KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Jakarta, 22 Oktober 1997 Nomor Sifat Lampiran Perihal
: B-328/E.4.1/Epl.1/10/1997 KEPADA YTH. : Biasa SDR KEPALA KEJAKSAAN TINGGI : 1 (satu) berkas Di SELURUH INDONESIA : Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan
Sebagai bahan untuk mengadakan koordinasi dengan Gubernur Kepala Daerah setempat. kami sampaikan copy surat Merited Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL tanggal 22 Agustus 1997 Nomor : B-4172/08/1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat yang ditujukan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur serta tembusannya dikirimkan kepada Jaksa Agung RI. Demikian untuk dimaklumi. A.n. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM LAIN ttd R.W I Y 0 N 0, SH Jaksa Utama Madya Nip.230005565 TEMBUSAN : 1. YTH. SAW JAKSA AGUNG MUDA tindak PIDANA UMUM (Sebagai laporan) 2. ARSIP
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) Jakarta, 22 Agustus 1997 Nomor : B-4172/08/1997 KEPADA YTH. Lampiran : 1 (satu) berkas 1. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Riau Perihal : Antisipasi Kebakaran Hutan dan 2. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Jambi Lahan 3. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Sumsel 4. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Kalteng 5. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Kaltim Di SELURUH INDONESIA Kebakaran hutan dan lahan musim kemarau tahun ini terjadi sejak bulan Mei 1997 sampai kini informasi dini kebakaran hutan dan lahan ini didapat dari pembacaan titik-titk panas atau hot spots (seperti gambar terlampir) yang ditindak lanajuti dengan indentifikasi di lapangan. Jumlah dan lokasi titik-titik panas sampai dengan 14 Agustus 1997 seperti tabel terlampir. Daerah yang terbanyak titik panasnya adalah daerah Propinsi Riau. Jambi. Sumsel Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan penyiapan lahan untuk Perkebunan, Hutan Tanaman Industri, dan Tranmigrasi. Kebakaran di lahan tersebut telah menimbulkan gangguan asap yang mengurangi jarak pandang di beberapa daerah serta beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang menimbulkan antara lain penundaan jadwal penerbangan. Secara khusus kami dua hari yang lalu telah menerima Menteri Penerangan Malaysia yang merangkap sebagai Ketua Dewan Keamanan (Security Council) serta menangani bencana, untuk membahas masalah kebakaran dan gangguan asap serta kemungkinan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam jangka pendek dan tiga tahun mendatang. Dengan melihat perkembangan permasalahan tersebut. isu kebakaran hutan dan lahan secara nasional menjadi sensitif yang akan bekembang menjadi masalah politik yang menyangkut citra Indonesia di luar negeri. Terus berlangsungnya praktek pembakaran biomasa dalam penyiapan lahan, disebabkan masih rendahnya tingkat ketaatan para pengelola, lahan dalam mengikuti peraturan atau petunjuk teknis penyiapan lahan tanpa bakar. Untuk itu langkah penegakan hukum seperti yang sedang diproses di Propinsi Riau perlu dilanjutkan di beberapa daerah lainnya kepada para pengelola yang tidak mentaati berbagai peraturan yang ada. Agar langkah penanggulangan tersebut dapat terencana dan terkoordinasi antar berbagai pihak yang terkait. kiranya dapat dikemukakan kepada kami rencana aksi dilapangan sampai dengan akhir musim kemarau yang diperkirakan berakhir pada bulan November-Desember 1997. Rencana aksi tersebut agar dapat dikirimkan kepada kami, sebagai bahan untuk laporan kepada Bapak Presiden. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Menteri Negara Ungkungan Hidup Kepala BAPEDAL ttd Sarwono Kusumaatmaja
Tembusan Yth 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Pertanian 3. Menteri Kehutanan 4. Menteri Transmigrasi dan PPH 5. Jaksa Agung RI 6. Kapolri
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) Jakarta, 22 Agustus 1997 Nomor : B-4183/08/1997 KEPADA YTH. Lampiran : 1 (satu) berkas MENTERI PERTANIAN Perihal : Antisipasi Kebakaran Hutan dan Di Lahan JAKARTA
Surat ini dibuat sebagai bahan bagi kebijakan teknis Saudara Menteri, dalam rangka mengatasi praktek kebakaran lahan untuk "Land Clearing" perkebunan, yang merupakan salah satu penyebab utama kebakaran lahan musim kemarau ini. Kebakaran hutan dan lahan musim kemarau tahun ini terjadi sejak bulan Mei 1997 sampai kini, informasi dini kebakaran hutan dan lahan ini didapat dari pembacaan titik-titik panas atau hot spots (seperti gambar terlampir) yang ditindak lanjuti dengan identifikasi di lapangan. Jumlah dan lokasi titik-titik panas sampai dengan 6 Agustus 1997 seperti Tabel I terlampir. Perlu kami kemukakan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi bulan September yang akan datang, sehingga resiko menebal dan meluasnya asap akan makin tinggi. Berdasarkan informasi dari BMG, tingkat kekeringan tahun 1997 diperkirakan sama dengan tahun 1982 dimana telah terjadi kebakaran hutan seluas 3,6 juta he di Kalimantan Timur, sehingga dikhawatirkan kebakaran pada tahun ini akan meluas menjadi kebakaran yang tidak terkendali. Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan penyiapan lahan dan Perkebunan Hutan Tanaman Industri, dan Transmigrasi. Sebagian besar penyebab kebakaran tersebut berada pada areal perkebunan seperti di Prop-Riau yang tertera pada tabel 2. Kebakaran di lahan tersebut telah menimbulkan gangguan asap yang mengurangi jarak pandang di beberapa daerah serta beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang menimbulkan antara lain penundaan jadwal penerbangan. Secara khusus kami dua hari yang lalu telah menerima Menteri Penerangan Malaysia yang merangkap sebagai Ketua Dewan Keamanan (Security Council) serta menangani bencana. untuk membahas masalah kebakaran dan gangguan asap serta kemungkinan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam jangka pendek dan tiga tahun mendatang. Dengan melihat perkembangan permasalahan tersebut, isu kebakaran hutan dan lahan secara nasional menjadi sensitif yang akan berkembang menjadi masalah politik yang menyangkut citra Indonesia diluar negeri. Terus berlangsungnya, praktek pembakaran biomasa dalam penyiapan lahan, disebabkan masih rendahnya tingkat ketaatan para pengelola lahan dalam mengikuti peraturan atau petunjuk teknis penyiapan lahan tanpa bakar. Untuk itu langkah penegakan hukum seperti yang sedang diproses di Propinsi Riau perlu dilanjutkan di beberapa daerah lainnya kepada para pengelola yang tidak mentaati berbagai peraturan dalam pnyiapan lahan. Demikian pula kami mengharapkan Saudara Menteri mengambil langkah yang perlu untuk mengatasi hal ini, termasuk mempertimbangkan untuk sama sekali melarang kegiatan "Land Clearing" sehubungan dengan rendahnya pentaatan serta besarnya resiko kebakaran pada puncak musim kemarau tahun ini. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal.
Ttd
Sarwono Kusumaatmadja Tembusan Yth 1. Jaksa Agung RI 2. Kepala Kepolisian RI 3. Pertinggal.
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) Jakarta, 22 Agustus 1997 Nomor : B-4184/08/1997 KEPADA YTH. Lampiran : 1 (satu) berkas MENTERI DALAM NEGERI Perihal : Antisipasi Kebakaran Hutan dan Di JAKARTA Lahan
Kebakaran hutan dan lahan musim kemarau tahun ini terjadi sejak bulan Mei 1997 sampai kini, informasi dini kebakaran hutan dan lahan ini didapat dari pembacaan titik-titik panas atau hot spots (seperti gambar terlampir) yang ditindak lanjuti dengan indentifikasi di lapangan. Jumlah dan lokasi titik-titik panas sampai dengan 6 Agustus 1997 seperti Tabel terlampir. Perlu kami kemukakan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi bulan September yang akan datang, sehingga resiko menebal dan meluasnya asap akan makin tinggi. Berdasarkan informasi dari BMG, tingkat kekeringan tahun 1997 diperkirakan sama dengan tahun 1982 dimana telah terjadi kebakaran hutan seluas 3,6 juta ha di Kalimantan Timur, sehingga dikhawatirkan kebakaran pada tahun ini akan meluas menjadi kebakaran yang tidak terkendali. Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan penyiapan lahan untuk Perkebunan, Hutan Tanaman Industri, dan Transmigrasi. Kebakaran dilahan tersebut telah menimbulkan gangguan asap yang mengurangi jarak pandang di beberapa daerah serta beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang menimbulkan antara lain penundaan jadwal penerbangan. Secara khusus kami dua hari yang lalu telah menerima Menteri Penerangan Malaysia merangkap sebagai Ketua Dewan Keamanan (Security Council) serta menangani bencana, untuk membahas masalah kebakaran dan gangguan asap serta jangka pendek dan tiga tahun mendatang. Dengan melihat perkembangan permasalahan tersebut, isu kebakaran hutan dan lahan secara nasional menjadi sensitif yang akan berkembang menjadi masalah politik yang menyangkut citra Indonesia diluar negeri. Terus berlangsungnya praktek pembakaran biomasa dalam penyiapan lahan, disebabkan masih rendahnya tingkat ketaatan para pengelola lahan dalam mengikuti peraturan atau petunjuk teknis penyiapan lahan tanpa bakar. Untuk itu langkah penegakan hukum seperti yang sedang diproses di Propinsi Riau perlu dilanjutkan di beberapa daerah lainnya kepada para pengelola yang tidak mentaati berbagai peraturan dalam penyiapan lahan. Kami mengharapkan jasa baik Saudara Menteri agar dapat menggerakkan kelembagaan di daerah dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan. Dalam kelembagaan tersebut, Gubernur berkedudukan sebagai penanggung jawab Pusdalkar hutan (Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 364.552/1098/ PUOD tanggal 19 April 1996
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal. Ttd Sarwono Kusumaatmadja Tembusan Yth 1. Jaksa Agung RI 2. Kepala Kepolisian RI 3. Pertinggal.
