KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KAROMBASAN UTARA KECAMATAN WANEA KOTA MANADO
Oleh : Livy Sumampouw Abstrak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah lembaga yang di bentuk di tingkatan kelurahan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, yang mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusanpemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaanmasyarakat. Pada kenyataannya Lembaga ini kurang berperan melaksanakan tugas tersebut, sehingga kinerja yang dihasilkanpun tergolong rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karombasan Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa di kelurahan karombasan utara kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada belum menunjukkan adanya peningkatan kinerja, hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana kemampuan pengurus dalam merencanakan, merencanakan pembangunan, kemampuan LPM dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan kemampuan LPM untuk melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembangunan masih belum makasimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah: rendahnya pengetahuan, keterampilan, keahlian sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, pengalaman dalam organisasi, motivasi pengurus, persepsi pengurus terhadap tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta yang paling signifikan adalah masyarakat yang ada di kelurahan karombasan utara belum memanfaatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada.
Kata Kunci: Kinerja, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Pendahuluan Sesuai dengan Keppres No. 49 Tahun 2001, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) secara formal merupakan lembaga lokal yang diharapkan dapat menjalankan peran tersebut di atas. LPM sebagai penyempumaan dan peningkatan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 menyebutkan bahwa: Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud
dilakukan
atas
prakarsa
masyarakat
melalui
musyawarah 1
danmufakat.Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusanpemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaanmasyarakat.Dalam lembagakemasyarakatan
melaksanakan
mempunyai
tugas
fungsi:penampungan
sebagaimana dan
dimaksud
penyaluran
aspirasi
masyarakat;penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakatdalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepadamasyarakat;penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan sertapemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunansecara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, sertaswadaya gotong royong masyarakat;penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber dayaserta keserasian lingkungan hidup;pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obatterlarang
(Narkoba)
bagi
remaja;pemberdayaan
dan
peningkatan
kesejahteraan
keluarga;pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintahkelurahan dan masyarakat. Keberadaan organisasi lokal seperti LPM ini sangat diperlukan untuk menghindari ekses negatif dari pembangunan yang dilaksanakan secara top down. LPM juga merupakan lembaga otonomi di kelurahan yang diberi kewenangan oleh masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berdasarkan observasi terbatas yang dilaksanakan, menunjukan bahwa LPM sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada dikelurahan Karombasan Utara belum mampu memperlihatkan perannya sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah dalam proses pelaksananaan pembangunan kelurahan. Peran LPM dalam proses pembangunan merupakan faktor sentral yang mengatur semua sarana dan prasarana di kelurahan. Posisi strategis LPM hanya akandapat dirasakan oleh masyarakat apabila wadah tersebut dapat melaksanakantugas pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di kelurahan. Rendahnya tingkat kemajuan LPM ditandai oleh kurang aktifnya warga masyarakat dalam wadah organisasi tersebut baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan, oleh karena itu dengan lemahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada, mengakibatkan rendahnya kinerja LPM dalam melakukan kegiatan pemberdayaan di masyarakat kelurahan, khususnya di Karombasan Utara..Gambaran di atas menumbuhkan suatu dorongan untuk memperoleh jawaban mengenai
gejala
rendahnya
manfaat
organisasi
tersebut
bagi
kehidupan
2
masyarakat.Kinerja LPM yang rendah diduga berkaitan dengan faktor internal maupun ekstemal organisasi LPM. Dari uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kinerja LPM, dalam hal kemampuan pengurus LPM dalam merencanakan pembangunan, kemampuan dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan kemampuan melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi kegiatan pembangunan. Berdasarkan uraian masalah dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya kinerja LPM.Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:Bagaimana kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea? Metode Penelitian Tempat, Waktu, dan Jenis Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Karombasan UtaraKecamatan WaneaKota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.Dasar dipilihnya Kelurahan Karombasan Utara sebagai lokasi pelaksanaan penelitian adalah:Peneliti telah mengenal dan tinggal di daerah ini. Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran mengenai data hasil penelitian yang menggunakan jenis data penelitian Kualitatif. Fokus Penelitian Penelitian ini di fokuskan pada Kinerja LPM yang merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan LPM, yang diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
