KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

B-46/E/Es.1/01/2012 Segera 1 (satu) berkas Inventarisasi dan Permintaan Data Pidana Mati Perkara Tindak Pidana Umum.

Jakarta, 06 Januari 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DiSELURUH INDONESIA

Menindaklanjuti petunjuk dan pengarahan Jaksa Agung Republik Indonesia perihal Data Akurat Pidana Mati Perkara Tindak Pidana Umum, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa pidana mati selalu menarik perhatian masyarakat, terutama pada saat dilakukannya tuntutan pidana mati oleh Penuntut Umum maupun saat dijatuhkannya putusan pidana mati oleh Majelis Pengadilan serta pelaksanaan eksekusi mati itu sendiri.

2.

Perhatian masyarakat menjadi semakin besar cenderung berdampak negatif terhadap citra Kejaksaan, manakala eksekusi terhadap terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tidak segera dilaksanakan, padahal tidak ada lagi ketentuan perundangan yang menghalangi pelaksanaan eksekusinya;

3.

Guna menyikapi hal dimaksud, para Kepala Kejaksaan Tinggi diminta segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh perkara tindak pidana umum yang dituntut pidana mati dan/atau dijatuhi pidana mati serta melaporkan perkembangan penanganan perkara dengan menjelaskan secara singkat, jelas, akurat dan lengkap, sehingga dapat memberi gambaran yang komprehensip bagi Pimpinan dalam menentukan kebijakan penindakan selanjutnya;

4.

Segera melaporkan pelaksanaan inventarisasi Data Pidana Mati Perkara Tindak Pidana Umum kepada Jaksa Agugn Muda Tindak Pidana Umum dengan pemilahan sesuai masing-masing Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini (formulir isian data terlampir);

5.

Untuk pengendalian dan pemantauan perkembangan penanganan perkara pidana mati oleh Pimpinan, maka mulai saat ini laporan data pidana mati dari masing-masing Kejaksaan Tinggi agar dilaporkan setiap bulannya bersamaan dengan pengiriman laporan bulanan. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM; 5. A r s i p -----------------------------------------------------

Himpunan Petunjuk Teknis Penanganan & Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum 2012-2013

1


: : : :

B-136/E/EJP/01/2012 Segera 1 (satu) eksemplar Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba ----------------------------------------------

Jakarta, 12 Januari 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSANAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut : 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika merupakan aturan pelaksana ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Bagi Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika sebagai mana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Terdakwa pada saat ditangkap oleh penydiik dalam kondisi tertangkap tangan;

b.

Pada saat tertangkap tangan diketemukan barang bukti satu kali pakai dengan perincian : 1)

Kelompok Metamphetaine (Shabu)

:1

2)

Kelompok MDMA (Ekstasi)

: 2,4 gram = 8 butir,

gram;

3)

Kelompok Heroin

: 1,8 gram;

4)

Kelompok Kokain

: 1,8 gram;

5)

Kelompok Ganja

:5

gram;

6)

Daun Koka

:5

gram;

7)

Meskalin

:5

gram;

8)

Kelompok Psilosybin

:3

gram;

9)

Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)

:2

gram;

10) Kelompok PCP (phencyclidine)

:3

gram;

11) Kelompok Fentanil

:1

gram;


2

c.

12) Kelompok Metadon

: 0,5 gram;

13) Kelompok Morfin

: 1,8 gram;

14) Kelompok Petidin

: 0,96 gram;

15) Kelompok Kodein

: 72

16) Kelompok Bufrenorfin

: 32 mg.

Surat

Keterangan

uji

Laboratorium

positif

gram;

menggunakan

Narkotika

berdasarkan permintaan Penyidik. d.

Bukan residivis Tindak Pidana Narkotika dan atau Psikotrofika.

e.

Adanya hasil asesmen dokter yang dicatat pada rekam medis perlunya rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial yang dikeluarkan oleh (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010) terdiri dari : 1)

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang dikelola dan atau dibina

2)

Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.

3)

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) seluruh Indonesia (kementrian Kesehatan

dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Republik Indonesia) 4)

Panti Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Unit Pelaksana Teknis di Daerah (UPTD).

5)

Tempat Rujukan Lembaga Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia (dengan biaya sendiri).

f.

Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap Narkotika.

g.

Untuk menuntut lamanya rehabilitasi, Jaksa Penuntut Umum harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa sehingga wajib memerlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi : 1)

Detoxifikasi

: Lamanya 1 (satu) bulan

2)

Primary Program

: Lamanya 6 (enam) bulan

3)

Re-entry Program

: Lamanya 6 (enam) bulan


3

3.

Agar Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dapat meneruskan Surat Edaran ini kepada jajarannya masing-masing di daerah. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) Yth. Para Jaks Agung Muda; Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; Yth. Para Direktur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; Arsip ------------------------------------------------------------


4

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Nomor

:

B-294/E/EJP/01/2012

Jakarta, 27 Januari 2012

Sifat

:

Biasa

Lampiran

:

-

KEPADA YTH :

Perihal

:

Pedoman Penerapan Pembuktikan

PARA KEPALA KEJAKSAAN

Terbalik (Omkering van Het Bewijslat

TINGGI

atau Reversal Burden of Proof) dalam

DI-

Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang

Pencegahan

Pemberantasan

Tindak

dan Pidana

Pencucian Uang.

SELURUH INDONESIA

-----------------------------------------------

Undang-Undang

Nomor

8

tahun

2010

tentang

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah membuka peluang kepada Penuntut Umum untuk menerapkan Pembuktikan Terbalik (Omkering van Het Bewijslat atau Reversal Burden of Proof) dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penanganan tindak pidana pencucian uang disampaikan petunjuk sebagai berikut : 1.

Dalam system Hukum Pidana Formil Indonesia, khususnya KUHAP, sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian ada atau tidakanya pidana yang dilakukan terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP menyebutkan : “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindakan pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya”;

2.

Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;

3.

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Vide pasal 69);


5

4.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi dan Pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Vide pasal 70 jo pasal 71);

5.

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan Terdakwa membuktikan asal usul harta kekayaannya (Vide pasal 2 jo. Pasal 77), sebelum Jaksa penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan kesalahannya. Di sini terjadi pergeseran beban pembuktian atau Shifting of Burden of Poof. Memang terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berdasar dari tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup setelah diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat

imperative

artinya

apabila

terdakwa

tidak

mempergunakan

kesempatan ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut umum; 6.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana (Vide pasal 78);

7.

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut (Vide pasal 81);

8.

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, diantaranya dengan instansi penegak hukum (Vide Pasal 90 ayat 1 huruf a);

9.

Amanat penerapan Pembuktian Terbalik (Omkering van Het Bewijslat atau Reversal Burden of Proof) dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang tersebut agar dimanfaatkan secara maksimal oleh Penuntut Umum sejak Penelitian berkas perkara dan Jaksa harus Proaktif memberi petunjuk kepada Penyidik untuk mencari atau menemukan dan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa yang berasal atau terkait Tindak Pidana dan dalam proses penuntutan di sidang Pengadilan meminta kepada Hakim untuk memerintahkan terdakwa membuktikan asal usul kekayaannya tersebut demi suksesnya penegakan hukum dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


6

Sehubungan dengan hal tersebut diminta para Kepala Kejaksaan Tinggi mensosialisasikan kepada para Jaksa di wilayah hukumnya untuk mengoptimalkan penerapan Pembuktian Terbalik (Omkering van Het Bewijslat atau Reversal Burden of Proof) dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian uang. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. 2. 3. 4. 5.

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) Yth. Para Jaksa Agung Muda; Yth. Kepala Badan Diklat; Arsip ------------------------------------------------------------


7


: : : :

B-347/E/Euh/02/2012 Biasa Penerapan Pasal 15 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Jakarta, 3 Februari 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penanganan perkara Kehutanan yang menggunakan unsur “kawasan hutan”, ditemukan permasalahanpermasalahan dalam penerapan dan penafsiran Pasal 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana sampai saat ini banyak kawasan hutan yang statusnya masih berupa Penunjukan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, belum sampai pada tahap Penetapan Kawasan Hutan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas disampaikan sebagai berikut : 1.

Bahwa Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.50/Menhut-II/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang dapat dijadikan acuan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara Kehutanan.

2.

Diminta perhatian para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan meneruskan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kacabjari diwilayah hukumnya, yaitu sejak tahap penelitian berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Kehutanan yang memiliki unsur “Kawasan Hutan”, agar meminta kepada Penyidik untuk melampirkan Surat Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan beserta peta kawasan hutan di dalam berkas perkara.

3.

Apabila terdapat permasalahan mengenai status kawasan hutan agar dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Demikian agar maklum dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. 2. 3. 4.

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) Yth. Para Jaksa Agung Muda; Arsip ------------------------------------------------------------


8


:

B-554/E/EJP/02/2012

Jakarta, 23 Februari 2012

Sifat

:

Biasa

Lampiran

:

-

KEPADA YTH :

Perihal

:

Penolakan Pengajuan Permohonan

PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

DI-

(PK) SELURUH INDONESIA

Sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 tentang perlunya Jaksa Agung meminta fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar terpidana mati/penasihat hukum yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali langsung ditolak oleh Pengadilan Negeri, dengan ini disampaikan petunjuk sebagai berikut : 1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, permohonan PK dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

2.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. (copy terlampir). Ayat (1) : Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009) agar dengan penetapan ketua Pengadilan

Negeri

Tingkat

Pertama,

permohonan

tersebut

dinyatakan tidak dapat diterima dan berkasnya tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung.


9

3.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan agar surat ini diteruskan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di daerahnya masing-masing untuk dipedomani.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. A r s i p ------------------------------------------------------------


10


: : : :

B-578/E/EJP/02/2012 Biasa Entry Data Penanganan Perkara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap


Sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 tentang kewajiban Jaksa segera mengentry data perkara yang ditanganinya bersama dengan operator, dengan ini disampaikan agar Saudara memerintahkan kepada seluruh Jaksa yang ada di unit kerja Saudara untuk segera mengentry data penanganan perkara yang ditanganinya pada aplikasi Daskrimti. Hasil pelaksanaan entry data dimaksud agar dilaporkan secara berkala kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Demikian untuk dilaksanakan. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. Yth. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Sdr. Para Jaksa Agung Muda; 4. A r s i p ------------------------------------------------------------


11


: : : :

B-613/E/Es.2/02/2012 Biasa 1 (satu) lembar Inventarisasi Data Perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi.


Melaksanakan perintah Jaksa Agung Republik Indonesia hari Senin, 20 Februari 2012, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 270 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, wajib dilaksanakan oleh Jaksa; 2. Sehubungan dengan butir 1, diminta perhatian kepada Saudara untuk segera melakukan Inventarisasi Data Perkara Tindak Pidana Umum yang terdiri dari Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum serta Tindak Pidana Umum Lainnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, tetapi belum dilaksanakan eksekusi; 3. Melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud butir 2 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan pemilahan sesuai Direktorat masing-masing, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini. (sebagaimana formulir terlampir). Demikian untuk menjadi perhatian dan keterlambatan pelaksanaan ini sangat mempengaruhi konduite Saudara.

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. Yth. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 5. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM; 6. A r s i p ------------------------------------------------------------


12


: : : :

B-630/E/Ep.2/02/2012 Segera Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011


Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 khususnya permasalahan tentang terdapatnya proses penanganan perkara tindak pidana umum yang tidak cermat, tidak cepat dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat, bersama ini diberikan petunjuk dan diminta meneruskan kepada para Jaksa di daerah hukum Saudara agar dalam menangani suatu perkara selalu mempedomani : 1. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; 2. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum : Nomor B-403/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 perihal Kecermatan dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan; 3. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum : Nomor B-185/E/5/1995 tanggal 3 Mei 1995 perihal Meningkatkan Peranan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum; 4. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum : Nomor : B-186/E/5/1995 perihal Kecermatan Penanganan dan Penyelesaian suatu kasus/perkara. Demikian untuk dilaksanakan.


HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; 4. Yth. Sesjampidum; 5. Yth. Para Direktur pada Jampidum; 6. A r s i p ------------------------------------------------------------


14


: : : :

B-649/E/Es.1/02/2012 Segera Entry Data Perkara Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Pada Aplikasi Simkari Daskrimti.


