Kegiatan, Indikator, Target, dan Pelaksana

Matrix Strategi, Output, Program/Kegiatan, Indikator, Target, dan Pelaksana

No

Strategi/Program Utama

Target Sub Program

Kegiatan

Kegiatan Pendahuluan Perlu dilakukan Kegiatan Orientasi untuk jajaran kesehatan mengenai Konsep Pathway dan Pelayanan Berkesinambungan, agar semua pihak mempunyai acuan dan persepsi yang sama tentang arah kebijakan dan program

Strategi 1: Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu 1. Penjaminan 1.1. Menyediakan 1.1.1. Penyediaan kompetensi sarana Poskesdes Bidan di desa pelayanan di sesuai standar desa (Poskesdes)

1.1.2. Penyediaan Bidan Kit yang dilengkapi dengan alat ukur Hb

1.2. Meningkatkan keterampilan

1.2.1. Pelatihan APN bagi bidan di desa

Indikator

2012 (Baseline) - 2015

UNIT PENANGGUNG JAWAB

Pelaksana: Pusat, provinsi, Kab dan Kota

Pelaksanaan orientasi untuk jajaran kesehatan di Tk Pusat, Propinsi dan Kabupaten

Seluruh Kab&Kota sudah mendapatkan orientasi pada akhir kuartal kedua 2013

Jumlah Poskesdes tersedia di wilayah kecamatan

Terjadi peningkatan jumlah Poskesdes setiap tahun sesuai target daerah masing-masing, dan pada tahun 2015 jumlah Poskesdes telah meningkat sedikitnya 30% dibandingkan tahun 2012 (10% setiap tahun)

Pusat Promosi Kesehatan

Jumlah Bidan mempunyai Bidan kit di wilayah kab & kota Jumlah Bidan telah dilatih APN

Pada akhir tahun 2013 atau paling lambat awal tahun 2014 semua Bidan sudah mempunyai Bidan kit sesuai standar

Direktorat Bina Kesehatan Ibu

Kemenkes; Dinkes Prov, Kabupaten dan Kota; PEMDA; BAPPEDA; organisasi profesi Dinkes Prov, Kab dan Kota

Jumlah Bidan yg mempunyai kompetensi memadai melalui


Dinkes Prov, Kab dan Kota;

25

No


Target Sub Program

Kegiatan

bidan dalam pertolongan persalinan dan antenatal terpadu 1.2.2. Pelatihan ANC terpadu

1.3. Menjaga/mening katkan mutu pelayanan KIA

2. Penjaminan ketersediaan

2.1. Meningkatkan deteksi dan

Indikator dan/ atau pelatihan peningkatan keterampilan lainnya Jumlah Pelatihan ANC terpadu yg dilaksanakan

1.2.3. Pelatihan Bidan di desa dalam memberikan konseling dan edukasi kpd masyarakat agar lebih siaga menghadapi masa kehamilan dan persalinan 1.3.1. Meningkatkan kegiatan supervisi fasilitatif pada bidan di desa

Jumlah Bidan di desa dilatih dalam memberikan konseling dan edukasi

2.1.1. Meningkatkan jumlah Puskesmas yang

Jumlah Puskesmas yang

Jumlah Puskesmas melakukan kegiatan supervisi fasilitatif

26

2012 (Baseline) - 2015


pelatihan meningkat setiap tahun sesuai target daerah. Pada tahun 2015 semua Bidan sudah mempunyai kompetensi sesuai standar

Pelaksana: Pusat, provinsi, Kab dan Kota IBI, PPSDM, P2KS

Pelaksanaan Pelatihan ANC terpadu meningkat setiap tahun sesuai target daerah. Pada tahun 2015 pelatihan ANC terpadu telah dilaksanakan untuk semua petugas Pelaksanaan Pelatihan Konseling dan Edukasi untuk Bidan di Desa dimulai pada tahun 2013 dan meningkat setiap tahun sesuai target daerah. Pada tahun 2015 pelatihan Konseling dan Edukasi dilaksanakan terhadap 30% Bidan di desa


Dinkes Prov, Kab dan Kota


Dit. Bina Yan Keperawatan dan KM Kemenkes, Prov, Kab/Kota

Jumlah Puskesmas yang melakukan supervisi fasilitatif meningkat setiap tahun sesuai target daerah. Pada tahun 2015 semua Kab/Kota telah melakukan supervisi fasilitatif kepada Bidan di desa secara rutin Jumlah Puskesmas yang dapat



Direktorat Bina

PEMDA;

No

Strategi/Program Utama fasilitas pelayanan kesehatan mampu pertolongan persalinan 24/7 sesuai standar

Target Sub Program pertolongan pertama kasus komplikasi dan rujukan efektif

Kegiatan

Indikator

mampu memberikan pertolongan persalinan sesuai standar yang berfungsi 24/7:  Melengkapi/menambah ruangan bersalin di Puskesmas,  Melengkapi sarana dan prasarana termasuk obat,  Melatih tim puskesmas agar dapat berfungsi 24/7, termasuk melakukan deteksi dan pertolongan pertama kasus komplikasi dan rujukan efektif 2.1.2. Melakukan ANC terpadu, termasuk Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA)

dapat memberikan pelayanan kebidanan 24/7

2.1.3. Melakukan screening Hb bagi setiap ibu hamil yang datang ke fasyankes

% Puskemas di kab dan kota menerapkan ANC terpadu

2012 (Baseline) - 2015 memberikan pelayanan kebidanan dan Bayi baru lahir meningkat setiap tahun sesuai target daerah. Pada tahun 2015 50% Puskesmas di wilayah kabupaten dan 100% di wilayah kota dapat memberikan pelayanan kebidanan dan Bayi baru lahir

Jumlah Puskemas di kab dan kota yang menerapkan ANC terpadu meningkat setiap tahun sesuai dg target daerah. Pada tahun 2015 seluruh Puskesmas telah menerapkan % Jumlah Puskesmas yang melakukan Puskesmasmelak pemeriksaan Hb dan melaporkan ukan prevalensi Anemia pada ibu hamil pemeriksaan Hb meningkat setiap tahun. dan melaporkan Pada akhir tahun 2013 atau selambatPrevalensi 27

