KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Oleh: DR. Syarief Hasan, MM. MBA. Menteri Negara Koperasi dan UKM Pada Rapimnas Kadin Yogyakarta, 3 – 4 Oktober 2012
UMKM DALAM STRUKTUR PEREKONOMIAN NASIONAL Jumlah UMKM 55,206 juta unit atau 99,99% dari total pelaku usaha (55,211 juta unit) dan memberikan kontribusi: PDB: Ekspor Non Migas: Rp 202,97 T Rp 4.303,57 T (16,01%) (57,94%) UM 0,08% 44,280 ribu unit
UK
1,09%
98,82%
602,195 ribu unit
UB
UMI
Tenaga Kerja : 101,722 juta orang (97,24%)
UB UM
54,559 juta unit
0,01% 4,952 ribu unit
Sumber: BPS dan Sekretariat Kementerian KUKM 2011
UK MIKRO
Investasi : Rp 830,9 T (52,33%)
Asset lebih dari Rp 10 M Omset/th lebih dari Rp 50 M Asset > Rp 500 JT s.d. Rp 10 M Omset/th > Rp 2,5 M s.d. 50 M
Asset > Rp 50 JT s.d. Rp 500 JT Omset/th > Rp 300 juta s.d. Rp 2,5 M Asset s.d. Rp 50 JT Omset/th s.d. Rp 300 JT
1
1
2009
2010 2011 Pertumbuhan Koperasi 6,72% per tahun
Jumlah Koperasi (UNIT)
33.687.417
192.443
30.849.913
188.181
30.461.121
177.482
170.411
29.240.271
JUMLAH KOPERASI DAN ANGGOTA KOPERASI TAHUN 2009 – MEI 2012
MEI 2012
Jumlah Anggota Koperasi (ORANG)
2
SEBARAN JUMLAH KOPERASI (UNIT) MEI 2012 TOTAL KOPERASI : 192.443 Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri DKI Jakarta
7.079 10.879 3.703 5.071 3.401 5.122 1.834 3.727 948 1.850 7.663
Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel
23.848 26.604 2.466 29.150 6.056 4.407 3.512 2.340 4.266 2.746 2.406
Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Papua Malut Papbar
5.338 5.766 1.985 8.044 3.147 997 741 2.818 2.483 1.294 903 3
2
PERSENTASE SEBARAN KOPERASI BERDASARKAN JENIS KOPERASI TAHUN 2012
75.68% Produsen Pemasaran Konsumen Jasa Simpan Pinjam
0.56%
1.24% 17.98%
4.53%
4
STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif 2. Peningkatan akses sumberdaya produktif
3. Pengembangan jaringan pemasaran produk 4. Peningkatan daya saing SDM
5. Penguatan kelembagaan koperasi 5
3
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM 1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif Arah kebijakan: Untuk mewujudkan pemberdayaan KUMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan KUMKM, antara lain melalui: Peninjauan kembali (review) terhadap Perda yang menghambat Pemberdayaan KUMKM; Penyiapan perangkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya; Penyederhanaan proses dan prosedur pendirian koperasi. 2. Peningkatan akses KUMKM kepada sumberdaya produktif Arah kebijakan: Untuk peningkatan akses KUMKM kepada sumberdaya produktif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha KUMKM, antara lain melalui: Pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi; Penguatan kompetensi konsultan pendamping KUMKM; Penguatan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif, termasuk perluasan jangkauan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
6
LANJUTAN
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM
3. Pengembangan jaringan pemasaran produk Arah kebijakan: Untuk pengembangan produk KUMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang berdaya saing di pasar domestik maupun mancanegara, antara lain melalui : Standarisasi dan mutu produk Revitalisasi pasar tradisional Pameran dan promosi produk KUMKM dalam dan luar negeri 4. Peningkatan daya saing SDM Arah kebijakan: Untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas KUMKM dan meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem, antara lain melalui: Penanaman mental dan semangat wirausaha; Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan (managerial skill dan technical skill); Pengembangan kewirausahaan khususnya di kalangan generasi muda. 5. Penguatan kelembagaan koperasi Arah kebijakan: Untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip, dan asas koperasi; serta peningkatan peran koperasi dan memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota, antara lain melalui: Pencanangan dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP); Revitalisasi koperasi khususnya KUD; 7 Peningkatan kualitas dan kelembagaan organisasi koperasi.
