal Bagian A, pemberian jawaban dilakukan dengan cara memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban untuk masing-masing soal pada lembar jawaban. Beri tanda (x) pada huruf “benar” dan huruf “S” apabila “salah”.

“B”

apabila pernyataan dalam soal adalah

1. Bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah Amandemen Kedua adalah “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Jawaban : B

Amandemen kedua tidak ada perubahan bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 masih sesuai dengan aslinya, perubahan terjadi pada Amandemen Ketiga. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Benar (B)”.

2. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum hanya yang telah berusia 17 tahun atau lebih. Jawaban : S

WNI yang didaftar sebagai pemilih bukan hanya yang telah berusia 17 tahun atau lebih saja, tetapi juga yang belum usia 17 tahun tapi pernah menikah, sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) UU No.42 Tahun 2008 tentang Pilpres, Pasal 19 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan Pasal 56 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada, sebagai berikut : “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara

telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”.

KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 1

3. Warga Negara Indonesia yang sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih tidak memiliki hak pilih. Jawaban : S

WNI yang sedang menjalani hukuman pidana penjara tidak kehilangan hak pilihnya sepanjang yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 57 ayat (3) huruf b UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU No.9 tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan KPU No.9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilpres Tahun 2014, yang berbunyi “Pemutakhiran daftar Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, berkoordinasi dengan petugas rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit tersebut”. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”.

4. Tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2015 disusun oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Jawaban : S

Pasal 5 ayat (1) UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu “KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota bersifat hierarkis”. Pasal 1 angka 7 UU No.8 Tahun 2015, “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang in”. Pasal 5 ayat (4) UU No.8 Tahun 2015, “Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU”. Dengan demikian pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahapan persiapan dan penyelenggaraan diatur dengan peraturan KPU, KPU Kabupaten/Kota hanya berwenang untuk menyusun pedoman teknis tahapan dengan berpedoman pada peraturan KPU. Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada serentak diatur dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”.

5. Pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2015, hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang memiliki kursi paling sedikit 20% atau suara sah paling sedikit 25%. Jawaban : S

Pasal 39 No.8 Tahun 2015, “Peserta pemilihan adalah : a. Pasangan calon

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”. Dengan demikian calon peserta Pilkada tidak hanya diusulakn oleh partai politik atau gabungan partai politik saja tetapi dapat diikuti oleh perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”.

6. Jumlah Anggota KPU menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebanyak 7 (tujuh) orang. Jawaban : B

bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.15 Tahun 2011, “Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang”. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Benar (B)”.

7. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 2

Jawaban : S Pasal 96 ayat (3) UU No.15 Tahun 2011, “Anggota Pengawas Pemilu Lapangan

diseleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan” bukan oleh Panwaslu Kabupaten/kota. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”.

8. PPS adalah singkatan dari Panitia Pengumpulan Suara, melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

yang

bertugas

Jawaban : S Pasal 1 angka 10 UU No.15 Tahun 2011, “Panitia Pemungutan Suara selanjutnya

disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan”. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”.

9. KPU sebagai penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas, diantaranya adalah mandiri, jujur, adil, kepastian hukum. Jawaban : B Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011, “Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. kepastian hukum, e. tertib, f. kepentingan umum, g. keterbukaan, h. proporsionalitas, i. profesionalitas, j. akuntabilitas, k. efisien, dan l. efektivitas ”. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Benar (B)”.

10. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu anggota KPU harus bersikap netral dan bertindak adil pada seluruh peserta Pemilu, oleh karena itu pada hari pemungutan suara anggota KPU tidak boleh menggunakan hak pilihnya. Jawaban : S

Anggota KPU adalah WNI yang mempunyai hak pilih sebagaimana WNI lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, hanya anggota KPU harus memegang asas sebagai penyelenggara Pemilu harus bersikap dan bertindak berdasarkan kode etik penyelenggara Pemilu yaitu Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”.

11. Sejak Pemilu Tahun 2004, Sistem Pemilu yang digunakan dalam Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sistem distrik berwakil banyak, karena pada setiap distrik/daerah pemilihan terdapat lebih dari satu wakil. Jawaban : S

Sistem Pemilu yang digunakan dalam Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proprosional dengan daftar calon terbuka”, Pasal 5 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008, dan Pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proprosional terbuka”. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”.

12. Anggota DPD untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh rakyat adalah pada Pemilu Tahun 2004. Jawaban : B

Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, yaitu perubahan pada pasal 2 ayat (1), yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Setelah Pemilu pertama di era reformasi, yaitu Pemilu 1999 dan baru ada lagi Pemilu pada Tahun 2004. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Benar (B)”.


Hal 3

13. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat pada Pemilu Tahun 2004. Jawaban : B

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat setelah amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, yaitu adanya penambahan pasal 6A ayat (1), yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat”. Setelah pelantikan presiden dan wakil presiden di era reformasi, yaitu pada tahun 1999 yang masa jabatannya berakhir tahun 2004, Pemilu presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat pada Tahun 2004. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Benar (B)”.

14. Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 adalah merupakan pemilihan umum yang kesebelas sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawaban : B

Pemilu untuk memilih anggota DPR sudah berlangsung sejak Pemilu Tahun 1955 pada masa demokrasi liberal, Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 di masa era pemerintahan Orde Baru, Pamilu 1999, 2004, 2009 dan terakhir 2014 pasca reformasi tahun 1998. Dengan demikian Pemilu anggota DPR tahun 2014 adalah yang ke-11 (sebelas) kali sejak berdirinya NKRI. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Benar (B)”.

15. Pemilihan Umum Tahun 2014 merupakan pemilihan umum Anggota DPD yang keempat sejak reformasi tahun 1998. Jawaban : S

Pemilu Anggota DPD pertama kali dilaksanakan pada Pemilu tahun 2004, setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, yaitu perubahan pada pasal 2 ayat (1), yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang”. Pemilu anggota DPD berikutnya adalah Tahun 2009 dan 2014. Dengan demikian Pemilu anggota DPD tahun 2014 adalah yang ketiga kalinya. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”. 16. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan memenuhi persyaratan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih. (Ralat : Soal No. 16, tertuilis Pasal 5 ayat (1) seharusnya Pasal 51 ayat (1)). Sudah diralat saat pelaksanaan tes. Jawaban : S

Bunyi pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 8 tahun 2012, adalah “a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih”. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”.

17. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 seorang calon presiden harus berpendidikan paling rendah S-1. Jawaban : S

Pasal 5 UU No. 42 tahun 2008, memuat tentang Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, pada Pasal 5 huruf p “p. berpendidikan paling rendah

tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”.

18. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU perpendidikan paling rendah S-1. Jawaban : B

Pasal 11 huruf f UU No. 15 tahun 2011, “berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota”. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Benar (B)”.


Hal 4

19. Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politiik dan perseorangan. Jawaban : B

Provinsi

dan

DPRD

Pasal 5 ayat (1) UU No.12 Tahun 2003, Pasal 7 UU No.10 Tahun 2008 dan Pasal 7 UU No. 8 tahun 2012, “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik”, Pasal 5 ayat (2) UU No. 12 tahun 2003, Pasal 11 ayat (1) UU No.10 Tahun 2008, dan Pasal 11 UU No.8 Tahun 2012 “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Benar (B)”.

20. Dalam Pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Jawaban : S

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen ketiga, yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, dan Pasal 8 UU No. 42 tahun 2008, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”. UUD 1945 maupun UU No.42 Tahun 2008 tentang Pilpres tidak ada

pasal yang mengatur perseorangan dapat mencalonkan sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”. 21.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu presiden dan wakil presiden ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Jawaban : S

pengertian memperoleh suara terbanyak pada kalimat di atas bersifat terbuka, mengandung pengertian mayoritas sederhana (simple majority) atau First Past The Post (FPTP), atau mayoritas relative (relative majority), yaitu siapapun calon yang memperoleh suara terbanyak, berapapun jumlahnya adalah pemenangnya. Sedangkan Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia mengacu pada Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”, dan “(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Pasal 159 ayat (1) UU No.42 Tahun 2008, sebagai berikut “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Dengan demikian Pemilu presiden dan Wakil Presiden menganut formula Two Round System (TRS), untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih harus memenuhi persyaratan batas minimal prolehan suara, apabila belum ada kandidat yang memenuhi batas minimal peroleh suara dilaksanakan pemilihan putaran kedua. Sistem ini disebut juga Majority Run-off atau double ballot, atau mayoritas absolut (absolute majority). Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menganut Two Round System yang dikombinasikan dengan distribusi geografis suara, yaitu untuk ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih harus memenuhi persyaratan perolehan suaranya harus lebih dari 50% dan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU No.42 Tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”.


Hal 5

22.

Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Jawaban : B

23.

Pasal 6 ayat (1) UU No.42 Tahun 2008, “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya”. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Benar (B)”.

Jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan menyelenggarakan pemungutan suara pada bulan Desember Tahun 2015 adalah 8 (delapan) kabupaten/kota. Jawaban : S

Jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2015 adalah, Kabupaten Pangandaran (22-04-2015), Kabupaten

Sukabumi (29-08-2015), Kabupaten Indramayu (12-12-2015), Kabupaten Bandung (15-12-2015), dan Kabupaten Karawang (27-12-2015), dan yang masa jabatannya berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2016, adalah Kota Depok (26-01-2016), Kabupaten Tasikmalaya (08-03-2016), dan Kabupaten Cianjur (18-05-2016). Dengan demikian terdapat 6 kabupatn/kota yang melaksanakan Pilkada di tahun 2015. Akan tetapi yang akan menyelenggarakan pemungutan suara pada bulan Desember Tahun 2015 hanya 7 kabupaten/kota, karena Pilkada Kabupaten Tasimalaya hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar. Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan KPU No.9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi “Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.” Dengan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya ditunda pada pemilihan serentak berikutnya, yaitu Februari 2017. Dengan demikian yang akan menyelenggarakan pemungutan suara pada bulan Desember Tahun 2015 hanya 7 (tujuh) kabupaten/kota, oleh karena itu pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”. . 24.