UNIT Pelaksana: PENANGGUNG Pusat, provinsi, JAWAB Kab dan Kota Upaya BAPPEDA; Kesehatan Dasar Dinkes Prov, Kabupaten dan Kota; RS; organisasi profesi


Pusat Data dan Informasi (Pudatin)

Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Dit. Bina Yan Keperawatan dan KM Kemenkes, Prov, Kab/Kota )

No


Target Sub Program

Kegiatan

Indikator anemia tahunan

Adanya sistem informasi KIA terpadu 2.2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan penanganan komplikasi

2.2.1. Meningkatkan jumlah Puskesmas yang berfungsi PONED 24/7, dengan prioritas di daerah terpencil:  Melengkapi/menambah tim PONED terlatih  Melengkapi sarana dan prasarana Puskesmas yg bebrfungsi sbg PONED termasuk obat,  Melakukan penyegaran terhadap tim PONED yang sudah ada mengingat kasus komplikasi jarang mereka temui  Memastikan adanya sarana rujukan transportasi dan komunikasi yang

% Puskesmas yang dapat berfungsi memberikan pelayanan PONED 24/7 di wilayah kabupaten dan kota

28

2012 (Baseline) - 2015 lambatnya awal tahun 2014 seluruh Puskesmas sudah melakukan pemeriksaan Hb secara rutin dan melaporkan setiap tahun Tahun 2013 tersedia sistem informasi KIA terpadu Semua Puskesmas PONED yang sudah ada dapat berfungsi 24/7 pada akhir tahun 2013 Jumlah Puskesmas yang dapat berfungsi sebagai Puskesmas PONED meningkat setiap tahun sesuai target daerah, dan pada tahun 2015 semua Puskesmas perawatan dapat memberikan pelayanan PONED 24/7


Pusdatin

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar


Provinsi, kabupaten dan kota Dinkes Prov, Kab dan Kota

No


Target Sub Program

2.3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan RS rujukan baik yang berada di wilayahnya maupun di wilayah lainnya (RS provinsi, RS di wilayah perbatasan, RS militer, RS swasta) untuk memperluas akses rujukan kasus komplikasi di RS.

2.4. Mengoptimalkan pemanfaatan asuransi kesehatan bagi masyarakat yang



Kegiatan

Indikator

memadai 2.3.1. Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan berbagai sektor terkait agar terbentuk sistem rujukan dari Puskesmas ke RS

Jumlah kab dan kota yang mempunyai sistem rujukan dan mempunyai MoU

Buku pedoman rujukan selesai dibuat oleh Kemenkes pada tahun 2013, dan didistribusikan ke semua provinsi. Provinsi selesai melakukan penyesuaian bersama-sama kabupaten dan kota (termasuk pembuatan MoU kerjasama/koordinasi dg pemangku kepentingan, yaitu Pemda, RSUD, Dinkes, RS swasta, Klinik swasta), dan mendistribusikan ke kabupaten dan kota pada pertengahan/akhir tahun 2014. MoU dikeluarkan dan buku pedoman rujukan mulai digunakan oleh semua daerah pada awal tahun 2015

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD kab dan kota

Adanya sistem informasi KIA terpadu

Sistem informasi KIA terpadu(vertikal dan horisontal) telah tersedia akhir tahun 2013 Mekanisme koordinasi pelaksanaan Jampersal/JKN di wilayah kab dan kota telah terbentuk pada akhir tahun 2013

Pusat Data dan Informasi


Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan


2.4.1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan Jampersal /JKN di

Terbentuknya mekanisme koordinasi pelaksanaan Jampersal/JKN 29

2012 (Baseline) - 2015

No


Target Sub Program berhak (Jampersal, JKN)

2.5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Kegiatan setiap tingkat pelayanan sehingga tupoksi masingmasing pihak jelas 2.4.2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait asuransi kesehatan

2.5.1. Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan di tingkat dasar melalui pelatihan, magang, dan in-house training, baik di Puskesmas PONED maupun Puskesmas perawatan non-

Indikator

2012 (Baseline) - 2015



di wilayah kab dan kota

Diseminasi informasi tentang hak dan kewajiban terkait asuransi kesehatan kepada masyarakat telah dilakukan di kecamatan dan desa, melalui jajaran kesehatan di kecamatan dan desa Jumlah nakes yang mendapat pelatihan PONED: Bidan; Dokterumum; Perawat. Jumlah Nakes yang telah magang / in 30

Diseminasi informasi tentang hak dan kewajiban terkait asuransi kesehatan (Jampersal/JKN) kepada masyarakat telah dilakukan di semua kecamatan dan desa, melalui jajaran kesehatan di kecamatan dan desa, pada awal tahun 2014.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Dinkes Prov, Kab dan Kota; ASKES; Pus Promkes

Semua tim Puskesmas PONED (Bidan; Dokterumum; Perawat) yg ada telah dilatih PONED pada akhir tahun 2013.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Aparatur

Dinkes Prov, Kab dan Kota; IBI; IDI; JNPK

Jumlah Nakes di Puskesmas PONED (selain tim PONED) yang telah magang /menerima in house training PONED meningkat setiap tahun Jumlah Nakes di Puskesmas

No


Target Sub Program

Kegiatan PONED

2.5.2. Melakukan pembinaan: pembinaan RS PONEK ke Puskesmas PONED. Pembinaan dapat dilakukan di Puskesmas atau di RS PONEK 2.5.3. Melaksanakan AMP dengan tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya dapat berupa peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petugas, Melengkapi kebutuhan alat dan obat, Perubahan kebijakan, dll 2.5.4. Melaksanakan back referral agar perujuk mendapatkan pembelajaran dari

Indikator

2012 (Baseline) - 2015



house training PONED : Bidan; Dokterumum; Perawat.

perawatan non-PONED yang telah magang /menerima in house training PONED meningkat setiap tahun sesuai target daerah.

