KATA PENGANTAR. i - 1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas taufiq, hidayah, dan karunia¬-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2008-2012 dapat disusun.

Penyusunan LKPJ AMJ Gubernur DIY disusun berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 yang menetapkan, bahwa jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diperpanjang sampai dengan paling lama 3 tahun dan juga Keputusan Presiden Nomor 55/P Tahun 2011 yang ditetapkan tanggal 30 September 2011 yang isinya bahwa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diperpanjang kembali selama satu tahun. Penyusunan LKPJ AMJ merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Masyarakat. Sesuai dengan Pasal 24 PP Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, LKPJ AMJ Kepala Daerah merupakan ringkasan LKPJ Tahun Anggaran 2008-2010 ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. Dengan demikian LKPJ AMJ Gubernur DIY merupakan ringkasan LKPJ Gubernur DIY Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 serta sisa masa jabatan tahun 2012. Program kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 2008-2012 disusun dengan acuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013. Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu indikator good governance, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY menunjukkan kinerja yang membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 dan 2011 Pemerintah Provinsi DIY mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang tahun-tahun sebelumnya hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut dicapai berkat kerjasama dan kecermatan seluruh aparatur Pemerintah Provinsi DIY. Secara khusus kami memberikan apresiasi atas semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Berbagai keberhasilan yang telah dicapai tidak terlepas berkat buah pikiran dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di DIY yang tidak kenal lelah untuk terus berupaya demi peningkatan kesejahteraan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

i-1

KATA PENGANTAR masyarakat DIY. Kami menyadari, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera diatasi dan dibenahi bersama. Akhirnya, saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Yogyakarta,

Agustus 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

i-2


BAB I PENDAHULUAN Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada saat ini diatur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/P Tahun 2011. Kepres ini mengatur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan KGPAA Pakualam IX sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selama satu tahun terhitung sejak 9 Oktober 2011. Sebelumnya, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY juga sudah diperpanjang yang diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2008. Kepres ini mengatur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan KGPAA Pakualam IX sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selama tiga tahun terhitung sejak 9 Oktober 2008.

Dengan

akan berakhirnya masa jabatan Gubernur pada 09 Oktober 2012 maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur Provinsi DIY Tahun 2008-2012. Penyusunan LKPJ AMJ merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (PP Nomor 3 Tahun 2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Masyarakat. Sesuai dengan Pasal 24 PP Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, LKPJ AMJ Kepala Daerah merupakan ringkasan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan, dengan demikian LKPJ AMJ Gubernur DIY Tahun 2008-2012 merupakan ringkasan LKPJ Gubernur DIY Tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 serta LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan (tahun 2012).

A. DASAR HUKUM Keberadaan DIY sebagai bagian NKRI tidak dapat dilepaskan dari momen penting paska Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Sesaat setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayog yakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI. Daerah Kasultanan Ngayogyakarta kemudian bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Pernyataan-pernyataan di atas disebutkan dalam: 1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;

2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);

3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).


I-1

BANGSAL KEPATIHAN Dulu, merupakan tempat kediaman resmi (Official residence) sekaligus kantor Pepatih Dalem. Di tempat inilah pada zamannya diselenggarakan kegiatan pemerintahan seharihari kerajaan. Sejak tahun 1945 kantor Perdana Menteri Kesultanan Yogyakarta ini menjadi kompleks kantor Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta. foto: Agus Yuniarso (http://www.flickr.com/photos/agusyr/), teks: wikipedia

Setelah pernyataan menggabungkan diri di atas, pada tanggal 6 September 1945 Pemerintah Pusat menyampaikan Piagam Kedudukan yang merupakan pengakuan dan penetapan sebagai jawaban atas amanat tersebut. Dengan latar belakang tersebut, keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai Daerah Istimewa. Sejarah kedudukan keistimewaan men unjukkan bahwa sejak awal penggabungannya kedalam NKRI, DIY telah memiliki perhatian, komitmen, dan dukungan yang besar atas berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai tonggak sejarah Indonesia secara keseluruhan. Pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa DIY merupakan pusat perjuangan dimana berbagai peristiwa penting dalam perintisan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI terjadi, bahkan pernah menjadi Ibukota Negara yaitu pada tanggal 4 Januari 1946—27 Desember 1949. Eksistensi DIY sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam NKRI secara formal diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang ini pada saat yang sama juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Berdasarkan Amandemen Kedua UUD 1945, eksistensi DIY sebagai daerah istimewa diakui dan dihormati secara tegas sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undangundang.

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

I -2


KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

Keistimewaan DIY juga diakui pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 2 ayat (8) dan (9). Terkait dengan kepemimpinan di daerah, dalam hal ini kepemimpinan di tingkat provinsi, saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX. Sri Sultan Hamengku Buwono X pada saat ini juga merupakan pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sedangkan Sri Paduka Paku Alam IX adalah pemimpin Kadipaten Pakualaman. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa, serta merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta, dengan demikian maka keduanya merupakan dwi-tunggal yang menjunjung kepemimpinan hamemayu hayuning bawana. Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh perikehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Mengakhiri masa jabatan selama empat tahun terhitung sejak perpanjangan jabatan tahun 2008, Gubernur selaku Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur DIY 2008-2012. LKPJ AMJ 2008-2012 disusun berdasarkan:

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang - undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;

7. Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2008 mengenai Perpanjangan Masa Jabatan Gubernur DIY;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/P Tahun 2011 mengenai Perpanjangan Masa Jabatan Gubernur DIY;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008;

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013.


I-3

BAB I

PENDAHULUAN

B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi Geografis Daerah 1.1 Batas Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah, terletak antara 7º33’ -8º12’ Lintang Selatan dan 110º00’ -110º50’ Bujur Timur. Letak ini secara administratif berbatasan dengan beberapa wilayah di sekelilingnya. Bagian utara Provinsi DIY berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Gambar 1.1 PETA ADMINISTRASI WILAYAH STUDI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sumber: Single Base Map Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diLayout dengan Software Berbasis Geograpich Information System (GIS)

Secara administratif,

Provinsi DIY terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

1. 2. 3. 4. 5.

Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa; Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa; Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa; Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa; Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa.

1.2 Luas Wilayah Luas wilayah Provinsi DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.890.754 km²). Luasan wilayah ini menjadikan DIY sebagai provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Luasan wilayah tersebut jika diperinci hingga ke tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. I -4

Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%); Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%); Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40%); Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%); Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012


BAB I

Gambar 1.2 Luas Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diolah)

1.3 Topografi Luas wilayah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara umum terbagi kedalam beberapa karakter topografis. Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dpl, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m dpl, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl.

Dengan penampang topografis sebagaimana dijelaskan di atas, wilayah DIY terbagi

menjadi beberapa satuan fisiografis yang terdiri atas beberapa satuan pegunungan dan dataran rendah sebagai berikut:

1. Satuan Pegunungan Selatan yang memiliki luasan wilayah sebesar ± 1.656,25

km² dan terletak pada ketinggian antara 150–700 m. Satuan pegunungan ini terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu) yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Sedangkan pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin yang merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping. Karakteristik wilayah ini adalah memiliki lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;

2. Satuan Gunung Berapi Merapi dengan luas mencapai ± 582,81 km² dan memiliki ketinggian dari 80 m hingga 2.911 m. Satuan pegunungan ini terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi yang meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul. Wilayah ini termasuk ke dalam bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;

3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo

seluas ± 215,62 km² dengan ketinggian 0–80 m. Dataran rendah ini terletak membentang pada bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Bentangan dataran rendah ini merupakan alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial yang merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;

4. DIY juga memiliki wilayah yang disebut sebagai Pegunungan Kulon Progo dan

Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km² dengan ketinggian antara 0–572 m yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.


I-5

BAB I

PENDAHULUAN

2. Gambaran Umum Demografi 2.1 Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Provinsi DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 3.457.491 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. Sex ratio penduduk DIY sebesar 97,73. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi DIY Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten/Kota Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Kota Yogyakarta DIY

Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio 190.694 198.175 388.869 96,23 454.491 457.012 911.503 99,45 326.703 348.679 675.382 93,70 547.885 545.225 1.093.110 100,49 189.137 199.490 388.627 94,81 1.708.910 1.748.581 3.457.491 97,73 Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Penduduk Provinsi DIY berdasarkan hasil SP 2010, selama periode 2008-2011 terjadi peningkatan jumlah. Jumlah penduduk tahun 2008 sebanyak 3.393 ribu jiwa pada tahun 2011 menjadi 3.496 ribu jiwa. Meski mengalami peningkatan jumlah, namun jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk selama periode tersebut dapat dikatakan relatif kecil, yaitu kurang dari 1%.

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil Proyeksi SP 2010 (x 1000) sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Diolah Keterangan : *) Proyeksi SP 2010 **) Proyeksi SUPAS 2005

Dilihat dari persebaran jumlah penduduk Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2010, jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.093.110 jiwa atau sebesar 31,62%. Penduduk terbanyak kedua adalah Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk sebanyak 911.503 jiwa atau sebesar 26,36% dan disusul oleh Kabupaten Gunungkidul pada urutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 675.382 jiwa atau sebesar 19,53%. Selanjutnya, wilayah dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk masing-masing 388.627 jiwa dan 388.869 jiwa atau sebesar 11,24% dan 11,25%.

I -6



BAB I

Gambar 1.4 Persebaran Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2010 (%) sumber: DIY dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi DIY pada tahun 2010 sebesar 1,02. Dua daerah di Provinsi DIY masih memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Sleman (1,92%) dan Kabupaten Bantul (1,55%). Laju pertumbuhan penduduk tiga daerah lainnya memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah yaitu Kota Yogyakarta (-0,22%), Kabupaten Gunungkidul (0,06%) dan Kabupaten Kulon Progo (0,47%).

Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2010 (%) sumber: DIY dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Kepadatan penduduk di wilayah Provinsi DIY pada tahun 2010 sebesar 1.085,28 jiwa/Km2. Daerah terpadat adalah Kota Yogyakarta yaitu 11.957,75 jiwa/Km2, sedangkan kepadatan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 454,69 jiwa/Km2. Secara umum, kepadatan penduduk berada pada wilayah yang relatif maju yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Gambar 1.6 Kepadatan Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 (Jiwa/Km2) sumber: DIY dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY


I-7

BAB I

PENDAHULUAN

2.2 Angkatan Kerja Kondisi angkatan kerja adalah salah satu faktor penting yang akan menentukan kemajuan dan kemakmuran suatu daerah. Usia penduduk yang tergolong kedalam angkatan kerja adalah dari usia 15 tahun hingga 65 tahun. Komposisi penduduk pada usia ini dapat dijadikan indikator untuk melihat dinamika bidang ketenagakerjaan di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2008 hingga 2012 kondisi ketenagakerjaan di DIY dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 1.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Provinsi DIY 2008-2012 2008 (Agustus)

2009 (Agustus)

2010 (Agustus)

2011 (Agustus)

2012 (Februari)

Orang

%

Orang

Orang

%

Orang

Orang

%

Angkatan Kerja

1.999.734

70,51

2.016.694

70,23

1.882.296

69,76

1.872.912

68,77

1.927.167

70,47

1. Bekerja

1.892.205

66,72

1.895.648

66,01

1.775.148

65,79

1.798.595

66,04

1.848.369

67,59

2. Pengangguran

107.529

3,79

121.046

4,22

107.148

3,97

74.317

2,73

78.798

2,88

Bukan Kerja

836.444

29,49

855.025

29,77

815.838

30,24

850.717

31,23

807.579

29,53

Kegiatan

Angkatan

%

%

1.

Sekolah

284.792

10,04

308.401

10,74

279.420

10,36

282.226

10,36

-

-

2.

Mengurus Rumah Tangga

445.969

15,72

461.014

16,05

437.630

16,22

429.555

15,77

-

-

3.

Lainnya Jumlah

105.683

3,73

85.610

2,98

98.788

3,66

138.936

5,10

-

-

2.836.178

100,00

2.871.719

100,00

2.698.134

100,00

2.723.629

100,00

2.734.746

100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY

Jumlah angkatan kerja di Provinsi DIY menurut data BPS pada Agustus 2008 sebanyak 1.999.734 orang atau sebesar 70,51% dari total penduduk Provinsi DIY berumur 15 tahun keatas. Jumlah angkatan kerja tersebut meningkat menjadi 1.872.912 orang pada tahun 2011. Dari total penduduk DIY tahun 2011, sebesar 66,04% merupakan penduduk bekerja. Sementara itu, data ketenagakerjaan Bulan Februari tahun 2012 menunjukkan jumlah angkaran kerja sebanyak 1.927.167 orang sedangkan bukan angkatan kerja sebanyak 807.579 orang.

Gambar 1.7 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2011 sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Diolah

Perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi selama periode 20082011 menunjukkan kondisi yang menggembirakan yang ditandai dengan adanya kecenderungan penurunan tingkat pengangguran di Provinsi DIY. Tingkat pengangguran tahun 2008 sebesar 5,38%, sempat mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 6,00% dan tahun 2010 sebesar 5,69%. Namun pada tahun 2011 tingkat pengangguran menurun cukup signifikan menjadi 3,97%. Tingkat pengangguran Provinsi DIY tahun 2012 Bulan Februari sebesar 4,09%.

I -8


BAB I


2.3 Pendidikan Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurunnya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Trend dari tahun 2005 sampai dengan 2010 menunjukkan bahwa IPM Provinsi DIY selalu di atas IPM Nasional. Pada tahun 2009 IPM DIY sebesar 75,23 sedangkan nasional sebesar 71,76. Untuk DIY baik pada tahun 2009 maupun 2010 menduduki posisi keempat nasional. Pada tahun 2010, IPM Provinsi DIY sebesar 75,77, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009, sedangkan IPM nasional 72,27.

Gambar 1.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, 20052010 sumber: DIY dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2010 menunjukkan bahwa Kota

ogyakarta dan Sleman memiliki IPM yang jauh lebih baik dibandingkan 3 kabupaten lainnya. IPM Kota Yogyakarta menduduki ranking pertama dengan nilai sebesar 79,52, disusul kemudian oleh Kabupaten Sleman sebesar 78,20. Tiga daerah dengan IPM yang masih rendah adalah Kabupaten Bantul (74,53), Kulon Progo (74,49) dan Gunungkidul (70,45).

Tabel 1.3 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2010 Kabupaten/Kota

Angka Harapan Hidup (tahun)

Angka Melek Huruf (%)

Rata - rata Lama Sekolah (tahun)

Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp)

IPM

Peringkat IPM

Kulon Progo

74,38

90,69

8,20

630,38

74,49

4

Bantul

71,31

91,03

8,82

646,08

74,53

3

Gunungkidul

70,97

84,66

7,65

625,20

70,45

5

Sleman

75,06

92,61

10,30

647,84

78,20

2

Kota Yogyakarta

73,44

98,03

11,48

649,71

79,52

1

Provinsi DIY

73,22

90,84

9,07

646,56

75,77

4

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Jumlah penduduk menurut usia sekolah di Provinsi DIY pada tahun 2011 adalah sebanyak 571.565 orang. Berdasarkan wilayahnya, penduduk usia sekolah terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul, yaitu masing-masing sebanyak 159.260 orang (27,86%) dan 140.751 orang (24,63%). Sedangkan wilayah dengan penduduk usia sekolah paling sedikit adalah Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 71.001 orang atau 12,42% dari total jumlah penduduk usia sekolah di DIY.


I-9

BAB I

PENDAHULUAN

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di Provinsi DIY, 2011 No.

Kabupaten/Kota

1

Bantul

2

Sleman

3

Jumlah

Penduduk Menurut Usia Sekolah 7 - 12

13 - 15

16 - 18

Jumlah

%

910.572

70.999

34.743

35.009

140.751

24,63

1.084.742

77.821

36.700

44.739

159.260

27,86

Gunungkidul

674.408

61.119

29.012

32.136

71.001

12,42

4

Kulon Progo

388.755

34.785

16.674

19.542

122.267

21,39

5

Yogyakarta

388.088

33.263

17.182

27.841

78.286

13,70

Propinsi DIY

3.446.565

277.987

134.311

159.267

571.565

100,00

Sumber: Disdikpora Provinsi DIY

Komitmen Pemerintah Provinsi DIY untuk senantiasa meningkatkan kualitas SDM diwujudkan melalui kebijakan yang didasarkan pada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasar kerja, namun pendidikan juga merupakan upaya pembangunan watak bangsa (national character building). Pembangunan watak ini diantaranya dapat berupa penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan di Provinsi DIY yang mendukung kegiatan pengajaran dan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program-program pembangunan, pelayanan pendidikan sudah mulai menjangkau daerah terpencil, dengan dibangunnya beberapa sekolah di daerah tersebut. Terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui berbagai program Pemerintah Provinsi DIY dapat dinilai menggunakan tolok ukur angka partisipasi. Angka partisipasi yang terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator kualitas pendidikan. Berikut adalah perkembangan APK dan APM dari tahun 2008-2010 di beberapa jenjang pendidikan di Provinsi DIY.

Tabel 1.5 Perkembangan APK dan APM Menurut Jenjang Sekolah di Provinsi DIY (2008-2011) APK DAN APM APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/MA APM SD/MI APM SMP/MTs APM SMA/MA

2008 108,82 114,98 81,51 94,73 84,64 59,12

2009 111,44 115,47 87,06 96,65 84,78 60,87

2010 111,45 114,32 88,33 97,15 81,05 60,47

2011 111,43 115,5 88,79 97,53 81,08 63,45

Sumber: Disdikpora Provinsi DIY

Selama kurun waktu 2008-2011 terjadi peningkatan APK di semua jenjang pendidikan yaitu dari jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Pada jenjang SD/MI APK tahun 2008 sebesar 108,82%, pada tahun 2011 menjadi 111,43%. Sementara itu pada jenjang SMP/MTs, nilai APK tahun 2008 sebesar 114,98% dan tahun 2011 mencapai 115,5%. Kondisi yang sama pada jenjang SMA/MA dimana APK tahun 2008 sebesar 81,51% menjadi 88,79% pada tahun 2011. Seperti halnya capaian APK, capaian APM selama kurun waktu 2008-2011 juga mengalani perkembangan yang positif ditandai dengan naiknya nilai APM dari tahun ke tahun khususnya pada jenjang SD/MI dan SMA/ MA, sedangkan APM pada jenjang SMP/MTs justru mengalami penurunan.

I - 10



BAB I

2.4 Penduduk Miskin Masalah kemiskinan merupakan problema yang membutuhkan kebijakankebijakan yang sifatnya solutif. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DIY telah berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin melalui programprogram pengentasan kemiskinan. Banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah dan memberikan hasil positif, setidaknya hingga tahun 2012, seperti bantuan beras miskin (raskin), asuransi kesehatan untuk keluarga miskin (askeskin), bantuan biaya pendidikan (BOS), dan lain-lain. Usahausaha tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan terlihat dari kecenderungan menurunnya persentase angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY Menurut Wilayah, 2008-2012 Kota/Urban Desa/Rural Jumlah Total % thd % thd % thd Tahun Jumlah penJumlah penJumlah penduduk (000) duduk (000) duduk (000) Provinsi Kota Desa 2008 324,16 14,99 292,12 24,32 616,28 18,32 2009 311,47 14,25 274,31 22,60 585,78 17,23 2010 308,36 13,98 268,94 21,95 577,30 16,83 2011 304,34 13,16 256,55 21,82 560,88 16,08 2012* 305,89 13,13 259,44 21,76 565,32 16,05 * Bulan Maret 2012 Sumber: BPS Provinsi DIY

Jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY pada tahun 2011 menurut data BPS sebanyak 560,88 ribu orang atau sebesar 16,08% dari total penduduk DIY. Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,75% dari tahun 2010 yang sebesar 16,83% serta tahun 2008 yang persentasenya masih mencapai 18,32%. Sedangkan kecenderungan persebaran angka kemiskinan dari tahun ke tahun didominasi oleh kemiskinan yang tersebar di daerah pedesaan. Selama periode 2008-2011, rata-rata penduduk miskin di wilayah kota adalah 14,10% sedangkan rata-rata penduduk miskin di wilayah desa adalah 22,67%. Namun demikian, jika dilihat trendnya selama periode 20062011, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan, baik itu di wilayah kota maupun desa. Data tahun 2012 (Bulan Maret), jumlah penduduk miskin Provinsi DIY sebanyak 565,32 ribu orang atau sebesar 16,05% dari total penduduk DIY, dengan demikian angka kemiskinan tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun 2011.


I - 11

PENDAHULUAN

BAB I

3. Kondisi Ekonomi Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Potensi Unggulan Daerah Provinsi DIY memiliki beberapa potensi unggulan yang merupakan pendukung kemandirian perekonomian di daerah. Sektor ekonomi unggulan perlu untuk dikembangkan sehingga benar-benar dapat mendorong kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pertumbuhan ekonomi DIY didorong oleh sektor-sektor unggulan dimana sektor unggulan tersebut berkontribusi besar dalam pembentukan output di Provinsi DIY. Berikut ini adalah sektor ekonomi unggulan di Provinsi DIY:

3.1.1 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) Sektor perdagangan mempunyai peran yang vital dalam menggerakkan perekonomian di daerah. Beberapa komoditi yang menjadi unggulan ekspor DIY antara lain kulit, mebel kayu, tekstil dan kerajinan. Perkembangannya ekspor di Provinsi DIY cenderung fluktuatif. Realisasi ekspor pada tahun 2008-2011 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.7 Nilai dan Volume Ekspor Impor Provinsi DIY, 2008-2011 Realisasi Ekspor Impor Ekspor Nilai (juta US $) Volume (juta kg) Impor Nilai (juta US $) Volume (juta kg)

2008

2009

2010

2011

2012

130,30 40,60

109,00 31,00

140,00 35,00

144,00 27,00

45,30 9,25

50,70 8,90

26 5

22 3

76 2

6,65 0,76

Sumber: Dinas Perindagkop & UKM Provinsi DIY (Data S.d. Maret 2012)

Meski volume dan nilai eskpor DIY cenderung fluktuatif, namun dari sisi impor terlihat perkembangan yan relatif menggembirakan yaitu adanya kecenderungan penurunan impor baik dari sisi nilai maupun nilainya. Hal ini merupakan salah satu indikasi semakin kuatnya keberadaan produk dalam negeri. Pertumbuhan di sektor PHR salah satunya didorong oleh pariwisata. Salah satu predikat DIY adalah sebagai kota pariwisata. Keunggulan sektor pariwisata meliputi beragamnya destinasi pariwisata, tersedianya fasilitas baik berupa sarana maupun prasana aktivitas kepariwisataan hingga keberadaan kekayaan budaya di DIY. Objek wisata di daerah Provinsi DIY memang menjadi magnet yang kuat untuk menarik minat kunjungan wisatawan. DIY merupakan destinasi wisata utama di Indonesia selain Bali yang memiliki berbagai objek wisata dan khazanah kekayaan budaya. Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Provinsi DIY tersebar di seluruh kabupaten yang ada dalam berbagai jenis dan jumlahnya. Sampai saat ini, obyek wisata andalan DIY berdasarkan kabupaten meliputi 43 daya tarik wisata di Kota Yogyakarta, di Kabupaten Sleman terdapat daya tarik sebanyak 43, di Kabupaten Bantul sebanyak 40 daya tarik, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 17 daya tarik wisata dan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 23 daya tarik wisata. Obyek dan daya tarik wisata yang potensial untuk segmen pasar wisatawan nusantara jika ditinjau berdasarkan kunjungan

I - 12


BAB I


wisatawan antara lain adalah Kraton Yogyakarta, Pantai Parangtritis, Baron, Kukup, Krakal, Kebun Binatang Gembira Loka dan Monumen Yogya Kembali. Sedangkan obyek yang potensial untuk segmen wisatawan mancanegara misalnya daalah Gunung Merapi, Candi Sambisari, Candi Pawon, Kalasan dan bekas Kraton Ratu Boko. Jumlah event yang diselenggarakan di DIY kurang lebih 8.693 event. Sedangkan fasilitas pariwisata berupa hotel berbintang sejumlah 37 dan hotel melati dan pondok wisata sejumlah 1.048, serta restauran sejumlah 752 unit. Pengembangan bidang pariwisata DIY juga didukung oleh berbagai kegiatan usaha yang sifatnya mendukung kegiatan pariwisata. Keberadaan berbagai usaha dan sarana pendukung pariwisata di atas memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan tingkat kunjungan wisatawan. Tingkat kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Untuk mempertahankan tingkat kunjungan wisatawan, Pemerintah Provinsi DIY juga mengusahakan kegiatan kepariwisataan yang diarahkan menuju wisata minat khusus. Model wisata minat khusus ini perlu dikembangkan mengingat wisata model ini relatif kurang rentan terhadap krisis ekonomi serta menghasilkan lama tinggal (length of stay), tingkat pembelanjaan (spending) dan tingkat kunjungan ulang (repeaters) yang lebih tinggi. Pengembangan pariwisata minat khusus ini diarahkan pada optimalisasi destinasi pariwisata yang dinilai paling potensial di masing–masing wilayah, sehingga setiap kabupaten/kota di DIY memiliki fokus pengembangan yang berbeda, misalnya; Kota Yogyakarta diprioritaskan pada bidang heritage, Kabupaten Gunungkidul pada wisata alam/goa–gunung, Kabupaten Bantul destinasi bidang kerajinan dan religi/ mitos, Kabupaten Kulon Progo destinasi alam/bahari dan Kabupaten Sleman destinasi desa wisata. Di samping wisata minat khusus, juga diupayakan untuk meningkatkan wisata Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE) mengingat banyaknya hotel/tempat pertemuan yang mendukung pelaksanaannya.

3.1.2 Sektor Pertanian 1. Tanaman Pangan Sektor tanaman pangan di Provinsi DIY memiliki beberapa komoditas yang dipandang potensial untuk dikembangkan. Potensi tersebut meliputi antara lain; padi, jagung dan kedelai. Dipandang potensial mengingat ketiga komoditas tersebut memiliki beberapa pertimbangan, seperti; 1) merupakan bahan pangan pokok penduduk DIY, 2) menjadi bahan baku industri, dan 3) pengusahaannya banyak menyerap tenaga kerja. Gambaran perkembangan ketiga komoditas tersebut dari tahun 2008-2012 dapat dilihat dari data berikut. Tabel 1.8 Luas Panen Tanaman Pangan di Provinsi DIY (Ha), 2008-2012 No

Komoditas

2008

1

Padi sawah

100.359

2

Padi ladang

39.808

Total padi 3

Jagung

140.167 71.164

2009

2010

2011

2012*

105.613 106.907 107.990 110.281 39.811

40.151

42.837 43.606

145.424 147.058 150.827 153.887 74.563

Rerata Pertumbuhan (%) 0,08 2,34 2,37

86.837

69.768 76.187

2,70

4 Kedelai 32.514 31.666 33.572 Sumber: BPS Provinsi DIY, * Angka Ramalan 1 2012

28.988 27.275

-4,04


I - 13

PENDAHULUAN

BAB I

Tabel 1.9 Populasi Tanaman Pangan di Provinsi DIY (Kw/Ha), 2008-2012 No

Komoditas

2008

2009

2010

2011

2012*

Rerata Pertumbuhan (%)

1

Padi sawah

62,61

62,72

60,50

60,51

63,56

0,42

2

Padi ladang

42,68

44,10

44,10

44,24

47,79

2,92

56,95

57,62

56,02

55,89

59,09

0,97

40,10

42,24

39,80

41,80

46,86

4,17

4 Kedelai 10,76 12,72 11,39 Sumber: BPS Provinsi DIY, * Angka Ramalan 1 2012

11,31

12,14

3,60

Total padi 3

Jagung

Tabel 1.10 Produksi Tanaman Pangan di Provinsi DIY (Ton) 2008-2011 No

Komoditas

1

Padi sawah

2

Padi ladang

2008

2009

2010

2011

2012*


628.321

662.368

646.816

653.434

700.966

2,84

169.911

175.562

177.071

189.500

208.374

5,29

798.232

837.930

823.887

842.934

909.340

1,40

285.372

314.937

345.576

291.596

356.989

6,72

4 Kedelai 34.998 40.278 38.244 Sumber: BPS Provinsi DIY, * Angka Ramalan 1 2012

32.795

33.123

-0,80

Total padi 3

Jagung

Produksi padi dari tahun 2008 hingga 2012 mempunyai kecenderungan meningkat

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,84%. Namun demikian pada tahun 2010 terjadi penurunan produksi padi jika dibandingkan tahun 2009 yang disebabkan oleh pergeseran masa tanam dan tingginya curah hujan pada fase pembungaan padi di pertengahan tahun hingga akhir 2010. Rerata pertumbuhan padi yang positif tersebut merupakan kontribusi dari peningkatan produksi padi ladang yang cukup signifikan. Hal ini juga ditunjukkan oleh peningkatan luas panen dan produktivitas padi ladang yang terus bertumbuh. Padi ladang adalah komoditas tanaman pangan utama yang dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Gunungkidul. Seluruh kecamatan di Gunungkidul menghasilkan padi ladang. Hal ini didukung oleh lahan di kawasan Gunungkidul yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering karena kesesuaian agroekosistemnya. Luas panen, produksi, dan produktivitas jagung juga tercatat cenderung meningkat dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Peningkatan ini dikarenakan pertambahan luas panen di lahan kering. Meskipun produksi jagung pada tahun 2011 mengalami penurunan, namun berdasarkan perhitungan Angka Ramalan I, produksinya diperkirakan akan kembali meningkat pada tahun 2012, bahkan hingga melampaui pencapaian produksi pada tahun 2010. Untuk komoditas kedelai, meskipun produksi pada tahun 2012 diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, namun rerata pertumbuhannya dari tahun 2008 hingga 2012 justru mengalami kecenderungan penurunan sebesar 0,80%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan produksi yang signifikan pada tahun 2010 dikarenakan tingginya curah hujan sehingga banyak tanaman yang gagal dipanen.

I - 14


BAB I


2. Tanaman Hortikultura Salah satu komoditas hortikultura unggulan berupa sayuran yang dihasilkan dari DIY adalah bawang merah varietas Tiron. Keunggulan bawang merah ini diantaranya tahan busuk ujung daun dan relatif tahan busuk umbi. Penanaman bawang merah Tiron berkembang luas hingga di kecamatan Sanden, Srandakan, Bambanglipuro dan Pundong. Bawang merah varietas Tiron dari Kabupaten Bantul ini juga telah dilepas sebagai varietas unggul oleh Kementerian Pertanian.

Salak Pondoh

merupakan komoditas hortikultura buah-buahan dengan nilai ekonomi tinggi yang telah berkembang di DIY, khususnya Sleman. Salak Pondoh dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dataran rendah sampai pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut yang berarti sesuai dengan agroekosistem di daerah Sleman. Saat ini Salak Pondoh dikembangkan di Kecamatan Turi, Tempel dan Pakem. Pemasaran salak pondoh untuk memenuhi kebutuhan domestik di Yogyakarta maupun kota-kota besar lain di Indonesia umumnya dilakukan melalui pedagang pengumpul yang ada di masing-masing desa dengan kapasitas 6-8 ton per hari. Sedangkan sebagai komoditas ekspor, salak pondoh telah dipasarkan hingga ke China. Salak Pondoh yang diekspor sudah tersertifikasi Prima-3 sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Tabel 1.11 Luas Panen dan Produksi Salak dan Bawang Merah di Provinsi DIY, 2008-2011 2008 Komoditas Salak (satuan rumpun) Bawang merah

2009

Luas (Ha)

Prod (Kuintal)

Luas (Ha)

4.632.882

707.730

4.836.703

2.164

210.420

1.628

2010

2011 Prod (Kuintal)

Luas (Ha)

Prod (Kuintal)

625.720 4.789.215

577.930

3.639.296

258.070

197.628

133.658

1.271

144.070

Prod (Kuintal)

Luas (Ha)

2.027

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY

Tahun 2010 dan 2011 terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan turunnya produksi bawang merah. Penurunan ini disebabkan oleh dampak anomali iklim yang mengakibatkan curah hujan cukup tinggi sejak triwulan III 2010, sedangkan pada tahun 2011 luas panen bawang merah menurun karena luas tanam yang berkurang karena beralih ke tanaman hortikultura lainnya. Sementara itu penurunan produksi dan produktivitas salak disebabkan oleh dampak erupsi Gunung Merapi pada triwulan IV 2010 dan dampaknya masih dirasa tahun 2011 dimana tanaman salah di sentra produksi Sleman dalam tahapan recovery tanaman terkena dampak erupsi. Produksi salak tahun 2012 diperkirakan sebesar 468.284 kuintal. DIY juga memiliki komoditas hortikultura unggulan berupa tanaman hias. Salah satu komoditas tanaman hias unggulan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu Krisan. Hampir semua varietas Krisan yang ditanam dapat tumbuh dengan baik di dataran dengan ketinggian medium antara 400 – 700 m di DIY. Hal ini didukung oleh kemampuan daya adaptasi Krisan yang tinggi. Oleh karena itu, saat ini Krisan sedang dikembangkan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Selain karena aspek agroekosistem yang mendukung pengembangan Krisan di DIY, potensi pengembangan Krisan juga timbul akibat adanya tarikan pasar DIY terhadap tanaman hias (bunga). DIY yang menjadi destinasi pariwisata dan merupakan tempat penyelenggaraan MICE membutuhkan tanaman hias dalam jumlah yang besar setiap bulan. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan tanaman hias tersebut sekitar 70% dipenuhi oleh pasokan dari luar DIY. Hal ini menimbulkan celah yang cukup besar untuk dieksploitasi melalui pengembangan Krisan.


I - 15

BAB I

PENDAHULUAN

Tanaman Krisan merupakan tanaman hias semusim yang dapat dipanen setelah tiga bulan atau sekitar 110 hari dari penanaman bibit. Ini berarti dalam setahun terdapat tiga musim tanam efektif dengan hasil panen antara 3.000 hingga 5.000 batang per minggu. Hasil ini dapat dioptimalisasi melalui intensifikasi jarak tanam serta aplikasi teknologi budidaya.

3. Peternakan Sektor peternakan juga menjadi salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan di wilayah DIY. Beberapa wilayah yang menjadi sentra beberapa komoditas peternakan adalah Gunungkidul sebagai sentra penghasil sapi potong dan kambing, sedangkan Sleman terkenal sebagai sentra sapi perah. Perkembangan ketiga komoditas ini dapat dilihat dari data tahun 2008-2011 berikut. Tabel 1.12 Populasi Ternak di Provinsi DIY (ekor), 2008-2011 No

Jenis Ternak

1

Sapi Potong

2

Sapi Perah

3

Kambing

2008

2009

2010

2011


269.655

283.043

290.949

385.370

13,40

5.652

5.495

3.466

3.888

-9,18

304.780

308.353

331.147

343.647

4,21


Perkembangan ketiga komoditas ternak tersebut cukup menggembirakan dilihat dari potensi pertumbuhannya yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat, kecuali sapi perah. Populasi sapi potong dan kambing pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun 2010, 2009 dan 2008. Hal ini berkaitan erat dengan sejumlah kegiatan yang mendukung peningkatan populasi, seperti bantuan sosial sapi potong dan ternak kambing baik dari anggaran APBD Provinsi maupun APBN. Populasi sapi perah pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun 2009, sebesar 36,92%, hal ini disebabkan karena dampak awan panas erupsi Merapi disentra populasi sapi perah Kabupaten Sleman sehingga menyebabkan banyak ternak yang mati. Pada tahun 2011 dengan berbagai upaya pemulihan populasi sapi perah meningkat menjadi 3.888 ekor.

4. Kehutanan Hutan negara di Provinsi DIY seluas 18.715,0640 ha atau hanya sekitar 5,87% dari total luas seluruh provinsi yaitu 3.185,18 km2. Dari luasan tersebut, kawasan hutan yang dikelola oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sebagai UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY seluas 16.358,6 ha yang terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 13.411,70 ha, Hutan Lindung (HL) seluas 2.312,80 ha, dan Hutan Konservasi (Taman Hutan Raya) seluas 634,10 ha.

Penutupan vegetasi pada wilayah hutan Balai KPH Yogyakarta terdiri dari beberapa jenis antara lain jati, kayu putih, sonokeling, pinus, kenanga, mahoni, kemiri, gliricidea, akasia, murbei, dan bambu dengan luas yang bervariasi. Namun demikian diantara keseluruhan jenis yang ditanam, hanya jati dan kayu putih saja yang ditanam dalam luasan yang besar kerana jenis lain hanya dengan luasan kecil dan bersifat sporadis. Hal ini berarti hutan DIY memiliki potensi kayu dan non kayu yang cukup tinggi.

Produksi hasil hutan kayu berupa kayu bulat baik jenis jati maupun rimba belum semuanya dilakukan secara langsung dalam pengelolaan hutan. Produksi kayu bulat ini pada dasarnya dari tebangan tak tersangka akibat adanya kegiatan yang membutuhkan pembukaan lahan atau akibat adanya pencurian yang barang buktinya dapat diselamatkan, kebakaran, dan bencana alam. Oleh karena itu, potensi unggulan dari sub sektor kehutanan justru berupa produksi hasil hutan bukan kayu, yaitu minyak kayu putih.

I - 16


BAB I


Potensi tanaman kayu putih seluas 4.603,72 ha atau 28% dari luas KPH Yogyakarta. Potensi tanaman kayu putih ini tersebar pada lima Bagian Daerah Hutan (BDH), yaitu BDH Karangmojo dengan luas 2.267,6 ha, BDH Playen dengan luas 1.616,37 ha, BDH Paliyan seluas 403,3 ha, BDH Kulon Progo-Bantul seluas 286,45 ha, dan BDH Panggang seluas 30 ha. Tanaman kayu putih dipungut daunnya untuk bahan baku lima unit Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP), yaitu PMKP Sendangmole (BDH Playen), PMKP Gelaran (BDH Karangmojo), PMKP Dlingo, PMKP Kediwung, dan PMKP Sermo (BDH Kulon ProgoBantul). Pada tahun 2011 kawasan hutan kayu putih di BDH Kulon Progo seluas 68 ha telah dialihkan menjadi Kawasan Konservasi dengan fungsi Suaka Margasatwa seluas 63 ha sehingga kayu putih pada Suaka Margasatwa ini tidak dapat dipungut. Hal ini juga berarti PMKP Sermo tidak memproduksi minyak kayu putih lagi sejak tahun 2011. Pemanfaatan kayu putih ini telah lama dikelola secara kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemungutan daun kayu putih dilaksanakan oleh pesanggem penggarap tanah yang kemudian diberikan kompensasi berupa upah pungutan. Selain itu, masyarakat sekitar hutan juga diberi kesempatan untuk melakukan tumpangsari di hutan kayu putih. Pemungutan daun kayu putih ini juga dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah konservasi. Produksi minyak kayu putih selama periode 2008-2011 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.13 Produksi Minyak Kayu Putih (Liter, 2008-2011) No

Unit Pabrik

1 2 3 4 5

Sermo Kediwung Dlingo Gelaran Sendangmole Jumlah

2008

2009

2010

260 424 770 22.267 17.160 40.881

251 415 737 22.325 17.353 41.082

260 423 846 24.207 17.616 43.352

2011 330 876 22.490 21.261 44.957

Rerata Pertumbuhan % -33,30 -7,39 4,68 0,53 7,78 3,24

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY

Rata-rata pertumbuhan produksi minyak kayu putih selama 2008-2011 sebesar 3,24%. Selain itu, sumbangan produksi minyak kayu putih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY cukup siginifikan. PAD yang berasal dari penjualan minyak kayu putih pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, yaitu dari Rp.5.028.309.000,- menjadi Rp.6.110.306.400,- atau sebesar 21,52%.


I - 17

PENDAHULUAN

BAB I

5. Perkebunan Berdasarkan kondisi saat ini, lahan yang berpotensi untuk dikembangkan seluas 176.000 ha. Dengan sistem pengusahaan perkebunan yang hampir secara keseluruhan dilaksanakan oleh petani dalam bentuk perkebunan rakyat, memungkinkan dilaksanakannya pengembangan komoditas tanaman perkebunan, terutama untuk tanaman semusim melalui pola perguliran tanaman. Agribisnis perkebunan ini telah menumbuhkan sentra-sentra produksi komoditas perkebunan yang selanjutnya dikembangkan melalui penanaman dan atau pengutuhan populasi tanaman sesuai skala ekonomis usaha di tingkat lokasi melalui rehabilitasi dan intensifikasi. Operasionalisasinya dengan mengembangkan kebersamaan usaha perkebunan dalam satu wilayah secara kelompok atau koperasi dengan bermitra usaha dengan pihak lain yang lebih menguntungkan dalam pendekatan agribisnis utuh, berdaya saing dan berkelanjutan.

Potensi unggulan subsektor perkebunan yang dimiliki oleh Provinsi DIY adalah kelapa,

kopi, jambu mete, kakao, tembakau, dan tebu. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo danGunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman.

Tabel 1.14 Produksi Komoditas Perkebunan Provinsi DIY Tahun 2008-2011 Rata-rata Pertumbuhan (%)

1 2 3 4

Kelapa Kopi Jambu mete Kakao

2008 52.792,53 433,82 707,68 1.184,46

Produksi (ton) 2009 2010 53.108,22 56.753,90 417,04 399,99 704,69 408,32 1.193,43 1.333,69

5

Tebu

15.785,31

18.089,14

17.031,34

17.262,20

3,37

Jumlah 70.903,80 73.512,52 Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY

75.927,24

74.614,14

1,74

No.

Komoditas

2011 55.317,77 388,05 385,90 1.260,22

1,64 -3,65 -15,99 2,33

Produksi komoditas perkebunan unggulan di DIY untuk masing-masing komoditas cenderung meningkat, kecuali jambu mete dan kopi yang produksinya menurun karena dampak anomali iklim. Rata-rata pertumbuhan total dari komoditas unggulan tersebut dari tahun 2008 hingga 2011 terhitung sebesar 1,74%.

6. Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY memiliki wilayah pantai sepanjang ± 113 km yang meliputi tiga wilayah kabupaten yaitu Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo dengan potensi ikan yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai 320.600 ton per tahun, sedangkan di Samudra Hindia potensi lestarinya sebesar 906.340 ton per tahun. Potensi serta pemanfaatan sumberdaya melalui perikanan tangkap masih terus dioptimalkan melalui pengembangan pelabuhan perikanan di Sadeng dan Glagah yang diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap khususnya komoditas tuna yang menjadi produk unggulan baik untuk pasar lokal maupun pasar luar negeri.

Penangkapan yang selama ini dilakukan sudah melebihi

12 mil ke arah laut sesuai dengan kemampuan perahu yang sudah menggunakan kapal di atas 10 GT. Namun demikian, sebagai upaya optimalisasi produksi perikanan tangkap, maka telah dilakukan pengadaan kapal 30 GT yang nantinya diharapkan akan memiliki daerah operasi yang lebih luas. Hingga akhir tahun 2011 telah terdapat empat unit kapal 30 GT yang akan

I - 18


BAB I


mendukung perikanan tangkap di DIY. Selain itu, juga telah dilakukan pelatihan awak yang akan mengoperasionalkan kapal 30 GT tersebut. Potensi ikan yang dapat diusahakan/dihasilkan dari perikanan budidaya sebesar lebih kurang 38.700,29 ton per tahun dengan luas lahan potensial lebih kurang 18.129,3 ha. Garis pantai yang cukup panjang dengan topografi lahan yang landai serta didukung oleh tersedianya air tawar dan air laut yang berkualitas menjadikan lahan pesisir juga dapat digunakan untuk kegiatan budidaya, baik untuk kegiatan pembesaran ikan/udang, maupun untuk usaha pembenihan/hatchery. Potensi sumberdaya lahan pesisir yang dapat dikembangkan untuk usaha budidaya tambak maupun kolam budidaya (terpal) seluas lebih kurang 650 Ha dengan potensi produksi kurang lebih sebesar 13.000 ton per tahun.

Tabel 1.15 Capaian Subsektor Kelautan dan Perikanan, 2008-2011 No 1

Uraian

Satuan

2008

2009

2010

2011


Produksi

Ton

17.764,60 25.205,80

43.938,98 49.524,00

42,97

- Perikanan Budidaya

Ton

14.736,70 20.105,40

39.032,98 44.524,00

48,21

4.906,00

22,18

- Perikanan Tangkap

Ton

3.027,90 5.100,40

2

Ikan Masuk

Ton

26.977,00 44.564,80

3

Ikan Keluar

Ton

1.793,80 2.765,40

4

Konsumsi Ikan

kg/kap/th

17,03 19,38

5

Pendapatan

Rp/bulan

5.000,00

39.526,26 41.553,10

19,67

7.483,93

5.017,8

63,95

22,06

23,01

10,64

- Nelayan

1.850.000 1.942.500

1.868.685 1.150.000

-12,42

- Pembudidaya ikan

1.076.000 1.284.000

1.716.000 1.100.000

5,69

- Pengolah

1.980.000 2.090.000

2.403.500 2.332.320

5,86

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY

Data Tabel 1.15 menunjukkan perkembangan positif dari sektor perikanan yang antara lain dapat dilihat dari peningkatan produksi perikanan dari tahun ke tahun. Produksi perikanan dari tahun 2008 hingga 2011 rata-rata meningkat sebesar 42,97%. Capaian produksi perikanan pada tahun 2010 melonjak hingga 74% menjadi 43.939,98 ton. Dinamika yang cukup menggembirakan juga dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah ikan yang keluar dari DIY sebesar 63,95% walaupun jumlah ikan yang masuk juga masih bertumbuh rata-rata sebesar 19,67%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap ikan di Provinsi DIY semakin meningkat. Selain itu, ditilik dari tingkat pendapatan pembudidaya dan pengolah ikan yang rata-rata pertumbuhannya sekitar 5% dapat juga mengindikasikan betapa sektor perikanan dan kelautan merupakan bidang yang memiliki potensi besar untuk berkembang pesat pada masa yang akan datang. Produksi perikanan di Provinsi DIY lebih didominasi oleh hasil perikanan budidaya. Perkembangan produksi perikanan budidaya meliputi budidaya tambak, kolam, sawah, karamba, jaring apung dan telaga. Peningkatan produksi maupun nilai produksi perikanan budidaya menggambarkan bahwa minat masyarakat terhadap perikanan budidaya semakin tinggi, serta dipengaruhi oleh harga pasar. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi budidaya ikan air tawar dengan prioritas pada komoditas unggulan yang mempunyai nilai lebih pada sistem produksi dan pemasaran. Komoditas unggulan di Provinsi DIY yang telah ditetapkan yaitu udang (galah, lobster tawar, vaname, windu/penaide), nila, gurami, dan lele (patin, lele dumbo, lele lokal). Pembinaan dan pengembangan perikanan melalui pendekatan kelembagaan dilaksanakan dengan mengutamakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam wadah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan juga menumbuhkan kelompok-kelompok baru sehingga diharapkan dengan cara usaha bersama akan lebih berdaya dan lebih mampu bersaing.


I - 19

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka optimalisasi produksi perikanan budidaya, Provinsi DIY telah mengembangkan Kawasan Sentra Produksi Perikanan (KSPP). Pengembangan KSPP juga untuk mengakomodasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan. KSPP tersebut diharapkan akan menjadi tempat konsentrasi usaha, pengaturan produksi pasar, pembinaan teknis, penyediaan sarana produksi, dan pengembangan kemitraan. Untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah membangun konsep minapolitan. Konsep minapolitan adalah konsep pengembangan bidang perikanan dengan memfokuskan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir dalam sebuah kawasan. Konsep minapolitan di wilayah Provinsi DIY diterapkan di Kabupaten Gunungkidul. Gunungkidul merupakan salah satu kawasan prioritas pengembangan minapolitan nasional yang untuk skala nasional secara keseluruhan berjumlah 41 kabupaten/kota. Dipilihnya Kabupaten Gunungkidul untuk menyandang status minapolitan nasional tidak dapat dilepaskan dari posisi strategis sejumlah kecamatan di Gunungkidul yang berada di tepi pantai, misalnya Kecamatan Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo.

7. Jogja Seed Centre (JSC) Gagasan untuk meraih peluang menjadi pusat perbenihan melalui kegiatan unggulan Pengembangan JSC didukung oleh keberadaan beberapa lembaga perbenihan yang dimiliki DIY. Lembaga Perbenihan tersebut meliputi Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikiltura (BP2TPH) dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSBP), serta Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan (BPBPTDK) untuk sektor pertanian, Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan (BP3KP), Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan (BSPMBPTKP) untuk subsektor perkebunan, dan Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (BPTKP) untuk sektor perikanan.

JSC dirancang untuk menjadi pusat informasi perbenihan yang memberikan layanan

secara utuh tentang berbagai aktivitas perbenihan (pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan), termasuk zonasi komoditas benih/bibit, pelaku usaha, dan aktivitas pemasaran baik yang dilakukan secara online maupun penjualan langsung. Melalui fungsi ini JSC diharapkan dapat menjadi suatu paket sistem informasi perbenihan terpadu. Untuk mewujudkan tujuan ini, saat ini telah dibangun website “Jogja Seed Centre” untuk mengintegrasikan semua aktivitas perbenihan yang diharapkan dapat mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan. Mengingat kedudukan JSC yang sangat strategis, percepatan implementasi JSC dilakukan dengan pembentukan institusi untuk menjadi ajang koordinasi. Sebagai langkah awal JSC diwadahi dalam bentuk Sekretariat Bersama yang diatur dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 58 tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta. Tugas organisasi Jogja Seed Centre atau yang kemudian diubah menjadi Jogja Benih sebagaimana termaktub dalam Pergub ini adalah sebagai koordinator dan fasilitator layanan informasi, konsultasi, diseminasi, promosi, pertemuan dan kerjasama perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, serta perikanan. Dalam perkembangannya, untuk mengimplementasikan gagasan Jogja Benih, hingga tahun 2011 telah dilepas beberapa varietas unggulan dan spesifik Provinsi DIY, baik untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan perkebunan. Varietas dan produksi benih/bibit yang dihasilkan tersebut meliputi benih/bibit tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, secara rinci sebagai berikut: a. Pertanian Sektor pertanian Provinsi DIY telah melepaskan beberapa varietas unggulan holtikultura. Varietas tersebut antara lain Cabai Branang, Cabai Gantari, Kelengkeng Selarong, Jambu

I - 20



BAB I

Dalhari, Salak Pondoh, Salak Gading Ayu, Salak Manggala, Bawang Merah Tiron, Bawang Putih Lumbu Putih, Tomat Kaliurang, Srikaya Si Nyonya, Durian Menoreh Kuning, Durian Menoreh Jambon, Mangga Malam, Buah Naga Sabila Merah dan Sabila Putih; tanaman pangan (Padi Gogo Segreng, Padi Gogo Segreng Handayani dan Mendel Handayani; Kedelai Hitam Malika). Sementara itu varietas yang berpotensi untuk dilepas adalah: Bawang Merah Crok Kuning, Temulawak Imogiri, Durian Promasan, Pisang Raja Bagus, Melon Melody Gama, Melon Gama Basket. Produksi benih tanaman pangan mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Produksi benih padi pada tahun 2011 sejumlah 2.519,22 ton atau mengalami peningkatan 132,38% dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 1.084,08 ton. Produksi benih jagung sejumlah 121.139 ton juga mengalami peningkatan 18,6% dibandingkan tahun 2010 sejumlah 102.145 ton. b. Kehutanan dan Perkebunan Pada sektor kehutanan dan perkebunan dalam mendukung JSC diwujudkan melalui kegiatan pembuatan bibit tanaman kehutanan dan perkebunan. Kegiatan pembuatan bibit tanaman kehutanan yang dilakukan di persemaian Bunder berupa penyediaan bibit yang akan dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, diperbantukan pada instansi, dan kelompok tani/masyarakat untuk perluasan tanaman baik di kawasan hutan rakyat, masyarakat, maupun hutan negara. Pembuatan bibit tanaman kehutanan mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2009 kegiatan pembuatan bibit tanaman kehutanan di persemaian di Bunder sebanyak 725.000 batang. Sedangkan pada tahun 2010 bibit yang dibuat sejumlah 635.000 batang dan meningkat lagi menjadi 651.500 batang pada tahun 2011. Kegiatan pembibitan tanaman perkebunan yang sudah dilakukan antara lain berupa sertifikasi bibit unggul perkebunan, pemurnian tembakau, pemilihan pohon induk kelapa, serta observasi dan identifikasi potensi kelapa dalam. c. Perikanan Pada sektor perikanan, Pemerintah Provinsi DIY terus berusaha untuk meningkatkan peran Balai Benih Ikan (BBI)/Budidaya Air Tawar (BAT) agar menjadi BBI/BAT sentral. Saat ini terdapat empat BBI yaitu: BBI Cangkringan, BBI Bejiharjo, BBI Sendangsari dan BBI Wonocatur. Untuk produksi dari BBI dan Unit Pembenihan Rakyat Binaan pada tahun 2009-2010 telah terjadi peningkatan produksi dari total telur ikan pada 2009 sebanyak 124.720 butir meningkat drastis hingga 15.570.294 butir. Sementara itu dari sisi benih juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana produksi benih ikan pada tahun 2009 sebanyak 3.849.640 ekor menjadi 12.467.465 ekor pada tahun 2010 atau mengalami peningkatan hingga 224%. Sedangkan produksi benih ikan pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan, yaitu sejumlah 28.950.350 atau meningkat sebesar 132,21% dibanding tahun sebelumnya.

3.1.3 Sektor Industri Pengolahan Sektor industri sebagai salah satu penggerak perekonomian di DIY memiliki nilai yang sangat strategis dalam mewujudkan kemandirian perekonomian daerah. Saat ini di DIY terdapat beragam unit usaha dibidang industri yang meliputi industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, dan industri kerajinan. Unit usaha tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan dilihat dari pertambahan unit usaha.

Selama tahun 2008-2011, terjadi peningkatan jumlah unit usaha Industri Kecil,

Menengah dan Besar (IKMB) di Provinsi DIY. Jumlah unit usaha IKMB pada tahun 2008 sebanyak 76.267 unit, mengalami peningkatan hingga pada tahun 2011 menjadi 80.056 unit. Sektor industri memiliki peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja ini meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 serapan tenaga kerja sejumlah 273.621 orang dan meningkat menjadi 291.391 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

I - 21

PENDAHULUAN

BAB I

orang pada tahun 2009 dan tahun 2010 dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 292.625 orang. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri IKM pada tahun 2011 sebanyak 295.461 orang. Perkembangan yang positif juga terjadi pada indikator lain seperti nilai inverstasi, nilai produksi dan juga nilai bahan baku.