Pemberian suara dalam pemilihan umum-pemilihan umum dilaksanakan dengan cara mencoblos surat suara pemilihan.

di

Indonesia

Jawaban : S Pemberian suara dalam pemilihan umum-pemilihan umum di Indonesia hampir seluruhnya dilaksankan dengan cara mencoblos surat suara . Tetapi pada Pemilu

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 pemberian suaranya dilaksanakan dengan cara memberi tanda centang (contreng) pada surat suara pemilihan. Dengan tidak semua pemilihan umum pemberian suaranya dilaksanakan dengan cara mencoblos surat suara pemilihan. Dengan demikian pernyataan soal tersebut di atas adalah “Salah (S)”. 25.

Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Calon Bupati dan Calon Walikota yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Bupati terpilih dan Calon Walikota terpilih. Jawaban : B

Pasal 107 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015, berbunyi “Calon Bupati dan Calon Walikota yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Bupati terpilih dan Calon Walikota terpilih”. Pasal ini


Hal 6

kemudian diubah oleh UU No. 8 Tahun 2015, yang menjadi berbunyi “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih”. Karena yang ditanyakan adalah pasal 107 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 maka pernyataan pada soal di atas adalah benar “Benar (B)”.

Bagian B. Untuk setiap nomor soal pada Bagian B, pemberian jawaban dilakukan dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf untuk alternatif pilihan jawaban, a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang disediakan. Pilih dan tandai salah satu pilihan jawaban yang paling tepat/benar.

26. Anggota KPPS berjumlah a. 10 orang b. 9 orang Jawaban : d

c. 8 orang

d. 7 orang

Pasal 46 ayat (1) UU No.15 Tahun 2011 “Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.”, tercantum juga dalam Pasal 21 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015. Dengan demikian pilihan jawaban yang benar adalah d.

27. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU No.4 Tahun 2015, berikut ini adalah persyaratan untuk dapat memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak, kecuali: a. WNI yang sedang ditahan di rumah tahanan dengan ancaman pidana 5 tahun. b. WNI yang sedang terganggu jiwa/ingatannya c. WNI yang sudah berusia 17 tahun d. WNI yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah Jawaban :

Bunyi Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU No.4 Tahun 2015, adalah “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berdomisili di daerah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan d tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisina Negara Republik Indonesia”. 1) Pilihan jawaban a: WNI yang sedang ditahan di rumah tahanan dengan ancaman pidana 5 tahun, tidak semua terpidana yang ditahan di rumah tahanan sedang dicabut hak pilihnya sebagaimana pada persyaratan pada huruf b, oleh karena itu pilihan jawaban a benar, 2) pilihan jawaban b. WNI yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, persyaratan pemilih pada huruf a adalah “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”, dengan demikian pilihan jawaban b salah. 3) Pilihan jawaban c. dan d, yang berkaitan dengan persyaratan usia untuk memilih adalah benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015, yaitu “WNI yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berusia 17 tahunatau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. 4) Tetapi yang ditanyakan pada soal di atas adalah Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU No.4 Tahun 2015 saja, dengan demikian pilihan jawaban a, b, c dan d tidak


Hal 7

termasuk dalam persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), tetapi apabila soal dimaksud adalah “berikut ini adalah persyaratan untuk dapat memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak” maka jawaban yang tidak termasuk persayaratan dapat menggunakan hak pilih adalah pilihan jawaban b . WNI yang sedang terganggu jiwa/ingatannya. Untuk soal ini tidak dianggap tidak ada pilihan jawaban yang benar. Sehingga semua peserta apapun jawabanya dinyatakan benar. 28. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU No.4 Tahun 2015 Pemilih yang terdaftar di lebih dari satu tempat tinggal, maka pemilih tersebut a. Kehilangan hak pilihnya b. Tidak didaftar karena mempunyai identitas ganda c. Didaftar ulang oleh petugas KPPS d. Harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan KTP, KK, Paspor dan/atau identitas lain. Jawaban : d Bunyi Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU No.4 Tahun 2015, adalah “Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya, yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.” 1) Pilihan jawaban a: salah karena pemilih yang memiliki lebih dari satu tempat tinggal tidak menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya. 2) pilihan jawaban b. salah, karena pemilih yang memiliki lebih dari satu tempat tinggal tetap didaftar sebagai pemilih tetapi harus memilih salah satu tempat tinggalnya sesuai dengan KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya. 3) pilihan jawaban c. salah, karena petugas KPPS tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan tidak mendaftar ulang pemilih, yang bertugas memutakhirkan data/daftar pemilih adalah PPDP (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih). 4) pilihan jawaban d. benar, yang paling tepat karena sesuai dengan bunyi 5 ayat (2) Peraturan KPU No.4 Tahun 2015. 29. Jumlah pemilih di TPS dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak paling banyak adalah a. 300 orang b. 400 orang c. 600 orang d. 800 orang Jawaban : d

Pasal 87 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 “Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang”. Dengan demikian pilihan jawaban yang benar adalah d.

30. Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bogor yang sekarang sedang menjabat, akan berakhir pada bulan a. Oktober 2018 b. Maret 2019 c. April 2019 d. Mei 2019 Jawaban : c Wailkota dan wakil walikota Bogor yang sekarang sedang menjabat adalah pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, yang pelantikannya dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bogor, pada tanggal 7 April 2014. Pasal 110 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 dan Pasal 162 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Karena walikota dan wakil walikota Bogor dilantikan pada tanggal 7 April 2014, maka jabatannya akan berakhir pada 7 April 2019, Dengan demikian pilihan jawaban yang benar adalah c. KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 8

31. Identitas pasangan calon yang termuat dalam surat suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah a. Lambang parpol atau gabungan parpol pengusul pasangan calon, nomor urut, foto dan nama pasangan calon b. Lambang parpol atau gabungan parpol pengusul pasangan calon, nomor urut dan foto pasangan calon. c. Lambang parpol atau gabungan parpol pengusul pasangan calon, foto dan nama pasangan calon d. Nomor urut, foto dan nama pasangan calon. Jawaban : d Pasal 56 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004, “Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon”, dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Pasal 34 ayat (1) huruf a, ” format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon”, dan ayat (2) huruf d, “pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.”. Dengan demikian pilihan jawaban yang benar adalah d. 32. Berikut ini adalah perlengkapan pemungutan suara di TPS, kecuali a. Bilik suara b. Pengeras suara c. Kotak suara d. Surat suara Jawaban : b Pasal 105 ayat (1) UU No.42 tahun 2008, Pasal 142 ayat (1) UU No.8 tahun 2012, Pasal 78 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015, serta Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015, “Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan g. TPS.” Pengeras suara tidak termasuk perlengkapan pemungutan suara yang wajib disediakan di TPS, walaupun hampir di setiap TPS, KPPS menyedikan pengeras suara untuk memanggil pemilih dan membuat suasan pemilihan lebih menarik. Dengan demikian pilihan jawaban yang benar adalah b. 33. Seorang WNI dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila a. Namanya tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) b. Namanya tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS c. Memiliki KTP sesuai dengan alamat tempat tinggalnya d. Pilihan jawaban a, b dan c semuanya benar. Jawaban : b Pasal 95 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015, “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tambahan”. Pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, “Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2;.” 1) Pilihan jawaban a. : Namanya tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Nama yang tercantum dalam KK belum tentu mempunyai hak pilih, karena setiap WNI sejak kelahirannya dapat tercantum dalam KK, baik yang belum punya hak pilih maupun yang sudah punya hak pilih, selain itu apakah yang punya KK tersebut berada di daerah pemilih Pilkada. Sehingga pilihan jawaban a tidak tepat. 2) Pilihan jawaban b. Namanya tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS. Pada hari pemilihan di bagian area luar TPS dipasang Salinan DPT yang memuat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. Dengan demikian Pilihan jawaban b benar sesuai dengan ketentuan undangundang. KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 9

3) Pilihan jawaban c. : Memiliki KTP sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Memiliki KTP sesuai dengan alamat tempat tinggal, belum tentu tempat tinggalnya berada dalam daerah pemilihan yang sedang melaksanakan Pilkada. Sehingga pilihan jawaban c tidak tepat. 4) Pilihan jawaban d. karena tidak semua pernyataan dalam pilihan jawaban, a, b dan c benar maka pilihan jawaban d tidak tepat Dengan demikian pilihan jawaban yang benar adalah b. 34. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan a. Mulai pukul 07.00 s/d pukul 13.00 b. Mulai pukul 08.00 s/d pukul 14.00 c. Mulai pukul 09.00 s/d pukul 15.00 d. Mulai setelah ada pemilih yang hadir dan berakhir setelah seluruh pemilih terdaftar di TPS menggunakan hak pilihnya Jawaban : a Pasal 92 ayat (5) UU No.1 Tahun 2015, “Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.” Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No.10 Tahun 2015, “Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat”. Sehingga pilihan jawaban a adalah yang paling tepat. 35. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014, harus a. Mengundurkan diri dari jabatannya b. Meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri c. Meminta izin kepada Presiden d. Mengajukan cuti kepada Menteri Dalam Negeri Jawaban : c Pasal 7 ayat (1) UU No.42 Tahun 2008, “Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, danwakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.”. Sehingga pilihan jawaban c adalah yang paling tepat. 36. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dua putaran, apabila a. Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari satu pasangan b. Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasangan c. Belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh lebih dari lima puluh persen suara sah d. Pilihan jawaban a, b dan c semuanya benar Jawaban : c Lihat penjelasan jawaban soal nomor 21 di atas, Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menganut Two Round System (TRS) dikombinasikan dengan distribusi geografis suara. 1) Pilihan jawaban a. Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari satu pasangan. Jumlah pasangan calon lebih dari satu, bisa berati jumlah pasangan calonnya bisa 2, 3, 4, 5 dst. Banyaknya jumlah pasangan calon tidak berarti harus dua puataran, karena mungkin saja ada pasangan calon yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dan suaranya tersebar di lebih dari 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dengan demikian Pilihan jawaban a tidak tepat.