Jumlah Puskesmas PONED yang rutin dibina

Pada tahun 2013 strategi pembinaan RS PONEK ke Puskesmas PONED sudah dikembangkan dan disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah Tahun 2015 semua RS PONEK melakukan pembinaan Puskesmas PONED secara periodik Jumlah Kabupaten dan Kota yang melakukan AMP dengan tindak lanjutnya meningkat setiap tahun. Pada tahun 2013 setidaknya 2 x AMP yang ditindak-lanjuti dilakukan. Pada tahun 2015 semua kabupaten dan kota melakukan 4 X AMP yang ditindak-lanjuti.

Direktorat BUK Dasar




Buku pedoman rujukan (termasuk pedoman rujukan balik) selesai dibuat oleh Kemenkes pada tahun 2013, dan

Direktorat Bina Upaya Kesehatan

Dinkes Prov, Kab dan Kota, RSUD prov, kab

Jumlah kab/kota yang melakukan AMP minimal 2 x per tahun

Jumlah kab / kota yang mempunyai mekanisme 31

No


Target Sub Program

Kegiatan hasil tindakannya dan melakukan pemantauan pasien pasca perawatan.

3. Penjaminan seluruh RS Kabupaten/ Kota mampu PONEK 24/7 sesuai standar

Indikator “back referral” /rujukan balik

2.5.5. Melakukan supervisi fasilitatif terhadap pelayanan PONED oleh Bidan koordinator kabupaten dan Kota

Jumlah kab dan kota di wilayah provinsi yang melakukan supervisi fasilitatif thd pelayanan PONED

3.1. Meningkatkan 3.1.1. Melakukan kualitas petugas pelatihan pelayanan manajemen klinis kesehatan di RS tenaga kesehatan di rujukan agar RS dalam dapat menangani kasus menangani kasus rujukan komplikasi, komplikasi melalui pelatihan dengan tepat PONEK, life saving waktu dan tepat skills, dan pelatihan guna, termasuk lainnya adanya pedoman standar pelayanan kasuskasus komplikasi

Terlaksananya Pelatihan manajemen klinis tenaga kesehatan di RS dalam menangani kasus rujukan komplikasi, melalui pelatihan PONEK, life saving skills, dll,

32

2012 (Baseline) - 2015 disesuaikan oleh provinsi dan kabupaten/kota sesuai kondisi daerah masing-masing. Pedoman rujukan mulai digunakan oleh semua daerah pada awal tahun 2014 Jumlah Kabupaten dan kota yang melakukan supervisi fasilitatif thd pelayanan PONED secara rutin meningkat setiap tahun sesuai target daerah. Pada tahun 2015 semua Kabupaten dan Kota telah melakukan supervisi fasilitatif secara rutin Semua RSUD mempunyai tim petugas (kebidanan, anak dan anestesi – baik spesialis ataupun PPDS) yang telah dilatih sehingga mampu memberikan pelayanan PONEK pada akhir tahun 2014.

UNIT PENANGGUNG JAWAB Rujukan

Pelaksana: Pusat, provinsi, Kab dan Kota dan Kota; Dit Bina Kes Ibu; Dit Bina Kes Anak




PEMDA; BAPPEDA; Dinkes Prov, Kabupaten dan Kota; RS; organisasi profesi

No


Target

Sub Program 3.2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan RS Rujukan lainnya, yaitu RS tipe lebih tinggi, RS/RSB swasta, dan RS Militer untuk menjamin akses kasus komplikasi di RS 3.3. Menjamin akses terhadap darah yang aman

Kegiatan 3.2.1. Melakukan koordinasi dan mendapatkan konsensus kerjasama dengan RS Rujukan lainnya, yaitu RS tipe lebih tinggi, RS/RSB swasta, dan RS Militer , untuk menjamin akses kasus komplikasi di RS

3.3.1. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan PMI

3.3.2. Meningkatkan fungsi UTD

3.3.3. Meningkatkan kerjasama antar RS, di wilayah maupun diluar wilayah (provinsi atau

Indikator Adanya MoU atau mekanisme/ped oman koordinasi dan kerjasama dengan RS Rujukan

Terbentuknya kerjasama antara PMI dengan UTD RS dalam penyediaan darah UTD tersedia di RS dan berfungsi sesuai standar Adanya MoU/kerjasama antar RS, di wilayah maupun 33

UNIT PENANGGUNG 2012 (Baseline) - 2015 JAWAB Setiap Kabupaten/Kota telah Direktorat Bina mempunyai MoU atau kerjasama pada Upaya tahun 2014 Kesehatan Rujukan

Kerjasama antara PMI dengan UTD RS di semua kabupaten dan kota dalam penyediaan darah disepakati pada akhr tahun 2013

Pelaksana: Pusat, provinsi, Kab dan Kota Dinkes Prov, Kab dan Kota; Biro Hukom dan Organisasi

Direktorat Bina Dinkes Prov, Upaya Kab dan Kota; Kesehatan Dasar RSUD prov, kab dan kota; PMI

Semua UTD RSUD berfungsi pada akhir Direktorat Bina Dinkes Prov, tahun 2013 Upaya Kab dan Kota; Kesehatan Dasar RSUD prov, kab dan kota; PMI MoU/kerjasama antar RS, di wilayah Direktorat Bina Dinkes Prov, maupun diluar wilayah, dalam Upaya Kab dan Kota; pengadaan darah pada akhir tahun Kesehatan Dasar PMI 2013

No


Target Sub Program

Kegiatan kab&kota lain) dalam pengadaan darahMemastikan seluruh RS memiliki Bank Darah Rumah Sakit (BDRS),melalui pembentukan jejaring penyediaan darah antar RS, baik di wilayah yang sama maupun wilayah lain terdekat