Tabel 1.16 Potensi Industri IKM Provinsi DIY, 2008-2011 No

Uraian

Satuan

2008

2009

2010

2011

1.

Unit Usaha

Unit Usaha

76.267

77.851

78.122

80.056

2.

Tenaga Kerja

Orang

273.621

291.391

292.625

295.461

3.

Nilai Investasi

Rp. 000

769.274.520

871.110.097

878.063.496

1.003.678.054

4.

Nilai Produksi

Rp. 000

2.800.904.707

2.325.582.931

2.821.218.797

3.053.031.164

5.

Nilai Bahan Baku

Rp. 000

1.258.224.448

1.251.173.034

1.358.293.612

1.352.479.088

Sumber: Dinas Perindagkop & UKM Provinsi DIY

Selain produk-produk sebagaimana disebutkan sebelumnya, Provinsi DIY memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat industri kreatif. Industri kreatif di Provinsi DIY yang cukup potensial meliputi fashion, kerajinan, layanan komputer dan piranti lunak, serta permainan interaktif.

Tabel 1.17 Potensi Industri Kreatif Provinsi DIY No

Unit Usaha (Unit)

Cabang Industri

Tenaga Kerja (orang)

Nilai Investasi (Rp.000)

Nilai Produksi (Rp. 000)

Nilai Bahan Baku/Bahan Penolong (Rp. 000)

1

Desain

33

277

2.109.600

7.006.100

2.085.400

2

Fesyen

5.505

26.186

137.289.551

463.000.535

229.601.765

3

Kerajinan

27.984

114.548

392.492.753

1.222.695.444

490.153.396

4

Layanan komputer dan Piranti Lunak

347

1.338

2.056.260

6.469.775

2.692.396

5

Permainan Interaktif Jumlah

13

39

70.550

1.139.450

924.808

33.882

142.388

534.018.714

1.700.311.304

725.457.765

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provins DIY

3.2 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY selama 2008-2011 cenderung mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2008-2011 sebesar 4,87% per tahun. Angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY tahun 2008-2011 berturut-turut sebesar 5,03%, 4,43%, 4,88% dan 5,16%. Sampai dengan triwulan II tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY sebesar 5,79%.

Gambar 1.9 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY, 2008-2012 sumber: DIY dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

I - 22


BAB I


Laju pertumbuhan per sektor selama periode 2008-2011 hampir semuanya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada sektor pertanian, khususnya pada tahun 2009 dan 2010 sempat mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010. Tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama 2008-2011 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, Real Estate dan jasa perusahaan dan sektor konstruksi, dengan angka pertumbuhan rata-rata berturut-turut adalah 6,70%, 6,56% dan 6,01% per tahun. Sementara itu pada periode yang sama, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian dengan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 1,68% per tahun. Data pada triwulan II tahun 2012 menunjukkan bahwa semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif kecuali sektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -7,86%. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor jasa-jasa (11,76%), diikuti oleh sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan (10,90%), sektor listrik, gas dan air bersih (8,18%) dan sektor pertanian (7,25%).

Gambar 1.10 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selama 2008-2012 Menurut Sektor sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Diolah

Tabel 1.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha, 2008-2012 No

Lapangan Usaha

2008

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

-0,02

3

Industri Pengolahan

1,37

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

5

2009

2010

2011

Tw II 2012*

7,25

-0,27

-2,12

0,30

0,88

11,96

1,23

1,88

7,00

6,79

-7,86

5,53

6,10

4,00

4,26

8,18

Konstruksi

6,09

4,64

6,06

7,23

5,47

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

5,26

5,43

5,33

5,19

6,59

7

Pengangkutan dan Komunikasi

7,12

5,96

5,73

8,00

5,72

8

Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan

5,82

6,11

6,35

7,95

10,90

9

Jasa-jasa

4,94

4,49

6,44

6,47

11,76

5,03

4,43

4,88

5,16

5,79

Provinsi DIY

5,72

3,37

Sumber: BPS Provinsi DIY Keterangan: *) pertumbuhan cummulative to cummulative (c-to-c)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DIY selama tahun 20082011 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan PDRB Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku di Provinsi DIY selama tahun 2008-2011 sebesar Rp4,56 trilyun per tahun. Sementara itu, jika dilihat dari nilai PDRB ADH Konstan Tahun 2000, juga mengalami kenaikan selama periode 2008-2011. Jika pada tahun 2008 nilai PDRB ADH Konstan sebesar Rp19,21 trilyun, maka pada tahun 2011 telah meningkat menjadi Rp22,13 trilyun. Rata-rata peningkatan nilai PDRB ADH Konstan selama 2008-2011 adalah Rp,0,97 trilyun per tahun. Nilai PDRB ADH Berlaku Provinsi DIY pada Triwulan II tahun 2012 sebesar Rp13,54 trilyun, sedangkan ADH Konstan Tahun 2000 sebesar Rp5,57 trilyun. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

I - 23

BAB I

PENDAHULUAN

Gambar 1.11 Perkembangan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2000 di Provinsi DIY, 2008-2011 sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Diolah

Tabel 1.19 Nilai PDRB Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha Tw II Tahun 2012 (Milyar Rp) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Provinsi DIY Sumber: BPS Provinsi DIY

Tw II 2012 ADH Konstan ADH Berlaku Tahun 2000 1.791,03 801,26 92,070 38,802 1.726,71 676,19 180,59 53,35 1.288,45 490,17 2.757,69 1.195,59 1.208,08 635,65 1.453,98 597,21 3.047,15 1.084,94 13.545,76 5.573,17

Nilai PDRB Provinsi DIY didominasi oleh beberapa sektor. Hal ini terlihat dari kontribusi yang besar dari sektor tersebut dalam pembentukan PDRB Provinsi DIY. Empat sektor yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian DIY selama 20082011 yaitu sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Sementara itu sektor dengan kontribusi yang relatif rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor listrik, gas dan air bersih.

Gambar 1.12 Rata-rata Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB Provinsi DIY, 2008-2011 sumber: DIY dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

I - 24


BAB I


Struktur PDRB Provinsi DIY selama 2008-2012 cenderung sama. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektoral yang tidak banyak berubah. Empat sektor yaitu sektor jasa, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian masih mendominasi dalam pembentukan PDRB. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor-sektor tersebut dalam pembentukan PDRB yang relatif lebih tinggi dibanding sektor-sektor lainnya. Dari keempat sektor tersebut, tiga sektor yaitu sektor jasa, sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan menunjukkan kecenderungan peningkatan kontribusi, sedangkan sektor pertanian menunjukkan kontribusi yang menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 1.20 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB di Provinsi DIY, 2008-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Lapangan Usaha

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa Provinsi DIY Sumber: BPS Provinsi DIY

15,73 0,74 13,29 1,28 10,70 19,22 9,82 9,77

15,38 0,71 13,35 1,35 10,70 19,72 9,20 9,88

14,56 0,67 14,02 1,33 10,59 19,74 9,03 9,98

14,23 0,70 14,36 1,31 10,78 19,79 8,83 9,96

Tw II 2012 13,22 0,68 12,75 1,33 9,51 20,36 8,92 10,73

19,46 100,00

19,71 100,00

20,07 100,00

20,05 100,00

22,50 100,00

2008

2009

2010

2011

Selama tahun 2008-2011, terjadi peningkatan nilai PDRB per kapita di Provinsi DIY yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi DIY dari tahun ke tahun. Nilai PDRB per kapita menurut harga berlaku meningkat dari Rp9,58 juta pada tahun 2008 menjadi Rp14,85 juta pada tahun 2011 atau dengan kata lain meningkat sebesar Rp5,26 juta selama 2008-2011. Demikian halnya dengan PDRB per kapita menurut harga konstan yang mengalami peningkatan dari Rp5,32 juta pada tahun 2008 menjadi Rp6,34 juta pada tahun 2011.

Gambar 1.13 Perkembangan PDRB Per Kapita di Provinsi DIY (Rupiah), 2008-2011 sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Diolah

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua kabupaten lain yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2008-2011 di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY adalah Kota Yogyakarta 5,05%, Kabupaten Bantul 4,91%, Kabupaten Sleman 4,82%, Kabupaten Gunungkidul 4,25% dan Kabupaten Kulon Progo 4,17% per tahun.


I - 25

BAB I

PENDAHULUAN

Gambar 1.14 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota, 2008-2011 sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Diolah

Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY selama periode 2008-2011, menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini terjadi di semua kabupaten/kota di Provinsi DIY. Kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi juga memiliki nilai PDRB yang relatif lebih besar. Kabupaten Sleman menempati urutan pertama dalam nilai PDRB yang diikuti oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan terakhir Kabupaten Kulon Progo. Nilai rata-rata PDRB selama periode 2008-2011 Kabupaten Sleman sebesar Rp13,16 trilyun, Kota Yogyakarta Rp11,28 trilyun, Kabupaten Bantul 8,68 trilyun, Kabupaten Gunungkidul 6,34 trilyun dan Kabupaten Kulon Progo 3,43 trilyun.

Gambar 1.15 Perkembangan PDRB ADH Berlaku Menurut Kabupaten/Kota, 2008-2011 sumber: DIY dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Jika dilihat tingkat kesejahteraan penduduk menurut kabupaten/kota yang diukur dengan tingkat pendapatan per kapita, kondisi kabupaten/kota tidak jauh berbeda sebagaimana tercermin dari perbandingan pertumbuhan ekonomi dan juga nilai PDRB. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan PDRB per kapita yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk kedua wilayah tersebut relatif lebih tinggi sehingga dapat dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi. Pada tahun 2011, Kabupaten Sleman memiliki tingkat pendapatan per kapita sebesar Rp13,63 juta, Kota Yogyakarta sebesar Rp33,18 juta, Kabupaten Bantul Rp10,96 juta, Kabupaten Gunungkidul Rp10,69 juta dan Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp9,91 juta.

Tabel 1.21 Nilai PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota 2008-2012 Tahun

Kulon Progo

2008

7.872.179

8.371.861

8.145.736

10.851.917

25.095.291

2009

8.480.871

9.060.104

8.864.564

11.634.944

27.220.030

2010

9.121.467

9.957.620

9.808.630

12.452.292

30.305.612

2011 9.910.472 Sumber: BPS Provinsi DIY

10.960.328

10.694.252

13.634.558

33.189.951

I - 26

Bantul

Gunungkidul

Sleman

Kota Yogyakarta



BAB I

4. Sistematika Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ AMJ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 – 2012 disusun dengan sistematika: Bab I Pendahuluan: Memuat penjelasan umum mengenai dasar hukum, gambaran umum daerah meliputi kondisi geografis daerah, gambaran umum demografi, dan kondisi ekonomi daerah. Bab II Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi DIY: Memuat visi dan misi daerah, strategi dan kebijakan daerah, serta prioritas pembangunan daerah. Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Provinsi DIY: Memuat pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, target dan realisasi pendapatan daerah, serta pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah serta target dan realisasi belanja daerah. Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DIY: Berisi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Bab V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan: Berisi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan. Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan: Berisi pelaksanaan kerja sama antar-daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan lain-lain. Bab VII Penutup.


I - 27

BAB I

I - 28

PENDAHULUAN


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A . VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 1. Dasar Filosofi Landasan filosofi yang menjadi fondasi pembangunan daerah di Provinsi DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana dengan ajaran moral sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh serta semangat golong-gilig. Filosofi ini merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Budaya pada hakekatnya merupakan suatu hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat memiliki kebenaran dan kemanfaatan.

Demikian halnya dengan budaya Jawa yang oleh masyarakat DIY diyakini menjadi

acuan untuk hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa keberadaan budaya memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja. Perwujudan dari cita-cita ini adalah budaya diharapkan akan membawa kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar. Hamemayu Hayuning Bawana bermakna adanya kewajiban dasar untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud kalimat di atas mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Hamemayu Hayuning Bawana dijabarkan menjadi 3 (tiga) aspek, yang pertama Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa (kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia). Kedua, Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Negara (pengabdian ksatriya menyebabkan kesejahteraan dan ketentraman Negara). Ketiga, Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane (kesejahteraan dan ketentraman manusia terjadi karena kemanusiaannya).

2. Visi LKPJ AMJ ini disusun berdasarkan dinamika yang terjadi sejak tahun 2008-2012. Terkait dengan hal tersebut, terdapat perbedaan dokumen perencanaan yang digunakan pada tahun 2008 dengan yang digunakan pada tahun 2009-2012. Pada tahun 2008, perencanaan daerah masih mengacu pada Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Tahun 2004-2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008.

Sementara itu, pada tahun 2009 telah disusun dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DIY Tahun 2009-2013. Terkait dengan adanya perubahan kebijakan ini, maka visi misi yang akan disampaikan pada LKPJ AMJ 2008-2012 disesuaikan dengan dokumen perencanaan terakhir yaitu RPJMD Provinsi DIY Tahun 2009-2013 yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DIY Tahun 2009-2013. Berdasarkan RPJMD Provinsi DIY Tahun 2009-2013, visi pembangunan DIY adalah “Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

II - 1

BAB II


Visi tersebut mencakup beberapa pengertian dasar yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pemerintah Daerah yang Katalistik adalah sebuah entitas Pemerintah Daerah yang mampu mendorong masyarakatnya untuk melaksanakan sendiri hal-hal yang dianggap penting bagi lingkungannya sehingga pemerintah lebih berperan sebagai pengatur dan pendorong daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan masyarakat. Pemerintah Daerah lebih banyak memberi peluang kepada swasta, memberdayakan masyarakat dan non pemerintah lainnya untuk bersama-sama memikul suatu tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat serta dunia usaha melalui regulasi, fasilitasi dan pelayanan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya. Masyarakat Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Keunggulan Daerah adalah segenap potensi dan sumber daya daerah yang mempunyai daya saing kuat dan berkontribusi besar terhadap daerah dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan daerah, terutama bidang pariwisata, pendidikan dan budaya. Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Beretika adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau keterampilan yang tinggi sehingga mampu menawarkan dan melaksanakan jasa atau layanan sesuai dengan aturan dalam bidang yang dijalaninya, serta mempunyai sikap, sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sumber daya manusia tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Kualitas sumber daya manusia menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan. Dalam hal ini kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar untuk membina dan mengembangkan karakter serta perilaku manusia di dalam menata hidup dan kehidupannya.

3. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

a. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung

b. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah

berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance.

d. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

4. Tujuan Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. b. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. d. Mengoptimalkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik. II - 2



BAB II

5. Sasaran Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut: 1. Misi: Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung, dengan sasaran: a. Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan. b. Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif. c. Berkembangnya pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi. d. Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat. e. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga. f. Berkembang dan lestarinya budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya. g. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat. h. Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat. 2. Misi: Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera, dengan sasaran: a. Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi. b. Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat. c. Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif. d. Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat. 3. Misi: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance, dengan sasaran:

a. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. b. Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.

c. Terwujudnya kesetaraan gender, keadilan dan kepastian hukum. d. Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. 4. Misi: Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, dengan sasaran: a. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

b. Terwujudnya pemerataan prasarana dan sarana publik. c. Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana. d. Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.


II - 3

BAB II

B.


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH DALAM RPJMD 2009-2013

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja. Adapun strategi, arah kebijakan, program serta indikator berdasarkan masingmasing misi adalah sebagai berikut:

1. Strategi,

Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Pertama: Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung

a. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut: 1. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional. 2.

Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.

3.

Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi.

4.

Peningkatan ketersediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang minat dan budaya baca masyarakat.

5.

Peningkatan peran serta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga.

6.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya.

7.

Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial.

8.

Peningkatan dan pemerataan infrastruktur/fasilitas kesehatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan serta peningkatan kualitas manajemen kesehatan.

9.

Pengurangan risiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana.

10. Peningkatan akses dan mutu kesehatan masyarakat. 11. Peningkatan infrastruktur dan manajemen kesehatan. 12. Pemasaran pelayanan dan pendidikan kesehatan. 13. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. 14. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak. b. Arah Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut: 1. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata. 2.

Melestarikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain.

3.

Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.

4.

Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM kepustakaan dan sarana prasarana perpustakaan secara merata.

II - 4



BAB II

5.

Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembagalembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat untuk mewujudkan berdirinya pusat teknologi dan industri (Techno-Industrial Park).

6.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi

7.

Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.

8.

Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan

9.

Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.

10. Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan. 11. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan 12. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya guna menghadapi globalisasi 13. Meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan aset budaya. 14. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi kebudayaan daerah yang akurat dan terkini dan mudah diakses oleh masyarakat. 15. Meningkatkan perlindungan dan mendukung upaya penghargaan dan hak atas hasil karya budaya. 16. Meningkatkan dan menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas dalam gaya hidup dan penciptaan iklim budaya yang bernilai luhur di masyarakat. 17. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya. 18. Menjalin fasilitasi dan koordinasi dengan jaringan sukarelawan baik nasional maupun internasional. 19. Meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan dan peran aktif para pengabdi kesejahteraan sosial. 20. Menumbuhkembangkan pola dan bentuk jaminan sosial kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. 21. Menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan. 22. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 23. Mengembangkan sistem surveilans, sistem informasi, manajemen dan administrasi kesehatan. 24. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan serta informasi kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta yang mendukung pembangunan kesehatan. 25. Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM bidang kesehatan terhadap pelayanan yang berkualitas dan beretika. 26. Meningkatkan sumber daya meliputi ketersediaan obat dan perbekalan, kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas pendidikan dan pelayanan, serta pengembangan asuransi. 27. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. 28. Membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh ibu, calon ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.


II - 5

BAB II


29. Meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit dan dampak bencana. 30. Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan. c. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Pertama sebagai berikut: 1.

Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini. b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. c. Program Pendidikan Menengah. d. Program Pendidikan Tinggi. e. Program Pendidikan Luar Biasa. f. Program Pendidikan Non Formal. g. Program Pendidikan Informal. h. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. i. Program Manajemen Pendidikan.

Pelayanan

j. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. k. Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka. 2.

Pemuda dan Olahraga

a. Program Peningkatan Kepemudaan.

Peran

serta

b. Program Pemberdayaan Pengembangan Pemuda.

dan

c. Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga.

dan

3.

Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

4.

Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. b. Program Pengembangan Nilai Budaya. c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

PENDIDIKAN LUAR BIASA

Seorang guru mengajar Ketrampilan di SLB Wiyata Dharma 3 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta sumber: slbwiyatadharma3. wordpress.com

d. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 5.

Sosial

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

II - 6



BAB II

c. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. e. Program Pembinaan Anak Terlantar. f. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. g. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. 6.

Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

7.

Kesehatan

a. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan. b. Program Pelayanan Kesehatan. c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. e. Program Kesehatan Keluarga. f. Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin. g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. i. Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber daya Kesehatan. j. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan. k. Program Sistem Informasi Kesehatan. l. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 8.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Program Keluarga Berencana. b. Program Pelayanan Kontrasepsi. c. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. d. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS. e. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. 9. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program Pendidikan Politik Masyarakat. b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 11. Pemberdayaan Perempuan a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 12. Kelautan dan Perikanan a. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut. b. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.


II - 7

BAB II


13. Pertanian Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani. 14.

Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluhan.

PELAYANAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan Provinsi DIY bekerjasama dengan RS Mata dr Yap Yogyakarta dan Rotary Mataram Yogyakarta menggelar pemeriksaan mata dan THT kepada 111 siswa SD di kecamatan Kokap (2011) sumber: http://kulonprogonews. wordpress.com

d. Indikator 2009

2010

TARGET 2011

Persen

94,90

96,98

98,93

100

100

Tahun

10,70

11,00

11,50

12,00

12,50

Persen

67,00

69,00

71,00

73,00

75,00

Persen

107,00

107,00

107,00

107,00

107,00

Persen

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

Persen

80,00

82,00

84,00

87,00

90,00

Persen

82,00

85,50

89,00

92,50

95,00

Persen

95,20

95,25

95,30

95,35

95,40

Persen

80,00

81,50

83,00

84,50

86,00

Persen

59,00

60,50

62,00

63,50

65,00

a. SD/MI

Persen

98,98

99,00

99,03

99,07

99,10

b. SLTP/MTs

Persen

95,01

95,20

96,50

97,20

97,60

c. SMU/MA/SMK

Persen

98,20

98,25

98,30

98,35

98,40

INDIKATOR

SATUAN

1. Angka Melek Huruf 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

3. Angka Partisipasi Kasar: a. PAUD b. SD/MI c. SLTP/MTs d. SMU/MA/SMK e. PLB 4. Angka Partisipasi Murni : a. SD/MI b. SLTP/MTs c. SMU/MA/SMK

2012

2013

5. Angka Kelulusan:

II - 8


BAB II


INDIKATOR

SATUAN

2009

2010

TARGET 2011

2012

2013

6. Angka Putus Sekolah: a. SD/MI

Persen

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

b. SLTP/MTs

Persen

0,25

0,22

0,20

0,18

0,16

c. SMU/MA/SMK

Persen

0,50

0,48

0,46

0,44

0,42

7. Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional: a. SD/MI -

Nasional

Peringkat

5

5

5

4

4

Peringkat

5

5

5

4

4

Even

-

1

1

1

1

Peringkat

5

5

5

4

4

Even

1

1

1

2

2

b. SLTP/MTs -

Nasional

-

Internasional

c. SMU/MA/SMK -

Nasional

-

Internasional

8. Jumlah Sekolah Standar Nasional: a. SD/MI

Sekolah

55

100

150

200

250

b. SMP/MTs

Sekolah

71

100

125

150

180

c. SMA/MA/SMK

Sekolah

79

92

105

121

137

9. Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional: a. SD/MI

Sekolah

5

6

7

8

10

b. SMP/MTs

Sekolah

12

14

16

18

20

c. SMA/MA/SMK

Sekolah

24

32

41

53

65

Sekolah

1

2

3

4

5

Memenuhi Standar Nasional

Lembaga

20

35

45

65

80

12. Prestasi Kejuaraan PNF

Peringkat

2

1

1

1

1

Orang

260.760

270.450

280.550

290.520

300.605

Orang

600

725

990

1.015

1.050

Unit

10

15

20

25

30

10. Jumlah Sekolah

Berbasis Keunggulan Lokal

11. Jumlah Lembaga PNF

13. Jumlah Mahasiswa 14. Jumlah Mahasiswa Asing

15. Jumlah Perpustakaan Berbasis TI

16. Rasio Jumlah

Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk

17. Rasio Jumlah Pemus-

taka terhadap Jumlah Penduduk

18. Jumlah Anggota

Jaringan Jogja Library

Unit/orang

1 : 5.000 1 : 4.500 1 : 4.000 1 : 3.500 1 : 3.000

Orang

1 : 2.500 1 : 2.000 1 : 1.500 1 : 1.250 1 : 1.000

PT

12

14

16


18

20

II - 9

BAB II


2009

2010

TARGET 2011

Unit

1

2

3

4

5

Unit

-

-

1

1

1

Unit

2

4

6

8

10

Peringkat

10

-

10

-

10

Peringkat

-

5

-

3

-

Peringkat

-

-

-

10

-

Orang

356.723

370.000

387.000

405.000

424.000

Grup

5.748

6.069

6.390

6.711

7.032

Buah

515

350

385

420

455

Event

720

790

870

960

1060

Organisasi

304

335

360

390

415

Desa

32

41

41

41

41

Persen

5

5

5

5

5

30. Umur Harapan Hidup

Tahun

74,10

74,20

74,30

74,40

74,60

31. Angka Kematian Balita

Per 1000 (KH)

19

18

17

16

16

32. Angka Kematian Bayi

Per 1000 (KH)

17

17

16

16

16

33. Angka Kematian Ibu

Per 100.000 (KH)

104

103

102

101

100

34. Prevalensi Gizi Buruk 35. Cakupan Rawat Jalan

Persen

0,87

0,85

0,83

0,81

0,79

Persen

12

12

12,5

12,5

13

36. Cakupan Rawat Inap RS

Persen

1,30

1,30

1,35

1,38

1,39

Kelompok

1

2

5

5

5

Paket

-

5

15

30

28

Persen

-

10

20

30

40

Persen

30

45

60

75

90

Persen

10

13

16

19

22

INDIKATOR

SATUAN

19. Ketersediaan Jogja

Study Centre (Rumah Belajar Modern)

20. Ketersediaan Gedung Induk Perpustakaan

21. Jumlah Sentra

Pemberdayaan Pemuda

2012

2013

22. Prestasi Olah Raga Tingkat Nasional: a. POPNAS b. POSPENAS c. PON 23. Jumlah Kunjungan Museum

24. Jumlah Grup/Kelompok Kesenian

25. Jumlah Benda Cagar Budaya

26. Jumlah Peristiwa Budaya

27. Jumlah Penghargaan Budaya

28. Jumlah Desa Budaya 29. Cakupan Penanganan PMKS

Melahirkan

Puskesmas

37. Terbentuknya

Kelompok Masyarakat Peduli KB

38. Terbentuknya

Pusat Informasi dan Konseling KRR

39. Peningkatan Jumlah

Nelayan dan Pembudidaya

40. Peningkatan Sistem

Penyuluhan Kelautan dan Perikanan


Generasi Muda Cinta Bahari

II - 10


BAB II


INDIKATOR 42. Berkembangnya Ak-

tivitas Kelembagaan Petani

43. Pengembangan Penyuluhan: a. Peningkatan Kualitas Penyuluh

b. Peningkatan Ke-

mampuan Petani dan Pihak Terkait

2009

2010

TARGET 2011

Gapoktan

20

20

20

20

20

Orang

300

300

300

300

300

Orang

500

500

500

500

500

SATUAN


2012

2013

II - 11

BAB II 2.


Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Kedua: Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera

a. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kedua sebagai berikut: 1. Penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kepariwisataan. 2.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3.

Peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian.

4.

Pembangunan pedesaan.

5.

Pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

6.

Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan transmigrasi.

7.

Revitalisasi pertanian.

8.

Pengembangan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan.

9.

Pengembangan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir.

b. Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Kedua sebagai berikut: 1. Menyediakan aturan hukum yang mendukung terciptanya iklim usaha kepariwisataan yang sehat. 2.

Meningkatkan fasilitasi terhadap pengembangan usaha pariwisata.

3.

Meningkatkan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

4.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.

5.

Meningkatkan fasilitasi pengembangan permodalan dan inovasi industri pendukung pariwisata serta mengutamakan produk lokal.

6.

Meningkatkan upaya promosi terpadu Trade, Tourism, Invesment (TTI) dan kebudayaan.

7.

Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan.

8.

Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

9.

Meningkatkan iklim usaha yang mendukung Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan pariwisata.

10. Memfasilitasi model pelatihan dan dukungan modal kepada masyarakat. 11. Memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata. 12. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan atraksi wisata. 13. Meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi. 14. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitas pendukung. 15. Menguatkan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin berkembangnya aktivitas usaha khususnya industri kreatif. 16. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua

II - 12



BAB II

pihak. 17. Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder ketenagakerjaan dan masyarakat secara luas. 18. Membangun tata kelola hubungan kerja antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang lebih saling menguntungkan dan manusiawi. 19. Memperbaiki pola kerjasama dan kemitraan pemerintah, dan antar pemerintah daerah. 20. Meningkatkan penyelenggaraan transmigrasi yang menjamin keberhasilan usaha dan perbaikan ekonomi transmigran di daerah penempatan. 21. Mengembangkan pusat perbenihan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan petani. 22. Menguatkan peran serta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan penguatan modal masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian. 23. Meningkatkan peran masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian. Mempertahankan lahan abadi dalam rangka ketahanan pangan dan konservasi sumber daya air. 24. Mengembangkan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah yang memadai, tersedia di setiap waktu, beragam, bergizi seimbang, bermutu, aman, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. 25. Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan. 26. Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat. 27. Membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan. 28. Meningkatkan keterampilan dan pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan. 29. Meningkatkan peran sumber daya kelautan dan pesisir.Meningkatkan tata niaga produk perikanan. 30. Mempromosikan ‘Gemar Makan Ikan’ di masyarakat. 31. Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap. 32. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi perempuan. c. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Kedua sebagai berikut: 1. Pariwisata a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. DESTINASI PARIWISATA

Event Pariwisata di Jalan Malioboro, Yogyakarta (2012) sumber: http://investigasiberita.blogspot.com/

c. Program Pengembangan Kemitraan. 2.

Koperasi dan UKM

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha


II - 13

BAB II


Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 3.

Perindustrian

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. b. Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial. c. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. e. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif. f. Program Penataan Struktur Industri. 4.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaaan. b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 5.

Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

6.

Penanaman Modal

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 7.

Perdagangan

a. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 8.

Tenaga Kerja

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 9.

Transmigrasi

a. Program Transmigrasi Regional. b. Program Transmigrasi Lokal. c. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. 10. Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. 11. Pertanian a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

II - 14



BAB II

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 12. Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan. 13. Kehutanan dan Perkebunan a. Program Pengembangan Agribisnis. b. Program Peningkatan Pemasaran dan Distribusi Hasil Perkebunan. c. Program Pemanfaatan Teknologi dan Peningkatan Produksi Perkebunan d. Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan. e. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan. g. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. h. Program Perencanan dan Pengembangan Hutan. 14. Kelautan dan Perikanan a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan. c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. f. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar g. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumber Daya Alam.

15. Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 16. Pemerintahan Umum a. Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah. b. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro. c. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.


II - 15

BAB II


d. Indikator INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2009

2010

2011

2012

2013

Hari

2

2,20

2,40

2,60

3,00

Orang

1.413.133

1.554.555

1.710.910

1.881.011

2.049.211

a. Wisnus

Orang

1.271.707

1.398.877

1.538.765

1.692.642

1.861.906

b. Wisman

Orang

141.426

155.678

171.425

188.369

207.205

3. Jumlah MICE

Satuan

4.500

4.950

5.445

5.990

6.588

4. Jumlah Desa Wisata

Satuan

45

45

47

49

50

5. PAD Pariwisata DIY

Milyar Rp

67,41

74,16

81,57

89,73

98,70

6. Tingkat Hunian Hotel

Persen

50

60

65

70

75

7. Pertumbuhan PDRB

Persen

4,50 - 5,00

4,70 - 5,20

4,90 - 5,40

5,20 - 5,70

5,40 - 5,90

Trilyun Rp

20,07

20,99

21,95

22,95

23,99

Trilyun Rp

41,80

45,90

50,57

55,63

61,19

Angka Indeks

0,32

0,32

0,31

0,31

0,31

Juta Rp

5,07

6,00

6,27

6,56

6,88

Juta Rp

10,98

12,00

13,28

14,61

16,07

Persen

3,96

4,15

4,34

4,53

4,72

Persen

105,78

106,28

106,78

107,28

107,78

persen

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

persen

2

2

2

2

2

persen

4,36

4,36

4,36

4,36

4,36

a. Ketersediaan Energi

Kkal/kap/ hr

3.664

3.664

3.664

3.664

3.664

b. Ketersediaan Protein

Gr/kap/Hr

94,59

94,59

94,59

Gapoktan

20

1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

2. Jumlah Wisatawan

8. PDRB: a. Atas Dasar Harga Konstan

b. Atas Dasar Harga Berlaku

9. Indeks Ketimpangan Regional

10. PDRB per Kapita a. Atas Dasar Harga Konstan

b. Atas Dasar Harga Berlaku

11. Pertumbuhan Investasi (PMDN/PMA)

12. Nilai Tukar Petani 13. Peningkatan

Produktivitas Tanaman Pangan

14. Peningkatan Produksi Hortikultura

15. Peningkatan Populasi Ternak

16. Ketersediaan Pangan:

94,59

94,59

17. Distribusi dan Akses: - Penguatan LDPM

80

150

200

250

2.000

2.000

2.000

52

52

52

88,60

89,10

18. Peningkatan Mutu dan Keamanan: a. Konsumsi Energi

Kkal/kap/ Hr

2.000

b. Konsumsi Protein

Gr/kap/hr

52

c. Skor PPH (Pola Pangan Harapan)

II - 16

87,10

2.000 52 87,60

88,10


BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2009

2010

2011

2012

2013

19. Konversi Lahan

Persen

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

20. Persentase Luas Hutan

Persen

6

6

6

6

6

Kelompok

40

50

60

70

80

persen

1

5

7

10

12

Kelompok

20

25

30

35

40

persen

20

25

30

35

40

Ton

18.669

20.743

24.239

28.338

32.035

Ton

5.252

5.694

6.039

6.875

7.425

18,35

18,66

19,40

20,30

20,81

persen

2

4

6

8

10

persen

-

5

10

15

20

21. Jumlah Kelompok Wanita Nelayan


Kelompok Pembudidaya di Lahan Marginal

23. Jumlah Kelompok

Masyarakat Pengawas Perikanan


Masyarakat Pesisir yang Diberdayakan

25. Jumlah Produksi

Perikanan Budidaya

26. Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap

27. Konsumsi Ikan per Kapita 28. Luas Potensi Lahan yang Dimanfaatkan

29. Luasan Kawasan

Konservasi, Restoking, Resensing

Kg/kapita/ Tahun


II - 17

BAB II 3.


Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ketiga: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance.

a. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketiga sebagai berikut: 1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah. 2.

Transformasi birokrasi.

3.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

4.

Peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan.

b. Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketiga sebagai berikut: 1. Menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah. 2.

Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi.

3.

Memantapkan dan mengembangkan penerapan E-Gov (DGS).

4.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis digital government services pada semua sektor pemerintah daerah.

5.

Meningkatkan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peran serta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat.

6.

Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

7.

Mengimplementasikan manajeman penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.

8.

Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di semua sektor.

c. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Ketiga sebagai berikut: 1. Pemerintahan Umum a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. e. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. g. Program Pemantapan Reformasi Birokrasi. h. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. i. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. j. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. k. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. l. Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah. m. Program Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. n. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah. o. Program Analisis Kebijakan Pembangunan.

II - 18


BAB II


p. Program Penelitian dan Pengembangan. q. Program Pendidikan Kedinasan. r. Program Pembinaan Aparatur.

dan

Pengembangan

s. Program Manajemen Pencegahan Penanggulangan Bencana.

dan

t. Program Pengembangan Persandian. u. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur. 2. Pertanahan a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. PENANGGULANGAN BENCANA Gubernur DIY, Sri Sultan HB X (kanan) dan Bupati Sleman, Sri Purnomo (kiri) mendampingi Wapres Boediono (dua dari kanan) meninjau hunian sementara (huntara) korban Merapi, Kuwang, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, (2011). sumber: Regina Safri http://www. antarafoto.com

b. Program Pengembangan Pertanahan.

Sistem

Informasi

3. Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan. 4. Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 5. Kearsipan a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. 6. Komunikasi dan Informatika a. Program Kerjasama Informasi dengan Massmedia. b. Program Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian, Pos Telekomunikasi dan Frekuensi. 7. Perencanaan Pembangunan a. Program Pengembangan Data/Informasi. b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. d. Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat. 9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. 10. Pemberdayaan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.


II - 19


BAB II d. Indikator

INDIKATOR

1. SKPD yang Mendapatkan dan Menerapkan ISO

2. Penyediaan Pelayanan dari Government Centris menuju Citizen Centris

3. Ketersediaan Peraturan Perundangan Kearsipan

Digital terhadap Data dan Informasi Keseluruhan

6. Penambahan Layanan Data Center DGS 7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 8. Indeks Pemberdayaan Gender (G3EM) 9. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan

10. Peningkatan Jumlah Partisipasi

Masyarakat dalam Pembangunan Desa

11. Peningkatan Kualitas Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

TARGET 2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah SKPD

1

2

3

3

3

Persen

2

5

10

15

20

12

13

14

15

16

Orang

1:1

1:1

1:1

1:2

1:2

persen

5

10

15

20

25

Produk Hukum

4. Rasio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis 5. Ketersediaan Informasi dalam Bentuk

II - 20

SATUAN

Unit

5

5

5

4

4

persen

70,6

70,7

78,8

70,9

71

persen

62,44

62,46

62,48

62,5

62,52

(Desa/Kelurahan)

20

20

25

25

30

persen

20

25

30

30

35

persen

10

15

20

20

25

Kelompok



4.

BAB II

Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Keempat: Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

a. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Keempat sebagai berikut: 1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur. 2.

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.

3.

Pengurangan ketimpangan pembangunan antar-wilayah.

4.

Penanganan dan pengurangan resiko bencana.

5.

Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestraian fungsi lingkungan hidup.

6.

Penciptaan energi terbarukan dan efisiensi penggunaan energi.

b. Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Keempat sebagai berikut: 1. Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan. 2.

Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas pelayanan publik.

infrastruktur ekonomi dalam

3.

Menata struktur ruang sesuai RTRW.

4.

Mensosialisasikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW.

5.

Meningkatkan pembangunan sistem jaringan transportasi yang terpadu.

6.

Memantapkan manajemen dan sosialisasi penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.

7.

Meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

8.

Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota.

c. Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Keempat sebagai berikut: 1. Pekerjaan Umum a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan. b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air lainnya. d. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. f. Program Pengendalian Banjir. g. Program Pengelolaan Persampahan. h. Program Pengembangan Kawasan. i. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. j. Program Pembangunan, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan. k. Program Pengaturan Jasa Konstruksi. l. Program Pelayanan Jasa Pengujian. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

II - 21

BAB II


2. Perumahan a. Program Pengembangan Perumahan. b. Program Lingkungan Sehat Perumahan. c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. d. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh. 3. Penataan Ruang a. Program Perencanaan Tata Ruang. b. Program Pemanfaatan Ruang. c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 4. Perhubungan a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan. b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan. c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. d. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. f. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. 5. Lingkungan Hidup a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam. c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup. d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 6. Energi dan Sumber daya Mineral a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan. b. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar. c. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. d. Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi. 7. Perencanaan Pembangunan a. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar. b. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam. 8. Kesehatan a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

II - 22



BAB II

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

Visualisasi Rancangan Detailed Engineering Desain (DED) Gedung Perpustakaan Provinsi DIY sumber: http://bpadjogja.info

9. Pendidikan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan. 10. Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 11. Kebudayaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan. 12. Penanaman Modal Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah. 13. Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut.


II - 23


BAB II d. Indikator

INDIKATOR

1. Persentase Penurunan Backlog dalam Penyediaan Perumahan

2. Persentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan

3. Persentase Jumlah Komunitas Perumahan yang Difasilitasi

4. Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh

5. Jumlah Kawasan yang Dikembangkan 6. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

7. Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi

8. Persentase Daerah yang Dikonversi Terhadap Luasan Total Lahan

9. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

10. Persentase Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di APY

11. Persentase Penanganan Banjir Terhadap Daerah Potensi

12. Penambahan Penyediaan Air Baku Bagi Masyarakat

13. Persentase Penurunan Genangan 14. Persentase Penduduk yang Terlayani Pengelolaan Sampah

15. Jumlah TPA Sampah yang menggunakan Sistem Sanitary Landfill 16. V/C Rasio Kendaraan yang Melintas di Perkotaan

17. Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas Jalan

18. Load factor Penumpang Angkutan Umum

19. Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Pertahun

20. Persentase Peningkatan Jumlah

Penumpang Angkutan Kereta Api Jarak Pendek

21. Persentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi

SATUAN

2009

2010

2011

2012

2013

Persen

1

2

2

2

3

Persen

10

10

10

10

10

Persen

5

5

5

5

5

Persen

10

10

10

10

10

Jumlah

1

1

1

2

2

Persen

65

70

75

80

85

Persen

60

65

70

75

80

Persen

5

6

7

8

9

Persen

40

50

60

70

75

Persen

10

20

30

40

50

Persen

55

60

65

70

75

Liter/detik

100

100

100

100

100

Persen

10

10

10

10

10

Persen

55

60

65

70

75

Jumlah

1

1

1

2

2

Rasio

0,800

0,750

0,700

0,650

0,600

Persen

60

65

70

75

80

Persen

20

25

30

35

40

Persen

5

5

5

5

5

Persen

5

5

5

5

5

Persen

10

10

10

10

10

26,33

26,33

26,33

26,33

26,33

BOD (mg/lt)

< 10

< 10

<9

<9

<8

COD (mg/lt)

< 50

< 50

< 45

< 45

< 40

CO (µg/m3)

< 15

< 15

< 14

< 14

< 13

Pb (µg/m3)

< 150

< 150

< 145

< 145

< 140

22. Luas Wilayah Produktif Persen 23. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air: a. Air b. Udara

II - 24

TARGET


BAB II


INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2009

2010

2011

2012

2013

Unit usaha

290

320

360

360

360

25. Penurunan Luas Kerusakan Lahan

Ha

3

6

6

9

9

26. Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah

Cm

268

263

258

253

248

Buah

1

1

1

1

1

Buah

1

2

2

2

2

Persen

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

Persen

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

Persen

6

6

6

6

6

Jumlah kelompok

5

8

10

13

15

24. Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani

27. Jumlah Pusat Penanggulangan Bencana

28. Jumlah Regulasi tentang

Pengurangan Resiko Bencana

29. Rasio Elektrifikasi 30. Peningkatan Kapasitas Energi Listrik 31. Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air

32. Tersedianya Informasi Publik Bagi Kelompok Strategis

Uraian program di atas merupakan program yang diutamakan pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan mendasar pada indikator pencapaiannya, sedangkan program lain yang tidak tercantum dalam uraian di atas, tetap dapat dilaksanakan oleh semua pengampu urusan sesuai dengan fungsi dan ketugasannya.


II - 25

BAB II


C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008-2012 Prioritas pembangunan dari tahun ke tahun menyesuaikan dengan dinamika dan konteks yang terjadi pada tahun terkait. Berikut adalah perkembangan prioritas pembangunan sejak tahun 2008 hingga tahun 2012.

1. Prioritas Pembangunan Tahun 2008

Prioritas pembangunan tahun 2008 terdiri dari delapan prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas tahunan ini masih didasarkan pada dokumen RENSTRADA. Adapun prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan untuk pembangunan tahun 2008 yaitu: 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 2.

Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan pedesaan;

3.

Peningkatan investasi, ekspor dan pemberdayaan UMKM;

4.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;

5.

Pengembangan budaya dan pariwisata;

6.

Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi;

7.

Peningkatan infrastruktur publik;

8.

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan

9.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal.

2. Prioritas Pembangunan Tahun 2009

Pada tahun 2009, arah pembangunan tahunan di Provinsi DIY telah menggunakan pedoman RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Tema pembangunan tahun 2009 adalah “Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran”. Dengan demikian, kebijakan ekonomi makro Provinsi DIY diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah, serta penanganan kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu prioritas pembangunan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan pembangunan di tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1.

Revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan;

2.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sosial;

3.

Pemberdayaan UMKM, dan peningkatan investasi dan ekspor;

4.

Pengembangan budaya dan pariwisata;

5.

Peningkatan kapasitas daerah dan penegakan hukum.

3. Prioritas Pembangunan Tahun 2010 Tema pembangunan Provinsi DIY pada tahun 2010 adalah: “Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah berbasis keunggulan Lokal”. Untuk mewujudkan tema pembangunan di atas, prioritas pembangunan Provinsi DIY tahun 2010 adalah: 1.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

2.

Peningkatan daya saing daerah berbasis keunggulan ekonomi lokal melalui pemberdayaan dan peningkatan kreativitas masyarakat, dukungan fasilitasi dan pengembangan pasar.

3.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melanjutkan reformasi birokrasi melalui internalisasi nilai-nilai budaya yogya dan peningkatan profesionalisme.

II - 26



4.

BAB II

Peningkatan pelayanan publik melalui penataan kawasan dan peningkatan sarana prasarana ekonomi dan fisik.

4. Prioritas Pembangunan Tahun 2011 Pada tahun 2011, tema pembangunan yang diusung oleh Pemerintah Provinsi DIY adalah: “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Lokal dan Sinergi Provinsi dengan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. Untuk mewujudkan tema tersebut, maka prioritas pembangunan Provinsi DIY tahun 2011 adalah: 1.

Peningkatan mutu pelayanan dasar.

2.

Peningkatan produktifitas dan stabilitas ekonomi.

3.

Peningkatan profesionalisme tata kelola pemerintahan.

4.

Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik.

5. Prioritas Pembangunan Tahun 2012 Pemerintah Provinsi menetapkan tema pembangunan tahun 2012 adalah “Perluasan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Kembali Akibat Bencana Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. Tema ini mengacu pada: 1.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) DIY

2.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DIY 2005 – 2025

3.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DIY 2009 – 2013

4.

Rencana Kerja Pemerintah RI tahun 2012 dengan tema pembangunan nasional yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.

Disamping itu, tema pembangunan juga memperhatikan dinamika dan realita kondisi umum daerah. Tema pembangunan Provinsi DIY tahun 2012 didukung dengan penetapan 10 prioritas pembangunan daerah yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2012. Prioritas pembangunan DIY tahun 2012 meliputi: 1.

Pendidikan dan Kebudayaan;

2.

Kesehatan;

3.

Pariwisata;

4.

Ketahanan Pangan dan Agro Industri;

5.

Iklim Investasi dan Usaha;

6.

Infrastruktur;

7.

Penanggulangan Kemiskinan;

8.

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;

9.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

10. Pengarusutamaan Gender.


II - 27

BAB II

II - 28



BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari.

Asumsi yang dimaksud mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1 . Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut : 1.

Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

2.

Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;

3.

Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;

4.

Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;

5.

Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;

6.

Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.


III - 1

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

2 . Target dan Realisasi Pendapatan 2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Secara keseluruhan, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, realisasi PAD senantiasa melebihi target yang direncanakan. Sementara realisasi PAD tahun 2012 baru sampai dengan semester I.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

2008

547.887.175.315,00

2009

575.516.509.511,00

645.244.970.968,35

112,04

2010

638.881.411.884,65

768.341.053.125,19

120,26

2011

775.117.447.988,96

871.963.501.186,23

112,49

2012*

800.156.497.767,00

480.916.872.312,58

699.726.193.600,48

% 127,71

60,10 Ket : * semester I Sumber: DPPKA Provinsi DIY

Pertumbuhan PAD dari tahun 2008 ke 2009 mengalami penurunan, disebabkan adanya penurun dari Lain-Lain PAD Yang Sah. Hal ini dikarenakan tahun 2008 adalah tahun terakhir Provinsi DIY harus menyelesaikan penanganan pasca bencana gempa bumi 2006. Pada tahun tersebut banyak pekerjaan yang sudah dapat diselesaikan sehingga kelebihan sisa kegiatan dicatat sebagai pendapatan. Sementara tahun 2009, pembangunan sudah pulih dan kondisi menjadi normal kembali, akibatnya komponen Lain-Lain PAD Yang Sah tidak mengalami pelonjakan. Sementara pertumbuhan PAD dari tahun 2009 ke 2010 mengalami kenaikan, disebabkan adanya kenaikan dari Lain-Lain PAD Yang Sah. Hal ini dikarenakan tahun 2010 banyak temuan BPK yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh SKPD khususnya yang menyangkut masalah aset daerah, maka SKPD harus mengembalikan kelebihan anggaran yang masuk dalam Lain-Lain PAD Yang Sah, sehingga pemenuhan predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai. Pertumbuhan PAD dari tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan, disebabkan adanya kenaikan dari Lain-Lain PAD Yang Sah, dimana adanya kenaikan dari Dana Hibah yaitu bantuan dari masyarakat untuk penanganan bencana Erupsi Merapi. Pertumbuhan PAD dari tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan, disebabkan adanya kenaikan dari Lain-Lain PAD Yang Sah, dimana adanya kenaikan dari Dana Hibah yaitu bantuan dari masyarakat untuk penanganan bencana Erupsi Merapi. Pada tahun 2011 ke 2012, pertumbuhan belum nampak karena data yang tersaji masih sampai dengan semester I di tahun 2012. Namun pada dasarnya kenaikan terjadi hal ini salah satunya dikarenakan adanya optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

a. Pajak Daerah Pajak Daerah yang menjadi kontributor Pendapat Asli Daerah Pemerintah Provinsi

DIY pada tahun 2008–2012 terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah selalu melampaui target dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

III - 2



BAB III

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Provinsi DIY, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

2008 2009 2010 2011 2012*

486.168.175.841,00 494.847.565.500,00 539.653.461.500,00 655.306.917.953,00 689.572.065.000,00

525.185.354.193,35 541.192.265.769,60 634.710.019.946,80 735.226.105.916,20 407.533.164.972,00

%

108,06 109,37 117,61 112,20 59,10 Ket : * semester I Sumber: DPPKA Provinsi DIY

Pertumbuhan atas Pajak Daerah mengalami kenaikan tiap tahunnya, akibat dari kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahun. Kondisi tersebut salah satu penyebabnya adalah kemudahan persyaratan perkreditan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu beberapa kali Pemerintah Provinsi DIY melakukan pemutihan dalam arti melakukan pembebasan pungutan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan kedua, dan seterusnya. Kemudahan ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya pendapatan daerah.

b. Retribusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa obyek retribusi terdiri atas: 1) Retribusi Jasa Umum , 2) Retribusi Jasa Usaha, 3) Retribusi Perizinan Tertentu. Dari 3 (tiga) klasifikasi obyek retribusi tersebut. Pemerintah Provinsi DIY memperoleh pendapatan dari retribusi daerah dalam rentang 2008–2012 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Retribusi Pemerintah Provinsi DIY, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2008

33.144.872.640,00

29.259.898.291,50

88,28

2009

32.591.963.785,00

34.785.228.680,57

106,73

2010

31.556.968.029,00

32.836.503.243,89

104,05

2011

33.573.099.081,00

35.985.658.458,15

107,18

2012*

36.228.288.350,00

14.416.070.263,00


Pertumbuhan atas Retribusi Daerah mengalami pelonjakan kenaikan dari tahun 2008 ke 2009, akibat adanya obyek retribusi baru Trans Jogja. Minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum ini semakin tinggi sehingga berdampak pada pendapatan retribusi jasa usaha dari penjualan tiket bus ini. Sementara penurunan yang terjadi dari tahun 2009 ke 2010, sebagai akibat dari adanya pergeseran obyek pendapatan yang dahulu masuk komponen retribusi, di tahun ini masuk pada komponen Lain-Lain PAD Yang Sah, yaitu dari 2 (dua) BLUD di RS. Ghrasia dan UPTD BLPT. Disamping itu juga ada pegeseran obyek Retribusi yang pindah menjadi obyek Lain-Lain PAD Yang Sah yaitu pendapatan dari Denda Kelebihan Muatan. Dari tahun 2010 ke 2011 ada peningkatan dari penjualan minyak kayu putih, hal ini yang akan lebih diintensifkan.


III - 3

BAB III


c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri atas:

1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Realisasi pendapatan Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY tahun 2008–2011 senantiasa memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan dari BPD Provinsi DIY, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2008 2009 2010 2011 2012*

10.900.000.000,00 16.718.037.398,15 23.777.408.753,00 25.642.976.275,96 28.305.000.000,00

11.041.195.941,43 16.718.037.398,15 23.900.770.440,62 25.642.976.275,96 31.761.609.095,02

101,30 100,00 100,52 100,00 112,21

Ket : * semester I Sumber: DPPKA Provinsi DIY

Pertumbuhan pendapatan dari BPD relatif stabil dari tahun ke tahun. Hal ini karena adanya penyesuaian yang dilakukan secara rutin terhadap perhitungan yang dikenakan atas modal yang disetor kepada BPD dari Pemerintah Provinsi DIY, yang diterima berupa pembagian deviden setiap tahunnya.

2. PD Taru Martani Kondisi PD Taru Martani dari tahun ke tahun belum menunjukkan hal yang

menggembirakan karena belum mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan. PD Taru Martani masih berkonsentrasi pada pembenahan-pembenahan manajemen secara internal. Kondisi ini berdampak pula pada pendapatan yang disetorkan kepada Pemerintah Provinsi

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pendapatan PD Taru Martani, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2008

736.379.810,00

0

0

2009

1.501.328.000,00

1.413.233.236,00

2010

877.684.885,00

0

0

2011

877.684.885,00

0

0

2012*

877.684.885,00

94,13

86.302.400,00 9,83 Ket : * semester I Sumber: DPPKA Provinsi DIY

3. PT Anindya Mitra Internasional Pada tahun 2008-2012, PT Anindya Mitra Internasional tidak memberikan kontribusi PAD karena kondisi perusahaan masih mengalami kesulitan likuiditas akibat buruknya kinerja PT Anindya Mitra Internasional.

Meskipun pada tahun 2008 Pemerintah Provinsi DIY bersama para pemilik saham telah melakukan penggantian jajaran direksi.

III - 4



BAB III

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan PT Anindya Mitra Internasional, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

100.000.000,00

0

0

2011

100.000.000,00

0

0

2012*

100.000.000,00

0

0 Ket : * semester I Sumber: DPPKA Provinsi DIY

4. PT Yogya Indah Sejahtera (YIS) Realisasi Pendapatan PT Yogya Indah Sejahtera (YIS) tahun 2008–2010 senantiasa memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan PT YIS, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2008

335.000.000,00

335.000.000,00

100,00

2009

335.000.000,00

335.000.000,00

100,00

2010

335.000.000,00

335.000.000,00

100,00

2011

335.000.000,00

335.000.000,00

100,00

2012*

335.000.000,00

0


Pertumbuhan pendapatan dari PT YIS relatif stabil, karena angka nominal ini sudah disepakati di dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara PT YIS dengan Pemerintah Provinsi DIY.