Hal 10

2) Pilihan jawaban b. Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasangan Penjelasannya sama dengan pilihan jawaban a. Dengan demikian Pilihan jawaban b tidak tepat. 3) Pilihan jawaban c. Belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh lebih dari lima puluh persen suara sah Salah satu syarat untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih adalah harus memenuhi perolehan suara sah lebih dari 50%. Sehingga apabila belum ada pasangan calon yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dilaksanakan pemilihan putaran kedua. Dengan demikian Pilihan jawaban c lebih tepat. 4) Pilihan jawaban d. karena tidak semua pernyataan dalam pilihan jawaban, a, b dan c benar maka pilihan jawaban d tidak tepat Dengan demikian pilihan jawaban yang benar adalah c.

37. Dalam Pemilu legislatif, WNI yang berada di luar negeri memberikan suaranya untuk memilih a. Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota b. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota c. Calon Anggota DPD d. Calon Anggota DPR Jawaban : d Pasal 158 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012, berbunyi “Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk calon anggota DPR.”. Sehingga pilihan jawaban d adalah yang paling tepat. 38. Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan a. pada waktu yang sama dengan waktu pemungutan suara di Indonesia b. waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia c. memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN d. pilihan jawaban a, b dan c benar Jawaban : d Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2012, berbunyi “Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia.”, selanjutnya ayat (3) berbunyi, “Dalam hal Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat”. Sehingga pilihan jawaban a, b dan c semuanya benar. Dengan demikian pilihan jawaban d adalah yang paling tepat. 39. Dalam Pemilu Tahun 2014, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah sebagai berikut ini, kecuali a. berdomisili di daerah pemilihan tempat yang bersangkutan dicalonkan b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa c. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia d. surat tanda bukti terdaftar sebagai pemilih Jawaban : a Pasal 51 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012, berbunyi : “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 11

a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.” Pilihan jawaban a . berdomisili di daerah pemilihan tempat yang bersangkutan dicalonkan. Pernyatan tersebut tidak tepat karena, persyaratan bakal calon pasal Pasal 51 ayat (1) huruf c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga WNI yang tinggal di wilayah NKRI dapat menjadi bakal calon, tidak dibatasi hanya yang berdomisili di daerah pemilihan. Pilihan jawaban b, c dan d merupakan persyaratan bakal calon yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf i. sehingga ketiga pilihan jawaban tersebut adalah benar. Dengan demikian yang tidak termasuk persyaratan bakal calon adalah pilihan jawaban a. Sehingga pilihan jawaban a adalah yang paling tepat.


Hal 12

40. Dalam Pemilu Tahun 2014, keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berlaku ketentuan a. Memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% b. Mempertimbangkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan c. Memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan d. Pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon laki-laki terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon Jawaban : c Pasal 55 UU No.8 Tahun 2012, berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Kalimat “memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan” mengandung pengertian wajib menempatkan paling sedikit 30% calon perempuan dari daftar calon yang diajukan oleha partai politik. Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) nya berbuny, “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Mengandung makna dari setiap 3 calon, terdiri dari 2 bakal calon lakilaki dan 1 bakal calon perempuan, atau 1 bakal calon laki-laki 2 bakal calon perempuan, atau dapat juga semuanya bakal calonnya adalah perempuan. Pilihan jawaban “a. Memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”, kalimat “memperhatikan” mengandung pengertian himbauan, sehingga tidak mutlak wajib dilaksanakan. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban a tidak tepat. Pilihan jawaban “b. Mempertimbangkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan”, kata “mempertimbangkan” memiliki makna yang hampir sama dengan kata “memperhatikan”, mengandung pengertian himbauan, sehingga tidak mutlak wajib dilaksanakan. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban b tidak tepat. Pilihan jawaban “c. Memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan” merupakan pernyataan yang sama tercantum dalam Pasal 55 UU No.8 Tahun 2012. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban c adalah tepat. Pilihan jawaban “d. Pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon laki-laki terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”, pernyataan di atas mengandung makna bahwa dari 4 bakal calon paling sedikit, terdiri dari 3 bakal calon laki-laki dan seorang bakal calon perempuan, sehingga mengandung makna keterwakilan perempuahn hanya 25%, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 55 UU No.8 Tahun 2012 sebagaimana deikemukakan di atas. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban d adalah tidak tepat. Sehingga pilihan jawaban c adalah yang paling tepat. 41. Dalam Pemilu Tahun 2014, daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat a. Paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan b. Paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan c. Paling banyak 80% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan d. Paling banyak 50% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan Jawaban : b Dasar hukum penyelenggaran Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 adalah UU No.8 Tahun 2012. Dalam Pasal 54 UU No.8 KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 13

Tahun 2012, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan”. Sehingga pilihan jawaban b adalah yang paling tepat. 42. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem a. Mayoritas sederhana (simple majority) b. Sistem distrik berwakil banyak c. Sistem proporsional terbuka d. Sistem proporsional dengan daftar partai (party-list system) Jawaban : c Pernyataan soal No.42 yang menggunakan nomenklatur “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”, mengandung makna Pemilu yang dimaksud adalah Pemilu 2004, 2009 dan 2014, Karena nomenklatur DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota baru digunakan mulai Pemilu 2004. Pemilupemilu sebelumnya menggunakan nomenklatur DPR, DPRD I, dan DPRD II, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut DPR, DPRD I, dan DPRD II, kecuali untuk Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)”. Pemilu 2004, Pasal 6 ayat (1) UU No.12 Tahun 2003, berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ssistem proporsional dengan daftar calon terbuka”, yang mengandung makna dalam surat suara selain lambang, nomor dan nama partai politik juga memuat daftar calon untuk setiap daerah pemilihan. Formula penetapan calon terpilih didasarkan pada nama calon yang mencapai angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan) sedangkan nama calon yang tidak mencapai angka BPP ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan (Pasal 107 ayat (2) hruf a dan huruf b UU No.12 Tahun 2003). Pemilu 2009, Pasal 5 ayat (1) UU No.10 Tahun 2008, berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ssistem proporsional terbuka”, yang mengandung makna dalam surat suara selain lambang, nomor dan nama partai politik juga memuat daftar calon untuk setiap daerah pemilihan. Formula Formula penetapan calon terpilih didasrkan pada Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Pasal 2014 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e UU No.10 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya penetapan calon terpilih diatur dalam Peraturan KPU No.15 Tahun 2009, penetepan calon anggota DPR (Pasal 49), DPRD Provinsi (Pasal 63), dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 73), yang pada pokoknya calon terpilih didasrkan pada peringkat perolehan suara terbanyak, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh tiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Pemilu 2014, Pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012, berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. formula penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 215 huruf UU No.8 Tahun 2012, yaitu, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak”. Dengan demikian Pemilu 2004, 2009 dan 2014 sama-sama menggunakan sistem proporsional terbuka. Sehingga pilihan jawaban c adalah yang paling tepat. KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 14

43. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem a. Mayoritas sederhana (simple majority) b. Sistem distrik berwakil banyak c. Sistem proporsional terbuka d. Sistem proporsional dengan daftar partai (party-list system) Jawaban : b Pemilu Anggota DPD pertama kali dilaksanakan pada Pemilu tahun 2004 (lihat kembali jawaban soal nomor 15). Pasal 6 ayat (2) UU No.12 Tahun 2003 (Pemilu 2004), Pasal 5 ayat (2) UU No.10 tahun 2008 (Pemilu 2009), serta Pasal 5 ayat (2) UU No.8 tahun 2012 (Pemilu 2014), berbunyi sama yaitu “Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak”. Sehingga pilihan jawaban b adalah yang paling tepat. 44. Materi kampanye partai politik peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon meliputi a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik b. Struktur organisasi partai politik c. Visi, misi dan program partai politik d. Pilihan jawaban a, b, dan c semuanya benar Jawaban : c Pasal 81 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012, berbunyi “Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi, dan program partai politik”. Sehingga pilihan jawaban c adalah yang paling tepat. 45. Berikut ini adalah kegiatan yang dilarang dalam kampanye, kecuali a. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye PemiluStruktur organisasi partai politik b. memasang alat peraga di tempat umum c. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan d. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan Jawaban : b Pasal 86 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012, berbunyi “(1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”. Pilihan Jawaban a : tercantum pada Pasal 86 ayat (1) huruf j Pilihan Jawaban b : tidak tercantum pada Pasal 86 ayat (1) Pilihan Jawaban c : tercantum pada Pasal 86 ayat (1) huruf i Pilihan Jawaban d : tercantum pada Pasal 86 ayat (1) huruf h Dengan demikian yang tidak termasuk kegiatan yang dilarang dalam kampanye adalah b. memasang alat peraga di tempat umum. Sehingga pilihan jawaban b adalah yang paling tepat.