3.4. Meningkatkan Pelayanan KB pasca-salin

3.5. Menjamin ketersediaan pelayanan setiap saat (dalam 24 jam 7 hari)

Indikator



Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota; BKKBN


Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota

diluar wilayah, dalam pengadaan darah

Jumlah pelayanan KB pasca salin di RS meningkat setiap tahun

3.5.1. Melengkapi/menam bah tenaga untuk menjamin pemberian pelayanan 24/7: menyediakantim PONEK yang dapat

2012 (Baseline) - 2015


Jumlah RS PONEK yang dapat berfungsi 24/7

34

Jumlah pelayanan KB pasca-salin di RS meningkat setiap tahun sesuai target daerah. Pada tahun 2015 ibu pasca-salin yang menerima pelayanan KB pada tahun 2015 meningkat sebesar 50% dibandingkan sebelumnya Pada tahun 2014 semua RS PONEK dapat berfungsi sebagai RS PONEK 24/7

No


Target Sub Program



Kegiatan

Indikator

memberikan pelayanan kegawatdaruratan, termasuk ketersediaan operator operasi Cesar (SPOG/PPDS Kebidanan), Dr. Spesialis Anak, Anestesi (Dr, paramedis), Bidan, dan Perawat). 3.5.2. Melengkapi/menam bah ketersediaan sarana dan prasarana: ruang operasi dan pengaturan prioritas penggunaannya, kit operasi Caesar, obat, darah, dsb. 3.5.3. Melakukan pendekatan upaya inovatif yang sesuai dg kondisi daerah bagi RS yang kekurangan SDM strategis terutama di DTPK. Salah satu contoh Sister

RSUD mempunyai Sarana dan Prasarana sesuai standar untuk pelayanan PONEK 24/7

Semua RSUD mempunyai sarana dan prasarana lengkap tahun 2015


Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota; BUK Rujukan

Terselenggarany a upaya inovatif untuk mengurangi kesenjangan SDM termasuk tenaga spesialis.

Pada tahun 2013 tersedia telaah terhadap upaya-upaya inovatif Pada tahun 2014 dimulai pelaksanaannya


Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota; BUK Dasar

35

2012 (Baseline) - 2015

No


Target Sub Program

3.6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Kegiatan Hospital Program yg diselenggrakan di prov NTT 3.6.1. Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan, magang, in-house training, pembinaan: Bidan, Dokter, Spesialis.

3.6.2. Melakukan audit pada setiap kematian ibu dan BBL yang terjadi di RS, yang ditindaklanjuti (perbaikan kompetensi SDM; kelengakapan obat, darah, dan alat; perubahan kebijakan)

Indikator

2012 (Baseline) - 2015



Jumlah petugas RS yang dilatih PONEK: Bidan, Dokter, Dokter calon spesialis Jumlah petugas RS magang/inhouse training: Bidan, Dokter, Dokter calon spesialis

Pada tahun 2014 semua tim PONEK RS sudah dilatih Pada tahun 2015 semua RSUD telah melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kebidanan dan Bayi baru lahir pada petugas kebidanan dan Bayi baru lahir(Dokter, Bidan, dan Perawat) yang belum mendapatkan pelatiha PONEK melalui magang/inhouse training

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nakes, BPPSDM Kesehatan

Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota; Dit Bina Kes Ibu

% RS yang melakukan audit kematian ibu dan Bayi baru lahir

Pada tahun 2014 semua RSUD melakukan audit kematian ibu dan Bayi baru lahir melakukan audit yang ditindak-lanjuti



36

No


Target Sub Program

3.7. Memperkuat Sistem Pelayanan kebidanan dan Bayi baru lahirdi RS

3.6.3. Mengoptimalkan pelaksanaan supervisi dan jaga mutu di RS.

Terlaksananya supervisi dan jaga mutu di RS secara rutin

Pada tahun 2014 semua RSUD mempunyai pedoman dan melaksanakan supervisi dan jaga mutu di RS secara rutin

UNIT PENANGGUNG JAWAB Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

3.6.4. Menggunakan maklumat pelayanan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan 3.7.1. Mengembangkan/m emodifikasi kebijakan di fasilitas pelayanan: alur penerimaan dan penanganan kasus darurat kebidanan dan Bayi baru lahir, ketersediaan dan berfungsinya ruang gawat darurat, dll.

% RS kab / kota yang mempunyai maklumat pelayanan

2014 semua RSUD mempunyai maklumat pelayanan

Pusat Promosi Kesehatan

Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota; Dit BUKR

Tersedianya kebijakan pelayanan di RS termasukalur penerimaan dan penanganan kasus darurat kebidanan dan Bayi baru lahir, ketersediaan dan berfungsinya ruang gawat darurat, dll. % RSUD yang melakukan

Pada akhir tahun 2015 semua RSUD mempunyai dan menerapkan kebijakan pelayanan di RS yang jelas dan memadai


Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota; Dit BUKR

Pada akhir tahun 2013 semua RSUD melakukan rujukan balik dan

Direktorat Bina Upaya


Kegiatan

3.7.2. Melaksanakan rujukan balik/back-

Indikator

37

2012 (Baseline) - 2015

Pelaksana: Pusat, provinsi, Kab dan Kota Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota ; Dit BUKR

No


4. Penjaminan terlaksananya rujukan efektif pada kasus komplikasi

Target Sub Program

4.1. Menjamin Tersedianya Pedoman Rujukan

UNIT PENANGGUNG JAWAB Kesehatan Rujukan

Pelaksana: Pusat, provinsi, Kab dan Kota RSUD prov, kab dan kota; Dit BUKR dan BUKD; Dit Ibu dan Dit Anak PEMDA; BAPPEDA; Dinkes Prov, Kabupaten dan Kota; RS; organisasi profesi Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota; Dit Bina Kes Ibu

Kegiatan

Indikator

referral dari RS ke perujuk, agar monitoring pasien pasca-rawat dapat dilakukan oleh fasilitas/tenaga perujuk 4.1.1. Mengembangkan/m emantapkan Pedoman Rujukan yang jelas di tingkat pusat

rujukan balik dan melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin

melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin

Jumlah provinsi dan kabupaten dan kota yang punya pedoman sistem rujukan maternal dan Bayi baru lahir

Buku pedoman rujukan (termasuk pedoman rujukan balik) selesai dibuat oleh Kemenkes pada tahun 2013.