5. PT Asuransi Bangun Askrida Realisasi pendapatan PT Asuransi Bangun Askrida memberi kontribusi terhadap PAD sebagai berikut:

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pendapatan PT Asuransi Bangun Askrida, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2008

83.855.620,00

74.916.443,00

89,34

2009

29.979.901,00

29.979.901,00

100,00

2010

29.979.901,00

0

0

2011

29.979.901,00

92.665.162,00

209,09

2012*

31.088.429,00

0


Pertumbuhan pendapatan dari penyertaan pada PT Asuransi Bangun Askrida mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena kebijakan pada saat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

III - 5


BAB III

Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan berubah-ubah setiap tahunnya. Sehingga pencatatan pendapatannya pun mengalami fluktuasi yang realisasinya disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

6. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) Badan Usaha Kredit Perdesaan didirikan oleh Pemerintah Provinsi DIY berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Perdesaan yang bertujuan untuk ikut serta mengembangkan perekonomian masyarakat dengan cara mendekatkan permodalan kepada masyarakat. Dari tahun ke tahun, BUKP menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Realisasi pendapatannya selalu melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Pendapatan BUKP, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2008

713.291.404,00

1.029.839.354,24

144,39

2009

1.152.522.748,00

1.598.462.640,68

138,69

2010

1.833.669.029,00

2.098.099.444,15

114,42

2011

2.214.725.893,00

2.890.742.034,79

130,52

2012*

2.214.725.893,00

0

0

Ket : * semester I Sumber: DPPKA Provinsi DIY

Persentase pertumbuhan pendapatan dari BUKP mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagai dampak dari perbaikan manajemen yang dilakukan terhadap seluruh komponen BUKP itu sendiri. Dimana beberapa BUKP dapat memiliki aset sendiri. Dalam upaya meningkatkan pelayanan, BUKP menerapkan kemudahankemudahan antara lain:

-----

Sistem pelayanan jemput bola; Penerapan pelayanan yang cepat; Prosedur yang mudah; dan Pelayanan kredit tanpa meggunakan agunan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan ini dimaksudkan untuk menampung penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas antara lain:

-----

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Penerimaan Bunga Deposito; Pemanfaatan aset Pemda (sewa) yang belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tahun 2008–2012 realisasinya selalu melampaui target yang telah ditetapkan.

III - 6



BAB III

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2008

15.805.600.000,00

65.946.008.446,61

417,23

2009

28.340.112.179,00

49.172.763.342,35

107,51

2010

40.717.239.787,00

46.321.683.743,57

113,76

2011

57.035.064.000,00

66.939.737.505,76

117,37

2012*

42.492.645.210,00

27.119.725.582,56


Pertumbuhan dari Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2008 tinggi karena tahun tersebut adalah tahun terakhir Provinsi DIY harus menyelesaikan penanganan pasca bencana gempa bumi 2006. Pada tahun tersebut banyak pekerjaan yang sudah dapat diselesaikan sehingga kelebihan sisa kegiatan dicatat sebagai pendapatan. Sementara tahun 2009, pembangunan sudah pulih dan kondisi menjadi normal kembali, akibatnya komponen Lain-Lain PAD Yang Sah tidak mengalami pelonjakan, sehingga pertumbuhannya jauh menurun dari tahun 2008. Demikian halnya dari tahun 2009 ke 2010 mengalami penurunan karena pada tahun-tahun tersebut pekerjaan/kegiatan APBD dapat diselesaikan dengan baik. Pada tahun 2010 ke 2011 terdapat kenaikan yang cukup besar adanya tambahan pendapatan dari bantuan Erupsi Merapi.

2.2

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, yang antara lain bersumber dari:

-- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. -- Dana Alokasi Umum. -- Dana Alokasi Khusus. Dari tahun 2008–2011, total dana perimbangan yang diperoleh Provinsi DIY rata-rata mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Dana Perimbangan, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2008

590.574.676.643,42

602.117.047.488,00

101,95

2009

630.650.143.691,00

631.011.121.383,59

100,06

2010

627.947.119.673,00

626.677.339.112,00

99,80

2011

715.166.925.806,00

722.339.653.053,00

101,00

2012*

850.513.085.724,00

487.475.048.716,00

57,32

Ket : * semester I Sumber: DPPKA Provinsi DIY Pertumbuhan dari Pendapatan Dana Perimbangan mengalami penurunan disebabkan karena penyesuaian komponen dari dana perimbangan itu sendiri yang perhitungan detailnya juga berubah-ubah dari tahun ke tahun. Disamping itu, dasar yang digunakan dalam perhitungannya adalah dasar yang ada pada APBN yang juga mengalami fluktuasi tiap tahunnya.


III - 7

BAB III


2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari sumbangan dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri dan dari Pendapatan Lain-lain. Dari tahun 2008–2011, total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diperoleh Provinsi DIY realisasinya selalu melampaui target yang ditetapkan kecuali tahun 2010, realisasinya kurang dari target.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, 2008-2012 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2008

23.524.778.265,00

23.620.587.265,26

100,41

2009

7.054.256.210,00

9.910.812.710,00

140,49

2010

8.391.971.000,00

7.325.681.000,00

88,29

2011

14.179.886.500,00

15.458.293.000,00

109,02

2012*

284.778.165.000,00

137.517.405.500,00

48,29

Ket : * semester I Sumber: DPPKA Provinsi DIY Pertumbuhan dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mengalami fluktuasi, hal ini diakibatkan dari komponen hibah yang diterima dari pemerintah tidak sama pada tiap tahunnya. Tahun 2008 secara nominal besar karena adanya pendapatan hibah dari Pemerintah Jepang yang masuk sebagai tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DIY. Tahun 2009 secara nominal menurun karena tidak adanya pendapatan hibah dari pemerintah demikian pula dengan yang terjadi pada tahun 2010. Tahun 2010 pendapatan turun dari tahun sebelumnya karena hanya berasal dari hibah pihak ketiga. Sementara tahun 2011 dan 2012 melonjak tinggi karena berdasarkan aturan di pusat dana penyesuaian BOS dicatat sebagai dana pendapatan di daerah yang penggunaannya langsung disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Permasalahan dan Solusi

Pencapaian target PAD dapat di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pemungutan yang intensif, yaitu secara ketat, giat dan teliti, sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru. Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasionalan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini berupa ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata. Meskipun demikian, dalam usaha peningkatan pendapatan daerah masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan yang paling utama antara lain:

-- Pendapatan Asli Daerah yang masih bertumpu pada pajak daerah; -- Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi;

-- Dana Perimbangan yang lebih bersifat given (terberikan) dari Pemerintah Pusat; -- Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.

III - 8



BAB III

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, dari tahun 2008–2012 telah dilakukan berbagai upaya, antara lain: Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan system online , pelayanan dengan bus Samsat Keliling, partisipasi pada kegiatan–kegiatan yang diadakan di kabupaten/kota (perayaan pasar malam Sekaten, hari jadi kabupaten), pelayanan “drive thru”, pelayanan di Outlet BPD dan perlindungan masyarakat;

-- Optimalisasi/pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD; -- Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, POLRI, dan dinas penghasil;

-- Kegiatan razia kendaraan bermotor dalam rangka upaya penagihan terhadap tunggakan pajak;

-- Peningkatan kemampuan aparatur retribusi daerah melalui kegiatan bimbingan teknis retribusi daerah;

-- Forum komunikasi antara Pemerintah Provinsi DIY dengan para pengusaha dalam upaya peningkatan sumbangan pihak ketiga;

-- Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan Kementrian Keuangan

Republik Indonesia, Cq: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jendral Pajak, Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah.


III - 9

III - 10


Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum 511.773,40

Dana Alokasi Khusus 19.468,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hibah

Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya

2

3

4

B

1

2

3

C

1

2

3

-

-

23.209,90

23.524,78

59.333,28

590.574,68

15.805,60

12.768,53

33.144,87

486.168,18

Pajak Daerah

1

547.887,18

Realisasi

-

-

23.620,59

23.935,47

19.468,00

51.177,34

70.560,77

141.206,11

132.798,68

12.481,05

29.259,90

525.186,56

699.726,19

864.867,77

2008

1.161.986,63

Target

Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN DAERAH

URAIAN

A

NO.

-

-

3.827,10

3.827,10

33.410,00

52.392,00

73.320,19

159.122,19

28.340,11

19.736,87

32.591,96

494.847,57

575.516,51

738.465,80

Realisasi

-

-

3.897,71

6.683,66

33.410,00

52.391,95

73.681,17

159.483,12

49.172,76

20.094,71

34.785,23

541.192,27

645.244,97

811.411,75

Realisasi

2009 Realisasi

-

-

4.501,47

8.391,97

11.384,10

527.471,25

89.091,77

627.947,12

40.717,24

26.953,74

31.556,97

539.653,46

638.881,41

-

-

5.232,63

8.155,63

11.384,10

527.471,25

87.821,99

626.677,34

74.460,66

26.333,87

32.836,50

634.710,02

768.341,05

1.275.220,50 1.403.174,02

Target

2010 Realisasi

Target

-

-

5.037,57

14.179,89

19.489,60

620.812,33

74.865,00

715.166,93

57.035,06

29.200,37

33.575,10

655.306,92

775.117,45

-

-

6.315,97

15.458,29

15.458,29

620.812,33

82.037,73

718.308,35

71.790,35

28.961,38

35.985,66

735.226,11

871.963,50

-

-

5.496,23

284.778,17

19.052,74

757.056,70

74.403,65

850.513,09

42.492,65

31.863,50

36.228,29

689.572,07

800.156,50

Realisasi

-

-

2.862,86

137.517,41

5.715,82

441.616,41

40.142,82

487.475,05

27.119,73

31.847,91

14.416,07

407.533,16

480.916,87

1.105.909,33

2012

1.504.464,26 1.605.730,14 1.935.447,75

Target

2011

Tabel 3.13 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, 2008–2010 (un-audited) (dalam juta Rp)


III - 11

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

5

Target

Dana Penyesuaian 314,88 dan Otonomi Khusus

URAIAN

4

NO. Realisasi

-

314,88

2008

-

-

Realisasi

-

2.785,95

Realisasi

2009

-

3.890,50

Target

Realisasi

-

2.923,00

2010

-

9.142,32

Target

Realisasi

-

9.142,32

2011

-

-

134.654,54

Realisasi

Sumber:DPPKA Provinsi DIY

279.281,94

Target

2012

BAB III


B. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari. Asumsi yang dimaksud mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah.

2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang sesuai dengan kewenangan, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dari tahun 2008–2011, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

III - 12


GELIAT KEGIATAN EKONOMI DI PASAR BERINGHARJO Khairunnisa Firdausi http://pelangi-nisa. tumblr.com/


III - 13

Belanja Modal

2.3

Belanja Tidak Terduga

1.7

Belanja Barang & Jasa

Belanja Bantuan Keuangan Kab/ Kota

1.6

2.2

68.384.961.666,00

Belanja Bagi Hasil Kab/Kota

1.5

Belanja Pegawai

50.000.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial

1.4

Belanja Langsung

201.741.158.800,00 198.385.862.000,00 214.667.402.475,00

Belanja Hibah

1.3

2.

105.826.844.365,00 116.393.128.300,00

Belanja Bunga

1.2

2.1

299.318.560.485,00

Belanja Pegawai

1.1

2011

21.786.849.212,00

79.488.400.000,00

17.015.222.300,00

45.778.400,00

3.171.060.905,00

56.967.000.000,00

98.866.347.612,00

89.895.291.845,00

19.464.200,00

93.880.113.574,00

93.738.198.651,00

210.113.600.509,00 221.047.031.944,00 159.635.786.548,00

301.911.964.758,00 401.326.275.210,00 405.181.835.763,00

82.772.675.311,00

594.798.240.578,00 716.253.420.728,00 658.555.820.962,00

54.965.900,00

308.944.518.768,00 329.142.837.472,00 361.608.925.696,00

527.793.940.256,48

111.508.039.921.,02

857.260.646.732,00

20.000.000.000,00

54.111.680.362,00

251.788.473.835,00

94.674.768.000,00

355.793.657.000,00

-

490.659.483.382,00

1.267.028.062.579,00

2012

160.781.913.476,00 217.958.666.554,50 Sumber: DPPKA Provinsi DIY

426.372.440.757,00

93.575.509.381,00

680.729.863.614,00

11.614.461.535,00

150.394.530.362,00

268.047.340.000,00

148.359.261.200,00

10.324.300.000,00

0,00

431.785.979.061,00

1.034.271.009.984,00 762.258.077.684,00 825.195.492.733,00 1.028.144.706.158,00

2010

Belanja Tidak Langsung

2009

1.

2008

Uraian

No.

Tabel 3.14 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Sesuai Struktur APBD (Rp), 2008-2012

3

Anggaran dan Realisasi Belanja

3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Anggaran belanja daerah tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berkecenderungan mengalami peningkatan seiring peningkatan pendapatan daerah.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai baik belanja tidak langsung, termasuk didalamnya gaji pegawai, maupun belanja langsung dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

III - 14

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Belanja Daerah, 2008–2012 Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp)

%

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah

1.034.271.009.984,00 594.798.240.578,00 1.629.069.250.562,00

915.746.609.368,00 537.540.672.506,00 1.453.286.281.874,00

88,54 90,37 89,21

Belanja Tidak Langsung

762.258.077.684,00

696.922.383.489,00

91,43

Belanja Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah

716.253.420.728,00 1.478.511.498.412,00 825.195.492.733,00 658.555.820.962,00 1.483.751.313.695,00 1028.144.706.158,00 680.729.863.614,00 1.708.874.569.772,00 1.267.028.062.579,00 857.260.646.732,00 2.124.288.709.311,00

630.565.465.454,00 88,04 1.327.487.848.943,00 89,78 788.491.845.658,00 95,55 566.102.212.448,00 85,96 1.354.594.058.106,00 91,30 961.364.910.688,00 93,50 600.903.823.957,00 88,27 1.562.268.734.645,00 91,42 435.498.132.808,00* 34,37 199.415.415.962,00* 23,26 634.913.548.770,00* 29,89 * Realisasi sampai dengan Bulan Juni Sumber: Data DPPKA Provinsi DIY



III - 15

Rumah Sakit Grhasia

DPU dan ESDM

Badan Perencanaan daerah

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Badan Informasi Daerah

Badan Lingkungan Hidup (Bapedalda)

BPPM Kantor Pemberdayaan Perempuan)

3

4

5

6

7

8

9

Dinas Sosial

Dinas Kesehatan

2

10

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Uraian

18.102,42

2.791,02

4.941,96

5.058,02

63.473,40

9.422,02

202.077,20

7.441,50

18.686,82

48.479,50

Anggaran

17.275,89

2.646,12

4.671,95

4.622,56

48.527,05

8.611,66

192.557,97

7.297,47

17.100,19

43.141,50

Realisasi

Tahun 2008

22.148,69

4.540,43

7.982,57

78.302,23

11.095,23

194.791,44

7.120,38

20.658,44

97.606,06

Anggaran

11.065,25

15.721,12

74.038,80

Anggaran

20.641,68

4.168,34

7.236,79

67.792,77

9.970,91

18.263,17

6.023,47

5.482,74

-

57.331,60

9.802,66

17.614,50

5.882,79

5.221,02

-

52.450,69

9.040,49

136.512,18

8.129,58

14.222,84

64.687,70

Realisasi

Tahun 2010

178.435,51 167.927,43

6.831,99

18.664,58

85.010,65

Realisasi

Tahun 2009

22.848,24

3.941,26

6.380,58

-

56.543,26

9.638,62

198.301,90

11.227,68

19.459,63

62.038,48

Anggaran

21.097,02

3.813,85

6.082,00

-

51.241,30

9.111,38

173.379,55

10.027,65

16.897,22

54.198,46

Realisasi

Tahun 2011

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Belanja Langsung Per SKPD (juta Rp), 2008–2012

Target dan Realisasi Belanja Langsung Per SKPD

1

NO

3.2

20.695,06

7.063,80

7.192,53

-

69.134,40

14.830,80

187.431,10

13.104,38

78.547,52

107.489,95

Anggaran

9.323,49

2.320,47

2.117,24

-

21.731,74

4.675,05

33.048,00

621,11

18.067,99

14.581,92

Realisasi

Tahun 2012*

III - 16


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Kantor Perwakilan Daerah

Dinas Kebudayaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Perildungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Dinas Ketentraman dan Keteriban Umum)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gubernur dan Wakil Gubernur

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Uraian

11

NO

26.154,41

46.919,87

-

5.773,12

19.842,54

3.410,22

10.395,24

28.431,50

Anggaran

18.624,06

41.556,43

-

5.720,53

18.353,99

3.281,01

9.391,50

27.092,08

Realisasi

Tahun 2008

23.973,46

43.594,99

2.534,94

6.689,76

22.510,62

10.047,95

8.825,77

30.129,40

Anggaran

17.092,18

38.443,11

2.109,02

5.991,99

20.598,66

8.543,49

8.172,79

27.060,21

Realisasi

Tahun 2009

32.110,66

36.951,04

-

-

3.076,48

5.194,33

22.245,31

-

7.461,67

8.893,27

21.396,87

Anggaran

23.634,50

34.148,70

-

-

2.963,65

4.986,97

20.429,88

-

6.935,94

8.009,67

20.209,55

Realisasi

Tahun 2010

38.653,46

34.713,30

-

1.672,87

2.057,50

5.245,44

14.625,22

-

8.380,65

13.709,07

17.941,49

Anggaran

27.723,09

32.501,96

-

1.642,59

1.985,61

5.117,55

13.657,98

-

7.678,69

12.433,75

16.920,77

Realisasi

Tahun 2011

42.107,77

38.802,09

-

5.990,68

2.167,11

6.019,80

26.911,76

-

8.194,83

12.649,94

18.381,04

Anggaran

13.628,15

14.745,08

-

1.594,72

909,25

2.407,17

6.658,32

-

2.676,21

3.430,82

7.825,73

Realisasi

Tahun 2012*

11.510,55

PPKD/BUD

Badan kepegawaian Daerah

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kantor Arsip Daerah

BPAD (Badan Perpustakaan Daerah)

Dinas Pertanian

Dinas Kehutanan dan 12.108,69

Dinas Pariwisata (Badan Pariwisata Daerah)

Dinas Kelautan dan Perikanan

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Perkebunan

11.590,18

12.712,10

Inspektorat (Badan Pengawas Daerah)


6.344,09

5.200,54

3.503,46

1.787,57

4.053,85

5.907,19

4.972,75

3.220,81

1.667,74

3.713,40

3.627,17

24

4.210,43

Badan Pendidikan dan Pelatihan

20.858,93

Realisasi

23

23.476,77

Anggaran

Tahun 2008

DPPKA (BPKD)

Uraian

22

NO

12.477,22

5.300,54

24.784,09

16.156,39

7.649,28

-

1.767,43

8.465,93

6.400,22

14.264,12

26.435,82

Anggaran

10.768,52

4.872,53

18.299,26

14.564,02

6.575,50

-

1.657,79

7.301,37

5.583,05

12.662,16

21.516,58

Realisasi

Tahun 2009

20.541,39

5.336,28

13.122,10

19.846,37

8.145,64

-

3.442,20

7.772,54

-

6.516,18

16.443,79

54.403,44

Anggaran

19.203,65

5.041,97

11.712,25

16.907,00

7.403,54

-

3.101,86

6.865,21

-

6.128,11

14.883,80

39.774,14

Realisasi

Tahun 2010

35.043,69

8.047,79

12.218,57

18.734,27

13.717,73

-

3.839,71

6.076,11

-

5.148,81

16.007,28

34.517,25

Anggaran

27.015,12

8.022,90

12.425,57

17.907,94

60.996,79

-

4.342,05

10.693,23

-

4.774,55

11.598,66

32.769,28

Anggaran

4.012,63

2.068,28

3.594,50

5.438,07

2.947,10

-

1.229,95

2.401,50

-

2.278,81

3.449,03

11.633,09

Realisasi

Tahun 2012*

** Realisasi sampai dengan Bulan Juni Sumber: Data DPPKA Provinsi DIY

33.975,05

7.424,22

10.487,38

16.612,04

11.521,40

-

3.576,02

5.075,25

-

4.935,90

12.526,65

29.259,49

Realisasi

Tahun 2011


BAB III

III - 17

BAB III


4. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan belanja daerah dapat diinvetarisasi sebagai berikut : 1.

Ketersediaan data yang valid dan dipergunakan sebagai sumber perencanaan daerah belum sesuai dengan kebutuhan.

2.

Posisi awal capaian hasil pembangunan disegala bidang belum dijadikan dasar utama perencanaan, sehingga susunan belanja yang ada hanya mendasarkan pada capaian yang diinginkan.

3.

Masih beragamnya penafsiran terhadap subyek dan obyek belanja sehingga terjadi tarik ulur kepentingan dalam prioritas belanja.

4.

Kesiapan sumberdaya manusia dalam menterjemahkan target kinerja dari rencana belanja dan kegiatan yang diprioritaskan.

5.

Tuntutan kesebandingan antara kebutuhan riil masyarakat dan kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan dengan target yang dicapai oleh Kabupaten/Kota.

6.

Antisipasi yang kurang akurat terhadap permasalahan masyarakat sebagai akibat dari penafsiran kewenangan dan produk-produk hukum yang belum mantap.

7.

Peletakkan aliran kas program dan kegiatan sebagian besar pada triwulan III dan IV.

8.

Peraturan dan Kebijakan dari pemerintah pusat yang berubah dan berbedabeda.

9.

Aplikasi yang dipergunakan dalam perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan yang masih perlu penyempurnaan.

Solusi

Pelaksanaan APBD untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan memerlukan dana yang besar.

Keterbatasan anggaran yang tersedia merupakan masalah utama belanja daerah

di dalam menyelesaikan permasalahan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut. Di samping itu, belanja untuk memenuhi permasalahan kebutuhan dasar serta memenuhi standar pelayanan minimal masih sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, sehingga dalam hal ini diperlukan sumber pembiayaan selain APBD, misalnya dari APBN dan sebagainya. Beberapa solusi yang telah dilakukan berkaitan dengan adanya permasalahan, antara lain : 1.

Pembentukkan SOTK yang menangani data dan teknologi informasi termasuk statistik diharapkan mampu menjawab permasalahan tentang data dan sumber data yang dipergunakan

2.

Penyempurnaan hasil-hasil kajian pembangunan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perencanaan tahun berikutnya.

3.

Belanja daerah diarahkan pada kemampuan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.

4.

Belanja daerah diupayakan disusun berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

5.

Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan mengadakan pelatihan teknis, Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan seminar.

6.

Koordinasi dan pertemuan rutin antar SKPD di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebagai upaya meminimalkan perbedaan pemahaman.

7.

Perhatian terhadap perencanaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga perekonomian daerah dapat bergerak mulai dari awal

III - 18



BAB III

tahun anggaran. 8.

Untuk mensikapi peraturan dan Kebijakan dari pemerintah pusat yang berubah dan berbeda-beda membutuhkan kearifan didalam penanganannya.

9.

Penyempurnaan dan pengembangan sistem aplikasi baik perencanaan, penatausahaan keuangan maupun pelaporan melalui penyempurnaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. LAIN-LAIN 1. Kinerja BUMD 1.1 Bank Pembangunan Daerah DIY Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2005 tentang Bank Pembangunan Daerah, lembaga ini mempunyai maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bank BPD sebagai bank umum bertujuan memperoleh laba yang wajar melalui jasa-

jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat, terutama kredit skala kecil dan menengah. Sesuai laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, kinerja bank selama tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang baik dengan total aset mencapai Rp.4.807,60 miliar atau meningkat sebesar 15,26% dibanding tahun 2010 sebesar Rp.4.171,08 miliar. Dana masyarakat dapat dicapai sebesar Rp.3.694,97 miliar atau meningkat sebesar 15,27% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp.3.205,54 miliar. Sedangkan posisi penyaluran dana berupa kredit yang diberikan sampai dengan 31 Desember 2011 tercapai sebesar Rp.2.908,44 miliar atau meningkat sebesar 28,69% dari tahun 2010 sebesar Rp.2.260,00 miliar. Modal dasar Bank sebesar Rp.250,00 miliar dan telah disetor penuh per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 250,00 miliar meningkat sebesar 25,21% dibanding tahun 2010 sebesar Rp.224,79 miliar. Laba komprehensif tahun berjalan tahun 2011 sebesar Rp.88,70 miliar meningkat 20,77% dibanding tahun 2010 sebesar Rp.73,44 miliar. Dalam upaya mendukung perekonomian DIY, meningkatkan minat menabung pada masyarakat menengah kebawah, Bank BPD DIY telah meluncurkan produk tabungan bersama tanpa biaya berupa TabunganKu. Produk TabunganKu ini merupakan produk bersama beberapa Bank Daerah yang merupakan program Bank Indonesia. Selain itu untuk menambah nilai dalam melayani kebutuhan nasabah dan masyarakat, Bank BPD DIY meluncurkan fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Untuk memberikan tambahan fasilitas ATM, Bank BPD DIY juga telah bergabung dalam ATM Prima sehingga saat ini ATM Bank BPD DIY dapat digunakan berbelanja diseluruh Outlet yang berlogo Debit Prima. Selama tahun 2011, kegiatan industri perbankan di Provinsi DIY penuh dengan persaingan yang semakin ketat. Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, Bank BPD pada tahun 2011 melakukan pengembangan sebagai berikut : 1.

Menambah 15 unit Kantor Kas, 2 unit ATM, dan 2 unit Kas Mobil, serta merelokasi jaringan layanan Kantor Cabang Pembantu Prambanan, Kantor Kas Sanden, dan Kantor Kas Berbah, yang bertujuan untuk mendekatkan jaringan layanan kepada nasabah sehingga memudahkan transaksi.

2.

Meningkatkan ragam jasa layanan antara lain peluncuran kredit mikro Makarti dan peluncuran kredit Resi Gudang.

3.

Mengembangkan teknologi informasi yang telah dimiliki dengan implementasi jaringan PRIMA, fitur layanan ticketing Garuda Airways dan pengembangan cash management

4.

Melakukan survey kepuasan nasabah

5.

Meningkatkan sarana dan prasarana kantor termasuk pembangunan gedung kantor dan penambahan jaringan kantor

6.

Menerapkan manajemen resiko, dengan kegiatan antara lain memantau


III - 19

BAB III


pelaksanaan kepatuhan peraturan Bank Indonesia, memastikan kegiatan usaha bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian, meningkatkan penerapan Budaya Kerja dan Budaya Resiko, penyempurnaan Standar Operasional Produk/Jasa Bank dan penyempurnaan BPP bidang Manajemen Resiko Sampai dengan akhir Desember 2011, jumlah jaringan pelayanan Bank BPD DIY sebanyak 197 jaringan layanan dengan perincian 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Syariah, 15 Kantor Cabang Pembantu, 76 Kantor Kas, 49 unit ATM, 22 unit Payment Point, 21 unit Layanan Syariah dan 6 unit Kas Mobil. Corporate Social Responsibility selanjutnya disebut CSR atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab moral Bank BPD DIY terhadap stakeholders secara berkesinambungan, terutama komunitas masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasional bank. Tahun 2011, biaya CSR dianggarkan sebesar Rp. 2.800.000.000,00 sampai Desember 2011 direalisasikan sebesar Rp. 1.002.766.403,00. Secara keseluruhan kondisi Bank BPD DIY posisi 31 Desember 2011 ditunjukkan pada rasio keuangan : CAR 13,07 %, ROA 2,69 %, ROE 21,30 %, BOPO 74,96 %, LDR 78,71 %, NPL 1,19 % dan NIM 9,29 %.

1.2 PT Anindya Mitra Internasional (AMI) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas (PT), PT Anindya Mitra Internasional dibentuk untuk meningkatkan peran fungsi serta daya saing perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi regional maupun internasional.

Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan

barang dan atau jasa berdasarkan prinsip pengusahaan yang sehat, memperluas wilayah produk usaha perusahaan, dan meningkatkan PAD. PT. Anindya Mitra Internasional, didirikan dengan Akta Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH Nomor 11 tanggal 28 November 2005 dan Akta Pendirian PT. Anindya Mitra Internasional telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan Nomor : C-32283 HT.01.01.th.2005 tanggal 6 Desember 2005, yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Notaris Mochammad Agus Hanafi, SH Nomor 2 tanggal 2 Juli 2008 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan Nomor AHU-48103.AH.01.02. Tahun 2008 dengan modal dasar perseroan sebesar Rp. 50 miliar, yang terbagi atas 50.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1 juta per lembar saham. Dari modal dasar tersebut per 31 Desember 2011, telah ditempatkan sejumlah 15.646 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 15,646 miliar. Bidang usaha yang dilakukan oleh PT AMI per 31 Desember 2011 adalah percetakan dan penerbitan, pertambangan, perdagangan, pariwisata, realty, rekayasa industri dan Sagan Resto. Di tahun 2011 PT AMI belum bisa menghasilkan keuntungan karena menanggung beban write off piutang tak tertagih periode 2003 s/d 2007 sejumlah Rp1.632.457.695,yang dibebankan selama 3 tahun periode – 2010 s/d 2012, serta menanggung beban di luar usaha akibat erupsi Merapi.

1.3 Perusahaan Daerah Taru Martani Setoran PAD PD. Taru Martani dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Hal ini disebabkan karena regulasi pemerintah terkait cukai tembakau, adanya regulasi

Negara tujuan yang berkaitan dengan perpajakan dan adanya larangan merokok di beberapa Negara maupun pembatasan ruang gerak perokok di Indonesia yang sangat berpengaruh pada penjualan cerutu dan tembakau shag produk PD. Taru Martani. Modal dasar PD. Taru Martani sesuai Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi DIY ditetapkan sebesar Rp. 10 miliar dan per 31 Desember 2011 telah disetor sebesar Rp. 3,44 miliar.

III - 20



BAB III

Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang penjualan cerutu, tembakau shag dan SKT mengalami penurunan yang sangat tajam, dimana pada tahun 2009 total penjualan sebesar Rp. 20,39 miliar, tahun 2010 turun menjadi sebesar Rp. 12,93 miliar dan tahun 2011 turun lagi menjadi sebesar Rp. 11,69 miliar. Penurunan penjualan ini berpengaruh pada perolehan laba perusahaan dimana pada tahun 2009 sebesar Rp. 1,07 miliar, pada tahun 2010 turun dratis menjadi sebesar Rp. 156,91 juta dan pada tahun 2011 turun lagi menjadi Rp. 156,22 juta. Untuk mengembangkan usaha di luar usaha pertembakauan, PD. Taru Martani terkendala dengan adanya Pasal 9 Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahan Daerah Taru Martani Provinsi DIY, yang menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah Taru Martani bergerak dalam bidang usaha processing tembakau untuk membuat cerutu, shaq, cigarette dan usaha-usaha lain yang secara langsung atau tidak langsung ada sangkut pautnya dengan usaha tersebut. Disamping permasalahan tersebut di atas, PD. Taru Martani juga harus mengeluarkan dana yang cukup banyak yang menjadi beban perusahaan yaitu pembayaran pesangon karyawan yang memasuki masa pensiun dan pembayaran biaya bunga KMK Bank Mandiri. Pembayaran pesangon ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat dimana pada tahun 2009 sebesar Rp. 222 juta, tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 319 juta dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 685 juta. Sedang pembayaran biaya bunga KMK Bank Mandiri pada tahun 2009 sebesar Rp. 1,02 miliar, tahun 2010 sebesar Rp. 949 juta dan tahun 2011 sebesar Rp. 903 juta Solusi yang harus dicapai adalah perubahan Pasal 9 Perda Nomor 8 Tahun 1985, untuk memberikan peluang bagi PD. Taru Martani berusaha di luar bidang usaha processing tembakau dan optimalisasi asset yang dimiliki melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta didorong segera melakukan perubahan bentuk badan hukum dari PD menjadi PT.

1.4 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY, lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan, dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan murah.

Perkembangan BUKP selama 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dimana pada tahun 2009 total asset sebesar Rp. 81,95 miliar, tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 106,80 miliar dan pada tahun 2011 meningkat lagi sebesar Rp. 131,78 miliar. Peningkatan asset selama 3 tahun terakhir ini disebabkan karena kewajiban yang terdiri kewajiban segera, tabungan, simpanan berjangka, pinjaman yang diterima dan beban yang masih harus dibayar meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2009 sebesar Rp. 58,94 miliar, tahun 2010 sebesar Rp. 80,70 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp. 100,82 miliar. Meningkatnya dana pihak ketiga ini mempengaruhi pelayanan kredit kepada masyarakat, dimana pada tahun 2009 sebesar Rp. 65,16 miliar, tahun 2010 sebesar Rp. 81,39 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp. 99,64 miliar. Sehingga laba bersih yang dihasilkan selama 3 tahun terakhir meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2009 sebesar Rp. 4,47 miliar, tahun 2010 sebesar Rp. 5,95 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp. 7,17 miliar. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DIY kepada BUKP per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 13,58 miliar penyetoran PAD Tahun Anggaran 2012 dari pembagian laba bersih BUKP tahun 2011 yang terdiri dari bagian laba, dana pembinaan dan jasa produksi adalah sebesar Rp. 3,53 miliar atau 25,99 % dari modal disetor. Operasional yang di lakukan oleh BUKP saat ini menjadi temuan pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi DIY dengan temuan antara lain BUKP Tidak Terdaftar di Bank Indonesia sebagai BPR namun beroperasi seperti Bank dan di rekomendasikan agar Gubernur DIY segera menentukan status BUKP sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pada tahun 2013 akan didirikan 5 PD BPR BUKP di 5 Kabupaten/Kota dan dalam perkembangan selanjutnya masing-masing PD BPR BUKP dapat membuka Kantor Kas/Kantor Cabang di Kantor BUKP di Kecamatan-Kecamatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

III - 21

BAB III


Wilayah Kabupaten/Kota, sehingga nantinya seluruh Kantor BUKP menjadi Kantor Kas/ Kantor Cabang dari PD BPR BUKP.

2. Aset Daerah

Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi DIY dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam tahun 2011 Pemerintah Provinsi DIY telah melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang; meningkatkan daya guna dan hasil guna; memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai. Adapun dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Daerah, pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi DIY telah melakukan inventarisasi aset khususnya aset tetap terhadap 34 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Dari hasil inventarisasi tersebut telah dilakukan audit oleh BPK dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.17 Nilai Aset Tetap Pemerintah Provinsi DIY NO

2010 (Audit BPK)

SKPD

2011 (Audit BPK)

1

Sekretariat DPRD

580.713.772.348

582.521.951.557

2

Biro Tata Pemerintahan

1.069.050.950

2.119.088.940.00

3

Biro Hukum

1.330.612.679

1.320.620.679

4

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

788.476.500

847.524.950

5

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

817.658.476

838.076.476

6

Biro Administrasi Pembangunan

897.059.088

966.036.013

7

Biro Organisasi

704.119.480

724.600.020

8

Biro Umum, Humas dan Protokol

26.942.516.978

29.234.261.592

9

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

2.308.656.738.590

2.405.110.695.497

10

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

150.765.232.727

155.801.868.765

11

Dinas Kesehatan

52.183.221.678

53.952.644.475

12

Rumah Sakit Grhasia

23.408.755.686

29.240.628.674

13

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

277.315.836.109

313.968.315.954

14

Dinas Kebudayaan

55.929.821.919

64.562.299.942

15

Dinas Sosial

112.390.028.034

113.473.991.351

16

Badan Pemberdayaan Masyarakat

2.336.227.041

3.027.419.641

17

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

18.060.609.830

17.873.030.953

18

Dinas Pertanian

101.114.744.853

105.754.293.538

19

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

2.942.582.424

3.556.976.262

20

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

59.848.681.648

62.162.332.816

21

Dinas Kelautan dan Perikanan

48.954.414.807

69.304.176.307

III - 22

Perempuan

dan



NO

2010 (Audit BPK)

SKPD

BAB III 2011 (Audit BPK)

22

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

26.262.241.934

35.655.241.354

23

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

298.606.768.897

320.782.856.758

24

Inspektorat Provinsi DIY

5.924.834.878

6.145.838.618

25

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.384.465.400

6.224.312.550

26

Badan Lingkungan Hidup

4.561.473.533

4.949.119.118

27

Dinas Pariwisata

6.646.264.260

3.353.666.810

28

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

3.105.968.800

2.566.126.000

29

Satuan Polisi Pamong Praja

2.179.209.550

2.179.209.550

30

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

3.964.068.682

31

Badan Kepegawaian Daerah

12.261.596.860

12.721.533.527

32

Badan Pendidikan dan Pelatihan

16.053.361.550

16.436.461.800

33

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

23.656.091.315

24.714.544.515

34

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

25.011.628.753

32.074.967.372

4.256.824.067.575

4.488.128.781.056

JUMLAH


III - 23

BAB III


2.1 Pemanfaatan Terlaksananya pemanfaatan Barang Milik Daerah, terdiri dari: a. Aset (Tanah dan/atau Bangunan) yang dioptimalkan melalui sewa ada sebanyak 32 bidang, yaitu:

No.

LOKASI

1.

Tanah dan Bangunan Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo

2.

Gedung Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan

3.

Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo

4.

Tanah dan bangunan Eks Diklat Perindustrian, Malangan, Ring Road

5.

Tanah dan bangunan Eks Rumah Dinas Jl AM Sangaji

6.

Bangunan Eks Gd pangan Jl Abubakar Ali

7.

Tanah bekas OG no:16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul

8.

Tanah di pantai Glagah, Kulon Progo

9.

Tanah dan bangunan Eks rumah Dinas Jl Munggur 32 Yogyakarta

10.

Tanah di Jl Wisata, Babarsari, Sleman

11.

Tanah & Bangunan di Jl Jenggotan

12.

Tanah Srimulya, Piyungan, Bantul

13.

Tanah dan bangunan Eks PPK Kulonprogo

14.

Tanah dan bangunan Eks Jembatan Timbang, Jl Bantul, Dongkelan

15.

Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta

16.

Tanah dan bangunan di Jl Perwakilan, Wates, Kulonprogo

17.

Tanah dan bangunan di Glugo, Panggungharjo, Krapyak, Yogyakarta

18.

Tanah dan Bangunan di Kedongkiron, Dongkelan, Yogyakarta

19.

Tanah di Ambarketawang, Jl. Jogja - Wates, Sleman

30.

Tanah di Patehan Tengah No 25 Kraton Yogyakarta

31.

Tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman

32.

Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman

Selatan

b. Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebanyak 52 bidang tanah dan/atau bangunan, 2 kendaraan dinas dan 1 barang inventaris yang terangkum dalam 29 perjanjian, yaitu:

NO. 1.

LOKASI Tanah dan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul

a. Tanah di Jl Brigjen Katamso Nomor 8 Wonosari Gunungkidul b. Tanah dan bangunan di desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul. 2.

Balai Benih Induk (BBI) Perikanan Krapyak dan Balai Benih (BBI) Perikanan Gesikan, Kabupaten Bantul beserta daftar barang inventaris lainnya.

3.

Tanah dan bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagang an Provinsi DIY

a. Tanah dan bangunan eks UPT kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY yang terletak di Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul

b. Tanah dan bangunan eks UPT kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY yang terletak di Manding, Sabdodadi, Bantul

c. Tanah dan bangunan eks UPT kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY yang terletak di Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul

4.

Tanah di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta

5.

Bangunan lantai atas sebelah selatan eks Dinas Pariwisata Provinsi DIY yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta.

III - 24



NO.

BAB III

LOKASI

6.

Tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Damai Nomor 1 Yogyakarta.

7.

Tanah dan bnagunan di Jalan Wiyoro Lor Nomor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul.

8.

Tanah di Kabupaten Bantul : Tanah di desa Argorejo, Kecamatan Sedayu untuk kantor Kecamatan Sedayu. Tanah di Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.204 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.0003 seri AN.372362 untuk Kecamatan Sanden. Tanah di Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.824 m2 sesuai sertifikat Nomor P.0006 seri AN.370599 untuk Puskesmas Sanden Tanah di Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 2.159 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.0005 seri AN 372361 untuk Sekolah Dasar Negeri I Sanden.

9.

Tanah-tanah di Kabupaten Kulonprogo Tanah yang terletak di Hargorejo, Kokap, Kulonprogo Tanah yang terletak di Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo Tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulonprogo seluas 1.555 m2 Tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulonprogo seluas 2.590 m2 Tanah yang terletak di Kulwaru, Wates, Kulonprogo

10.

Tanah di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

11.

Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta.

12.

Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta.

13.

Tanah yang terletak di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman

14.

Tanah di Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul

15.

Tanah-tanah di Kabupaten Gunungkidul

a. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 1.663 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 seri AB.538626 tanggal 08/07/1991

b. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 593 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 seri AB.538627 tanggal 08/07/1991

c. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 102 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00004 seri AB.740783 tanggal 17/04/1993

d. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 65 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 seri AD.740785 tanggal 17/04/1993

e. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 637 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.00002 seri AD.728434 tanggal 18/01/1993

f. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 146 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.0003 seri AD.7284354 tanggal 18/01/1993

g. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 468 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AD.728433 Tanggal 18/01/1993

h. Tanah yang terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul seluas 22.502 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00005 Seri AH.457048 Tanggal 01/08/1996

i. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 21.151m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AH.457559 Tanggal 03/09/1996

j. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 9.696 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AH.457049 Tanggal 31/08/1996

16.

Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY yang terletak di Resort KSDA Kaliurang di Pakem seluas + 100 m2 dan Resort KSDA Kota Yogyakarta di Baciro seluas + 100 m2 kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta

17.

Sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi DIY yang terletak di Kedung Poh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 2.035 m2 dari total luas keseluruhan 6.677 m2 sesuai Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi DIY Nomor 00001 Seri AL.145170 tanggal 29 April 2009


III - 25

BAB III


NO. 18.

LOKASI Tanah-tanah di Kabupaten Kulon Progo

a. Tanah di Jalan Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo seluas 1.425 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.8 Seri AH.196049 Tanggal 31 Juli 1996 dan seluas 1.255 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.10 Seri AI.951715 Tanggal 11 November 1997

b. Tanah di Jalan Khudori Nomor 49 Wates, Kulon Progo seluas 641 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.7 Seri B.1859289 Tanggal 24 Maret 1987

c. Wates, Kulon Progo seluas 450 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.26 Seri AH.196047 Tanggal 19 April 1996 19.

Sebagian tanah dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi DIY yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta, seluas 144 m2 dari luas seluruhnya seluas 8.472 m2.

20.

Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sleman

a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman seluas 10.040 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1858618 Tanggal 18 Juli 1987

b. Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman seluas 2.510 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.4 Seri B.1858625 Tanggal 18 Juli 1987

c. Tanah dan bangunan yang terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman seluas 9.510 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873598 Tanggal September 1987

22

d. Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman seluas 5.705 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3 Seri B.1873599 Tanggal 08 September 1987

e. Tanah dan bangunan yang terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman seluas 6.770 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873600 Tanggal 22 September 1987

f. Tanah dan bangunan yang terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman seluas 9.910 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 B.8979481 Tanggal 17 Juni 1988 21.

Kendaraan Dinas (KPU)

22.

Barang-barang Inventaris sebanyak 1 (satu) unit (KPU)

23.

Tanah yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta tanah seluas 104 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/ Gnk Seri B.8190750dan bangunan yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta seluas 90 m2

24.

Kendaraan jenis Sedan, Merk/Type Toyota New Camry 3.OV/AT, Tahun 2004, 2995 CC, Nomor Polisi AB 92, Nomor Rangka MR 053-XK 3044, Nomor Mesin IMZ-1694200, Nomor BPKB, Warna Abu-abu Metalite.

25.

Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY yang terletak di Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman seluas + 64 m2

26.

Tanah yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo seluas + 46.200 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.14 Seri AB548997 Tanggal 10 Februari 1993

27.

Sebagian gedung/kantor beserta peralatannya yang terletak di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta seluas 144,75 m2 (19,3 m x 7,5 m)

28.

sebagian tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman tanah seluas + 585,4 m2 dari luas keseluruhan + 5.800 m2 sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 166 Seri AX 216169, tanggal 17 April 2006

29.

tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mergangsan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta seluas + 2.250 m2 dari luas keseluruhan + 6.775 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803, tanggal 17 Juni 1988

III - 26



BAB III

c. Barang Milik Daerah (Tanah dan/atau bangunan) yang dioptimalkan melalui bentuk Bangun Guna Serah sebanyak 1 (satu) bidang, yaitu Tanah di Jl. Maloboro dengan PT YIS.

2.2 Penghapusan a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Barang Milik Pemerintah Provinsi DIY yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, layak dihapuskan dari Daftar Buku Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DIY.

Tabel 3.18 Rekap Penghapusan Aset Daerah, 2008-2011 Tahun Jumlah Permohonan Jumlah Persetujuan 2008

17 SKPD + 16 UPTD

17 SKPD + 16 UPTD

2009

7 SKPD + 5 UPTD

7 SKPD + 5 UPTD

2010

18 SKPD + 19 UPTD

18 SKPD + 19 UPTD

2011

26 SKPD + 33 UPTD

26 SKPD + 33 UPTD Sumber : DPPKA Provinsi DIY

b. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. Tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan pada kegiatan ini antara lain: 1.

Pembentukan Tim Penjualan Barang Milik Daerah.

2.

Melaksanakan penilaian dan penaksiran harga barang penghapusan yang akan dilakukan penjualan.

3.

Pemindahtanganan barang milik daerah dilaksanakan dengan cara: a. Penjualan b. Hibah c. Tukar Guling/Tukar Menukar

c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelengaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, harus dikelola dengan baik, benar serta akuntabel, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelengaraan tugas pokok fungsi pemerintahan. Tugas dan tanggung jawab pemerintah yang semakin beragam dan kompleks, serta tuntuan pelayanan yang sedemikian rupa, mengharuskan pemerintah daerah untuk mentertibkan dan menyempurnakan berbagai hal, termasuk di dalamnya Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada kenyataannya barang milik daerah semakin bertambah dari segi jumlah maupun jenis barang yang dikelolanya, begitu juga adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang selalu berkembang dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.


III - 27

BAB III


Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menyeragamkan langkah dan tindakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dengan mendasar pada Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyebutkan bahwa lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah, Pemerintah Provinsi DIY telah menyelesaikan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa dengan Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Pedoman dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

III - 28


PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A

URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1

URUSAN PENDIDIKAN

Visi pembangunan DIY sesuai dengan RPJPD 2005‐2025 (Perda No. 2 Tahun 2009) adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di bidang pendidikan maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Berdasar perda tersebut visi pembangunan pendidikan DIY adalah “DIY pada tahun 2025 menjadi Pusat Pedidikan Berbasis Budaya Terkemuka di Asia Tenggara” dengan misi: a) Mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua nondiskriminasi, b) Mewujudkan pendidikan karakter berbasis budaya, c) Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan secara nasional, d) Mewujudkan sinergitas pembangunan pendidikan dengan pembangunan daerah dan nasional, e) Mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik.

Upaya yang ditempuh adalah dengan mengembangkan lembaga pendidikan yang berstandar nasional ataupun bertaraf internasional, mengembangkan pusat keunggulan ilmiah; penyediaan sumber daya pendidikan yang handal; penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan; menarik minat peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY; mencetak lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia; meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya; dan meningkatkan proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi. Hasil yang dicapai dalam pembangunan pendidikan tercermin pada indikator pencapaian kinerja urusan pendidikan di Provinsi DIY tahun 2008‐2012 sebagai berikut : Tabel 4.1 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan, 2008‐2012 No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Angka Melek Huruf Angka Rata‐Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar PAUD SD/MI/Paket A

Persen Tahun

2. 3.

2008 97,86 8,71

2009 98,10 8,78

Capaian Tahun 2010 2011 98,18 98,18 9,07 9,10

2012 98,23 9,23

Persen Persen

43,91 108,5

64,53 111,4

74,01 111,45

78,13 111,43

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

79,85 111,43 IV ‐ 1

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH No

Indikator Kinerja

Satuan

2008 5 104,5 4

Capaian Tahun 2009 2010 2011 4 115,4 114,32 111,50 7

SMP/MTs/Pake t B/SMP Persen Terbuka SMA/MA/SMK/ Persen 79,34 87,06 88,33 Paket C PLB Persen ‐ ‐ 66,83 Angka Partisipasi 4. Murni SD/MI/Paket A Persen 94,61 96,65 97,15 SMP/MTs/Pake Persen 79,32 84,78 81,05 t B/SMP Terbuka SMA/MA/SMK Persen 57,70 60,87 60,47 5. Angka Kelulusan SD/MI Persen 99,79 98,18 96,47 SLTP/MTs Persen 97,65 90,15 81,84 SMA/MA/SMK Persen 93,38 95,32 88,98 Angka Putus 6. Sekolah SD/MI Persen 0,06 0,17 0,07 SLTP/MTs Persen 0,18 0,22 0,17 SMA/MA/SMK Persen 0,24 0,43 0,44 Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat 7. Nasional dan Internasional: SD/MI ‐ Nasional Peringkat ‐ 5 1 SLTP/MTs ‐ Nasional Peringkat ‐ 11 8 ‐ Internasional Even ‐ 1 ‐ SMA/MA/SMK ‐ Nasional Peringkat ‐ 1 3 ‐ Internasional Event ‐ ‐ ‐ Jumlah Sekolah Standar 8. Nasional SD/MI Sekolah 37 36 56 SMP/MTs Sekolah 59 36 76 SMA/MA/SMK Sekolah 75 87 86 9. Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional SD/MI Sekolah 1 1 5 SMP/MTs Sekolah 12 12 12 SMA/MA/SMK Sekolah 18 26 26 Jumlah Sekolah Sekolah 1 1 4 10. Berbasis Keunggulan Lokal Jumlah Lembaga Lembaga ‐ ‐ 37 11. PNF Memenuhi Standar Nasional Prestasi Kejuaraan Peringkat 1 2 12. PNF Orang 255.5 262.2 270.65 13. Jumlah Mahasiswa 93 72 0 Jumlah Mahasiswa Orang 8.238 7.500 8.000 14. Asing Sumber: Disdikpora Provinsi DIY

IV ‐ 2

2012 111,50

88,79

89,01

92,03

93,11

97,53 81,08

97,81 82,14

63,45

64,78

98,53 98,28 99,61

99,50 99,50 99,80

0,07 0,09 0,57

0,03 0,07 0,44

1

1

1 1

1 1

1 2

1 2

690 302 437

690 302 437

6 12 26 5

6 12 26 5

46

46

1

1

272.64 7 8.342

272,64 7 8.342



BAB IV

Dari indikator pendidikan tersebut dapat diketahui bahwa secara umum hasil pendidikan telah meningkatkan angka rata‐rata lama sekolah secara signifikan yaitu dari 8,71 pada tahun 2008 meningkat 0,39 menjadi 9,10 pada tahun 2011. Sedangkan tahun 2012 menjadi 9,23. Capaian kemajuan pembangunan pendidikan dari segi pemerataan dan perluasan akses pendidikan mengalami kemajuan yang cukup berarti, yaitu: a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar (SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat) dari 2008 sampai dengan 2012 mencapai angka diatas 100%. Pada tahun 2008 mencapai 108,55% dan pada 2012 mencapai 111,43%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dengan angka tahun 2012 masih sedikit di bawah 100% karena sekitar 13% anak usia sekolah SD atau SMP sudah sekolah di jenjang yang lebih tinggi. b. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 49,71 pada tahun 2008 meningkat menjadi 79,85 pada tahun 2012. Hal Ini menunjukkan bahwa minat dan kecenderungan masyarakat untuk seawal mungkin memberikan pendidikan bagi anak‐anaknya pada PAUD semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tahun 2012 Gubernur DIY mendapat penghargaan bidang PAUD dari Presiden karena dinilai berhasil dalam mengembangkan lembaga PAUD sehingga merata di seluruh wilayah provinsi, bahkan sudah tersedia di setiap desa. c. APK dan APM Pendidikan Menengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan capaian APK pada tahun 2012 sebesar 89,01 dan APM 64,78. Kondisi tersebut meningkat dibanding capaian APK pada tahun 2008 sebesar 79,34 dan APM sebesar 57,70. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang pengembangan pendidikan menengah universal, maka capaian APK tersebut akan terus ditingkatkan antara lain dengan pemberian beasiswa kembali ke sekolah (retrival)/rawan putus sekolah, dan BOSDA Sekolah Menengah. d. APK Pendidikan Luar Biasa meningkat cukup tajam dari 66,83 pada tahun 2010 menjadi 93,11 pada tahun 2012. Hal ini dapat tercapai, disamping karena intensifnya sosialisasi Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan, namun juga karena koordinasi dengan kabupaten/kota terutama dalam mengembangkan pendidikan inklusi, dan pemberian berbagai bantuan untuk pendidikan khusus/pendidikian luar biasa. e. Mulai tahun 2008 jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi di DIY pulih kembali bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu dapat terwujud, selain karena meningkatnya kualitas perguruan tinggi di DIY dan kondisi lingkungan yang semakin kondusif dan terkendali, juga didukung oleh promosi pendidikan ke luar provinsi/luar Jawa yang dilakukan secara intensif. Pada saat ini sebagian besar mahasiswa yang ada di DIY berasal dari seluruh provinsi di Indonesia sehingga wajar kalau setiap provinsi yang ada di Indonesia mempunyai asrama mahasiswa di DIY. Pada saat ini banyak pula mahasiswa yang berasal dari luar negeri. f. Angka melek huruf juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 97,86 pada tahun 2008 meningkat menjadi capaian 98,23 pada tahun 2012. Penanganan pemberantasan buta huruf selama ini dilakukan secara sinergis dan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan perguruan tinggi bahkkan juga atas peran serta masyarakat dan stekholder lainnya. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian kemajuan pembangunan pendidikan dari segi kualitas dan daya saing pendidikan juga cukup memadai dengan gambaran sebagai berikut: a. Angka kelulusan semua jenjang sekolah selama lima tahun terakhir menunjukkan angka yang tinggi dengan capaian pada tahun 2012 pada SD/MI 99,50, SMP/MTs 99,50, dan SMA/MA/SMK 99,80. Namun pada tahun 2010, khususnya pada SMP/MTs dan SMA/MA/SMK angka kelulusan mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu untuk SMP/MTs dari 90,15 pada tahun 2009 menjadi 81,84 pada tahun 2010, dan untuk SMA/MA/SMK dari 95,32 pada tahun 2009 menjadi 88,98 pada 2010. Kondisi tersebut disebabkan karena pada tahun 2010 ada kebijakan kelulusan yang hanya berdasar Nilai Ujian Nasional saja, terbukti angka kelulusan meningkat kembali pada tahun 2011 dan 2012. b. Angka putus sekolah semua jenjang sekolah kondisinya pada angka yang sangat rendah yaitu di bawah 1. Penyebab masih adanya anak yang putus sekolah pada umumnya disebabkan karena faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi orang tua dan faktor budaya sehingga masih ada anak‐anak yang harus membantu orang tua untuk mencari nafkah. c. Dari segi kualitas kelembagaan sudah banyak sekolah yang mencapai Standar Nasional ataupun terakreditasi A. Untuk SD/MI ada 673 (32,40%), SMP/MTs ada 302 (59,22%), SMA/MA/SMK ada 437 (64,55%). Sedangkan RSBI/SBI sudah melebihi ketentuan minimal bahwa setiap kabupaten/kota diharapkan terdapat 1 sekolah untuk setiap jenis sekolah. RSBI/SBI ini ke depan tidak akan ada penambahan jumlah karena adanya kebijakan moratorium pembentukan RSBI dari pemerintah pusat. Sedangkan sekolah yang berbasis keunggulan lokal ada peningkatan meskipun relatif sedikit. Untuk lembaga PNFI yang terakreditasi A memang masih relatif sedikit karena kebijakan pelaksanaan akreditasi lembaga PNFI oleh pemerintah pusat juga baru dimulai beberapa tahun terakhir. d. Dari segi daya saing, di tingkat nasional beberapa cabang lomba/kejuaraan peserta DIY berhasil menduduki juara I, sedangkan dalam skala internasional, perserta DIY berhasil menjadi wakil Indonesia pada beberapa event lomba/kejuaraan yang berskala internasional. Penghargaan di bidang pendidikan dari pemerintah pusat kepada Gubernur DIY antara lain: a. Penghargaan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun. b. Penghargaan Pencairan Dana BOS tercepat. c. Award Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pembangunan pendidikan dilaksanakan melalui program‐program sebagai berikut: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 3. Program Pendidikan Menengah. 4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal. 5. Program Pendidikan Luar Biasa. 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 8. Program Pendidikan Tinggi. 9. Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka. IV ‐ 4



BAB IV

Sedangkan alokasi anggaran APBD Provinsi DIY tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Pendidikan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008 2009 2010 2011 2012*

12 13 14 14 13

87 95 133 173 209

Keuangan Pagu (Rp) 39.819.295.000 55.589.468.500 65.194.677.155 53.338.906.150 93.261.454.160

Realisasi (Rp) 35.335.831.512 46.074.638.524 56.690.530.198 46.652.610.643 30.044.088.956

Capaian (%) 88,74 82,88 86,96 87,46 32,21

Fisik (%) 99,93 99,59 99,76 99,92 53,57

Catatan: *)Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: Disdikpora Provinsi DIY

Pada tahun 2012 melalui dana APBD Provinsi DIY sebesar Rp.93.261.454.160,‐ dilaksanakan 13 program dan 209 kegiatan. Sampai dengan bulan Agustus 2012, daya serap keuangan mencapai 32,21% dengan capaian realisasi fisik sebesar 53,57%. Permasalahan 1. Masih adanya anak usia pendidikan dasar yang belum bersekolah karena faktor budaya/sikap orang tua. 2. Pelaksanaan pendidikan inklusi belum optimal. 3. Masih rendahnya minat baca siswa dan generasi muda. 4. Masih ada beberapa sekolah (swasta) yang membebankan biaya pendidikan yang relatif tinggi kepada orang tua yang tidak mampu. Solusi 1. Memberikan penyuluhan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu. 2. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan penanganan pendidikan inklusi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga non pemerintah yang peduli. 3. Menggalakkan pengembangan perpustakaan sekolah, pengembangan www.jogjabelajar.org yang berisi konten‐konten pembelajaran. 4. Pemberian beasiswa miskin, pemberian BOSDA baik Dikdas maupun Dikmen.