Kemampuan dalam menrencanakan pembangunan
Kemampuan dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
Kemampuan
melaksankan,
memantau
dan
mengevaluasi
kegiatan
pembangunan Informan Penelitian Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 1. Pengurus LPM Kelurahan Karombasan Utara 2. Lurah dan Perangkat Kelurahan 3. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
3
Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan
data
dalam
Kajian
lapangan
dilakukan
dengan
menggunakan metode kajian dokumen, wawancara mendalam, diskusi dan pengamatan lapangan. a. Kajian dokumen. Penggunaan tehnik kajian dokumen dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, pendidikan, kelembagaankelembagaan kelurahan, potensi-potensi kelurahan, program-program pengembangan masyarakat yang ada, data-data kegiatan LPM.Data-data tersebut diperoleh melalui data monografi, laporan kependudukan, registrasi penduduk, data isian profil kelurahan, laporan dan hasil pendataan. b. W a w a n c a r a Tehnik wawancara mendalam (in-depth interview), dilakukan untuk memahami pandangan aparat, masyarakat, tokoh masyarakat tentang Kinerja LPM. Teknik wawancara mendalam ini dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara perorangan dan wawancara kelompok. Wawancara perorangan digunakan dengan maksud untuk memperoleh informasi perkembangan kelurahan karombasan utara, perkembangan penduduk, mata pencaharian, pendidikan, kelembagaan-kelembagaan kelurahan, perkembangan LPM,permasalahan LPM, pelaksanaan tugas pokok LPM serta harapan-harapan terhadap LPM dimasa yang akan datang. Wawancara kelompok dilakukan terhadap pengurus LPM, tokoh masyarakat dan pemerintah Kelurahan, Ketua LPM serta Kasi PMD Kecamatan Wanea. Dari wawancara kelompok ini diperoleh informasi seputar perkembangan Kelurahan Karombasan Utara, kondisi perekonomian, kelembagaan kelurahan, struktur komunitas, potensi-potensi kelurahan, program-program pengembangan masyarakat yang pemah ada di kelurahan, perkembangan LPM, permasalahan LPM, peiaksanaan tugas pokok LPM serta harapanharapan terhadap LPM dimasa yang akan datang. c.
Diskusi
Teknik
pengumpulan data
dengan
cara
diskusi
digunakan
pada saat
mengidentifikasi dan membahas permasalahan LPM, menyusun attematif pemecahan yang dibutuhkan dan penyusunan program. d.
Pengam atan 4
Pengamatan atau observsi, terutama digunakan untuk melihat perilaku dan keberadaan manusia dalam hubungan-hubungan sosial.Pengamatan atau observasi yang telah dilakukan oleh pengkaji adalah melihat situasi (keadaan kelurahan), kegiatan perekonomian masyarakat dan kehidupan masyarakat. Pengolahan Data Data kuantitatif yang diperoleh seperti jumlah penduduk menurut kelompok umur disajikan dengan menggunakan tabel.Datakualitatif diolah secara deskriptif dengan melakukan analisis terhadap data hasil kajian.Kernudian dalam penyajian data kualitatif seperti hasil wawancara, diskusi dan pengamatan disajikan secara deskriptif. Pembahasan Komponen pertama yang dikaji untuk mengetahui kinerja LPM adalah kemampuan dalam merencanakan pembangunan. Dan ketiga program yang dilaksanakan di atas, dapat dijelaskan bahwa keterlibatan LPM dalam proses perencanaan program, hanya terlihat pada proses perencanaan program penguatan kelembagaan tingkat Kelurahan. Keterlibatan LPM Iebih pada bentuk keikutsertaan dalam setiap pertemuan yang diadakan untuk membahas rencana kegiatan pelatihan.Sedangkan dalam bentuk penyampaian gagasan, dan pikiran Iebih didominasi oleh pemerintah Kelurahan.Keterlibatan pengurus LPM juga tidak terlepas dari kedudukan organisasi LPM sebagai penangung jawab operasional pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, pada program pengadaan sarana air bersih dan Program Berbasis Lingkungan (PBL) keterlibatan LPM tidak tertihat.Dalam program pengadaan sarana/sarana air bersih, inisiatif untuk menyusun proposal rencana pembangunan sarana yang diusulkan kepada Pemerintah Kota Manado, berasal dari Kelurahan. Setelah mendapatkan persetujuan, kemudian diadakan penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan rencana kegiatan langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada. Penyusunan rencana kegiatan program PBL dilakukan langsung oleh masyarakat dan kepala lingkungan yang disesuaikan dengan pedoman umum yang tetapkan oleh penanggung jawab program tingkat Kota.Untuk membantu masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan, di tingkat kelurahan disiapkan fasilitator tingkat kelurahan. Sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam pembangunan, sebenamya LPM dapat berperan dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan yang
5
