KEWARGANEGARAAN Modul ke:
GOOD GOVERNANCE by
Fakultas
FEB
Program Studi
MANAJEMEN www.mercubuana.ac.id
Syahlan A. Sume
Pokok Bahasan : 1. Pengertian , Konsep dan Karakteristik Good Governance. 2. Prinsip-prinsip good governance. 3. Implementasi good governance. 4. Struktur organisasi dan manajemen perubahan dalam good governance. 5. Good governance dalam kerangka otonomi daerah.
Good governance “Good Governance” sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan Good Governance dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual “good” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “Governance” adalah “kepemerintahan”. “Good governance” adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat.
Konsep good governance Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Dalam konsep ini, Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik.
¾ Diakui semangat pluralisms. Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreatifitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaannya. ¾ Namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberikan hak hidup, berdampingan dan saling menghormati. ¾ Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan peri kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.
Prinsip good governance Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi kepemerintahan (governance) dengan pola rintahan yang tradisional adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintahan dikurangi serta peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat/organisasi non-pemerintah). Prinsipprinsip Good Governance menurut UNDP melaui LAN yang dikutip Tangkilisan (2005:115) menyebutkna bahwa adanya hubungan sinergis dan kontruktif di antara Negara, sector swasta dan masyarakat
Prinsip Good Governance disusun sembilan pokok karakteristik sebagai berikut : 1. Partisipasi (Participation) Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 2. Penerapan Hukum (Fairness) Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia. 3. Transparansi (Transparency) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. Responsivitas (Responsiveness) Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setipa stakeholders. 5. Orientasi (Consensus Orientation) Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memeproleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 6. Keadilan (Equity) Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. Efetivitas (Effectivness) Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunkan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 8. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan atau eksternal organisasi. 9. Strategi Visi (Strategic Vision)
Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Banyak hal mendasar yang harus diperbaiki, yang berpengaruh terhadap clean and good governance,diantaranya :
1. Integritas Pelaku Pemerintahan Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya,korupsi.
2. Kondisi Politik Dalam Negeri Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan.Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan. 3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. 4. Kondisi Sosial Masyarakat Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan riil good governance.
STRUKTUR DAN MANAJEMEN PEUBAHAN DALAM GOOD GOVERNANCE
GOOD GOVERNANCE DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
Dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sekurangkurangnya terdapat 7 elemen penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung tergantung dari bersinergi satu sarna lainnya, yaitu : 1. Urusan Pemerintahan;
5. Perwakilan;
2. Kelembagaan;
6. Pelayanan Publik dari
3. Personil;
7. Pengawasan.
4. Keuangan; •
Terima Kasih SYAHLAN A. SUME,SE, MM,