IV ‐ 5


2 URUSAN KESEHATAN Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita‐cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi‐tingginya.

Pembangunan kesehatan di Provinsi DIY dinilai cukup berhasil yang diperlihatkan dari keberhasilannya memperoleh penghargaan nasional Manggala Bhakti Husada Kartika dari Presiden sebagai provinsi dengan derajat kesehatan terbaik nasional pada tahun 2008. Prestasi tingkat nasional tersebut berlanjut di tahun 2009‐2012 dengan berhasil dicapainya berbagai penghargaan di bidang kesehatan oleh hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY. Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di Provinsi DIY tahun 2008‐2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan, 2008‐2012 Indikator 1. 2. 3. 4.

Umur Harapan Hidup*) Angka Kematian Balita*) Angka Kematian Bayi *) Angka Kematian Ibu melahirkan**)

5.

Satuan

2008 74,05 19,00

Tahun Per 1000 KH Per 1000 17,00 KH per 105,00 100.000 KH % 0,88

Prevalensi Gizi Buruk **) 6. Cakupan Rawat Jalan % Puskesmas **) 7. Cakupan Rawat Inap % Rumah Sakit **) Sumber : *BPS (SP 2010), **Dinkes Provinsi DIY Keterangan : ***) Prediksi akhir tahun 2012

Capaian Tahun 2009 2010 2011 74,10 74,20 74,00 19,00 18,00 19,00

2012***) 74,00 19,00

17,00

17,00

17,00

17,00

104,00

103,00

103,00

103,00

0,80

0,70

0,67

0,68

15,00

16,00

15,00

17,00

1,30

1,32

2,50

2,70

Capaian derajat kesehatan (UHH, AKBA, AKB dan AKI) Provinsi DIY menempati peringkat terbaik secara nasional. Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2012, sebagaimana disajikan dalam tabel 4.3 mencapai 74 Tahun, lebih tinggi dari UHH secara nasional menurut BPS mencapai 69 tahun. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara/wilayah. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan meningkatnya kemampuan ekonomi akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, selanjutnya mampu memperoleh pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. UHH di DIY dari tahun 2008–2012 terus mengalami peningkatan.

IV ‐ 6



BAB IV

Angka Kematian Ibu (AKI) sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008 AKI sebanyak 105 per 100.000 Kelahiran hidup, menurun menjadi 104 per 100.000 Kelahiran hidup pada tahun 2009, dan menjadi 103 per 100.000 Kelahiran hidu pada tahun 2012. AKI nasional berdasar SDKI 2007 sebesar 228 per 100.000 Kelahiran hidup. Angka Kematian Balita di Provinsi DIY sebagaimana disajikan dalam tabel 4.3 di atas tahun 2012 sudah mencapai 19 per 1000 Kelahiran hidup, lebih rendah dari Angka Kematian Balita nasional berdasar SDKI 2007 sebesar 44 per 1000 Kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi pada tahun 2012 mencapai 17 per 1000 kelahiran hidup, lebih rendah dari Angka Kematian Bayi secara nasional berdasar SDKI 2007 sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Pola Penyakit menular yang selalu menjadi sepuluh besar penyakit (dari data puskesmas) selama beberapa tahun terakhir adalah influensa, diare, pneumonia, typhus perut klinis, diare berdarah (disentri), tersangka TB paru, campak dan TBC dengan BTA (+). Sementara untuk balita, pola penyakit masih didominasi oleh penyakit penyakit infeksi. Seiring dengan peningkatan status ekonomi, perubahan gaya hidup dan efek samping modernisasi, maka problem penyakit tidak menular pun cenderung meningkat. Beberapa penyakit tersebut diantaranya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah (cardiovaskuler), hipertensi, stroke, diabetes mellitus, kanker, serta gangguan jiwa. Prevalensi gizi buruk DIY telah mengalami penurunan dan cenderung membaik, walau penderita gizi buruk masih juga dijumpai di wilayah DIY. Tahun 1998 sampai 2002 terdapat peningkatan persentase balita dengan status gizi baik, namun demikian tahun 2004 persentase balita gizi buruk masih tetap dijumpai dengan persentasenya mencapai 1,14%. Angka tersebut terus menunjukkan kecenderungan penurunan.

Tabel 4.4 Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi DIY, 2004‐2012 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sumber: Dinkes Provinsi DIY

Nilai Prevalensi Gizi Buruk 1,14 1,08 1,05 0,94 0,88 0,80 0,70 0,67 0,68

Untuk cakupan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas maupun rumah sakit mengalami peningkatan termasuk kesehatan jiwa. Hal ini disebabkan karena semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai asuransi kesehatan termasuk masyarakat miskin yang dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pada tahun 2012 capaian indikator‐indikator derajat kesehatan maupun upaya kesehatan di Provinsi DIY masih tertinggi dibanding provinsi lain secara nasional. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional tahun 2010 menempatkan DIY sebagai provinsi dengan indikator kesehatan terbaik dalam mencapai target Millenium Development Goals (MDG’s).


IV ‐ 7


Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh pemerintah, masyarakat dan berbagai sektor lain telah memberikan kontribusi pada pencapaian prestasi tersebut. Pencapaian prestasi akan terus dipelihara dan ditingkatkan melalui berbagai upaya pengembangan kebijakan, program dan kegiatan. Capaian kinerja urusan kesehatan yang semakin baik dari tahun ke tahun tidak menyurutkan upaya untuk senantiasa mencapai peningkatan lebih lanjut. Upaya peningkatan kondisi kesehatan masyarakat dari tahun 2008–2012 ditempuh melalui program‐program sebagai berikut: 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru‐paru/Rumah Sakit Mata. 6. Program Sediaan Farmasi, Pembekalan Kesehatan, dan Pengawasan Makanan. 7. Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin. 8. Program Pelayanan Kesehatan. 9. Program Kesehatan Lansia. 10. Program Kesehatan Balita. 11. Program Kesehatan Ibu. 12. Program Kesehatan Anak dan Remaja. 13. Proram Sistem Informasi Kesehatan. 14. Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber daya Kesehatan. 15. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 16. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Kesehatan, 2008‐2012 Tahun

Jumlah Jumlah Program Kegiatan

2008 26 115 2009 26 125 2010 27 118 2011 19 101 2012 23 113 Sumber: Dinkes Provinsi DIY

Keuangan Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

62.739.930.535 64.687.448.693 61.786.229.766 71.910.387.089 91.651.904.207

60.437.443.112 59.976.718.645 56.989.833.836 63.387.400.216 24.694.422.088

Capaian (%) 96.33 92,72 92,24 88,15 26,94

Fisik (%) 99,81 99,76 96,89 97,37 48,71

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 23 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 113 kegiatan. Sampai dengan Bulan Agustus 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 48,71% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 26,94%.

IV ‐ 8



BAB IV

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan mendasar dalam pembangunan kesehatan Provinsi DIY lebih banyak terkait dengan hal‐hal sebagai berikut: 1. DIY merupakan wilayah rawan bencana dengan intensitas yang cukup tinggi dan memiliki keragaman jenis bencana. Di sisi lain DIY juga memiliki keterbatasan sumber daya anggaran dan masih memiliki permasalahan dalam prosedur, kemampuan teknis dan manajerial bencana termasuk batasan kewenangan lintas administratif. 2. Kasus dan kematian akibat penyakit tidak menular khususnya Cardiovascular disease, kanker dan obstruksi paru semakin berkembang. 3. Jaminan kesehatan penduduk kelas menengah dan hampir miskin rendah. 4. Target percepatan pencapaian indikator MDG’s sebagian telah terlampaui namun masih terjadi permasalahan yaitu: a. Kecenderungan stagnasi perbaikan dalam 5 tahun terakhir AKI, AKABA, AKB. b. Indikator kelompok penyakit menular belum tercapai dan masih dibawah target. c. Kemampuan anggaran belum merata yang mempengaruhi pencapaian target. d. Angka kecelakaan lalu lintas semakin tinggi yang berisiko meningkatkan kematian. e. Peran sektor swasta dan sektor pemerintah di luar kesehatan dalam pembangunan berwawasan kesehatan masih kurang. f. Penerapan pola perilaku hidup bersih dan sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik termasuk didalamnya adalah pola makan keluarga, kesehatan lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, penggunaan obat, jaminan kesehatan dan lain sebagainya. 5. Minat mahasiswa untuk menimba ilmu di institusi pendidikan kesehatan di Provinsi DIY mengalami kecenderungan penurunan karena tumbuhnya berbagai institusi pendidikan kesehatan di luar DIY. 6. Kurangnya kesiapsiagaan keluarga pasien jiwa menerima kembali pasca perawatan di RSJ Ghrasia. 7. Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang masalah kesehatan jiwa (kesehatan jiwa bukan hanya psikotik) dan deteksi dininya. Solusi Solusi atas permasalahan di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan dampak bencana serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi DIY. 2. Mengurangi risiko terjadinya penyakit melalui: a. Peningkatan upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit. b. Peningkatan peran lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam kegiatan pengurangan resiko bencana. 3. Pengembangan sistem jaminan pelayanan kesehatan menuju Total Coverage Health Inssurance (TCHI) melalui berbagai strategi diantaranya pembiayaan keluarga miskin, pengembangan sistem premi asuransi bagi penduduk non miskin dan pendatang termasuk mahasiswa dan pelajar di DIY. 4. Peningkatan akses dan mutu: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 9


5.

6.

7.

8.

9.

10.

a. pelayanan kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. b. perbaikan gizi dan pelayanan perbaikan kesehatan lingkungan. c. pengembangan informasi kesehatan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan. Meningkatkan kesiapan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta meningkatkan kesiapan petugas/SDM kesehatan yang kompeten dalam penanganan kegawat daruratan. Menggerakkan dan memberdayakan sektor swasta dan masyarakat melalui: a. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan monitoring pembangunan kesehatan di DIY. b. Mendorong masyarakat agar mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui posyandu, desa siaga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan. Pemasaran DIY sebagai pusat pendidikan, pelatihan, penelitian dan konsultasi kesehatan, serta peningkatan kerjasama antar daerah dengan institusi pendidikan kesehatan yang ada di Provinsi DIY. Dilaksanakan home visit dan dibukanya klinik konsultasi keperawatan, konsultasi obat dan konsultasi gizi yang dilaksanakan menjelang pasien pulang atau kontrol. Penyuluhan, promosi, iklan dan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Sehat Jiwa.

IV ‐ 10



BAB IV

3

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh‐sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan.

Mengingat persoalan lingkungan merupakan persoalan yang bersifat lintas wilayah administrasi, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, maka tingkat capaian kondisi kualitas lingkungan pada dasarnya merupakan akumulasi dari tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan baik oleh instansi sektor, kabupaten/kota, dan maupun para pemangku kepentingan lainnya. Konsisten partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dari para pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat merupakan kunci penting. Adapun indikator kinerja capaian pembangunan bidang lingkungan hidup tahun periode 2008–2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup, 2008‐2012 No

Indikator Kinerja

1

Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air: a. Penurunan Pencemaran Air - BOD - COD - Bakteri Coli

b. Penurunan Pencemaran Udara - CO - HC - Pb - NOx - Konsentrasi partikulat Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani Penurunan luas kerusakan lahan Penurunan fluktuasi muka air tanah

2

3 4

Satuan mg/lt mg/lt MPN/100 ml

Capaian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 8,10 8,00 3,40 6,63 5,16 47,10 17,33 17,00 20,21 13,14 2.195.063 976.305 480.553 91.681 934.625 9,5 110,15 1,410 40,76 ‐‐

10,50 95,40 0,927 ‐‐ ‐‐

13,72 177,00 0,047 ‐‐ ‐‐

6,29 100,34 0,95 51,21 31,70

7,00 61,13 0,34 34,29 31,77

290

302

408

410

413

Ha

6

8

15

7,5

9

Cm

273

188

76

197

253

ppm µg/m3 µg/m3 µg/m3 3 µg/m Unit Usaha

Sumber: BLH Provinsi DIY

1.

Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air Parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD). Dari data kinerja yang ada menunjukkan kualitas air sungai dari tahun 2008–2012 semakin membaik dengan kata lain terjadi penurunan


IV ‐ 11


pencemaran kualitas air sungai. Parameter utama berupa bakteri coli di tahun 2012 terlihat meningkat. Belum tercapainya penurunan jumlah bakteri coli disebabkan masih banyak rumah tangga yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan tanpa pengolahan terlebih dahulu, serta sumber‐sumber pencemar lainnya. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi yang diperlukan. Untuk kualitas udara ambien digunakan parameter utama yaitu konsentrasi Carbon Monoksida (CO), Hidro Carbon (HC), Plumbum (Pb), Nitrogen Oksida (NOx), dan konsentrasi partikulat. Target parameter tersebut telah tercapai, namun pada tahun 2010 target parameter HC tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena tingginya penambahan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda 4, dan dikarenakan masih rendahnya kesadaran para pengguna kendaraan dalam perawatan mesin sehingga menyebabkan kualitas emisinya banyak yang melampaui baku mutu yang ditetapkan. 2.

Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani dari tahun 2008– 2012 terus meningkat bahkan telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja pada tahun 2008 sebesar 290 unit usaha, tahun 2009 sebesar 302 unit usaha, tahun 2010 sebesar 408 unit usaha, tahun 2011 sebesar 410 unit usaha dan pada tahun 2012 sebesar 413 unit usaha. Sumber pencemar yang tertangani tersebut tersebar di kabupaten/kota di Provinsi DIY, umumnya merupakan kegiatan usaha seperti hotel, rumah sakit, industri dan UMKM yang potensial menimbulkan pencemaran baik air sungai akibat buangan limbah cairnya maupun pencemaran udara akibat emisi dari cerobong asapnya. Dalam mencapai indikator kinerja ini upaya yang dilakukan oleh Provinsi DIY disamping dilaksanakan dengan biaya yang berasal dari APBD Provinsi DIY, juga atas bantuan dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Pada tahun 2010 Provinsi DIY memperoleh bantuan dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup berupa pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)/biogas untuk peternakan sapi di Desa Pendowoharjo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo yang sudah jadi sebanyak 103 unit.

3.

Penurunan Luas Kerusakan Lahan Capaian kinerja untuk penurunan luas kerusakan lahan dari tahun 2008– 2012 semakin membaik dan telah memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja pada tahun 2008 adalah 6 hektar, tahun 2009 sebesar 8 hektar, tahun 2010 sebesar 15 hektar, dan pada tahun 2011 sebesar 7,5 hektar. Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk menurunkan luas kerusakan lahan adalah: a) Pada tahun 2009 telah dilakukan reklamasi lokasi lahan kritis, pada bekas penambangan pasir (bahan galian golongan C) oleh masyarakat di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Pada lahan tersebut telah ditanami dengan tanaman penghijauan sebanyak 2400 batang yang terdiri dari : tanaman mlinjo, mangga, mahoni dan sirsat. Tinggi tanaman berkisar 50 – 75 cm. Untuk perawatan dan pemeliharaanya bekerjasama dengan kelompok tani BUMDES Sindu Martani. Dari Hasil

IV ‐ 12



BAB IV

4.

kegiatan tersebut kondisi lahan kritis tersebut telah berubah menjadi calon lahan perkebunan. b) Pada tahun 2010 dilakukan reklamasi lokasi lahan kritis pada bekas penambangan pasir (galian C) di Kecamatan Ngemplak Sleman dengan tanaman penghijauan, penanganan daerah rawan longsor seluas 5 Ha di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, reklamasi lahan bekas galian golongan C di Desa Kenteng, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul seluas 2,5 Ha. Penataan lahan dan penghijauan pada lahan kritis/marginal seluas kurang lebih 13 Ha tersebar di 4 kabupaten dilaksanakan dengan menanam berbagai jenis tanaman keras. Adapun lokasi penananam pohon berada di wilayah sebagai berikut : Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, sebanyak 650 tanaman Dusun Rejosari, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, sebanyak 675 tanaman Dusun Tegiri, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, sebanyak 1.325 tanaman Dusun Balak, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, sebanyak 500 tanaman Desa Ngesong, Kecamatan Giri Purwo, Kabupaten Kulon Progo, sebanyak 825 tanaman Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, sebanyak 1.325 tanaman c) Pada tahun 2011 dilakukan reklamasi di lokasi lahan kritis dengan melakukan penghijauan pada lahan bekas penambangan pasir (bahan galian golongan C), terutama di Dusun Balong, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman seluas 3,5 hektar dengan jumlah 1050 bibit tanaman dan di Dusun Pandansimo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul seluas 4 hektar, dengan jumlah bibit pohon sebanyak 3500 batang. Dalam kegiatan reklamasi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dilakukan penataan lahan yang meliputi pembuatan terasering, guludan dan penanaman penguat tebing. Jenis tanaman yang ditanam antara lain mahoni, sengon laut, mangga, kelengkeng, dan bambu sebagai penguat tebing. Sedangkan di Srandakan ditanam pohon sengon, nyamplung, keben, rambutan dan mangga. Penanaman dilakukan di sempadan sungai yang tergerus oleh kegiatan penambangan pasir. Jenis‐jenis tanaman yang ditanam tidak hanya jenis penghasil kayu tetapi juga penghasil buah, sehingga reklamasi diharapkan dapat berfungsi ganda, yaitu berfungsi konservasi dan tanaman produksi. Capaian kinerja penurunan luas kerusakan lahan tahun 2012 belum dapat disajikan karena sesuai rencana, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 mendatang. Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah Penurunan fluktuasi muka air tanah didasarkan pada perbedaan kedalaman dari hasil pengukuran muka air tanah (sumur) dari permukaan tanah pada saat musim kemarau dibandingkan dengan pada saat musim penghujan. Capaian kinerja penurunan fluktuasi muka air tanah dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang semakin baik dan memenuhi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2008 Fluktuasi muka air tanah terukur 273 cm. Pada tahun 2009 Realisasi capaian tersebut adalah 188 cm, adapun target


IV ‐ 13


kinerja yang ditetapkan sebesar 268 cm. Ini berarti terjadi peningkatan kuantitas air tanah sebesar 30% dari yang telah ditargetkan. Angka penurunan fluktuasi muka air tanah untuk tahun 2010 relatif kecil yakni 76 cm, terutama disebabkan oleh pendeknya musim kemarau, disamping karena keberhasilan dalam pelaksanaan konservasi air melalui kegiatan pembuatan SPAH, lubang biopori maupun penghijauan. Pada tahun 2011 target kinerja fluktuasi muka air tanah yang ditetapkan adalah sebesar 258 cm, sedangkan realisasi capaiannya sebesar 197 cm, sehingga realisasi capaiannya mencapai 123,6%. Semakin kecil selisih kedalaman air tanah pada saat musim kemarau dan musim penghujan berarti ketersediaan air tanah secara kuantitatif semakin stabil (membaik), Ini berarti terjadi peningkatan kuantitas air tanah yang cukup signifikan. Data perhitungan ini berdasarkan hasil pemantauan muka air tanah pada 33 titik lokasi pemantauan, yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta, terutama di sekitar Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gadjahwong. Untuk meningkatkan kuantitas muka air tanah ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan konservasi air (di daerah tangkapan air), melalui pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH), gerakan pembuatan lubang sejuta biopori serta penghijauan. Disamping disebabkan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, penurunan fluktuasi muka air tanah secara alami pada tahun 2011 didukung oleh intenitas curah hujan yang cukup tinggi. Untuk tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus, data penurunan fluktuasi muka air tanah belum dapat disajikan karena pemantauan muka air tanah baru dilaksanakan untuk periode musim penghujan sedangkan untuk periode musim kemarau akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2012. Pembangunan di bidang lingkungan hidup dari tahun 2008–2012 didukung oleh program‐program sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi. 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rekapitulasi program/kegiatan urusan lingkungan hidup di Provinsi DIY tahun 2008‐2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun


Keuangan Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2008 11 62 4.941.955.350 4.671.946.519 2009 7 41 7.982.565.000 7.236.787.490 2010 10 73 5.482.742.110 5.221.020.890 2011 9 58 6.380.583.514 6.082.004.346 2012* 9 64 7.192.530.900 2.605.336.810 Catatan: *)Posisi s/d Bulan Juli 2012 | Sumber: BLH Provinsi DIY

IV ‐ 14

Capaian (%) 94,54 90,66 95,23 95,32 36,94

Fisik (%) 98,06 98,67 99,67 100,00 35,94



BAB IV

Pada tahun 2012 jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 9 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 64 kegiatan. Sampai dengan bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 35,94% dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.2.605.336.810,‐ atau 36,94%. Adapun kegiatan yang telah diselesaikan sampai dengan bulan Agustus 2012 adalah Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh komitmen bersama dan sinergisitas dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam kenyataan yang ada, hal ini masih sangat kurang sehingga pengelolaan lingkungan masih berjalan secara parsial dan kurang sinergi; Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DIY terutama di Kota Yogyakarta menjadi penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas‐ruas jalan terutama pada saat padat kendaraan di lokasi simpang, titik‐titik kemacetan dan pusat‐pusat aktifitas penduduk, disamping manajemen tranportasi belum berjalan secara optimal, dan keterbatasan luas Ruang Terbuka Hijau/jalur hijau; Penurunan kualitas air tanah sebagai sumber air minum bagi penduduk serta meningkatnya pencemaran sungai oleh limbah domestik (rumah tangga) dan limbah industri, terutama masih tingginya konsentrasi bakteri coli; Pelanggaran terhadap tata ruang dan tata guna lahan yang merupakan pemicu awal timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan; Bencana alam berupa letusan erupsi Gunung Merapi tahun 2010 telah menyebabkan perubahan kondisi lahan dan sungai terutama di daerah kabupaten Sleman, kondisi ini akan menyebakan gangguan pada upaya konservasi sumber‐sumber air tanah, mengingat Kabupaten Sleman merupakan daerah resapan air bagi daerah hulu (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman); Pemahaman yang keliru tentang produksi ramah lingkungan. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar ongkos produksi sehingga memperkecil keuntungan atau menghambat investasi. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan; Sumber pencemaran yang berasal dari kegiatan usaha skala rumah tangga dan Usaha Kecil Menengah (UKM), hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan proses produksi yang ramah lingkungan.

Solusi 1. Melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang terus menerus dengan seluruh pemangku kepentingan baik dengan melakukan pertemuan koordinasi, melakukan pendekatan yang bersifat persuasif, memberikan bantuan stimulan dan menciptakan kerjasama sesuai kapasitas dan kewenangannya; 2. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 15


Udara dengan melakukan uji emisi kendaraan bermotor serta mendorong kepada para pemilik kendaraan terutama kendaraan umum untuk menjaga kualitas mesin dan memperhatikan emisi gas buang, kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksakan upaya perbaikan sistem transportasi, pembangunan baru dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau/jalur hijau; 3. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat memfasilitasi dan mendorong pembangunaan Instalasi Pengolah Limbah Cair (IPLC) komunal bagi rumah tangga, serta membuat demplot pembangunan IPLC dengan mengajak mitra dunia usaha dengan dana Community Social Responsibility (CSR); 4. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan terkait dengan tata ruang; 5. Pada tahun 2011 telah dilakukan kajian komprehensif untuk mengetahui dampak erupsi Gunung Merapi, sebaran dan rekomendasi tahapan pemulihan kondisi lingkungan pasca erupsi, sehingga dapat dijadikan acuan bagi berbagai pihak untuk melakukan pemulihan lingkungan secara tepat; 6. Melakukan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan paradigma baru bahwa sampah dan limbah adalah merupakan sumberdaya yang masih potensial untuk dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis serta penekanan pendekatan nilai manfaat ekonomis dan sosial yang akan diperoleh bagi berbagai pihak baik jangka pendek, menengah dan panjang; 7. Bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota melakukan upaya pembinaan dan pendampingan bagi kegiatan usaha skala rumah tangga dan UKM dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan agar supaya melakukan produksi yang ramah lingkungan.

IV ‐ 16



BAB IV

4

URUSAN PEKERJAAN UMUM

DIY merupakan salah satu daerah tujuan wisata, pusat budaya, serta salah satu daerah tujuan pendidikan. Predikat ini menuntut penyediaan infrastruktur yang memadai dan dapat memberikan pelayanan yang optimal. Letak DIY yang strategis mendukung perkembangan pembangunan di DIY dengan memperoleh manfaat daerah belakangnya (hinterland) sebagai akses distribusi orang dan barang yang lebih cepat dan ekonomis bagi tujuan mereka. Peluang tersebut akan termanfaatkan secara optimal jika didukung oleh sarana dan prasarana fisik yang memadai. Penanganan urusan pekerjaan umum meliputi pembangunan di bidang sumber daya air, keciptakaryaan, dan kebinamargaan. Di bidang sumber daya air, Pemerintah Provinsi DIY berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yang meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Bidang kebinamargaan bertanggungjawab untuk melaksanaan pengelolaan jalan dan jembatan berstatus jalan provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di wilayah DIY. Sedangkan bidang keciptakaryaan melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan Lingkungan. Selama tahun 2011, selain dilaksanakan program peningkatan pelayanan publik sebagai jabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, urusan bidang pekerjaan umum banyak bersentuhan dengan pemulihan kondisi infrastruktur dan permukiman pasca erupsi Gunung Merapi Tahun 2010. Semua tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi DIY dalam urusan ke‐PU‐an tidak terlepas dari urusan yang ditangani oleh Pemerintah Pusat (yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Pusat) ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota (yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota), mengingat sarana dan prasarana ke‐PU‐an pada dasarnya adalah sistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu ada beberapa dana pusat yang bisa diperuntukkan untuk menangani urusan ke‐ PU‐an yang menjadi tanggungjawab daerah, termasuk Loan/Bantuan Luar Negeri.


IV ‐ 17


Adapun Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan pekerjaan umum tahun periode 2008–2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum, 2008‐2012 No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indikator Kinerja Penambahan Penyediaan Air Baku Bagi Masyarakat Prosentase Penanganan banjir Terhadap Daerah Potensi Prosentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi Prosentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Prosentase Penduduk Berakses Air Minum Prosentase Layanan Air Limbah Terpusat di APY Prosentase Penduduk yang terlayani Pengelolaan Sampah Jumlah TPA Sampah yang Menggunakan Sistem Sanitary Landfill Prosentase Penurunan Genangan

Capaian Tahun

Satuan

Ltr/ Detik

2008

2009

2010

2011

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,00

55,00

60,00

65.00

50,00

55,00

60,00

65.00

55,00

60,00

65,00

70,00

55,00

60,00

65,00

70,09

60,00

65,00

70,00

75,00

60,00

65,00

70,00

83,89

10,00

40,00

50,00

60,00

10,00

40,00

50,00

65,29

10,00

10,00

20,00

30,00

10,00

10,00

20,00

55,00

50,00

55,00

60,00

65,00

%

2012

100,00

70,00

%

%

%

%

%

75,00

80,00

70,00

40,00

70,00 50,00

55,00

60,00

66,40

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

3,90

Jml

2,00

%

10,00

Sumber: Dinas PUP SEDM Provinsi DIY

IV ‐ 18



BAB IV

Selain indikator pada Tabel tersebut di atas seperti yang tertuang dalam RPJMD, terdapat indikator pendukung yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Instansi yaitu : 1. Teknologi terterapkan 2. Pengujian konstruksi terlayani 3. Peningkatan jumlah ahli utama terlayani Pencapaian indikator di bidang pekerjaan umum tersebut dari tahun 2008– 2012 dilaksanakan antara lain melalui program‐program sebagai berikut: 1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 2. Program Pengendalian Banjir. 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. 4. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau & SDA Lainnya. 5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong‐gorong. 6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 7. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan. 8. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 9. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan. 10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah. 11. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum 12. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah. 13. Program Pengelolaan Persampahan. 14. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan. 15. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan. 16. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan 17. Program Pelayanan Jasa Pengujian. 18. Program Pengembangan Manajemen Laboratoium. 19. Program Pengkaji dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum. 20. Program Pengaturan Jasa Konstruksi. 21. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi. 22. Program Pengawasan Jasa Konstruksi. 23. Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur. Pemerintah Provinsi DIY telah mendapatkan beberapa penghargaan tingkat Nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang Pekerjaan Umum, untuk tahun 2009, 2010 dan 2011.

GAMBAR Penerimaan Penghargaan Peringkat I PKPD PU Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga sumber: Penyelenggaraan Jalan dan jembatan, Tahun 2011


IV ‐ 19


Tabel 4.9 Penerimaan Penghargaan PKPD Bidang Pekerjaan Umum Pemberi Bidang/ Peringkat Tahun Tingkat Penghargaan

No 1.

Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Sumber Daya Air 2009 (Pengelolaan Sumber Daya Air) / Peringkat III 2. Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Bina Marga 2009 (Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan) / Peringkat II 3 Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Bina Marga 2010 (Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan) / Peringkat I 4. Bidang Penataan Ruang, Sub Bidang Penyelenggaraan 2010 Penataan Ruang Yang Berkelanjutan / Peringkat III 5. Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Bina Marga 2011 (Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan) / Peringkat I 6. Bidang jasa konstruksi, Sub Bidang Pembinaan Jasa 2011 Konstruksi / Peringkat II Sumber: Dinas PUP ESDM Provinsi DIY 2012

Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum

Nasional


Nasional


Nasional


Nasional


Nasional


Tabel 4.10 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun

2008 2009 2010 2011 2012*)


25 20 27 25 23

221 84 107 82 89

Keuangan Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

202.077.195.600 185.848.384.372 153.302.000.091 178.629.446.576 162.562.837.829

192.557.973.987 170.336.745.615 123.783.318.711 157.492.864.300 31.296.729.990

95,29 91,65 80,74 88,17 19,25

Fisik (%)

100,00 100,00 99,26 100,00 42,67

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Dinas PUP ESDM Provinsi DIY

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 23 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 89 kegiatan. Sampai dengan Bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 42,67% dengan serapan keuangan sebesar 19,25%.

4.1

Penambahan Penyediaan Air baku bagi Masyarakat

Indikator Capaian Kinerja ini dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya untuk irigasi dan air bersih. Sumber air diambil dari air tanah melalui pengeboran sumur dalam, atau melalui bangunan pengambilan yang dipasang di sungai dan kemudian dinaikkan ke atas dengan IV ‐ 20



BAB IV

pompanisasi. Khusus untuk irigasi, lahan pertanian yang diairi selama ini merupakan sawah tadah hujan. Dengan tersedianya irigasi sistem pompa, petani telah dapat meningkatkan produksi di lahan pertaniannya. Dari kebutuhan sampai dengan 2013 sebesar 1.176,74 liter/detik, sampai dengan akhir tahun 2011 telah tercapai 405,60 liter/detik dan di tahun 2012 direncanakan capaian sebesar 306 liter/detik sisanya sebesar 465,14 liter/detik akan dilaksanakan pada tahun 2013.

Tabel 4.11 Kebutuhan dan Capaian Pemenuhan Air Baku Kebutuhan sampai Tahun 2013 1.176,74 liter/detik

Capaian

Keterangan

405,60 liter/detik

telah tercapai sampai dengan akhir tahun 2011 rencana pencapaian di tahun 2012 rencana pencapaian di tahun 2013

306 liter/detik 465,14 liter/detik Sumber: Dinas PUP ESDM Provinsi DIY 2012

Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum juga dilaksanakan program penyediaan air baku sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air baku.

GAMBAR Embung Tambak Boyo Kabupaten Sleman, kapasitas 400.000 m3 dengan fungsi konservasi, irigasi, air baku, perikanan dan pariwisata

4.2

Prosentase Penanganan banjir Terhadap Daerah Potensi

Indikator Capaian Kinerja ini dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir dalam rangka pemeliharaan sungai dan bantaran sungai. Setiap terjadi banjir, tebing sungai mengalami gerusan yang mengakibatkan longsoran tebing sungai. Untuk penanganan hal tersebut diperlukan konstruksi penahan tebing yang aman dan ramah lingkungan berupa konstruksi bronjong. Kondisi capaian sampai bulan Juli tahun 2012 untuk penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir sebesar 67,2% dari target yang telah ditentukan sebesar 70%, yang dicapai melalui kegiatan: 1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai yaitu dengan perkuatan tebing sungai yang mengalami gerusan dengan konstruksi yang ramah lingkungan berupa pasangan bronjong.


IV ‐ 21


2. Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan, yaitu dengan melakukan monitoring dan persiapan menghadapi banjir serta pengadaan bahan banjiran berupa bronjong dan karung plastik. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya berupa bantuan teknis serta pemberian bantuan bahan banjiran kepada masyarakat yang berada di daerah potensi banjir. 1. Pemeliharaan pos dan peralatan hidrologi sebanyak 67 pos yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo (20 pos), Kabupaten Sleman (19 pos), Kabupaten Bantul (18 pos), Kabupaten Gunungkidul (10 pos). Penanganan terhadap potensi banjir juga dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak meliputi pengerukan sedimen dan normalisasi sungai, terutama di sungai‐sungai yang berhulu di Merapi.

GAMBAR Pembangunan tebing Sungai Winongo

4.3 Prosentase Luasan Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi melalui kegiatan: 1) Perencanaan teknis jaringan. 2) Rehabilitasi jaringan irigasi. 3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 17.112,87 ha tersebar pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DIY di Kabupaten Bantul,Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul, meliputi 44 daerah irigasi. Sampai dengan akhir tahun 2011, Daerah Irigasi yang terlayani air adalah sebesar 70,09%. IV ‐ 22



BAB IV

Tabel 4.11 Kebutuhan dan Capaian Pemenuhan Air Baku No

Nama Daerah Irigasi

1

D.I. Grembyangan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

D.I. Semoyo D.I. Kucir D.I. Kuton D.I. Madugondo D.I. Dadapan D.I. Pulodadi D.I. Glendongan D.I. Klampok D.I. Sekarsuli D.I. Nologaten D.I. Ngebruk D.I. Trini D.I. Cokrobedog D.I. Gamping D.I. Brongkol D.I. Tumut D.I. Timoho D.I. Engkuk‐engkuan D.I. Sambeng D.I. Mojo D.I. Sembuh D.I. Ponggok D.I. Kanoman D.I. Tanjung D.I. Bangeran I D.I. Mrican D.I. Sidomulyo D.I. Karangjati D.I. Prangkok D.I. Sidoraharjo D.I. Madean D.I. Pogong D.I. Minggiran D.I. Mendungan D.I. Mergangsan D.I. Simo D.I. Payaman D.I. Pendowo D.I. Blawong D.I. Canden D.I. Pijenan D.I. Sapon D.I. Pengasih TOTAL Prosentase Realisasi luas DI yang terlayani air

Luas (Ha)

Luas DI yang terlayani air s/d tahun 2011 (Ha)

541,34

460,14

30,00 61,14 113,16 104,00 38,00 175,73 209,01 294,94 145,27 27,46 40,85 151,93 194,17 532,00 15,50 44,34 120,80 13,86 60,00 47,72 33,44 132,20 16,00 776,00 138,01 162,00 160,00 18,29 81,05 97,50 291,85 1,00 3,69 3,62 15,00 1.247,00 1.040,00 1.251,00 1.077,00 1.109,00 2.563,00 1.900,00 2.035,00 17.112,87

25,50 51,97 96,19 88,40 32,30 149,37 177,66 250,70 123,48 23,34 34,72 129,14 165,04 452,20 13,18 37,69 102,68 11,78 51,00 40,56 28,42 112,37 13,60 659,60 117,31 137,70 136,00 15,55 68,89 82,88 248,07 0,85 3,14 3,08 12,75 872,90 10,40 875,70 753,90 776,30 1.794,10 1.330,00 1.424,50 11.995,04 70,09%

Sumber: Dinas PUP ESDM Provinsi DIY


IV ‐ 23


4.4 Prosentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Target RPJMD untuk jalan adalah kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik. Jalan dalam kondisi baik dalam RPJMD diartikan sebagai jalan dalam kondisi mantap menurut kriteria Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang menurut kriteria Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum). Total jalan berstatus Jalan Provinsi adalah 690,25 Km, dengan panjang jembatan 4.393,09 m. Sampai akhir Juli tahun 2012, kondisi jalan berstatus Jalan Provinsi DIY adalah sebagai berikut: 1) Kondisi mantap 582,45 km (84,39%), terdiri dari jalan dalam kondisi baik 169,07 km (24,49%) dan jalan dalam kondisi sedang 413,38 km (59,89%), 2) Kondisi tidak mantap 107,80 km (15,61%), terdiri dari jalan rusak ringan 82,27 km (11,92%) dan jalan rusak berat 25,53 km (3,69%). Melalui dana APBN, telah dilakukan kegiatan yang sama untuk jalan‐jalan di DIY yang berstatus Jalan Nasional. Pada akhir tahun 2011, dari 223,16 km Jalan Nasional 97,25% dalam kondisi mantap, dan 2,75% dalam kondisi tidak mantap. Sedang untuk jalan berstatus Jalan Kabupaten/Kota di DIY dari panjang total 3.840,26KM, pada akhir 2011 ada 76,48% dalam kondisi mantap, dan 23, 52 % dalam kondisi tidak mantap. Untuk mengatasi kesenjangan dan sebagai upaya percepatan pertumbuhan pembangunan di kawasan selatan Pulau Jawa, serta untuk optimalisasi potensi daerah selatan Pulau Jawa maka dibangun jalur lintas selatan. Selain itu manfaat pembangunan jalur lintas selatan adalah untuk membuka seluruh potensi daerah selatan di Provinsi DIY seperti potensi wisata, industri kelautan dan pertanian, yang diharapkan bisa merupakan satu kesatuan jaringan jalan di Pulau Jawa sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jalan. Pembangunan jalur lintas selatan juga mempunyai tujuan strategis yaitu untuk menyeimbangkan pertumbuhan wilayah DIY yang selama ini cenderung berkembang ke arah utara–timur laut. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 117,60 km terbagi menjadi 4 (empat) segmen. Untuk Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela)/ JJLS, pada tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Jalan Strategis Nasional Belum Tersambung dengan panjang 125,125 km. Sampai dengan tahun 2011 tahapan pembangunan JJLS meliputi studi kelayakan, penyusunan AMDAL, penyusunan Detail Engineering Design (DED), pembebasan tanah seluas 37,26 Ha serta kegiatan fisik berupa pembangunan jalan sepanjang 9,40 km.

Tabel 4.13 Kondisi Jalan Provinsi di DIY (Km), 2008‐2012 Tahun Panjang Total

Baik

2008 2009 2010 2011 *2012

114,05 144,94 165,43 167,45 169,07

690,25 690,25 690,25 690,25 690,25

Sedang 432,98 419,24 410,61 411,63 413,38

Rusak Ringan 98,39 94,41 85,14 83,89 82,27

Rusak Berat 44,83 31,68 29,07 27,28 25,53

*Data sampai Juli 2012 Sumber: Dinas PUP ESDM Provinsi DIY 2011 IV ‐ 24



BAB IV

Tabel 4.14 Kondisi Jembatan Provinsi di DIY (m), 2008‐2012 Tahun Panjang Total 2008 4.991,30 2009 4.991,30 2010 5.033,60 2011 4.393,09 *2012 4.393,09 *Data sampai Juli 2012 Sumber: Dinas PUP ESDM Provinsi DIY

Baik 3.709,60 3.818,90 2.688,01 2.352,30 2.436,30

Sedang 646,50 410,80 1.464,55 1.355,99 1.355,99

Rusak 635,20 635,30 881,04 684,80 600,80

4.5 Prosentase Penduduk Berakses Air Minum Air bersih dengan standar air minum layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air minum di kawasan perkotaan dan juga perdesaan. Upaya pencapaian target pelayanan penduduk terhadap akses air minum antara lain dilakukan dengan: 1) Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum; 2) Pengadaan Bahan Penyediaan Air Spamdes; 3) Pelaksanaan Konstruksi Pengembangan Sistem Distribusi. Dalam pengelolaan air ini, sebagai wujud peran serta masyarakat , di Provinsi DIY, telah terbentuk PAMASKARTA (Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta) yang beranggotakan kelompok kelompok masyarakat pengelola air minum di perdesaan. Sampai dengan bulan Juli tahun 2012 jumlah anggota PAMASKARTA telah mencapai 482 kelompok, dimana masing‐masing kelompok mengelola sumber air rata rata 1 s.d. 2 liter/detik. Jumlah penduduk berakses air minum sebagai hasil pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air minum di Provinsi DIY sampai dengan bulan Juli tahun 2012 sebanyak 2.263.914 jiwa, yang terlayani melalui layanan SPAMDES dan layanan SPAM IKK. Target cakupan pelayanan persentase penduduk terlayanani air minum layak dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dibanding dengan keseluruhan penduduk DIY. Sehingga perhitungan persentase penduduk berakses air minum layak adalah sebesar 2.263.914 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk DIY sebesar 3.467.200 jiwa atau sebesar 65,29%.

4.6 Prosentase Layanan Air Limbah Terpusat di APY (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta) Air limbah dan sanitasi adalah bagian kunci dari kesehatan lingkungan. RPJMD Provinsi DIY, mengamanatkan pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah sebagai upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di Provinsi DIY melalui Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah. Kondisi pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi di 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi DIY berbeda‐beda sesuai kondisi kawasan. Pada prinsipnya pengelolaan pelayanan sanitasi/ air limbah dibagi menjadi tiga yaitu:

1. sistem setempat atau individual, 2. sistem komunal dan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 25


3. sistem terpusat.

Berdasarkan perhitungan prosentase penduduk DIY yang terlayani sanitasi layak sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 70% (dengan jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 501. 464 rumah tangga). Sedangkan khusus untuk cakupan pelayanan jaringan Air Limbah Terpusat di APY dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah sambungan rumah terpasang dengan kapasitas IPAL Sewon. Cakupan pelayanan IPAL Sewon sampai dengan 2011 sebesar 55%, lebih besar dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 30%.

4.7 Prosentase Penduduk yang terlayani Pengelolaan Sampah Pengelolaan persampahan menjadi kunci utama bagi kesehatan lingkungan. Pelayanan minimal pengelolaan persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk mengatur pengelolaan sampah tersebut, saat ini telah ditetapkan Undang‐ undang RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang‐undang ini mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Skenario pengelolaan persampahan didasarkan pada pendekatan 3 R (Reduse, Reuse, Recycle), sehingga TPA yang ada sekarang kedepan diharapkan dapat menjadi Tempat Pemrosesan Akhir. Pengelolaan sampah di Provinsi DIY dilakukan oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. Pada tahun 2011 melalui fasilitasi pendanaan APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum telah dibangun TPA Sanitary Landfill di Kab. Gunungkidul, sedangkan melalui pendanaan APBD Provinsi DIY telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan naskah akademis dan draft perda tentang sampah domestik serta 2) Pembangunan IPST di Kab. Gunungkidul sebanyak 2 (dua) unit di kecamatan Semin dan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, seluas masing masing 400 m2. IV ‐ 26



BAB IV

Tabel 4.15 Jumlah dan Persentase Penduduk Perkotaan Provinsi DIY Terlayani Persampahan Tahun 2009‐2011 Penduduk Perkotaan Terlayani Pengelolaan Sampah No Kabupaten/Kota

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

1

Yogyakarta

Jiwa 249.678

% 64,67

Jiwa 270.742

% Jiwa 69,67 300.463

% 77,10

2

Sleman

211.929

53,17

233.374

58,17 258.992

64,38

3

Bantul

186.432

54,80

204.773

59,80 227.252

66,18

4

Gunungkidul

92.401

48,66

102.561

53,66 113.820

59,39

5

Kulon Progo

78.229

45,02

87.486

50,02

97.089

55,36

Total Capaian

818.670

55,00

898.936

60,00 997.616

66,40


Dari tabel di atas terlihat pada Tahun 2011, persentase penduduk perkotaan DIY yang terlayani persampahan adalah sejumlah 997.616 jiwa dari keseluruhan penduduk perkotaan DIY yang sejumlah 1.502.434 jiwa, sehingga diperoleh capaian prosentase penduduk perkotaan yang terlayani persampahan adalah sebesar 66,40%.

4.8 Jumlah TPA Sampah yang Menggunakan Sistem Sanitary Landfill Kondisi capaian kumulatif jumlah TPA Sampah yang menggunakan Sistem Sanitary Landfill sampai tahun 2011 adalah sebanyak 2 lokasi yang diantaranya dilakukan dengan Program Pengelolaan Persampahan dan pembangunan TPA Sanitary landfill dengan pendanaan bersama‐sama antara APBD kabupaten/ kota dan APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

4.9 Prosentase Penurunan Genangan Sistem drainase tidak dapat berdiri sendiri dan selalu berhubungan dengan subbidang infratruktur lainnya, seperti perumahan, jalan perkotaan, dan pengembangan kawasan baru. Penyelesaian permasalahan genangan di suatu kawasan bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pembangunan drainase perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh yang dimulai dari saluran primer‐sekunder‐tersier. Sesuai dengan data Masterplan Penanganan Drainase KPY teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di KPY. Capaian penanganan sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 23,9% dari target sebesar 30%, hal ini dikarenakan besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk penanganannya termasuk kebutuhan penanganan diluar KPY.

4.10 Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Jasa Konstruksi PBL adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan (built environment), baik di perkotaan maupun di perdesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Hingga tahun 2009, Kota Yogyakarta telah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk empat (4) kawasan, Kabupaten Sleman telah memiliki 5 (lima) kawasan yang memiliki RTBL, Kabupaten Gunungkidul memiliki dua (2) kawasan dengan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 27

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH RTBL,dan Kabupaten Kulon Progo memiliki tiga (3) kawasan yang memiliki RTBL. Adapun Kabupaten Bantul belum memiliki kawasan dengan RTBL. Secara keseluruhan, kawasan‐kawasan di Provinsi DIY yang memiliki RTBL ada 14 kawasan. Pada tahun anggaran 2010 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan DED Kawasan Kotagede yang bertujuan untuk penataan dan revitalisasi kawasan tradisional bersejarah Kotagede.

Disamping kegiatan di atas, dilaksanakan pula fasilitasi gedung‐gedung pemerintah, yang meliputi penyelenggaraan rumah negeri, bantuan teknis pembangunan rumah negara dan pembangunan rumah negara. Jumlah rumah negara yang sudah tertangani dalam proses status rumah negara berkisar 1.047 rumah negara, setiap tahun kegiatan yang dapat difasilitasi sekitar 81 rumah negara dan perkiraan jumlah rumah negeri yang harus difasilitasi sekitar 2.000 rumah. Tolok ukur kinerja untuk pengujian informasi permukiman dan bangunan dan pengembangan jasa konstruksi adalah sebagai berikut: Teknologi terterapkan, Pengujian konstruksi terlayani, serta Peningkatan jumlah ahli utama terlayani. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Adanya keterbatasan sumber air baku air minum di Provinsi DIY, khususnya yang selama ini menggantungkan pada sumber mata air di wilayah terdampak erupsi Gunung Merapi. 2. Kontribusi pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang tanggung jawab utama penanganan drainase belum maksimal. 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah serta keterbatasan kapasitas keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan cakupan pelayanan air limbah terpusat. 4. Manajemen jasa pengujian belum optimal. 5. Belum optimalnya pemahaman pihak‐pihak terkait terhadap regulasi jasa konstruksi. 6. Belum optimalnya penyediaan data dan updating terbarukan terkait informasi permukiman dan bahan bangunan. Solusi 1. Perlu dilakukan identifikasi dan pengembangan terhadap potensi sumber air baku untuk air minum di Provinsi DIY. 2. Sosialisi kepada masyarakat yang intensif tentang pemahaman fungsi drainase serta masih diperlukan dukungan dana baik dari APBD maupun APBN dan sumber dana lainnya. 3. Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan komitmen sambungan rumah (SR), serta penyusunan regulasi yang mewajibkan masyarakat di kawasan APY untuk memanfaat kan jaringan air limbah terpusat. 4. Perlunya pendidikan dan pelatihan enterpreneurship bagi SDM Laboratorium Pelayanan Jasa pengujian. 5. Peningkatan Sosialisasi dan diseminasi terkait regulasi Jasa Konstruksi. 6. Pembinaan intensif kepada SDM yang menangani updating data dan pemikiran akan kerjasama saling menguntungkan dengan para supllier bahan bangunan. IV ‐ 28



BAB IV

5

URUSAN PENATAAN RUANG

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, pada tahun 2007 Pemerintah telah menetapkan Undang‐Undang Republik Indonesia No. 26 Th 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 1992, dimana Undang‐undang yang baru ini lebih sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang. Undang‐undang ini mengamanatkan diperlukannya penataan ruang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan mengingat bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana. Bagi DIY, hal ini merupakan prioritas mengingat secara geografis wilayah DIY merupakan daerah yang rawan bencana. Terbitnya Undang‐undang ini menjadi dasar dari serangkaian program dan kegiatan penataan ruang di DIY. Urusan Penataan Ruang tidak bergerak di ranah kegiatan fisik, namun lebih pada regulasi yang terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang, serta pengendalian atas pemanfaatan ruang. Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan penataan ruang tahun periode 2008–2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang, 2008‐2012 No

Indikator Kinerja

Capain Tahun

Satuan

2008 2009 2010 2011 2012 1

2

Jumlah Kawasan Yang Dikembangkan Prosentase Daerah yang Dikonversi Terhadap Luasan Total Lahan

Buah

1

1

%

4,00

5,00

1

1

6,00 7,00

2 8,00


5.1

Jumlah Kawasan Yang Dikembangkan

Tolok ukur terkait jumlah kawasan yang dikembangkan lebih diarahkan pada regulasi menyangkut perencanaan dan arah pemanfaatan ruang yang komplementer dengan regulasi diatasnya (RTRW Nasional), dan sinergis dalam pemanfaatan ruang di DIY sendiri. Dari sisi perencanaan, kawasan yang perlu dikembangkan dimulai dengan penyusunan RTRW Provinsi DIY, dan dilanjutkan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, khususnya bagi kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis. Terkait hal ini target perencanaan Kawasan yang dikembangkan meliputi Kawasan Pantai Selatan bagian barat (Kabupaten Kulon Progo), rencana detail tata ruang kawasan pantai selatan bagian tengah (Kabupaten Bantul), kawasan pertanian, kawasan bencana longsor, dan kawasan Perkotaan Yogyakarta. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 29


5.2

Prosentase Daerah yang Dikonservasi Terhadap Luasan Total Lahan

Indikator ini dicapai melalui pembuatan serangkaian perangkat untuk pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, agar konversi lahan secara total tidak mengalami peningkatan, sehingga diupayakan setiap tahunnya hanya terjadi konversi lahan sebesar 1%. Kegiatan untuk menunjang keberhasilan tolok ukur kinerja ini dilakukan melalui penyusunan regulasi (termasuk aturan pemberian insentif dan disinsentif kepada Kabupaten), serta sosialisasi Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun Rencana Detail Tata Ruang. Penyusunan regulasi yang terkait pemanfaatan dan pengendalian ruang meliputi penyusunan norma, standard prosedur, dan kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi. Disamping itu untuk pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman. Pengembangan di bidang penataan ruang dari tahun 2008–2012 dilaksanakan melalui program‐program sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Ruang. 2. Program Pemanfaatan Ruang. 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Tabel 4.17 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang di Provinsi DIY 2008‐2012 Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2008 2009 2010 2011

2 6 3 3

5 11 7 5

746.701.975 4.110.000.000 2.276.000.000 1.798.136.000

695.776.295 3.580.600.140 2.118.571.826 1.740.310.640

2.145.713.500 2012 3 7 *) Catatan: *)Posisi s/d Bulan Juli 2012 Sumber: Dinas PUP ESDM Provinsi DIY 2012

355.138.650

Fisik Capaian (%) (%) 94,54 100,00 87,12 100,00 93,08 100,00 96,78 100,00 16,55

30,79

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 3 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 Kegiatan. Sampai dengan Bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 30,79% dengan serapan keuangan sebesar 16,55%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Koordinasi yang belum optimal untuk menjaga konsistensi antara RTRW Provinsi DIY dengan RTRW kabupaten/kota. 2. Produk perencanaan tata ruang belum sepenuhnya dijadikan pedoman di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. 4. Pemanfaatan potensi yang belum memperhatikan kelestarian lingkungan. IV ‐ 30



BAB IV

Solusi 1. Meningkatkan koordinasi dalam kegiatan penataan ruang melalui peningkatan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). 2. Menyusun kebijakan operasionalisasi dari RTRW Provinsi DIY sebagai dasar implementasi RTRW Provinsi itu sendiri dan dasar kebijakan‐ kebijakan dalam RTRW kabupaten/kota, serta dilaksanakan sosialisasi terhadap produk‐produk kebijakan yang dihasilkan. 3. Menyiapkan perangkat penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang termasuk insentif dan disinsentif serta menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang untuk meningkatkan peran serta masyarakat. 4. Optimalisasi potensi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

6

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada. Perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi DIY pada tahun 2008 belum memiliki dokumen perencanaan yang tetap dan kesemuanya masih dalam bentuk draft, sehingga dokumen perencanaan masih memanfaatkan Renstrada 2004‐ 2008. Namun demikian dalam perencanaan dimaksud tetap mempertimbangkan adanya: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY (RTRW). b. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi DIY (RADPB). c. Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DIY (d/h Agenda 21). d. Evaluasi Rencana Strategis Daerah 2004‐2008. Pemerintah Provinsi DIY pada tahun 2009 telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan berupa RPJPD dan RPJMD yang berketetapan hukum, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Tahun 2005–2025 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2009–2013. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, sedangkan RPJMD pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan program kewilayahan disertai dengan rencana‐rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Seperti halnya tahun 2009, perencanaan pembangunan pada tahun 2010 mengacu pada dokumen perencanaan yang ada yaitu RPJPD Tahun 2005–2025 dan RPJMD Tahun 2009–2013. Dokumen perencanaan tersebut menjadi dasar serta acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah, selain mempertimbangkan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 31

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dokumen perencanaan lainnya seperti RTRW Provinsi DIY. RPJMD selanjutnya dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan, serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun RKPD yang disusun setiap tahunnya.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan SKPD, sedangkan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan disusunnya Renstra SKPD maupun RKPD, selanjutnya SKPD dapat menyusun Renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD ini berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada dokumen RKPD. Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD harus berjalan sinergis dengan RPJMD. Rencana Kerja merupakan instrumen untuk menghasilkan kinerja SKPD sesuai indikator yang telah ditentukan di RPJMD. Indikator ini menjadi semacam titik tolak SKPD dalam menyusun perencanaan pembangunan melalui program‐program strategis yang telah disediakan, baik melalui RPJMD maupun program strategis yang merupakan arahan gubernur selaku kepala daerah. Program‐program yang dilaksanakan tahun 2008–2012 terdiri dari: 1. Program Pengembangan Data/informasi. 2. Program Perencanaan Pengembangan Kota‐kota Menengah dan Besar. 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 5. Program Perencanaan Sosial Budaya. 6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana. 9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana. 10. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan. 11. Program Pengendalian Pembangunan Daerah Tabel 4.18 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun


Keuangan Pagu (Rp)

2008 16 107 9.422.016.115 2009 15 121 11.095.227.400 2010 10 91 9.802.664.910 2011 12 68 9.638.618.490 2012* 12 67 14.830.799.920 Catatan: *)Posisi s/d Juni 2012 Sumber: Bappeda Provinsi DIY 2012

Realisasi (Rp) 8.611.656.275 9.970.912.335 9.040.486.700 9.111.381.240 4.669.537.475

Fisik Capaian (%) (%) 91,40 97,93 89,87 99,26 92,22 99,69 94,53 100,00 31,49 44.71

IV ‐ 32



BAB IV

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 12 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 67 kegiatan. Sampai dengan Bulan Juni 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 44,71% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 31,49%. Sudah ada 3 kegiatan yang selesai yaitu Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional, Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi, Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD‐GRK) Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Oktober 2012 maka sekaligus akan dilaksanakan penyusunan RPJMD 2013 – 2017 yang merupakan amanat dari UU Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Beberapa hal menjadi kendala atau faktor penghambat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan implementasinya di antaranya adalah:

1.