4
REALISASI PENYALURAN KUR PER BANK JANUARI S/D 14 SEPTEMBER 2012 KUMULATIF (TAHUN 2007 – 14 SEPTEMBER 2012)
Bank
Target 2012
TAHUN 2012 14 SEPTEMBER 2012
Plafond
Debitur
Plafond
Debitur
(Rp. M)
(Unit)
(Rp. M)
(Unit)
%
(Rp. M)
BNI
8.887,6
123.152
2.380,7
46.012
4.000
59,52
BRI
52.356,2
6.559.993
12.839,2
1.176.048
15.000
85,59
BANK MANDIRI
9.696,5
200.807
2.694,4
49.619
3.500
76,98
BTN
2.882,2
16.981
975,2
5.954
950
102,65
BUKOPIN
1.233,3
8.677
148,8
1.067
350
42,50
BSM
2.470,2
29.678
975,7
12.886
750
130,09
17,5
67
17,5
67
200
8,76
8.374,4
107.146
2.465,8
32.376
5.250
46,97
85.917,8
7.046.501
22.497,1
1.324.029
30.000
74,99
BNI SYARIAH BPD TOTAL
8
PENYALURAN KUR PER PROVINSI (KUMULATIF) PER 14 SEPTEMBER 2012 TOTAL NO
PROVINSI
Plafon (Rp juta)
%
Debitur
%
1 2
JAWA TIMUR JAWA TENGAH
13.413.004 12.844.443
15,6 14,9
1.222.114 1.635.072
17,3 23,2
3
JAWA BARAT
11.350.583
13,2
1.006.373
14,3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SULAWESI SELATAN SUMATERA UTARA DKI JAKARTA RIAU SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN BALI KALIMANTAN BARAT LAMPUNG JAMBI NANGGROE ACEH DARUSSALAM D.I. YOGYAKARTA
4.841.671 4.468.398 3.917.166 2.737.120 2.639.650 2.521.199 2.282.552 2.092.421 1.913.204 1.911.110 1.843.312 1.680.131 1.654.702 1.583.302
5,6 5,2 4,6 3,2 3,1 2,9 2,7 2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8
393.506 291.296 160.167 116.261 162.358 129.609 122.774 132.937 168.791 82.622 162.364 104.282 127.269 177.614
5,6 4,1 2,3 1,6 2,3 1,8 1,7 1,9 2,4 1,2 2,3 1,5 1,8 2,5
9
5
LANJUTAN
PENYALURAN KUR PER PROVINSI (KUMULATIF) PER 14 SEPTEMBER 2012 TOTAL NO 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROVINSI
Plafon (Rp juta)
Persen
Debitur
Persen
BANTEN
1.567.112
1,8
104.727
1,5
KALIMANTAN TENGAH
1.414.119
1,6
67.895
1,0
SULAWESI TENGAH
1.019.245
1,2
89.365
1,3
NTB
1.015.032
1,2
103.407
1,5
NTT
904.957
1,1
72.506
1,0
SULAWESI UTARA
888.963
1,0
66.431
0,9
PAPUA
863.790
1,0
41.672
0,6
SULAWESI TENGGARA
735.897
0,9
65.397
0,9
MALUKU
665.394
0,8
35.350
0,5
BENGKULU
619.709
0,7
51.098
0,7
KEPULAUAN RIAU
549.555
0,6
21.632
0,3
SULAWESI BARAT
485.966
0,6
36.777
0,5
GORONTALO
475.643
0,6
47.908
0,7
IRIAN JAYA BARAT
396.244
0,5
14.240
0,2
MALUKU UTARA
351.139
0,4
17.514
0,2
BANGKA BELITUNG
300.103
0,3
15.361
0,2
885.917,85
100
7.046.501
100
TOTAL
10
PERKEMBANGAN REALISASI KUR OLEH BANK BPD POSISI 14 SEPTEMBER 2012 NO
BPD
TAHUN 2010 RP. M
DEB
TAHUN 2011 RP. M
THUN 2012
DEB
RP. M
JUMLAH
DEB
RP. M
DEB
1
JATIM
813,2
7.058
1,468.7
13,718
822,0
8.429
3.103,9
29.205
2
BJB
766,3
7.816
894.5
9,106
403,1
3.206
2.064,0
20.128
3
JATENG
269,4
4.653
486.7
7,637
374,2
4.909
1.130,3
17.199
4
DKI
51,3
521
112.0
925
52,6
319
215,8
1.765
5
DIY
17,6
184
29.6
303
12,3
138
59,5
630
6
NTB
26,9
357
27.3
394
28,8
394
85,0
1.189
7
SULUT
31,6
1.156
16.2
625
5,5
128
53,3
1.909
8
KALBAR
56,9
589
85.0
654
65,7
371
207,6
1.614
9
KALSEL
31,3
596
97.0
1,190
76,6
790
204,9
2.576
10
KALTENG
24,6
549
45.5
1,122
44,7
845
114,8
2.516
11
NAGARI
71,2
1.697
353.0
11,174
308,7
9.646
733,0
22.517
12
MALUKU
15,3
520
33.7
1,045
42,0
841
91,0
2.406
13
PAPUA
35,3
536
48.4
611
34,9
335
116,7
1.467
2.211,0
26.232
3,697.5
48,504
2.271,0
30.351
8.179,6
105.121
JUMLAH I
CATATAN : Jumlah 1 : BPD pelaksana sejak Tahun 2010
11
6
LANJUTAN
PERKEMBANGAN REALISASI KUR OLEH BANK BPD POSISI 14 SEPTEMBER 2012 TAHUN 2010 NO
TAHUN 2011
THUN 2012
JUMLAH
BPD
RP. M 14
KALTIM
15
ACEH
16
SUMUT
17
RIAUKEPRI
18
SUMSELBABEL
19
JAMBI
20
BENGKULU
21
LAMPUNG
22
BALI
23
DEB
RP. M
DEB
RP. M
