Kebijakan Publik Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kaitannya Dengan Hak-Hak Dan Tanggung Jawab Konsumen
[Diterjemahkan dan disarikan dari : "Consumer Rights, Responsibilities, and Remedies", by E. Thomas Garman (1991) dan "Public Policy and Consumer Protection" ("Chapter 21 of Consumer Behaviour") by Schiffman and Kanuk (1994)].
Disampaikan oleh
Dr. Ir. H. Ujang Sumarwan, MSc. Staf Pengajar Program Magister Manajemen IPB dan Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga IPB
Pada :
Pelatihan "Better Process Control for Quality Control Supervisor" di Industri Pengalengan Kerjasama antara PSPG-IPB dengan Deperindag Ditjen IKAH Bogor, 1-7 Desember 1999
HAK-HAK, TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PERBAIKAN KONSUMEN
Kajian ini bertujuan untuk : 1. Mengenal dan memahami bagaimana menggunakan hak-hak menurut hukum dan hak-hak moral konsumen. 2. Menyebutkan beberapa contoh tanggungjawab konsumen yang berkaitan dengan hak-hak konsumen. 3. Memahami cara-cara perbaikan yang dapat dilakukan konsumen untuk mengatasi persoalan yang ditemui.
PENDAHULUAN
Diakui bahwa pasar ekonomi Amerika merupakan yang terbaik di dunia.
Alasannya adalah besarnya suplai barang-barang dan jasa
yang berkualitas tinggi, tersedianya pilihan yang begitu banyak, jumlah pesaing yang cukup banyak, adanya kepercayaan terhadap pengaturan dan campur tangan yang dilakukan pemerintah, adanya perhatian terhadap faktor keamanan produk dan jasa Berta perhatian terhadap aspek lingkungan. Selain alsan diatas, eksistensi konsumen cukup kuat dan vokal. Masyarakat Amerika sangat menghendaki uangnya benar-benar berharga. Mereka ingin agar setiap masalah yang ditemui berkaitan dengan pembelian barang dan jasa tersebut dapat dipecahkan. Mereka beruntung karena memiliki ketentuan mengenai hak-hak konsumen secara hukum seperti yang tercant-um dalain, "Consumer Bill of Right
2
HAK-HAK KONSUMEN
Hak merupakan istilah untuk sesuatu atau caia yang secara khusus dapat dilakukan berkaitan dengan status tertentu. Meskipun rakyat Amerika memiliki sejumlah aturan tentang hak-hak konsumen, namun ada kecenderungan mereka tidak sepenuhnya menyadari hak-hak tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya. Hasil studi yang dilakukan para peneliti dari University of Texas menem~ikan bahwa dengan sedikit kekecualian, banyak kalangan masyarakat yang hanya mengetahui sedikit tentang hak-hak konsumen. Padahal jika konsumen ingin memanfaatkan pasar secara efektif, mereka perlu mengetahui hak-hak dan tanggung jawab mereka serta berusaha melakukan tindakan bila hak-hak mereka dilanggar. Kekurang fahaman tentang pelaksanaan jaminan akan membuat konsumen berada pada posisi dirugikan. Sesungguhnya konsumen memiliki kekuatan untuk turut melakukan pengaturan dalam sistem pasar. Hak-hak konsumen secara hukum terns diuji sejalan dengan hak-hak moral mereka.
Hak Secara Hukum Konsumen memiliki sejumlah hak secara hukum yang dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu implied warrantiesdan express warranties. Implied warranties adalah hak yang secara otomatis muncul karena beroperasinya suatu hukum dan tidak ditetapkan menurut kelompok. Sedangkan express warranties muncul karena adanya kontrak. Kedua hak tersebut diatur oleh Uniform Commercial
Codepada tingkat negara bagian dan Alagnuson-Moss
Warranty Actdi tingkat federal.