Hal 15

46. Berikut ini adalah yang dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2014, kecuali a. Kepala desa dan perangkat desa b. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia c. Pegawai negeri sipil d. Kepala Daerah dan/atau Kepala Daerah yang sedang menjabat Jawaban : d Pasal 86 ayat (2) UU No.8 Tahun 2012, berbunyi “Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pegawai negeri sipil; f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. kepala desa; dan h. perangkat desa.”. Pilihan Jawaban a : tercantum pada Pasal 86 ayat (2) huruf g dan huruf h Pilihan Jawaban b : tercantum pada Pasal 86 ayat (2) huruf c Pilihan Jawaban c : tercantum pada Pasal 86 ayat (2) huruf e Pilihan Jawaban d : tidak tercantum pada Pasal 86 ayat (2) Dengan demikian yang tidak termasuk yang dilarang diikutsertakan dalam kampanye adalah d. Kepala Daerah dan/atau Kepala Daerah yang sedang menjabat. Ketentuan Pasal 87 ayat (1), mengemukakan bahwa, “(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dengan demikian kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti kegiatan kampanye asalkan memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 87 ayat (1). Sehingga pilihan jawaban d adalah yang paling tepat. 47. Untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, partai politik peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014, harus memenuhi ambang batas perolehan suara a. sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional b. sekurang-kurangnya 3 % dari jumlah suara sah secara nasional c. sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional d. sekurang-kurangnya lebih dari 50% jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Jawaban : a Pasal 208 UU No.8 Tahun 2012, berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”. Pasal 208 dan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga electoral threshold (ambang batas) sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) tidak diberlakukan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan hanya berlaku untuk penentuan perolehan kursi anggota DPR saja. Pilihan jawaban b, c, dan d tidak terkait dengan penetapan perolehan kursi partai politik. Sehingga pilihan jawaban a adalah yang paling tepat.


Hal 16

48. Untuk mendapatkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2014 di suatu daerah pemilihan, berlaku ketentuan a. jumlah suara sah calon anggota legislatif terbanyak di daerah pemilihan b. jumlah suara sah calon anggota legislatif sama dengan atau lebih besar dari BPP c. jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP d. pilihan jawaban a, b, dan c semuanya benar Jawaban : Penetapan perolehan kursi partai politiki daitur dalam Pasal 211 UU No.8 Tahun 2012, berbunyi “(1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 209 di daerah pemilihan yang bersangkutan.; (2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota.” Penghitungan angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan) adalah seluruh jumlah suara sah di daerah pemilihan dibagi dengan alokasi kursi untuk daerah pemilihan tersebut. Misalnya : Daerah Pemilihan A mendapatkan alokasi = 10 kursi DPRD Jumlah suara sah di Daerah Pemilihan = 200.000 suara sah Maka BPP-nya = 200.000/10 = 20.000 Selanjutnya Pasal 212 UU No.8 Tahun 2012, “Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2), ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: a. apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua; apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil daripada BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan; c. penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak”. Misalnya, melanjutkan contoh sebelumnya Penghitungan Tahap 1 Angka BPP =20.000 Jumlah kursi = 10 No.

Nama Partai Politik

Jumlah Suara sah

Penghitungan (3)/BPP

(1) 1 2. 3. 4. 5.

(2) Partai A Partai B Partai C Partai D Partai E Jumlah

(3) 19.000 25.000 75.000 30.000 51.000 200.000

(4) 19.000/20.000 25.000/20.000 75.000/20.000 30.000/20.000 51.000/20.000

Hasil bagi

(5) 0,95 1,25 3,75 1,5 2,55

Jml kursi Tahap 1

Sisa Suara (3)-(6)*BPP

(6) 0 1 3 1 2 7

(7) 19.000-0*20.000=19.000 25.000-1*20.000= 5.000 75.000-3*20.000=15.000 30.000-1*20.000=10.000 51.000-2*20.000=11.000 Jumlah =60.000

Keterangan : Kolom (6) adalah nilai angka bulat hasil bagi pada kolom (5), yaitu hasil bagi jumlah suara sah/BPP. KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 17

Penghitungan Tahap 2 Jumlah kursi = 10, Tahap 1 terbagikan 7 kursi, sisa kursi belum terbagi=3 kursi No.

(1) 1 2. 3. 4. 5.

Nama Partai Politik

Perolehan Kursi Tahap 1

Sisa Suara

Peringkat Sisa Suara

Prolehan kursi Tahap 2

Jumlah Perolehan kursi ((3)+(6))

(2) Partai A Partai B Partai C Partai D Partai E Jumlah

(3) 0 1 3 1 2 7

(4) 19.000 5.000 15.000 10.000 11.000 60.000

(5) 1 5 2 4 3

(6) 1 0 1 0 1 3

(7) 1 1 4 1 3 10

Keterangan : Perolehan kursi tahap 2 pada Kolom (6) adalah diberikan pada partai yang memiliki peringkat sisa suara tertinggi secara berurutan pada kolom (5) sejumlah sisa kursi yang belum terbagikan. Pilihan Jawaban a : jumlah suara sah calon anggota legislatif terbanyak di daerah pemilihan. Dapat dijelaskan bahwa pertama, penghitungan perolehan kursi Parpol didasarkan pada jumlah suara sah yang diperoleh Parpol dan calon secara kumulatif, sehingga perolehan suara sah calon terbanyak tidak secara langsung menentukan perolehan kursi partai politik; kedua, setiap Parpol dapat mengajukan calon sebanyak jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan, misal kalau jumlah kursi di daerah pemilihan=10, jumlah Parpol=12, maka jumlah calon di daerah pemilihan maksimal =10 x 12 =120 calon, oleh karena itu dengn jumlah calon yag banyak, kecil kemungkinannya seorang calon untuk mendapatkan perolehan suara yang mencapai angka BPP, sehingga partainya mendapatkan kursi tahap pertama, ketiga pemberian suara dalam Pemilu adalah dilakukan dengan cara mencoblos lambang parpol dan/atau calon, sehingga ada kemungkinan banyak pemilih yang hanya mencoblos lambang parpol dan/atau nama calon, sehingga perolehan suara sah calon tidak menentukan perolehan kursi parpol secara langsung. Sehingga pilihan jawaban a tidak tepat. Pilihan Jawaban b : jumlah suara sah calon anggota legislatif sama dengan atau lebih besar dari BPP. Sebagaimana dikemukakan penghitungan perolehan kursi didasarkan pada jumlah perolehan suara sah parpol dan calon. Oleh karena itu apabila calon perolehan suaranya sama atau lebih besar dari angka BPP, maka sudah pasti partai politik tersebut pada penghitungan tahap pertama akan mendapatkan paling sedikit satu kursi di daerah pemilihan tersebut. Dengan demikian pilihan jawaban b adalah benar. Pilihan Jawaban c : jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP. Ketentuannya hampir sama dengan jawaban pada pilihan jawaban b, karena apabila parpol perolehan suaranya sama atau lebih besar dari angka BPP, maka sudah pasti partai politik tersebut pada penghtungan tahap pertama akan mendapatkan paling sedikit satu kursi di daerah pemilihan tersebut Dengan demikian pilihan jawaban b adalah benar. Pilihan Jawaban d : pilihan jawaban a, b, dan c semuanya benar, adalah tidak tepat, karena tidak semua pilihan jawabannya, benar atau tepat KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 18

Dengan demikian pilihan jawaban b dan c, yang paling tepat di antara pilihan jawaban yang ada. Dikatakan paling tepat di antara pilihan jawaban yang ada, karena partai politik peserta Pemilu yang perolehan suaranya tidak mencapai angka BPP, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan kursi pada penghtungan perolehan kursi tahap kedua, apabila masih ada sisa kursi yang belum terbagi (lihat contoh pengihtungan perolehan kursi di atas) 49. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota didasarkan pada a. Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan b. Calon yang memperoleh suara terbanyak c. Calon yang memiliki persebaran suara yang merata di suatu daerah pemilihan d. Calon yang memiliki nomor urut terkecil Jawaban : a Pasal 215 UU No.8 Tahun 2012, berbunyi “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut. a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya”. Pilihan Jawaban a : Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan. Untuk dapat ditetapkan sebagai calon terpilih maka partai politik yang mencalonkannya terlebih dahulu harus mendapatkan kursi di daerah pemilihan tersebut, karena apabila partai politiknya tidak mendapatkan kursi maka tidak akan ada calonnya yang terpilih. Sehingga perolehan kursi Partai politik menjadi syarat mutlak untuk adanya calon terpilih dari partai tersebut. Sehingga pilihan jawaban a adalah tepat. Pilihan Jawaban b Calon yang memperoleh suara terbanyak. calon yang memperoleh suara terbanyak tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih apabila partai politiknya tidak mendapatkan kursi di daerah pemilihan tersebut. Calon yang memperoleh suara terbanyak baru dapat ditetapkan sebagai calon terpilih apabila partai politiknya mendapatkan sejumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. Sehingga pilihan jawaban b berlaku apabila terpenuhinya kondisi, yaitu partai politiknya terlebih dahulu harus mendapatkan sejumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. Dengan demikian pilihan jawaban b kurang tepat. Pilihan Jawaban c.