2. 3.

4. 5.

6.

Belum optimalnya sinergisitas antara proses teknokratis, politis, partisipatif, proses top down dan buttom up dalam penyusunan dokumen perencanaan sampai penyusunan anggaran. Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi untuk perumusan dan evaluasi kebijakan. Belum optimalnya hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan karena masih kuatnya ego sektoral dari masing‐ masing SKPD. Belum optimalnya Koordinasi/kerjasama antar sektor dan antar daerah (kabupaten/kota). Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya. Belum optimalnya evaluasi perencanaan pembangunan terhadap perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Solusi 1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran serta meningkatkan sinergisitas antara proses teknokratis, politis, partisipatif. 2. Memperkuat koordinasi dan pengelolaan data/informasi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 4. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan. 5. Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar daerah dan antar instansi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. 6. Meningkatkan pengkajian dan analisis perencanaan yang lebih akurat untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan rasio implementasi perencanaan daerah. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 33


7

URUSAN PERUMAHAN

Urusan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi DIY melakukan fasilitasi dan stimulasi pembiayaan, pembinaan, pengembangan dan pembangunan perumahan (Pergub DIY No.41 Tahun 2008). Rumah merupakan kebutuhan utama dan sangat penting bagi manusia. Sebagai hak dasar rakyat, rumah (dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat) berperan penting dalam meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, serta membentuk watak dan jati diri bangsa. Pembangunan perumahan mempunyai kontribusi nyata terhadap peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan kesejahteraan. Keberadaan rumah tidak layak huni dianggap sebagai penanda paling dominan dari kemiskinan. Semakin banyak warga di suatu daerah yang tidak memiliki rumah layak huni, apalagi jika tidak memiliki rumah sama sekali seringkali menjadi indikasi terjadinya kemiskinan yang parah pada daerah tersebut. Kondisi yang demikian disebut backlog, dimana penyediaan rumah layak huni yang tersedia jauh dibawah kebutuhan riil. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY untuk mengatasi masalah perumahan adalah sebagai berikut: a. Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. b. Pengembangan Perumahan Swadaya. c. Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Upaya mengatasi penurunan backlog selama tahun 2009 dengan memperhatikan kebutuhan rumah 108.256 unit dengan ketersediaan 78.482 unit, jadi masih ada kekurangan 29.474 unit. Padahal yang tertangani adalah 10% atau 2.927 unit, atau pencapaian persentase yang tertangani adalah 1% yaitu sekitar 293 unit rumah per tahun. Tantangan dalam pembangunan perumahan yang terjadi selama ini ialah adanya kesenjangan pelayanan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, penyelenggaraan sarana dan prasarana lingkungan yang buruk seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, jalan lingkungan, drainase, dan listrik, menyebabkan lingkungan perumahan menjadi tidak sehat dan tidak layak huni, termasuk langkanya ruang‐ ruang terbuka hijau yang dapat menjadi penyeimbang kehidupan. Sepanjang tahun 2010, dari hasil pemantauan pembangunan rumah oleh pengembang hanya mampu membangun 293 rumah. Sedangkan fasilitasi pemerintah dalam rangka bantuan stimulan pada rumah tidak layak huni, sebanyak 320 rumah untuk seluruh kabupaten/kota. Untuk tahun anggaran 2010, peningkatan lingkungan sehat perumahan dikaitkan dengan penyelenggaraan beberapa event seperti peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Perumahan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam penilaian dan penghargaan terhadap kinerja kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang sehat, aman, tertata serta keswadayaan masyarakat yang tinggi melalui pemberdayaan masyarakat sehingga pembangunan perumahan dapat dilaksanakan secara keberkelanjutan (sustainability). Upaya pemerintah memfasilitasi komunitas‐komunitas perumahan swadaya pada tahun 2010 dilaksanakan melalui program pemberdayaan terhadap 14 komunitas perumahan. Selama tahun 2010, dukungan yang telah dilakukan mencapai 1% fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat terhadap jumlah komunitas perumahan yang difasilitasi sebesar 5%.

IV ‐ 34



BAB IV

Berdasarkan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) DIY 2011, ketersediaan perumahan DIY sebanyak 1.038.233 unit, terdiri dari 822.687 unit rumah permanen, 124.346 unit rumah semi permanen, dan 91.200 unit rumah non permanen Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mengingat bahwa jumlah KK di tahun 2011 adalah 929.455 KK (BPS DIY 2011), tentunya dari sisi jumlah ketersediaan perumahan di atas sangat mencukupi. Namun pada kenyataannya banyak keluarga yang belum memiliki rumah. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, diantaranya bagi keluarga yang berkecukupan teridentifikasi mempunyai rumah lebih dari 1, atau pemilik rumah bukan penduduk DIY karena berbagai alasan (untuk jaminan hari tua, investasi, untuk anak yang sekolah di DIY dan alasan lainnya.) Menurut RPJMD 2009‐2013, kebutuhan rumah untuk daerah perkotaan (Kawasan Perkotaan Yogyakarta) sebesar 108.256 unit dengan ketersediaan 78.482 unit, sehingga masih ada kekurangan 29.474 unit. Target RPJM dalam mengurangi backlog per tahun adalah 2% (dari target 5 tahun sebesar 10%) atau lebih kurang 589 unit/tahun. Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan perumahan tahun periode 2009–2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.19 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan, 2009‐2012 Capaian Tahun No Indikator Kinerja Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 1 Prosentase Penurunan % 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 Backlog dalam Penyediaan Perumahan % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2 Prosentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3 Prosentase Jumlah Komunitas Perumahan yang Difasilitasi % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4 Prosentase Pengurangan Kawasan Kumuh Sumber: Dinas PUP ESDM Provinsi DIY

7.1 Prosentase Penurunan Backlog dalam Penyediaan Perumahan Upaya Pemerintah Provinsi DIY untuk mengatasi masalah backlog perumahan dilakukan melalui Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Pengembangan Perumahan Swadaya, Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan pembangunan rumah formal melalui pengembang. Namun upaya ini berjalan lambat karena ada beberapa kendala yang dihadapi. Target penurunan sebesar 2% di tahun 2011, sesuai capaian kinerja telah terpenuhi dengan capaian sebesar 2%.

7.2 Prosentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan Dalam rangka memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan stimulan. Dalam kurun 2008‐2011, capaian kinerja indikator ini mencapai 10% pertahun sesuai target yang ada. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 35


7.3 Prosentase Jumlah Komunitas perumahan yang Difasilitasi Sebagai upaya untuk mendorong masyarakat berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah, maka pemerintah provinsi setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan.

7.4 Prosentase Pengurangan Kawasan Kumuh Dari identifikasi dilakukan ada 69 kawasan kumuh yang tersebar di DIY khususnya di daerah perkotaan. Tolok ukur capaian kerja yang telah ditargetkan dilakukan melalui serangkaian kegiatan penataan kawasan padat penduduk yang cenderung kumuh. Pada akhir tahun 2011 telah dilakukan penataan 7 kawasan yang setara dengan 10% sesuai target yang dicanangkan. Pembangunan perumahan di Provinsi DIY tahun 2008–2011 dilaksanakan melalui program‐program sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Perumahan. 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 4. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh. 5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana alam dan Sosial.

Tabel 4.20 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Perumahan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun


Keuangan

2008 2009 2010 2011

2 1 3 5

5 7 13 12

363.731.600 1.508.920.020 8.201.720.121 11.991.184.764

360.315.100 1.254.435.750 6.671.614.552 8.896.991.460

Capaian (%) 99,30 83,13 81,34 74,20

2012*)

4

8

15.626.400.000

293.935.150

1,88

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 92,43 30,73

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Dinas PUP ESDM Provinsi DIY

Untuk Tahun 2011 jumlah program dilaksanakan sebanyak 4 program. Pada Tahun 2012 jumlah kegiatan sebanyak 8 dan sampai dengan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 30,73% dengan serapan keuangan sebesar 1,88%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan. 2. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, sementara lahan yang tersedia sangat terbatas. 3. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. IV ‐ 36



BAB IV

Solusi

1. Peningkatan peran kapasitas pemangku kepentingan termasuk komunitas masyarakat di bidang perumahan, bersama‐sama dengan pemerintah mengatasi permasalahan penyediaan perumahan, terutama penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Peningkatan pelaksanaan pembangunan perumahan layak huni secara vertical dalam bentuk Rusunawa. 4. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

8

URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agar mampu bersaing secara global dengan berwawasan kebangsaan, berjiwa kepemimpinan yang memiliki watak dan akhlak mulia, mempunyai prestasi dalam berbagai bidang, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, cerdas, terampil dengan dilandasi iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka pembinaan bagi pemuda serta pembinaan olahraga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program yaitu peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasililtasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian bagi pemuda dengan harapan pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup menjadi entrepreneur sejati yang dapat bertahan dalam persaingan di era global. Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisi‐kompetisi olahraga di tingkat provinsi yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih , sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Beberapa prestasi yang pernah diraih Provinsi DIY adalah sebagai berikut: 1. Juara I Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Nasional. 2. Juara I Nasional Pemuda Pelopor. 3. Juara II Nasional pemilihan SP‐3 berprestasi. Catatan penting untuk tahun 2009, Provinsi DIY bertindak sebagai tuan rumah POPNAS X dan berhasil memperbaiki peringkat sebelumnya dari peringkat 24 menjadi peringkat 7. Pemerintah Provinsi DIY juga berhasil membangun kembali GOR Amongrogo yang hancur karena gempa bumi. Pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan selama tahun 2008– 2012 dilaksanakan melalui program‐program sebagai berikut:

1. 2. 3. 4.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.


IV ‐ 37


5. 6.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Alokasi Dana APBD Provinsi DIY tahun 2008 s.d. 2012 tergambar seperti tabel berikut: Tabel 4.21 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi DIY, Tahun 2008‐2012 Tahun


Keuangan Pagu (Rp)

2008 4 11 8.660.200.000 2009 4 10 42.016.588.000 2010 5 22 8.844.125.920 2011 5 26 8.699.577.500 2012* 6 33 14.228.497.300 Catatan: *)Posisi s/d Bulan Agustus 2012 Sumber: Disdikpora Provinsi DIY

Realisasi (Rp) 7.806.158.455 38.936.013.124 7.997.173.891 7.545.852.155 6.983.785.987

Fisik Capaian (%) (%) 90,14 100,00 92,67 99,76 90,42 98,19 86,74 100 49,08 57,36

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 33 kegiatan dengan dana APBD Provinsi DIY sebesar Rp.14.228.497.300. Sampai dengan Bulan Agustus 2012 daya serap keuangan mencapai 49,08 % dengan capaian fisik sebesar 57,36%.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1

Belum efektifnya pembinaan kewirausahaan pemuda.

2

Sarana latihan para atlet semakin sedikit.

3

Belum efektifnya pembibitan atlet.

4

Sikap sportifitas, disiplin dan semangat juang para atlet masih rendah.

Solusi 1 2 3

4

Penyediaan bantuan permodalan sebagai tindak lanjut pelatihan kewirausahaan. Penambahan fasilitas latihan bagi para atlet agar prestasi meningkat. Pemberian penghargaan atlet berprestasi sehingga tetap tinggal di DIY, pengelolaan pembibitan atlet yang berkelanjutan, pencarian bakat atlet olahraga berprestasi, pembinaan atlet‐atlet berbakat dan klub‐klub olahraga prestasi. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pembinaan generasi muda.

IV ‐ 38



BAB IV

9

URUSAN PENANAMAN MODAL

Penanaman modal atau investasi adalah faktor produksi yang sangat penting dalam usaha meningkatkan aktivitas ekonomi, selain faktor produksi lainnya seperti sumber daya manusia, teknologi, lahan dan lain sebagainya. Pembentukan investasi yang tinggi pada umumnya mengindikasikan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor lain, diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang, serta iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sendiri sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal maupun peraturan pelaksanaannya, yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Provinsi DIY masih memerlukan sejumlah dana dalam bentuk investasi baik yang berupa investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan penanaman modal di Provinsi DIY dalam kurun waktu tahun 2008 s/d Juni 2012 adalah sebagai berikut:

Sumber: BKPM Provinsi DIY

Gambar 4.1 Pertumbuhan Investasi PMDN/PMA Provinsi DIY (%), 2008‐ Juni 2012 Rekapitulasi yang telah dilakukan sampai dengan bulan Juni tahun 2012 menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi PMA/PMDN di Provinsi DIY sebesar 5,69% dengan nilai pertumbuhan Rp.365.835.414.226,‐ yang terdiri dari kenaikan investasi PMDN sebesar 13,68% (senilai Rp.316.461.439.226,‐) dan pertumbuhan investasi PMA sebesar 1,20% (senilai Rp.49.373.975.000,‐). Rincian perusahaan yang merealisasikan investasinya (aktif) di DIY sejumlah 233 perusahaan (terdiri dari 113 PMA dan 120 PMDN) dari total 334 perusahaan yang tercatat, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 38.904 TKI serta 138 TKA. Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi PMA/PMDN di Provinsi DIY selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan semester I / 2012, disajikan dalam tabel berikut: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 39


Tabel 4.22 Realisasi dan Pertumbuhan Investasi PMA/PMDN Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun

Investasi PMDN (Rp)

Investasi PMA (Rp)

PMA+PMDN (Rp)

Pertumbuhan (Rp)

2008 2009 2010 2011 2012*

1.806.426.455.845 1.882.514.536.845 1.884.923.869.797 2.313.141.695.784 2.629.603.135.010

2.415.461.744.857 2.508.131.163.857 2.696.046.957.447 4.110.436.324.224 4.159.810.299.224

4.221.888.200.702 4.390.645.700.702 4.580.972.827.244 6.423.578.020.008 6.789.413.434.234

142.187.960.933 168.757.500.000 190.327.126.542 1.842.605.192.764 365.835.414.226

Pertum‐ buhan (%) 3,49 3,99 4,33 40,22 5,69

Catatan: *) Posisi s/d Juli 2012 Sumber: BKPM Provinsi DIY

Perkembangan investasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada 5 tahun terakhir, sebagaimana tersaji dalam tabel diatas. Peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2011, karena realisasi perusahaan baru, perluasan perusahaan yang telah merealisasikan investasinya pada tahun‐tahun sebelumnya, renovasi / peremajaan/ restruksturisasi perusahaan yang tentunya juga berimplikasi pada penambahan investasi. Pemulihan kondisi ekonomi di Provinsi DIY pasca erupsi Gunung Merapi yang cepat juga memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi. Sektor‐sektor yang memberikan sumbangan pertumbuhan investasi meliputi sektor sekunder dan tersier yang berkembang cukup signifikan antara lain berupa jasa perhotelan, restoran, industri pengolahan, perdagangan, dan pengangkutan. Sampai dengan semester I 2012 pertumbuhan investasi perusahaan PMDN menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan yakni pada bidang perhotelan dan industri konveksi. Sedangkan pada perusahaan PMA, sebagaimana tahun sebelumnya jasa perhotelan, restoran, industri pengolahan, perdagangan, dan pengangkutan masih memberikan nilai pertumbuhan yang signifikan. Adapun upaya pembangunan terkait urusan penanaman modal di Provinsi DIY dari tahun 2008‐2012 telah dilaksanakan melalui program‐program sebagai berikut: 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 3 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah. Tabel 4.23 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun


Keuangan Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2008 1 2 108.301.000 102.882.000 2009 2 16 1.206.205.375 1.102.791.675 2010 3 15 1.815.776.370 1.698.469.864 2011 3 14 2.394.180.390 2.256.404.040 2012* 3 16 2.801.993.520 906.956.140 Catatan: *) Posisi s/d Juli 2012 | Sumber: BKPM Provinsi DIY

Capaian (%) 95,42 91,43 93,54 94,24 32,36

Fisik (%) 100,00 100,00 99,60 100,00 37,60

Sesuai dengan arah pembangunan penanaman modal Provinsi DIY sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi DIY 2009 – 2013, secara umum alokasi anggaran yang disediakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi DIY yang responsif terhadap investasi. Program/kegiatan selama kurun 2008 ‐ 2012 diarahkan untuk IV ‐ 40



BAB IV

peningkatan promosi peluang‐peluang serta potensi investasi yang ada serta peningkatan iklim dan realisasi investasi.

Upaya peningkatan promosi investasi telah dilaksanakan melalui bentuk keikutsertaan dalam pameran‐pameran investasi regional maupun skala nasional seperti gelar potensi investasi daerah (GPID), Trade and Tourism Investment (TTI) Expo, penyelenggaraan one on one meeting, business forum/business meeting dengan calon investor dan stakeholder terkait serta promosi peluang investasi melalui website Jogja Invest. Adapun peningkatan iklim investasi telah dilaksanakan dengan pembentukan Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu ( P2T ) yang telah melayani izin/non izin sebanyak 74 jenis izin (53 izin usaha, 16 izin terkait usaha serta 5 buah izin non usaha), melaksanakan fasilitasi pelayanan serta pengawasan dan pembinaan perusahaan penanaman modal yang telah beroperasi di DIY, serta penyusunan rencana umum penanaman modal daerah (RUPMD) dan penyusunan raperda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Provinsi DIY. Hasil penilaian kualifikasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Tentang Penetapan kualifikasi terhadap 130 PTSP tingkat provinsi, kabupaten dan kota tahun 2010, kantor Gerai P2T Provinsi DIY telah masuk kualifikasi bintang satu dengan nomor urut satu, kemudian pada penilaian tahun 2011 telah naik kualifikasi menjadi bintang dua. Selanjutnya keikutsertaan Provinsi DIY pada pelaksanaan Pameran Invesda Expo 2012 meraih juara harapan tiga stand terbaik. Pada Pameran Promosi Potensi Daerah Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun 2012, Provinsi DIY berhasil meraih penghargaan sebagai Brand Manage Champion 2012yr kategori stand pemerintah. Salah satu strategi yang juga diupayakan untuk peningkatan realisasi penanaman modal adalah optimalisasi serta revitalisasi peran Kantor Perwakilan Daerah (KAPERDA) DIY di Jakarta sebagai single window sekaligus front office Pemerintah Provinsi DIY di Jakarta. Salah satu kegiatan yang telah dan akan terus diupayakan terkait hal tersebut diantaranya pelaksanaan gathering bersama perusahaan‐perusahan penanaman modal di Provinsi DIY yang memiliki kantor utama di Jakarta. Kegiatan‐kegiatan tersebut secara khusus merupakan strategi dalam upaya menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan‐perusahan sehingga terus mempertahankan dan jika memungkinkan menambah investasinya di DIY. Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2012 sampai dengan bulan Juli, secara keuangan baru terealisasi sebesar 32,36% sedangkan fisik kegiatan baru tercapai 37,6%. Serapan keuangan dan fisik secara umum masih rendah berkaitan dengan jadwal kegiatan yang berada pada akhir triwulan III dan triwulan IV tahun anggaran 2012. Kegiatan yang telah diselesaikan 100% terkait urusan penanaman modal adalah Memfasilitasi dan Koordinasi kerjasama di Bidang Investasi dengan keluaran kegiatan berupa dua kali forum koordinasi persiapan kawasan industri di DIY. Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu dengan keluaran berupa aplikasi perizinan untuk Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) serta Penyusunan Profil Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Provinsi DIY. Selanjutnya sampai dengan akhir bulan September 2012, realisasi keuangan diproyeksikan akan mencapai 73,53% dan realisasi fisik sebesar 75%. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 41

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Permasalahan mendasar bidang penanaman modal di Provinsi DIY adalah sebagai berikut: 1. Birokrasi perizinan yang rumit dan berbiaya mahal. 2. Kabupaten/kota di DIY belum semuanya melayani perizinan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku. 3. Identifikasi potensi investasi sektor unggulan di Provinsi DIY masih memerlukan telaah lebih lanjut. 4. Kebanyakan peluang‐peluang investasi yang sudah ada belum detail dan jelas. 5. Permasalahan lahan, di mana umumnya masalah klasik yang dihadapi oleh investor adalah minimnya ketersediaan tanah/lahan terkait dengan luas wilayah DIY yang sempit dan harga tanah di Yogyakarta yang cenderung semakin mahal. 6. Belum adanya aturan khusus terkait peningkatan iklim investasi di Provinsi DIY. 7. Kurangnya koordinasi antar stakeholder penanaman modal di Provinsi DIY dalam melaksanakan perencanaan investasi (sebagai contoh: program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kulonprogo yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan). 8. Perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan pameran investasi yang dikoordinir oleh BKPM RI. 9. Belum semua perusahaan (investor) yang terdaftar merealisasikan investasinya di DIY. 10. Masalah ketenagakerjaan serta ketersediaan energi (Aliran listrik yang tidak stabil (sering padam secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu), menyebabkan beberapa perusahaan mengalami kerugian karena gangguan proses produksi dan komunikasi). Solusi Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, diupayakan dengan cara‐cara: 1. Pembentukan dan operasional kantor pelayanan terpadu satu pintu (P2T). 2. Peningkatan koordinasi/forum guna fasilitasi pelaksanaan perizinan penanaman modal di kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan kajian dan pemetaan terkait potensi investasi sektor unggulan yang ada di Provinsi DIY. 4. Dilaksanakan kajian pra feasibility study (pra FS) dan FS untuk peluang‐peluang investasi yang akan ditawarkan. 5. Koordinasi dengan pihak terkait penyediaan lahan dan upaya melalui forum/kajian landbanking. 6. Pelaksanaan kajian dan ditindaklanjuti dengan penyusunan regulasi terkait peningkatan iklim investasi di Provinsi DIY (penyusunan Raperda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal pada tahun 2012) . 7. Pelaksanaan koordinasi secara lebih intensif antar semua stakeholder investasi baik pusat maupun daerah dengan tujuan sinkronisasi perencanaan investasi (terkait KEK Kulonprogo, telah dilaksanakan Forum Koordinasi dan Perencanaan Peluang Investasi 2011 dengan IV ‐ 42



BAB IV

tema: Perencanaan Penanaman Modal di KEK) dan forum‐forum kawasan industri di tahun anggaran 2012. 8. Koordinasi intensif dengan BKPM RI terkait waktu dan jadwal pelaksanaan pameran investasi yang diikuti Provinsi DIY agar perencanaan anggaran dapat sesuai. 9. Pembinaan dan pemantauan perusahaan secara lebih intensif untuk memfasilitasi kesulitan terkait realisasi investasinya (pembentukan Task Force/Advokasi/Desk atau dengan jalan memfasilitasi pertemuan antara BKPM RI dengan perusahaan dan dengan PDKPM (Perangkat Daerah Kab/Kota Penanaman Modal). 10. Melaksanakan forum bersama perusahaan dan instansi/asosiasi terkait, sebagai upaya mengatasi hambatan dan permasalahan yang dialami perusahaan‐perusahaan penanaman modal di Provinsi DIY.

10 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Provinsi DIY adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui sentra industri, karena upaya ini lebih efektif dan efisien, disamping itu juga banyak melibatkan usaha mikro dan kecil. Dalam jangka panjang, koperasi dan UKM perlu terus ditumbuh kembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah, khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Tabel 4.24 Perbandingan Jumlah Koperasi dan UKM di Provinsi DIY, 2008‐2011 Indikator

2008

2009

2010

2011

jumlah koperasi aktif jumlah UKM Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

2.195 152.340

2.316 164.847

1.926 182.232

1.981 201.975

Perkembangan jumlah koperasi dan UKM di Provinsi DIY, dari tahun ke tahun 2008–2011 per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2010, jumlah koperasi aktif sebanyak 1.926 koperasi, mengalami kenaikan sebanyak 55 koperasi atau 2,86% dibanding tahun 2010 yaitu sebanyak 1.926 koperasi. Demikian halnya untuk UKM pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan sebesar 19.743 UMKM atau sebesar 10,83% debanding dengan tahun 2010. Pembangunan di bidang koperasi dan UKM tahun 2008–2011 dilaksanakan melalui program‐program sebagai berikut: 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.


IV ‐ 43


Tabel 4.25 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM di Provinsi DIY, 2008‐2011 Tahun


Keuangan Pagu (Rp)

2008 2 15 449.277.500 2009 2 12 307.243.000 2010 4 18 947.498.550 2011 4 8 509.587.284 2012* 3 9 640.675.000 Catatan: Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

Realisasi (Rp) 425.760.520 291.266.178 882.939.550 461.753.280 148.996.000

Capaian (%) 95,00 95,00 93,00 90,56 23,24

Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00

Pada tahun 2011 jumlah program dilaksanakan sebanyak 4 program, dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan. Sampai dengan akhir tahun, capaian fisik rata‐rata sebesar 100% dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.461.753.280,‐ atau 90,56%. Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 3 program, dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 kegiatan. Sampai dengan bulan Juli 2012, capaian realisasi keuangan sebesar Rp.148.996.000,‐ atau 23,24%. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 1 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah. 2 Pengembangan Kopsis Dan Kopma. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Belum semua koperasi yang terdaftar merupakan koperasi aktif. 2. Pengembangan KUKM dan sektor pembiayaan perekonomian syariah mengalami kesulitan dalam mengakses sumber‐sumber pembiayaan dan permodalan dan terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan modal yang dimiliki. Perbankan masih terikat kepada berapa persyaratan klasik yang mempersulit KUKM‐KUKM memperoleh sumber permodalan. Karakteristik yang melekat pada KUKM seringkali dijadikan alasan untuk mengecilkan KUKM dengan perbankan, dan sebagian KUKM masih belum menggunakan manajemen modern dan SDM yang memadai, sehingga mempersulit/menghambat akses KUKM bermitra dengan lembaga lain termasuk lembaga keuangan perbankan/non perbankan. Solusi Beberapa upaya solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan‐ permasalahan tersebut adalah: 1. Perlunya diadakan inventarisasi dan identifikasi terhadap koperasi, UKM maupun pembiayaan perekonomian syariah untuk dapat dicari apa penyebabnya. 2. Langkah‐langkah yang perlu diambil adalah melaksanakan program yang telah ditetapkan baik dari sektor koperasi, sektor UKM maupun dari sektor pembiayaan perekonomian syariah agar lebih konkrit dalam mengatasi permodalan dan ada kemajuan dan saling kordinasi diantara sektor yang berkaitan, demi untuk kemajuan bersama. IV ‐ 44



BAB IV

11 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Maksudnya adalah bahwa hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut, nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan‐kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di Provinsi DIY antara lain: Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanahan selama kurun waktu 2008‐2012 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.26 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Keuangan Pagu (Rp)

2008 1 11 1.660.960.110 2009 1 13 818.631.000 2010 1 14 605.800.000 2011 1 15 710.270.000 2012 1 12 532.555.060 Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY

Realisasi (Rp) 550.362.759 808.081.114 598.757.966 702.935.131 274.504.923

Capaian (%) 33,14 98,71 98,84 98,97 51,54

Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 102,11 57,34

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak satu program dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan. Sampai dengan Bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 57,34% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 51,54%. Adapun daftar kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu.


IV ‐ 45


2.

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan). 3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan. 4. Pengembangan Database Kependudukan. 5. Penyusunan Kebijakan Kependudukan. 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 7. Koordinasi Data Kependudukan Orang Asing. 8. Fasilitasi Koordinasi Penanganan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. 9. Dukungan Implementasi e‐KTP 10. Pelatihan Standard Operating Procedure bagi Aparatur Administrasi Kependudukan. 11. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Analisis Persebaran Penduduk. 12. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Sipil. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Belum semua aparat memahami kebijakan mengenai administrasi kependudukan, dan hampir setiap tahun terbit peraturan perundang‐ undangan baru sehingga kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan harus terus dilaksanakan. 2. Adanya peraturan perundang‐undangan, yang dalam implementasinya mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan, sehingga diperlukan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan kependudukan. 3. Belum adanya kesamaan data orang asing pemegang KITAS/KITAP antar instansi yang berwenang, sehingga diperlukan koordinasi data kependudukan orang asing. Kedepan untuk meningkatkan pelayanan diperlukan adanya pelayanan satu atap yang terpusat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Kantor Imigrasi Provinsi DIY. 4. Adanya beberapa permasalahan di lapangan mengenai administasi kependudukan dan pencatatan sipil, untuk sinkronisasi pemecahan masalah diperlukan rapat koordinasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil. 5. Sering terjadi keterlambatan pencatatan dan pelaporan perkawinan pemeluk agama non Islam, salah satu sebabnya karena jarak dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jauh, sehingga diperlukan pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) oleh Bupati. 6. Kewajiban Penduduk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 7. Penanganan permasalahan pelaksanaan Administrasi Kependudukan antar Instansi terkait belum berjalan sinergi, misal : turun waris tidak menggunakan Akta Kematian, pelayanan keluarga miskin belum mendasari pada kepemilikan Kartu Keluarga (KK). 8. Aplikasi SIAK merupakan sistem program yang bersifat nasional maka Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan konsolidasi database kependudukan dengan kabupaten/kota agar terwujud data IV ‐ 46



BAB IV

kependudukan yang valid dan mutakhir, sehingga provinsi memperoleh data Warehouse/Mirroring (database kependudukan statis yang diperbaharui/di‐update secara periodik) dari data center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Solusi 1. Sosialisasi kebijakan kepedudukan dan administrasi kependudukan perlu ditingkatkan dan dilanjutkan, khususnya bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus organisasi kemasyarakatan maupun partai politik. 2. Perlu peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan kependudukan dan administrasi kependudukan, agar antar instansi terkait berjalan sinergi. 3. Peningkatan koordinasi data, penyusunan dan updating data orang asing pemegang KITAS/KITAP. 4. Koordinasi penyelesaian permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil. 5. Peningkatan kualitas bagi P4. 6. Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil. 7. Data Warehouse/Mirroring database kependudukan secara online dari data center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri kepada Provinsi DIY agar segera direalisasikan. 8. Pengembangan database kependudukan yang lebih berkualitas untuk mendukung aplikasi program SIAK.

12 URUSAN KETENAGAKERJAAN Urusan ketenagakerjaan di DIY sangat terkait dengan masalah pengangguran, sempitnya kesempatan kerja dan relatif rendahnya produktivitas. Sehingga pengangguran di Provinsi DIY perlu ditangani secara serius karena membawa runtutan dampak masalah lain seperti kemiskinan, kriminalitas, maupun masalah sosial politik. Seiring peningkatan jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja. Secara umum, pertumbuhan kesempatan kerja akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu peningkatan jumlah kesempatan kerja juga tidak otomatis akan menyerap angkatan kerja, mengingat faktor lain yang menentukan seperti kualitas sumber daya manusia. Jumlah angkatan kerja di Provinsi DIY selama 2008‐2011 cenderung dinamis. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2011 sebanyak 1.872.912 orang, sementara itu data pada tahun 2010 sebanyak 1.882.296 orang, tahun 2009 sebanyak 2.016.694 orang dan pada tahun 2008 sebanyak 1.999.734 orang. Untuk tahun 2012 diprediksi jumlah angkatan kerja sebanyak 1.894.924. Dengan demikian pada tahun 2011 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja dari tahun 2008, 2009 dan 2010. Selanjutnya, jumlah pengangguran terbuka di Provinsi DIY selama kurun waktu 2008‐2011 juga menunjukkan angka dinamis Tahun 2008 sebesar 107.529 orang, naik pada tahun 2009 menjadi 121.046 orang, tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 107.148 orang dan tahun 2011 turun menjadi 74.317. Sedangkan proyeksi jumlah pengangguran terbuka untuk tahun 2012 turun menjadi 72.564.


IV ‐ 47

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7,00 6,00

6,00

6,10

TPT

5,00

5,38

5,69

4,00

3,97

3,00 2,00 1,00 0,00 2007

2008

2009

2010

2011

TAHUN

Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY

Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DIY, 2007‐2011 Selain indikator tingkat pengangguran terbuka, indikator lain yang digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK di Provinsi DIY selama kurun waktu 2008‐2011 menunjukkan angka yang dinamis. Data pada tahun 2008 menunjukkan TPAK sebesar 70,41% yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 70,23%, angka ini menurun kembali di tahun 2010 menjadi 69,76%, pada tahun 2011 turun lagi menjadi 68,77% dan pada tahun 2012 TPAK diproyeksi mengalami kenaikan menjadi 68,88%. Sedangkan indikator elastisitas kesempatan kerja pada tahun 2010 menunjukkan angka minus 130,53 hal ini disebabkan karena pertumbuhan kesempatan kerja pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu minus 6,36, sementara pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan sebesar 4,87%. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 25,60. Sementara itu isu strategis masalah ketenagakerjaan meliputi: 1. Perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dengan capaian indikator pendukung: a. Capaian indikator jumlah perluasan kesempatan kerja, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan angka yang dinamis, yaitu pada tahun 2008 berjumlah 2.170 orang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2009 sejumlah 3.260 orang, tahun 2010 turun menjadi 1.917 orang, dan turun lagi pada tahun 2011 sejumlah 1.427 orang. Sedangkan untuk tahun 2012 ditargetkan 2.000 orang. b. Capaian indikator Jumlah penempatan tenaga kerja, pada tahun 2008 berjumlah 7.500 orang tahun 2009 sejumlah 6.000 orang, tahun 2010 sebanyak 6.000 orang, dan tahun 2011 sejumlah 1.900 orang. Sedangkan untuk tahun 2012 ditargetkan 2.000 orang. c. Capaian indikator jumlah pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja, pada tahun 2008 sampai tahun 2010 sebanyak 200 lembaga untuk setiap tahunnya. 2. Peningkatan kualitas angkatan kerja dengan capaian indikator pendukung: a. Capaian indikator jumlah pelatihan ketrampilan kerja, tahun 2008 sebanyak 1.255 orang, tahun 2009 sebanyak 1.370 orang, tahun 2010 sebanyak 1.463 orang, tahun 2011 sebanyak 1.270 orang dan tahun 2012 ditargetkan 1.020 orang. IV ‐ 48



BAB IV

3.

No

b. Capaian indikator jumlah pelatihan peningkatan produktivitas pada tahun 2008 sebanyak 1.145 orang, tahun 2009 sebanyak 960 orang, tahun 2010 sebanyak 450 orang dan tahun 2011 sebanyak 220 orang. Sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan 240 orang. c. Capaian indikator jumlah peserta pemagangan, pada tahun 2008 berjumlah 165 orang tahun 2009 sejumlah 240 orang, tahun 2010 menjadi 175 orang, dan tahun 2011 sejumlah 345 orang. Sedangkan untuk tahun 2012 ditargetkan 550 orang. d. Capaian indikator jumlah pembinaan lembaga latihan kerja pada tahun 2008 sebanyak 200 lembaga, tahun 2009 sebanyak 40 lembaga, tahun 2010 sebanyak 55 lembaga dan tahun 2011 sebanyak 26 lembaga, sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan 20 lembaga. Hubungan industrial yang dengan capaian indikator pendukung : a. Capaian indikator penyusunan UMP dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 1 paket untuk setiap tahunnya. b. Capaian indikator identifikasi penangguhan UMP tahun 2008 sebanyak 25 perusahaan, tahun 2009 sebanyak 25 perusahaan, tahun 2010 senbanyak 30 perusahaan dan tahun 2011 sebanyak 50 perushaaan. Sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan sebnayak 30 perusahaan. c. Capaian indikator jumlah pembinaan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja tahun 2008 sebanyak 600 orang tahun 2009 sebanyak 590 orang, tahun 2010 sebanyak 340 orang dan tahun 2011 sebanyak 650 orang. d. Capaian indikator jumlah peserta pembinaan untuk lembaga ketenagakerjaan tahun 2008 sebanyak 420 orang, tahun 2009 sebanyak 390 orang, tahun 2010 sebanyak 410 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 453 orang. Sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 120 orang. e. Capaian indikator jumlah pengawasan norma ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja pada tahun 2008 sebanyak 120 orang, 5 kasus, 100 perusahaan, tahun 2009 sebanyak 60 orang, 5 kasus, 200 perusahaan, tahun 2010 sebanyak 90 orang, 3 kasus, 100 perusahaan dan pada tahun 2011 asebanyak 90 orang, 3 kasus, 100 perusahaan. Sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan 30 orang, dan 50 perusahaan. f. Capaian indikator jumlah pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja. Pada tahun 2008 sebanyak 780 orang, tahun 2009 sebanyak 1.030 orang, tahun 2010 sebanyak 780 orang dan tahun 2011 sebanyak 780 orang. Sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 450 orang. g. Capaian indikator pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja. Pada tahun 2008 sebanyak 40 UMKM, 50 perusahaan, tahun 2009 sebanyak 100 UMKM, 50 perusahaan dan 650 orang, tahun 2010 sebanyak 100 UMKM, 50 perusahaan dan 650 orang, tahun 2011 sebanyak 30 UMKM, 61 perusahaan dan 635 orang. Sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan 40 UMKM, 50 perusahaan dan 610 orang. Tabel 4.27 Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2008‐2012 Indikator

Capaian Tahun

Satuan 2008

2009

2010

2011

2012

1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persen

70,51

70,23

69,76

68,77

68,88

2

Pencari Kerja yang

Orang

17.849

16.616

17.940

15.959

2.353*


IV ‐ 49


Indikator

Capaian Tahun

Satuan 2008

2009

2010

2011

2012

Ditempatkan 3

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Persen

94,62

94,00

94,31

96,03

96,17

4

Elastisitas kesempatan kerja

3,98

4,14

‐130,53

25,60

24,93

5

Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja

Persen

‐1,68

4,19

12,06

3,80

3,93

6

Jumlah Angkatan Kerja

Orang

1.999.7 34

2.016.694

1.882.296

1.872.912

1.894.924

Jumlah Kesempatan Kerja

1.892.2 05

1.895.648

1.775.148

1.798.595

1.822.360

7

Pertumbuhan Pengangguran

Persen

‐6,66

12,57

‐11,48

‐30,64

‐2,36

8

Jumlah Pencari Kerja

Orang

50.987

50.245

43.507

23.358

5.234*

9

Jumlah Penganggur Terbuka

Orang

107.529

121.046

107.148

74.317

72.564

10

Jumlah Setengah Penganggur

Orang

472.712

436.425

494.865

492.667

497.416

11

Prosentase Jumlah Penganggur terhadap Angkatan Kerja

Persen

5,38

6,00

5,69

3,97

3,83

12

Jumlah Pelatihan Ketrampilan Kerja

Orang

1.255

1.370

1.463

1.270

1.020

13

Jumlah Pelatihan Peningkatan Produktivitas

Orang

1.145

960

450

220

240

14

Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

Lembaga

200

40

55

26

20

15

Jumlah Peserta Pemagangan

Orang

165

240

175

345

550

16

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja

Orang

7.500

6.000

6.000

1.900

2.000

17

Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja

Orang

2.170

3.260

1.917

1.427

2.000

18

Prosentase

Persen

100

100

100

100

100

IV ‐ 50



BAB IV

No

Indikator

Capaian Tahun

Satuan 2008

2009

2010

2011

2012

Informasi Ketenagakerjaa n dan Pasar Kerja 19

Jumlah Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

Lembaga

200

200

200

0

0

20

Penyusunan UMP

Paket

1

1

1

1

1

21

Identifikasi Penangguhan UMP

Perusahaan

25

25

30

50

30

22

Jumlah Pembinaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Orang

600

590

340

660

0

23

Jumlah Peserta Pembinaan untuk Lembaga Ketenagaker‐ jaan

Orang

420

390

410

453

120

24

Jumlah Pengawasan Norma Ketenagakerjaa n dan Perlindungan Tenaga Kerja

Orang

120

60

90

90

30

Kasus

5

5

3

3

0

Perusahaan

100

200

100

100

50

25

Jumlah Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja

Orang

780

1.030

780

780

450

26

Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja

UMKM

40

100

100

30

40

Perusahaan

50

50

50

61

50

Orang

0

650

650

635

610

Catatan: *) data sementara Indikator 1 s/d 11 untuk tahun 2012 merupakan hasil proyeksi. Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY

Sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang terbanyak menyerap tenaga kerja di Provinsi DIY. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi DIY sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Selain sektor pertanian, sektor lain yang LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 51

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH mampu menarik banyak tenaga kerja berturut‐turut antara lain sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa. Namun pada tahun 2012 penduduk bekerja banyak bergeser ke sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel.

Tabel 4.28 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kegiatannya di Provinsi DIY, 2008‐2012 No 1

2 3 4 5 6

7

8

9

Jenis Lapangan Pekerjaan

Satuan

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

Orang

560.089

570.574

539.703

431.070

430.896

Orang

20.171

18.025

14.069

12.464

12.799

Orang

250.507

237.240

247.093

266.766

273.280

Orang

1.068

2.592

1.689

4.247

4.375

Orang

150.571

145.381

109.933

133.128

134.725

Orang

456.825

455.331

438.282

480.136

490.173

Orang

88.960

82.639

67.368

68.200

69.574

Orang

41.732

48.441

38.651

50.063

50.669

Jasa Lainnya

Orang

322.282

335.425

318.360

352.519

355.869

JUMLAH

Orang

1.892.205

1.895.648

1.775.148

1.798.595

1.822.360

Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air Bangunan, Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel Angkutan, pergudangan dan komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2007 – 2012

Penanganan masalah pengangguran yang merupakan masalah utama dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Provinsi DIY, dilakukan dengan menetapkan program‐program yang dapat menyediakan lapangan kerja serta mendorong kualitas tenaga kerja dengan tujuan mampu diserap di pasar tenaga kerja. Program‐program yang telah dilaksanakan diintegrasikan dengan program lain di luar sektor ketenagakerjaan yang memiliki keterkaitan yang nantinya bermuara pada penurunan pengangguran di Provinsi DIY. Program‐program yang telah dilakukan yang terkait langsung dengan urusan ketenagakerjaan yaitu: 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

IV ‐ 52



BAB IV

Adapun rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan selama kurun waktu 2008‐2011 sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 4.29 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun


Keuangan Pagu (Rp)

2008 3 94 17.512.353.300 2009 3 83 21.317.934.000 2010 3 89 16.417.060.400 2011 3 63 13.563.499.900 2012* 3 47 12.278.124.000 Catatan: *)Posisi s/d Bulan Agustus 2012 Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY

Realisasi (Rp) 17.203.047.125 19.426.350.930 15.693.072.195 12.959.978.970 7.618.956.500

Capaian (%) 98,23 91,12 97,19 95,55 62,05

Fisik (%) 97,30 98,60 100,00 100,00 65,00

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dilaksanakan melalui 3 program ketenagakerjaan, pada tahun 2008 sebanyak 94 kegiatan, tahun 2009 sebanyak 83 kegiatan, tahun 2010 sebanyak 89 kegiatan, tahun 2011 sebanyak 63 kegiatan dan tahun 2012 sebanyak 47 kegiatan. Sedangkan pagu anggaran untuk 3 program tersebut tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp.21.317.934.000,‐ dan setiap tahunnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp.16.417.060.400,‐ tahun 2011 sebesar Rp.13.563.499.900 dan tahun 2012 sebesar Rp.12.278.124.000. Realisasi fisik pada tahun 2008 dan 2009 tidak bisa tercapai 100% disebabkan karena pada tahun 2008 terdapat 1 kegiatan Pelatihan Ketrampilan Tekmek, Listrik, Menjahit untuk penempatan, yaitu pengadaan alat‐ alat bengkel latih, tidak dapat terealisasi karena adanya kenaikan harga pasar. Sedangkan pada tahun 2009 terdapat 1 kegiatan Fasilitasi Peserta Pemagangan ke Jepang target 100 orang terealisasi 40 orang, hal ini disebabkan adanya krisis global yang melanda Jepang sehingga membuat permintaan dari IMM Jepang berkurang yang kemudian berdampak pada berkurangnya jumlah pemagang yang dapat diberangkatkan. Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 3 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 47 kegiatan. Sampai dengan Bulan Agustus 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 65,00% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 62,05%. Adapun kegiatan yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a. Akreditasi LPK b. Forum Kerjasama Lembaga Pelaksana Program Magang Dalam Negeri. c. Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja. d. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang. e. Sertifikasi Asesor Kompetensi. f. Sertifikasi Uji Kompetensi Instruktur. g. Pengembangan Produktivitas melalui Pelatihan Kewirausahaan. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan pendampingan. 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. a. Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 53


b. Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. c. Pengawasan Norma Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Permasalahan dan solusi Permasalahan 1. Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja, sehingga sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan. Disamping itu berkurangnya SDM/tenaga instruktur karena pensiun. 2. Jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan. 3. Produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah membuat banyak kesempatan kerja lokal justru diisi tenaga kerja luar daerah. 4. Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang bisa memahami hak dan kewajibannya masing‐masing sehingga masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 5. Kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat (community development) maupun tanggung jawab sosial (social responsibility) dari perusahaan, sehingga penerimaan magang di perusahaan belum dapat maksimal. Solusi Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut di atas, antara lain: 1. Mengupayakan peningkatan kualitas/kompetensi melalui pelatihan‐ pelatihan di lembaga pelatihan kerja Pemerintah (BLK) dan swasta (LPKS), melalui perbaikan kualitas BLKPP dan BLK sehingga perlu untuk direvitalisasi dengan sungguh sungguh agar lulusan pelatihan BLKPP dan BLK lebih berdaya saing. Selain itu pemberdayaan LPK termasuk akreditasi LPK secara berkelanjutan dilakukan agar terjadi sinergi antara pemerintah dan swasta dalam penanganan pengangguran, khususnya dalam hal peningkatan kualitas ketrampilan pencari kerja. Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan pasar kerja, maka BLKPP menyiapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Untuk memenuhi kebutuhan SDM di lembaga pelatihan kerja secara berkesinambungan perlu adanya kaderisasi secara dini. 2. Secara berkelanjutan melakukan kegiatan‐kegiatan yang dapat membuka perluasan kesempatan kerja, serta pelatihan pelatihan kewirausahaan. 3. Memantau atau mengukur produktivitas kerja dan terus mengupayakan pelatihan peningkatan produktivitas. 4. Perlu sosialisasi, implementasi dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan. 5. Mengembangkan jejaring pemagangan agar semakin banyak perusahaan dapat menerima peserta magang yang nantinya dapat berlanjut pada ikatan kerja permanen atau setidaknya para peserta magang dapat memperoleh pengalaman kerja yang sangat berharga yang dapat dipergunakan untuk memasuki pasar kerja.

13 URUSAN KETAHANAN PANGAN Pembangunan ketahanan pangan diarahkan pada kemampuan penyediaan pangan yang aman dikonsumsi bagi seluruh masyarakat DIY secara berkesinambungan dengan harga yang terjangkau yang meliputi aspek IV ‐ 54



BAB IV

ketersediaan pangan, distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan. Ketersediaan pangan di Provinsi DIY tercermin pada ketersediaan energi dan protein. Selama kurun waktu 2008‐2011, baik ketersediaan energi maupun protein menunjukkan peningkatan. Ketersediaan energi pada tahun 2008 sebesar 3.558 kkal/kapita/hari kemudian pada tahun 2011 menjadi 3.715 kkal/kapita/hari. Demikian pula halnya dengan ketersediaan protein dari 85,50 gram/kapita/hari pada tahun 2008 menjadi 100,47 gram/kapita/hari pada tahun 2011. Angka ketersediaan energi dan protein tahun 2008‐2011 sudah jauh di atas angka standar nasional. Angka standar nasional ketersediaan energi 2.200 kkal/kapita/hari, sedangkan angka ketersediaan protein 55 gram/kapita/hari.

Sementara itu, tingkat konsumsi penduduk Provinsi DIY tahun 2008‐2010 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2011 terjadi penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya erupsi Gunung Merapi pada bulan November 2010 yang berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat. Daya beli masyarakat juga menurun disebabkan aktivitas ekonomi produktif yang terganggu sehingga sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat, Survey PPH tahun 2011 menunjukkan angka konsumsi energi dan konsumsi protein paling rendah di Kabupaten Sleman. Konsumsi energi penduduk Provinsi DIY pada tahun 2008 sebesar 1.765,50 kkal/kapita/hari, dan pada tahun 2011 mencapai 1.626,9 kkal/kapita/hari. Selanjutnya konsumsi protein pada tahun 2008 sebesar 49,6 gram/kapita/hari sementara pada tahun 2011 sebesar 49 gram/kapita/hari. Keberagaman ataupun kualitas konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dalam bentuk Pola Pangan Harapan (PPH), dimana batas skor maksimal PPH adalah 100 dan semakin mendekati skor maksimal berarti semakin tinggi tingkat diversifikasi atau tingkat keragaman pangan optimal. Skor PPH pada tahun 2008 adalah 73,80 dan di tahun 2011 sebesar 78,20 namun demikian diversifikasi pangan di Provinsi DIY masih perlu ditingkatkan dikarenakan konsumsi bahan pangan masih didominasi oleh pangan sumber karbohidrat dan diarahkan pada pencapaian pola konsumsi masyarakat yang berimbang, beragam, bergizi dan aman. Sementara itu, dari sisi keamanan pangan, sampai dengan tahun 2011 di DIY tidak terjadi kasus keamanan pangan/keracunan pangan, namun hasil pemantauan di lapangan masih terdapat 18,57% pangan segar dan 57,06% pangan olahan yang tidak aman beredar di pasaran. Distribusi pangan dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan setempat, kelancaran pasokan antar waktu dan antar wilayah serta pemberian/hibah kepada rumah tangga yang dikatagorikan pra sejahtera. Untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu rumah tangga, secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan adanya distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat yang sudah dilaksanakan secara baik dan pasokan bahan pangan yang terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai sekaligus pemberian/hibah kepada keluarga pra sejahtera yang dapat disalurkan memadai sesuai sasaran yang ditetapkan. Dalam rangka upaya pengendalian harga bahan pangan strategis, telah dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Sementara untuk meningkatkan ketersediaan dan mendekatkan akses pangan bagi masyarakat di daerah rawan pangan dilaksanakan kegiatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) termasuk fasilitasi pelaksanaan operasi pasar. Sampai dengan saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 72 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komooditas gabah/beras, jagung, kedelei dan ubi kayu/gaplek, 40 Gapoktan dari taget 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 55

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH bahan pangan di tingkat rumah tangga dan 31 gapoktan untuk peningkatan akses pangan masyarakat. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upaya‐upaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mengendalikan stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen.