3
Implied Warranty Rights. Garansi merupakan jaminan yang diberikan penjual bahwa barang yang dijual memiliki jaminan kualitas yang bisa dipertanggung jawabkan. Misalnya konsumen membeli pengering pakaian, sepeda atau stereo system. Bila barang-barang tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya maka konsumen berhak untuk menukarkannya atau mengambil kembali uang yang telah dibayarkannya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, konsumen berhak mengadukan penjual secara hukum. Semua negara bagian memiliki hukum peraturan garansi yang sama tentang adanya jaminan untuk setiap barang yang dijual produsen pada konsumen yang menjamin bahwa barang tersebut dapat digunakan dan tidak akan rusak selama penggunaan secara normal. Jaminan ini dapat tertulis dapat juga tidak. Salah satu jenis garansi ini adalah warraty of merchantability yaitu jaminan bahwa konsumen memiliki hak untuk berharap bahwa produk yang dibeli memiliki kondisi yang layak untuk digunakan sebagaimana biasa dan berlaku sesuai dengan waktu yang diberlakukan.
Pada tahun 1990 Mahkamah
Agung USA menyebutkan bahwa adalah tidak masuk akal dan tidak adil menetapkan batas waktu yang pendek untuk garansi. Karenanya jika konsumen yakin bahwa produk barn yang dibelinya dapat memiliki waktu garansi yang lebih panjang , konsumen dapat mengupayakannya. Jenis
lain dari
garansi
ini
adalah warranty of
fitness(jaminan kemampuan) untuk penggunaan yang cermat. Dala-m hal
ini
penjual
beranggapan
bahwa
p
embeli
mengetahui
penggunaan
secara khusus dari barang yang dibelinya. Untuk itu perlu ada
4
kesepakatan dan Baling percaya antara penjual dan pembeli.
Express Warranty Rights Setiap konsumen memiliki sejum~ah hak yang ditetapkan secara hukum menurut statutory laws dan common law. Statutory law adalah hukum yang dibuat berdasarkan undang-undang. Sedangkan common lawmerupakan sistem yang lahir dari hukum dasar yang telah dikembangkan di Inggris berd asarkan keputusan pengadilan. Express Warranty dapat dibuat secara tertulis , verbal atau melalui demontrasi. Dalam express warranty harus dijelaskan Hama dan alamat pemberi garansi, bagian produk yang diberi garansi, lama masa berlakunya, tugas/wewenang pemberi garansi Berta masalah pebayaran. Di USA, setiap negara bagian mempunyai ketentuan dibawah Uniform Commercial Code yang mengatur hak-hak implied dan express warranty. Pemerintah federal juga berperan dalam masalah garansi. Para penjual yang memberikan garansi untuk produk yang berharga $ 15 atau lebih diharuskan memenuhi ketentuan standar dari MagnusonMoss Warranty Act. Harus disebutkan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mullah dimengerti, termasuk apakah garansinya terbatas atau penuh. Karena ketidak jelasan bahasa, kadangkala pemberi garansi menyangkal atau membatalkan garansi yang diberikan sehingga Bering terjadi perdebatan antara penjual dan pembeli yang memerlukan campus tangan pengacara yang tentunya menambah biaya. Contohnya dalam kasus-kasus jual beli mobil.
5
Hak-Hak Konsumen Lainnya menurut Undang-Undang (Other Statutory
.Rights) Berbagai peraturan, hukum lokal, negara bagian dan federal dapat digunakan untuk melindungi konsumen, tiga yang penting diantaranya : 1. Konsumen berhak mengemukakan alasan mengapa mereka menolak kredit berdasarkan informasi yang diberikan agen pelaporan kredit dibawah aturan the Fair Credit Reporting Act. 2. Konsumen memiliki hak ketika merasa tidak pugs atas apa yang dilakukan pihak produsen secara tidak resmi berkaitan dengan gugatan yang diajukan sebagaimana ditetapkan dalam MagnusonMoss Warranty Act (lihat Appendix 7H). 3. Konsumen berhak untuk tidak membayar pembelian kartu kredit yang diperselisihkan kepada perusahaan kartu kredit ketika terdapat kesalahan sebagaimana ditetapkan the Fair Credit Billing Act.
Hak-Hak Moral Konsumen
Disamping hak secara hukum, konsumen juga memiliki hak-hak moral dalam sistem pasar. Hak-hak moral merupakan harapan konsumen terhadap pasar yang berpedoman pada prinsip, hukum dan norma atau nilai yang tumbuh dari rasa keterkaitan pada kebenaran.