DEB
RP. M
DEB
67,4
765
67,4
765
5,8
60,0
5,8
60,0
39,1
288
39,1
288
7,8
54
7,8
54
11,9
149
11,9
149
-
-
-
-
0,8
8
0,8
8
16,64
201
16,64
201
34,7
415
34,7
415
NTT
2,4
3
2,4
3
24
SULSELBAR
0,4
5
0,4
5
25
SULTENG
1,7
28
1,7
28
26
SULTRA JUMLAH 2 TOTAL BPD
2.211,0
26.232
3,697.5
48,504
6,3
49
6,3
49
194,7
2.025
194,7
2.025
2.465,8
32.376
8.374,4 107.146
CATATAN : Jumlah 2 : BPD Pelaksana sejak Tahun 2012
12
GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL 1. Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Februari 2011. 2. GKN dimaksudkan untuk memotivasi dan memobilisasi masyarakat untuk berwirausaha secara kreatif dan inovatif dan berdaya saing. 3. GKN sudah direplikasi di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam bentuk kegiatan pelatihan kewirausahaan, expo kewirausahaan, expo pendidikan, dan magang. Dampak dalam kurun setahun terakhir, telah terjadi peningkatan rasio kewirausahaan di Indonesia dari 592.467 (0,24 %) tahun 2009 menjadi 3,7 juta (1,56 %) tahun 2011 (Data Menko Perekonomian, 2012). 4. Meningkatnya jumlah wirausaha, akan berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan secara signifikan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan 13 rakyat.
7
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. Penerapan teknologi informasi, termasuk IT Cloud untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan KUMKM. 2. Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi, dan mengembangkan aplikasi model bisnis yang sederhana, dapat dilaksanakan dan berpotensi untuk dikembangkan. Piranti lunak ini dapat diakses secara online di www.sentrakukm.com dan www.bi.go.id, kepada KUMKM diperkenalkan berbagai Lending Model, termasuk teknik pembuatan business plan dan proposal usaha, dan kiat mengakses ke lembaga keuangan. 14
PENDAMPINGAN BISNIS KUMKM Program pendampingan bisnis KUMKM bekerjasama dengan asosiasi dunia usaha, perguruan tinggi, termasuk asosiasi konsultan bisnis (Asosiasi BDS Indonesia dan Asosiasi KKMB Indonesia). 1. Pendampingan dan coaching bisnis untuk KUMKM dimaksudkan untuk : Memberikan bimbingan langsung kepada KUMKM dalam bidang produksi, distribusi dan pemasaran. Memberikan layanan pendampingan kepada KUMKM dalam berhubungan dengan pihak luar (Perbankan, Lembaga Donor, Instansi Pemerintah/BUMN/BUMS). 2. Sebagai upaya mensinergikan potensi dan sumberdaya yang tersedia dari seluruh stakeholder KUMKM, maka pada tahun 2013 akan difasilitasi pembangunan 15 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), yang menyediakan layanan: a. Konsultan bisnis KUMKM; b. Pendamping/mentor bisnis; c. Fasilitasi akses pembiayaan; d. Fasilitasi pemasaran dan promosi; e. Training Center; f. Pengembangan jaringan usaha; g. Layanan pustaka entrepreneur. BDS: Business Development Services KKMB: Konsultan Keuangan Mitra Bank
15
8
KESIMPULAN 1. Pemberdayaan KUMKM bersifat strategis dan merupakan penunaian amanat konstitusional yang perlu diprioritaskan; 2. Perlu keterlibatan seluruh komponen bangsa yaitu: Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat Akademis yang merupakan tiga pilar utama (triple helix) yang berperan dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM; 3. Sinergitas dan koordinasi antara para pemangku kepentingan merupakan prasyarat pokok dalam mendorong KUMKM menjadi lembaga inovatif, kreatif dan produktif; 4. Pengurus dan anggota Kadin, baik di Pusat maupun di Daerah, merupakan salah satu pilar utama yang menentukan keberhasilan pemberdayaan KUMKM. 16
17
9