Calon yang memiliki persebaran suara yang merata di suatu daerah pemilihan. Sebagaimana ketentuan Pasal 2015 huruf b bahwa ketentuan penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah


Hal 19

pemilihan, hanya berlaku apabila terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan perolehan suara terbanyak. Sehingga pilihan jawaban c berlaku apabila terpenuhinya kondisi, pertama partainya terlebih dahulu harus mendapatkan sejumlah kursi dan, kedua apabila ada 2 calon atau lebih yang memperoleh suara terbanyak yang sama. Dengan demikian pilihan jawaban c kurang tepat. Pilihan Jawaban d.

Calon yang memiliki nomor urut terkecil. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan KPU No.29 Tahun 2013, bawa “. Apabila Partai Politik memperoleh sejumlah kursi, sedangkan nama-nama calon tidak ada satupun yang memperoleh Suara Sah di daerah pemilihan tersebut, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan yang bersangkutan”. Sehingga pilihan jawaban d berlaku apabila terpenuhinya kondisi, pertama partainya terlebih dahulu harus mendapatkan sejumlah kursi dan, kedua tidak ada satupun yang nama-nama calon anggota legislatif yang memperoleh Suara Sah di daerah pemilihan tersebu. Oleh karena itu piihan jawaban d kurang tepat.

Dari semua pilihan jawaban yang ada, pilihan a, b, c, dan d, maka pilihan jawaban a adalah yang paling tepat. 50. Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada a. Nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama b. Nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua c. Nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga d. Nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat Jawaban : d Pasal 216 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012, berbunyi “Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.”. Dengan demikian pilihan jawaban yang paling teapat adalah d. 51. Menurut UUD 1945 pasal 8 ayat (3), setelah amandemen keempat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka: a. dilakukan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat b. MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari pasangan calon yang diusulkan oleh DPR c. Ketua MPR diangkat menjadi presiden sampai akhir masa jabatannya d. MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang paket calon Presdien dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Jawaban : d Bunyi Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 20

Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”. Hanya pilihan jawaban d yang merupakan bagian dari ketenuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu pilihan jawaban yang paling teapat adalah d. 52. Salah satu tugas dan kewenangan MPR menurut UUD 1945 (setelah amandemen keempat) adalah: a. Menetapkan UUD dan GBHN b. membuat ketetapan-ketetapan c. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden d. mengangkat dan memberhentikan presiden Jawaban : c Kewenangan MPR menurut UUD 1945 setelah amandemen keempat, Pasal 2 ayat (2) “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara”. Pasal 3, “(1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar. (2) MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pilihan jawaban “a. Menetapkan UUD dan GBHN. Kewenangan MPR pasca amandemen keempat UUD 1945, diantaranya adalah mengubah dan menetapkan UUD, tetapi tidak lagi menyusun dan menetapkan GBHN. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban a tidak tepat. Pilihan jawaban “b. membuat ketetapan-ketetapan”. Sejak Anggota MPR (terdiri dari anggota DPR dan DPD) seluruhnya dipilih melalui Pemilu tahun 2004, MPR tidak lagi menerbitkan ketatapan-ketetapan sebagai peroduk hukum sebagai bentuk regulasi. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban b tidak tepat. Pilihan jawaban “c. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”, sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (2) “MPR melantik Presiden dan/atau wakil presiden”. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban c adalah yang paling tepat. Pilihan jawaban “d. mengangkat dan memberhentikan presiden”, bunyi Pasal 3 ayat (3) “MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar”. Sejak amandemen UUD 1945 dimana tidak ada lembaga tertinggi negara (super body), tetapi lembaga MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD (joint session), serta tidak lagi Presiden dan/atau wakil presiden yang diangkat karena kewenangan superbody MPR (pelaksana kedaulatan rakyat), tetapi dilantik oleh MPR, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga kewenangan MPR hanya melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Sedangkan kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya diatur dalam UUD, brsifat kondisional, lihat Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, serta Pasal 37 UUD 1945. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban d adalah tidak/kurang tepat. Dengan demikian pilihan jawaban c adalah yang paling tepat. KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 21

53. Saksi pasangan calon di TPS dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus membawa surat mandat dari a. KPU Kabupaten/Kota b. Panwalu Kabupaten/Kota c. Pemerintah Daerah d. Tim Kampanye pasangan calon yang bersangkutan 54. Persyaratan usia untuk calon presiden dan wakil presiden adalah a. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun b. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun c. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun Jawaban : a Persyaratan usia untuk calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 5 huruf o UU No.42 Tahun 2008, yaitu, “berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban a adalah yang palig tepat. 55. Persyaratan usia untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah a. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun b. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun c. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun Jawaban : b Persyaratan usia untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur menurut Pasal 7 huruf e UU No.8 Tahun 2015, yaitu, “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban b adalah yang palig tepat. 56. Persyaratan usia untuk calon bupati/walikota dan wakil bupati/walikota adalah a. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun b. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun c. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun Jawaban : c Persyaratan usia untuk calon bupati/walikota dan Wakil bupati/walikota menurut Pasal 7 huruf e UU No.8 Tahun 2015, yaitu, “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban c adalah yang palig tepat. 57. Persyaratan usia untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah a. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun b. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun c. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun Jawaban : c Persyaratan usia untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menurut pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 8 tahun 2012, adalah “a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih”.. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban c adalah yang palig tepat.


Hal 22

58. Setelah pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum berakhir, penghitungan suara di TPS dilakukan oleh a. KPU b. PPK c. PPS d. KPPS Jawaban : d Pasal 174 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012, “Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS dilaksanakan oleh KPPS”. Pasal 133 ayat (1) UU No.42 Tahun 2008, “KPPS melakukan penghitungan suara Pasangan Calon di dalam TPS”, serta Pasal 98 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015, “KPPS melakukan penghitungan suara Pasangan Calon di dalam TPS”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban d adalah yang palig tepat. 59. Berikut ini, persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada serentak Tahun 2015, kecuali a. menyerahkan daftar kekayaan pribadi b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela c. telah mengikuti Uji Publik d. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota Jawaban : d Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada serentak adalah UU No.8 Tahun 2015. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015, “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. Dihapus. e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 23

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota; p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana; s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.”. Pilihan jawaban “a.

menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Tercantum sebagai persayaratan dalam Pasal 7 huruf j UU No.8 Tahun 2015. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban a benar, termasuk persyaratan calon. Pilihan jawaban “b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Tercantum sebagai persayaratan dalam Pasal 7 huruf I UU No.8 Tahun 2015. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban b benar termasuk persyaratan calon. Pilihan jawaban “c. telah mengikuti Uji Publik. Tidak tercantum sebagai persayaratan dalam Pasal 7 UU No.8 Tahun 2015. Persyaratan “telah mengikuti Uji Publik” sebelumnya tercantum dalm Pasal 7 huruf d UU No.1 Tahun 2015, namun setelah diubah dengan UU No.8 Tahun 2015, persyaratan Pasal 7 huruf d dihapus. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban c tidak lagi termasuk sebagai persyaratan calon. Pilihan jawaban “d. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tercantum sebagai persayaratan dalam Pasal 7 huruf q UU No.8 Tahun 2015. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban b benar termasuk persyaratan calon. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban c adalah yang palig tepat. 60. Persyaratan bagi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berkaitan dengan ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikecualikan bagi a. calon yang dipidana penjara karena alasan politik b. calon yang dipidana penjara karena narkoba c. calon yang dipidana penjara karena korupsi d. calon yang dipidana penjara karena tindak kejahatan yang berulang Jawaban : a Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya diubah dengan Peraturan KPU No.12 Tahun 2015 setelah terbitnya KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 24

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU No.8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally inconstitutional) sepanjang tidak dimknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, serta Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No.8 Tahun 2015, yaitu “surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;”, yang dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi betentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 Peraturan KPU No.12 Tahun 2015, yaitu Pasal (4) ayat (1) huruf f berbunyi “bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut: 1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan 2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. 4 ayat (1) huruf f1, berbunyi ”bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (4), yang berbunyi “Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikecualikan bagi: a. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis); b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik”. Berdasarkan uraian di atas, mantan terpidana yang dikecualikan : Pilihan jawaban “a. calon yang dipidana penjara karena alasan politik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan KPU No.12 Tahun 2015, pernyataan pada pilihan jawaban a, mantan terpidana karena alasan politik merupakan mantan terpidana yang dikecualikan. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban a termasuk yang dikecualikan. Pilihan jawaban “b. calon yang dipidana penjara karena narkoba. Tidak tercantum sebagai persayaratan yang dikecualikan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban b tidak termasuk yang dikecualikan. Pilihan jawaban “c. calon yang dipidana penjara karena korupsi. Tidak tercantum sebagai persayaratan yang dikecualikan dalam Pasal (4) ayat (4) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban c tidak termasuk yang dikecualikan. Pilihan jawaban “d. calon yang dipidana penjara karena tindak kejahatan yang berulang. Tidak tercantum sebagai persayaratan yang dikecualikan dalam Pasal (4) ayat (4) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015. Bahkan tidak pidana penjara tindak kejahatan yang berulang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban c tidak termasuk yang dikecualikan. KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 25

Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban a adalah yang palig tepat 61. Persyaratan belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, sebagai berikut a. masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun b. masa jabatan pertama paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun dan masa jabatan kedua selama 5 (lima) tahun penuh c. masa jabatan pertama dan kedua selama 5 (lima) tahun penuh d. pilihan jawaban a, b dan c semuanya benar Jawaban : d Pasal 4 ayat (7) Pearaturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, berbunyi “Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah sebagai berikut: a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya; b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota; c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda. d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan”. Pilihan jawaban “a.