Menyusuli surat kami Nomor : B-578/E/Ejp/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal seperti tersebut pada pokok surat dan sesuai Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 11 November 2011 di Cianjur, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dengan ini diminta perhatian Saudara agar setiap Jaksa yang menangani perkara wajib : 1. Segera melakukan entry data perkara yang telah ditanganinya bekerja sama dengan operator SIMKARI pada masing-masing satuan unit kerja yang sudah dibangun oleh pusat DASKRIMTI. Entry data perkara dimaksud dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011; 2. Data perkara yang di entry sebagaimana butir 1, meliputi tahap penerimaan SPDP, Pra Penuntutan, Surat Dakwaan lengkap (untuk PK-Ting), Penuntutan, Penahanan, Upaya Hukum dan Eksekusi; 3. Pelaksanaan entry data perkara tersebut, hendaknya Saudara lakukan pemantauan secara terus menerus dan berkesinambungan serta melaporkan hasil pelaksanannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada minggu pertama setiap bulannya; 4. Jika ditemui hambatan dalam pelaksanaan aplikasi Simkari, segera melaporkan secara tertulis kepada Kepala Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Sekretarias Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan serta jika keterlambatan atas pelaksanaan pelaporan ini mempengaruhi konduite Saudara. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Kepala Pusat Daskrimti; 5. A r s i p ------------------------------------------------------------


15


: : : :

B-75/C/Cu.2/02/2012 Segera 1 (satu) berkas Permintaan Data/Dokumen


Menunjuk Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 17/ST/III-XIV.2/02/2012 tanggal 13 Februari 2012 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan (terlampir), bersama ini disampaikan kepada Saudara agar mengirimkan data/dokumen sebagai berikut : 1. Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa/Pemborongan Pekerjaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2011. 2. Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa/Pemborongan Pekerjaan Belanja Barang Tahun Anggaran 2011. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rekapitulasi Pelaksanaan Denda Non Tilang. Rekapitulasi Rekening Titipan Tilang. Rekapitulasi Pelelangan Barang Rampasan/Barang Sitaan/Barang Temuan Tahun 2011. Rekapitulasi Barang Rampasan Yang Belum Dilelang/Gagal Lelang Tahun 2011. Rekapitulasi Uang Rampasan Tahun 2011. Rekapitulasi Barang Bukti Pada PIDUM dan PIDSUS yang memiliki nilai ekonomis tinggi per Desember 2011. 9. Rekapitulasi Penerimaan Hibah Tahun 2011. Seluruh format rekapitulasi terlampir.

Data dimaksud agar diabawa oleh petugas operator pada saat Penyempurnaan Laporan Keuangan tanggal 6 Maret 2012. Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. An. JAKSA AGUNG MUDA PEMBINA KEPALA BIRO KEUANGAN,

YUDI RIANTO, Ak PEMBINA UTAMA MDUA NIP. 195601011978011002

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan di Jakarta; (sebagai laporan) 2. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum d Jakarta; 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan di Jakarta; 4. A r s i p


16


: : : :

B-724/E/Euh.3/03/2012 Biasa Surat Edaran Mengenai Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Hakim.

Jakarta, 07 Maret 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan dan melaksanakan hasil Rekomendasi tersebut, yaitu : -

Terhadap permasalahan setiap putusan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum cenderung ditindaklanjuti dengan melakukan eksaminasi tanpa didahului dengan pengkajian.

Rekomendasi yang bersifat taktis/opersional : -

Setiap perkara yang diputus bebas/lepas dari segala tuntutan hukum Kepala Kejaksanaan Negeri Wajib segera melaporkan secara kronologi penanganan perkara yang diputus bebas/lepas secara berjenjang kepada pimpinan disusul pengiriman berkas perkara untuk dikaji. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. A r s i p ------------------------------------------------------------


17


: : : :

B-1037/E/Euh.3/04/2012 Biasa 1 (satu) eksemplar Permintaan Data Denda Non Tilang.

Jakarta, 03 April 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Menunjuk Surat Tugas Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 17/ST/III-XIV.2/02/2012 tanggal 13 Februari 2012 perihal pemberitahuan Pemeriksaan dan surat tembusan Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI Nomor B-75/C.5.CU.2/02/2012 tanggal 29 Februari 2012, serta memperhatikan hasil temuan BPK RI pada beberapa Kejaksaan Tinggi yang telah dilakukan pemeriksaan atas laporan Keuangan Tahunan 2011, diantaranya Kejaksaan belum mengungkapkan piutang denda perkara tindak pidana umum lainnya (denda non tilang misalnya denda perkara Narkoba dan yang lainnya) dalam Laporan Keuangan Tahunan 2011. Sehubungan dengan hal tersebut diminta Saudara agar menginstruksikan kepada masing-masing Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri untuk mengirimkan data tersebut dan segera mengirimkan Rekapitulasi Pelaksanaan Denda Non Tilang sesuai dengan formulir terlampir yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembina C.q Biro Keuangan paling lambat tanggal 4 April 2012 dalam bentuk hard dan soft copy melalui Faximile 021-7243119 dan 021-7203512 serta email : [email protected] dan email : [email protected] untuk perbaikan Laporan Keuangan Audited Tahunan 2011. Demikian untuk menjadi maklum dilaksanakan.


HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan; 5. A r s i p ------------------------------------------------------------


18


: : : :

B-1038/E/EJP/04/2012 Biasa Penyampaian Hasil Komnas HAM

Jakarta, 3 April 2012 Penelitian

KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SELURUH INDONESIA DITEMPAT

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) telah melakukan penelitian dari Tahun 2000-2010 di lembaga Pemasyarakatan Jakarta, Tangerang, Depok, Nusa Kambangan, Cirebon dan Bali, dengan obyek penelitian adalah proses peradilan pidana dari penyidikan sampai eksekusi terhadap Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati, dengan metode penelitian kualitatif dan narasumber/informan yang terdiri dari para Terpidana mati dalam 4 perkara pidana yaitu : Pembunuhan, Narkotika, Psikotropika dan Terorisme, dengan hasil yang sudah diseminarkan di Kantor KOMNAS HAM RI pada tanggal 28 Februari 2012 dan dihadiri oleh wakil dari Kejaksaan Agung. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses peradilan terhadap para Terdakwa yang diancam dengan pidana mati masih dijumpai permasalahan-permasalahan yaitu : -

Diskriminasi terhadap proses hukum baik dalam proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan maupun eksekusi;

-

Proses hukum yang belum berjalan secara adil dan bebas tekanan dari pihak manapun;

-

Pendampingan

hukum

belum

dilaksanakan

dalam

semua

tindakan

pemeriksaan/ proses hukum; -

Penggalian informasi pada saat penyidikan masih ditemukan pelanggaran hak Tersangka;

-

Hak Terpidana untuk mengakses dokumen terkait proses hukum seperti BAP, Surat Dakwaan, Surat tuntutan sangat terbatas;

-

Adanya larangan Hak berhubungan dengan Anggota Keluarga dalam proses penyidikan;

-

Tidak semua Tersangka/Terdakwa Warga Negara Asing mendapat penterjemah karena keterbatasan jumlah penterjemah tersumpah terhadap bahasa asing tertentu;

-

Terdakwa yang diancam pidana mati tidak menerima surat tuntutan dari Penuntut umum sehingga menyulitkan untuk membuat pembelaan;


20

-

Proses pengajuan grasi yang terlalu lama sehingga proses eksekusi pidana mati menjadi tertunda;

-

Hak keluarga korban untuk diberitahu pelaksanaan eksekusi pidana mati dan melihat jenasah Terpidana mati yang telah dieksekusi, karena keluarga terpidana hanya menerima jenasah yang sudah siap untuk dikubur; Sehubungan hal tersebut diminta perhatian saudara untuk memperhatikan

dan mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam melaksanakan tugas penegakkan Hukum khususnya Tuntutan Pidana Mati pada Tindak Pidana Umum. Demikian kami sampaikan untuk diindahkan.

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM

HAMZAH TADJA

Tembusan : 1. 2. 3. 4.

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia, di Jakarta; Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia, di Jakarta; (1 dan 2 sebagai laporan) Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan di Jakarta; Arsip


21


: : : :

B-1053/E/EJP/04/2012 Segera Tuntutan Pidana terhadap Perkara Anak ½ (satu perdua) dari Ancaman Minuman bagi Orang Dewasa


Sehubungan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa tetapi tidak mengatur tentang ancaman pidana minimum bagi anak, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut : 1.

Undang-Udang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, secara filosofis membedakan perlakuan dan ancaman dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa pidana penajra dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ (satu perdua) dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang ditetap oleh undang-undang.

2.

Terhadap perkara anak dapat dituntut ½ (satu perdua) dari ancaman pidana minimum bagi orang dewasa.

3.

Agar Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia meneruskan Surat Edaran ini kepada jajarannya masing-masing di daerah. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; 5. Yth. Para Direktur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; 6. A r s i p ------------------------------------------------------------


22


: : : :

B-1357/E/EJP/04/2012 Segera 2 (dua) lembar Petunjuk Eksekusi Perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi.


Menindaklanjuti surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B613/E/Es.2/02/2012 tanggal 27 Februari 2012, perihal Inventarisasi Data Perkara Tindak Pidana Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan Saudara masih ditemukan hambatan dalam penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana umum, untuk meminimalisir hambatan tersebut, bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut: 1.

Terpidana yang tidak berada di tempat adalah : 1.1. Jaksa Penuntut Umum harus aktif berkoordinasi dengan pihak korban untuk meminta informasi tentang keberadaan terpidana; 1.2. Jaksa Penuntut Umum proaktif mencari terpidana; 1.3. Jaksa Penuntut Umum minta bantuan pencarian terpidana kepada pihak Kepolisian (DPO); 1.4. Jaksa Penuntut Umum minta bantuan SATGAS Intelijen Kejaksaan Agung RI Pedomani Surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : R-391/D/Dps.4/03/ 2012, tanggal 14 Maret 2012 perihal Pemanfaatan Monitoring Center Kejaksaan RI untuk Penanganan Perkara dan Daftar Pencarian Orang (DPO), (terlampir);

2.

Terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) adalah : 2.1. Peninjauan Kembali (PK) tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan eksekusi, vide Pasal 268 (1) KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang intinya PK cukup 1 (satu) kali. 2.2. Jika ada Kendala kondisi daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri wajib mencarikan solusi atas kendala tersebut dengan berkodinasi dengan unsur terkait, seperti : tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda.


23

3.

Terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada hambatan terhadap eksekusi terpidana/orang, barang bukti, dendan dan ongkos perkara, agar Saudara segera melaksanakan semua isi putusan tersebut, serta melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama kepada JAMPIDUM.

4.

Petunjuk ini segera Saudara reproduksi untuk diteruskan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Sudara, guna dipedomani. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PLH. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

WIDYOPRAMONO Jaksa Umum Madya NIP. 19570807 198503 1 001

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; 3. Yth. Jaksa Agung Muda Intelijen; 4. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; (1 s/d 4 sebagai laporan) 5. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 6. A r s i p ------------------------------------------------------------


24


: : : :

B-1382/E/Es/04/2012 Segera 2 (dua) lembar Inventarisasi Data Perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi.

Jakarta, 27 April 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SEINDONESIA

Sehubungan laporan Inventarisasi Data Perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi dari para Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia (terlampir), sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Agar Kepala Kejaksaan Tinggi yang sudah melaporkan Inventarisasi Data Perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi tersebut, segera menindaklanjuti untuk menyelesaikan tunggakan tersebut dan melaporkan perkembangannya secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali.

2.

Bagi Kepala Kejaksaan Tinggi yang belum melaporkan Inventarisasi Data Perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi, diminta untuk segera melaporkan pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Demikian untuk dilaksanakan.

PLH. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

WIDYOPRAMONO JAKSA UMUM MADYA NIP. 19570807 198503 1 001

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; 3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; (1, 2 dan 4 sebagai laporan) 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 5. A r s i p ------------------------------------------------------------


25


: : : :

B-1449/E/Es.2/05/2012 Biasa 2 (dua) lembar Penerapan Ancaman Pidana Penjara Pasal 368 ayat (1) KUHP dalam KUHP terbitan BPHN.

Jakarta, 2 Mei 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SEINDONESIA

Sehubungan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-005/A/JA/10/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penyelesaian Penyusunan Surat Dakwaan, yang pada pokoknya memberikan petunjuk sebagai pedoman kepada seluruh Jaksa, agar menggunakan KUHP dari Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, atau yang sama isi terjemahnya dengan itu, dalam penyusunan surat dakwaan atau dalam penelitian berkas perkara, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam KUHP terbitan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman terdapat

perbedaan

mengenai ancaman pidana dengan beberapa terbitan KUHP yakni antara lain dengan KUHP yang diterjemahkan MULJATNO dan terjemahan R. SOESILO. 2.