Dalam rangka mewujudkan pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, Penyelengaraan Penyuluhan yang efektif dan efisien sangat diperlukan. Sejak tahun 2008 sampai 2012 untuk mewujudkan penyuluhan yang efektif dan efisien telah dilaksanakan pemantapan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani. Pemantapan kelembagaan penyuluhan dilakukan dengan revitalisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang sekarang dikenal dengan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K). Sampai dengan tahun 2011, melalui sinergi antara APBD dan APBN, bantuan luar negeri dan Dana Alokasi Khusus telah dibangun 56 BPP/BP3K yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi DIY. Untuk pemberdayaan petani dalam rangka peningkatan pendapatan, melalui sinergi antara APBN, Bantuan Bank Dunia dan APBD, telah ditumbuhkan 180 FMA (Farmer Managed Extensions Activities, atau Kegiatan Penyuluhan yang dikelola oleh petani) dan difasilitasi untuk pembelajaran sampai dengan 17 juta rupiah per tahun per FMA. Disamping itu dalam rangka tindak lanjut pembelajaran dari dana APBD memfasilitasi Bantuan Penguatan Modal pada tahun 2010 sebanyak Rp.240.000.000,‐ untuk 6 kelompok FMA dan pada tahun 2011 disediakan dana Rp.120.000.000,‐ untuk 12 kelompok FMA. Tabel 4.30 Indikator Ketahanan Pangan di Provinsi DIY, 2008‐2012 No 1.

2.

3.

Indikator

2008 Ketersediaan pangan a. Ketersediaan Kkal/kap/hr 3.558 energy b. Ketersediaan Gr/Kap/hr 85,50 protein c. Pengembangan Unit lumbung ‐ pangan d. Pengembangan Unit Desa Mandiri ‐ Pangan Distribusi, Harga dan Akses Pangan a. Penguatan Gapoktan ‐ LDPM b. Penguatan akses Gapoktan pangan ‐ masyarakat c. Terwujudnya Komoditas ‐ stabilisasi harga Konsumsi a. Konsumsi energy Kkal/kap/hr 1.765,50 b. Konsumsi protein Gr/Kap/hr 49,60 IV ‐ 56

Satuan 2009

Tahun 2010

2011

2012

3.573

3.736

3.736

N/A

87,59

92,88

92,88

N/A

‐

28

29

75

‐

29

41

N/A

20

83

150

165

‐

15

5

11

‐

4

4

N/A

1.802,60 51,35

1.809,74 52,27

1.626,9 49

N/A N/A


PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH No

4.

Indikator c. Skor PPH (Pola Pangan Harapan) d. Peningkatan jumlah kelompok tani yang menerapkan BMR (Batas Maksimal Residu) e. Meningkatnya jumlah produsen/pelaku usaha dalam penerapanan BTP (Batas Tambahan Pangan) f. Penurunan konsumsi beras Pengembangan Penyuluhan a. Peningkatan kualitas penyuluh

b.

Peningkatan kelembagaan penyuluh c. Peningkatan kualitas pelaku utama/pelaku usaha d. Peningkatan kualitas kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha Sumber: BKPP Provinsi DIY

BAB IV

2008

2009

Tahun 2010

77,00

77,80

79,24

78,20

N/A

‐

‐

88

10

3

‐

‐

20

10

10

‐

‐

1,5

1,5

N/A

Satuan

2011

2012

Kelompok

Pelaku Usaha

%

Orang ‐

50

220

547

546 (241 THL + 305 PPNS)

‐

25

51

56

56

‐

‐

7.200

10.583

N/A

‐

‐

732

1.067

N/A

Unit

Orang

Unit

Kondisi ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi serta konsumsi dan keamanan pangan di Provinsi DIY dapat dikatakan cukup mantap. Pemerintah Provinsi melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi pada capaian tersebut. Melalui program‐program pokok, sebagai berikut: 1. Program Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 5. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 57


6. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan Adapun rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketahanan pangan selama kurun waktu 2009‐2012 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.31 Rekapitulasi Program/Kegiatan Ketahanan Pangan di Provinsi DIY, 2009‐2012 Tahun

Keuangan


Fisik (%)

2009

8

41

1.767.429.200

1.657.785.201

Capaian (%) 93,8

2010

6

62

3.442.197.950

3.101.862.855

90,11

99,82

2011

6

52

3.839.710.200

3.577.620.659

93,17

99,07

2012*)

6

51

4.342.053.800

1.858.768.503

42,81

55,80

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

100

Catatan: *)Posisi s/d Bulan Juli 2012 Sumber: BKPP Provinsi DIY

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 51 kegiatan. Sampai dengan Bulan Juni 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 55,80% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 42,81%. Adapun kegiatan yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut: 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Mebeleur 4. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 5. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6. Fasilitasi Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta 7. Penguatan Cadangan Pangan 8. Pengembangan Diversifikasi Produk Antara 9. Kajian Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya adalah: 1. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan. 2. Masih sulitnya pendataan keluar‐masuk bahan pangan baik dari dan ke wilayah Provinsi DIY sehingga mengalami kesulitan dalam penentuan besaran ketersediaan, stok maupun pasokan pangan. 3. Pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman (3BA), sehingga konsumsi pangan masyarakat masih belum sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH) yang pada tahun 2011 ditargetkan mencapai 80,70 baru tercapai 79,24. 4. Masih tergantungnya pola konsumsi rumah tangga terutama sumber energi pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu. Hal ini IV ‐ 58



BAB IV

disebabkan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan spesifik lokasi (pangan lokal). 5. Perkembangan usaha/industri pangan berbasis sumberdaya lokal berjalan lambat, sebagai dampak dari keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, pemasaran dan promosi dari pelaku usaha yang bersangkutan. 6. Semakin maraknya peredaran pangan yang kurang aman di masyarakat, terutama makanan yang berada di lingkungan sekolah, pinggir jalan dan pasar tradisional sebagai dampak dari masih rendahnya kesadaran masyarakat/konsumen dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang aman. 7. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan melalui Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) masih belum optimal, karena belum adanya dasar hukum yang kuat untuk mendukung operasionalnya serta fasilitasi anggaran yang masih terbatas. Solusi Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Penguatan intensitas koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pihak terkait. 2. Pendataan oleh BKPP Provinsi DIY diantaranya langsung ke produsen, pedagang besar, distributor, supermarket, pasar dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam rangka penentuan besaran ketersediaan, pasokan dan stok pangan. 3. Sosialisasi dan edukasi pola makan 3BA kepada masyarakat khususnya kelompok wanita tentang pola makan 3BA melalui pertemuan, lomba cipta menu, promosi, apresiasi, gerakan makan 3BA dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan serta fasilitasi dan pengembangan produk antara (tepung‐ tepungan) berbasis sumberdaya lokal dengan melibatkan stakeholder. 4. Solusi untuk masalah ketergantungan pola konsumsi rumah tangga. a) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan spesifik lokasi (pangan lokal), sehingga dapat menekan /mengurangi konsumsi beras dan/atau terigu, melalui sosialisasi terutama kepada kelompok wanita. b) Meningkatkan nilai pangan spesifik lokasi (pangan lokal) menjadi olahan pangan yang menarik bagi konsumen. 5. Solusi untuk pengembangan usaha. a) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan/keterampilan para pelaku usaha agroindustri pangan berbasis sumber daya lokal dalam teknologi pengolahan pangan. b) Mengintensifkan promosi kepada masyarakat guna memperluas jaringan pemasaran produk pangan berbasis sumberdaya lokal melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan, sosialisasi, dan pameran. 6. Sosialisasi dan edukasi kepada konsumen (masyarakat) dan para pelaku usaha pengolahan tentang pangan yang bermutu, aman, dan proses pengolahan pangan yang benar dan aman, melalui pertemuan/apresiasi dengan melibatkan institusi terkait. 7. Fasilitasi terbitnya landasan hukum untuk mendukung operasional Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) dalam pengawasan keamanan pangan.


IV ‐ 59


14 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pembangunan pemberdayaan gender merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Kenyataan yang ada bahwa tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat masih jauh dari ideal. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) diperlukan dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) tersebut. Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap permasalahan perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat, namun demikian masih perlu ditingkatkan baik akses maupun layanan terhadap Kesejahteraan Anak, Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Saksi dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meningkatnya partisipasi perempuan dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan, jumlah pejabat struktural perempuan, jumlah pengusaha perempuan pengusaha mikro dan kecil, jumlah pejabat publik dan profesi perempuan di segala bidang, namun demikian masih perlu ditingkatkan baik jumlah dan kompetensinya. Pemberdayaan perempuan diperlukan dalam rangka meningkatkan peran serta perempuan dalam program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi DIY adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan. 2. Terjamin dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan. 3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak 5. Meningkatnya kualitas dan kemandirian organisasi perempuan.

Indikator dan Capaian Kinerja Indikator pencapaian keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan tetapi dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki‐laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Sementara itu, IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian IPG pada tahun 2008 adalah 71,50 meningkat 0,34 dibandingkan dengan tahun 2007 (71,16). Target Indeks Pembangunan Gender (IPG) untuk provinsi DIY tahun 2009 sebesar 70,60 dan 2010 adalah sebesar 70,70 sedangkan tingkat capaian IPG tahun 2009 dan tahun 2010 adalah sebesar 71,50 hal tersebut menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi DIY sudah sangat bagus dan berada diatas rata‐rata nasional sebesar 66,38, sedangkan Target IPG untuk provinsi DIY tahun 2011 sebesar 70,80 dengan capaian sebesar 72,24 dan menduduki urutan ke 2 dari seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan target IPG provinsi DIY pada tahun 2012 adalah sebesar 70,90 sehingga sudah terlampaui oleh capaian pada tahun 2011 (sumber data: Kementerian PP‐PA & BPS). IV ‐ 60



BAB IV

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk provinsi DIY tahun 2008 mencapai 62,87 yang berarti meningkat 0,17 bila dibandingkan dengan tahun 2007 (62,70). Apabila dibandingkan dengan provinsi lain maka provinsi DIY masih berada di atas rata‐rata nasional (62,27). Khusus untuk Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul IDGnya masih dibawah rata‐rata nasional, target tahun 2009 sebesar 62,44 dan tahun 2010 sebesar 62,46 tingkat capaiannya tahun 2009 yaitu sebesar 62,87. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain maka provinsi DIY masih berada di atas rata‐rata nasional (62,27), Sedangkan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilaksanakan oleh BPS diperoleh data bahwa IDG Provinsi DIY pada tahun 2010 sebesar 63,32. Capaian tersebut sudah melampaui target IDG tahun 2011 sebesar 62,48 dan menempatkan DIY pada urutan ke 6 dari seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan target IDG pada tahun 2012 adalah sebesar 62,50 (sumber data: Kementerian PP‐PA & BPS). Salah satu indikator bahwa DIY sudah mengalami kemajuan dalam hal pembangunan pemberdayaan perempuan adalah capaian IPG provinsi DIY tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk menempati urutan ke 2 sedangkan capaian IDG menempati urutan ke 6 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tabel 4.32 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2008 ‐ 2012 No 1.

Indikator

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumber: BPPM Provinsi DIY

Satuan

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

‐

71,5

71,5

71,5

72,24

‐

‐

62,87

62,87

63,32

63,32

‐

Indikator lain dari berhasilnya pelaksanaan PUG di Provinsi DIY adalah diterimanya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat madya sejak tahun 2009, 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bapak Gubernur pada Puncak Acara Hari Ibu tingkat nasional di Jakarta. Pelaksanaan Program dan Kegiatan dari tahun 2008–2012 Pemerintah Provinsi DIY telah berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu dengan melaksanakan program‐ program:

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu 2008‐2012 sebagaimana tercantum pada tabel berikut: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 61


Tabel 4.33 Rekapitulasi Program Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2008‐2012 Jumlah Jumlah No Tahun Program Kegiatan 1 2008 8 36 2 2009 8 41 3 2010 8 46 4 2011 7 42 5 2012*) 8 54 Catatan: *) Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: BPPM Provinsi DIY

Keuangan Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2.791.019.000 2.983.467.000 2.720.794.900 2.775.398.950 5.770.860.000

2.646.120.176 2.814.904.215 2.660.829.498 2.683.576.782 3.019.878.848

Capaian (%) 94,81 94,84 97,80 96,69 52,33

Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 60,56

Pada tahun 2008 Kantor Pemberdayaan Perempuan hanya melaksanakan 1 (satu) urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 4 program dan 18 kegiatan untuk urusan umum dan 4 program dan 18 kegiatan untuk urusan teknis. Sedangkan pada tahun 2009 Kantor Pemberdayaan Perempuan berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang mengampu 3 urusan, urusan umum melekat pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga anggarannya terlihat sangat besar. Seluruh Anggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dipergunakan sepenuhnya untuk mendukung kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan‐kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah selesai dilaksanakan sampai dengan bulan agustus sebanyak 15 kegiatan dari total 54 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 52,33% dan realisasi fisik mencapai 60,56%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) masih perlu mendapat dukungan dari pengambil kebijakan. 2. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipengaruhi adanya budaya patriarkhi dan masih adanya anggapan bahwa persoalan KDRT merupakan masalah privat yang merupakan aib keluarga. 3. Belum adanya sarana transportasi untuk layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan rujukan dan home visit. 4. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang‐undangan (UUPA, UUPKDRT, UUPTPPO, UU Perlindungan saksi dan korban) dan kebijakan daerah (Keputusan Gubernur tentang Forum PK2PA, Keputusan Gubernur tentang P2TPA “Rekso Dyah Utami” dan Peraturan Gubernur tentang PRT). 5. Belum adanya kebijakan pemenuhan hak‐hak anak seperti terbentuknya forum‐forum anak sebagai ajang kreatifitas anak. 6. Sebagian besar korban kekerasan berstatus sebagai ibu rumah tangga, sehingga memerlukan bekal kemandirian secara ekonomi. IV ‐ 62



BAB IV

7. Kurangnya pemberdayaan lanjut usia perempuan, karena adanya anggapan bahwa lansia adalah beban keluarga dan tidak berdaya. 8. Pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) dalam pengelolaan dan pemanfaatan keuangan serta pengelolaan hasil potensi desa masih terbatas. 9. Masih rendahnya pemahaman aparat tentang penyelenggaraan data pilah gender dan anak, sehingga hal tersebut masih dianggap tidak penting. 10. Belum adanya jejaring data sebagai sumber data pilah gender dan anak dalam bentuk forum. 11. Belum ada kerjasama dalam hal penyediaan data gender dan anak dengan BPS, sehingga ketersediaan data khususnya yang terkait dengan data komposit dan indikator‐indikator yang kompleks tidak dapat diupdate secara cepat. Solusi 1. Perlu dilakukan sosialisasi PUG dan PPRG secara terus menerus kepada semua pihak. 2. Sosialisasi peraturan perundang‐undangan dan kebijakan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak melalui aparat kecamatan, aparat desa/kecamatan, TP PKK kecamatan dan desa. 3. Mengusulkan pengadaan sarana transportasi melalui APBD Provinsi DIY tahun 2012. 4. Perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang‐undangan (UUPA, UUPKDRT, UUPTPPO, UU Perlindungan saksi dan korban) dan kebijakan daerah (Keputusan Gubernur tentang Forum PK2PA, Keputusan Gubernur tentang P2TPA “Rekso Dyah Utami” dan Peraturan Gubernur tentang PRT) 5. Memfasilitasi pembentukan forum anak provinsi dan mengadvokasi pembentukan forum anak kabupaten/kota dengan Surat Keputusan. 6. Mengusulkan dukungan anggaran untuk pelatihan perempuan paska pendampingan menuju kemandirian. 7. Mengusulkan dukungan anggaran untuk program/kegiatan penguatan siraman rohani, pembekalan psikologi sosial. 8. Perlu adanya pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan keterampilan pemanfaatan potensi desa, mengupayakan perluasan jaringan pemasaran dengan mengikutsertakan anggota desa PRIMA dalam event pameran. 9. Perlu adanya pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan data gender 10. Perlu adanya pembentukan forum data gender dan anak. 11. Perlu adanya kerjasama antar lembaga untuk mempermudah akses data ke BPS. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 63


15 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program untuk menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program KB merupakan program strategis untuk pembentukan sumber daya manusia yang tangguh dan mandiri melalui peningkatan kualitas keluarga dan memberikan dampak terhadap pengendalian kuantitas penduduk. Sementara itu secara kualitas mengupayakan keluarga‐keluarga Indonesia untuk menjadi lebih bahagia dan sejahtera, yang antara lain ditandai dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta sekaligus terjadi peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator dan Capaian Kinerja Keberhasilan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagian dapat dilihat dengan beberapa indikator yang ada seperti terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli KB dan terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Sasaran program KB antara lain meningkatkan jumlah kelompok masyarakat yang menggerakkan KB di tingkat desa/kelurahan, tahun 2009 target kinerjanya adalah membentuk 1 kelompok masyarakat peduli KB dengan capaian terbentuknya 1 kelompok seni peduli KB di kabupaten Kulonprogo. Sedangkan target pada tahun 2010 sebanyak 2 (dua) kelompok dengan capaian sebesar 5 (lima) kelompok, sehingga sampai dengan tahun 2010 di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terbentuk 6 (enam) kelompok. sedangkan target pada tahun 2011 adalah membentuk 5 (lima) Kelompok masyarakat peduli KB dengan capaian sebesar 5 (lima) kelompok, sehingga sampai dengan tahun 2011 di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terbentuk 11 (sebelas) kelompok (sumber data :BPPM dan BKKBN) Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja sangat diperlukan untuk membantu remaja sebayanya dalam memahami dan mengatasi permasalahan Kesehatan Reproduksi Remaja. Capaian pada tahun 2009 antara lain Fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan sebaya diluar sekolah, Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat serta advokasi dan KIE dalam bidang KRR di kab/kota bagi instansi terkait, LSM, Ormas, TOGA yang bergerak dibidang kesehatan reproduksi remaja. Target pada tahun 2010 adalah terbentuknya 5 (lima) kelompok Pusat informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, capaian kegiatan tahun 2010 sebanyak 5 (lima) kelompok. Target pada tahun 2011 adalah terbentuknya 15 (limabelas) kelompok Pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan capaian sebanyak 15 kelompok, sehingga sampai dengan tahun 2011 sudah terbentuk 20 kelompok (sumber data :BPPM). Tabel 4.34 Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2008 ‐ 2012 No 1.

Indikator

Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB 2. Terbentuknya pusat informasi dan konseling KRR Sumber: BPPM Provinsi DIY IV ‐ 64

Kelompok

2008 ‐

2009 1

Tahun 2010 5

2011 5

2012 ‐

Paket

‐

‐

5

15

‐

Satuan



BAB IV

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dari tahun 2008–2012

Selama kurun waktu 2008‐2012, program‐program yang dilakukan terkait dengan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu: 1. Program Pelayanan Keluarga Berencana. 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KRR yang Mandiri. 4. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat. 5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. 6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. 7. Program Pengembangan Model Operasional BKB‐Posyandu‐Padu. 8. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 9. Program Palayanan Kontrasepsi Program KB adalah upaya untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak‐hak reproduksi serta upaya membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selama ini Program KB telah banyak mengatur struktur kependudukan tidak saja dalam arti menurunkan laju pertumbuhan penduduk, namun juga mengubah pandangan hidup masyarakat terhadap nilai anak serta makna dari ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan terkait urusan Keluarga Berencanan dan Keluarga Sejahtera antara lain : Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pembentukan kelompo peduli KB, Promosi Pelayanan KHIBA, dan kegiatan terkait pembinaan kesehatan reproduksi remaja dan NAPZA. Rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama kurun waktu 2008‐2012 sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 4.35 Rekapitulasi Program Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2008‐2012 Jumlah Jumlah No Tahun Program Kegiatan 1 2008 ‐ ‐ 2 2009 6 10 3 2010 7 10 4 2011 4 12 5 2012*) 5 14 Catatan: *) Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: BPPM Provinsi DIY

Keuangan Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

‐ 497.537.500 690.113.500 396.905.750 508.000.000

‐ 432.121.300 681.671.800 396.225.000 268.916.735

Capaian (%) ‐ 86,85 98,77 99,82 52,93

Fisik (%) ‐ 100,00 100,00 100,00 53,00

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menjadi kewenangan BPPM sejak tahun 2009, seluruh anggaran yang ada dipergunakan untuk mendukung pencapaian indikator yang ada. Kegiatan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun anggaran 2012 yang sudah selesai dilaksanakan sampai dengan bulan agustus


IV ‐ 65

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH sebanyak 5 kegiatan dari total 14 kegiatan dengan capaian keuangan sebesar 52,93% dan capaian fisik sebesar 53,00%.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang bertanggungjawab terhadap KB. 2. Jaminan pembiayaan komplikasi dan kegagalan KB belum sepenuhnya terpenuhi. 3. Jumlah dan kualitas PLKB menurun. 4. Penggerakan institusi masyarakat dalam manajemen KB melalui rapat koordinasi di RW/dusun, desa dan kecamatan kurang optimal karena kurangnya dukungan anggaran. 5. Kurangnya sosialisasi informasi pengetahuan hak‐hak reproduksi. 6. Kurangnya koordinasi dan manajemen untuk mengatasi kanker leher rahim dan payudara. 7. Kurangnya informasi dan koordinasi tentang resiko seks bebas, PMS dan HIV/AIDS. 8. Kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan kelompok UPPKS kurang berjalan optimal. Solusi 1. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas kegiatan dengan lintas sektor terkait. 2. Advokasi kepada stakeholder dan pembuatan kebijakan. 3. Meningkatkan peran media untuk mensosialisasikan program KB. 4. Peningkatan jejaring kemitraan. 5. Pelatihan, refresing kader dan sosialisasi. 6. Sosialisasi peningkatan hak reproduksi individu. 7. Koordinasi dan sosialisasi kanker cervix dan kanker payudara. 9. TOT kesehatan reproduksi remaja. IV ‐ 66



BAB IV

16 URUSAN PERHUBUNGAN Penyelenggaraan urusan perhubungan di Provinsi DIY terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Untuk transportasi yang memanfaatkan moda darat, penggunaan angkutan bermotor di jalan, khususnya kendaraan pribadi telah mencapai angka 65%. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam upaya mencari solusi untuk mengurangi kemacetan lalulintas dan memasyarakatkan penggunaan angkutan umum, pada tahun 2008, khususnya di Perkotaan Yogyakarta telah diluncurkan penggoperasian Trans Jogja. Angkutan Trans Jogja ini merupakan alternatif penyediaan angkutan umum massal dengan berbasis pada “membeli layanan” dan bukan sistem setoran. Dengan pelayanan yang lebih baik dan kendaraan yang baru, diharapkan sedikit demi sedikit dapat memindahkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalulintas di persimpangan, pada tahun 2011, telah dikembangkan pengaturan lampu lalulintas di persimpangan dengan konsep ATCS (area traffic control systems) dimana dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Selain itu, guna menunjang pelayanan pelayanan angkutan umum, sampai saat ini Provinsi DIY telah memiliki 2 terminal tipe A yang terletak di Kota Yogyakarta (Giwangan) dan di Kabupaten Gunungkidul (Wonosari).

Untuk kondisi lalu lintas di perkotaan DIY, dapat dilihat dari V/C ratio yang melintas di perkotaan. V/C ratio rata‐rata pada tahun 2009 adalah 0,735. Pada tahun 2010 V/C ratio rata‐rata menunjukkan angka 0,8, sedangkan pada tahun 2011 V/C ratio dapat mencapai target yaitu 0,7 melalui program peningkatan pelayanan angkutan umum. Sampai dengan bulan Juni tahun 2012, V/C ratio rata‐rata kendaraan bermotor yang melintas di perkotaan Yogyakarta adalah sebesar 0,72 atau meningkat sebesar 0,02 % dibanding rata‐rata V/C ratio rata‐rata pada tahun 2011. Angka ini dapat berubah seiring dengan bertambahnya jangka waktu dalam satu tahun. V/C ratio itu sendiri adalah pemanfaatan ruang jalan oleh kendaraan bermotor pada suatu ruas jalan dalam satuan waktu tertentu, sehingga untuk meminimalisasi perbedaan berdasarkan waktu, lokasi dan kondisi, maka diperlukan angka rata‐rata untuk perhitungan V/C ratio. Selain itu, banyaknya hari libur panjang (long weekend) di tahun 2012, dapat meningkatkan jumlah V/C ratio, mengingatkan potensi perkotaan Yogyakarta yang merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia. Ke depan perlu adanya penanganan yang komprehensif, terkait dengan pertambahnya pergerakan kendaraan bermotor karena adanya tambahan kunjungan wisatawan ke Perkotaan Yogyakarta. Untuk fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada tahun 2009 mencapai 57,80%. Pada tahun 2010 fasilitas keselamatan lalu lintas jalan meningkat menjadi 66,00%, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 70% atau mengalami peningkatan 4% dari tahun 2010. Berdasarkan perkembangan kawasan dan kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan, maka pada perhitungan tahun 2010, kebutuhan akan rambu di jalan provinsi meningkat sebanyak 2.008 unit rambu yakni dari 2.608 menjadi 4.616 unit rambu di jalan provinsi serta kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas di jalan nasional sebesar 16.175 unit yang terdiri dari rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan (LPJU), LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 67


rambu petunjuk pengarah jalan (RPPJ), pita penggaduh, paku marka, warning light, traffic light, guard rail, deliniator. Peningkatan kebutuhan fasilitas keselamatan lalulintas dapat terjadi karena banyaknya fasilitas yang rusak dan hilang karena adanya kerusakan akibat kerusakan, umur fisik dan pencurian. Di tahun 2012, peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan adalah sebesar 72 %, kenaikan yang hanya sebesar 2 % dapat dirasakan sangat sedikit, tetapi hal tersebut terjadi dikarenakan prosentase kebutuhan fasilitas keselamatan jalan juga meningkat sebagai hasil dari perhitungan kebutuhan pada tahun 2010. Load factor penumpang angkutan umum pada tahun 2010 sebesar 24,66% turun dari tahun 2009 sebesar 35,00%. Berdasarkan data yang ada, load factor angkutan umum pada tahun 2011 meningkat menjadi 28,42% dengan rincian: ‐ Angkutan AKDP sebesar 23% ‐ Angkutan Perkotaan sebesar 24,01% ‐ Angkutan Trans Jogja sebesar 38,26% Load factor rata‐rata pada Tahun 2012, sampai bulan Juni belum dapat dilaksanakan penghitungan karena periode penghitungannya adalah di bulan Agustus ‐ September. Selain itu, perhitungan load factor juga memperhatikan adanya Hari Raya Idul Fitri dan Liburan sekolah. Untuk moda transportasi darat lainnya, penumpang kereta jarak pendek (Kereta Api Prameks) mengalami kenaikan dari 1.211.489 penumpang di tahun 2009 menjadi 1.396.075 penumpang di tahun 2010 atau mengalami kenaikan sebesar 15%. Namun pada tahun 2011 penumpang menurun menjadi 1.346.961 karena adanya overhaul/perbaikan terhadap Kereta Api Prameks yang ada dan pengoperasian Kereta Api Madiun Jaya jurusan Yogyakarta ‐ Madiun yang mulai beroperasi tahun 2010, sehingga jumlah pengguna KA. Prameks terbagi dengan KA Madiun Jaya yang juga melintasi dan berhenti pada jalur dan stasiun yang sama dengan KA Prameks. Pada tahun 2012, penumpang angkutan kereta api jarak pendek, sampai bulan Juni, mencapai angka 617.881, yang menunjukkan bahwa angka tersebut akan bertambah dengan seiring dengan adanya Hari Raya Idul Fitri dan liburan sekolah di Bulan Agustus 2012. Kondisi transportasi udara dapat dilihat dari jumlah pergerakan pesawat di Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Selama periode 2008‐2011 telah terjadi perubahan preferensi masyarakat DIY khususnya dalam menggunakan moda transportasi jarak jauh yaitu ditandai dengan mulai beralihnya masyarakat menggunakan pesawat terbang dibanding moda transportasi lainnya. Pada tahun 2010, pergerakan pesawat untuk penerbangan domestik dan internasional mengalami kenaikan dari 26.647 pada tahun 2009 menjadi 28.428 pada tahun 2010 atau naik sebesar 6,7% dari tahun 2009. Pertumbuhan pergerakan pesawat pada tahun 2010 sebesar 6,7% lebih rendah dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 10,6%. Hal ini disebabkan adanya larangan beroperasinya Bandara Adisutjipto oleh Kementerian Perhubungan selama ±16 hari saat terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi di akhir 2010. Pada tahun 2011 pergerakan pesawat mengalami kenaikan menjadi 32.091 atau naik sebesar 12,88% dari tahun 2010. Angka pertumbuhan pergerakan pesawat sebesar 12,88% ini IV ‐ 68



BAB IV

melebihi dari yang ditargetkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 5%. Sampai dengan bulan Juni tahun 2012, pergerakan pesawat di Bandara Adisutjipto sudah mencapai angka 16.882 atau lebih dari separo jumlah pergerakan pesawat di tahun 2011. Dan belum memperhitungkan/termasuk lonjakan pergerakan pesawat karena adanya Hari Raya Idul Fitri. Kondisi itu menunjukkan bahwa pergerakan pesawat atau operasi penerbangan yang ditunjukkan dengan adanya proses take off/landing di Bandara Adisutjipto meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Tabel 4.36 Indikator Urusan Perhubungan di Provinsi DIY, 2008‐2012 No

Indikator

1

V/C ratio kendaraan

2

Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan Load Factor penumpang angkutan umum

3

Satuan

2008

2009

Capaian Tahun 2010

2011

2012

‐

‐

0,735

0,8

0,7

Persen

‐

57,80

66,00

70,00

72,00

Persen

‐

35,00

24,66

28,42

‐

24.089

26.647

28.428

32.091

16.882*)

1.211.489

1.396.075

1.346.961

617.881*)

4

Pergerakan pesawat

Kali

5

Penumpang angkutan Orang 1.649.148 kereta api jarak pendek Catatan: *) Posisi s/d Juni 2012 Sumber: Dishubkominfo Provinsi DIY

0,72

Catatan: 1. Load factor penumpang angkutan umum pada tahun 2009, tahun 2010 dan 2011 merupakan nilai rata‐rata load factor Trans Jogja, Angkutan Perkotaan dan AKDP (tidak termasuk taksi dan angkutan sewa). 2. Jumlah penumpang angkutan kereta api dihitung berdasarkan jumlah penumpang berangkat. Untuk mendukung tercapainya kinerja urusan perhubungan telah dilaksanakan program‐program sebagai berikut: 1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 3. Program peningkatan pelayanan angkutan. 4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 7. Program peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 69


Tabel 4.37 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Perhubungan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun 2008 2009 2010 2011

Jumlah Jumlah Program Kegiatan 6 11 10 9

0 59 58 45

Keuangan Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

60.476.234.895 77.336.060.050 55.553.667.366 54.876.512.938

45.012.802.870 66.930.441.224 50.980.440.248 49.697.254.846

2012*) 9 53 66.599.184.564 25.970.834.975 Catatan: *)Posisi s/d Juni 2012 Sumber: Dishubkominfo Provinsi DIY

Capaian (%) 82,08 84,21 92,07 90,56 39,00

Fisik (%) 95,08 97,34 99,21 99,89 41,87

Pada tahun 2012 jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 9 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 53 kegiatan. Sampai dengan Bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 41,87% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 39,00%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Angka V/C ratio rata‐rata relatif masih tinggi, hal ini disebabkan karena tingginya penggunaan kendaraan pribadi, pemanfaatan badan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukan jalan sebagai ruang lalulintas (berjualan dan pelanggaran parkir tepi jalan) dan kurangnya minat penggunaan angkutan umum oleh masyarakat. Indikator kurangnya minat penggunaan angkutan umum ini bisa dilihat dari load factor angkutan umum khususnya pada Angkutan Perkotaan dan AKDP yang terus mengalami penurunan. Pengoperasian Trans Jogja sampai dengan saat ini masih membantu meningkatkan load factor rata‐rata angkutan umum, tetapi jika tidak didukung oleh upaya lain (seperti : pengaturan lalulintas dan kebijakan pengurangan pergerakan kendaraan bermotor pribadi) maka load factor Trans Jogja dikuatirkan juga akan mengalami penurunan. Solusi 1. Untuk menurunkan V/C ratio, usaha yang telah dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota terutama tentang : ‐ Perbaikan geometri simpang untuk meningkatkan kapasitas simpang secara optimum. ‐ Manajemen ruas jalan. ‐ Kontrol terhadap pelaksanaan on street parking, terutama pada tempat‐tempat yang rawan kemacetan dan mempunyai lebar jalan terbatas; IV ‐ 70



BAB IV

‐

Pengoperasian Area Traffic Control Syatems (ATCS) untuk mengoptimalkan pergerakan kendaraan di persimpangan. 2. Untuk meningkatkan load factor angkutan umum, diperlukan manajemen angkutan umum yang didukung oleh semua stakeholders yang terkait sehingga akan dapat tercapai pelayanan angkutan umum yang aman, cepat, nyaman, terjadwal dan berkelanjutan.

17

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e‐ government). Melalui pengembangan e‐government, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah Provinsi DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, telah menetapkan Blueprint Jogja Cyber Province yang dititikberatkan pada program Digital Government Services (DGS) sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan e‐government di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/global area network) di Pemerintah Provinsi DIY telah dimulai sejak tahun 2002 dan hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksinya tiap‐tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga tranformasi data/informasi antara masing‐masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Sampai dengan akhir tahun 2011, jaringan infrastruktur komputer Pemerintah Provinsi DIY telah menghubungkan 89 lokasi perkantoran Pemerintah Provinsi DIY yang terdiri dari 53 lokasi perkantoran dengan kabel HFC dan 23 titik lokasi dengan wireless. Sejak tahun 2009, jaringan tersebut menghubungkan 1.494 komputer untuk seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, telah menetapkan Blueprint Jogja Cyber Province, maka saat ini ada 8 program yang menjadi unggulan dalam pelaksanaan DGS. Seluruh program sudah mulai dengan mengembangkan pelayanan secara online. Beberapa diantaranya adalah: 1. Agricenter oleh Dinas Pertanian; 2. Fishery Bussiness Center oleh Dinas Perikanan dan kelautan; 3. Jogja belajar oleh Dinas Pendidikan; LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 71


4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jogja Bisnis oleh Disperindagkop; Jogja Sehat oleh Dinas Kesehatan; Visiting Jogja oleh Dinas Pariwisata; Bursa Kerja Online oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Plaza Informasi oleh Dishubkominfo; Jogja Invest oleh BKPM.

Program pendukung pelaksanaan DGS di pemerintah Provinsi DIY untuk pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain: − Portal Pemerintah Provinsi DIY − CPNS Online (Penerimaan CPNS Secara Online) − LPSE (Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik). − Data dan Informasi Bencana. − SIPKD − SIMPEG − SIMONEV − SIM Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi DIY Selanjutnya dengan konsep e‐gov tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraktif melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terliat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Konsep inilah yang dinamakan layanan teknologi berbasis Citizen Centris. Guna penyebarluasan kebijakan pemerintah dan untuk meningkatkan layanan informasi melalui pendayagunaan sumber daya komunikasi dan informasi, selama tahun 2008‐2012 telah dilaksanakan program‐program: 1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa. 2. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi. 3. Program kerjasama dengan mass media. 4. Program fasilitasi, pembinaan, pengendalian pos telekomunikasi dan frekuensi. 5. Program fasilitasi SDM bidang komunikasi. Program‐program yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima serta birokrasi yang bersih dan berwibawa dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi bagi kepentingan pelayanan publik. IV ‐ 72



BAB IV

Tabel 4.38 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008

4

17

2009

1

2

2010

5

18

2011

2

6

2012*)

3

11

Keuangan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) 2.897.003. 2.621.184.48 000 0 1.475.339. 1.340.984.49 000 0 2.976.573. 2.651.253.25 550 0 1.666.749. 1,544,047,17 350 5 2.535.217. 820

1.022.743.52 0

Capaian (%)

Fisik (%)

90,89

96,55

90,89

99,58

86,85

100,00

92,63

100,00

40,34

82,71

Catatan: *) Posisi s/d Juni 2012 Sumber: Dishubkominfo Provinsi DIY

Pada tahun 2011 jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2012, capaian fisik rata‐rata sampai Bulan Juli sebesar 82,71% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 40,34%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1 Pelaksanaan program DGS belum sesuai dengan harapan, yakni belum terintegrasinya program DGS di setiap SKPD. 2 Kondisi jaringan masih lemah dikarenakan masih sangat tergantung dengan berbagai pihak. 3 SDM yang memiliki kemampuan TI relatif sedikit. 4 Kurang optimalnya fungsi Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi (TIMPII) DGS. Solusi 1. Diperlukan komitmen dan persamaan persepsi semua pihak di lingkup Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka pengembangan program DGS sesuai dengan Blue Print yang sudah ada. 2. Secara bertahap perlu dibangun infrastruktur milik pemerintah provinsi dalam rangka kemudahan pengembangan. 3. Perlu penguatan kelembagaan Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi (TIMPII) DGS. 4. Perlu peningkatan kemampuan SDM. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 73


18

URUSAN PERTANAHAN

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Rasio luas tanah bersertifikat di wilayah Provinsi DIY menunjukkan nilai rata‐rata sebesar 16,23%. Rasio luas bidang tanah bersertifikat di wilayah Provinsi DIY rata‐rata sebesar 7,67%. Urusan bidang pertanahan di Urusan bidang pertanahan di Provinsi DIY pada tahun 2012 yang dilaksanakan terdiri dari 4 program yaitu: 1. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. 2. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah. 3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah. 4. Program Penyelesaian Konflik‐Konflik Pertanahan. Kegiatan pada program‐program pertanahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY antara lain sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan a. Pembaharuan Data Tanah Kas Desa Adanya kepastian data tanah kas desa dengan melaksanakan pembaharuan data tanah kas desa b. Pembangunan Database Pertanahan Terlaksananya pengadaan database pertanahan, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembaharuan data pertanahan. 2. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah a. Koordinasi Penataan Pemanfaatan Tanah. Adanya kepastian hukum dan kejelasan status terhadap pemanfaatan tanah negara (terbitnya 7 surat tentang tanggapan terhadap permohonan tanah negara). b. Inventarisasi tanah SG dan PAG. Dalam rangka untuk tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi penggarap tanah SG dan PAG, telah dilakukan Sosialisasi inventarisasi tanah SG dan PAG di Kecamatan‐Kecamatan wilayah Kabupaten Sleman. 3. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah a. Fasilitasi izin pengelolaan tanah kas desa. Fasilitasi dalam rangka pemberian izin pengelolaan tanah kas desa oleh Gubernur DIY (telah terbit izin sebanyak 52 izin pengelolaan tanah kas desa) b. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Gubernur DIY di bidang pertanahan. Pelaksanaan kebijakan Gubernur DIY dalam rangka tindak lanjut ipemberian izin dan permasalahan berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa. IV ‐ 74



BAB IV

c. Fasilitasi penyusunan Pedoman Tata Kelola Pertanahan. Fasilitasi dalam rangka membahas tindak lanjut pelaksanaan peraturan perundang‐undangan di bidang pertanahan d. Penyelesaian masalah administrasi tanah kas desa Wates menjadi aset Pemerintah Provinsi DIY. Fasilitasi penyelesaian administrasi tanah kas desa menjadi aset Pemerintah Provinsi DIY, dengan proses pensertipikatan atas nama Pemerintah Provinsi. 4. Program penyelesaian konflik‐konflik pertanahan sebagai berikut: Adanya pengaduan permasalahan tanah kepada Gubernur DIY, yang harus ditanggapi dan ditangani permasalahannya sehingga diharapkan tidak terjadi konflik di masyarakat. Rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanahan selama kurun waktu 2008‐2012 sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 4.39 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Pertanahan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008 2009 2010 2011 2012*

2 2 3 3 4

4 7 9 7 10

Keuangan Pagu (Rp) 583.518.600 1.390.000.000 1.049.481.000 543.644.000 564.272.500

Realisasi (Rp) 577.268.600 1.383.797.000 1.023.362.700 512.714.540 105.770.350

Capaian (%) 99,44 99,61 98,08 88,79 18,74

Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 31,76

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 4 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan. Sampai dengan bulan Juli 2012 capaian fisik rata‐rata sebesar 31,76 % dengan capaian realisasi sebesar 18,74 %. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. 2. 3.

Perlu adanya kepastian hak pemanfaatan tanah baik SG, PAG dan Tanah Kas Desa. Perlu adanya validitas data tentang pertanahan yang ada di Provinsi DIY (baik TKD, SG dan PAG). Belum adanya peraturan yang mengatur tentang Kepastian Hukum terhadap tanah SG dan PAG di Provinsi DIY.


IV ‐ 75


4.

5.

6.

Masih banyaknya permasalahan dibidang pertanahan, perlu dilakukan langkah‐langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan. Masih banyaknya kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa. Adanya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Solusi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perlu pembangunan database pertanahan. Penyuluhan tentang kebijakan pertanahan. Memberikan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan. Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa. Perlu adanya kepastian dalam rangka mengatur tentang kepastian hukum tanah SG dan PAG di Provinsi DIY. Fasilitasi perizinan dengan memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.

IV ‐ 76



BAB IV

19

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kesatuan bangsa mempunyai dua makna yaitu menunjukkan sikap kebersamaan dan menyatakan wujud yang hanya satu dan utuh, yaitu satu bangsa yang utuh atau satu wilayah yang utuh. Keberagaman atau kehidupan dalam lingkungan majemuk bersifat alami dan merupakan sumber kekayaan budaya bangsa. Dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk, berbagai perbedaan yang ada seperti suku, agama, ras atau antar golongan, merupakan realita yang harus di dayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia, menuju cita‐cita nasional kita adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DIY selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan atribut Provinsi DIY perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Selain pembinaan kesatuan bangsa, Pemerintah Provinsi DIY juga melaksanakan pembinaan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik yang ada dalam upaya membentuk masyarakat madani. Suasana kondusif, sejuk, aman, tenteram, diantaranya meningkatnya penanaman modal, kunjungan wisata, pendidikan. Kondisi umum Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2008 sampai dengan juli 2012 cukup kondusif. Menurut laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi Satkorpulsida (Satuan Koordinasi Pengumpulan Data Situasi Daerah) sampai dengan bulan juli 2012 kasus penipuan hingga saat ini masih merupakan kasus yang paling menonjol, disusul oleh kasus pencurian dengan pemberatan dan penggelapan. Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal di antaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial masyarakat yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi, juga menjadi pemicu kecenderungan untuk melakukan tindak kriminalitas dan kerawanan sosial di masa‐masa mendatang khususnya kasus cyber crime. Peredaran narkoba dan minuman keras yang semakin meluas menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak anarkis dan kejahatan di kalangan pelajar dan mahasiswa yang pada akhirnya akan memberikan penilaian negatif bagi citra DIY. Sebagai konsekuensi predikat miniatur Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta merasakan dampak adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan. Heterogenitas LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 77


masyarakat tersebut menyebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang‐undangan lainnya di wilayah DIY dilakukan dengan pendekatan preemptif, preventif, persuasif dan represif. Pendekatan preemptif, preventif dan persuasif lebih diutamakan daripada pendekatan represif. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang‐undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang‐undangan lainnya yang menjadi target, disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya dipantau apakah masyarakat sudah memahami dan menaati Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang‐undangantersebut. Dari hasil pemantauan dapat diketahui tingkat kesadaran masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang‐undangan dikenakan operasi non yustisi, yaitu diberikan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap peraturan perundang‐undangan. Selanjutnya perlakuan terhadap pelanggar peraturan perundang‐undangan ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang‐undangan diproses secara hukum. Unjuk rasa yang terjadi di Provinsi DIY ditangani dengan cara‐cara yang persuasif dan sinergis antar petugas yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan cara penanganan yang persuasif dan sinergis, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diminimalisir. Tabel 4.40 Rekapitulasi Data Permasalahan Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota Provinsi DIY: No. 1

Wilayah Kota Yogyakarta

Permasalahan a. b. c. d. e. f. g. h.

IV ‐ 78

Gelandangan, anjal,pengemis, pengamen Orang gila Pedagang Kaki Lima Reklame IMBB Kebersihan/Sampah Wanita Tuna Susila (WTS) Miras

Upaya Tindak Lanjut

Penertiban secara rutin



BAB IV

No. 2

Wilayah

Permasalahan

Kabupaten Sleman

a. b.

c.

d. 3

Kab. Bantul

a. b. c. d.

4

Kab. Gunungkidul

a. b. c. d. e.

Penjualan Perbatasan

Miras

Upaya Tindak Lanjut di

a.

Pencurian PSK,miras, anjal transaksi di Sleman melakukan di Klaten Penambangan Pasir

b.

Peredaran beralkohol

minuman

c.

d. a. b.

Keberadaan Gepeng‐anjal Pelacuran Penambangan Pasir Miras

c. d.

a.

Gelandangan Pengemis Pencurian Kayu

dan b. c.

Perkelahian pelajar d. Perjudian

e.

5

Kab. Kulon Progo

a. b. c. d.

Penambangan sepanjang sungai Progo Drop‐dropan Gepeng Penjualan ayam Tiren Miras

Melakukan operasi yustisi minuman beralkohol Melakukan patroli perbatasan dan daerah rawan Operasi PEKAT Melakukan koordinasi dengan Kab. Magelang Operasi penegakan Perda no. 6 tahun 2007 Operasi penertiban bersama Dinas Sosial Operasi penegakan perda no. 5 tahun 2007 Patroli wilayah, operasi penegakan perda no. 16 tahun 2003 Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan memberdayakan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat, Operasi Penegakan perda Patroli wilayah Mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi lain Melakukan koordinasi dan pembinaan bersama dinas/instansi terkait memberdayakan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat.

Operasi dengan dinas terkait.

Sumber: SATPOL PP Provinsi DIY

Tabel 4.41 Indikator dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 2009‐2012 No

1 2 3

Indikator Anggota Polisi Pamong Praja yang mengikuti pendidikan wajib/Diksar Jumlah operasi Penegakan Perda Terselenggaranya Operasi P4GN Dalam Rangka Hari Anti Narkoba

Capaian Tahun

Satuan 2009

2010

2011

persen

60,00

70,00

75,00 80,00

persen

104,56 106,66

200,00 32,87

persen

99,50 100,18

100,00 11,69


IV ‐ 79

2012


Indikator

Capaian Tahun

Satuan 2009

Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Operasi dan sosialisasi Gepeng dan Anjal Patroli Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi DIY Pengamanan Dan Pengendalian Huru‐hara/unjuk Rasa/kerusuhan Pengamanan Dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur Dan Tamu Daerah

4 5 6 7

8

2010

2011

2012

persen

100,22 100,37

100,00 50,62

persen

101,51 100,31

100,00 41,53

persen

100,21 101,06

155,00 46,19

persen

130,25 100,22

222,73 55,76

persen

100,05 100,10

95,00 61,19

Sumber: SATPOL PP Provinsi DIY

Tabel 4.42 Rekapitulasi Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008 2009 2010 2011 2012*

10 10 11 10 9

64 53 53 68 56

Keuangan Pagu (Rp) 5.773.116.229 6.689.763.580 5.194.333.975 5.245.435.446 6.019.795.270

Realisasi (Rp) 5.720.765.953 5.991.992.298 4.986.973.287 5.117.549.914 4.380.806.460

Capaian (%) 99,09 89,57 96,01 97,56 72,77

Fisik (%) 100,00 98,64 99,77 100,00 77,75

Catatan: *)Posisi s/d Bulan Agustus 2012 Sumber: Bakesbanglinmas Provinsi DIY


2.

3.

4.

Dinamika kehidupan dan mobilitas kegiatan orang asing pemegang KITAS/KITAP yang cukup tinggi dan komplek dengan segala aktivitasnya yang tidak hanya berada di DIY, tetapi mobilitas mereka sampai diluar Yogyakarta tidak selalu dapat terpantau. Data orang asing pemegang visa kunjungan singkat seperti kunjungan wisata ke Yogyakarta dengan pintu masuk tidak melalui Yogyakarta sulit di peroleh data yang akurat karena keberadaan mereka hanya tercatat di hotel tempat menginap, sedangkan pihak hotel tidak melaporkan data tersebut kepada instansi resmi pemerintah. DIY belum memiliki tempat penampungan imigran atau yang dikenal dengan Rumah Detekti Imigran (Rudenim) sehingga terjadi ada imigran ilegal tertangkap kesulitan penempatannya. Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal diantaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan

IV ‐ 80



BAB IV

kontrol sosial yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial. 5. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya diperlukan peningkatan pemberdayaan PPNS. 6. Terdapat Perda Provinsi yang perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini khususnya yang menyangkut sanksi pidana dan besaran denda. 7. Permasalahan perbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras. Solusi 1. Koordinasi dan tukar menukar informasi tentang aktivitas kegiatan dan keberadaan orang asing baik dengan instansi terkait di dalam satu daerah maupun antar daerah sehingga dapat saling melengkapi. 2. Pemantauan dan Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap serta kunjungan diplomat/VIP/VVIP. Melakukan koordinasi dengan pihak‐ pihak pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan imigran ilegal. 3. Menggiatkan kembali penerangan/sosialisasi terhadap warga di daerah pantai agar mau dan mampu pemerintah dalam penanganan imigran illegal serta bekerja sama dengan Badan Internasional yaitu International Organization for Migration/IOM untum membantu dalam penyelesaian kasus imigran ilegal tersebut. 4. Meningkatkan keterlibatan anggota SATLINMAS sebagai relawan dalam berbagai bentuk kegiatan kemasyarakatan untuk memupuk nilai‐nilai kebersamaan dan kegotongroyongan. 5. Perlunya peningkatan koordinasi dan dilaksanakannya bimtek, coaching clinic, diklat PPNS. 6. Pencermatan dan pengkajian ulang Perda tingkat Provinsi yang tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. 7. Koordinasi dan operasi bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 81


20

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

20.1 Otonomi Daerah Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas‐ luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2007 pada urusan pendidikan, dengan adanya perubahan fokus unsur penyelenggaraan RSBI/SBI yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dalam pasal 22 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan SMP, SMA dan SMK yang bertaraf internasional dan yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional kepada pemerintah provinsi. Sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DIY, telah dilaksanakan pengalihan pengelolaan penyelenggaraan RSBI/SBI dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi DIY yang diikuti penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) penyelenggaraan RSBI dari Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 8 Maret 2010. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi DIY didukung oleh 2 program yaitu: 1. Program Penataan Daerah Otonomi Baru. IV ‐ 82



BAB IV

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Permasalahan pengalihan pengelolaaan RSBI/SBI adalah a. Telah ditetapkannya peraturan daerah kabupaten/kota tentang penyelenggaraan pendidikan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan SBI) sehingga Kabupaten/Kota telah melangkah lebih dulu dalam pengelolaan RSBI/SBI. b. Masih adanya multi tafsir mengenai pengertian “serah terima”, karena belum diatur secara jelas, apakah termasuk sarana prasarana (aset). Pada sisi lain bahwa penyerahan urusan tanpa diikuti sarana prasarana akan menghambat proses pengawasan, pembelajaran dan pelayanan. 2. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 vide Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 di Provinsi DIY terdapat urusan pemerintahan yang secara riil ada dan ditangani, namun tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2007 karena ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 3. Permasalahan dalam kegiatan perlombaaan desa/kelurahan dimana indikator dan sub indikator penilaian yang digunakan kurang representatif dalam mencerminkan dinamika pembangunan dan masyarakat. Solusi 1. Solusi pengalihan pengelolaaan RSBI/SBI dengan koordinasi lebih intensif antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyamakan pemahaman perubahan lokus urusan penyelenggaran pendidikan untuk penyelenggaraan RSBI/SBI. 2. Solusi bagi penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Provinsi DIY pada tanggal 30 April 2010. 3. Solusi perlombaan desa dan kelurahan diperlukan pengembangan sistem penilaian yang sesuai dengan dinamika pembangunan dan masyarakat.


IV ‐ 83


20.2 Pemerintahan Umum 20.2.1 Tata Pemerintahan Berdasarkan Undang‐undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Provinsi DIY adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip‐prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip‐prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan. Beberapa capaian sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dengan hasil: a. Terlaksananya inventarisasi permasalahan perbatasan. b. Terlaksananya kesepakatan bersama dalam rangka pemeliharaan pilar batas daerah antara Provinsi DIY dan Jateng, terlaksananya kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman, Kesepakatan penyelesaian masalah batas daerah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul (lokasi obyek wisata Goa Cerme), kesepakatan penyelesaian masalah batas daerah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo (perbatasan antara desa Poncosari, Srandakan, Bantul dengan Desa Banaran, Galur, Kulon Progo) dan kesepakatan penyelesaian masalah batas daerah antara Provinsi DIY dan Jateng (perbatasan Desa Jangkaran, Temon Kulon Progo dengan Desa Jogoboyo, Purworejo). c. Pada tahun 2011 telah dipasang sebanyak 15 pilar batas termasuk di 3 (tiga) blok Tambakbayan, Tambakraman dan Santan di mana ketiga Blok sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1983/PUM, tanggal 15 November 2010 perihal Batas Daerah Antara Kab. Bantul dengan Kab. Sleman, ketiga blok masuk dalam wilayah Sleman dengan demikian telah jelas dan tegas batas pada ketiga blok dimaksud. d. Pada tahun 2011 telah dilakukan pengukuran titik koordinat, dengan demikian 200 titik/pilar batas antara Bantul dan Sleman telah bertitik koordinat yang kemudian akan ditindaklanjuti pada tahun 2012 dengan penggabungan peta koridor/peta batas Kabupaten Bantul dan Sleman. Peta koridor sebagai syarat utama untuk dapat diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diproses penetapan Permendagri Batas Daerah Antara Kabupaten Bantul dan Sleman.