Pilihan jawaban “b.


masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a Peraturan KPU No.12 Tahun 2015. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban a adalah benar. masa jabatan pertama paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun dan masa jabatan kedua selama 5 (lima) tahun penuh. Karena merupakan makna dari pernyataan “dan sebaliknya” dari pernyataan masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a Peraturan KPU No.12 Tahun 2015. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban b adalah benar. masa jabatan pertama dan kedua selama 5 (lima) tahun penuh. Mengandung makna nilai absolut dari 2 (dua) kali masa jabatan. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban b adalah benar.


Hal 26

Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban d adalah yang palig tepat karean pilihan jawaban a, b, dan c semuanya benar. 62. Untuk dapat mendaftarkan sebagai calon Walikota, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut a. pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagai walikota b. pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagai wakil walikota c. pernah menjabat sebagai Gubernur d. pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawaban : d Pasal 4 ayat (1) huruf n Pearaturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, berbunyi “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (9) Pearaturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, dijelaskan “Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan: a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota. Pilihan jawaban “a.


Pilihan jawaban “c.

Pilihan jawaban “d.

pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagai walikota. Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf n dan Pasal 4 ayat (7) huruf Peraturan KPU No.12 Tahun 2015, kepala daerah yang pernah menjabat 2 (dua) kali pada masa jabatan yang sama tidak boleh mencalonkan lagi pada jabatan yang sama. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban a adalah tidak/kurang tepat . pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagai wakil walikota. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf n dan Pasal 4 ayat (7) huruf Peraturan KPU No.12 Tahun 2015, tidak berlaku bagi wakil walikota yang sudah pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan wakil walikota untuk mencalonkan diri sebagai calon walikota, karena pencalonannya adalah untuk jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban a adalah tepat atau memenuhi persyaratan. pernah menjabat sebagai Gubernur. Berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (9) huruf a Peraturan KPU No.12 Tahun 2015, yang mengandung makna bagi yang pernah menjabat gubernur tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota atau calon wakil walikota , karena pencalonannya adalah untuk jabatan yang lebih rendah dari sebelumnya. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban c adalah tidak tepat atau tidak memenuhi persyaratan. pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur. Berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (9) huruf b Peraturan KPU No.12 Tahun 2015, yang mengandung makna bagi yang pernah menjabat wakil gubernur tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota atau calon wakil walikota ,


Hal 27

karena pencalonannya adalah untuk jabatan yang lebih rendah dari sebelumnya. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban d adalah tidak tepat atau tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban b adalah yang palig tepat 63. Walikota yang sedang menjabat harus mengundurkan diri apabila a. mencalonkan kembali sebagai calon walikota b. mencalonkan diri sebagai calon wakil walikota c. mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati d. mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Jawaban : d Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, berbunyi “berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (10) Pearaturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, dijelaskan “Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi: a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain; b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama; c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; d. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain. Pilihan jawaban “a.



mencalonkan kembali sebagai calon walikota. Pada pernyataan tersebut berkaitan dengan pengunduran diri pada saat mencalonkan diri, dan tidak ada pernyataan sudah pernah menjabat 2 (dua) kali pada masa jabatan yang sama, sehingga diasumsikan walikota incumbent (yang sedang menjabat) memenuhi syarat untuk mencalonkan kembali. Aapabila kepala daerah, dalam hal ini walikota, mencalonkan diri kembali di daerahnya tidak harus mengundurkan diri, kecuali mencalonkan sebagai walikota di daerah lain. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban a tidak menyebutkan di daerah lain, maka walikota tersebut tidak harus mengundurkan diri. mencalonkan diri sebagai calon wakil walikota. Berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (9) huruf c Peraturan KPU No.12 Tahun 2015, yaitu “belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota”, karena pencalonannya adalah untuk jabatan yang lebih rendah, maka walikota tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil walikota. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban b dimaknai untuk mencalonkan sebagi calon wakil walikota pun sudah tidak memenuhi syarat, sehingga tidak berlaku ketentuan harus mengundurkan diri. mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati. Sama halnya dengan pilihan jawaban b, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (9) huruf c Peraturan KPU No.12 Tahun 2015, yaitu “belum pernah


Hal 28


menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota”, karena pencalonannya adalah untuk jabatan yang lebih rendah, maka walikota tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban c dimaknai untuk mencalonkan sebagi calon wakil bupati pun sudah tidak memenuhi syarat, sehingga tidak berlaku ketentuan harus mengundurkan diri. mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur. Berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (10) huruf c Peraturan KPU No.12 Tahun 2015, yaitu “Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain” mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon. Oleh karena itu pernyataan pilihan jawaban d dimaknai bahwa walikota harus mengundurkan diri kalau mencalon diri sebagai wakil gubernur.

Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban d adalah yang palig tepat

64. Anggota DPR yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 harus memenuhi ketentuan a. Memberitahukan diri pencalonannya kepada pimpinan DPR b. Memberitahukan diri pencalonannya kepada Presiden c. Mengajukan cuti kepada pimpinan DPR d. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR sejak ditetapkan sebagai calon Jawaban :

Pasal 7 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 yang selanjutnya diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 (lihat penjelasan jawaban Nomor Soal 59). Dengan terbitnya Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Pasal 7 huruf r dan huruf s UU No.8 Tahun 2015, khususnya huruf s yang amar putusannya menyatakan bahwa, “Pasal 7 huruf s sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi angota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, menyatakan “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan


Hal 29

Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepa Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon” Pilihan jawaban “a.




Memberitahukan diri pencalonannya kepada pimpinan DPR. Pada pernyataan tersebut mengandung pengertian sebagaimana dimkasud Pasal 4 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Dengan demikian anggota DPR yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah memberitahukan diri pencalonannya kepada pimpinan DPR. pernyataan pilihan jawaban a adalah benar. Memberitahukan diri pencalonannya kepada Presiden. Pada pernyataan tersebut tidak diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Dengan demikian anggota DPR tidak ada kewajiban memberitahukan diri pencalonanya kepada Presiden. pernyataan pilihan jawaban b adalah tidak tepat. Mengajukan cuti kepada pimpinan DPR. Pada pernyataan tersebut tidak diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Dengan demikian anggota DPR tidak ada kewajiban mengajukan cuti kepada pimpinan DPR pada saat pencalonannya. pernyataan pilihan jawaban c adalah tidak tepat. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR sejak ditetapkan sebagai calon. Pada pernyataan tersebut merupakan salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Dengan demikian anggota DPR yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR sejak ditetapkan sebagai calon. pernyataan pilihan jawaban d adalah benar.

Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban a dan d keduanya adalah benar.

65. Dalam Penyelenggaraan Pilkada serentak, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas sebagai berikut a. KPU RI bertugas melaksanakan Pemilu b. KPU Provinsi bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi c. KPU Kabupaten/kota bertugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota d. Pilihan jawaban a, b, dan c semuanya benar Jawaban : c Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya daintaranya mengemukakan, “…Mahkamah memperitmbangkan, “… Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Putusan tersebut (Putusan MK No.14/PUU-XI/2013), yang dimaksud pemilihan umum setiap lima tahun sekali Pasal 22E UUD 1945 adalah Pemilihan Umum Anggota DPR, KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 30

DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau Pemilihan lima kotak suara. Dengan demikian jika memasukan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan Mahamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselihsihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna original intent dari pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi juga akan menjadikan Pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. ….” Selanjutnya UU Nomor 8 Tahun 2015 menggunakan nomenklatur (istilah) pemilihan bukan pemilihan umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang berbuyi, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Pilihan jawaban “a.



KPU RI bertugas melaksanakan Pemilu. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 15 tahun 2011, “Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu”. Untuk membedakan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU sering disebut KPU RI. Sedangkan tugas KPU menurut Pasal 1 angka 7 UU No.8 tahun 2015, “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban a adalah benar tetapi tidak tepat berdasarkan UU No.8 tahun 2015. KPU Provinsi bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 15 tahun 2011, “Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi”. Sedangkan tugas KPU menurut Pasal 1 angka 8 UU No.8 tahun 2015, “KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban b adalah benar tetapi tidak tepat berdasarkan UU No.8 tahun 2015. KPU Kabupaten/kota bertugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 8 Tahun 2015, “KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan


Hal 31

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban c adalah benar berdasarkan UU No.8 tahun 2015. Pilihan jawaban “d. Karena pilihan jawaban a dan b kurang tepat, dan hanya pilihan jawaban c yang paling tepat, maka pilihan jawaban d adalah salah atau tidak tepat. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban c adalah yang paling tepat 66. Untuk dapat mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada Serentak partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat jumlah kursi a. Paling sedikit 15% kursi DPRD b. Paling sedikit 20% kursi DPRD c. Paling sedikit 25% kursi DPRD d. Paling sedikit 30% kursi DPRD Jawaban : b Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Np.8 tahun 2015, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban b adalah yang paling tepat 67. Untuk dapat mencalonkan kepala daeah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada Serentak partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD harus memenuhi syarat perolehan suara sah Pemilu Anggota DPRD a. Paling sedikit 15% akumulasi suara sah b. Paling sedikit 20% akumulasi suara sah c. Paling sedikit 25% akumulasi suara sah d. Paling sedikit 30% akumulasi suara sah Jawaban : c Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Np.8 tahun 2015, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban c adalah yang paling tepat 68. Untuk dapat mencalonkan sebagai walikota dan wakil wakil walikota dalam Pilkada Serentak di daerah yang jumlah penduduknya lebih dari satu juta, bakal calon perseorangan harus memenuhi syarat jumlah dukungan a. Paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah penduduk b. Paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah penduduk c. Paling sedikit 5,5% (lima setengah persen) dari jumlah penduduk d. Paling sedikit 4,5% (empat setengah persen) dari jumlah penduduk Jawaban : c Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Np.8 tahun 2015, “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);


Hal 32

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban b adalah yang paling tepat 69. Pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil wakil walikota dalam Pilkada Serentak yang disusulkan oleh partai politik harus memenuhi ketentuan a. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik tingkat Kota b. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik tingkat Provinsi c. Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. d. Pilihan jawaban a, b, dan c semuanya benar Jawaban : c Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (5) UU No. 8 tahun 2015, “Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi”. Pilihan jawaban “a.

Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik tingkat Kota. Pernyataan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (5) UU No. 8 tahun 2015, karena seharusnya ditandatangan oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat kota. Dengan demikian pilihan jawaban a kurang tepat. Pilihan jawaban “b. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik tingkat Provinsi. Pernyataan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (5) UU No. 8 tahun 2015, karena untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota berkas pendaftaran ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian pilihan jawaban b kurang tepat. Pilihan jawaban “c. Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (5) UU No. 8 tahun 2015, Dengan demikian pilihan jawaban c yang paling tepat. Pilihan jawaban d. Karena pilihan jawaban a dan b kurang tepat, dan hanya pilihan jawaban c yang paling tepat, maka pilihan jawaban d adalah salah atau tidak tepat. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban c adalah yang paling tepat

70. Dalam Pilkada Serentak Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan, partai politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, dikenai sanksi a. Didenda Rp 10 milyar b. Didenda Rp 10 milyar KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 33

c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada Pemilu Anggota DPRD berikutnya di daerah yang sama Jawaban : c Berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 8 tahun 2015, yaitu sebagai berikut : (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Pilihan jawaban “a. dan b tertulis sama yaitu “Didenda Rp 10 milyar“, ketentuan sanksi tersebut tidak termasuk bentuk sanksi berdasarkan pasal 47 UU No.8 tahun 2015. Dengan demikian pilihan jawaban a dan b tidak tepat. Pilihan jawaban “c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. ketentuan sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) UU No.8 tahun 2015. Dengan demikian pilihan jawaban c adalah tepat. Pilihan jawaban “d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada Pemilu Anggota DPRD berikutnya di daerah yang sama. ketentuan sanksi tersebut tidak termasuk bentuk sanksi berdasarkan pasal 47 UU No.8 tahun 2015. Dengan demikian pilihan jawaban d tidak tepat. . Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban c adalah yang paling tepat 71. Berikut ini adalah kegiatan Kampanye Pilkada Serentak yang dibiayai APBD, kecuali a. pertemuan terbatas b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum c. pemasangan alat peraga d. iklan media massa cetak dan media massa elektronik Jawaban : a Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU No. 8 tahun 2015, “(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 34

larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Kampanye diatur dengan Peraturan KPU”. Dengan demikian kampanye pertemuan terbatas merupakan bentuk kampanye yang tidak dibiayai APBD. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban yang paling tepat adalah a. 72. Kampanye Pilkada Serentak dilaksanakan a. Dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan pasangan calon b. Selama 14 (empat belas) hari sampai dengan dimulainya masa tenang c. Selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan dimulainya masa tenang d. Dimulai sejak ditetapkan pasangan calon Jawaban : a Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 8 tahun 2015, “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.” Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban yang paling sesuai adalah a. 73. Penayangan Iklan Kampanye di media massa dalam Pilkada Serentak dilaksanakan a. Dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan pasangan calon b. Selama 14 (empat belas) hari sampai dengan dimulainya masa tenang c. Selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan dimulainya masa tenang d. Dimulai sejak ditetapkan pasangan calon Jawaban : b Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, “Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.” Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban yang paling sesuai adalah b.

74. Berikut ini adalah bahan kampanye yang dapat dibuat oleh pasangan calon dalam Pilkada Serentak, kecuali a. Stiker b. Kaos c. Kalender d. brosur (leaflet) Jawaban : d Bahan Kampanye yang dibiayai oleh APBD sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015, selanjutnya diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU No. 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, “Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm; b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm; c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/ataud. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm. “ Selanjutnya bahan kampanye yang dapat dibuat oleh pasangan calon diatur dalam Pasal 26 ayat (1) “Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), meliputi: a. kaos; b. topi; c. mug; d. kalender; e. kartu nama; f. pin; g. ballpoint; h. payung; dan/atau i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.” . Dengan demikian bahan kampanye tidak dapat dibuat oleh pasangan calon adalah brosur (leaflet) Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban yang paling sesuai adalah d.


Hal 35

75. Jumlah anggota Panitia Pengawas Pemilu tiap-tiap Kecamatan menurut UU No 15 Tahun 2011 adalah sebanyak a. 5 (lima) orang b. 4 (empat) orang c. 3 (tiga) orang d. 1 (satu) orang Jawaban : c Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, “Jumlah anggota : a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. b. Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang. c. Panwaslu Kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) orang. d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban yang paling sesuai adalah c. 76. Alat peraga kampanye dalam bentuk baliho/billboard/videotron setiap pasangan calon untuk di setiap kabupaten/kota adalah sebanyak a. Sejumlah Kepala Keluarga b. 20 buah c. 5 buah d. 2 buah Jawaban : c

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, “baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban yang paling sesuai adalah c.

77. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye a. Dibuat oleh pasangan calon b. Dibiayai oleh pasangan calon c. Dibiayai oleh APBD d. Dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon Jawaban : d

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, “Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban yang paling sesuai adalah d.

78. Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kampanye rapat umum dilaksanakan a. Paling banyak 1 (satu) kali selama masa kampanye b. Paling banyak 2 (dua) kali selama masa kampanye c. Paling banyak 7 (tujuh) kali selama masa kampanye d. Paling banyak 14 (empat belas) kali selama masa kampanye Jawaban : a

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, “Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak: a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban yang paling sesuai adalah a.

79. Masa tenang dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara selama a. 1 (satu) hari b. 2 (dua) hari c. 3 (tiga) hari d. 5 (lima) hari Jawaban : c Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015, “Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.”. KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 36

Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban yang paling sesuai adalah c. 80. Pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan pada a. Hari Sabtu b. Hari Minggu c. Hari libur atau hari yang diliburkan d. Pilihan jawaban a, b dan c semuanya benar Jawaban : c Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015, “Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban yang paling tepat adalah c. 81. Penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan a. Setelah seluruh pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya b. Setelah seluruh pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya c. Setelah seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya d. Setelah pukul 13.00 waktu setempat Jawaban : d

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, “Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai”. Dengan demikian pernyataan pilihan jawaban yang paling tepat adalah d.

82. Dalam Pilkada Serentak, setelah Penghitungan suara di TPS selesai dilaksanakan, rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya dilaksanakan oleh a. PPS b. PPL c. PPK d. KPU Kabupaten/Kota Jawaban : c Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015, “Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPS, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan, pemantau, dan masyarakat”. Dengan demikian hasil penghitungan suara dari TPS langsung direkapitulasi di tingkat PPK, di PPS tidak dilaksanakan rekapitulasi suara. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah c. 83. Pasangan calon terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada Serentak ditetapkan berdasarkan a. Pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara sah b. Pasangan calon yang memperoleh suara sah terbanyak c. Pasangan calon yang memperoleh suara sah 50%+1 d. Pilihan jawaban, a, b dan c semuanya benar Jawaban : d Berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU No.8 Tahun 2015, “(1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih”. Dengan demikian formula dalam penetpan pasangan calon terpilih adalah First Past the Post (FPTP) atau disebut juga mayoritas sederhana (simple majority), dengan pengertian pasangan calon yang KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 37

memperoleh suara terbayak berarapun jumlahnya ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Dengan demikian tidak akan ada pemilihan putaran kedua. Pilihan jawaban “a. Pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara sah “, pasangan calon yang memperoleh suara sah lebih dari 50% sudah pasti pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian pilihan jawaban a adalah benar. Pilihan jawaban “b. Pasangan calon yang memperoleh suara sah terbanyak“, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No.8 tahun 2015. Dengan demikian pilihan jawaban b adalah benar. Pilihan jawaban “c. Pasangan calon yang memperoleh suara sah 50%+1 “, pasangan calon yang memperoleh suara sah 50%+1 sudah pasti pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian pilihan jawaban a adalah benar. Pilihan jawaban “d Pilihan jawaban, a, b dan c semuanya benar “, karena pilihan jawaban a, b, dan c semuanya benar, dengan demikian pilihan jawaban yang pailing tepat adalah d. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah d. 84. Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dalam Pilkada ditetapkan oleh. a. Mahkamah Konstitusi b. KPU RI c. KPU Provinsi d. KPU Kabupaten/Kota Jawaban : d Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) UU No.8 Tahun 2015, “Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur”. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah d. 85. Berikut ini adalah kejadian yang menyebabkan dilaksanakannya pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan dalam Pilkada Serentak a. Terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan b. Terjadi bencana alam yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan c. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya d. Pilihan jawaban a, b, da c semuanya benar Jawaban : d Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2015, “(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan. (2) Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti”. Pilihan jawaban “a. Terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan “, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1). Dengan demikian pilihan jawaban a adalah benar. Pilihan jawaban “b. Terjadi bencana alam yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan“. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No.8 tahun 2015. Karena kalau seluruh tahapan tidak dapat dilaksanakan yang harus dilakukan adalah pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan sebagaiman diatur dalam KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 38