dilaksanakan di kelurahan. Sesuai dengan tugas pokoknya LPM dapat memberikan masukanmasukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan program maupu terlibat langsung dalam penyusunan program, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang merupakan swadaya murni masyarakat. Komponen kedua yang berkaitan dengan kinerja LPM yang dikaji adalah kemampuan dalam menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat. Keterlibatan LPM dalam menggerakkan swadaya gotong royong-masyarakat dapat dilihat dan keterlibatan dalam menggerakkan massa dan kesediaan dalam mengumpulkan dana.Dalam hal keterlibatan LPM dalam menggerakan massa terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa LPM tidak terlibat dalam pengerahan massa dan pendapat kedua yang mengatakan bahwa LPM terlibat dalam pengerahan massa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Komponen selanjutnya yang dikaji untuk mengetahui kinerja LPM adalah kemampuan melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatanpembangunan.Pada program pengadaan sarana air bersih, peran LPM dalam mendorong swadaya gotong-royong masyarakat sangat minim.Peran ini masih sangat dominan dilaksanakan oleh lurah/kepala lingkungan.Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pengadaan sarana air bersih sangat baik.Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.Dukungan yang diberikan oleh masyarakat berupa penyediaan tenaga lokal dan material lokal. Dalam pelaksanaan Program Berbasis Lingkungan yang dilaksanakan di kelurahan, LPMK kurang mampu memberikan motivasi kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik tenaga, materi, maupun pemikiran.Hal ini menyebabkan kurangnya capaian sasaran pembangunan melalui PBL yang menjadi prioritas masyarakat. Dalam program penguatan kelembagaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus LPM, dalam pelaksanaannya melibatkan pengurus LPM.Keterlibatan pengurus LPM berkaitan erat dengan fungsi dan tugas pokok yang diembannya.Keterlibatan pengurus LPM dalam pelaksanaan kegiatan merupakan sasaran dari kegiatan ini. Kehadiran pengurus LPM dalam proses pelaksanaan pembangunan lebih banyak disebabkan oleh kedudukan mereka sebagai anggota masyarakat yang ikut bertanggungjawab untuk mensukseskan kegiatan yang sedangdilaksanakan. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan, upaya memberikan dorongan semangat kepada masyarakat yang sedang bergotong-royong lebih banyak dilaksanakan oleh Lurah dan Kepala Lingkungan.Kehadiran kepala lingkungan dalam
6
pelaksanaan kegiatan pembangunan juga diartikan bahwa kepala lingkungan melakukan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan. Jika lurah/kepala lingkungan tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, tanggung jawab atas jalannya kegiatan akan diserahkan kepada sekretaris Kelurahan atau pengurus LPM. Demikian Pula dengan aktivitas yang berkaitan dengan pemantauan kegiatan yang sedang dilaksanakan, LPM akan terlibat didalamnya jika ada pendelegasian dari lurah untuk melaksanakan tugas tersebut. Berbagai program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan Karombasan Utara, tidak pemah diadakan evaluasi, sehingga tidak diketahui bagaimana manfaat program terhadap kelompok sasaran, faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat pelaksanaan kegiatan serta ketepatan waktu pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengembangan masyarakat adalah pembangunan altematif yang komprehensif dan berbasis komunitas. Oleh sebab itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komunitas, karena pendekatan ini mempunyai ciri: (1) partisipasi yang berbasis luas, (2) komunitas merupakan konsep yang penting, (3) kepeduliannya bersifat holistik. Dengan pendekatan komunitas dapat menyelesaikan masalah yang menjadi kepentingan masyarakat.Keunggulan menggunakan pendekatan komunitas adalah adanya partisipasi tinggi dad warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan, adanya penelaahan masalah-masalah secara menyeluruh dan menghasilkan perubahan-perubahan yang didasari oleh pengertian, dukungan moral pelaksanaan oleh seluruh warga (Gunardi dan Sarwititi, 2003). Dengan dasar itulah, sesuai dengan basil evaluasi kinerja LPM di Kelurahan Karombasan Utara, untuk meningkatkan kinerja LPM penulis mencoba mengajak elemenelemen dalam masyarakat untuk mencari penyebab mengapa kinerja LPM rendah dan memikirkan bagaimana altematif pemecahannya serta membuat rancangan program atau kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja LPM. Dalam kegiatan ini sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat, mengutamakan partisipasi dari bawah, bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat mengembangkan kesadaran atas potensi, masalah dan kebutuhan masarakat khususnya dalam peningkatan kinerja LPM.Untuk mewujudkan hal ini, maka pola pengembangan masyarakat yang digunakan adalah metodepartisipatrf, karena partisipasi merupakan salah satu altematif yang diutamakan dalam pengembangan masyarakat. Dengan menggunakan metode partisipatif, terdapat tiga tahapan penting yang digunakan
7
dalam menyusun program peningkatan kinerja LPM, dimana pada setiap tahapan tersebut yang berperan sebagai aktor utama adalah masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus LPM, serta pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan. Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a.