Bahwa ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dalam KUHP terbitan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman yakni selama 9 (Sembilan) bulan penjara sedangkan dalam KUHP dari terbitan lain ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP ancaman pidana selama 9 (Sembilan) tahun penjara,

3.

Bahwa dengan adanya perbedaan ancaman pidana tersebut, selanjutnya disampaikan telahaan dan pendapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui surat Nomor : B596/E/Es.2/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Penerapan Ancaman Pidana Penjara Pasal 368 ayat (1) KUHP terbitan BPHN.

4.

Bahwa berdasarkan telaahan dan pendaat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tersebut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui surat Nomor : PHN-HN.02.01-86 tanggal 13 April 2012 perihal Penerapan Ancaman Pidana Penjara Pasal 368 ayat (1) KUHP terbitan BPHN (foto copy terlampir), telah menjelaskan bahwa di dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP KUHP terbitan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)


26

Departemen Kehakiman telah terdapat kesalahan tentang pencantuman ancaman pidana penjara yakni selama 9 (Sembilan) bulan, yang seharusnya ancaman pidana penjara adalah 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan arsip naskah asli Kitab Undang-Undang Pidana oleh Tim Penterjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. 5.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini disampaikan agar segera menyampaikan kepada seluruh jajaran di wilayah hukum Saudara bahwa ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP KUHP terbitan Tim Penerjemah

Badan

Pembinaan

Hukum

Nasional

(BPHN)

Departemen

Kehakiman seharusnya adalah 9 (Sembilan) tahun bukan 9 (Sembilan) bulan sebagaimana yang tercetak dalam KUHP tersebu. Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan.


HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. A r s i p ------------------------------------------------------------


27


: : : :

B-1471/E/EJP/05/2012 Biasa Permohonan Izin Pemeriksaan atas nama Rudiyanto, SH (JPU Kejari Menggala)

Jakarta, 3 Mei 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DITEMPAT

Sehubungan dengan surat Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung Nomor : B/417/III/2012 Ditreskrimum tanggal 1 Maret 2012 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa inti dari surat tersebut adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian daerah Lampung meminta kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memberi izin pemeriksaan terhadap Rudiyanto, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala terkait Laporan Polisi Nomor : LP/722/XI/2011/Bareskrim tanggal 10 November 2011 atas nama pelapor Dobi (Anggota Bareskrim Mabes Polri) tentang dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan atas nama Suwardi bin Anwar (orang tua pelapor) pada Surat Tanda Terima Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) atas nama Terdakwa Suwardi bin Anuar.

2.

Bahwa kasus posisi dan kronologi perkara tersebut, adalah sebagai berikut : a.

Bahwa Sdr. Rudiyanto, SH, bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara atas nama terdakwa Suwardi bin Anwar yang didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 KUHP atau pasal 184 KUHP.

b.

Bahwa terdakwa Suwardi bin Anwar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum Rudiyanto, SH dan terdakwa Suwardi bin Anwar telah selesai menjalani hukuman di Rutan Menggala pada tanggal 19 Desember 2011.

c.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, pada saat Jaksa Rudiyanto, SH melimpahkan berkas perkara atas nama terdakwa Suwardi bin Anwar tersebut ke Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa tanggal 20 September 2011, yang bersangkutan telah membuat Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) untuk ditandatangani oleh terdakwa Suwardi bin Anwar dengan melampirkan Surat Dakwaan yang dikirimkan ke Rutan Menggala melalui Yulianto (pegawai Rutan Menggala) untuk disampaikan kepada terdakwa Suwardi bin Anwar.

d.

Bahwa pada saat menyerahkan Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33) yang dikirimkan oleh Jaksa Rudiyanto, SH ke Rutan Menggala melalui Yulianto, pada kolom tanda tangan terdakwa Suwardi bin Anwar dalam keadaan kosong dan belum ada tanda tangan.


28

3.

e.

Bahwa pada saat Jaksa Rudiyanto, SH menerima kembali Tanda Terima Surat (P-33) tersebut sudah terdapat tanda tangan terdakwa Suwardi bin Anwar dan benar terdakwa sudah menerima surat-surat dimaksud termasuk Surat dakwaan dari pegawai Rutan Menggala.

f.

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, Sdr. Dobi (Anggota Bareskrim Mabes Polri) yang merupakan anak dari terdakwa Suwardi bin Anwar telah melaporkan Jaksa Rudiyanto, SH, dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan orang tuanya pada Surat (P-33) ke Bareskrim Mabes Polri yang kemudian laporan tersebut oleh Mabes Polri diteruskan ke Polda Lampung untuk ditindaklanjuti.

g.

Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi lampung telah melakukan koordinasi dengan Kapolda Lampung, dengan hasil yaitu : -

Berdasarkan perkembangan penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/722/XI/2011/Bareskrim tanggal 10 November 2011 atas nama pelapor sdr. Dobi diperoleh fakta bahwa perkara pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh Jaksa Rudiyanto, SH tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

-

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kepala Kepolisian Daerah Lampung mengirim surat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, meminta supaya surat permohonan izin pemeriksaan terhadap Jaksa Rudiyanto, SH tidak perlu ditindaklanjuti. Sebagai realisasi koordinasi tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Lampung telah mengirim surat Kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B/1076/III/2012/Dit Reskrimum tanggal 14 Maret 2012 mengenai pembatalan permohonan izin pemeriksaan terhadap Jaksa Rudiyanto, SH.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menghindari terulangnya kejadian seperti di Kejaksaan Negeri Menggala, diminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan kepada segenap jajarannya, dalam menangani perkara agar : a. b.

Selalu berhati-hati dan waspada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Meneliti ulang (cross cek) dan memastikan agar setiap surat/tembusan surat yang ditujukan kepada para saksi/terdakwa sedapat mungkin diserahkan dan diterimakan langsung kepada yang bersangkutan. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. A r s i p ------------------------------------------------------------


29


: : : :

B-1641/E/EJP/05/2012 Segera Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum

Jakarta, 24 Mei 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 201 perihal tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan perkembangan tuntutan pidana perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh Kejaksaan di daerah, dengan berbagai permasalahan yang muncul, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1.

2. 3. 4.

Kewenangan pengendalian rencana tuntutan pidana terhadap seluruh perkara tindak pidana umum didelegasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi dikecualikan terhadap perkara-perkara yang akan dituntut/lepas dari segala tuntutan, tuntutan seumur hidup, hukuman mati, hukuman percobaan dan tindak pidana yang pengendalian tuntutan pidananya dianggap penting oleh Pimpinan tetap dimintakan persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; Terkait tersebut butir 1 di atas, yang perkaranya berasal dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, pengendalian penanganan perkara tetap dilaporkan secara berjenjang kepada Pimpinan; Terhadap perkara yang pengendalian tuntutan pidananya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, agar rencana tuntutan pidana diterima di Kejaksaan Agung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dibacakan tuntutan; Surat ini agar Saudara reproduksi kemudian diteruskan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dipedomani. Demikian untuk dilaksanakan.


HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 5. Yth. Para Direktur pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 6. A r s i p ------------------------------------------------------------


30


: : : :

B-1657/E/EJP/05/2012 Segera Penggandaan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum

Jakarta, 25 Mei 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Bersama ini disampaikan bahwa telah diketemukan penggandaan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum (Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011) yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa seijin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, berkaitan dengan hal-hal tersebut, disampaikan petunjuk sebagai berikut : 1.

2. 3. 4.

Bahwa telah ditemukan penggandaan buku Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum (Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-013/A/JA/12/ 2011 tanggal 29 Desember 2011) yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa seijin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, berkaitan dengan hal-hal tersebut, disampaikan petunjuk sebagai berikut : Bahwa penggandaan buku Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tersebut, diperbanyak tanpa sepengetahuan dan buku atas kehendak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; Perlu kami informasikan, bahwa buku Pedoman Tuntutan Pidana tersebut, kini sedang dalam proses penggandaan dan dalam waktu dekat akan dibagikan secara Cuma-Cuma kepada seluruh Jaksa di Indonesia; Berdasarkan hal tersebut, diperintahkan kepada seluruh para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk tidak mereproduksi sendiri atau membeli dari pihak yang tidak bertanggung jawab, guna menghindari kesalahan cetak yang tidak sesuai dengan aslinya maupun sebagai petunjuk asli Pimpinan untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas penuntutan. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 5. Yth. Para Direktur pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 6. A r s i p ------------------------------------------------------------


31


: : : :

B-1834/E/Es.1/06/2012 Segera Penggunaan Aplikasi Laporan Bulanan atau Eksekutif Informasi Sistem (EIS)

Jakarta, 8 Juni 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil pemantauan atas pelaksanaan Surat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-08/B/WJA/01/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa masih banyak Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya didaerah yang kurang mengindahkan pelaksanaan Laporan Bulanan secara On-Line (khususnya data perkara Tindak Pidana Umum), sementara Pimpinan Pusat telah menggariskan ketentuan tentang Aplikasi Laporan Bulanan atau Eksekutif Informasi Sistem (EIS).

2.

Berdasarkan hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi sampai dengan bulan Mei 2012 atas program penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum dapat diketahui data yang telah di Entry (sebagai contoh LP-3 atau Laporan Bulanan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan periode bulan Januari s/d April 2012) yaitu : NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KEJAKSAAN TINGGI 2 ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I YOGYAKARTA JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA BANTEN KEP. BANGKA BELITUNG GORONTALO KEPULAUAN RIAU

Jumlah SPDP (Jan s/d April 2012) Berdasarkan Berdasarkan (%) Entry EIS Lapbul Manual Data 3 4 5 301 1.086 22,72% 5.790 5.118 113,13% 134 592 14,42% 345 1.139 30,29% 579 797 72,65% 95 1.954 4,86% 175 591 29,44% 1.014 1.553 65,29% 0 3.153 0% 3.436 3.576 96,09% 2.038 3.854 52,88% 580 650 89,23% 2.334 7.646 30,53% 453 879 51,54% 275 451 60,98% 1.061 1.447 73,32% 733 1.265 57,94% 627 807 77,70% 80 639 12,52% 507 615 82,44% 492 1.029 47,81% 169 821 20,58% 91 822 11,07% 563 731 77,02% 204 289 70,59% 353 312 113,14% 7 212 3,30% 315 913 34,50% 0 420 0% 67 272 24,63% 491 514 95,53%


Keterangan 6

32

3.

Bahwa untuk diminta kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi segera melakukan langkah-langkah sebagai tindak lanjutnya yaitu : a.

Melaksanakan dengan sepenuh hati serta penuh rasa tanggung jawab sebagaimana dimaksud Surat Wakil Jaksa Agung RI Nomor : B18/B/WJA/1/2012;

b.

Untuk Perkara Tindak Pidana Umum, hasil pelaksanaan tindak lanjutnya agar segera dilaporkan kepada JAM PIDUM dan akan dilakukan klarifikasi keakuratan datanya pada saat pelaksanaan Rakernis Pidum yang dijadwalkan pada tanggal 18 s/d 19 Juni 2012 mendatang, sekaligus diminta untuk menyusun dan melaporkan secara rinci terhadap memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

4.

Apabila ditemui hambatan serta kendala terhadap peralatan maupun system yang digunakan dalam pelaksanaan aplikasi SIMKARI, kiranya segera membuat laporan tertulis kepada Kepala Pusat DASKRIMTI Kejaksaan Agung dengan tembusan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

5.

Bersama ini pula (Secara terpisah), sekali lagi diminta laporan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta pelaksanaan petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia terkait dengan Tupoksi Pidum yaitu : a.

Berkenaan dengan telah tersedianya data base dakwaan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam aplikasi SIMKARI maka diperintahkan untuk segea memanfaatkan serta melakukan Entry data Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Umum (lengkap), dengan prioritas perkara Tahun 2012;

b.

Bagi Kejati yang belum melaporkan inventarisasi data perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) untuk periode bulan Mei 2012 agar segera melaporkannya sebelum pelaksanaan Rakenis Pidum tanggal 18 s/d 19 Juni 2012.

Demikian untuk menjadi perhatian dan apabila terjadi pengabaian atau keterlambatan dalam perintah Pimpinan, sangat mempengaruhi konduite Saudara. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; 3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; (1,2 dan 3 sebagai laporan) 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan; 5. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM; 6. Yth. Kepala Pusat DASKRIMTI; 7. A r s i p ------------------------------------------------------------


33


: : : :

B-1908/E/Es.1/06/2012 Sangat Segera 1 (satu) Lembar Permintaan Informasi Mengenai Lokasi Penahanan Warga Negara RRT.