Hak-hak Moral Komsumen Secara Umum. Dalam, hal ini meliputi : mendapat perlakuan yang layak
6
− mendapat pelayanan yang sopan −
mendapat kesempatan untuk melakukan perbandingan harga dan produk pada toko yang berbeda
− membeli barang dan jasa yang berkualitas − memperoleh barang yang aman untuk konsumen dan lingkungan − mendapat kejujuran dari pihak produsen dalam setiap transaksi − mendapat perlakuan adil, tanpa memandang status ekonomi, politik, agama, ras dan etnik
RUU Hak-hak Konsumen Presiden Kennedy Pada tahun 1962 Presiden John F. Kennedy menggulirkan ide tentang hak-hak moral konsumen yang dikenal sebagai "Consumer Bill of Rights dan dikemukakan didepan kongres Amerika, meliputi: hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan keamanan hak mendaoat-kan informasi hak untuk didengar
Dalam pesan khususnya kepada Kongres, Presiden Richard M. Nixon pernah memberikan penegasan tentang hak-hak konsumen di Amerika. Besarnya wewenang kantor kepresidenan dan adanya dukungan langsung dari presiders sangat membantu publikasi kepentingan konsumen.
Hak-Hak Konsumen Untuk Seluruh Rakyat Amerika Ada enam point penting hak-hak konsumen Amerika yang berkaitan dengan aspek moral 1. Hak memilih
7
− bersikap ramah dalam transaksi dengan penjual − membeli pada penjual yang mendukung hak-hak konsumen
Berkaitan dengan hak memperoleh rasa aman − menggunakan produk secara hati-hati − cermat dalam membaca label produk dan catatan yang disertakan − membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan secara cermat − menanyakan pada penjual tentang perlengkapan keamananan produk − menguji keamanan produk sebelum dibeli − menerima tanggung jawab personal pada tindakan pencegahan ketika produk digunakan − memberitahu pengecer, pabrik, organisasi perdagangan dan aparat pemerintah jika produk yang dibeli tidak aman
Berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi − memanfaatkan informasi yang tersedia − mencari informasi yang akurat tentang barang dan jasa − membaca iklan dan materi promosi secara cermat − menganalisa dan memahami bentuk-bentuk klaim − bertanya kepada penjual bila informasi yang diperoleh tidak lengkap
Berkaitan dengan hak berbicara (hak untuk didengar) − mencocokkan informasi danberbicara tentang isu-isu yang berkaitan dengan konsumen − mencari upaya penanganan masalah konsumen − mencari kebenaran dan kesalahan yang terjadi di dunia pasar − memberi layanan pada mereka yang menuntut hak-hak konsumen
9
Berkaitan dengan hak untuk memperoleh gantirugi atau perbaikan − mengetahui dimana dan bagaimana mendapatkan ganti rugi − menyebutkan kesalahan yang terjadi dalam masalah keamanan dan kualitas barang yang rendah − mengunayakan pengaruh untuk meningkatkan produk dan jasa − menyampaikan pengaduan dan pujian secara tepat −
Mencari kepuasan langsung dari penjual sebelum menggunakan bentuk lain permohonan ganti rugi
−
mencari dan menggunakan prosedur penanganan pengaduan pihak ketiga
− bila layak, gunakan cara-cara yang legal memperbaiki kesalahan
Berkaitan dengan hak memperoleh pendidikan − menghubungkan lebih banyak informasi tentang bagaimana memberi nilai pada uang di pasar ekonomi Amerika − mempelajari bagaimana menerapkan hak-hak konsumen −
mendatangkan lebih banyak informasi tentang pasar ekonomi Amerika dan peran konsumen didalamnya
−
mempelajari bagaimana melindungi dan menyatakan kepentingan konsumen
− berusaha menjadi konsumen yang terdidik
UPAYA-UPAYA UNTUK MENGATASI MASALAH KONSUMEN
Suatu hasil studi menyebutkan bahwa satu dari empat pembelian mengalami beberapa masalah.