IV ‐ 84



BAB IV

e. Pada Tahun 2012 telah dilakukan rekonstruksi jalur batas antara

Desa Watugajah, Kecamatan Gedangsari Gunungkidul dengan Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. f. Pada Tahun 2012 telah dilakukan koordinasi batas di area Candi Prambanan/Candi Jonggrang. Dalam rapat koordinasi terdapat kesepemahaman dan kesepakatan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah beserta lampiran deskripsinya, area Candi Prambanan/Candi Jonggrang masuk dalam cakupan wilayah Provinsi DIY dan segera dipasang pilar perapatan. g. Akses jalan bagi warga Pedukuhan Pasirmendit dan Pasir Kadilangu. Kedua pedukuhan termasuk dalam administrasi Desa Temon, Kabupaten Kulonprogo (cakupan wilayah Provinsi DIY) namun posisi wilayahnya enclave di Kabupaten Purworejo, di mana akses keluar masuk melalui jalan desa (Desa Jangkaran, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo). Dalam Koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pengerasan jalan (aspal) akan dilaksanakan oleh Jawa Tengah melalui APBD 2013. 2. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012, sesuai dengan Pasal 6 dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) untuk menggantikan istilah Muspida dengan ketugasan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah dan kelancaran pembangunan daerah 3. Terlaksananya kesepakatan kerjasama antar anggota MPU dalam Rapat Gabungan FKD MPU XII di Bandung Jawa Barat. Selain itu juga disepakatinya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang jadwal Rakergub FKD MPU XIII, SKB Program Kegiatan Kerjasama Pembangunan Tahun 2013 dan rekomendasi kepada Pemerintah. 4. Telah disusun masukan mengenai mekanisme penetapan pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan kegiatan pengawalan pembahasan peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah (RUUK). Disamping itu juga telah dilakukan pembahasan mengenai pertanahan dan kebudayaan dalam kerangka RUUK DIY. Dalam hal pertanahan, Kasultanan dan Kadipaten ditetapkan sebagai Subyek Hak dan Kasultanan dan Kadipaten sebagai Subyek Hak mempunyai hak kepemilikan dan pengelolaan terhadap hak atas tanah, serta kekayaan lainnya. Cakupan pembahasan tentang tanah selanjutnya adalah bahwa tanah‐tanah yang dimanfaatkan untuk LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 85


pengembangan kebudayaan dan kepentingan sosial tidak dibebani pajak, tanah‐tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan usaha dapat dibebani pajak dan tanah‐tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dikenakan pajak yang dibebankan kepada pengguna. Dalam hal kebudayaan, kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa tata nilai yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tata nilai kebudayaan yang dimaksud antara lain; tata nilai religio‐spiritual, tata nilai moral, tata nilai kemasyarakatan, tata nilai adat dan tradisi, tata nilai pendidikan dan pengetahuan, tata nilai teknologi, tata nilai penataan ruang dan arsitektur, tata nilai mata pencaharian, tata nilai kesenian, tata nilai bahasa, tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan, tata nilai kejuangan dan kebangsaan dan tata nilai semangat keyogyakartaan. 5. Melalui program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan terselenggara hal‐hal sebagai berikut: a. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Tersusunnya LPPD Provinsi DIY. c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Tabel 4.43 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Tata Pemerintahan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*

Jumlah Jumlah Program Kegiatan 18 20 14 12 13

62 71 64 62 67

Keuangan Pagu (Rp) 6.256.445.210 5.769.474.000 4.986.279.400 4.865.793.500 4,141,921,310

Realisasi (Rp) 4.872.514.959 5.693.138.394 4.545.328.341 4,628,462,981 2,001,094,593

Capaian (%) 76,93 98,68 76,93 95,12 48,31

Fisik (%) 97,58 97,58 97,58 98,81 53,62

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 13 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 67 kegiatan. Sampai dengan Bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 53,62% dengan capaian realisasi Keuangan sebesar 48,31%. IV ‐ 86



BAB IV

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Terkait batas wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY di Kabupaten Gunungkidul, belum ada kesepakatan antara Desa Watugajah dengan Kaligayam yang merupakan salah satu desa perbatasan yang akan dipasang pilar perapatan dalam kegiatan Pemeliharaan dan Penggantian Pilar Batas Antara DIY‐Jawa Tengah. Kepala Desa Watugajah belum siap menerima hasil rekonstruksi ulang batas daerah oleh Tim Teknis Independen di wilayah desa tersebut. 2. Belum selesainya proses penegasan batas daerah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman, disebabkan masih adanya perbedaan persepsi terkait penarikan garis batas khususnya di wilayah Perumahan Polri Gowok, SMA Angkasa dan Perumahan TNI Angkatan Udara. Solusi 1. Perlu proses pendekatan untuk pemahaman kepada Kepala Desa Watugajah Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul tentang hasil rekonstruksi ulang batas daerah. 2. Perlu fasilitasi koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul sampai tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian dilakukan rekonstruksi ulang penarikan garis batas di wilayah tersebut oleh Tim Penegasan Batas Provinsi bersama dengan Kabupaten Sleman dan Bantul.

20.2.2 Organisasi Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010‐2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas. Sasaran sebagaimana yang dirumuskan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, yakni: 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 87


Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan merespon tuntutan reformasi birokrasi dimaksud, Pemerintah Provinsi DIY telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan. Melalui pelaksanaan program tersebut, area perubahan yang dituju meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan umum di Provinsi DIY dari tahun 2009–2012 adalah sebagai berikut: Tabel 4.44 Rekapitulasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kelembagaan Daerah, 2009‐2012 Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2009 2010 2011 2012*

1 1 1 1

17 21 23 24

2.289.630.180 2.109.090.800 1.734.374.750 1.770.847.000

2.162.817.650 2.003.340.700 1.689.709.795 790.430.650

Fisik (%)

Capaian (%) 94,46 94,99 97.42 44,64

100,00 100,00 100,00 48,16

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi DIY

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 1 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 24 kegiatan. Sampai dengan bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 48,16% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 44,64%. Tabel 4.45 Capaian Kinerja Pemerintahan Umum di Provinsi DIY, 2008‐2012 No

Indikator

1

SKPD yang mendapatkan dan menerapkan ISO

Capaian Tahun

Satuan

Instansi

2008

2009

2010

2011

2012

5

4

1

3

Dalam proses

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi DIY

Tahun 2012, target capaian kinerja dengan indikator unit kerja yang mendapatkan dan menerapkan ISO sejumlah 3 (tiga) KPPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Target ISO pada unit kerja tersebut IV ‐ 88



BAB IV

merupakan ISO perpanjangan dengan penambahan komponen/ unsur penilaian di bidang pelayanan. Beberapa instansi tersebut merupakan instansi yang diproyeksikan akan mendapatkan perpanjangan sertifikat ISO 9001: 2008. Sertifikasi ISO sebagai indikator kinerja pemerintahan umum merupakan bentuk penghargaan atas penilaian mutu pelayanan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Adanya peraturan pusat yang memerlukan tindak lanjut di daerah, antara lain: 1. Kelembagaan a. Amanat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berpengaruh terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Kesbanglinmas. Susunan organisasi Badan Kesbanglinmas yang sebelumnya terdapat bidang Penanggulangan Bencana yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana perlu disesuaikan; b. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini menjadi urusan Badan Kesbanglinmas akan dialihkan menjadi fungsi Satpol PP; c. UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, mengamanatkan bahwa arsip inaktif kurang dari 10 tahun dikelola oleh masing masing SKPD, sehingga susunan organisasi BPAD yang memuat Bidang Arsip Dinamis perlu dievaluasi; d. Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, ditindaklanjuti dengan pembentukan Gerai P2T sehingga susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pada BKPM perlu dievaluasi; e. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 061/1255/SJ tanggal 7 April 2011 tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Surat Mendagri Nomor 061/294/SJ tanggal 1 Februari 2012 perihal Perubahan Nomenklatur LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 89


Kementerian yang mengamanatkan agar evaluasi kelembagaan daerah menunggu perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 41 tahun 2007. 2. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 baru berdasarkan kinerja instansi dan disiplin pegawai, belum menggambarkan kinerja pegawai. 3. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur pelayanan publik sebagai tindak lanjut Undang‐undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2012 dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut : 1. Kelembagaan Dilakukan analisis kelembagaan perangkat daerah dengan melakukan pengkajian, audit kelembagaan, dan analisis beban kerja (ABK) secara menyeluruh dan mendalam terhadap susunan organisasi, tatakerja, tugas dan fungsi terhadap semua lembaga perangkat daerah Provinsi DIY terkait dengan perubahan UU 32/2004, PP 38/2007 dan PP 41/2007. 2. Tahun 2012 dilaksanakan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, dengan kriteria penilaian disamping penilaian instansi dan disiplin pegawai ditambah penilaian prestasi kerja pegawai. 3. Sampai dengan bulan Juli 2012 sedang dalam proses penyusunan kajian akademis tentang pelayanan publik sebagai tindak lanjut Undang‐Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai bahan rumusan Raperda Pelayanan Publik pada tahun 2013. IV ‐ 90



BAB IV

20.2.3 Hukum Tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Dari sisi pelayanan penunjangan supremasi hukum telah dilaksanakan beberapa kegiatan berupa peningkatan kualitas perundang‐undangan, pelayanan informasi hukum, pengawasan produk hukum kabupaten/ kota dan bantuan hukum. Dari data pencapaian kinerja pelayanan hukum mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 terlihat bahwa jumlah produk hukum yang ditetapkan kecenderungannya semakin meningkat, sedangkan terhadap jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditelaah serta jumlah fasilitasi penanganan dan advokasi permasalahan hukum cenderung fluktuatif tiap tahun dikarenakan tergantung pada jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditetapkan serta jumlah permasalahan hukum yang ditangani. Tabel 4.46 Capaian Kinerja Pelayanan Hukum Provinsi DIY, 2008 – 2012 Capaian Tahun No.

1. 2. 3. 4.

Indikator Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang ditelaah melalui evaluasi dan klarifikasi Jumlah Fasilitasi Penanganan dan Advokasi Permasalahan Hukum Penyebarluasan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Satuan 2008

2009

2010

2011

2012

Buah

633

737

779

866

580

Buah

99

92

121

142

80

Buah

2

3

2

5

4

%

100

100

100

100

68.75

Catatan: *)Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi DIY


IV ‐ 91


Adapun rincian capaian hasil kinerja dukungan dan pelayanan hukum adalah sebagai berikut: Tabel 4.47 Realisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi DIY, 2008–2012 Pembahasan Raperda Tahun Target

Realisasi

2008

16

11

2009

6

6

2010

14

14

2011

14

16

2012*

15

8


Tabel 4.48 Realisasi Produk Hukum di Provinsi DIY, 2008–2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Penyusunan Keputusan Gubernur Penyusunan Peraturan Bersama Gubernur Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Izin Penyusunan Instruksi Gubernur Penyusunan Surat Edaran Gubernur Piagam Gubernur Penyusunan Keputusan Wakil Gubernur Penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah Penyusunan Keputusan Asisten Sekda Penyusunan Perjanjian

2008 73 401 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 3 144 ‐ ‐

2009 50 275 10 86 20 78 2 4 30 ‐ 112 64 ‐

Realisasi 2010 66 350 19 71 18 78 1 5 87 2 28 4 36

2011 68 370 16 80 23 86 1 3 125 4 35 3 36

2012* 44 265 62 9 66 2 3 52 5 34 ‐ 15 15

2009

Realisasi 2010

2011

2012*

48

67

89

37

44

54

53

33


Tabel 4.49 Realisasi Perda Kabupaten/Kota hasil Konsultasi, 2008–2012 No. 1 2

Kegiatan Konsultasi dan Evaluasi rancangan produk Hukum Kabupaten/kota Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

2008 99

Catatan: *)Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi DIY IV ‐ 92



BAB IV

Tabel 4.50 Fasilitasi Penanganan dan Advokasi Permasalahan Hukum, 2008 ‐ 2012 No 1

Tahun 2008

1.

2009

2. 1.

3

2010

2. 3. 1.

4

2011

2. 1.

2

2.

3.

5

2012*

1. 2. 3. 4.

Uraian Penyelesaian proses kasus gugatan perdata dari Sdr. Ambar Tjahyono tentang Abiyoso Gallery pada tahap kasasi. Proses permasalahan tanah di Moyudan, Sleman. Tukar Guling Tanah Kas Desa dengan Masyarakat Desa Wedomartani Pembuatan sertifikat tanah kas desa Sumber Agung Gugatan PNS kepada Gubernur masalah kepegawaian. Gugatan Ambar Tjahyono dan Ny.Mursupriyani pada tingkat Kasasi atas robohnya bangunan Abiyoso galery. Pensertifikatan Tanah di Desa Sumberagung Gugatan Hak Uji Materiil Perkara Nomor 55/Per‐ PSG/IX/55/HUM/TH 2011 terhadap Perda Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi DIY tahun 2009 – 2029 di Mahkamah Agung dengan keputusan dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Gugatan di PTUN Nomor 05/G/2011/PTUN.Yk terhadap Keputusan Gubernur DIY Nomor 6/KEP/2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul atas nama TUR HARYANTO, Gugatan di PTUN Nomor 12/G/2011/PTUN.Yk terhadap Keputusan Gubernur DIY Nomor 100/KEP/2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul atas nama AGUNG WISHDA SARJANA,S.H, Gugatan di PTUN Perkara Nomor 04/G/2011/PTUN.Yk terhadap Keputusan Gubernur DIY Nomor 66/IZ/2010 tentang Pemberian Ijin Kepada Kepala Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana, dimana semua keputusan dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Gugatan Banding di Pengadilan Tinggi TUN Perkara Nomor 04/G/2011/PTUN.Yk terhadap Keputusan Gubernur DIY Nomor 66/IZ/2010 tentang Pemberian Ijin Kepada Kepala Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana keputusan dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Penanganan kasus tanah Taman Wiguna Penanganan kasus JEC Penanganan kasus gugatan Ananta ( Mc Donald ) Penanganan gugatan PU mengenai pengadaan barang dan jasa


Guna menunjang pelaksanaan program prioritas di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola telah dilaksanakan kegiatan dukungan dan layanan hukum sebagai berikut: a. Penataan Peraturan Perundang‐undangan b. Bantuan dan Layanan Hukum LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 93


c. Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan yang dilaksanakan selama rentang waktu tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami perubahan dikarenakan kebijakan pemerintah provinsi. Pada Tahun 2011 terdapat kegiatan tambahan berkaitan dengan tindak lanjut penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi di tahun 2010 dan juga kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RANHAM) 2011‐2014. Rekapitulasi kinerja program yang dilaksanakan dari Tahun 2008‐2012 sebagai berikut: Tabel 4.51 Rekapitulasi Program/Kegiatan Biro Hukum Tahun 2008‐2012 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008 2009 2010 2011 2012*

5 7 5 7 6

30 28 30 39 44

Keuangan Pagu (Rp) 2.120.905.000 4.040.077.325 3.326.136.119 2.831.841.889 4.591.798.730

Realisasi (Rp) 2.063.394.875 3.950.506.910 3.299.908.469 2.793.512.680 2.939.524.893

Persentase capaian (%) 97,29 97,78 99,91 98,65 64,02

Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 69.25


Permasalahan dan Solusi Permasalahan: 1. Dalam pembahasan draft Raperda bersama DPRD terdapat dinamika jumlah Raperda yang diagendakan dari prolegda sehingga mempengaruhi jadwal dan pelaksanaan pembahasan serta keluaran (hasil Perda). 2. Berkaitan dengan penyelesaian perkara khusus aset tanah terdapat kekurangan alat bukti yang ada di SKPD dan tidak bisa disampaikan dalam sidang pengadilan ini dapat berakibat dalam putusan pengadilan pihak Pemerintah Provinsi sebagai tergugat dikalahkan. Solusi: 1. Perlu koordinasi yang intensif dengan pimpinan Dewan. 2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang (antara lain Pemerintah Desa, Kabupaten/Kota, BPN) dan perlu tindak lanjut dengan kegiatan pengamanan dokumen aset penting milik Pemerintah Provinsi oleh SKPD penanggungjawab.

IV ‐ 94



BAB IV

20.2.4 Inspektorat Dalam rangka mewujudkan clean government di Pemerintah Provinsi DIY, diperlukan dukungan aparatur pengawasan yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional. Program yang dilaksanakan tahun 2008‐2012 adalah sebagai berikut: 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Tabel 4.52 Rekapitulasi Program/Kegiatan Inspektorat di Provinsi DIY, 2008‐2011 Jumlah Program 8 8 7 6 7

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*)

Jumlah Kegiatan 31 32 31 30 34

Pagu (Rp) 4.053.851.500 6.400.216.971 6.516.184.400 5.148.808.500 4.774.549.500

Keuangan Realisasi (Rp) 3.713.404.988 5.583.051.516 6.128.112.309 4.935.897.944 2572.281.418

Capaian (%) 91,60 87,23 94,04 95,86 53,87

Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 56,45

Catatan: *)Posisi s.d Juli 2012 Sumber: Inspektorat Provinsi DIY

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 7 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 34 kegiatan. Sampai dengan Bulan Juli 2012, capaian realisasi keuangan sebesar 53,87% dengan capaian fisik rata‐ rata sebesar 56,45%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Jumlah pemeriksa/auditor yang ada tidak sebanding dengan banyaknya tugas‐tugas pemeriksaan. 2. Dinamika peraturan perundang‐undangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, menuntut adaptasi aparatur pengawasan. 3. Tuntutan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai consulting dan quality assurance. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Provinsi Daerah Istimewa


IV ‐ 95


Yogyakarta belum dilaksanakan secara terprogram oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Solusi 1. Perlu penambahan PNS (auditor). 2. Diselenggarakan sosialisasi, bimtek, pelatihan maupun pengiriman diklat. Dilakukan koordinasi sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 3. Secara periodik dilakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia. 4. Perlu dilakukan percepatan implementasi SPIP melalui proses pendampingan yang berkelanjutan dan evaluasi secara periodik.

20.2.5 Kebijakan Kebijakan dimaknai sebagai arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Kebijakan mempunyai instrumen yang disebut program yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Biro Administrasi Pembangunan Beberapa capaian hingga bulan Agustus tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Melalui program analisa kebijakan pembangunan terlaksana koordinasi, pemantauan pelaksanaan kebijakan dan analisis kebijakan dan kajian di bidang perhubungan; pekerjaan umum perumahan dan ESDM; pariwisata dan kebudayaan; serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 2. Melalui program penelitian dan pengembangan terselenggara hal‐hal sebagai berikut: a. Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi DIY; b. Pelayanan pemberian ijin rekomendasi penelitian kepada masyarakat; c. Pelaksanaan Penelitian; d. Inventarisasi hasil‐hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Provinsi DIY; e. Penyusunan jurnal penelitian. 3. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung pelayanan ijin penelitian agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 4. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DIY. a. DRD Provinsi DIY terbentuk dengan Peraturan Gubernur nomor 26 tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembentukan Dewan Riset IV ‐ 96



BAB IV

Daerah Provinsi DIY, dan untuk keanggotaannya dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur nomor 168/KEP/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DIY. b. Melalui DRD Provinsi DIY telah terlaksananya penyusunan buku Peraturan Gubernur nomor 16 tahun 2012 tentang kebijakan strategis pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tahun 2012‐2016 yang ditetapkan tanggal 22 Maret 2012. Dalam Peraturan Gubernur tersebut memuat dua hal, yaitu: - Kebijakan strategis pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tahun 2012‐2016; - Agenda Riset Daerah (ARD) tahun 2012‐2016. Diharapkan Peraturan Gubernur tersebut dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan riset khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY maupun di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. Tabel 4.53 Rekapitulasi Program/Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY, 2009‐ 2012 Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2009 2010 2011 2012*

6 7 7 7

34 44 39 42

1.708.100.000 2.744.949.345 1.564.693.560 1.550.501.700

1.227.382.762 2.061.341.744 1.519.127.075 776.921.676

Capaian (%) 71,90 75,10 97,09 50,10

Fisik (%) 96,54 91,45 100 64,25

Catatan: *)Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 7 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 42 kegiatan. Sampai dengan Bulan Agustus 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 64,25% dengan capaian realisasi Keuangan sebesar 50,10%. Permasalahan dan Solusi Bidang Analisa Kebijakan Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Permasalahan a. Diterbitkannya Undang‐Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan Angkutan Jalan, memerlukan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan. b. Perubahan paradigma terhadap informasi publik pasca diberlakukannya Undang‐Undang No. 14 tahun 2008 tentang LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 97


Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan masyarakat mempunyai hak untuk dapat mengakses informasi yang kegiatannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). c. Adanya kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengamanatkan paling lambat akhir tahun 2011 seluruh piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DIY sudah harus menggunakan piranti lunak yang legal atau piranti lunak yang terbuka (free open source software). d. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sebagai angkutan pribadi baik domisili DIY maupun pada hari hari tertentu. Hal ini menyebabkan tingkat kepadatan jalan semakin meningkat dan biaya eksternalitas meningkat (seperti kesehatan masyarakat) disisi lain angkutan kendaraan umum belum mampu diandalkan sebagai transportasi umum. Solusi a. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat Undang‐ Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. b. Sosialisasi penerapan Undang‐Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan penataan data dan informasi serta dokumentasi informasi publik di lingkungan instansi pemerintah dan mengoptimalkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu. c. Pendataan piranti lunak Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan semua SKPD di Pemerintah Provinsi DIY untuk mengetahui jumlah piranti lunak yang legal dan bajakan sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah‐langkah yang akan dituangkan di dalam kebijakan Pemerintah Provinsi DIY. d. Perlu adanya revitalisasi angkutan kendaraan umum sebagai alat transportasi umum dan peningkatan kesadaran dalam berlalu lintas. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Permasalahan a. Sistem distribusi dan tata niaga LPG tabung 3 kg kurang kondusif dan tidak teratur. b. Adanya kecenderungan kenaikan backlog perumahan terutama pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi DIY, akibat keterbatasan dan tingginya harga lahan serta pertumbuhan penduduk yang tinggi di perkotaan. c. Pemanfaatan lahan perumahan dan pemukiman belum sepenuhnya mengacu pada RTRW dan masih berorientasi pada pengembangan IV ‐ 98



BAB IV

yang bersifat horizontal sehingga cenderung menciptakan urban sprawling dan inefisiensi pelayanan sarana dan prasarana. d. Diterbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, yang mewajibkan seluruh kendaraan dinas plat merah terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012, dilarang menggunakan jenis BBM Tertentu berupa Bensin (Gasoline) RON 88. e. Tempat Penampungan Sampah Akhir (TPA) Piyungan yang sudah tidak memadai lagi dan akan mencapai titik jenuhnya pada tahun 2012. Solusi a. Sosialisasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 10 tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kg, alokasi kuota dan rayonisasi LPG tabung 3 kg, penataan pangkalan dengan melakukan kontrak antara pangkalan dengan agen serta pengawasan secara terpadu dengan pemangku kepentingan. b. Perlu adanya skema pembiayaan yang dapat diakses oleh MBR, serta perlu dilakukan kerjasama dengan instansi terkait. c. Optimalisasi tata guna tanah yang mencakup pengaturan terhadap pola pengelolaan penguasaan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan RTRW dan peraturan perundangan yang berlaku. d. Telah dikeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 541/2476 tanggal 23 Juli 2012 tentang Kebijakan Pengendalian Penggunaan BBM Tertentu di Provinsi DIY, bahwa untuk seluruh Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 dilarang menggunakan jenis BBM tertentu berupa Bensin (Gasoline) RON 88, dan wajib menggunakan BBM Non Subsidi (Pertamax). e. Mengkoordinasikan pengadaan lahan untuk perluasan TPA Piyungan dan mengkampanyekan pengolahan sampah mandiri oleh masyarakat. Sub Bidang Kebudayaan Permasalahan 1. Kondisi museum di Provinsi DIY cukup memprihatinkan dimana banyaknya museum di Provinsi DIY tidak diiringi kemajuan yang signifikan, pengelolaan museum yang belum optimal, kelembagaan dan SDM museum yang belum profesional, kepedulian masyarakat terhadap museum yang kurang, dan rendahnya tingkat kunjungan ke museum. 2. Masih rendahnya pelestarian budaya pada generasi muda di Provinsi DIY. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 99


Solusi 1. Perlu revitalisasi museum di DIY dan pemanfaatan museum sebagai representasi budaya DIY dan sinergitas antara tiga pilar yaitu bidang kebudayaan, pendidikan dan pariwisata. 2. Perlu adanya kebijakan untuk memasukkan kebudayaan dalam kurikulum muatan lokal pendidikan anak sekolah di Provinsi DIY. Bidang Dekonsentrasi Permasalahan 1. Kejelasan status barang/asset yang berasal dari APBN yang belum dikelola dengan baik dan belum dihibahkan kepada daerah; 2. Keterlambatan Juklak maupun Juknis dari pemerintah Pusat ke Daerah serta adanya tanda bintang pada DIPA, sehingga berakibat terlambatnya pengelolaan dana dekonsentrasi; 3. Formula alokasi DAK yang belum sepenuhnya dapat menjamin kesesuaian antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. Solusi 1. Pelimpahan status barang/asset yang berasal dari APBN kepada daerah agar dilakukan segera supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan mengenai status barang/asset tersebut; 2. Peningkatan koordinasi dengan kementerian terkait agar pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat berjalan secara optimal. 3. Perlu adanya formula alokasi DAK yang sesuai antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan Permasalahan 1. Secara kelembagaan, bagian penelitian dan pengembangan di Provinsi DIY belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap daerah provinsi segera membentuk Badan Litbang Daerah (BALITBANGDA) selambatnya pada tahun 2013, dan Permendagri 64 tahun 2011 yang menegaskan bahwa fungsi pemberian rekomendasi penelitian dilakukan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi kesbangpol. 2. Belum seluruh instansi yang melakukan penelitian atau lembaga penelitian di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta bersedia mengirimkan atau memberikan hasil‐hasil penelitiannya ke

IV ‐ 100



BAB IV

Pemerintah Provinsi DIY, sehingga masih banyak hasil‐hasil penelitian yang belum dapat dikompilasikan dalam bentuk buku. 3. Hasil‐hasil penelitian yang sudah dikirim sebagian besar kurang implementatif bagi pembangunan daerah Provinsi DIY. 4. Masih banyak hasil penelitian terapan/tepat guna yang belum terdata dan termanfaatkan. 5. Kurang optimalnya koordinasi antara lembaga penelitian dan pengembangan di Provinsi dengan Kabupaten/kota dalam menginventarisir hasil penelitian terapan/tepat guna. Solusi 1. Memaksimalkan peran serta jaringan penelitian yang sudah ada dan unit kerja penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota; 2. Perlu adanya wadah atau forum untuk saling tukar menukar informasi serta hubungan yang sinergis antara lembaga yang menangani penelitian dan pengembangan dengan instansi yang melakukan penelitian atau lembaga penelitian di Perguruan Tinggi sehingga diharapkan adanya sinkronisasi hasil‐hasil penelitian yang diharapkan kita bersama. 3. Perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi secara intensif ke berbagai lembaga penelitian di Perguruan Tinggi. Selain itu bagi instansi yang melakukan penelitian atau lembaga penelitian yang pada waktu yang sudah ditentukan belum juga mengumpulkan hasil penelitiannya, maka perlu dilakukan jemput bola atau mendatangi instansi tersebut untuk diminta hasil penelitiannya. 4. Melakukan koordinasi dalam perencanaan penelitian dan pelaksananaannya antara apa yang dikehendaki oleh Pemerintah Provinsi DIY dengan instansi yang melakukan penelitian atau lembaga penelitian Perguruan Tinggi sehingga dapat disepakati penelitian yang hasilnya cukup implementatif bagi pembangunan di DIY, utamanya perlu dikembangkan penelitian kebijakan. 5. Permasalahan masih banyaknya penelitian terapan/tepat guna yang belum terdata, diharapkan bisa diatasi melalui kegiatan pendataan secara lebih intensif ke lapangan, baik itu ke instansi/lemlit Perguruan Tinggi, ataupun langsung ke masyarakat/kelompok penemu teknologi tepat guna. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 101


Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Hasil analisis bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan terdapat berbagai catatan sebagai berikut: Analisis mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas merumuskan: 1. Penanganan masalah penyandang disabilitas, belum dilakukan secara komprehensif dan belum berorientasi pada program pemberdayaan berdasarkan jenis dan derajat disabilitas, pengakuan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumberdaya keluarga dan masyarakat setempat. 2. Perlu peningkatan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas (kriteria, proses, pelaksanaan bantuan dan pemanfaatan bantuan oleh penerima). 3. Perlu peningkatan sarana dan prasarana umum yang memenuhi dan memudahkan kebutuhan penyandang disabilitas. Rekomendasi: 1. Segera diterbitkan peraturan daerah dan atau peraturan gubernur tentang penyandang cacat dengan melibatkan unsur organisasi penyandang disabilitas. 2. Mendorong kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab sosial kalangan usaha melalui dana CSR (Pasal 74 Undang‐undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Analisis mengenai Efektivitas Penyelenggaraan Transmigrasi Dalam Era Otonomi Daerah merumuskan: 1. Perlu sosialisasi pra penempatan secara terbuka dan transparan tentang lokasi daerah penempatan kepada para calon transmigran 2. Perlu selektif dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintahan Daerah penempatan sehingga tujuan program dapat tercapai optimal. 3. Mendorong penyelenggaraan transmigrasi yang dikaitkan dengan peran serta investor untuk program transmigrasi swakarsa mandiri. Rekomendasi: 1. Aspirasi pemerintah daerah dan penduduk lokal terhadap asal calon transmigran yang dikehendaki untuk membangun kehidupan bersama dalam lingkungan komunitasnya harus menjadi pertimbangan utama. 2. Dengan diberlakukannya UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adanya UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan PP No. 2 Tahun 1999 tentang IV ‐ 102



BAB IV

Penyelenggaraan Transmigrasi, maka Pemerintah Pusat seyogyanya tidak lagi berperan sebagai perencana sekaligus pelaksana, tetapi bergeser menjadi regulator, mediator, motivator dan fasilitator program transmigrasi. Analisis mengenai Penanggulangan Gelandangan Psikotik dan Pengemis merumuskan: Penanganan gelandangan psikotik dan pengemis harus dilakukan secara terpadu dari berbagai instansi terkait, sehingga penanganan terwujud secara tuntas/mandiri. Model‐model penanganan harus dimulai dari hulu (dimulai dari daerah asal gelandangan psikotik dan pengemis) sampai hilir (pasca rehabilitasi). Rekomendasi: 1. Perlu payung hukum sebagai pedoman kerjasama penanganan gelandangan psikotik. 2. Adanya Panti khusus bagi gelandangan psikotik dengan sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga profesional yang cukup dari berbagai instansi terkait secara terpadu, dana cukup, sehingga hasil penanganan maksimal. Analisis mengenai Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja melalui Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja merumuskan: 1. Ada pemetaan angkatan kerja berdasarkan kriteria umur agar tidak ada duplikasi urusan dan mengurangi ego sektoral. 2. Lembaga pendidikan perlu meninjau kembali kurikulumnya sehingga ada link and match dengan dunia usaha dan industri. 3. Strategi peningkatan kualitas angkatan kerja harus melalui perencanaan yang matang dan tepat sasaran. Rekomendasi: 1. Perlu ada terobosan untuk mensiasati peraturan (tidak melanggar) tetapi mempunyai dampak hasil yang maksimal dirasakan manfaatnya oleh Pemprov; 2. Lembaga Diklat perlu SEKAR (Skill, Etos Kerja, Komitmen, Attitude dan Relationship) dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya.


IV ‐ 103


Analisis mengenai Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merumuskan: 1. Perlu peningkatan sinergitas tugas‐tugas antara Satpol PP dengan unsur Kepolisian dan Dinas lain yang terkait dengan Tupoksi Satpol PP; 2. Perlu SOP sebagai pedoman kerja Satpol PP; 3. Perlu peningkatan intensitas Pendidikan dan Pelatihan terkait dengan peningkatan profesionalisme maupun fungsi selaku PPNS; Rekomendasi: 1. Terkait dengan profesionalisme, perlu kebijakan tentang: a. Struktur lembaga (penetapan kelembagaan yang mantap) b. Jumlah SDM dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan dimulai dari proses rekruitmen yang tepat sesuai tupoksi c. SOP menyesuaikan standar HAM 2. Segera diupayakan penambahan anggota PPNS dari unsur Satpol PP 3. Peningkatan Sarpras dalam menunjang tugas Analisis mengenai Peningkatan Manajemen Penanggulangan Resiko Dampak Bencana merumuskan: 1. Bencana tidak hanya disebabkan oleh alam saja namun merupakan kombinasi dari berbagai resiko bahaya (hazard), sehingga penanggulangannya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat; 2. Perubahan konsepsi dan pemahaman mengenai hidup harmoni dengan alam dan potensi bencana, merubah konsep responsif menjadi prefentif; 3. Strategi utama untuk mengurangi dampak merugikan dengan mempersiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari atau merespon bencana dengan tepat dan efektif sehingga kerugian dapat terkurangi. Rekomendasi: 1. Perlu membangun ketangguhan masyarakat untuk menghadapi bencana; 2. Membangun budaya pendidikan mitigasi kebencanaan sejak dini melalui pendidikan formal ataupun masyarakat; 3. Kegiatan‐kegiatan terkait dengan kebencanaan perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. Rekomendasi mengenai Implementasi kebijakan PUG/PPRG: 1. Perlu ada grand design tentang implementasi PPRG; 2. Capacity building bagi aparat perencana program;

IV ‐ 104



BAB IV

3. Perlu dorongan dan optimalisasi implementasi PUG/PPRG di kab/kota dan provinsi melalui keberadaan Pokja PUG. Rekomendasi mengenai Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak: 1. Perlu didorong terwujudnya sistem/mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terintegrasi 2. Perlu optimalisasi mapping data kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Perlu dorongan dan optimalisasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu PP dan Anak (P2TP2A). Rekomendasi mengenai Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin: 1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin secara gratis; 2. Perlu kebijakan mengenai pemetaan keluarga miskin yang belum mendapatkan jaminan sosial kesehatan di kabupaten/kota. Rekomendasi bidang Pemberdayaan Masyarakat: 1. Mempertahankan kebijakan pola perencanaan program/kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui model PNPM Mandiri; 2. Menumbuhkembangkan Kebijkan UMK sinergi dengan Pengusaha Menengah; 3. Menumbuhkembangkan Konsep TKPKD Kota Yogyakarta tentang Slogan Segoro Amarto (semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta) untuk digemakan menjadi miliknya warga masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi DIY; 4. Verifikasi ulang terhadap data warga miskin dan indikatornya ditambah tolok ukurnya, standard pendapatan hidup layak per hari terhadap warga masyarakat miskin; 5. Pelayanan satu kartu untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam konsep penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Rekomendasi mengenai Penegakan Regulasi Hukum untuk Kedisiplinan dalam Pranata Sosial di Pondokan: 1. Melakukan koordinasi dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pondokan; 2. Memberikan Fasilitasi dalam membentuk capacity building pranata hukum, sapras, masyarakat & kebudayaan;


IV ‐ 105


3. Membuat peraturan tentang pondokan dengan mempertimbangkan aspek ketertiban umum dan nilai‐nilai budi pekerti adiluhung masyarakat; 4. Melakukan pengawasan usaha pondokan, dengan melibat kan unsur‐unsur terbawah dilingkungan masyarakat; 5. Ikut aktif dalam menggali kearifan lokal sebagai pedoman bertindak dan berperilaku dilingkungan masyarakat. Rekomendasi mengenai Isu‐isu yang berdampak negatif terhadap Budi Pekerti dan Kedisiplinan yang Berkembang di Masyarakat: Karena kewenangan pengaturan warung internet ada di Kabupaten/Kota maka Pemerintah Provinsi perlu melakukan penegakan peraturan dengan memberikan bantuan sapras dan pembiayaan dalam menegakkan aturan hukum di daerah tentang ITE diantaranya mensosialisasikan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Peraturan Daerah tentang Peraturan Warnet di Masyarakat serta mensosialisasikan Jargon INES (Internet Sehat) dan IMAN (Internet Aman) dikantor‐kantor dan disekolah. Kajian mengenai Pengembangan Kebijakan Budi Pekerti Berbasis Kearifan dan Keunggulan Lokal telah dikeluarkan Surat Edaran Gubernur Tentang Gerakan Pelestarian Budaya Yogyakarta nomor 430/1349 tgl. 30 April 2012. Rekomendasi Pengembangan Kebijakan Kedisiplinan Pranata Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat: 1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi bagi pelaksanaan Keteladanan Kepemimpinan maupun Aparat serta Pemberian Arah yang jelas bagi pelaksanaan Punishment. 2. Memberikan fasilitasi dalam membentuk capacity building pengembangan rasa corsa (esprit de corps) dan kegiatan lomba‐ lomba antar instansi untuk kebersamaan. Tabel 4.54 Rekapitulasi Program/Kegiatan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan di Provinsi DIY, 2009‐2012 Tahun 2009 2010 2011 2012*

Keuangan

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

10 5 5 5

48 39 41 52

3.031.612.160 1.734.087.653 2,126,149,080 5,696,780,590

2.747.614.805 1.701.495.300 1,216,293,930 2.240.362.079

Capaian (%) 90,63 98,12 57,21 39,33

Fisik (%) 95,83 100,00 62,28 50,00

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Biro Admin Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi DIY

IV ‐ 106



BAB IV

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 52 kegiatan. Sampai dengan Bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 50,00% dengan capaian realisasi Keuangan sebesar 39,33%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan: 1. Pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan masih belum menjadi perhatian utama, sehingga dimungkinkan disintegrasi sosial dan teritorial dapat benar‐benar tejadi. Hal ini bisa diamati dari kenyataan lunturnya rasa nasionalisme, makin tingginya intensitas konflik yang bernuansa SARA, serta gejala menguatnya etnosentrisme atau pemikiran kelompok sosial. Sedangkan disintegrasi teritorial dapat diamati dari kenyataan adanya daerah yang meminta merdeka dan lepas dari ikatan NKRI. 2. Kendala dalam pengurangan resiko bencana a. Kurangnya pengetahuan dan wawasan pengurangan resiko bencana di masyarakat: b. Masih belum ada panduan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana dan rencana kontijensi pada tiap ancaman bencana. 3. Terkait sistem jaminan kesehatan daerah, terdapat kendala penanganan pasien non kuota Jamkes di luar Provinsi DIY. 4. Merebaknya penyakit yang bersumber pada binatang (leptospirosis) yang menjangkiti masyarakat Solusi: 1. Pembinaan karakter bangsa harus ditanamkan sejak usia dini baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, utamanya justru pada lingkungan keluarga dan masyarakat serta pembinaan rasa cinta tanah air dan persatuan kesatuan bangsa harus diwujudkan melalui kegiatan nyata melalui pembinaan orsos dan ormas secara terus menerus; 2. Perlu penanggulangan bencana yang terpadu tentang : ‐ Pra bencana pada saat tidak terjadi bencana; ‐ Pra bencana pada saat ada potensi bencana; ‐ SOP yang jelas dan aplikatif pada saat terjadi bencana; dan ‐ Perlu panduan koordinasi dan sinergi perencanaan pemulihan pasca bencana baik yang bersifat rehalitasi maupun rekonstruksi


IV ‐ 107


3. Mendorong Kabupaten/Kota untuk merintis MoU dengan pusat pelayanan di lingkungannya serta kerjasama penanganan pasien non kuota Jamkes di luar Provinsi DIY dalam proses; 4. Perlu koordinasi lintas sektor yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam rangka penanggulangan penyakit yang bersumber pada binatang.

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Analisa Kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama, dan Perijinan Latar Belakang Analisis Kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama dan Perijinan di Provinsi DIY antara lain : a. Pengembangan Kebijakan penanaman modal merupakan kebijakan yang mempunyai dampak ekonomi yang cukup luas karena peningkatan penanaman modal dapat menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunanaan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat. b. Proses penanaman modal daerah yang dirasakan belum optimal, dalam jangka panjang dimungkinkan akan menjadi penghambat bagi pemerintah dalam melaksanakan pilar pembangunan di DIY, oleh karena itu diperlukan kebijakan penanaman modal yang tepat termasuk didalamnya kebijakan perizinan bidang penanaman modal. c. Belum optimalnya layanan perizinan bidang penanaman modal sehingga di butuhkan solusi kebijakan perizinan bidang penanaman modal. Analisa Kebijakan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup Pengelolaan kawasan paling tidak harus mencakup dua kepentingan, yaitu konservasi lingkungan dan pengurangan resiko bencana. Penataan kawasan sungai hendaknya visioner dan jangka panjang, misal dengan mempertimbangkan implementasi konsep Eco‐river city. Konsep ini secara garis besar menjadikan eksistensi sungai dengan segala potensinya sebagai basis pembangunan yang berkelanjutan. Sungai adalah asset wilayah, bukan sekedar sebagai media drainase. Penekanan utamanya adalah menata kawasan sungai yang ramah lingkungan Analisis Kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah Permasalahan yang dihadapi BUMD milik Pemerintah Provinsi DIY dalam perjalanan hidupnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Lemahnya kemampuan manajemen perusahaan; 2. Lemahnya kemampuan modal usaha; 3. Lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran sehingga sulit bersaing; 4. Kurang adanya koordinasi antar BUMD khususnya dalam kaitannya dengan industri hulu maupun hilir IV ‐ 108



BAB IV

5. Kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki, sehingga rendahnya produktivitas, serta mutu dan ketepatan hasil produksi 6. Besarnya beban administrasi, akibat relatif besarnya jumlah pegawai dengan kualitas yang rendah. Analisa Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan Peningkatan produksi pertanian membutuhkan dukungan dari berbagai sektor seperti penyediaan benih unggul, sarana dan prasarana memadai, ketersediaan SDM pertanian yang mencukupi serta dukungan teknologi tepat guna yang mudah diterapkan masyarakat petani/peternak. Kebutuhan untuk mendukung peningkatan produksi baik tanaman pangan, holtilkultura dan peternakan perlu di dukung dengan peningkatan kemampuan diberbagai hal : sarana dan prasarana yang memadai, Ketersediaan SDM pendamping dan pelayanan yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan yang ada, adanya peningkatan kualitas benih/bibit yang tersedia dengan bantuan berupa subsidi bagi para petani/ternak, peningkatan teknologi tepat guna yang mudah diserap oleh masyarakat petani/peternak. Analisis kebijakan pada sektor ini merekomendasikan pengembangan perekonomian (kususnya bidang pertanian dan peternakan) menggunakan model kluster (sentra produksi) berbasis masyarakat dan pengetahuan untuk menghasilkan produk yang unik spesifik lokasi. Analisa Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan Hal penting dalam kebijakan ketahanan pangan adalah perlunya memperkuat peran pemerintah daerah dalam melakukan fungsi koordinasi antar pelaku di bidang ketahanan pangan baik pemerintah maupun swasta sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program ketahanan pangan, khususnya hubungan antara Dewan Ketahanan Pangan (DKP), BKPP, dan Dinas teknis (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kesehatan, perindustrian perdagangan, dan lain‐lain). Analisis Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi DIY Tahun 2009‐2013 pada misi kedua yaitu menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera kehutanan dan perkebunan terdapat di dalamnya dengan kebijakan yang ditempuh berdasarkan pada misi kedua tersebut adalah: 1. Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan;


IV ‐ 109


2. Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran serta aktif masyarakat; 3. Membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan. Analisa Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan Peran sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat kelautan dan perikanan secara umum, baik ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial, maupun budaya. Kebijakan pembangunan perekonomian DIY perlu terus memperhatikan dan menyokong sektor pertanian (termasuk sub‐sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan) agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pada tahun anggaran 2012 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan 5 program yang terdistribusi dalam 60 kegiatan. Sampai Bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 58,55% dengan capaian realisasi Keuangan sebesar 57,74%. Tabel 4.55 Rekapitulasi Program/Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA di Provinsi DIY, 2009‐2011 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Keuangan Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2009 4 34 1.040.566.200 944.140.890 2010 4 35 2.694.772.050 2.645.092.305 2011 5 46 1.818.339.804 1.788.179.549 2012* 5 60 2,117,173,380 1,222,397,705 Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

Capaian (%) 90,73 98,16 98,34 57,74

Fisik (%) 100 100 100 58,55

Permasalahan dan Solusi Permasalahan: 1. Aturan hukum yang masih tumpang tindih, baik peraturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan teknis pada Gerai P2T. 2. Kurangnya tenaga yang terlatih dan profesional untuk menangani perijinan yang spesifik dan khusus, misalnya AMDAL maupun ijin masalah kesehatan. Solusi: IV ‐ 110



BAB IV

1. Memberi masukan kepada pemerintah pusat mengenai regulasi yang menyebabkan kerancuan aturan hukum, sehingga pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan dengan peraturan yang ada. 2. Pelatihan dan rekruitmen tenaga khusus untuk dijadikan tenaga fungsional yang menangani masalah‐masalah tersebut.

Biro Umum Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan administrasi perkantoran, penatausahaan pimpinan, keprotokolan dan rumah tangga. Dukungan sarana prasarana berupa kendaraan operasional sangat memperlancar berbagai ketugasan yang harus dilaksanakan. Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Pemerintah Provinsi DIY selalu berupaya untuk mengakomodir dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi. Menjamurnya berbagai media masa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus justru membuat bingung masyarakat. Kondisi yang demikian tentu saja memerlukan peran kehumasan yang handal khususnya dari instansi pemerintah sehingga masyarakat memperoleh informasi yang seimbang. Untuk memenuhi hak‐hak masyarakat akan kebutuhan informasi dan mendukung transparansi akuntabilitas publik, sekaligus melaksanakan publikasi kegiatan dan kebijakan pemerintah antara lain melalui website www.jogjaprov.go.id. Selama tahun 2010 berita yang berhasil diupload sebanyak 698 buah, dan jumlah pengunjung yang mengakses website sebanyak 219.308 orang. Kunjungan terbanyak terjadi pada bulan November 2010 sebanyak 84.140 orang, ketika informasi dan proses pendaftaran CPNS dimuat dalam website. Dalam menyampaikan informasi agar cepat terinformasikan kepada publik, kepada reporter www.pemda‐diy.go.id. digariskan bahwa sebagai media online, maka “berita hari ini, harus tayang hari ini”. Selanjutnya, untuk mewujudkan pemerintah yang peka dan responsif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat serta memberi peluang terjadinya sinergi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dilaksanakan kegiatan dialog interaktif di televisi, iklan layanan masyarakat, siaran nasional citra Jogja melalui RRI, sarasehan radio. Sejak tahun 2009 bekerja sama dengan Jogja TV, menayangkan acara Citra Jogja sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kemitraan dengan pers sangat LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 111


penting untuk mendukung publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah. Kemitraan dilakukan melalui pers tour dan jumpa pers. Sebagai upaya mendukung sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dan hasil‐hasil yang telah dicapai maupun program‐program yang sudah dilaksanakan telah didistribusikan Buletin Siaran Pemerintah Daerah Edisi Bulanan dan Edisi Khusus. Tabel 4.56 Rekapitulasi Program/Kegiatan Biro Umum di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008 2009 2010 2011 2012*

6 10 7 7 8

45 45 45 43 46

Pagu (Rp) 26.175.842.850 24.928.847.310 26.175.842.850 19.161.729.345 18,026,222,305

Keuangan Realisasi (Rp) 23.544.002.603 21.014.362.695 23.544.002.603 17.409.110.924 8,204,947,421

Capaian (%)

Fisik (%)

89,95 98,56 84,30 99,93 89,95 98,56 90,85 100,00 45,52 61,58

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Biro Umum Humas dan Protokol Setda Provinsi DIY

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 8 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 46 kegiatan, Sampai dengan Bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 61,58% dengan capaian realisasi Keuangan sebesar 45,52%, Program yang dilaksanakan selama tahun 2008–2010 adalah sebagai berikut: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 3. Program peningkatan disiplin aparatur, 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, 5. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1, Pengelolaan informasi yang berkembang di media masa sebagai dampak dari persaingan antar media dan kebebasan media yang masih perlu diimbangi dengan SDM media yang berkualitas, Media elektronik, yaitu televisi masih terjebak pada pemberitaan yang cenderung bombastis, tanpa memperhitungkan dampak psikologis masyarakat misalnya dalam pemberitaan tentang bencana erupsi Merapi, 2, Frekuensi pelayanan tamu–tamu pemerintah daerah yang sangat tinggi dengan jadwal yang sulit diprediksi, IV ‐ 112



BAB IV

Solusi 1, Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan informasi yang berkembang di media massa adalah sebagai berikut: a, Meningkatkan pemantauan dan koordinasi dengan media, b, Memberikan informasi tentang isu–isu yang berkembang untuk keseimbangan dan akurasi informasi, c, Meningkatkan distribusi informasi melalui media cetak dan media elektronik, 2, Solusi dalam pelayanan tamu–tamu pemerintah daerah yang sangat tinggi dengan jadwal yang sulit diprediksi adalah sebagai berikut: a, Mencermati tren kegiatan–kegiatan kunjungan ke Provinsi DIY untuk meningkatkan antisipasi dan ketepatan pelayanan, b, Meningkatkan koordinasi dengan pihak–pihak terkait,

20.2.6 Sekretariat DPRD Lembaga perwakilan rakyat, sebagai salah satu simpul utama penyelenggaraan pemerintahan, menjadi katup terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, Agar lembaga perwakilan rakyat dapat berperan secara optimal harus didukung dengan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan, Program yang dilaksanakan tahun 2008–2012, Tabel 4.57 Rekapitulasi Program/Kegiatan Sekretariat DPRD di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*

Jumlah Program 6 6 6 6 6


Pagu (Rp) 26,154,414,200 23,973,464,698 32,110,662,900 38,653,457,115 42,107,767,300

Keuangan Realisasi (Rp) Capaian (%) 18,624,057,802 71,21 17,092,179,038 71,30 23,634,504,693 73,60 27,723,090,445 71,72 15,567,854,733 36,97

Fisik (%) 93,00 89,39 92,98 90,37 42,08

Catatan: *)Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi 2012

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 53 kegiatan, Sampai dengan Bulan Agustus 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 42,08% dengan capaian realisasi Keuangan sebesar 36,97%, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 113


Permasalahan dan Solusi Permasalahan Sekretariat DPRD Provinsi DIY sebagai lembaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi DIY saat ini belum memadai untuk pelayanan kepada Anggota DPRD Provinsi DIY, Sekretariat DPRD Provinsi DIY maupun kepada masyarakat umumnya. Solusi Pembenahan manajemen Sekretariat DPRD DIY, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan fasilitas sarana prasarana gedung Sekretariat DPRD DIY untuk mendukung kelancaran tugas dan peningkatan kinerja DPRD Provinsi DIY.