Jakarta, 14 Juni 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 08146/PK/06/2012/63 tanggal 6 Juni 2012 perihal seperti tersebut pada pokok surat (sebagaimana terlampir), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

2.

3.

Bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan 6th IndonesiaChina Consular Consultation, dalam rangka mempersiapkan substansi pembahasan pada konsultasi tersebut, dipandang perlu adanya data mengenai narapidana/tahanan Warga Negara RRT, lokasi penahanan, dan status hukum masing-masing; Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk memberikan data mengenai narapidana/tahanan, lokasi penahanan dan status hukum Warga Negara RRT untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan substansi 6th Indonesia-China Consultar Consultation; Mengingat batas waktu pelaporan yang sangat terbatas, kiranya data dimaksud disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Juni 2012 melalui fax 021-7226054 atau email ke [email protected]. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda pengawasan; 4. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM; 5. A r s i p ------------------------------------------------------------


34

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 06 Juni 2012 Nomor Lampiran Perihal

: 08146/PK/06/2012/63 :: Permintaan Informasi Mengenai Lokasi Penahanan WN RRT

Kepada Yth. 1.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan u.p 1. Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan 2. Direktur Informasi dan Komunikasi Kementerian Hukum dan HAM Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat

2.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kerjasama kekonsuleran RI-RRT, sejak tahun 2002 telah dilakukan Indonesia-China Consular Consultation 2 (dua) tahun sekali dimana tempat penyelenggaraanya dilakukan secara bergiliran. Pada tahun 2012, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelengggaraan konsultasi tersebut 6th Indonesia – China Consular Consultation menurut rencana akn berlangsung di Surabaya pada akhir bulan Agustus, dalam rangka mempersiapkan substansi pembahasan pada konsultasi tersebut, Direktorat Konsuler memandang perlu adanya data mengenai narapidana/tahanan WN RRT serta lokasi penahanan mereka di Indonesia serta status hukum masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara untuk kiranya dapat disampaikan kepada kami data dimaksud. Akan sangat dihargai sekiranya bahan tersebut dapat kami terima pada kesempatan pertama guna dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan substansi 6 th Indonesia-China Consular Consultation. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. a.n Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Direktur Konsuler

Chalief Akbar NIP. 19640107 199007 1001 Tembusan : 1. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (sebagai laporan) 2. Yth. Direktur Asia Timur dan Pasifik DIREKTORAT KONSULER Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telp. 021-3848641 Fax. 021-34834723 Himpunan Petunjuk Teknis Penanganan & Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum 2012-2013

35


: : : :

B-2060/E/Euh.3/06/2012 Segera 1 (satu) Lembar Laporan Putusan Bebas atau Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.

Jakarta, 25 Juni 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Berdasarkan pengamatan akhir-akhir ini ternyata masih banyak ditemukan adanya Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum yang tidak dilaporkan oleh para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana telah digariskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-123/E/Ejp/02/2003 tanggal 17 Februari 2003. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada masing-maisng Kepala Kejaksaan Tinggi agar memerintahkan para Kepala Kejaksaan Tinggi agar memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum periode tahun 2006 sampai dengan 2012 dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir. Agar laporan ditujukan langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum paling lambat 26 Juni 2012 melalui Faximile nomor (021) 7226054 atau (021) 7203512. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 4. A r s i p ------------------------------------------------------------


36

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Nomor

:

B-2449/E/Euh/07/2012

Jakarta, 30 Juni 2012

Sifat

:

Biasa

Lampiran

:

1 (satu) Lembar

KEPADA YTH :

Perihal

:

Penanganan Perkara Narkotika dan

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Psikotropika

DISELURUH INDONESIA

Menindaklanjuti nodis Jaksa Agung Muda Pengawasan No. B-140/H/HJW/07/ 2012 tanggal 06 Juli 2012 perihal tersebut pada pokok surat di atas, yang menyatakan berdasarkan hasil temuan para inspektur Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam inspeksi di berbagai Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia terhadap penanganan perkara Narkotika dan Psikotropika ternyata masih banyakpara Jaksa yangkurang cermat pada saat melakukan penelitian perkara Tahap I dari penyidikan Polri Khususnya dimana para Jaksa Peneliti menyatakan berkas perkara telah lengkap (P 21) hanya berdasarkan barang bukti tes Kif Urien yang dikuatkan oleh kesaksian para petugas yang menangkap tersangka dan keterangan tersangka (yang diduga dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaannya). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada para Jaksa diseluruh Indonesia dalam melakukan penelitian berkas perkara Narkotika dan Psikotropika agar lebih cermat lagi khususnya mengenai : 1.

Barang bukti yang diajukan hanya berupa tes Kif Urien meskipun diperkuat dengan keterangan saksi penangkapan dan keterangan tersangka agar tetap meminta dilengkapi dengan hasil Laboratorium baik urine maupun darah, mengingat tes Kif Urine tersebut dapat menunjukkan hasil yang positif bukan hanya kepada pengguna Narkotika dan Psikotropika saja akan tetapi juga terhadap pengguna obat Analgesik, Depresson, Sedatif dan Hipnotik seperti minum obat batuk yang mengandung Codaine atau obat anti nyeri atau obat penenang baik yang menggunakan obat resep Dokter atau tidak, oleh karena itu jika hasil Laboratorium hanya menyatakan tersangka positif menggunakan (opiate) Benzodiazeppines dan bukan amphetamine atau Cannabis maka seyogyanya Jaksa Peneliti juga minta dilakukan tes darah.


38

2.

Dalam penggeledahan terhadap kendaraan pribadi hendaknya Jaksa Peneliti jangan terlalu percaya terhadap penggeledahan yang hanya berdasarkan kesaksian petugas semata tanpa kesaksian orang lain selain petugas dan kesaksian tersebut hanya mengatakan melihat sebelum bagasi atau pintu kendaraannya dibuka, bukan kedatangan saksi diluar petugas setelah bagasi atau pintu mobil di buka.

3.

Untuk mempermudah dalam menentukan sikap saat melakukan penelitian terhadap berkas perkara Narkotika dan Psikotropika bersama ini Kami lampirkan diagram penggunaan alat Tes Kif Urine terhadap urine yang bisa menunjukkan hasil positif. Demikian untuk dilaksanakan.


HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 5. Yth. Para Direktur pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 6. A r s i p ------------------------------------------------------------


39

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA NOTA – DINAS Kepada Yth

:


Dari

:

Jaksa Agung Muda Pengawasan

Tanggal

:

06 Juli 2012

Nomor

:

B-140/H/Hjw/07/2012

Sifat

:

Biasa

Lampiran

:

1 (satu) lembar

Perihal

:

Penanganan Perkara Narkotika dan Psikotropika

Berdasarkan hasil Temuan Para Inspektur Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam Inspeksi di berbagai Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia terhadap penanganan perkara Narktoka dan Psikotropika, masih banyak para Jaksa yang kurang cermat dalam meneliti berkas perkara Tahap I dari penyidik Polri khususnya dalam penanganan perkara Narkotika atau Psikotropika, dimana para Jaksa Peneliti menyatakan perkara lengkap (P-21) hanya berdasarkan Tes Kif urine yang dijadikan barang bukti oleh pihak penyidik dengan hanya dikuatkan oleh kesaksian para petugas yang menangkap tersangka dan keterangan tersangka (yang diduga menandatangani dank arena dipaksa). Oleh karena itu diminta kepada Saudara agar memberikan petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (KEJATI) di seluruh Indonesia agar dalam meneliti barang bukti yang menyangkut perkara Narkotika dan Psikotropika untuk lebih cermat, terutama menyangkut : 1.

Jika barang bukti yang diajukan hanya berupa Tes Kif, meskipun diperkuat oleh keterangan saksi petugas yang menangkap dan keterangan tersangka agar tetap dilengkapi dengan hasil laboratorium baik urine maupun darahnya, mengingat praktek-praktek tidak terpuji dilakukan oleh petugas dilapangan didalam melakukan Tes Urin terhadap Masyarakat (Pelajar, Mahasiswa, dll) saat dilakukan razia, karena tidak semua Tes Kif yang menunjukan positif pada posisi THC atau yang meliputi seluruh komponen mengindikasikan bahwa yang bersangkutan adalah pengguna Narkotika atau Psikotropika, tetapi yang terkena razia dia sudah ditakut-takuti dan bagi pihak yang ditangkap tidak mau mengurus Perkaranya ditindak lanjuti ke Kejaksaan.

2.

Pengalaman terhadap uji urine menggunakan Tes Kif tersebut, Tes Kif akan menunjukan garis merah 1 (satu), bukan hanya terhadap pengguna Narkotika atau Psiktropika saja tetapi terhadap pengguna obat Analgesik, Depresan, Sedatif dan Hipnotik seperti minum obat batuk yang mengandung Codaine atau obat anti nyeri atau obat penenang baik menggunakan resep dokter


40

atau tidak apabila di Tes menggunakan Tes Kif Urine tersebut hasilnya juga akan menunjukan garis merah 1 (satu) sama seperti halnya pengguna Narkotika dan Psikotropika. Jika didalam hasil laboratoriumnya bukan Amphetamine atau Cannabis maka seyogyanya Jaksa Peneliti minta dilakukan tes darah jangan hanya semata-mata mengandalkan tes urine mengingat kedua jenis zat tersebut banyak ditemukan dalam formula obat-obatan yang bersal dari resep dokter yang diberikan kepada seseorang karena penyakit tertentu atau bahkan penyakit menahun. 3.

Dalam penggeladahan terhadap kendaraan pribadi hendaknya Jaksa Peneliti jangan terlalu percaya terhadap penggeledahan yang hanya berdasarkan kesaksian petugas semata tanpa kesaksian oleh orang lain selain petugas dan kesaksian tersebut harus mengatakan melihat sebelum bagasi atau pintu kendarannya dibuka, bukan kedatangan saksi diluar petugas setelah bagasi atau pintu mobil dibuka. Oleh karena itu sebagai penyandang Asas Dominus Litis para Jaksa Peneliti harus betul-

betul professional dan proporsional didalam meningkatkan status seseorang menjadi tersangka agar tidak terkesan bahwa jaksa penuntut umum ikut-ikutan memanfaatkan situasi tersebut mendzolimi seseorang karena dilandasi kepentingan tertentu serta menghindari munculnya dampak negative terhadap lingkungan atau keluarga dari tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah diajukan ke Pengadilan karena didakwa sebagaipengguna narkotika atau psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Bersama surat ini untuk memudahkan para Jaksa di dalam menentukan sikap saat melakukan penelitian terhadap berkas perkara khususnya perkara narkotika dan psikotropika, kami lampirkan diagram Penggunan Alat Tes Kif Urine Terhadap Urine Yang Bisa Menunjukan Positif. Demikian untuk menjadi periksa dan agar dapat diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia sebagai petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN

MARWAN EFFENDY TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; (sebagai laporan) 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia; 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; 5. A r s i p ------------------------------------------------------------


41


:

B-2607/E/EJP/08/2012

Jakarta, 14 Agustus 2012

Sifat

:

Biasa

Lampiran

:

1 (satu) Lembar

KEPADA YTH :

Perihal

:

Putusan Pengadilan yang Tidak

PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Memenuhi Ketentuan Pasal 197

DI-

ayat (1) KUHAP. SELURUH INDONESIA

Pada waktu akhir-akhir ini telah ditemukan adanya putusan pengadilan baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung R.I yang tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP dan hal ini menjadi polemic dalam pelaksanaan eksekusinya karena ada anggota bahwa putusan tersebut batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP. Berkaitan dengan hal tersebut dengan ini diminta perhatiannya sebagai berikut : 1.

Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya tidak mencantumkan salah satu ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I KUHAP maka putusan tersebut tidak serta merta batal demi hukum dan tidak memiliki daya eksekusi tanpa diajukan terlebih dahulu oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan yang bersangkutan yaitu jika putusan pengadilan Negeri maka pernyataan batal diajukan kepada Pengadilan Negeri dan jika Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding, maka pengajuan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Tinggi.

2.

Bahwa putusan Mahkamah Agung R.i yang amarnya tidak mencantumkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf “k” KUHAP adalah merupakan putusan yang tetap sah dan harus dilaksanakan eksekusinya karena sudah merupakan putusan terakhir dari badan peradilan yang tertinggi.


43

3.

Agar para Kepala Kejaksaan Tinggi dan jajarannya di daerah tidak ragu-ragu untuk melaksanakan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

khususnya

terhadap

putusan

Mahkamah

Agun

R.I

yang

tidak

mencantumkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf “k” KUHAP tersebut. Demikian untuk dilaksanakan.


HAMZAH TADJA

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 5. Yth. Para Direktur dilingkungan Jampidum; 6. A r s i p ------------------------------------------------------------


44


Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

B-2697/E/Es.2/08/2012 Sangat segera 1 (satu) Lembar Inventarisasi Daftar Pencarian Orang (DPO) Perkara Tindak Pidana Umum

Jakarta, 31 Agustus 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-032/A/JA/08/2012 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia wajib memberikan informasi kepada Masyarakat umum, berkaitan dengan hal tersebut bersama ini diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa salah satu informasi yang wajib diumumkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah mengenai terdakwa/tersangka yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara tindak pidana umum;

2.

Sehubungan dengan butir 1, diminta kepada Saudara untuk segera melakukan Inventarisasi Daftar Pencarian Orang (DPO) Perkara Tindak Pidana Umum yang terdiri dari Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum serta Tindak Pidana Umum Lainnya dari tahun 2007 sampai dengan 2012;

3.

Melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud butir 2 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan pemilahan sesuai Direktorat masing-masing, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini. (sebagaimana formulir terlampir). Demikian untuk menjadi perhatian dan keterlambatan pelaksanaan ini

sangat mempengaruhi konduite Saudara. PLT. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

BURHANUDDIN TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (nomor 1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. Yth. Kapuspenkum 5. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM; 6. A r s i p -----------------------------------------------------------


45



: : : :

B-2773/E/EJP/09/2012 Penting 2 (dua) Lembar Inventarisasi Denda Verstek Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang Tahun 2009 s/d 2011 yang Belum Dieksekusi

Jakarta, 11 September 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SEINDONESIA

Sehubungan hasil temuan pemeriksaan BPK RI terkait dengan piutang Negara (tunggakan) dendan verstek perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas/tilang selama tahun 2009 s/d 2011 pada Kejaksaan Negeri seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi di Indonesia, sejumlah 515.413 perkara dengan total nilai denda dan biaya perkara sejumlah Rp. 26.569.837.300 (dua puluh enam milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Berkenaan dengan permasalahan tersebut agar Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan

seluruh

Kepala

Kejaksaan

Negeri

di

wilayahnya,

untuk

menginventarisir semua perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang diputus verstek akan tetapi belum dieksekusi selama tahun 2009 s/d 2011 yang akan diupayakan untuk dilakukan penghapusan. Maka rekapitulasi tersebut agar dilampiri dengan P.49 (Gugurnya/Hapusnya Wewenang Mengeksekusi) dan melaporkannya pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum secara berjenjang. Demikian untuk dilaksanakan PLT. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

BURHANUDDIN

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (nomor 1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. A r s i p -----------------------------------------------------------


47

KEJAKSAAN …………………………. DAFTAR PELANGGARAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DIPUTUS VERSTEK BELUM DIEKSEKUSI TAHUN …………

NO.

TANGGAL PUTUSAN PENGADILAN

NO. REG TILANG

NAMA PELANGGAR

1

2

3

4

PUTUSAN HAKIM DENDA BIAYA (Rp) PERKARA (Rp) 5 6

BARANG BUKTI

KET.

7

8

1. 2. 3. 4. 5.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI........

NAMA PANGKAT NIP.


48

DAFTAR VERSTEK KEJAKSAAN R.I. TAHUN 2009 s/d 2011

JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

URAIAN SATKER KT DKI JAKARTA KT JAWA BARAT KT JAWA TENGAH KT DIY KT JAWA TIMUR KT NAD KT SUMATERA UTARA KT SUMATERA BARAT KT RIAU KT KEPULAUAN RIAU KT JAMBI KT SUMATERA SELATAN KT LAMPUNG KT KALIMANTAN BARAT KT KALIMANTAN TENGAH KT KALIMANTAN SELATAN KT KALIMANTAN TIMUR KT SULAWESI UTARA KT SULAWESI TENGAH KT SULAWESI SELATAN KT SULAWESI TENGGARA KT MALUKU KT BALI KT NUSA TENGGARA BARAT KT NUSA TENGGARA TIMUR KT PAPUA KT BENGKULU KT MALUKU UTARA KT BANTEN KT BABEL KT GORONTALO JUMLAH

PELANGGARAN 121.296 66.766 52.252 5.500 73.168 3.293 19.570 22.609 0 2.192 0 11.562 19.224 1.613 4.205 10.177 13.843 31.674 2.502 4.776 1.247 178 4.884 1.546 1.939 83 5.680 0 27.096 4.517 2.021

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

JUMLAH TOTAL DENDA 5.712.307.000 2.358.506.800 1.770.968.100 153.523.000 4.329.839.500 160.798.500 1.489.458.000 1.294.852.700 167.848.000 396.161.000 758.443.000 262.833.000 628.791.500 1.069.231.500 1.216.068.150 664.923.500 126.171.500 186.799.800 38.450.000 38.615.000 210.913.500 59.879.000 124.850.500 23.520.000 250.406.900 2.320.722.000 160.886.500 225.892.400

BIAYA PERKARA Rp 69.359.000 Rp 43.425.000 Rp 46.184.300 Rp 5.500.000 Rp 70.345.000 Rp 2.324.300 Rp 8.704.500 Rp 20.195.700 Rp Rp 826.000 Rp Rp 6.087.500 Rp 15.338.500 Rp 1.415.000 Rp Rp 6.138.500 Rp 12.365.400 Rp 18.121.500 Rp 7.772.000 Rp 4.320.800 Rp 713.500 Rp 178.000 Rp 3.403.000 Rp 773.000 Rp 1.656.100 Rp 60.600 Rp 4.896.500 Rp Rp 14.852.000 Rp 2.325.250 Rp 896.000

515.413 Rp 26.201.660.350 Rp

TOTAL Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5.781.666.000 2.401.931.800 1.817.152.400 159.023.000 4.400.184.500 163.122.800 1.498.162.500 1.315.048.400 168.674.000 402.248.500 773.781.500 264.248.000 628.791.500 1.075.370.000 1.228.433.550 683.045.000 133.943.500 191.120.600 39.163.500 38.793.000 214.316.500 60.652.000 126.506.600 23.580.600 255.303.400 2.335.574.000 163.211.750 226.788.400

368.176.950 Rp 26.569.837.300


49



: : : :

B-2919/E/EJP/09/2012 Biasa Pedoman tentang Pengawalan Tahanan

Jakarta, 19 September 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil pemantauan selama ini masih di temukan adanya tahanan yang melarikan diri, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut : 1.

Setiap pengawalan tahanan baik sebelum, pada waktu dan setelah persidangan dilakukan seoptimal mungkin dengan mempedomani Petunjuk Pimpinan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/JA/5/1983 tanggal 20 Mei 1983 tentang pengawalan tahanan, Instruksi bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan KAPOLRI Nomor : INSTR.006/JA/10/1981 No. POLINS/17/X/1981 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-25/EJP/04/2004, tanggal 23 April 2004 perihal Permintaan bantuan Pengawalan Tahanan/Pengamanan Persidangan,

2.

Apabila terjadi karena kelalaian petugas pengawal/pengamanan tahanan yang tidak mempedomani Pedoman dimaksud di atas, akan diberikan sanksi yang tegas, termasuk kepada pimpinan unit kerjanya. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PLT. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

BURHANUDDIN

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (nomor 1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Intelijen; 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 5. A r s i p -----------------------------------------------------------


50



: : : :

B-2899/E.1/Es.1/09/2012 Biasa 1 (satu) Eksemplar Evaluasi kegiatan SIMKARI pada Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI bulan Agustus 2012

Jakarta, 19 September 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Berdasarkan pemantauan/monitoring dan evaluasi dari DASKRIMTI perihal seperti tersebut pada pokok surat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa dari hasil evaluasi kegiatan SIMKARI pada pusat DASKRIMTI Kejaksaan Agung RI pada bulan Agustus 2012, masih ada 266 Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang belum melakukan aktifitas ke aplikasi SIMKARI.

2.

Berdasarkan data di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa Kejaksaan Tinggi yang belum menunjukkan capaian kinerja seperti yang diharapkan/belum tertib dalam mengentry data.

3.

Bahwa kegiatan Entry Data terhadap Penanganan Perkara (Surat Dakwaan) dan Laporan Bulanan merupakan penilaian UKP4, dimana per triwulan target harus tercapai, apabila tidak tercapai, Kejaksaan mendapat Raport Merah.

4.1. Untuk itu diminta kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi segera memerintahkan dan mengawasi sebagai berikut : 4.1.1.

Agar melakukan Entry Data penanganan Perkara sesuai dengan

tahapan

penanganannya

ke

Aplikasi

Pidum

“Penanganan Perkara” (didalamnya : Surat Dakwaan) di Simkari. 4.1.2.

Melaksanakan Surat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-08/B/WJA/01/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Penggunaan Aplikasi Laporan Bulanan atau Eksekutif Informasi Sistem (EIS), bahwa laporan Bulanan hendaknya disampaikan secara on line setiap bulan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 pada setiap bulannya.


51

4.2. Jika ditemui kendala/hambatan dalam melakukan entry data terkait peralatan maupun sistem yang digunakan dalam pelaksanaan Aplikasi SIMKARI, kiranya segera membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Pusat DASKRIMTI Kejaksaan Agung dengan tembusan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

PLT. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

BURHANUDDIN

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (nomor 1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan 4. Yth. Para Direktur Pada JAM PIDUM; 5. Yth. Kepala Pusat DASKRIMTI; 6. A r s i p -----------------------------------------------------------


52



: : : :

B-3100/E/Euh.3/10/2012 Biasa 1 (satu) Eksemplar Penyelesaian Barang Rampasan Berupa Kendaraan Bermotor

Jakarta, 09 Oktober 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Sehubungan Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : B197/H/Hpu.3/09/2012 tanggal 18 September 2012 perihal sebagaimana pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1.

Bahwa berdasarkan pengamantan dan pemantauan bidang pengawasan terhadap barang bukti kendaraan bermotor yang dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, penyelesaiannya masih menimbulkan polemik karena kendaraan bermotor tersebut tidak ada surat-suratnya sedangkan setelah dilelang saat diurus oleh pemenang lelang, pihak Kepolisian (Direktorat Lalu Lintas) tidak bersedia mengeluarkan surat-surat resminya baik berupa BPKB maupun STNK sehingga berdasarkan pengalaman tersebut, sewaktu diadakan pelelangan tidak ada peminatnya dan menjadi tunggakan.

2.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebaiknya masalah ini dapat dikoordinasikan/dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak Kepolisian di wilayah hukum Saudara sambil menunggu petunjuk dari pimpinan. Demikian untuk menjadi perhatian. PLT. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

BURHANUDDIN

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (nomor 1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan 4. A r s i p -----------------------------------------------------------


53

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SURAT TELEGRAM DARI KEPADA TEMBUSAN

: KAPOLRI : PARA KAPOLDA : 1. KAPOLRI 2. IRWASUM POLRI 3. KABARESKRIM POLRI 4. KADIVKUM POLRI 5. PARA DIRLANTAS POLDA

DERAJAT : KILAT KLASIFIKASI : BIASA

NOMOR

ST/3032/XII/2010

TGL. 9 DESEMBER 2010

AAA

REF TTK DUA

TTK

SATU TTK UU RI NOMOR 22 TAHUN 2008 TTG LLAJ TTK

BBB

TTK

DUA

TTK SRT KEP BERSAMA KAPOLRI, DIRJEN PUOD DAN DIRUT PT JASA RAHARJA NO. POL SKEP/06/X/1999, NOMOR : 928-1228 DAN NOMOR : SKEP/02/X/1999 TGL. 15 OKTOBER 1999 TTG TATA LAKSANA PENDAFTARAN RANMOR DI SAMSAT TTK.

TIGA

TTK SRT DIR LELANG DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMKEU RI NO : S-840/KN.7/2010 TTG BIT STNK DAN BPKB UTK RANMOR HSL LELANG TTK.

SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA SETELAH MEMPELAJARI DAN MENGKAJI SRT DARI DIR LELANG DIMAKSUD INTINYA MEMOHON KEP POLRI THDP PEMBELIAN RANMOR DARI LELANG TERMASUK KEPASTIAN HUKUM BAGI RANMOR EKS. LELANG KMA UTK ITU KRN DIRLANTAS DIBERIKAN ARAHAN SBB TTK DUA. SATU TTK

PENDAFTARAN RANMOR EKS LELANG TETA MEMPEDOMANI REF HRF. AAA POINT DUA TSB DI ATAS DNG PERSYARATAN YAITU TTK DUA.