Tuntutan masyarakat
biasanya menvangkut : kerusakan produk, bentuk yang kuranq baqus,
10
masalah pengiriman, kembalian uang yang tidak sesuai, masalah keamanan, kekeliruan dalam akad kredit, kesalahan komunikasi dengan penjual, gambaran yang keliru, penipuan dan kecurangan. Riset menyebutkan bahwa bagian pelayanan konsumen menerima pengaduan dua kali lebih banyak dibanding sepuluh tahun yang lalu. Selama tersedia hukum yang melindungi konsumen dari kecurangan, penipuan dan kekeliruan, tidak diperlukan peraturan bagi pengusaha untuk mengembalikan uang, menukar atau memberi kredit pada barang yang mereka jual. Sebelum melakukan penjualan, pihak toko harus menjelaskan return policy dari penjual. Ini merupakan petunjuk yang prinsipil yang eksplisit, dimana produk dapat dikembalikan, ditukar atau dicicil. Beberapa aturan sering ditulis bagian penjualan dan dipasang disamping toko dekat tempat pembayaran.
Banyak penjual
menghendaki agar produknya dikembalikan dalam batas waktu tertentu, dalam kondisi baik, dengan pengepakan yang masih utuh, disertai bukti penjualan dan lain-lain. Dapat dimengerti bila beberapa perusahaan menetapkan biaya pengurusan sampai diatas 15 persen dari harga dan atau memberi hak terlebih dahulu sebelum pembeli mengembalikan barang. Para penjual biasanya melayani pengaduan yang diajukan konsumen karena beberapa alasan, yaitu : (1) mendapat reputasi Yang baik, (2) mencegah terjadinya publikasi yang buruk khususnya oleh konsumen yang berani mengadukannya pada pihak ketiga, (3) mereduksi klaim pertanggungjawaban pihak ketiga, (4) untuk mempertahankan konsumen, (5) sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi pelayanan, (6) untuk meningkatkan keuntungan, dan (7) menghindari konsekuensi dari
11
pemerintah. Sekarang banyak penjual memahami betapa pentingnya memberi kesan yang baik pada konsumen pada kali yang pertama dengan memberinya kepuasan. Hal ini cukup efektif untuk merekrut konsumen barn. Karenanya para penjual perlu memperhatikan dilakukannya sistem penanganan pengaduan yang efektif guna dapat merumuskan proses pemecahan masalah seperti masalah perizinan dan keabsahan pengaduan. Sekali masalah dapat diidentifikasi, produk dan jasa dapat ditingkatkan, pada akhirnya memberi dampak positif terhadap penjualan.
Mengapa Konsumen Tidak Melakukan Pengaduan?
Meskipun pihak penjual bersikap tanggap terhadap pengaduan, masih banyak konsumen yang enggan melakukan pengaduan/tuntutan. Penyebabnya antara lain mereka menggangap sebagai pemborosan waktu belaka, belum tentu memberi hasil yang baik dan banyak pula yang tidak tabu kemana dan bagaimana melakukan pengaduan. Anggapan lain adalah tidak sebandingnya hasil yang diperoleh dengan biava yang harus dikeluarkan. John Goodman, presiders Technical Research Assistance Programs (TRAP) menelaah data-data tentang ketidakpuasan konsumen. Diketahui bahwa sepertiga ketidakpuasan konsumen dikarenakan produk dan jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan atau kurangnya pengetahuan cara penggunaan. Sepertiga lainnya karena prosedur dan kebijaksanaan perusahaan. Sepertiga lagi akibat dari kerusakan produk. Persentase konsumen yang mengala-mi masalah tetapi tidak melakukan pengaduan adalah 60 % untuk durable goods dengan harga
12
tinggi, 50 % untuk durable goods dengan harga pertengahan, 37 % untuk jasa harganya tinggi, dan 45 % untuk jasa yang harganya murah. Pengaduan yang diterima perusahan rata-rata berjumlah 26, enam diantaranya merupakan hal yang serius. Dalam bidang industri, 65-90 % konsumen yang tidak mengadu tidak membeli lagi barang dari pedagang yang bersangkutan dan. mereka tidak pernah memberi tabu pihak pedagang mengapa demikian. Untuk masalah konsumen yang kecil, hanya 3 % konsumen yang mengadu, 30 % mengembalikan produk dan hampir 70 % tidak melakukan apa-apa.
Penelitian A. C. Nielsen Company
memperlihatkan bahwa sepertiga masyarakat yang mengalami masalah berat seperti yang mengalami keru g ian financial senilai $ 150 atau lebih tidak pernah melakukan pengaduan. Banyak
kalangan
bisnis
memandang
bahwa
pengaduan
konsumen
merupakan kebutuhan public relation dan sebagai bahan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas perusahaan Berta kualitas barang yang dhasilkan. Tokoh-tokoh bisnis memanfaatkan data pengaduan konsumen sepenuhnya karena mereka melihat bahwa bagaiman pendapat konsumen tentang perusahaannya lebih penting dari masalah yang diadukan.
