KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Jakarta, 13 April 1999 Nomor Sifat Lampiran Perihal
: B-10/E/4/.Epl.1/04/1999 KEPADA YTH. : Biasa KEPALA KEJAKSAAN TINGGI : 1 (satu) bundel Di : Penyampaian Salinan Peraturan SELURUH INDONESIA Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999.
Bersama ini kami kirimkan fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Pet Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehakiman di Bidang Pengadilan Niaga, untuk dipedomani dan diteruskan kepada jajarannya masing-masing. Demikian untuk menjadi maklum. A.n JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM LAIN, ttd MULJOHARDJO,SH. JAKSA UTAMA MADYA NIP 230010773 Tembusan 1. Yth. WAJARI; 2. Yth. Bapak JAM Pidum (sebagai laporan) 3. Yth, Bapak Sek Jam Pidum 4. Arsip.
SEKRETARIAT NEGARA SEKRETARIAT KABINET RI Jakarta, 02 Maret 1999 Nomor Sifat Lampiran Perihal
: B.216/Setkab/PUU/1/3/1999 KEPADA YTH. : Segera 1. Bapak Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. : 1 (satu) bundel : Penyampaian Salinan Peraturan 2. Bapak Menteri Negara Koordinator Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999. Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. 3. Bapak Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. 4. Bapak Menteri Negara Koordinator Bidangl kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. 5. Bapak Menteri Kehakiman 6. Bapak Menteri Penerangan 7. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS. 8. Bapak Jaksa Agung. 9. Bapak Sekretaris Wakil Presiden. Di JAKARTA
Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman di Bidang Pengadilan Niaga, yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Pebruari 1999. Demikian, mohon menjadikan maklum. SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I ttd Lamboek V Nahattands
Tembusan 1. Bapak Menteri Negara Sekretaris Negara; 2. Bapak Wakil Sekretaris Negara, 3. Bapak WSW Sekretaris Kabinet
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DIBIDANG PENGADILAN NIAGA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan tarif atas regsiter pada pengadilan niaga yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman, dengan Peraturan Pemerintah; 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760 ); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BELAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN Di BIDANG PENGADILAN NIAGA. pasal 1
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (3) Nomor 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, khusus untuk biaya registrasi pada pengadilan niaga, sebagai berikut a. nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar, sebesar Rp 750.000,00 per permohonan; b. nilai utang lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 50 miliar, sebesar Rp. 1.500.000.00 per permohonan; c. nilai utang lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar, sebesar Rp 2.500.000,00 per permohonan; d. nilai utang dari Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar, sebesar Rp 3.500.000,00 per permohonan; e. nilai utang di atas Rp 500 miliar, sebesar Rp 5.000.000,00 per permohonan. Pasal 2 Seluruh penerimaan yang bersumber dari Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa registrasi pada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal I wajib disetor langsung ke Kas Negara. Pasal 3 Sebagian dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dialokasikan penggunaannya dalam rangka
peningkatan pelayanan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan pengadilan niaga. Pasal 4 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA Angka (3) Nomor 0 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, yang belum tercakup dalam Pasal 1. akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 5 Peraturan Pemerintah berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di pada tanggal 1999
: Jakarta : 27 Pebruari
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 29 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I ttd Lamboek V. Nahattands
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN Di BIDANG PENGADILAN NIAGA UMUM Dalam rangka lebih mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kehakiman di bidang pengadilan, khususnya pengadilan niaga, Sebagai salah satu Sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas registrasi pada pengadilan niaga, yang merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman, dengan Peraturan Pemerintah ini. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3813