AA BB CC

MENGISI FORMULIR SPPKB TTK INDENTITAS (KTP) TTK BAGI RANMOR YANG DNG FASILITAS PENANGGUHAN BEA MASUK (FORM B) TERLEBIH DAHULU HRS MELUNASI BEA MASUK TTK.

TTK TTK TTK

DD TTK ........


54

SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR : ST/3032/XI/2010 TANGGAL : 9 – 12 – 2010

DUA TTK

SRT KEPUTUSAN LELANG DARI INSTANSI YANG BERWENANG (PENGADILAN) TTK

EE

TTK

RISALAH LELANG YANG DIKELUARKAN OLEH DIREKTORAT LELANG DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMKEU RI TTK

FF

TTK

BA PENYERAHAN BARANG TTK

GG

TTK

KWITANSI PEMBELIAN TTK

HH

TTK

II

TTK

STNK DAN BPKB (BAGI YANG TDK DILENGKAPI STNK DAN BPKB LAMA, HANYA STNK KMA HANYA BPKB SAJA DPT DIGANTI DGN SKET DARI PENYIDIK POLRI ATAU INSTANSI BERWENANG TTG ASAL USUL RANMOR TTK HSL CEK FISIK RANMOR (RAN HRS DIHADIRKKAN SEWAKTU MELAKS CEK FISIK DI POLRI) TTK

DUA TTK

UTK PERSYARATAN POINT SATU HH TSB DI ATAS KHUSUS BAGI RANMOR EKS. LELANG YG TIDAK DILENGKAPI STNK DAN BPKB ATAU HANYA BPKB ATAU STNK SAJA YANG BERHASIL DI SITA OLEH PENYIDIK DAN DIJADIKAN BB PADA SAAT SIDANG DI PENGADILAN PENGGANTI SKET TTG ASAL-USUL SEBENARNYA TDK DIPERLUKAN LAGI KRN ASAL-USUL RANMOR SDH DI JELASKAN DI PUTUSAN PENGADILAN MAUPUN DI RISALAH LELANG TTK

TIGA TTK

STNK DAN BPKB YANG TDK DIJADIKAN BB BERARTI STATUSNYA BLOKIR TINDAK PIDANA / PERDATA OLEH KRN ITU APABILA SUDAH ADA PUTUSNA PENGADILAN DAN RISALAH LELANG SECARA HUKUM STNK / BPKB YANG MASIH ADA DI PEMILIK TDK BERLAKU LAGI TTK

EMPAT TTK PENDAFTARAN REGIDENT RANMOR EKS LELANG DISAMAKAN DGN PENDAFTARAN PERTAMA (BARU) SHG DI BERIKAN STNK KMA TNKB DAN BPKB BARU TTK CCC TTK

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DAN PENDAFTARAN RANMOR EKS LELANG TTK DUA SATU TTK

HARUS

DILAKS

DLM

LAKUKAN CROSS CHECK TTG KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOK RISALAH LELANG MAUPUN PUTUSAN PENGADILAN KE INSTANSI TERKAIT SCR TERTULIS MAUPUN VIA TLP (HRS ADA TANDA BUKTI LELANG DILAKS CROSS CHECK) TTK DUA TTK ......


55

SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR : ST/3032/XI/2010 TANGGAL : 9 – 12 – 2010

DUA TTK

LAKUKAN CROSS CHECK KE SAMSAT DIMANA RANMOR TSB DI DAFTAR SESUAI DATA YANG ADA DI RISALAH LELANG STNK/BPKB APABILA ADA KMA UTK MEMASTIKAN PROSES LELANG SUDAH DILAKUKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN SEKALIGUS PEMBERITAHUAN KPD SAMSAT ASAL TTK

TIGA TTK

UTK TERTIB ADM AGAR RANMOR EKS LELANG DI DATAKAN SECARA KHUSUS DAN ARSIP DIPISAHKAN (TERSENDIRI BAIK ARSIP DI STNK MAUPUN ARSIP DI BPKB TTK

DDD TTK

MENGINGAT PENDAFTARAN DAN YAN BIT STNK DAN BPKB RANMOR EKS LELANG MENJADI BAGIAN YANG TDK TERPISAHKAN DARI YAN REGIDENT POLRI KMA AGAR DILAKS CEPAT KMA TEPAT KMA AKURAT KMA AKUNTABEL KMA PROFESIONAL DAN MEMBERI KEPUASAN KPD MASY TTK

EEE

TTK

ST INI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK

FFF

TTK

DUM TTK HBS KAPOLRI KA KAPOLANTAS

Drs. DJOKO SUSILO, SH, M.Si IRJEN POL


56



: : : :

B-3174/E.1/Es.1/10/2012 Segera Pengadministrasian SPDP maupun Berkas Perkara yang secara bersamaan menerapkan Pasal sangkaan yang diatur dalam ketiga kelompok Jenis Tindak Pidana (OHARDA, KAMNEGTIBUM dan TPUL).

Jakarta, 16 Oktober 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan tindak lanjut rekomendasi hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2012 perihal tersebut pada pokok surat bahwa, administrasi penanganan perkara mendukung pelaksanaan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang dilaksanakan dilingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri adalah sebagai berikut : I.

Administrasi Pengelompokan Jenis Tindak Pidana Umum : A.

Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda; 1.

Jenis Tindak Pidana yang termasuk tindak pidana terhadap Orang dan harta Benda adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Buku kedua KUHP yang meliputi : a.

Kejahatan terhadap Asal usul Perkawinan Bab XII Pasal 277-280;

b.

Meninggalkan orang yang perlu ditolong Bab XV Pasal 304-309;

c.

Penghinaan Bab XVI Pasal 310-321;

d.

Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Bab XVIII pasal 324-337;

e.

Kejahatan terhadap Nyawa Bab XIX Pasal;

f.

Penganiayaan Bab XX Pasal 351-358;

g.

Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan Bab XXI Pasal 359-361;

h.

Pencurian Bab XXII Pasal 362-367;

i.

Pemaksaan dan Pengancaman Bab XXIII Pasal 368-371;

j.

Penggelapan Bab XXIV Pasal 372-377;

k.

Perbuatan Curang XXV Pasal 378-395;

l.

Perbuatan merugikan Pemiutang atau Orang yang mempunyai Hak Bab XXVI Pasal 396-405;

m. Penghancuran atau Pengrusakan barang Bab XVII Pasal 406-412; n.

Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Bab XXX Pasal 480-530;


57

2.

Jenis Tindak Pidana yang termasuk tindak pidana terhadap Orang dan Harta Benda adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Buku Ketia KUHP yang meliputi; a.

Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Perkawinan Bab VI Pasal 531;

b.

Pelanggaran terhadap Orang yang memerlukan Pertolongan Bab V Pasal 531;

c.

Pelanggaran Mengenai tanah, tanaman dan Pekarangan Bab VII pasal 548-551;

B.

Tindak Pidana Terhadap Keadaan Keamanan Negara dan Ketertiban Umum 1.

Jenis tindak pidana yang termsauk tindak pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum adalah tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Buku Kedua KUHP yang meliputi : a.

Kejahatan terhadap Keamanan Negara Bab I Pasal 104-129;

b.

Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Bab II Pasal 130-139;

c.

Kejahatan terhadap Negara Sahabatan dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya Bab III Pasal 139a-145;

d.

Kejahatan Melakukan Kewajiban Umum dan Hak Kenegaraan Bab IV Pasal IV pasal 146-153;

e.

Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Bab V Pasal 154-181;

f.

Perkelahian Tanding Bab VI Pasal 182-186;

g.

Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang Bab VII Pasal 187-206;

h.

Kejahatan terhadap Penguasa Umum Bab VII Pasal 207-241;

i.

Sumpah Palsu atau Keterangan palsu Bab IX pasal 242;

j.

Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas Bab X Pasal 244-252;

k.

Pemalsuan materai dan Merk bab XI pasal 253-262;

l.

Pemalsuan Sura Bab XII pasal 263-278;

m. Kejahatan terhadap Kesusilaan Bab XIV pasal 281-303; n.

Membuka Rahasia Bab XVII pasal 322-323;

o.

Kejahatan jabatan Bab XVIII Pasal 413-437;

p.

Kejahatan Pelayanan Bab XXIX pasal 438-479;

q.

Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana atau Prasarana Penerbangan Bab XXIX A Pasal 479a-479r;


58

2.

Jenis tindak pidana yang termasuk tindak pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam buku Ketiga KUHP yang meliputi : a.

Pelanggaran Keamanan Umum bagi orang atau barang dan Kesehatan Bab I Pasal 489-502;

3.

b.

Pelanggaran Ketertiban Umum Bab II Pasal 503-520;

c.

Pelanggaran terhadap Kekuasaan Umum Bab II Pasal 503-520;

d.

Pelanggaran Kesusilaan Bab VI pasal 532-547;

e.

Pelanggaran Jabatan Bab VII Pasal 552-559;

f.

Pelanggaran Pelayaran Bab IX Pasal 560-569;

Selain Sebagaimana diatur ayat (1) dan (2), jenis tindak pidana yang termasuk tindak pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum adalah Tindak Pidana Terorisme;

C.

Tindak Pidana Umum lain Jenis tindak pidana yang termasuk Tindak Pidana Umum lain adalah semua tindak pidana yang diatur diluar KUHP termasuk tindak pidana yang diatur oleh Pemerintah Daerah, kecuali tindak pidana terorisme;

II. Apabila SPDP maupun Berkas Perkara yang secara bersamaan menerapkan Pasal sangkaan yang diatur dalam ketiga kelompok Jenis Tindak Pidana (OHARDA,

KAMNEGTIBUM

dan

TPUL),

maka

Pengadministrasiannya

dipedomani ketentuan Pasal sangkaan yang ancamannya terberat disesuaikan dengan jenis kelompok tindak pidana. Demikian untuk dilaksanakan. PLH. SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM,

RESI ANNA NAPITUPULU, SH, MH Jaksa Utama Madya NIP. 195605231978032001 TEMBUSAN : 1. 2. 3. 4. 5.

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; Yth. Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; (1 s/d 3 sebagai laporan) Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; Arsip -----------------------------------------------------------


59



: : : :

B-3407/E/EJP/11/2012 Biasa Penyidikan Tindak Perpajakan dan Tindak Kepabeanan

Jakarta, 6 November 2012 Pidana Pidana

KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan masih adanya keraguan dan pertanyaan dari beberapa Kejaksaan Tinggi tentang keabsahan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polri, terkait dengan legalitas penyidik Polri melakukan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Perpajakan, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa : 1.

Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian : Penyidikan

Tindak

Pidana

Keimigrasian

dapat

dilakukan

oleh

PPNS

Keimigrasian maupun oleh Penyidik Kepolisian Negara R.I. Dengan demikian, maka PPNS Keimigrasian maupun Penyidik Polri memiliki legalitas dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, dengan merujuk kepada ketentuan : a.

Pasal 104 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP;

b.

Pasal 105 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian dan dilakukan dengan berkoodinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara, agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan;

c.

Rujuan dari huruf a dan b di atas menegaskan bahwa : -

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada PPNS Keimigrasian sebagai Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian bukanlah kewenangan khusus;

-

Penyidik Polri juga memiliki legalitas sebagai Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.


60

2.

Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Perpajakan : Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Perpajakan adalah menjadi wewenang khusus yang diberikan kepada masing-masing Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyidik Tindak Pidana Kepabeanan, maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat

Jenderal

Pajak

yang

menyidik

Tindak

Pidana

Perpajakan.

Penegasannya adalah bahwa karena Undang-Undang memberikan wewenang khusus kepada PPNS Bea dan Cukai maupun PPNS Perpajakan sebagai Penyidik masing-masing Tindak Pidana Bea dan Cukai maupun Tindak Pidana Perpajakan, maka Penyidik Polri tidak memilik ilegalitas sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Bea dan Cukai maupun Tindak Pidana Perpajakan. Hal ini merujuk kepada ketentuan Undang-Undang : a.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

b.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor : 5 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor : 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Demikian untuk diketahui dan agar diteruskan kepada para Kajari/Kacabjari

dalam daerah hukum Saudara.

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM.

MAHFUD MANNAN

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (No. 1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. A r s i p -----------------------------------------------------------


61



: : : :

B-3523/E/EJP/11/2012 Segera 2 (dua) eksemplar Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Jakarta, 19 November 2012 KEPADA YTH : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Mahkamah Agung RI, bersama ini dikirimkan foto copy Nota Kesepakatan dimaksud untuk dipedomani dalam penanganan dan penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan. 1.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), merupakan komitmen bersama penegak hukum yang melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

2.