Gambar 2. Garis Angin pada tanggal 22. – 8 – 97
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL)
Gambar : I Keterangan gambar Citra Satelit NOAA 12 pemantauan tanggal 19 Agustus 1997, pukul 21.00 wib. Hot spot ditunjukkan dengan titik merah.
TABEL : REKAPITULASI TITIK PANAS (HOT SPOTS) UNTUK WILAYAH SUMTRA DAN KALIMANTAN PERIODE BULAN FEBRUARI, AGUSTUS 1997 No 1
2
3
Propinsi DI Aceh
Sumatra Utara
Sumatra Barat
Kabupaten Aceh Barat Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Tengah Aceh Timur Aceh Utara Pidie Aceh Tenggara Jumlah Dain Labuhanbatu Langkat Tapanuli Selatan Tapanuli Utara Karo Deli Serdang Asahan Jumlah Pasaman Sawah Lunto Solok Pesisir Selatan Jumlah
Feb 1
1
Maret
2
Jumlah Hot Spot pada Bulan April Mei Juni 3 1 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1
4
Jumlah Juli 3
Agust
4
4
5
1
1 5
11
3
2
7
3
1 2
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 2 4
2 1
8 1 18 2 13 2 1 2 47 1 23 1 13 1 1 3 1 44 2 4 3 5 14
No 4
Propinsi Riau
Kabupaten Feb 3 1 1 5
Bengkalis Indragin Hulu Indragin Hilir Kampar
Maret 7 1 2 7
Jumlah Hot Spot pada Bulan April Mei Juni 29 11 3 4 12 1 2 4 3 20 36
Jumlah Juli 53 22 39 73
Agust 8 3 7 9
28 21 9 35 1
1 1
Jumlah 5
6
7
8
No
Jambi
Batanghari Bungotebo Sarolangan Tanjunglabung Kennci Kodya Jambi
Sumatra Selatan
Bengkulu
Lampung
Propinsi
1
3 2 1 1 6
1
Jumlah Lahat Musibanyuasin Musirawas Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ulu Lematang ilir Bangka Jumlah Bengkulu Utara Bengkulu Selatan Rejalebong Jumlah Lampung Utara Lampung Tengah Jumlah
1
1 2
1 1
3 1
1
9 9 8
3 3 1 3
3
3 20 22 11 10 3 21
2
3 1 1 1 4
3 1 1
2
Kabupaten Feb
Maret
Jumlah Hot Spot pada Bulan April Mei Juni
19 2
2 2
111 46 55 153 365 42 24 19 52 1 139 4 29 28 12 17 5 25 115 7 1 1 9 23 4 27
Jumlah Juli
Agust
9
10
6
No
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kapuas Hulu Ketapang Pontianak Sanggau Sintang Sambas
2 2
Jumlah Banto selatan Banto utara Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Katingan Seruyan Kapuas Palangkaraya Gunung Mas Jumlah Bantokulala Kotabaru Tapin Tanah Laut Banjar tabalong Jumlah
Propinsi
1 3 1 1
KalimantanTimu
4 19 2 3 15
1
3 4 7 9 2 8 2
8 1 22 19 5 12 11 2 3
5 5 5
1
Kabupaten Barau
1 12 1
1
Feb 9
1
2 2
Maret
1 2 1
Jumlah Hot Spot pada Bulan April Mei Juni 1 1 2
3 4 2 3 5 1
3 2 3 1 1 2
11
1 1
3 1
1
10 39 7 6 20 1 83 12 8 37 39 9 28 15 3 3 154 3 14 1 3 1 1 23
Jumlah Juli 1
Agust 3
Bulungan Kotau Tenggarong Pasir Kodya Samarinda Jumlah Total 13
1
8
3 2
38
19
127
4 12
188
1 21 2 1 605
4 1
101
10 48 3 1 65 1057 Jakarta, 6 Agustus 1997
BAPEDAL TIM KOORDINASI NASIONAL PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN