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan; Direktorat Bina Kesehatan Ibu

4.1.2. Mengembangkan/m emantapkan Pedoman Rujukan yang jelas dan operasional di tingkat daerah, termasuk fungsi dan peran setiap tingkat pelayanan 4.1.3. Mengembangkan pedoman rujukan balik dari RS rujukan ke perujuk

Jumlah kab / kota yang punya pedoman sistem rujukan maternal dan Bayi baru lahir

Provinsi, kabupaten dan kota melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Provinsi, kabupaten dan kota sudah mempunyai Pedoman rujukan dan mulai digunakan pada awal tahun 2014


Adanya Pedoman Rujukan Balik

Tahun 2014 daerah sudah mempunyai pedoman dan melaksanakan rujukan termasuk rujukan balik

4.1.4. Mengembangkan

Adanya

Pedoman rujukan untuk pasien yang

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Direktorat Bina

38

2012 (Baseline) - 2015

Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota Dinkes Prov,

No


Target Sub Program

4.2. Menjamin Tersedianya Sistem Rujukan yang Mantap

Kegiatan

Indikator

2012 (Baseline) - 2015

pedoman rujukan untuk pasien yang memanfaatkan program jampersal atau program asuransi kesehatan pemerintah lainnya.

pedoman rujukan untuk pasien yang memanfaatkan program Jampersal atau program asuransi kesehatan pemerintah lainnya

memanfaatkan program Jampersal selesai tahun 2013 Pedoman rujukan yang disesuaikan dengan program JKN selesai tahun 2014

4.2.1. Mengembangkan/m emantapkan sistem jejaring yang disepakati bersama, yang meliputi “Jejaring Rujukan Vertikal” dan “Jejaring Rujukan Horisontal” 4.2.2. Mengembangkan/m emantapkan sistem jejaring regional yang disepakati bersama, terutama untuk menangani daerah-daerah terpencil dan

Adanya jejaring sistem rujukan

Pedoman rujukan di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota selesai dan dimanfaatkan tahun 2014, termasuk sistem jejaring vertikal (antara RS tipe yg lebih tinggi dengan RS tipe lebih rendah), jejaring rujukan horisontal (RS pemerintah dan swasta) dan jejaring lintas batas (regional)

Adanya jejaring regional sistem rujukan

39

UNIT PENANGGUNG JAWAB Upaya Kesehatan Rujukan, Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan

Pelaksana: Pusat, provinsi, Kab dan Kota Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota; Dit bina kes ibu




Dinkes Prov, Kab dan Kota; RSUD prov, kab dan kota; dit bina kes Ibu

No


Target Sub Program

Kegiatan perbatasan. 4.2.3. Mengembangkan Sistem Komunikasi Rujukan yang mempunyai dua tujuan, yaitu untuk pembimbingan pelayanan dan untuk mendapatkan konfirmasi ketersediaan pelayanan RS rujukan (keberadaan dokter, ketersediaan tempat tidur, ketersediaan darah, obat, dll). 4.2.4. Memantapkan sistem penerimaan dan penanganan kasus gawat darurat di dalam rumah sakit, termasuk alur penanganannya, koordinasi dengan dokter spesialis kebidanan atau PPDS kebidanan,

Indikator

2012 (Baseline) - 2015



Adanya Sistem Komunikasi Rujukan

Pada tahun 2015 semua Kabupaten dan Kota yang mempunyai jaringan telekomunikasi yang baik telah mengembangkan dan melaksanakan sistem komunikasi rujukan

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Pusat Data dan Informasi


Berlakunya sistem penerimaan dan penanganan kasus gawat darurat di dalam rumah sakit sesuai standar akreditasi RS

Pada akhir tahun 2014 semua RSUD mempunyai dan menerapkan kebijakan pelayanan kasus gawat darurat di dalam rumah sakit sesuai standar akreditasi RS



40

No


5. 5Pelayanan kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya intervensi dini dalam pencegahan kehamilan dini pada remaja

Target Sub Program

Kegiatan

dan koordinasi dengan dokter spesialis lainnya terkait kematian ibu dengan sebab indirek. 4.2.5. Mengembangkan/ memantapkan sistem jejaring yang disepakati bersama untuk daerah terpencil dan kepualauan 5.1. Menjamin 5.1.1 Meningkatkan tersedianya jumlah Puskesmas Pelayanan yang mampu kesehatan laksana Pelayanan peduli Kesehatan Peduli remaja yang Remaja (PKPR) berfokus melalui pelatihan pada layanan promotif dan tenaga kesehatan preventif dan pembinaan melalui KIE teknis. dan Konseling

Indikator

2012 (Baseline) - 2015

Adanya Sistem Jejaring di daerah terpencil dan kepulauan

Sistem Jejaring di daerah terpencil dan kepulauan terbentuk pada akhir tahun 2015

Cakupan Kabupaten yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksana PKPR

95 % dari total kabupaten mempunyai 4 puskesmas mampu PKPR pada tahun 2014

41




Direktorat Bina Kesehatan Anak


No


Target Sub Program

Kegiatan

Indikator

Strategi 2: Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta dalam upaya kesehatan ibu 6. Penjaminan 6.1. Regulasi dalam 6.1.1. Menyampaikan  Jumlah dukungan Pengadaan dan usulan kepada Puskesmas PEMDA penempatan Pemerintah Pusat PONED di kab terhadap tenaga dan Daerah untuk dan kota yang regulasi yang kesehatan memenuhi mempunyai dapat kebutuhan tenaga di tenaga mendukung berbagai tingkatan lengkap secara efektif fasilitas kesehatan  Jumlah RS pelaksanaan sehingga masyarakat PONEK di program mempunyai akses provinsi yang 24/7 kepada mempunyai pelayanan tenaga kebidanan dan bayi lengkap baru lahir yang dibutuhkannya. Usulan tersebut meliputi:  Melengkapi tenaga di Fasilitas PONED dan PONEK yang belum mempunyai tenaga terlatih  Menempatkan tim Tenaga PONED di fasilitas PONED secara bertahap  Menempatkan tim Tenaga PONEK di 42