Identifikasi potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
b.
Kegiatan pendampingan
a.
Identifikasi Potensi, Masalah dan kebutuhan Masyarakat
1.
Identifikasi Potensi Potensi masyarakat adalah segala sesuatu yang dimiliki masyarakat yang dapat
membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berkembang dan waktu ke waktu dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Sehubungan dengan pelaksanaan kajian ini, penggalian informasi mengenai potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pendekatan observasi lapangan, wawancara dan diskusi Dan petikan wawancara dan diskusi serta observasi lapangan yang dilakukan dalam pelaksanaan kajian ini, dapat dikenali adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan sehubungan dengan peningkatan kinerja LPM di lokasi kajian, antara lain: a. Faktor sosial budaya masyarakat yang gemar bergotong-royong untuk membantu sesama warga yang membutuhkan. b. Adanya kepatuhan masyarakat kepada tokoh formal maupun informal. c. Kepengurusan LPM dilahirkan melalui suatu proses yang sangat demokratis, karena dipilih oleh masyarakat secara langsung. d. Secara yuridis formal, keberadaan lembaga LPM mempunyai landasan yang cukup kuat karena diatur dalam Keputusan presiden dan peraturan daerah. e. Adanya kemauan masyarakat untuk meningkatkan kinerja LPM. Kemauan dalam hal ini adalah adanya keinginan baik dari masyarakat, tokoh masyarakat maupun dari pemerintah agar LPM lebih berperan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. 2.
Identifikasi masalah Untuk memperkuat atau meningkatkan kinerja LPM perlu dilakukan identifikasi
permasalahan yang berkaitan dangan rendahnya kinerja LPM di Kelurahan Karombasan Utara.Kegiatan ini sebenamya telah dilaksanakan pada saat pelaksanaan wawancara dan diskusi terfokus.Namun dalam rangkapenyusunan program, kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan bersama masyarakat untuk melakukan perumusan masalah dan kebutuhan
8
masyarakat. Berdasarkan hasil pertemuan dengan masyarakat telah teridentifikasi permasalahan yang ada dan altematif pemecahannya, seperti tercantum dalam tabel di bawah ini: Masalah
Penyebab Tingkat pendidikan pengurus LPM yang rendah
Kinerja LPM dalam proses kegiatan pengembangan masyarakat masih rendah
Cara Mengatasi Peningkatankualitas sumberdaya manusia Pengurus LPMmelalui kegiatan pelatihan
Pengalaman berorganisasi pengurus LPM yang minim
Praktek kerja dan Pendampingan
Motivasi pengurus LPM rendah
Pelatihan, praktekkerja dan pendampingan
Persepsi pengurusterhadap keberadaan organisasi LPM
Pelatihan dan pendampingan
Masyarakat belummemanfaatkan LPM
Sosialisasipadasaat kegiatan pendampingan
Dan tabel di atas, terlihat bahwa yang menjadi masaiah strategik adalah kinerja LPM yang masih rendah.Hal ini disebabkan oleh, antara lain; (1) tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pengurus LPM rendah khususnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya.Dari segi pendidikan non formal, jumlah pengurus LPM yang telah mengikuti pelatihan.Kondisi ini menyebabkan para anggota LPM belum sepenuhnya dapat memahami fungsi dan tugas pokoknya sebagai organisasi kemasyarakatan yang beperan sebagai perencana, pelaksana dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan, (2) pengurus LPM belum memiliki pengalaman dalam menyusun rencana maupun melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki.Individu-individu yang menjadi pengurus LPM pada umumnya belum pemah menjadi pengurus dalam suatu organisasi.Sehingga belum memiliki keterampilan dan pengalaman berorganisasi, (3) kurangnya motivasi anggota yang menyebabkan kurangnya kepedulian atau partisipasi dalam aktifitas. Hal ini antara lain disebabkan oleh keadaan awal dad dalam diri pengurus LPM sangat berpengaruh terhadap kesediaannya berpartisipasi dalam proses belajarmengajar dalam wadah organisasi LPM sebagai wahana proses pembelajaran masyarakat dan imbalan yang diperoleh oleh pengurus berkaitan dengan keterlibatannya dalam kegiatan LPM, (4) persepsi pengurus LPM terhadap organisasi LPM dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri individu seperti pengalaman dan pengetahuan. Pengurus LPM mempunyai persepsi bahwa keberadaan lembaga LPM sama seperti pada masa lalu, dimana keberadaan lembaga-lembaga
9
lokal hanya membantu tugas-tugas Lurah. Dengan persepsi ini, menyebabkan aktifitas LPM sangat tergantung pada inisiatif lurah. b.