Kepuasan Sebagai Suatu Hal yang Berharga
Mitra senior dari McKinsey and Company, sebuah perusahan konsultan manajemen mengatakan yang intinya bagaimanapun, setelah pengaduan konsumen tidak mendapatkan kepuasan. Hasil riset TARP menunjukkan bah%,:a kurang dari setengahnya mereka yang mengadu mendapat kepuasan. Dilaporkan pula bah%..-a tanggapan terhadap masalah konsumen hanya menvebabkan sedikitnya
13
peningkatan ketidakpuasan konsumen dibanding peningkatan harga jasa utility (39 %),
barang dan jasa : jasa finansial (26 barang rumah tangga "smallticket" (36
"large ticket durable
goods seharga $2500 atau lebih (63 %) dan jasa
large ticket
seharga $ 100 atau lebih (74%). Berita
yang
disampaikan
konsumen
mengenai
ketidak
puasan
penanganan masalah dapat merusak pasar, karena dapat mempengaruhi konsumen lainnya. Hasil pengamatan TARP menunjukkan konsumen yang
mengadukan
masalah
kecil
dan
tidak
memperoleh
kepuasan
menyampaikannya pada 16 orang. Dilain pihak, konsumen yang mengadu dan mendapat kepuasan memberi tabu pada 5 orang lainnya untuk masalah kecil dan pada 8 orang untuk masalah besar. Beberapa dari mereka kemudian menjadi pelanggan. TARP telah mengembangkan suatu model ekonomi untuk menghitung kembali investasi perusahaan dalam menangani pengaduan; untuk kategori rendah : kemasan barang (15 %), penggunaan gas (20 %), penjualan (eceran) (35 %) sementara untuk kategori tinggi : penjualan eceran (400 %), perbankan (170 %), penggunaan gas (150 %), barang-barang konsumen (100 %) dan jasa otomotif (100 %).
Pengaduan (Complaining) Bila menemui masalah, konsumen dapat melakukan pengaduan. j Bila tidak ditanggapi, konsumen bisa memberitahukannya pada banvak orang tentang pengalamannya dan berupaya mencar4 ganti L
rugi
secara
legal.
Upaya
selanjutnya
konsumen
dapat
mencoba
menghubungi pihak penjual atau menaguunakan mekanisme pihak ketiga.
14
Untuk pengaduan yang efektif, pertama tentukan tujuan pengaduan. Bila di toko, tanya person in charge, mungkin mamajer atau asisten manajer. Berikan laporan singkat tentang pelayanan yang diterima dan tanya kemungkinan dapat dikembalikannya uang yang telah dibayar. Bila yang dituju dalam upaya tersebut keliru akan lebh banyak pekerjaan diperlukan. Tabel berikut memperlihatkan lima jalur pengaduan : terhadap usaha bisnis, pemilik pabrik (manufacturers), organisasi (kelompok) yang mengatur, anggota aksi konsumen dan tempat yang legal untuk private-action. Penting diperhatikan untuk memulai dari pedagang (merchant)sebelum bergerak pada level atau jalur lain. TABLE 7-1 Complaint Procedure (Levels and Channels of Complaining) Levels to Bring Your Complaint
Channels for Complaint
1. Local business
Salesperson — supervisor manager/owner Consumer affairs department president/CEO Better Business Bureau — county medical societies — consumer action panels (CAPS) Private consumer action groups media action lines — government agencies Small claims court — civil court
2. Manufacturer 3. Self-regulatory organizations 4. Consumer action agencies-..'5. Small claims -or.civil
IcoqTt'
15
KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kebijakan publik dalam bidang prilaku konsumen diperlUkan LIIItUk memberikan manfaat baLn rnas-,-arakat secara keseILII-LIhan.
•
Ada ti-a tipe intcr% enst pemerintah %'a*ItLI 1. ReLlUlast
NlelaranL, menjual produk vans: tidak aman Produsen hares memberikan informasi yan g len , - , kap yan g dicantumkan pada label produk.