2012 (Baseline) - 2015


BPPSDM  Pada akhir tahun 2015 semua RS PONEK mempunyai tenaga lengkap (Pusrengunakes) sehingga dapat berfungsi 24/7  Pada tahun 2015 semua Puskesmas PONED mempunyai tenaga lengkap sehingga dapat berfungsi 24/7  Pada tahun 2015 semua Puskesmas Perawatan mempunyai tenaga yang dapat memberikan pelayanan PONED 24/7

Pelaksana: Pusat, provinsi, Kab dan Kota PEMDA; BAPPEDA; Dinkes Prov, Kabupaten dan Kota; RS; organisasi profesi

No


Target Sub Program

Kegiatan fasilitas RS PONEK secara bertahap  Menjamin ketersediaan tenaga spesialis di RS PONEK atau RS Pemerintah yang belum PONEK 6.1.2. Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Daerah agar menjamin penempatan tenaga yang sudah dilatih PONED/PONEK untuk tidak dimutasi atau diganti dengan tenaga lain yang setara.

6.2. Regulasi dalam menjamin ketersediaan obat yang diperlukan di

6.2.1. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah agar

Indikator

2012 (Baseline) - 2015


% Kabupaten dan kota di wilayah provinsi yang punya SK PONED (termasuk SK petugas)

2014 Seluruh Puskesmas PONED mempunyai SK

Direktorat BUKD

% Kabupaten dan kota di wilayah provinsi yang punya SK PONEK (termasuk SK petugas)

2014 Seluruh RS PONEK mempunyai SK

Direktorat BUKR

Persentase ketersediaan obat esensial kebidanan dan Bayi baru lahir

Tahun 2014, 100% obat esensial kebidanan dan Bayi baru lahir tersedia baik jenis dan jumlahnya

Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes

43


Dinkes Prov, Kab dan Kota; BUKD; Kemen PAN

Pusat, Dinkes Prov., Dinkes Kab/Kota

No


Target Sub Program fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah

Kegiatan

Indikator

2012 (Baseline) - 2015



obat yang dibutuhkan terjamin setiap saat, termasuk proses

perencanaan, pengelolaan dan monitoringevaluasi

6.3. Regulasi dalam tata kelola

6.2.2. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan PMI mengenai penyediaan darah, bila diperlukan melalui Nota Kesepahaman tingkat daerah 6.2.3. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi antar RS, pemerintah maupun swasta , dalam penyediaan alat, obat dan darah, bila diperlukan melalui Nota Kesepahaman tingkat daerah 6.3.1. Menyampaikan usulan kepada

Adanya MOU Dinkes dg PMI ttg pengadaan darah

Tahun 2014,ada MOU antara seluruh dinkes provinsi, kabupaten/kota dengan PMI

Direktorat Bina Dinkes Prov, Upaya Kab dan Kota; Kesehatan Dasar RSUD prov, kab dan kota; PMI

Adanya MOU RS dg PMI ttg pengadaan darah

Pada tahun 2014 ada MOU antara seluruh RS dengan PMI

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan


Alokasi dana APBD untuk

Pelayanan RS PONEK 24/7 dan sedikitnya 4 Puskesmas PONED 24/7

PEMDA, DPRD


44

No


Target Sub Program administrasi dan keuangan daerah

Kegiatan Pemerintah Daerah agar alokasi APBD mendukung kegiatan kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mencapai MDG 5: RS PONEK, Rujukan, Puskesmas PONED, Bidan kompeten 6.3.2. Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Daerah mengenai perlu adanya upaya terobosan terkait jasa pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir, antara lain mempertimbangkan aspek kedaruratan dalam pemberian pelayanan (waktu di luar jam kerja). 6.3.3. Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Daerah

Indikator

2012 (Baseline) - 2015


Pelaksana: Pusat, provinsi, Kab dan Kota Biro Hukor

kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mencapai MDG 5, meningkat sesuai kebutuhan

per kabupaten, dan pelayanan oleh Bidan yang kompeten (terlatih) terselenggara setiap tahunnya

AdanyaPerdaten tangupayaterob osanjasapelayan ankebidanandan bayibarulahir, termasuk pelayanan spesialistis

Tahun 2014 dilakukan modifikasi terhadap Perda terkait jasa pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir

PEMDA, DPRD

Adanya kebijakan/ peraturan

Tahun 2014 kebijakan/ peraturan daerah tentang rujukan di daerah perbatasan dan terpencil sudah

Direktorat Bina Dinkes Prov, Upaya Kab dan Kota; Kesehatan Dasar Biro Hukur;

45

Puskesmas Perawatan yang menjadi Puskesmas yang berfungsi sebagai PONED 24/7 bertambah 4 Puskesmas per kabupaten pada tahun 2014

