KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 17 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN Menimbang
:
a. bahwa untuk kelancaran ketertiban dan keberhasilan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 dipandang perlu segera menetapkan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak;
Memperhatikan
:
1.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 032.07.4.130416/2014 tanggal 5 Desember 2013.
No
DIPA-
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2010). MEMUTUSKAN Menetapkan
: Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) di Desa Semudun, Mendalok dan Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit sebagai penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) tahun 2014 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak
KESATU
:
No
Menetapkan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP)
Ketua
Alamat (Desa)
1. KMP Kuda Laut
Sunardi
Desa Semudun
2. KMP Nusantara
Ali Albar
Desa Semudun
3. KMP Samudra
Irfansyah
Desa Semudun
4. KMP Jaya Bersama
Wiwin Satriadi
Desa Semudun
5. KMP Sejahtera
Suraimi
Desa Semudun
KEDUA
6. KMP Mekar Jaya
Ariadi
Desa Mendalok
7. KMP Sepakat
Iwan Setiawan
Desa Mendalok
8. KMP Maju Bersama
Zainal Abidin
Desa Mendalok
9. KMP Dermaga Indah
Arif Kadri
Desa Mendalok
10. KMP Murai Batu
Mardianto
Desa Mendalok
11. KMP Hidayatullah
Salbani
Desa Sungai Dungun
12. KMP Duta
Aspida
Desa Sungai Dungun
13 KMP Cempaka
Iskandar
Desa Sungai Dungun
14. KMP Keong Mas
Suparmin
Desa Sungai Dungun
15. KMP Beringin
Arsyad
Desa Sungai Dungun
:
Kelompok Masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas : 1. Melakukan Pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) sesuai dengan proposal yang diajukan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP). 2. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil penggunaan Dana Bantuan Langsung (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
KETIGA
:
Segala pembiayaan sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Negara ( APBN ) Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam DIPA Nomor No DIPA032.07.4.130416/2014 tanggal 5 Desember 2013, Nama Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali, diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: MEMPAWAH : 02 Juni 2014
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak
Drs. IMANSYAH, MM NIP. 195611191980031010
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 21 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN Menimbang
:
a. bahwa untuk kelancaran ketertiban dan keberhasilan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 dipandang perlu segera menetapkan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak;
Memperhatikan
:
1.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 032.07.4.130416/2014 tanggal 5 Desember 2013.
No
DIPA-
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7.
Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2010). MEMUTUSKAN Menetapkan
: Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) di Desa Semudun yaitu KMP SAMUDRA dengan ketua Irfansyah digantikan KMP PIDADA dengan ketua Aswandi sebagai penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) tahun 2014 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak
KESATU
:
No
Menetapkan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP)
Ketua
Alamat (Desa)
1. KMP Kuda Laut
Sunardi
Desa Semudun
2. KMP Nusantara
Ali Albar
Desa Semudun
3. KMP Pidada
Aswandi
Desa Semudun
4. KMP Jaya Bersama
Wiwin Satriadi
Desa Semudun
5. KMP Sejahtera
Suraimi
Desa Semudun
KEDUA
6. KMP Mekar Jaya
Ariadi
Desa Mendalok
7. KMP Sepakat
Iwan Setiawan
Desa Mendalok
8. KMP Maju Bersama
Zainal Abidin
Desa Mendalok
9. KMP Dermaga Indah
Arif Kadri
Desa Mendalok
10. KMP Murai Batu
Mardianto
Desa Mendalok
11. KMP Hidayatullah
Salbani
Desa Sungai Dungun
12. KMP Duta
Aspida
Desa Sungai Dungun
13 KMP Cempaka
Iskandar
Desa Sungai Dungun
14. KMP Keong Mas
Suparmin
Desa Sungai Dungun
15. KMP Beringin
Arsyad
Desa Sungai Dungun
:
Kelompok Masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas : 1. Melakukan Pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) sesuai dengan proposal yang diajukan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP). 2. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil penggunaan Dana Bantuan Langsung (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
KETIGA
:
Segala pembiayaan sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Negara ( APBN ) Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam DIPA Nomor No DIPA032.07.4.130416/2014 tanggal 5 Desember 2013, Nama Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali, diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: MEMPAWAH : 17 September 2014
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak
Drs. IMANSYAH, MM NIP. 195611191980031010
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 22.a TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN NO. 17 TAHUN 2014 DAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN Menimbang
:
a. bahwa untuk kelancaran ketertiban dan keberhasilan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 dipandang perlu segera menetapkan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak;
Memperhatikan
:
1.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No DIPA032.07.4.130416/2014 tanggal 5 Desember 2013. 2. Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 1038/KP3K/IX/2014 tanggal 22 September tentang Pembatalan Refokusing Kegiatan dan Anggaran Tahun 2014
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7.
Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2010).
MEMUTUSKAN Menetapkan
: Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) di Desa Semudun, Mendalok dan Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit sebagai penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) tahun 2014 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak
KESATU
:
Menetapkan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP)
No
KEDUA
KETIGA
Ketua
Alamat (Desa)
1. KMP Kuda Laut
Sunardi
Desa Semudun
2. KMP Nusantara
Ali Albar
Desa Semudun
3. KMP Pidada
Aswandi
Desa Semudun
4. KMP Jaya Bersama
Wiwin Satriadi
Desa Semudun
5. KMP Sejahtera
Suraimi
Desa Semudun
6. KMP Mekar Jaya
Ariadi
Desa Mendalok
7. KMP Sepakat
Iwan Setiawan
Desa Mendalok
8. KMP Maju Bersama
Zainal Abidin
Desa Mendalok
9. KMP Dermaga Indah
Arif Kadri
Desa Mendalok
10. KMP Murai Batu
Mardianto
Desa Mendalok
11. KMP Hidayatullah
Salbani
Desa Sungai Dungun
12. KMP Duta
Aspida
Desa Sungai Dungun
13 KMP Cempaka
Iskandar
Desa Sungai Dungun
14. KMP Keong Mas
Suparmin
Desa Sungai Dungun
15. KMP Beringin
Arsyad
Desa Sungai Dungun
16. KMP Babunnaim
Medi Otapianto
Desa Sungai Dungun
17. Wahana Bahari
Fauzi Ahmad
Desa Mendalok
18. Sinar Siaga
Haidir
Desa Mendalok
19. Karya Mandala
Joni M
Desa Mendalok
20. Samudra
Irfansyah
Desa Semudun
21. Cinta Rasul
Ismail Yatim
Desa Semudun
22. Permai
Amren L
Desa Semudun
:
Kelompok Masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas : 1. Melakukan Pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) sesuai dengan proposal yang diajukan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP). 2. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil penggunaan Dana Bantuan Langsung (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
:
Segala pembiayaan sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Negara ( APBN ) Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam DIPA Nomor No DIPA032.07.4.130416/2014 tanggal 5 Desember 2013, Nama Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali, diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: MEMPAWAH : 29 September 2014
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak
Drs. IMANSYAH, MM NIP. 195611191980031010