Kegiatan Pendampingan Pada tahap-tahap awal setelah memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis, masih
diperlukan kegiatan pendampingan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LPM. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam hal-hal sebagai berikut : 1.
Mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam rangka pengembangan masyarakat.
2.
Teknik menggali swadaya gotong-royong masyarakat dalam mendukung program pengembangan masyarakat.
3.
Menghimpun aspirasi masyarakat untuk penyusunan program pengembangan masyarakat.
4.
Memfasiirtasi program pengembangan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak.
5.
Pengendalian pelaksanaan program pengembangan masyarakat
Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat ganda. Disatu sisi pengurus LPM dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dan di sisi lain akan terjadi sosialisasi fungsi dan tugas pokok LPM balk kepada pengurus LPM maupun kepada masyarakat. Dengan tersosialisanya fungsi dan tugas pokok LPM kepada masyarakat, diharapkan akan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memfungsikan lembaga ini untuk mengatasi berbagai persoaian yang dihadapi oleh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Pendampingan dilaksanakan oleh pendamping yang dapat berasal dari instansi pemerintah maupun dari luar instansi pemerintah yang mempunyai kompetensi dengan bidang tugas LPM seperti LSM.Untuk memberikan hasil yang maksimal, kegiatan pendampingan dilaksanakan selama satu tahun. Dengan demikian mekanisme pelaksanaan program pengembangan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai pada tahap evaluasiprogram dapat fasilitasi secara baik. Dana untuk kegiatan ini berasal dari stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Pendekatan pelaksanaan program dilaksanakan dalam satu wiiayah dalam hal ini wilayah Kecamatan Laonti. Selanjutnya jika hambatan dan peluang penerapan program telah dapat diidentifkasi, maka program serupa dapat diterapkan dan dipubliksikan ke Kelurahan lainnya dalam lingkup yang lebih luas yaitu tingkat Kota bahkan propinsi yang mempunyai permasalahan 10
dan kondisi yang sama. Dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan tertentu terhadap peningkatan kinerja LPM termasuk masyarakat.Stakeholder yang diharapkan terlibat adalah stakeholder tingkat lokal (Kelurahan), kecamatan maupun tingkat Kota. Dalam konteks pengembangan masyarakat, tahap awal yang dilaksanakan adalah memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang perlunya peningkatan kinerja LPM. Hal ini dilakukan dengan cara partisipatori, masyarakat diberikan informasi yang tepat tentang manfaat meningkatkan kinerja LPM dan cara peningkatan kinerja LPM itu sendiri. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan akan mempunyai komitmen, kepercayaan dan dukungan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1.
Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karombasan Utara belum maksimal, hal ini dapat dinilai dari rendahnya kemampuan LPM dalam merencanakan pembangunan, kemampuan LPM dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan kemampuan LPM untuk melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembangunan.
2.
Rendahnya kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karombasan Utara ini disebabkan oleh: rendahnya pengetahuan, keterampilan, keahlian sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, pengalaman dalam organisasi, motivasi pengurus, persepsi pengurus terhadap tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta yang paling signifikan adalah masyarakat yang ada di kelurahan karombasan utara belum memanfaatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada.