Dinkes Prov, Kab dan Kota; Biro Hukor; Kemdagri

No


Target Sub Program

6.4. Regulasi dalam peningkatan kualitas/keteram pilan tenaga kesehatan

Kegiatan

Indikator

untuk membuat peraturan yang jelas untuk daerah perbatasan dan terpencil, termasuk peraturan mengenai rujukan kasus komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir sehingga mempermudah akses mereka ke pelayanan kesehatan terdekat 6.5.1. Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan klinis tenaga kesehatan melalui pelatihan, magang atau program pendidikan lainnya 6.5.2. Mengatur perijinan pembukaan sekolahsekolah atau akademi di daerah

daerah tentang rujukan di daerah perbatasan dan terpencil

berlaku

Adanya rencana tahunan pelatihan klinis berbagai jenis tenaga kesehatan

Tahun 2013 telah dibuat perencanaan pelatihan klinis untuk tahun 2014 dan 2015

46

2012 (Baseline) - 2015


Pelaksana: Pusat, provinsi, Kab dan Kota Kemdagri

Pusat pendidikan dan Pelatihan Nakes


Pustanserdik BPPSDM


No


Target Sub Program

Kegiatan

Indikator

2012 (Baseline) - 2015

agar mengacu pada standar kompetensi profesi yang berlaku. 6.5.3. Sosialisasi Kepmenkes tahun 2009 tentang pelatihan kesehatan melalui PPSDM 6.5. Regulasi dalam sistem informasi kesehatan ibu dan Bayi baru lahir

6.5.1. Mengembangkan pedoman sistem pencatatan dan pelaporan terpadu (secara vertikal dan horizontal) 6.5.2. Menetapkan indikator kunci untuk keperluan monitoring dan evaluasi



BPPSDM (Pusdiklat Nakes, Pusdiklat Aparatur)


Adanya sistem informasi KIA terpadu

Tahun 2013 tersedia sistem informasi KIA terpadu


Dinkes Provinsi, kabupaten/kota

Indikatorkunci monitoring danevaluasi telah disepakati: IndikatorOutco me: AKI,, PN, Persalinan di fasilitas (dg rincian tipe fasilitas), Komplikasi obstetri yang

Kabupaten dan kota mencatat dan melaporkan indikator kunci secara rutindengan data yang valid mulai tahun 2013


Dinkes Provinsi , kabupaten/kota ; Ditjen Bina Gizi dan KIA; Ditjen BUK

47

No


Target Sub Program

Kegiatan

6.5.3. Melakukan analisis dan pemanfaatan informasi sebagai dasar penentuan kebijakan dan program

6.6. Penjaminan dukungan dalam regulasi lainnya yang diperlukan

6.6.1. Menyusun kebijakan makro dan fundamental terkait dengan Puskesmas. Kebijakan ini meliputi: konsep Puskesmas, ketenagaan spesifik dan tata kelola keuangan 6.6.2. Menyusun regulasi untuk penetapan

Indikator

mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit yang mampu pelayanan PONEK, Angka Kelahiran Remaja, K4 Adanya kebijakan pelaksanaan program berdasarkan hasil analisa/informas i/data Adanyakebijaka n tentang Puskesmas, yang meliputi: konsep Puskesmas, ketenagaan spesifik dan tata kelola keuangan

Adanya regulasi penetapan 48

2012 (Baseline) - 2015



Tahun 2013 tersedia kebijakan pelaksanaan program berdasarkan hasil analisa informasi/data secara tahunan.

Balitbangkes


Mulai tahun 2014 Puskesmas mempunyai kebijakan makro dan fundamental, yang meliputi: konsep Puskesmas, ketenagaan spesifik dan tata kelola keuangan

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Biro Keuangan dan BMN


Tahun 2013 tersedia regulasi penetapan daerah prioritas pelayanan



No


Target Sub Program

Kegiatan daerah prioritas pelayanan kesehatan

6.6.3. Melakukan sosialisasi tentang pedoman rujukan nasional (Permenkes No 1/2012) 6.6.4. Menyusun peraturan tentang sistem rujukan kes ibu dan bayi baru lahir tingkat kabupaten/kota 6.6.5. Melakukan advokasi untuk penundaan usia perkawinan atas dasar pertimbangan kesehatan melalui berbagai pendekatan, termasuk diseminasi materi KIE tentang kesiapan biologis

Indikator



Tahun 2013 Regulasi disosialisasikan



2012 (Baseline) - 2015

daerah prioritas pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Adanya sosialisasi regulasi penetapan daerah prioritas pelayanan kesehatan Adanya Pedoman rujukan kes ibu dan bayi baru lahir

kesehatan

2013 tersedia pedoman Rujukan kes ibu dan bayi baru lahir

Direktorat Bina Kes ibu


Tersedianya materi/pesan advokasi mengenai kesiapanbiologis dan psikologis remaja untuk hamil

Tahun 2013 materi KIE perkawinan remaja tersedia dan siap didistribusikan

Direktorat Bina Kesehatan Anak

DinkesProvinsi, kabupa ten/kota

49

No


7. Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor lain dan swasta

Target Sub Program

Kegiatan

Indikator

dan psikologis remaja untuk hamil Bekerjasama dengan sektor Adanya MoU lain, selain dengan PEMDA, untuk setiap yaitu: bentuk kerjasama 1. Institusi pendidikan kedokteran untuk dapat bekerja di RS daerah sehingga ketersediaan pelayanan adekuat 24 jam dapat terjamin a.l. melalui penempatan dokter PPDS kebidanan

2012 (Baseline) - 2015

Meningkatnya Jumlah MoU kerjasama di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, baik dengan sektor pemerintah maupun swasta, pada tahun 2013, 2014 dan 2015




PEMDA; BAPPEDA; RS; Dinkes prov; Dinkes kab dan Kota; Institusi pendidikan; Agama; BKKBN; Pendidikan; swasta; organisasi profesi

1. PPSDM

2. BUK

2. Sektor swasta yang secara langsung memberikan pelayanan kebidanan (RB, Klinik, RS), diharapkan dapat melakukan koordinasi dalam pemberian pelayanan kebidanan untuk masyarakat, termasuk dalam sistem rujukan, melalui suatu Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama

3. BKKBN

3. BKKBN, untuk 50

No


Target Sub Program

Kegiatan

Indikator

2012 (Baseline) - 2015


meningkatkan akses semua wanita usia subur (WUS) terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi dan akses terhadap metoda KB 4. Sektor Agama, untuk meningkatkan akses semua remaja puteri di pesantren, madrasah (UKS) maupun kepada calon pengantin yang melakukan registrasi di KUA, terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi, termasuk kesiapan tubuh untuk usia kehamilan pertama.