Pasal 77 Peraturan KPU No.10 Tahun 2015. Dengan demikian pilihan jawaban b adalah tidak tepat. Pilihan jawaban “c. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya“, Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No.8 tahun 2015. Kalau kasus itu terjadi di beberapa TPS umumnya dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suar ulang (PSU). Dengan demikian pilihan jawaban c tidak tepat. Pilihan jawaban “d . Pilihan jawaban a, b, da c semuanya benar. karena pilihan jawaban a, b, dan c tidak semuannya benar, dengan demikian pilihan jawaban d tidak tepat. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah a. 86. Jumlah seluruh anggota PPS di wilayah Kota Bogor, apabila hari ini diselenggarakan Pilkada Serentak di Kota Bogor, adalah a. 30 orang b. 68 orang c. 136 orang d. 204 orang Jawaban : d Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No.15 Tahun 2011, “untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS”, selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (1) dinyatakan “ Anggota PPS sebanyak 3(tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan UndangUndang ini”. Saati ini jumlah Kelurahan di Kota Bogor adalah 68 Kelurahan, dengan demikian jumlah anggota PPS di Kota Bogor, kalu hari ini dilaksankan Pilkada serentak, adalah 68 kelurahan kali 3 (tiga) orang = 204 orang. Dengan demikian Pilihan jawaban yang paling tepat adalah d. 87. Berikut ini adalah kejadian yang menyebabkan dilaksanakannya pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota susulan pada Pilkada Serentak a. Terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih c. Banyak pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya d. Pilihan jawaban a, b, dan c semuanya benar Jawaban : b Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (4) UU No.8 Tahun 2015, “Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota“. Ketentuan pasal di atas tidak memisahkan antara Pilkada lanjutan dengan Pilkada susulan. Sedangkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2015, “(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan. (2) Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara”. Selanjutnya Pasal 80 ayat (2) menyatakan “Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU/KIP Kabupaten/Kota”. KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 39

Ketentuan Pilkada susulan dilaksanakan apabila seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan. Pilihan jawaban “a. Terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan“, Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), karena kalau sebagian tahapan yang tidak bisa dilaksanakan maka didakan Pemilihan lanjutan, sedagkan pemilihan susulan dilaksanakan kalau seluruh tahapan tikdak dapat dilaksanakan di sejumlah tempat. Dengan demikian pilihan jawaban a tidak tepat. Pilihan jawaban “b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih“. Tercantum dalam Pasal 122 ayat (4), demikian halnya dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2015. tetapi tidak secara tegas memisahkan Pilkada lanjutan atau susulan. Dengan demikian Pernyataan pilihan jawaban b walaupun tidak secara tegas menyebutkan Pilkada lanjutan atau susulan, tetapi memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya Pilkada susulan. Dengan demiin pilihan jawaban b lebih mendekati. Pilihan jawaban “c. Banyak pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya“, Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (4) UU No.8 Tahun 2012, Pasal 77 dan Pasal 80 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2015. Kalau banyak pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya itu terjadi di beberapa TPS umumnya dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suar ulang (PSU). Dengan demikian pilihan jawaban c tidak tepat. Pilihan jawaban “d . Pilihan jawaban a, b, dan c tidak semuanya tepat. karena pilihan jawaban a dan c tidak tepat, sementara pilihan jawaban b yang masih memberi peluang terjadinya Pilkada susulan. Sehingga tidak semua jawaban benar, dengan demikian pilihan jawaban d tidak tepat. Pilihan jawaban yang paling mendakati adalah b. 88. Penetapan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota susulan atau lanjutan dalam Pilkada serentak dilakukan oleh a. KPU RI atas usul KPU Kabupaten/Kota b. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota c. Bupati/walikota atas usul KPU Kabupaten d. Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota Jawaban : d Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (4) UU No.8 Tahun 2015, “Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota“. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah d. 89. Berdasarkan UU No.8 Tahun 2015, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh a. Gubernur dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten/Kota b. Ketua Pengadilan dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten/Kota c. Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan d. Menteri dalam negeri di ibu kota negara


Hal 40

Jawaban : c Berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015, “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan“. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah c. 90. Berdasarkan UU No.8 Tahun 2015, gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh a. Menteri dalam sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi yang bersangkutan b. Menteri dalam negeri di ibu kota negara c. Ketua Pengandilan Tinggi dalam sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi yang bersangkutan d. Presiden di ibu kota negara Jawaban : d Berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015, “Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara. “. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah d. 91. Dalam hal Walikota berhalangan tetap, berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, a. KPU membuka pendaftaran calon walikota untuk selanjutnya dipilih melalui pemilihan langsung. b. Partai politik atau gabungan partai politik pengusul mengajukan 2 (dua) calon walikota kepada KPU untuk selanjutnya dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan c. Partai politik atau gabungan partai politik pengusul mengajukan 2 (dua) calon walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk dipilih dalam sidang paripurna istimewa d. Wakil walikota menggantikan walikota Jawaban : d Berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015, “Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota: a. berhalangan tetap; atau b. berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota. “. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah d. 92. Besarnya sumbangan dana kampanye dari perseorangan dalm Pilkada Serentak a. Rp 1 milyar b. Rp 500 juta c. RP 250 juta d. Rp 50 juta Jawaban : d Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (5) UU No.8 Tahun 2015, “Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)“. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah d. 93. Dalam Pilkada serentak, pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, dengan jumlah penduduk 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi syarat a. Selisih perolehan suara paling banyak 5% (lima persen) b. Selisih perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) c. Selisih perolehan suara paling banyak 1% (satu persen) d. Selisih perolehan suara paling banyak 0,5% (setengah persen) Jawaban : c Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 41

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota“. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah c. 94. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah menyelesaikan a. Sengketa antar peserta pemilihan b. Pelanggaran kode etik mpenyelenggara c. Pelanggaran tindak pidana pemilihan d. Pelanggaran administrasi pemilihan Jawaban : b Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU No.15 Tahun 2011, “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya dalam Pasal 137 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015, menyatakan “Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP”. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah b. 95. Pelanggaran administrasi pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota, diselesaikan oleh a. Bawaslu b. Panwaslu kabupaten/kota c. DKPP d. KPU kabupaten/kota Jawaban : d Berdasarkan ketentuan Pasal 138 UU No.8 Tahun 2015, “Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”. Pasal 139 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.1 Tahun 2015, “(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah d.


Hal 42

96. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia adalah menyelesaikan a. Sengketa antar peserta pemilihan b. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan c. Pelanggaran tindak pidana pemilihan d. Pelanggaran administrasi pemilihan Jawaban : c Berdasarkan ketentuan Paragraf 2 Penyelesaian Tindak Pidana, Pasal 146 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015, “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima”. Karena kewenangan penyelesaian a. sengketa antar peserta pemilihan (143 ayat (1), “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”. b. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan (Pasal 137 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015, menyatakan “Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP”) c. Pelanggaran tindak pidana pemilihan (Paragraf 2 Penyelesaian Tindak Pidana, Pasal 146 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015, “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima”) d. Pelanggaran administrasi pemilihan (Pasal 138 ayat (3) UU No.8 Tahun 2015, “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya’”) Pilihan jawaban yang paling tepat adalah c. 97. Dalam penyelenggaran Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Jawa Barat yang penyelenggaraan pemilihannya ditunda sampai dengan Pilkada serentak berikutnya adalah a. Kabupaten Pangandaran b. Kabupaten Indramayu c. Kabupaten Tasimalaya d. Kabupaten Bandung Jawaban : c Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, sampai batas akhir pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran, hanya ada satu pasangan calon mendaftar, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan KPU No.12 Tahun 2015, “Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya” Pilihan jawaban yang paling tepat adalah c. 98. Pemilihan walikota dan wakil walikota Bogor yang akan datang akan diselenggarakan pada a. Bulan Februari Tahun 2018 b. Bulan Juni Tahun 2018 c. Bulan September Tahun 2018 d. Bulan April Tahun 2019 Jawaban : b Masa jabatan walikota dan wakil walikota Bogor untuk masa jabatan 2014-2019 akan berakhir pada 7 April 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (3) UUU No.8 Tahun 2015 “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa


Hal 43

jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.” Pilihan jawaban yang paling tepat adalah b. 99. Masa jabatan Walikota Bogor, Dr. H. Bima Arya Sugiarto, akan berakhir pada a. Bulan Februari Tahun 2018 b. Bulan Juni Tahun 2018 c. Bulan September Tahuhn 2018 d. Bulan April Tahun 2019 Jawaban : d Masa jabatan walikota dan wakil walikota Bogor untuk masa jabatan 2014-2019 dilantik pada tanggal 7 April 2014 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dengan masa jabatan Walikota Bogor, Dr. H. Bima Arya Sugiarto, akan berakhir pada 7 April 2019. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah d. 100. Pemilu serentak Tahun 2019 diselenggarakan untuk memilih secara serentak a. Gubernur, bupati dan walikota b. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota c. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden. d. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, bupati dan walikota Jawaban : c Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PUU-XI/2013, dibacakan pada Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2014. Dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan diantaranya : Norma Konstitusi UUD 1945 Pasal 22E ayat (1), “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” maka konstitusi mengamanatkan hanya ada satu pemilihan umum dalam kurun waktu lima tahun. Pasal 22E ayat (2), “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali itu diamanatkan untuk sekaligus (serentak) memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara : a. sistem pemilihan dan pilihan b. sistem pemerintahan presidensial, c. original intent dari pembentuk UUD 1945, d. efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. ……………………………………………… Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis; Pilihan jawaban yang paling tepat adalah c. ==================== SELAMAT BEKERJA ====================== KPU KOTA BOGOR-LCC KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI TAHUN 2015

Hal 44

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Recommend Documents