Melaran,-, Man van- menvesatkan I I
Pend*d'kan KonSLIIIIen seperti deng an meng I n formasikaii
Mendiclik konsumen
halia\ a
iiien,,kolISLIIIISI bahan - bahan terlaram, seperti 111111LImLiii kerns. 3. Insentif
Insemifyang, diberikan pemerintah seperti pada pemilikan rumah SCI-ICI-11,111,1. c,
Tan--un P - 1 L ~
Jm~ab I n
M e r n p r o r n o s i k a n D a n V i c l i n d t i l l - IPu blik dan Nieniberikan KeseJalitcraiiii ('mein
Pemerintah
Kepentin u a n
Dalam
1. Nlempromosikan Kepentingaii Publik Departemen Perclagangan Departemen PertamMl Departemen Intenriff 2.
MelindLingl Keremingaii Publik
Departemen of State
• Departemen Pel-LdILIM111
Departemen Kehak'11111111
3. Xleniber*kaii Kesejahteraan (;Munn •
Departemen KCLMIII-'aII
Departemen Temiga Kerija
•
Departemen hicrgl
•
Departemen PCIIIIIIIIIIIIII dan Penibatil-'LIM111 Perkoulaii
16.
Departemenesehatan •
Departemen PerhUbLinpn C~
•
Departemen Urusan Veteran
Lembaga Independen Yan g Nlefindun g i Kepentin g an Publik Federal Tracle Comission (FTC) Foocl and Dru-. I c1ministration (FDA) Consumer Products Safety C'omissions (CPSC) Environmental Protection Agency (EPA)
Dsb Di Indonesia contohnya Yayasan Lemabaga Konsumen KonSUen Indonesia (YL,KI) t~ Pendapat Pen(,usaha Sernakin hamak rei y Ulasi. semakin tin , , Ll bima produk. dan semakin tingu'' har c y ajUal di tinukat retail. Tetapi berdasarkan posisi \anu tidak sclinhan g antara konsumen dan prodUSCII. maka perundang - undanuan konSL1111en tetap d1l1Q1-1L11,,111. Kasus Indonesia U'ridang ,
-
L111dLUIL
(Ul [I-K)
mLisih
perlindLinuan
konSL1111C11
,cdan,-~ diperjuanukan YLKI ke DPR.
Wan Yanc, Menvesatkan (Ian Riset Konsumen Kate,-,ori Man N an(-, nien-, esatkan 1. Kebolionumn denuan interisitasvanu, tin,(,(,l Contoh : Man pel-Urnahan %-an ,, rneri p takan 5 menit dari Serrian gg l 111C1-L1lMl,,111 suatu kebohonuan. Perbedaan antara pernyataan dan keno ataa Contoh : Man Rinse denuan rnenCUCI palin g bersih. Padahal berdasarkan penk:1111,111 YLKI t1nLkat kebersihan hasil cucian Rinso masih di ba%%ah Attack Perbedaan antara porn-, ataan dan ke,.-ak*111.111
17.
Contoh : lklan cairan penurun panas dalam (cap kaki ti v a ). Bari vans_ tdlILl
tid,11,
bisa me\aklm karma menurut ahli medic tidak ada penyakit panas L1,11IL111 dan cairan ini hanva berfun-si sebagai SLI"eSti.
Perbaikan Advertensi dan Riser Konsumen
Advertensi perlu dikoreksi bila ditemukan "'deceptive" (halLi 11,-' menyesatkan). Di USA di tentukan oleh FTC (federal Trade (.'onimisions). Contoh : Man Volvo (Text book gambar 21-4). Man ini memperlihatkan
LIJ1
1i
a
coba dava tahan kenderaan denuan " Monster Truck Crushin ' ternvata han"'a Sehl-1~111 dramatisasi. FTC meminta Man tersebut di koreksi. Tindakan koreksi yan g di lakukan produsen dalam kenvataannya (111CIaIL11 riser kosumen) serim-, direspon secara berbeda oleh konsumen. Contoh : di tJSA Man obit dinuin Listerin yan , - , di nilai FTC mcn\ csLuLlll. ternvata banyak kOlISLI111el1 vane tetap mengkonSLIMSInva. Tetapi
I)OU'
konsumen SLIdah memperoleh informasi yang memadai tenting' prodUk (SCI[CIL111 11,11111 tersebut direvisi) denuan mencalItUnikan bah-,,,a Listerin tidak memhantu dinuill.