4. Dit Binkes Anak

5. Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk meningkatkan akses semua remaja, khususnya remaja puteri, di sekolah (UKS) terhadap informasi mengenai kesehatan

5. Dit Binkes Anak

51


No


Target Sub Program

Kegiatan

Indikator

2012 (Baseline) - 2015



reproduksi. Penerapan wajib sekolah 12 tahun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh sektor kesehatan untuk menyampaikan informasi terkait kesehatan reproduksi dan informasi kesehatan lainnya. 6. Sektor swasta yang memberikan peran secara tidak langsung (institusi pendidikan tenaga kesehatan, pemanfaatan CSR perusahaan) diharapkan dapat bekerjasama dalam meningkatkan cakupan dan pelayanan kebidanan, baik melalui pemenuhan kualitas siswa didik kesehatan berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional, maupun melalui pemanfaatan dana CSR.

Jumlah perusahaan swasta yang melakukan CSR bidang kesehatan ibu

52

Setiap tahun adanya peningkatan jumlah perusahaan swasta dengan melakukan CSR Bidang Kesehatan

6. PUSPROMKES

-. DIT BINKES IBU -. PROVINSI KAB/KOTA

No


Target Sub Program

Kegiatan

Indikator

2012 (Baseline) - 2015


7. Organisasi Profesi, agar dapat lebih berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan anggotanya, a.l. melalui pelatihan, magang, pembinaan, pengaturan registrasi tenaga profesi yang boleh praktik. Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan setempat diharapkan bekerjasama dengan organisasi profesi dengan peran masingmasing yang disepakati.

7. DIT BINKES IBU

8. Organisasi Kegamaan dapat berperan setidaknya dalam dua aspek:

8. PROMKES



Untuk penyampaian informasi kesehatan, a.l. Kespro, dan termasuk informasi asuransi kesehatan (Jampersal, JKN), melalui jaringan 53


No


Target Sub Program

Kegiatan

Indikator

2012 (Baseline) - 2015



organisasi yang sudah ada, dan  Sebagai bagian dari Jejaring Pelayanan Kesehatan Daerah 9.PROMKES

9. Mengembangkan/meni ngkatkan kemitraan lainnya, sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah

1. Strategi 3: Memberdayakan keluarga dan masyarakat 8. Peningkatan 7.1. Reorientasi dan 7.1.1. Orientasi ulang bagi Pemahaman mengaktifkan semua petugas dan kembali konsep kesehatan terkait Pelaksanaan kesiapan mengenai konsep P4K di masyarakat P4K sehingga semua Masyarakat dalam petugas kesehatan menghadapi mempunyai

Jumlah puskesmas yang melaksanakan orientasi petugas kesehatan ttg P4K 54

Tahun 2014, 90% Puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K kepada petugas kesehatan.

Direktorat Bina Kesehatan Ibu Pusat Promkes

Dinkes provinsi kabupaten/ Kota;

No


Target Sub Program persalinan

7.2. Orientasi mengenai pentingnya upaya-upaya dalam periode kehamilan dan persalinan

Kegiatan pemahaman yang tepat dan sama mengenai konsep P4K, termasuk maksud dan manfaat P4K, dan langkah-langkah yang harus dilakukan. 7.1.2. Melakukan orientasi kepada kader kesehatan dan masyarakat tentang tanda bahaya kehamilan dan persalinan serta peran mereka dalam P4K. 7.2.1. Melakukan Kelas Ibu Hamil dengan menggunakan Buku KIA

7.2.2. Mensosialisasikan tanda bahaya kehamilan dan

Indikator

2012 (Baseline) - 2015



Pusat Promkes Dit Bina Kes Ibu

Dinkes Provinsi, kabupaten/kota dan Lintas sektor (PKK, PMD)

Jumlah puskesmas yang melaksanakan orientasi kader mengenai manfaat dan langkah pelaksanaan P4K

Tahun 2014, 90% Puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K kepada kader.

Jumlah Puskesmas yang melakukan Kelas Ibu dg Buku KIA

Jumlah Puskesmas yang melakukan Direktorat Bina kelas ibu meningkat setiap tahun dan Kesehatan ibu pada akhir tahun 2013 50% Puskesmas telah melaksanakan Kelas Ibu menggunakan buku KIA

Prosentase ibu hamil yang tahu tanda bahaya

Pada tahun 2015 , 70 % ibu hamil mengetahuii tanda bahaya kehamilan, Persalinan dan nifas

55

Pusat Promosi Kesehatan, Direktorat Bina



No


Target Sub Program

Kegiatan persalinan melalui media yang sesuai kepada setiap segmen masyarakat sesuai dengan budaya dan norma yang dapat diterima. 7.2.3. Mensosialisasikan pentingnya pencegahan anemia melalui pola hidup sehat, konsumsi tablet tambah darah dan konsumsi makanan bergizi seimbang selama kehamilan

Indikator

2012 (Baseline) - 2015

kehamilan

Tersosialisasikan nya pentingnya pencegahan anemia pada ibuhamil melalui media yang sesuai kepada setiap segmen masyarakat: ibu hamil yg datang ke faskes, pekerja wanita, calon pengantin, remaja puteri di sekolah dan pesantren.

56

Tersedianya materi KIE di tingkat pusat mengenai Anemia pada ibu hamil untuk berbagai segmen masyarakat pada akhir tahun 2013 Tersedianya materi KIE di tingkat kabupaten, kota dan Puskesmas mengenai Anemia pada ibu hamil untuk berbagai segmen masyarakat pada awal tahun 2014 100% Puskesmas melakukan sosialisasi tentang Anemia, baik langsung maupun bekerjasama dengan sektor lain, Pada tahun 2015

UNIT PENANGGUNG JAWAB Kesehatan Ibu


Pusat promosi Kesehatan Dit Bina Kes Ibu

Dinkes Provinsi kabupaten/kota

Kegiatan, Indikator, Target, dan Pelaksana

Recommend Documents