Terkait dengan Kesepakatan Bersama tersbut point 1 diatas, beberapa hal untuk perlu dipahami adalah : -

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang akan dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut diatas pada dasarnya tidaklah mengubah KUHP melainkan hnaya melakukan penyesuain nilai uang/barang yang sudah sangat tidak sesuai


62

dengan kondisi sekarang ini. Hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang begitu cepat dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restorative (restorative justice). -

Tindak pidana yang tercantum dalam pasal-pasal : 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan (lichte misdrijven), dengan indikator : a.

Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan;

b.

Denda dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga harus dibaca: Denda Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

c.

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi “Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

-

Penanganan

tindak

pidana

ringan

sebagaimana

tersebut

diatas

dilaksanakan dengan mekanisme : penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke pengadilan dengan Acara Pemeriksaan Cepat atas kuasa penuntut umum demi hukum dan disidangkan dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205 s/d pasal 210 KUHAP. -

Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana ringan tersebut dilaksanakan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri di dalam daerah hukumnya. Untuk kepentingan eksekusi tersebut maka penuntut umum tetap melakukan koordinasi dengan penyidik dan pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim dalam perkara tindak pidana ringan tersebut.

-

Penuntut umum jika menerima penyerahan berkas perkara pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan dari penyidik, wajib memperhatikan nilai uang atau barang yang menjadi obyek perkara, jika ternyata nilai barang atau uang tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mkaa penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke penyidik dengan petunjuk agar dilimpahkan ke pengadilan melalui Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana diatur dalam pasal 205 s/d pasal 210 KUHAP.

3.

Agar Kepala Kejaksaan Tinggi menyampaikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala


63

Kepolisian Negeri RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya masingmasing untuk dipedomani. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


MAHFUD MANNAN

TEMBUSAN : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ; (No. 1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI; 5. A r s i p -----------------------------------------------------------


64

NOTA KESEPAKATAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENERAPAN PENYESUAIN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA, ACARA PEMERIKSAAN CEPAT, SERTA PENERAPAN KEADILAN RESORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) NOMOR : 131/KMA/SKB/X/2012 NOMOR : M. HH -07.HM.03.02 Tahun 2012 NOMOR : KEP-06/E/EJP/10/2012 NOMOR : B/39/X/2012 Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami yang bertandatangan dibawah ini : I.

DJOKO SARWOKO, S.H., M.H

:

Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. SIHABUDIN, Bc.IP., S.H., M.H.

:

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

III. BURHANUDDIN

:

Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

IV. Drs. SUTARMAN

:

Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.


65

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana ringan PARA PIHAK dalam menerapkan sanksi wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat; 2. Bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak terhadap pelaku tindak pidana ringan perlu diadakan kesepakatan bersama dalam menerapkan penyesuain batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda; 3. Bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP akan mengurangi persoalan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dapat mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menerapkan penyesuain batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dengan ketentuan sebagai berikut :


66

PASAL 1 KETENTUAN UMUM Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan : 1.

Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.

2.

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

3.

Acara Pemeriksaan Cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal.

4.

Peradilan adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan untuk tingkat penyidikan, atau pengadilan. PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan : a.

Sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat; dan

b.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dendan dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum.

(2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk : a.

Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan;

b.

Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan;

c.

Memudahkan para hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana ringan;

d.

Mengefektifkan pidana denda;

e.

Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan

f.

Menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda.


RUTAN untuk

67

PASAL 3 RUANG LINGKUP Nota Kesepakatan Bersama ini Ruang Lingkupnya meliputi : a.

Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan yang dapat dilakukan melalui Keadilan Restoratif;

b.

Penanganan perkara Tindak Pidana Ringan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat; dan

c.

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

PASAL 4 KEADILAN RESTORATIF (1) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berpekara dengan atau tanpa ganti kerugian. (2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim. (3) Perdamaian antara paa pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis. (4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 ACARA PEMERIKSAAN CEPAT (1) Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke Pengadilan dengan Acara Pemeriksaan Cepat atas kuasa Penuntut Umum demi hukum. (2) Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Ringan di tingkat Pengadilan disidangkan dengan Hakim Tunggal. (3) Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat.. (4) Pelaku tindak pidana yang berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat. (5) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.


68

BAB 6 PEMIDANAAN (1) Pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi pidana penjara atau denda. (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pidana kurungan.

PASAL 7 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keadilan Restoratif dan penyelesaian perkara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bersama atau delegasi kepada PARA PIHAK. (2) Bahwa Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan perubahan (Addendum) atau persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 8 KESEKRETARIATAN (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibantu oleh Sekretariat Bersama Mahkumjakpol. (2) Sekretariat Bersama Mahkumjapol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PASAL 9 SOSIALISASI PARA PIHAK wajib melakukan sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. PASAL 10 PEMBIAYAAN Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara PARA PIHAK.


69

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 17 Oktober 2012 KETUA MUDA PIDANA KHUSUS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DJOKO SARWOKO, S.H., M.H.

SIHABUDIN, Bc.IP., M.H

PLT. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BURHANUDDIN

Drs. SUTARMAN KOMISARIS JENDERAL POLISI


70

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESI A

Menimbang :

a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP. b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangai secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi; c. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undangundang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960; d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar + 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303 bis perlu disesuaikan dengan mengalihkannya sebanyak 10.000 kali lipat. e. Bahwa Perma ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuain nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.


71

Mengingat :

1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana; 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945 sebagaimana telah ditetapkan menjadi UndangUndang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan UndangUndnag Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP BAB I TINDAK PIDANA RINGAN Pasal 1

Kata-kata “dua ratus puluh lima rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2 1.

Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.

2.

Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

3.

Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.


72

BAB II DENDA Pasal 3 Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh seribu) kali. Pasal 4 Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan : DI JAKARTA Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HARIFIN A.TUMPA


73

PENJELASAN UMUM

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkaraperkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori pidana ringan (lichte misdrijven) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atua denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam 205-210 KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara. Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya dibawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hamper tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp. 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No. 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.


74

Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas. Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan baik yang diatur dala Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan). Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp. 50.510,80 (lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp 509.00,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali. Bahwa sejalan dengan penyesuain nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No. 16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No. 18 tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi. Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu. Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada diwilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 kUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan Himpunan Petunjuk Teknis Penanganan & Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum 2012-2013

75

terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHAP. Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

Ditetapkan : DI JAKARTA Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HARIFIN A.TUMPA


76


Nomor

:

B-3526/E/EJP/11/2012

Sifat

:

Segera

Lampiran

:

1 (satu) eksemplar

Perihal

:

Nota Kesepakatan Bersama antara

KEPADA YTH :

Direktorat


Jenderal

Jakarta, 19 November 2012

Pajak

Kementerian Keuangan R.I, dengan

DI-

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan R.I yang ditindaklanjuti dengan Penandatanganan

Bersama

antara

Direktorat

Jenderal

Pajak

Kementerian

Keuangan R.I dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan R.I pada tanggal 5 April 2012, bersama ini terlampir dikirimkan kepada Saudara Nota Kesepahaman Bersama tersebut antara : a.

Kementerian Keuangan R.I dengan Kejaksaan R.I nomor : MOU-2/MK.01/2012 dan Nomor : KEP-053/A/JA/04/2012 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

b.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I Nomor : Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan R.I Nomor : KEP-104/Pj/2012 dan Nomor : KEP-03/E/EJP/04/2012 tanggal 5 April 2012.

agar Saudara mempelajari Substansi Kesepakatan Bersama dalam ruang lingkup penegakan hukum tindak pidana di bidang Perpajakan serta mempersiapkan langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dengan memperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut : 1.

Kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Perpajakan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap penuntutan;

2.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, perlu segera dibentuk Forum Komunikasi secara bersama antara Kejaksaan Tinggi dengan Kanwil Ditjen Pajak setempat, serta menunjuk pejabat penghubung 1 (satu) orang dari Kejaksaan Tinggi yakni Kasi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Umum;


77

3.

Diminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi mengambil langkah-langkah koordinasi dengan pihak Kanwil Ditjen Pajak setempat untuk membicarakan dan merumuskan agenda kegiatan bersama serta merencanakan bimbingan teknis terpadu baik yang terkait dengan masalah teknis perpajakan maupun dalam pelaksanaan penegakan hukum, dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kesepakatan Bersama ini secara Proporsional dan professional. Demikian untuk dilaksanakan.


MAHFUD MANNAN

Tembusan : 1. 2. 3. 4.

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia; (no. 1 dan 2 sebagai laporan) Yth. Para Jaksa Agung Mulia; Arsip ------------------------------------------------------------


78

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-109/PJ/2012 NOMOR : KEP-03/E/EJP/04/2012 TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan April, tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini : 1.

A. FUAD RAHMANY selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2.

HAMZAH TADJA selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kerjaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : a.

Bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum;


79

c.

Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam Kesepahaman Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : MoU-2/MK.01/ 2012 tanggal 5 April 2012 dan Nomor : KEP-053/A/JA/04/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi; dan

d.

Bahwa

pelaksanaan Kesepahaman

Bersama sebagaimana dimaksud

pada

huruf

c,

ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

5.

Peraturan Pemerintwah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);


80

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas penegakan hukum dengan ketentuan sebagai berikut : BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk : a.

Meningkatkan sinergi dna keterpaduan PARA PIHAK dalam proses penyidikan sampai dengan penuntutan perkara tindak pidana di bidang perpajakan;

b.

Meningkatkan sinergi dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pelaksanaan penegakan hukum;

c.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PIHAK PERTAMA di bidang penegakan hukum oleh PIHAK KEDUA; dan

d.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PIHAK KEDUA di bidang perpajakan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah : a.

Terwujudnya sinergi dan keterpaduan PARA PIHAK dalam mempercepat proses penyidikan sapai dengan penuntutan perkara tindak pidana di bidang perpajakan;

b.

Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK secara seimbang dan proporsional;

c.

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PIHAK PERTAMA mengenai penegakan hukum; dan

d.

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PIHAK KEDUA mengenai perpajakan.


81

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a.

Koordinasi dalam rangka proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana di bidang perpajakan;

b.

Pemanfaatan data dan informasi;

c.

Bimbingan teknis yang diperlukan PARA PIHAK;

d.

Penyuluhan di bidang perpajakan;

e.

Penunjukan pejabat penghubung (liaison officer) dari PARA PIHAK; dan

f.

Pembentukan forum komunikasi. BAB III KOORDINASI Pasal 4

(1) Koordinasi PARA PIHAK dilakukan setelah PIHAK PERTAMA mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan perkara tindak pidana di bidang perpajakan kepada PIHAK KEDUA. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperlancar penyelesaian perkara yang dituangkan dalam berita acara. (3) Pasal 5 PIHAK PERTAMA memberikan dukungan teknis perpajakan kepada PIHAK KEDUA dalam proses penuntutan perkara tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 6 (1) Untuk memperlancar proses penyidikan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, PARA PIHAK dapat melaksanakan Forum Gelar Perkara sesuai dengan ketentuan. (2) Hasil Forum Perkara dituangkan dalam Notulen Rapat Gelar Perkara.


82

BAB IV PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI Pasal 7 Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan, PARA PIHAK dapat saling memberikan data dan informasi yang diperlukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan. BAB V BIMBINGAN TEKNIS Pasal 8 (1) Untuk meningkatkan kemampuan PARA PIHAK dalam penegakan hukum di bidang perpajakan dan

tindak

pidana

umum,

dapat

dilakukan

kerjasama

bimbingan

teknis

yang

penyelenggarakannya diusulkan oleh PARA PIHAK. (2) PARA PIHAK saling memberkan bantuan atas permintaan pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB VI PENYULUHAN DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 9 PIHAK PERTAMA dapat memberikan penyuluhan perpajakan kepada PIHAK KEDUA melalui sosialisasi atau kegiatan lain yang diperlukan. BAB VII PEJABAT PENGHUBUNG Pasal 10 (1) PARA PIHAK masing-masing menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu0 orang pejabat di tingkat pusat dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat di tingkat wilayah/daerah sebagai pejabat penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat pusat sekurangkurangnya ditunjuk pejabat Eselon III dan/atau penyidik, dan di tingkat daerah/wilayah sekurang-kurangnya pejabat Eselon IV dan/atau penyidik.


83

(3) Pejabat Penghubung di tingkat wilayah/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut : a.

Untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari Pejabat Eselon IV dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak; dan

b.