Penyesatan Dalam Packaging dan Harua
Contoh: I)aI)cr towel van- Likl.iranma dikurangi dari 85 square feel mcill ' -idl 00 feet tanpa merl.lbah harga. Pendidikan Konsumen
Konsumen IllellIbUtUlikan informasi dan pendidikan agar IIILIIIIPLI 111CHUa111hil keputusan dalam membeli secara bijaksana. NNIeskipl.111 PClIICl-llItdII dan 1k•1111-IdLId konsumen berusaha nielakUkan perlindUlIgan konsumen. tetapi 11,11 IM tak 111LIMAill secara
Jadi van,-, terbaik bagi konSLIIIICII adakili ai-,ar mcrcki
menilliki pengetal11.1,111 tenting produk secara lebih balk. A-ar ko[ISLIIIICII
lIICl1(-'etZIhLll Ieh*h hamak tentam-, prodl.lk. IcmhIi,-,Ii kowumill di
I 'SA mcrekomendasikin agar pendidikan konsumen dl ajarkan di sekoLlh L111mill.
18.
Nutritional Labeling Food and Drug Administration (FDA) atau di Indonesia Dep. Kesehatan Ditjen POM (Pen,,avvas Obat clan Makanan) memonitor pelabelan makanan her-l. C t~ Label ini pentin g seba g ai cumber informasi ba( Y i konsumen. van , , bensilwil data tentanu kanclungan bahan makanan (lihat figure 2 1-5 di tekt book) C~ C~ Prioritas Riser Prilaku Konsumen Konsumsi merupakan aktivitas, manusia yang lebih menclasar. Untuk itu perlu suatu riset konsumen untuk menjadi "jembatan" yang balk antara produk clan konsumen, serta membantu pemasar untuk mengkomunikasikan secara elision kepada target pasar. Untuk riset konsumen tersebut perlu dirancan( T secara teliti oleh perlset'dan didukung oleh pembuat kebijakan di pemerintahan. tentan g hal - hal vane nien"acli priontas riser konsumen (tabel 21-3 ).
Hak -hak Konsumen 1. 2. 3. 4.
Hak atas keamanan clan keselamatan. Hak atas informasi yang 'etas dan benar j Hak untuk memilih Merupakan hak konsumen untuk secara bebas memilih harang , clan jasa sesuai kemauan clan kemampuannya.
5.
Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya.
6.
Hak untuk mendapatkan barang clan jasa sesuai den g an nilai tukar Nam-, cliberikan
7.
Hak untuk mendapatkan `anti rL16
8.
Flak untuk mendapatkan pendidikan konsumen
9.
Hak untuk mendapatkan linAL 1 1 1 g an yang bersih serta %%ajl'h Untuk men a konsumen.J menjag
o
UU RI No. 8 TAHUN 1999 T E N T A N G PERLINDUNGAN KONSUTNIEN B A B I KETE N ' TU A N U NfU i M Pasal 1 . Pengertian beberapa istilah C 1. Perlindun2an konsumen 2. Konsumen 3. Pelaku Usaha BAB II ASAS DAN TUJUATN Pasal 2 & 3 BAB III HAK DAN KEWAJIBAN KONSU-NIEN HAK DAN KEWARBAN PELAKU USAHA Pasal 4,5,6,7 BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG PELAKU USAHA Pasal 8, 17 BAB V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BA.KU Pasal 18 BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA Pasal 19-28 BAB VII PENIBINTAAN DAN PENGAWAS.A-N Pasal 29,30 BAB VIII BADAN PERLINDUNG.AN KONSUNMEN NASIONAL Pasal 31-43 BAB IX LENMAGA PERLINDUNGAN KONSLAI MEN S"'.ADAYA MASYARAKAT Pasal 44 BAB X PENTYELESAIANT SENGKETA Pasal 45-48 BAB X'I B.ADAIN PENYELES-AJ.kN SENGKETA KONSLAMEN Pasal 49-58 BAB XII PE-i\'MfK–AN Pasal 59 BAB XIII SANKSI Pasal 60-63 ) BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64, BAB V KETEN'TUAN PENUTUP 65