Saran 1. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kinerja LPM, maka diperlukan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengurus LPM dalam bentuk pelatihan, praktek kerja dengan orientasi tugas pokok dan fungsi LPM dimaksudkan agar setiap pengurus LPM Karombasan Utara memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya, dalam bentuk pendampingan. 2. Perlunya keterlibatan berbagai stakeholder pada berbagai level, baik ditingkat kelurahan, kecamatan maupun Kota dalam program yang yang akan dilaksanakan, diharapkan akan
11
dapat memberikan motivasi, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta mengubah persepsi pengurus sehingga dapat lebih beperan dalam kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memanfaatkan LPM dalam setiap pembangunan yang dibutuhkan di kelurahan karombasan utara.
DAFTAR PUSTAKA
Adi Rukminto, I. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Pengantar pada pemikiran dan Pendekatan Praktis, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Alala, H. 1992. Masalah kebijakan dan peran Institusi Pedesaan; Suatu Kajian Kritis.Media Baru No. 2 Tahun 1. Jakarta. Atkinson, R.C. dan E.R.Hilgard. 1990. Pengantar Psikologi, Aiih bahasa Nurjanah Taufik dan
12
Rukmini Brhana. Penerbit Erlangga. Jakarta. Bemandin, H. Jhon dan Joyce E.A.R. 1993.Human Resource Management.MCGraww-Hill, Inc. Singapore. Bryant, Coralie dan Louse G. White. 1989. Managing Development in the Third World. Terjemahan Rusyanto L. Simatupang : Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Dumasari.1995. Kajian Peran Profesionalisme Penyuluh Pertanian Dalam Pelaksanaan Program-Program Penyuluhan Pertanian.Tesis Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Gibson, Ivancevich dan Donely. 1994. Organisasi dan Manajemen. Erlangga.Jakarta. Gilley, J.W. dan S.A. Eggiand. 1989. Principles Of Human Resource Development Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. Gruneberg, M.M. 1979. Understanding Job Satisfaction. Basingstoke and Utilizing of Knowledge in Asia, Los Banos : PRRI. Gunardi& Sarwititi Sarwoprasodjo.2003. Pengantar PengembanganMasyarakat Institut Pertanian Bogor. Hasibuan Malayu, S.P. 1999. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas. Bumi Aksara. Jakarta. Hickerson, F.J. dan John Middleton. 1975. Helping People Learn : A Module For Training Trainers. Exercise Book Module managers Guide. East-West Communication Institute Honolulu.Hawai. Kartasapoetra, A.G. 1994. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001. Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain. Khairuddin, H. 1992. Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. Penerbit Liberty. Yogyakarta. Kindervatter, S. 1979. Non formal Education as an Empowering Process. Amherst, MA : University of Massassuchussetts. Megginson, D., J.J. Mattews dan P. Banfield, 1993.Human Resource Development Training & Development-Managing Leaming-Compotence.London. Kogan Page Limited. Mubyarto, dkk. 1994. Keswadayaan Mayarakat Desa Tertinggal. P3PK UGM.Aditya Media. Yogyakarta. Nasution,
Zulkarimein.
1990.
Prinsip-prinsip
Komunikasi
Untuk
Penyuluhan.
13
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Ohkawa, K dan K. Kohama, K. 1989.Lectures on Developing Economies Japan's Experience and its Relevance. Tokyo. University of Tokyo Press. Padmowihardjo, S. 1994. Psikologi Belajar-Mengajar, Modul UT. Jakarta. Rakhmat, Jalaludin. 1998. Metode Penelitian Komunikasi. Remaja Rosdakarya. Bandung. Rusli, Said; Ekawati Sri Wahyuni & Sunito, Melani Abdulkadir. 2003. Kependudukan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Sumidjo, Wahjo. 1987. Kepemimpinan dan Motivasi. Penerbit Ghalia Indonesia.Jakarta. Susanto, Astrid. S.1983. Pengantor Sosiologi dan Perubahan Sosial.Binacipta.Jakarta. Tonny, Fredian & S.Oetomo, Bambang.2003. Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial, Modul SEP-51C. Jurusan Ilmu-limu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian IPB dan Program Pasca Sarjana IPB. Slamet, M. 1978. Kumpulan Bahan Bacaan Penyuluhan Pertanian. Edisi Ketiga. IPB. Bogor. Simanjuntak, P.J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta. Lembaga Penerbit FE UI. Syaukat, Yusman dan Hendrakusumaatmadja, Sutara. 2002. Pengembangan Ekonomi Berbasis Lokal. Winkel W.S. 1994. Psikologi Pengajaran. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.
14