Untk Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri terdiri dari pejabat Eselon IV dan/atau penyidik.

(4) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan keputusan pimpinan masing-masing. (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pimpinan PARA PIHAK. BAB VIII FORUM KOMUNIKASI Pasal 11 (1) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat membentuk Forum Komunikasi. (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para Pejabat Penghubung yang ditunjuk dan dapat ditambah dengan pegawai PARA PIHAK. (3) Atas persetujuan PARA PIHAK, Forum Komunikasi dapat melibatkan pihak lain sebagai narasumber. BAB IX BIAYA Pasal 12 Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis ditanggung oleh masing-masing pihak yang menyelenggarakan. BAB X MASA BERLAKU Pasal 13 (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.


84

(2) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atas kesepakatan PARA PIHAK atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini diberlakukan. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah. Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut atas persetujuan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk amandemen Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

A. FUAD RAHMANY

HAMZAH TADJA


85


Nomor

:

B-3718/E/EJP/11/2012

Sifat

:

Biasa

Lampiran

:

-

Perihal

:

Restitusi

dalam

Perkara

Pidana Perdagangan Orang.

Jakarta, 28 November 2012

Tindak

KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Dari hasil monitoring, supervise dan evaluasi yang dilakukan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum memberikan indikasi factual bahwa masih terjadinya polemic dan komplain yang berkembang di kalangan para Jaksa/Penuntut Umum di daerah-daerah maupun di pusat terkait dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011, yang mengakibatkan SE013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum belum diterapkan secara efektif dalam penuntutan perkara tindak pidana umum. Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap dinamika perkembangan di lapangan tersebut, menjadi bahan pertimbangan utama perlunya dilakukan revisi terhadap beberapa bagian dari materi SE-013/A/JA/12/2011, sehingga menjadi salah satu butir rekomendasi bidang tindak pidana umum pada Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2012 lalu yang diselenggarakan di Hotel Yasmin, Puncak Kab. Cianjur. Terkait dengan permasalahan tersebut diatas, maka diminta para Kajati dan Kajari diwilayah hukumnya agar memberikan masukan tentang bagian materi/ substansi SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang perlu dievaluasi dan direvisi dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir. Adapun acara yang dapat digunakan untuk menjadi tolok ukur revisi SE013/A/JA/12/2011 adalah sebagai berikut : a)

Rasa keadilan Masyarakat, antara lain : -

Memperhatikan suara hati nurani;

-

Kearifan lokal;

-

Wacana restorative justice dan diversi;

-

Dampak social ekonomi yang timbul dari kejahatan


86

b)

Harmonisasi dengan keluarnya beberapa undang-undang baru, antara lain : -

Terkait dengan sistem peradialn pidana anak;

-

Terkait dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan lain-lain.

Diharapkan data masukan dari Saudara dapat diterima dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.


MAHFUD MANNAN

Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia; (no. 1 dan 2 sebagai laporan) Yth. Para Jaksa Agung Muda; Yth. Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia; Yth. Sesjampidum dan Para Direktur pada JAMPIDUM; Arsip ------------------------------------------------------------


87


: : : :

B-3715/E/EJP/11/2012 Biasa Petunjuk terhadap perkara tindak pidana umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tetapi belum dieksekusi.

Jakarta, 4 Desember 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

Menunjuk surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1357/E/EJP/04/2012 tangal 25 april 2012 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas dan berdasarkan evaluasi terhadap laporan saudara ternyata belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan dari data laporan yang diterima dari seluruh Indonesia (sebagaimana terlampir). Masih terdapat sejumlah : 853 perkara yang telah diputus oleh Jaksa penuntu umumTerkait dengan permasalahan eksekusi di atas, diminta perhatian para kepala kejaksaan Tinggi dan para kepala kejaksaan Negeri atas hal-hal sebagai berikut : 1.

Eksekusi adalah salah satu tupoksi utama kejaksaan RI yang di amanatkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Oleh karena itu mengabaikan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara yang telah serius dan terancam sanksi kode etik maupun peraturan disiplin pegawai Negeri Sipil (PP Nomor :53 Tahun 2010).

2.

Agar para kepala kejaksaan Tinggi secara terus menerus mendorong para kepala kejaksaan Negeri dan para kepala Seksi Tindak pidana Umumnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan melekat dengan cara setiap minggu kajari dan kasi Pidum mengecek secara langsungbuku register perkara(RP-12) sehinga dapat diindenfikasi perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan dan ber kekuatan hukum tetap dengan memerintahkan JPU untuk segera dilakukan eksekusi.

3.

Terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi Jaksa/Penuntut Umum dalam pelaksanaan eksekusi, disampaikan petunjuk tekhnis sebagai berikut : a.

Terhadap terpidana yang tidak ditahan, maka JPU/Kasi Pidum agar : a.1. Secara pro aktif mencari terpidana dan berkoordinasi dengan pihak korban untuk meminta informasi tentang keberadaan terpidana. a.2. Meminta bantuan pencarian terpidana kepada pihak Kepolisian. a.3. Meminta bantuan SATGAS Intelijen Kejaksaan Agung RI dengan mempedomani Surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : R391/D/Dps.4/03/2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Pemanfaatan Monitoring Center Kejaksaan RI untuk penanganan perkara dan Daftar Pencarian Orang.


88

b.

Terhadap perkara yang mengajukan upaya hukum dan Grasi : b.1. Peninjauan Kembali (PK) maupun Grasi tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan eksekusi, vide Pasal 268 ayat (1) KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang intinya PK cukup satu kali. b.2. Sesuai pasal 2 ayat (2) UU Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Permohonan Grasi hanya dapat dimintakan terhadap perkara yang diputus dengan pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

c.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 3 “Petikan putusan perkara pidana selain diberikan kepada terdakwa, juga diberikan kepada Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan”.

d.

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Jaksa Agung RI dengan Ketua MA RI yang dituangkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : B019/A/04/2004 tanggal 20 April 2004 tentang upaya mempercepat eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut : d.1. Bahwa berdasarkan isi diktum putusan pengadilan, Penuntut Umum dapat melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut. d.2. Bahwa sebelum salinan putusan tersebut selengkapnya diterima Penuntut Umum, cukup dikirimkan terlebih dahulu halaman terakhir putusan tersebut yang memuat dictum putusan. d.3. Bahwa pengiriman salinan putusan yang lengkap dapat disusulkan kemudian.

e.

Jika ditemukan ada kendala terkait kondisi daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri wajib mencarikan solusi atas kendala dimaksud dengan berkoordinasi dengan pimpinan daerah setempat, serta melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

f.

Terhadap perkara yang telah diputus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada hambatan baik terhadap terpidana (orang/badan hukum), barang bukti, denda dan biaya perkara, agar saudara segera melaksanakan semua isi amar putusan tersebut.

g.

Sekiranya JPU menghadapi kendala berupa kemungkinan adanya perlawanan dari terpidana jika eksekusi dilaksanakan, maka Kajari berkoodinasi dengan kepolisian setempat untuk pengamanan pelaksanaan eksekusi. Jika diperkirakan eskalasi perlawanan lebih besar, agar melaporkan kepda Kajati dan selanjutnya Kajati meminta bantuan pasukan pengamanan dari Kepolisian Daerah setempat sesuai Protap yang berlaku.


89

4.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus, hingga dapat dipastikan bahwa petunjuk ini dilaksanakan secara optimal oleh para Kajari sebagai pengendali terdepan dalam penanganan perkara tindak pidana umum.

5.

Melaporkan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara berjenjang dan berkelanjutan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Demikian untuk dilaksanakan. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM.

MAHFUD MANNAN

Tembusan : 1. 2. 3. 4.

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia; (no. 1 dan 2 sebagai laporan) Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; Arsip ------------------------------------------------------------


90


:

B-3731/E/EJP/12/2012

Sifat

:

Biasa

Lampiran

:

1 (satu) eksemplar

Perihal

:

Permintaan

Penetapan

Jakarta, 5 Desember 2012

Jaksa

KEPADA YTH :

Penuntut Umum yang Menangani


Perkaraw Anak Berhadapan dengan

DI-

Hukum (ABH). SELURUH INDONESIA

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, dinyatakan akan mulai diberlakukan setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan, terhadap 2 (dua) amanat penting yang harus dipersiapkan oleh Kejaksaan, yakni Penetapan Jaksa Penuntut Umum Perkara Anak serta penyusun draft Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penanganan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan : 1.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta menyikapi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 1 angka 9 dan pasal 41, maka bersama ini diminta kembali perhatian Saudara agar segera menetapkan Jaksa Penuntut Umum Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) karena dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-115/A/JA/06/2011 tanggal 8 Juni 2011 Jaksa Agung RI telah mendelegasikan wewenang kepada Saudara untuk menandatangani Keputusan Jaksa Agung RI tentang Penetapan Jaksa Penuntut Umum yang Menangani Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum dan permintaan tersebut telah disampaikan kepada Saudara melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-2129/E/EJP/07/2011 tanggal 27 Juli 2011, namun sampai saat ini belum ada Kajati yang melaporkan hasil penetapan Jaksa Penuntut Umum Perkara Anak di dalam daerah hukum masing-masing. Untuk memudahkan dan keseragaman format keputusan, bersama ini terlampir contoh format keputusan.


91

2.

Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada kesempatan pertama berapa Surat Keputusan yang telah Saudara terbitkan. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.


MAHFUD MANNAN

Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5.

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia; (no. 1 dan 2 sebagai laporan) Yth. Para Jaksa Agung Muda; Yth. Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia; Arsip ------------------------------------------------------------


92


: : : :

B- /E/Es.1/12/2012 Biasa Evaluasi kegiatan SIMKARI pada Pusat DASKRIMTI Kejaksaan Agung R.I bulan Oktober 2012

Jakarta,

Desember 2012

KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI SELURUH INDONESIA

Berdasarkan pemantauan/monitoring dan evaluasi dari Pusat Data Statistik Kriminal Dan Teknologi Informasi, perihal seperti tersebut pada pokok surat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa dari hasil pemantauan atas pelaksanaan Surat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-08/B/WJA/01/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Penggunaan Aplikasi Laporan Bulanan atau Eksekutif Informasi Sistem (EIS), masih terdapat beberapa Kejaksaan Tinggi beserta Jajarannya didaerah, yang kurang mengindahkan pelaksanaan Laporan Bulanan secara Online. 2. Bahwa pada bulan Oktober 2012 masih terdapat 258 Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang belum melakukan aktifitas (mengentry data) ke Aplikasi Eksekutif Informasi Sistem (EIS) SIMKARI, sedangkan pada bulan September 2012 ada 261 Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang belum melakukan aktifitas (mengentry data) ke Aplikasi Eksekutif Informasi Sistem SIMKARI (terlampir). 3. Berkaitan dengan angka 1 dan 2 tersebut, menunjukkan bahwa masih rendahnya kepedulian satuan kerja di daerah terkait aktifitas pengentryan data ke Aplikasi Eksekutif Informasi Sistem SIMKARI, hal mana menunjukkan indikator beberapa Kejaksaan Tinggi yang belum menunjukkan capaian kinerja seperti yang diharapkan/belum tertib dalam mengentry data. 4. Bahwa Kegiatan Entry Data terhadap penanganan perkara (Surat Dakwaan) dan Laporan bulanan merupakan program yang langsung dipantau dan dinilai UKP4, dimana target kuantitatif per triwulan harus tercapai, apabila tidak tercapai Kejaksaan akan mendapat Raport Merah. 5. Untuk itu diminta kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi segera memerintahkan dan melakukan pengecekan terhadap : 5.1 Pelaksanaan Surat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-08/B/WJA/01/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Penggunaan Aplikasi Laporan Bulanan atau Eksekutif Informasi Sistem (EIS). 5.2 Pelaksanaan Entry Data penanganan perkara sesuai dengan tahapan penanganannya ke Aplikasi Pidum “Penanganan Perkara” (didalamnya : Surat Dakwaan) di SIMKARI.


93

6. Jika ditemui kendala/hambatan teknis dalam pelaksanaan Entry Data terkait peralatan maupun sistem yang digunakan dalam pelaksanaan Aplikasi SIMKARI, segera membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Pusat DASKRIMTI Kejaksaan Agung dengan tembusan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


MAHFUD MANNAN

Tembusan : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung RepubIik Indonesia; (1 dan 2 sebagai laporan) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. Yth. Para Direktur pada JAM PIDUM 5. Yth. Kepala Pusat DASKRIMTI; 3. Arsip.


94

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A

Recommend Documents