20.3 Administrasi Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar‐benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan misi ketiga yaitu: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis “Good Governance” dan juga melaksanakan prioritas ketiga yaitu: Peningkatan profesionalisme tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan tata kelola, Pemerintah Provinsi DIY, bertekad menjadi yang “Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Tahun 2013 di Indonesia”, Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari fungsi pembinaan administrasi keuangan daerah, Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, Untuk tahun 2011 dan tahun 2012 disusun 5 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Gubernur tentang APBD sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2011 disusun 4 Peraturan Daerah dan 7 Peraturan Gubernur sedangkan tahun 2012 akan disusun 12 Peraturan Gubernur. IV ‐ 114



BAB IV

Tabel 4.58 Perda dan Pergub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2009‐2012 Tahun 2009 2010 2011 2012

Pengelolaan Keuangan Peraturan Peraturan Daerah Gubernur 4 4 5 5 5 5 5 5

Kebijakan Pengelolaan Peraturan Peraturan Daerah Gubernur ‐ 2 1 9 4 7 0 9

Sumber: DPPKA Provinsi DIY Pada tahun anggaran 2008, telah dilaksanakan sensus barang milik daerah ke IV yang merupakan suatu langkah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan barang melalui inventarisasi barang secara terstruktur yang dicatat menggunakan piranti lunak dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIM_AT), Sensus BMD ke IV mempunyai arti penting bagi penyusunan Neraca Aset Tetap yang selama ini dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan kurang bisa diyakini kebenarannya karena tidak adanya data pendukung yang meyakinkan, Terkait dengan hal ini pada tahun 2008 telah dilakukan upaya perbaikan kinerja pengeloaan BMD baik dari sisi teknis pengelolaan barang maupun dari peningkatan kompetensi SDM pengelolanya, melalui penyelenggaraan sensus BMD secara serentak, terstruktur dan dalam kesatuan format yang bisa diintegrasikan dalam satu kesatuan sistem aplikasi diatas, Dalam sensus ini untuk semua jenis barang diteliti/dicermati kembali karena sebagian ada yang belum dimasukkan dalam daftar inventaris barang (khususnya tanah‐tanah untuk infrastruktur jalan) dan sebagian lagi ada yang salah jumlahnya atau salah dalam menulis harga dan akan dilaksanakan lagi Sensus Barang Milik Daerah direncanakan di tahun anggaran 2013, Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Maka dalam tahun 2011 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang; meningkatkan daya guna dan hasil guna; memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai, Adapun dalam rangka tertib adminstrasi Barang Milik Daerah, pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 115


Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan inventarisasi Aset khusunya Aset Tetap terhadap 34 (tiga puluh empat) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Tabel 4.59 Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan DPPKA, 2008‐2012 Jumlah Program 6 8 9 12 11

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*


Pagu (Rp) 12,586,850,360 15,305,041,228 37,360,091,596 14,918,524,365 15,578,438,665

Keuangan Realisasi (Rp) 10,901,970,220 12,106,452,797 25,487,814,933 12,619,557,739 6,404,832,229

Capaian (%) 86,66 79,10 68,22 84,59 41,11

Fisik (%) 99,25 98,95 99,77 99,58 57,62

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 | Sumber: DPPKA Provinsi DIY

Tabel 4.60 Rekapitulasi Program/Kegiatan KPPD Kota DIY, 2008‐2012 Jumlah Program 4 5 4 4 4

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*


Pagu (Rp) 1,566,711,510 1,726,051,840 2,436,090,840 6,071,012,500 4,501,108,500


Capaian (%) 94,41 92,27 95,21 92,53 47,94

Fisik (%) 100,00 99,95 100,00 100,00 57,38

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: DPPKA Provinsi DIY

Tabel 4.61 Rekapitulasi Program/Kegiatan KPPD Bantul, 2008‐2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*



Pagu (Rp) 2,110,822,200 2,527,552,750 2,411,755,200 2,873,951,500 2,234,797,900

Keuangan Realisasi (Rp) Capaian (%) 1,849,674,166 93,27 2,092,521,568 82,79 2,027,414,929 93,27 2,419,829,450 84,20 1,142,080,001 51,70

Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 62,40


Tabel 4.62 Rekapitulasi Program/Kegiatan KPPD Kulon Progo, 2008‐2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*



Pagu (Rp) 869,569,450 1,088,713,220 1,477,241,300 5,647,089,000 1,522,358,000

Keuangan Realisasi (Rp) 748,135,357 839,277,508 1,216,688,705 4,745,763,803 846,464,920

Capaian (%) 86,93 77,08 82,36 84,04 55,60

Fisik (%) 99,95 97,76 100,00 100,00 62,68

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 | Sumber: DPPKA Provinsi DIY

IV ‐ 116



BAB IV

Tabel 4.63 Rekapitulasi Program/Kegiatan KPPD Gunungkidul, 2008‐2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*



Pagu (Rp) 1,390,883,500 1,037,010,800 1,027,681,860 1,248,233,100 5,203,029,200

Keuangan Realisasi (Rp) 1,262,512,220 881,630,031 864,102,748 1,090,546,877 1,866,292,078

Capaian (%) 87,65 85,01 84,08 87,37 35,87

Fisik (%) 98,64 100,00 100,00 100,00 54,27


Tabel 4.64 Rekapitulasi Program/Kegiatan KPPD Sleman, 2008‐2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*



Pagu (Rp) 5,441,401,300 4,751,454,050 9,690,576,100 3,758,441,500 3,729,548,180


Capaian (%) 93,53 84,27 81,78 73,60 50,71

Fisik (%) 100,00 99,93 100,00 100,00 59,29


Program yang dilaksanakan 2008–2012 : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota; 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah; 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 5. Program Penataan Peraturan Perundang–Undangan; 6. Program Peningkatan kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah; 7. Program Pengembangan Investasi da Aset Daerah; 8. Program Pengembangan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro. Catatan pelaksanaan kegiatan: 1. Kegiatan Peningkatan Status Hak Atas Tanah, masih ada 6 bidang tanah dari target 25 bidang tanah masih dalam proses penyelesaian: - 3 bidang tanah s,d proses permohonan hak di Kanwil BPN - 1 bidang tanah s,d permohonan hak di BPN Pusat - 1 bidang tanah s,d menunggu proses penerbitan sertifikat - 1 bidang tanah s,d menunggu surat ukur di kantor Pertanahan Kota Yogyakarta LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 117


Penyelesaian pensertifikatan tanah tengah dilaksanakan di tahun anggaran 2012 2) Kegiatan penyelesaian tanah pemda eks Bioskop Indra untuk pengosongan dan pengurusan di BPPN pusat yang direncananya untuk 7 orang, dapat direalisasikan sebanyak 4 orang, sisanya yang 3 orang akan dilaksanakan tahun anggaran 2012 Perubahan. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Pendapatan asli daerah masih bertumpu pada pajak daerah. 2. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi. 3. Dana perimbangan yang masih bersifat given. 4. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat. 5. SKPD yang mempunyai pendapatan belum semua memahami mekanisme penyetoran pajak. 6. Belum semua SKPD mengetahui sisdur pengelolaan Keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pencatatan akuntansi untuk pelaporan keuangan. 7. Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi Sistem manajemen Aset (SIMA ) yang akan di migrasikan ke SIPKD masih kurang dan belum merata. 8. Belum semua SKPD dalam menyusun aliran kas berdasarkan anggaran yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan, jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga kesulitan dalam merealisasikan sehingga sering merevisi anggaran kas dan DPA yang telah ditetapkan. 9. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang TI dan sarana prasarana untuk aplikasi SIKPD yang dilaksanakan mulai tahun anggaran 2011. 10. Upaya Pemerintah Provinsi DIY untuk saling menghibahkan sebanyak 2 bidang tanah terdiri dari, 1 bidang tanah dan bangunan milik Pemerintah provinsi DIY di Jl, Laksda Adisucipto Km, 8 Yogyakarta dengan tanah dan bangunan di Jl, Gondosuli No, 6 Yogyakarta milik Kementerian Pertanian serta 1 bidang tanah dan bangunan milik Pemerintah provinsi DIY di Kalitirto Berbah Sleman dengan tanah dan bangunan di Jl, Malioboro 56 Yogyakarta milik Kementerian PU. IV ‐ 118



BAB IV

Solusi 1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem online, pelayanan dengan bus samsat keliling, partisipasi pada kegiatan‐kegiatan yang diadakan di kabupaten/kota (perayaan pasar malam sekaten, hari jadi kabupaten), pelayanan drive thru, pelayan di outlet BPD dan perlindungan masyarakat. Peningkatan pajak daerah selain melalui peningkatan kualitas pelayanan juga dilakukan upaya sebagai berikut: - Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, POLRI, dan instansi penghasil; - Kegiatan pembebanan BBN‐KB II dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga; - Peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimbingan teknis pajak dan retribusi daerah; - Forum komunikasi antara Pemerintah Provinsi DIY dengan para pengusaha dalam upaya peningkatan sumbangan pihak ketiga; - Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak daerah jo, Perda Nomor 2 Tahun 2007. 2. Optimalisasi /pemanfaatan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD. 3. Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Cq: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jendral Pajak, Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan, pemerintah kabupaten/kota, bank persepsi, bank operasional III dan kas daerah, 4. Kegiatan pembebanan BBN‐KB II dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, 5. Diadakan koordinasi oleh bidang pendapatan untuk semua SKPD yang mempunyai pendapatan dan rekonsiliasi setiap bulan sehingga kendala /masalah dilapangan bisa terus dicari solusi dan segera ditindaklanjuti, 6. Diadakan sosialisasi dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sisdur yang ada, 7. Diadakan pendampingan dalam pelaksanaan migrasi SIMA ke Aplikasi SIPKD untuk semua pengelola barang di SKPD, 8. Dalam pembahasan DPA sekaligus untuk pembahasan penyusunan anggaran kas sesuai kebutuhan dan jadwal kegiatan sehingga mudah merealisasikan kegiatan , 9. Meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) untuk aplikasi SIPKD melalui bintek dan pendampingan, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 119


10. Terkait untuk saling menghibahkan aset tanah dendan Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi DIY terlebih dahulu menunggu proses penghapusan aset tanah milik Kementerian Pertanian, Sedangkan upaya saling menghibahkan dengan kementerian PU, Pemerintah provinsi DIY menunggu surat jawaban dari Kementerian PU atas surat permohonan Gubernur DIY Nomor 451/2071, tanggal 21 Juni 2012.

20.4 Kepegawaian Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya peningkatan profesionalisme pegawai. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten di bidang tugasnya. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam karir jabatan. Perekrutan PNS diawali dengan penyusunan formasi sesuai persyaratan jabatan dan seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan. Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya akan diperoleh penempatan pegawai pada jabatan yang tepat (right man on the right job). Pola karier bagi PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal mandiri dengan ijin belajar maupun pendidikan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan. Selain itu dilakukan bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lain bagi PNS. Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem reward and punishment. Disiplin PNS ditegakkan antara lain dengan penggunaan mesin presensi elektronik bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Kedisiplinan PNS digunakan sebagai salah satu indikator kinerja PNS dan selanjutnya diberikan reward bagi PNS sesuai dengan kinerjanya. Penilaian kinerja PNS juga mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu PNS. Formulasi penilaian kinerja PNS akan dikembangkan dari tahun ke tahun. Reward juga diberikan dalam bentuk pemberian penghargaan tali asih bagi PNS dan PTT yang memasuki masa purna tugas. IV ‐ 120



BAB IV

Punishment diterapkan bagi PNS dengan penegakan peraturan perundang‐ undangan bagi PNS. Kesejahteraan pegawai diwujudkan dengan pemberian tambahan penghasilan, general check up, bantuan perawatan serta bantuan uji kesehatan. Tambahan penghasilan bagi PNS diberikan di tahun 2008 sampai dengan 2012. Pemberian tambahan penghasilan sejak tahun 2011 diberikan dengan mekanisme penilaian kinerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan PNS Provinsi DIY serta memacu kinerja pegawai dan kinerja SKPD. Capaian kinerja bidang kepegawaian selama kurun waktu 2008 sampai 2012 sebagai berikut: Tabel 4.65 Indikator dan Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian, 2008‐2012 No

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Tahun

Indikator

Jumlah Penerimaan CPNS Jumlah PNS Dikirim Diklat Jumlah Penyelesaian Kenaikan Pangkat Jumlah Rancangan Peraturan di Bidang Kepegawaian Jumlah Instansi Target Penilaian Kinerja Jumlah Back Up Data PNS Jumlah Arsip Dinamis Kepegawaian Jumlah Pejabat yang Dikirim untuk Pengukuran Kompetensi

2008

2009

2010

2011

2012*

120 121 3.953

181 172 3.641

253 167 3.238

0 91 2.629

0 24 2.122

2

6

3

2

2

0 8.000 2.000

33 7.624 2.515

33 7.662 3.006

33 7.780 3.105

82 7.579 1.990

30

23

18

12

6

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: BKD Provinsi DIY

-

Jumlah penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dari tahun 2008–2010 selalu mengalami kenaikan sesuai dengan jumlah formasi yang tersedia. Pada seleksi penerimaan CPNS tahun 2010 ada 7 orang yang dinyatakan lulus seleksi mengundurkan diri dan ada 12 formasi tidak terisi karena tidak ada pendaftar. Pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi DIY memperoleh limpahan pengelolaan PNS guru dan pegawai yang berasal dari Sekolah RSBI Kabupaten Kulon Progo sejumlah 318 orang. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi DIY menerima limpahan kepegawaian Guru dan Pegawai sekolah RSBI Kabupaten Gunungkidul sebanyak 329 orang. Kurun waktu tahun 2011‐ 2012, Pemerintah Provinsi DIY tidak melaksanakan seleksi penerimaan CPNS dari pelamar umum. Hal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan


IV ‐ 121


Nomor 02/SPB/M.PAN/8/2011, Nomor 800‐632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. - Pengelolaan tenaga honorer dalam tahap pendataan dan telah diumumkan daftar Tenaga Honorer Kategori I, sedangkan Tenaga Honorer Kategori II tengah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara Jakarta. - Jumlah PNS dikirim diklat paling banyak pada tahun 2009 yakni sebanyak 172 orang dan dari kurun waktu 2008‐2009 jumlah PNS yang dikirim diklat tidak lebih dari 2,5% dari jumlah PNS secara keseluruhan. Tidak setiap tahun BKD dapat mengirimkan PNS dalam diklat teknis fungsional karena kebijakan prioritas alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana di tahun 2011. Pada tahun ini Pemerintah juga melakukan pendataan terhadap PNS korban bencana Merapi. Hasil pendataan yakni PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY yang tinggal di wilayah Sleman tidak mengalami kerugian dokumen kepegawaian. - Jumlah penyelesaian kenaikan pangkat tergantung dari jumlah usulan yang disampaikan. Penyelesaian kenaikan pangkat PNS didukung dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta. - Back up data PNS sangat dipengaruhi oleh jumlah data PNS aktif yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY. Dengan demikian jumlah data yang dikelola akan berubah‐ubah setiap saat. - Jumlah pejabat yang dikirim untuk pengukuran kompetensi tidak tetap dari waktu ke waktu. Jumlah pejabat yang akan dikirim untuk mengikuti pengukuran kompetensi diputuskan oleh Tim Baperjakat. Pejabat yang ditunjuk bersifat tetap dan tidak dapat digantikan oleh pejabat lain. Apabila pejabat yang bersangkutan berhalangan, maka kesempatannya akan gugur dan tidak diganti oleh yang lain. Program yang dilaksanakan tahun 2008–2010 adalah sebagai berikut: 1. Program peningkatan disiplin aparatur. 2. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS. 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 5. Program penataan peraturan perundang‐undangan. 6. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. 7. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan. IV ‐ 122



BAB IV

Tabel 4.66 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Kepegawaian di Provinsi DIY, 2008‐2012 Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2008 2009 2010

10 9 10

58 58 63

7.470.035.600 8.456.934.801 7.772.539.000

2011

10

61

2012*

10

65

Fisik (%)

6.484.263.987 7.301.366.390 6.865.212.529

Capaian (%) 86,80 86,24 88,33

98,28 118,43 99,61

6.076.109.325

5.075.249.789

83,53

99.77

10.693.227.565

2,722,971,473

25.46

69,07

Catatan: *)Posisi Juli 2012 Sumber: BKD Provinsi DIY

Jumlah program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 sebanyak 10 program dengan 65 kegiatan. Sampai dengan bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 69,07% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 25,46%. Kegiatan yang telah selesai sampai Bulan Agustus 2012 sebanyak 11 kegiatan yaitu: Pengadaan pakaian dinas, Pengadaan mebeler, Pengadaan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan Arsip Inaktif dan Arsip Statis, Pemeliharaan mesin presensi elektronik, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang‐undangan, Penyusunan laporan kinerja SKPD, Penyelenggaraan Ujian Dinas, Tes Psikologi, Pengembangan SDM Pengelola Pengukuran dan Assessor, Sosialisasi Balai PKP. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Pengembangan sistem aplikasi presensi online Pemerintah Provinsi DIY. Pemanfaatan sistem aplikasi belum optimal serta masih terjadi ketidaksesuaian hasil penarikan data dengan report‐nya. 2. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas. Besaran tagihan biaya pendidikan berubah‐ubah; waktu studi mahasiswa lebih cepat/lebih lambat dari rencana. 3. Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian tali asih dan sejenisnya tidak diperbolehkan. 4. Pemulangan pegawai yang pensiun. Penyelesaian keputusan pensiun golongan IV/c ke atas menjadi kewenangan Presiden. Sehingga memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama. 5. Pembangunan database informasi kearsipan. Penataan arsip kepegawaian kurang optimal karena lokasi penyimpanan arsip dengan


IV ‐ 123


lokasi kantor berbeda, kondisi ruang penyimpanan arsip kurang memadai. Solusi 1. Penambahan menu aplikasi, akurasi rekam data pegawai dan pemberian pelatihan bagi Penyiap Fasilitasi Pengembangan Kinerja Pegawai. 2. Koordinasi lebih intensif dengan lembaga terkait dan melakukan monitoring terhadap mahasiswa tugas belajar. 3. Melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan menyelesaikan target kinerja tahun 2012. 4. Berkas usulan pensiun golongan IV/c ke atas disampaikan pada awal tahun agar dapat selesai tepat waktu. 5. Relokasi tempat penyimpanan arsip kepegawaian, realisasi pembangunan gedung yang memenuhi standar penyimpanan arsip. Sampai tahun anggaran 2012 ini telah tersedia Detail Engineering Design (DED) pembangunan gedung arsip kepegawaian.

Pengembangan SDM tidak dapat dipisahkan dari peran pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan menjadi daya ungkit (leverage) yang paling kuat dalam mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang kompeten dan profesional, yang dicapai melalui upaya inovasi dan pengembangan dalam program, kurikulum, metode, serta sarana dan prasarana diklat. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, sampai saat ini dinilai sebagai upaya organisasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan kompetensi pegawai. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai merupakan proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis serta berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar mereka mampu melaksanakan tugas‐tugas pekerjaannya secara profesional. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki para peserta, maka kinerja individu mereka sekembalinya ke tempat kerja diharapkan akan meningkat, dan pada akhirnya berpengaruh pada kinerja organisasi secara keseluruhan. IV ‐ 124



BAB IV

Tabel 4.67 Data Peserta Diklat Tahun 2008–2012 Badan Diklat Provinsi DIY No

NAMA DIKLAT

A.

Teknis Fungsional 1. Diklat Transformasi Birokrasi 2. Diklat MoT 3. Diklat ToT 4. Diklat Manajemen Legal Drafting 5. Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 6. Diklat Perencanaan dan Penganggaran 7. Diklat Administrasi Perkantoran 8. Diklat Pranata Komputer 9. Diklat Manajemen Pelayanan Prima 10. Diklat Manajemen Strategik 11. Diklat Manajemen Aset Daerah 12. Diklat Keprotokolan 13. Diklat Analisis Kebijakan Publik 14. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 15. Diklat Administrasi Kepegawaian 16. Diklat Manajemen Bencana 17. Diklat Manajemen Pemerintahan 18. Diklat Pengelolaan Kearsipan Berbasis TI 19. Diklat Pengelolaan Barang Daerah 20. Diklat Penyusunan APBD 21. Diklat Analisis Jabatan 22. Diklat Training Officer Course 23. Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 24. Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD 25. Diklat Penilaian Aset Daerah 26. Diklat Perencanaan Daerah 27. Diklat Tata Naskah Dinas 28. Diklat Satpol PP 29. Diklat Bendahara Daerah 30. Diklat Kehumasan 31. Diklat SPIP 32. Workshop Pengembangan Kreatifitas Berbasis Seni Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional Diklat Prajabatan 1. Diklat Prajabatan Gol III 2. Diklat Prajabatan Golongan II – I Jumlah Peserta Diklat Prajabatan Diklat Kepemimpinan 1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan JUMLAH TOTAL PESERTA DIKLAT

B. C.

TAHUN 2009 2010

2008

2011

2012

36 ‐ ‐ 24 87

40 ‐ ‐ 37

40 ‐ ‐ 34 34

‐ 35 33 72

38 ‐ ‐ ‐

55

30

‐

‐ 43 28 30 ‐ ‐ ‐ 30 25 ‐

30 48 27 29 ‐ 30 25 30 30 30 27 29

‐ 49 ‐ ‐ ‐ 31 57 34 33 33

50 172

50 90

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

34 34 35 35 35 34

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ 35 ‐ ‐ ‐ ‐ 60

40 ‐ ‐ 40 ‐ ‐ 31

‐ 28 30 30 30 78 28

358

442

647

473

46 811 857

911 1740 2651

878 1200 2078

‐ ‐ ‐ 1215

149 187 336 3429

353 353 706 3431

402 ‐ 30 30

390 358 748

360 358 718 1939

200 160 360 792

Sumber: Badan Diklat Provinsi DIY


IV ‐ 125


Tabel 4.68 Rekapitulasi Program/Kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2008 2009 2010 2011 2012*

5 5 8 8 8

28 28 36 35 55

4.210.431.195 14.264.116.790 16.443.786.300 16.007.278.480 11.598.664.870

3.627.171.677 12.662.163.529 14.883.799.237 12.526.649.297 4.369.755.194

Capaian (%) 86,15 88,77 90,51 78,26 37,67

Fisik (%) 100,00 99,36 96,60 95,97 43,94

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Badan Diklat Provinsi DIY

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 8 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 55 kegiatan. Sampai dengan Bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 43,94% dengan capaian realisasi Keuangan sebesar 37,67%. Program yang dilaksanakan selama 2008–2012 adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 2. Program Penelitian dan Pengembangan 3. Program Pendidikan Kedinasan. 4. program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Implementasi Diklat Satu Pintu belum optimal. 2. Belum maksimalnya pemanfaatan alumni diklat baik alumni diklat struktural maupun diklat teknis dan diklat fungsional. 3. Sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat masih terbatas. 4. Keterbatasan SDM diklat terutama WI baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas 5. Belum optimalnya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga diklat‐ diklat (teknis fungsional) yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan. 6. Penyelenggaran diklat melalui pola fasilitasi/kemitraan dengan daerah lain belum optimal. IV ‐ 126



BAB IV

Solusi 1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dilingkungan Pemeritah Provinsi DIY untuk mengimplementasikan Diklat Satu Pintu. 2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dilingkungan Pemeritah Provinsi DIY sehingga alumni diklat dapat diberdayakan secara maksimal. 3. Secara bertahap dan berkesinambungan melakukan pembenahan dengan fokus pada sarana prasarana penunjang diklat. 4. Untuk mengatasi keterbatasan widyaiswara diupayakan ada peningkatan baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia khususnya Widyaiswara dan melakukan, perbaikan sistem untuk mewujudkan lembaga diklat yang berkualitas, modern, berkinerja tinggi dan menjadikan Bandiklat DIY sebagai Pusat Unggulan (Centre of Excellence) 5. Optimalisasi kordinasi dengan BKD tentang penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 6. Memberikan pelayanan prima dan optimalisasi promosi kediklatan keluar daerah dalam upaya rekruitmen peserta. Serta peningkatkan koordinasi kemitraan dengan kabupaten/kota se DIY dalam hal pengendalian mutu penyelenggaraan diklat.

20.5 Persandian Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) pada tahun 2012 sudah tergelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) antar pemerintah provinsi se Indonesia dan Pemerintah, sedangkan Sisdina di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY tergelar antara Unit Teknis Persandian (UTP) dengan UTP di kabupaten/kota se DIY serta UTP Jajaran persandian Muspida yang meliputi: 1. Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi se Indonesia 2. Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se‐DIY; 3. Jajaran TNI meliputi TNI‐AD, TNI‐AL, TNI‐AU, dan AAU; 4. Jajaran POLDA; 5. Jajaran Kejaksaan Tinggi. Untuk mewadahi personil sandi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY), khusus Forkomsanda DIY secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada


IV ‐ 127


Pemerintah Provinsi DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Tabel 4.69 Jumlah Berita Rahasia Masuk dan Keluar di Provinsi DIY, 2008‐2012 No.

Tahun

1.

Jumlah Berita Rahasia Keluar

Masuk

2008

20

34

2.

2009

24

40

3.

2010

26

78

4.

2011

13

27

5.

2012 *

21

30

Catatan: *) Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: Biro Umum Humas dan Protokol Setda Provinsi DIY

Data tersebut diatas tidak mencerminkan jumlah secara keseluruhan berita rahasia keluar/masuk di Pemerintah Provinsi DIY, karena di masing‐masing SKPD sudah terfasilitasi sarana komunikasi persandian berupa sofware email bersandi, sehingga masing‐masing SKPD bisa mengirim berita rahasia dengan aman. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Rendahnya Pemanfaatan Persandian Persandian sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya menjaga informasi rahasia di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi DIY; 2. Keterbatasan SDM Pada proses regenerasi SDM terdapat hambatan kekurangan personil yang membidangi persandian; 3. Belum terealisirnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian secara keseluruhan. Solusi : 1. Perlunya payung hukum yang mewajibkan disetiap SKPD untuk

menggunakan sarana persandian sebagai sarana mengirim berita/ informasi rahasia/ terbatas dan menyelenggarakan sosialisasi bagi pejabat/ user; 2. Untuk mengatasi keterbatasan personil yang bersedia untuk mengikuti diklat sandi akan mengirim personil baru/ PNS yang baru saja diangkat berbasis Teknologi Informatika. 3. Mengupayakan Tunjangan Pengamanan Persandian bagi seluruh petugas sandi sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang IV ‐ 128



BAB IV

Tunjangan Pengamanan Persandian. Saat ini baru terealisir 1 (satu) orang sandiman dan 1 (satu) orang pendukung sandi.

21

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa dilatarbelakangi oleh kesadaran untuk mewujudkan paradigma pemberdayaan dalam pembangunan. Hal ini didasari akan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pilar otonomi. Pemberdayaan juga merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang berfokus pada seluruh aspek prinsipil manusia di lingkungannya. Aspek‐aspek ini meliputi aspek intelektual, material, fisik hingga aspek manajerial. Untuk melihat tingkat keberhasilan urusan ini, digunakan indikator pencapaian pemberdayaan masyarakat yang meliputi jumlah usaha ekonomi masyarakat, peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. Indikator dan Capaian Kinerja Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dapat dilihat dari keberhasilan dalam pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) serta asosiasi‐asosiasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) termasuk asosiasi yang ada di kab/ kota dan tingkat provinsi sebanyak 444 buah. Tahun 2008 jumlah LPPD/LPMK yang dibina sebanyak 75 dengan capaian 11,9%, meningkat 1,6%. Pada tahun 2009 target pembinaan terhadap LPMD/LPMK sebanyak 10% dengan capaian sebesar 13,50%, Tahun 2010 target pembinaan LPMD/LPMK sebesar 15 % dengan capaian sebanyak 11,26% (50 buah). Sedangkan tahun 2011 target pembinaan LPMD/LPMK sebesar 20% dengan tingkat capaian sebesar 26,14% (138 buah). Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa terwujud melalui program PNPM Mandiri Perdesaan dan program TMMD. Tahun tingkat capaiannya 11,17% (anggaran pemerintah 2008 Rp.46.300.000.000.‐ dan swadaya masyarakat Rp.5.172.352.235.‐). Tahun 2009 partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa sebesar 21,20% (anggaran pemerintah Rp74.100.000.000.‐ dan swadaya masyarakat Rp15.743.614.147). Target kinerja tahun 2010 sebesar 25%, sedangkan capaian pada tahun 2010 adalah 8,18% (anggaran pemerintah LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 129


Rp.72.323.798.000,‐ dan swadaya masyarakat Rp.6.442.421.220,‐), menurunnya capaian kinerja pada tahun 2010 disebabkan kerena adanya bencana letusan gunung Merapi. Sedangkan target kinerja tahun 2011 sebesar 30% dengan tingkat capaian sebesar 30,97% (anggaran pemerintah Rp.40.720.000.000,‐ dan swadaya masyarakat Rp.12.614.000.000,‐) Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang dibina meliputi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED‐SP), Lumbung Pangan, Badan Kredit Desa dan Pasar Desa yang ada di tingkat Desa/Kelurahan. Pada tahun 2009 terdapat 33 kelompok usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang dibina, sedangkan tahun 2010 target kinerja dari kegiatan ini adalah sebanyak 20 kelompok, dengan realisasinya sebanyak 33 kelompok yang terdiri dari UED SP 10 kelompok, Lumbung Pangan 15 kelompok dan Pasar Desa 8 kelompok, sehingga jumlah usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang dibina sampai dengan tahun 2010 sebanyak 66 kelompok. Pada tahun 2011 target kinerja dari kegiatan ini adalah sebanyak 25 kelompok dengan capaian sebanyak 39 kelompok yang terdiri dari 19 kelompok Badan Kredit Desa dan 20 kelompok UED‐SP, sehingga jumlah usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang telah dibina sampai dengan tahun 2011 sebanyak 105 kelompok. Tabel 4.70 Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2008 ‐ 2012 No 1. 2. 3.

Persen

2008 11,9

2009 13,50

Tahun 2010 11,26

Persen

11,17

21,20

8,18

30,97

‐

Kelomp ok

‐

33

33

39

‐

Indikator

Satuan

Peningkatan Kualitas lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Jumlah usaha ekonomi masyarakat perdesaan

2011 26,14

2012 ‐

Sumber: BPPM Provinsi DIY

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dari tahun 2008 – 2012 Mengingat pentingnya keberhasilan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai salah satu pilar keberhasilan pembangunan di daerah, maka kebijakan pembangunan pemberdayaan senantiasa dikembangkan menjadi pola kerja yang sinergis, berkelanjutan, dan semakin memperluas basis dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu pada periode tahun 2008‐2012 Pemerintah Provinsi DIY menetapkan rangkaian program‐program pembangunan untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan desa. Program‐program tersebut adalah sebagai berikut: 1. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial. IV ‐ 130



BAB IV

2. 3. 4. 5. 6.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Program Peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa. 7. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat. 8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu 2008‐2012 sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 4.71 Rekapitulasi Program Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2008‐2012 No Tahun Jumlah Program Jumlah Kegiatan

Keuangan Realisasi (Rp) Capaian (%) 717.823.740 91,85

Fisik (%)

1

2008

1

1

Pagu (Rp) 781.499.000

2

2009

2

4

1.059.425.700

921.315.750

86,96

100,00

3

2010

6

15

2.612.563.500

2.540.293.600

97,23

100,00

4

2011

5

12

768.958.900

734.004.750

95,45

100,00

5

2012*)

5

12

784.943.000

364.284.540

46,40

57,65

100,00

Catatan: *) Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: BPPM Provinsi DIY

Pada tahun 2008 program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat masih dilakukan oleh Dinas Sosial, sedangkan mulai tahun 2009 sesuai dengan Pergub No 59 tahun 2008 maka urusan Pemberdayaan Masyarakat menjadi kewenangan BPPM. Anggaran untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dipergunakan sepenuhnya untuk mendukung pencapaian target dari 3 (tiga) indikator yang ada. Pada tahun 2010 Provinsi DIY menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional. Kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2012 sedang berjalan, sampai dengan bulan agustus 2012 tingkat capaian keuangan sebesar 46,40% dengan tingkat capaian fisik 57,65%. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 131


Permasalahan dan Solusi Permasalahan Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada perjalanannya harus diakui masih menemui beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada akhir pelaksanaan program/kegiatan tahun 2010 diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Beban kerja usaha Pemberdayaan Masyarakat (PM) pada PP 38 tahun 2007 terdiri dari urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 2. Banyaknya kegiatan yang harus dikoordinasikan sebab Kemendagri adalah perwakilan pemerintahan daerah yang berada dipusat, sementara urusan Pemberdayaan Masyarakat di daerah adalah perwakilan pemerintahan pusat di daerah. 3. Kekurangan personil baik kualitas maupun kuantitas. 4. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki staf untuk pembinaan UMKM terutama kelompok masyarakat yang bersifat simpan pinjam. Solusi Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah guna mengatasi persoalan‐ persoalan di atas, upaya‐upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Usaha‐usaha yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut; 1. Struktur organisasi segera disesuaikan dengan PP yang ada. 2. Urusan pemberdayaan masyarakat sudah ditangani sehingga seluruh permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan mengadakan rapat koordinasi baik dengan sesama SKPD maupun dengan kabupaten/kota. Limpahan ketugasan pusat yang selama ini dijalani, dapat diatasi dengan penggunaan dana dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri. 3. Kekurangan personil baik kualitas maupun kuantitas dapat diselesaikan dengan meminta tambahan personil dan mengikutkan personil dalam diklat/kursus. 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan studi banding dan penelitian. IV ‐ 132



BAB IV

22

URUSAN SOSIAL

Permasalahan sosial sangat beragam dan membutuhkan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota serta unsur masyarakat baik dalam bentuk lembaga maupun perseorangan. Pemerintah Provinsi DIY berkomitmen untuk menjadi leading sector bagi penanganan permasalahan sosial di tingkat Provinsi. Sasaran dari bidang sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara mewadai dan wajar. Berdasarkan Permensos RI nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, maka PMKS dikelompokkan dalam 26 jenis termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tidak ada di Provinsi DIY. Dengan demikian PMKS di Provinsi DIY dibagi ke dalam 25 jenis PMKS yang kesemuanya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi dan masyarakat luas secara umum. Selain PMKS, urusan sosial juga bertanggungjawab atas berkembangnya (pemberdayaan) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yaitu perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengacu pada Permensos RI nomor 8 tahun 2012, maka PSKS terdiri dari 12 jenis PSKS. PMKS dan PSKS tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Gubernur (IKU Gubernur) urusan sosial. Berikut adalah capaian penanganan PMKS oleh Pemerintah Provinsi DIY selama tahun 2008‐2012. Tabel 4.72 Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2008‐2012 No. 1 2

Indikator

Satuan

Prosentase cakupan penanganan % Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Prosentase cakupan peningkatan kapasitas % Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Catatan: *)merupakan proyeksi Sumber: Dinas Sosial Provinsi DIY

2008 2009

Tahun 2010 2011

2012*

6,60

3,08

1,98

2,46

3,35

100

48,21 49,01

100

100

Cakupan penanganan PMKS pada tahun 2008 adalah 6,60% yang diperoleh dari capaian APBD sebesar 1,53% dan capaian APBN sebesar 5,07%. Sedangkan Cakupan Penanganan PMKS pada tahun 2009 yaitu 1,23% untuk capaian APBD dan capaian APBN 1,85%, sehingga total capaiannya adalah 3,08%. Target 5% dalam RPJMD tidak tercapai karena LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 133


anggaran yang turun untuk penanganan PMKS hanya mampu mencakup 3,08% dari total PMKS yang ada. Sementara itu pada tahun 2010, cakupan penanganan PMKS menggunakan dana APBN adalah 1,46% sedangkan APBD mencapai 0,52%, sehingga capaian PMKS hanya 1,99% dari total capaian yang direncanakan sebesar 5%. Pada Tahun 2011 cakupan penanganan PMKS adalah 2,46%, yang diperoleh dari dana APBN sebesar 1,59% dan dana APBD 0,87%. Terdapat kenaikan capaian target kinerja 0,47% dari capaian tahun 2010, tetapi kenaikan tersebut belum dapat mencapai target yang diharapkan dalam RPJMD. Proyeksi untuk tahun 2012, capaian penanganan PMKS adalah 3,35%, dicapai dari dana APBN 1,53% dan dana APBD 1,81%. Capaian kinerja dalam peningkatan kapasitas bagi PSKS, pada tahun 2008 sebesar 100% dari target yang direncanakan tahun 2009 sebesar 48,21% tahun 2010 sebesar 49,01%, tahun 2011 sebesar 100% dan tahun 2012 diproyeksikan tercapai 100% dari target yang direncanakan. Capaian tersebut diperoleh baik melalui dana APBN maupun APBD. Pemerintah Provinsi DIY sejak tahun 2008‐2012 telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan guna mengatasi persoalan munculnya PMKS di wilayah DIY maupun untuk meningkatkan kapasitas PSKS di Provinsi DIY. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial beserta UPTD yang bertanggung jawab dalam pelayanan (penanganan PMKS) dalam panti. Berikut ini adalah program‐program pokok yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008‐2012. 1) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3) Pembinaan Anak Terlantar. 4) Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. 5) Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. 6) Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) 7) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 8) Program Pembinaan Pelestarian Nilai‐nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K3S). IV ‐ 134



BAB IV

Secara umum perkembangan pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat terlihat dari ringkasan pelaksanaan program kegiatan berikut ini: Tabel 4.73 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Sosial di Provinsi DIY, 2008‐2012 Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2008 2009 2010 2011 2012*)

8 12 12 12 12

32 50 53 94 109

10.591.612.975,00 22.148.694.500,00 18.263.167.615,00 22.848.244.108,00 20.695.058.190,00

10.156.813.961,00 20.641.680.304,00 17.614.497.585,00 21.097.021.003,00 10.918.567.409,00

Capaian % 96,27 96,82 96,45 92,34 52,76

Fisik (%) 100,00 99,66 99,52 98,55 59,46

Catatan: *)Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: Dinas Sosial Provinsi DIY

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah provinsi DIY melalui Dinas Sosial telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial mereka. Dalam hal penanganan kemiskinan, Dinas Sosial telah melakukan pemberdayaan terhadap keluarga miskin melalui kegiatan kelompok usaha bersama (KUBE) dan usaha ekonomis produktif (USEP) serta memberikan peningkatan kemampuan warga miskin untuk dapat mengakses permodalan atau pengembangan kegiatan usahanya melalui lembaga keuangan mikro (LKM) KUBE. Berikut ini adalah sebagian gambaran tentang kegiatan‐kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY dalam menangani dan meningkatkan keberfungsian sosial PMKS. Pada tahun 2012, dilaksanakan 8 program dan 75 kegiatan. Sampai dengan Agustus 2012 realisasi keuangan mencapai 53,95% dan realisasi fisiknya 64,98%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, dalam perkembangannya masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Program Pengentasan kemiskinan melalui Pola Konsentrasi masih belum dapat dilaksanakan secara Optimal karena dukungan dari SKPD lain yang terkait dalam pengentasan kemikinan maupun dukungan dari Kabupaten/Kota masih belum dapat dikoordinasikan secara baik. 2. Pendampingan PMKS belum dilakukan secara berkesinambungan dan belum optimal, sedangkan penanganan PMKS harus dilakukan pendampingan yang berkelanjutan. 3. Data monitoring dan evaluasi hasil penanganan program dan kegiatan yang dilakukan, belum terpetakan tingkat perkembangan, keberhasilan atau kegagalannya. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 135


4. Keberadaan UPTD belum dikembangkan secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada klien maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kesejahteraan Sosial. Solusi Namun demikian, berbagai usaha telah dilakukan sebagai upaya untuk menemukan solusi terhadap persoalan‐persoalan tersebut. 1. SKPD yang terkait dalam program pengentasan kemiskinan perlu lebih dioptimalkan untuk mendukung penanganan kemiskinan melalui pola konsentrasi. Bapppeda Provinsi diharapkan mampu menjadi koordinator dalam program tersebut, mengingat program pengentasan kemiskinan melibatkan berbagai SKPD maupun sektor lain yang mendukung terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi DIY. 2. Mengoptimalkan peran pendamping sosial melalui pembekalan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kharakteristik binaannya. Disamping itu, perlu memperkuat peran aplikatif pendamping sosial sebagai peneliti dan evaluator melalui serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan penelitihan yang terprogram dan berkelanjutan untuk meningkatkan dedikasi pendamping sosial serta meningkatkan kesejahteraan pendamping. 3. Perlu disusun instrumen monev yang dapat menggambarkan indikator perkembangan, keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan penanganan PMKS serta Perlu Pembuatan data perkembangan penanganan PMKS. 4. Mengembangkan Model pelayanan di UPTD sehingga dapat melaksanakan pelayanan yang lebih luas dan beragam bagi klien di UPTD maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. IV ‐ 136



BAB IV

23 URUSAN KEBUDAYAAN Visi DIY sesuai dengan RPJPD 2005‐2025 (Perda No. 2 Tahun 2009) adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”. Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DIY sebagai pusat Budaya terkemuka di Asia Tenggara adalah mewujudkan: - Museum‐museum berstandar internasional; - Kelompok kesenian yang maju, mandiri, mempunyai jaringan internasional; - Cagar budaya yang lestari dan berdaya guna; - Peristiwa budaya bertaraf internasional; - Desa budaya yang maju dan mandiri serta mampu menjadi benteng ketahanan budaya; - Dokumen dan karya seni klasik serta tradisi yang lestari, mampu memberikan arah kehidupan masyarakat karena kandungan nilai‐ nilai budi pekerti luhur yang ada di dalamnya; Gedung seni budaya yang representatif dimana masyarakat bisa mengapresiasi seni budaya serta penghormatan dan pemanfaatan sejarah lokal DIY oleh seluruh masyarakat dalam pembangunan yang bersifat fisik ataupun non fisik. Pembangunan kebudayaan di Provinsi DIY tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu namun, juga untuk memanfaatkan budaya yang merupakan salah satu kekayaan Provinsi DIY dalam bidang ekonomi. Kekayaan budaya DIY merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Gelombang ekonomi keempat (fourth wave economic) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya”. Keunggulan kompetitif Yogyakarta dalam bidang kebudayaan menjadi komponen unggulan bagi pembangunan ekonomi DIY. Selain mempunyai potensi ”ekonomi” kebudayaan juga mempunyai daya tangkal terhadap budaya asing yang diakses oleh masyarakat DIY, kemajuan teknologi yang berakibat berkembangnya teknologi informasi seperti yang pernah disampaikan Alvin Tofler dalam the third wave‐nya membuat dunia yang boderless sehingga masyarakat mempunyai kemudahan dalam mengakses berbagai informasi melalui berbagai sarana dari berbagai budaya. Membuat masyarakat langsung berhadapan dengan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 137


informasi tersebut sehingga hal ini akan mempengaruhi ketahanan budaya masyarakat di DIY. Informasi yang mengalir deras kepada masyarakat memiliki content positif dan negatif, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan sejauh masyarakat mampu memilih sisi positif dari budaya‐budaya baru yang mereka terima serta tetap mempertahankan budaya yang ada. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dalam urusan kebudayaan pada kurun waktu tahun 2008‐2012 dapat dicermati dari tolak ukur indiaktor Kinerja yang telah diraih sebagaimana berikut: Tabel 4.74 Indikator Urusan kebudayaan Tahun 2008‐2012 No.

Indikator

1

Jumlah kunjungan museum

2 3

Jumlah Organisasi Budaya berkategori maju Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

4

Jumlah Gelar Seni Budaya

5

Jumlah Desa Budaya berkategori Maju

6

Jumlah Dokumen seni Budaya dan karya seni yang dilestarikan Jumlah sumber sejarah yang terkelola

7 8

Rasio Gedung Seni Budaya terhadap jumlah penduduk (10.000)

2008

2009

Capaian 2010

Orang

320.000

360.000

575.000

Organisasi

36

36

36

38

40

Buah

188

194

214

220

225

Kali

675

720

790

920

960

Desa

5

5

6

8

12

Dokumen

38

43

91

104

120

Sumber sejarah Gedung

‐

44

300

500

700

92

92

94

94

96

Satuan

2011

2012

623.500

1.375.000

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DIY

Pembangunan kebudayaan di Provinsi DIY yang dilakukan bersama stake holder terkait dalam kurun waktu 2008‐2012 melakukan upaya menyusun program/kegiatan dalam memperkuat ketahanan budaya dan mempertahankan budaya lokal yang ada serta memanfaatkan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari pembinaan sampai pada aktivitas pendukungnya. Aktivitas ini diwujudkan antara lain dalam bentuk program kegiatan yang meliputi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. Program tersebut antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.

Program pengembangan nilai budaya; Program pengelolaan kekayaan budaya; Program pengelolaan keragaman budaya; Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

IV ‐ 138



BAB IV

Tim DIY tampil dalam Parade Nusantara di TMII Secara umum perkembangan pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat terlihat dari ringkasan pelaksanaan program kegiatan berikut ini. Tabel 4.75 Rekapitulasi Program/ Kegiatan Urusan Kebudayaan Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008 2009 2010 2011 2012

8 8 8 8 9

17 36 74 85 102

Keuangan Pagu (Rp) 19.842.535.500,00 22.510.620.501,00 22.245.306.700,00 14.625.220.505,00 26.911.760.500,00

Realisasi (Rp) 18.353.991.665,00 22.510.620.501,00 20.429.884.665,00 13.657.977.930,00 8.408.033.385

% Capaian 92,50 91,51 91,84 93,39 31,24

Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 35,00

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DIY

Sampai dengan Bulan Agustus 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 35,00% dengan capaian realisasi sebesar 31,24%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kebudayaan di atas, meskipun secara umum telah dapat dikatakan berjalan dengan baik namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut adalah Sumberdaya Manusia di museum Sonobudoyo dan Museum‐ museum lain di DIY. Rencana peraturan pemerintah tentang Museum khsususnya yang berbicara mengenai sumberdaya manusia pada pasal 16 mensyaratkan sumberdaya di museum untuk memiliki komptensi‐ kompetensi tertentu (kepala museum, registar, kurator konsevator, penata pameran dan edukator) melalui pendidikan/pelatihan yang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat Cq Kementrian Pendidikan dan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 139


Kebudayaan sedangkan pada sekarang ini sumberdaya yang ada di museum hanya sedikit yang memenuhi persyaratan tersebut. Solusi Langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah secara rutin mengirimkan pegawai museum untuk mengikuti pelatihan‐pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, selain itu juga diselenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di museum dengan mendatangkan pembicara dari pusat maupun dari luar negeri dengan kurikulum yang telah diakui oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan.

24

URUSAN STATISTIK

Urusan statistik di Provinsi DIY diampu oleh dua instansi. Pertama oleh instansi vertikal di daerah yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan yang kedua adalah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi pemerintah di daerah. Kondisi ini sesuai dengan ketentuan Undang‐ Undang 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Sesuai penyelenggaraannya, BPS menangani usuran statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan badan. Dalam pelaksanaan urusan statistik, program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Statistik Daerah. Secara umum perkembangan pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat terlihat dari ringkasan pelaksanaan program kegiatan berikut ini. Tabel 4.76 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Statistik di Provinsi DIY, 2008‐2012 Jumlah Jumlah Program Kegiatan 2008 1 8 2009 1 9 2010 1 6 2011 1 3 2012* 1 2 Catatan: *) Posisi s/d Juni 2012 Sumber: BAPPEDA Provinsi DIY

Tahun

IV ‐ 140

Pagu (Rp) 732.323.415,00 1.009.225.000,00 753.519.500,00 491.911.600,00 1.051.435.750,00

Keuangan Realisasi (Rp) 589.573.025,00 983.499.475,00 740.611.100,00 462.597.250,00 354.702.650,00

Capaian % 90,61 95,99 98,29 94,04 33,74

Fisik (%) 91,25 100,00 100,00 100,00 41,85



BAB IV

Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak satu program dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan. Sampai dengan bulan Juni 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 41,85% dengan capaian keuangan sebesar 33,74%. Hal ini disebabkan karena sesuai aliran kas bahwa target fisik s/d bulan Juni 2012 sebesar 41,85% sedangkan target keuangan s/d bulan Juni 2012 sebesar 40,52%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan statistik adalah sebagai berikut: 1. Urusan statistik masih memiliki persoalan terkait dengan validitas data. Karena ditangani secara bersama antara BPS, SKPD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sering terjadi perbedaan angka atau data. Hal ini berakibat timbulnya kesulitan dalam pertanggungjawaban produk data. 2. Data statistik yang bersifat dinamis menyebabkan penentuan data akhir masih sulit dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. 3. Munculnya berbagai versi data statistik yang diakibatkan oleh tuntutan peraturan perundang‐undangan yang sering tumpang tindih antara peraturan perundang‐undangan yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kesulitan bagi dinas, instansi, lembaga terkait penanggungjawab data dalam penyediaannya. Solusi Untuk mengatasi persoalan tersebut, beberapa solusi telah dilakukan di antaranya sebagai berikut; 1. Mengingat banyaknya instansi yang berfungsi sebagai penyedia data di daerah, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku TUPOKSI penyedia data, sehingga terjadi komunikasi yang efektif dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik. 2. Dibutuhkan adanya ketegasan dalam pembagian proporsi tanggung jawab masing‐masing instansi penyedian data agar tidak terjadi duplikasi data, atau sebaliknya ketiadaan data yang diakibatkan oleh tidak adanya instansi pengampu penyediaan data tertentu. 3. Pemahaman peraturan perundang‐undangan tentang data dan statistik baik peraturan perundang‐undangan dari tingkat pusat maupun daerah, untuk menghindari tumpang tindih dalam hal penyajian data serta untuk memudahkan pemahaman, pembangunan dan penyediaan data oleh para pemangku penyedia data dan statistik. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 141


25

URUSAN KEARSIPAN

Di bidang kearsipan, Pemerintah Provinsi DIY mengembangkan sistem kearsipan dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi atau otomasi kearsipan. Tindak lanjut dari penerapan teknologi informasi adalah dengan penyediaan khasanah arsip dalam bentuk digital yang dapat diakses masyarakat secara online. Sedangkan dari sisi pegawai dilakukan kajian tentang resiko kerja bagi PNS yang berhubungan langsung dengan arsip dimana hasil kajian ini dapat dipakai oleh seluruh SKPD di Provinsi DIY dalam usaha mencegah dampak resiko yang dapat terjadi. Untuk lebih terarah dalam penyusunan kegiatan kearsipan, telah disusun grand design kearsipan yang memberikan panduan tahap demi tahap kegiatan apa saja yang berskala prioritas untuk dilaksanakan setiap tahun dari tahun 2010–2025. Indikator kinerja untuk urusan kearsipan beserta target dan pencapaian pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Tabel 4.77 Kinerja Urusan Kearsipan di Provinsi DIY, 2008‐2012 No 1 2

Indikator

Satuan

Ketersediaan Peraturan Berkas Perundang‐undangan Kearsipan Ratio Jumlah SKPD terhadap Rasio Arsiparis Sumber: BPAD Provinsi DIY

2008

Capaian Tahun 2009 2010 2011 2012

26

28

29

31

36

‐

‐

‐

‐

‐

Pelaksanaan urusan kearsipan di Provinsi DIY dilakukan hal‐hal sebagai berikut: 1) Pemerintah Provinsi DIY mengembangkan sistem kearsipan dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dan otomasi kearsipan. Tindak lanjut dari penerapan teknologi informasi adalah dengan penyediaan khasanah arsip dalam bentuk digital yang dapat diakses masyarakat secara online. 2) Dalam rangka mencegah dampak resiko bagi tenaga pengelola arsip telah dilakukan kajian tentang resiko kerja bagi PNS yang berhubungan langsung dengan arsip dimana hasil kajian ini dapat dipakai oleh seluruh SOPD di Provinsi DIY. 3) Dalam rangka penyusunan kegiatan kearsipan, telah disusun grand design kearsipan yang memberikan panduan tahap demi tahap kegiatan yang berskala prioritas untuk dilaksanakan setiap tahun dari tahun 2010 – 2025. 4) Layanan kepada masyarakat dilengkapi dengan inventaris khasanah arsip yang bersifat tematik seperti khasanah tentang Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman yang diolah dan dilayankan dalam bentuk layanan bersama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan IV ‐ 142



BAB IV

Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Disamping itu juga disediakan koleksi khasanah arsip yang sudah dialih mediakan dalam bentuk digital, dialih aksarakan dalam tulisan latin, dan dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia yang bertujuan semakin memudahkan pengunjung dan pemerhati arsip. 5) Adanya jaringan kearsipan dengan lembaga kearsipan dari seluruh Indonesia yang ditunjang melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah dalam bentuk daftar pertelaan arsip bersama yang bersifat online yang dapat diakses masyarakat melalui internet. 6) Dalam rangka penanggulangan bencana gempa dan Gunung Merapi, Pemerintah Provinsi DIY memberikan layanan penyelamatan arsip kepada pemerintah desa maupun masyarakat dengan mengalokasikan 1 (satu) unit mobil Masyarakat Sadar Arsip (Masdarsip) di lokasi pengungsian setiap hari dengan kegiatan berupa penyelamatan arsip pasca bencana. 7) Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rata‐rata pelaksanaan program/kegiatan urusan kearsipan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah 100%, artinya seluruh program/kegiatan selesai dilaksanakan. Tabel 4.78 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Kearsipan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Kegiatan

Keuangan Pagu (Rp)

24 1.787.566.000 24 1.143.604.800 27 1.515.140.000 20 1.204.304.650 20 1.350.559.765 Sumber: BPAD Provinsi DIY

Realisasi (Rp) 1.667.742.556 1.070.871.534 1.408.171.116 1.114.945.334 1.057.993.675

Persentase Capaian (%) 93.29 93.64 92.94 92,58 78,33

Fisik (%) 100 100 100 100 80

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Belum tersedianya gedung depo untuk penyimpanan arsip dinamis dan arsip statis. Saat ini penyimpanan arsip dilakukan di Ruang Hall (terbuka) yang akibatnya memperpendek umur arsip. 2) Jumlah tenaga fungsional Arsiparis yang tersedia hanya 15 (lima belas) orang, artinya dengan Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2008 bahwa formasi yang ditentukan sebanyak 20 (dua puluh) orang. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 143


Solusi 1) Dilakukan perbaikan dan penyesuaian ruang terbuka tersebut untuk lebih tertutup dengan memberikan sekat‐sekat dan penyesuaian suhu ruangan dengan penambahan AC. Sebagian arsip yang ada dititipkan di gedung Transito (Dinas Nakertrans Provinsi DIY) di jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta. 2) Untuk menutupi kekurangan tenaga Arsiparis dengan memanfaatkan tenaga teknis yang mendapat bimtek dan pendampingan penangan arsip ada di masing‐masing bidang dan perlu menambah jumlah arsiparis. IV ‐ 144



BAB IV

26

URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis di Provinsi DIY khususnya terkait dengan keberadaan DIY sebagai kota pelajar. Usaha untuk memperbaiki kualitas layanan perpusatakaan senantiasa dilakukan dengan berbagai cara. Untuk lebih meningkatkan layanan perpustakaan pada masyarakat, pada tahun 2010 dilakukan sertifikasi layanan perpustakaan dengan melakukan perbaikan baik dari sisi fisik, fungsi, maupun administrasi dengan bukti diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008. Tindak lanjut dari diperolehnya ISO 9001:2008 adalah adanya survei kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakaan dimana hasil dari survei adalah terdapat peningkatan kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakan sebelum dan sesudah diperolehnya ISO 9001:2008 sebesar 71%. Berikut ini adalah gambaran kinerja urusan perpustakaan dari tahun 2008‐2012. Tabel 4.79 Kinerja Urusan Perpustakaan di Provinsi DIY, 2008‐2012 No 1 2

3

4

5

6

Indikator

Satuan

2008

Jumlah Perpustakaan Unit 10 Berbasis TI Ratio Jumlah pepustakaan terhadap Rasio 1 : 4000 jumlah penduduk Ratio jumlah pemustaka terhadap Rasio 1 : 2000 jumlah penduduk Jumlah anggota Jaringan Jogja Library Institusi 13 Ketersediaan Jogja Study Centre Unit 1 (Rumah Belajar Modern) Ketersediaan Gedung Unit ‐ Induk Perpustakaan Sumber: BPAD Provinsi DIY

Capaian Tahun 2009 2010 2011

2012

15

20

21

26

1 : 3500

1 : 3000

1 : 2750

1 : 2500

1 : 1600

1 : 1400

1 : 1200

1 : 1000

19

21

21

28

2

2

2

2

‐

‐

1

1

Pelaksanaan urusan perpustakaan di Provinsi DIY dijelaskan sebagai berikut: 1) Perpustakaan hanya akan berarti bila koleksi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dengan baik, untuk itu penyelenggaraan perpustakaan harus diupayakan agar masyarakat tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan. Upaya yang dilakukan Pemerintah LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 145


2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Provinsi DIY untuk mensukseskan hal tersebut adalah dengan melakukan penambahan koleksi, baik untuk digunakan dan dilayankan melalui perpustakaan menetap maupun dilayankan dengan lebih mendekatkan kepada masyarakat melalui perpustakaan keliling, bahkan juga dilayankan dengan melakukan bantuan penambahan koleksi pada perpustakaan desa, puskesmas, RSUD, maupun perpustakaan masyarakat termasuk pemanfaatan TIK. Untuk lebih meningkatkan layanan perpustakaan pada masyarakat, pada tahun 2010 dan 2011 dilakukan sertifikasi layanan perpustakaan dengan melakukan perbaikan baik dari sisi fisik, fungsi, maupun administrasi dengan bukti diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008. Tindak lanjut dari diperolehnya ISO 9001:2008 adalah adanya survey kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakaan dimana hasil dari survey adalah terdapat peningkatan kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakan sebelum dan sesudah diperolehnya ISO 9001:2008 sebesar 71%. Layanan kepada masyarakat diyakini juga akan semakin baik dengan dilaksanakannya pembangunan gedung perpustakaan terpadu di kompleks Jogja Expo Centre (JEC) yang dimulai tahun 2011 direncanakan akan selesai pada tahun 2012 ini, mengacu pada DED dan pembangunan gedung tahap pertama pada tahun 2011. Layanan kepada masyarakat juga dilengkapi dengan koleksi yang bersifat tematik seperti pustaka tentang kebudayaan Jepang yang dikumpulkan dan dilayanankan dalam bentuk Kyoto Corner. Disamping itu juga disediakan koleksi buku‐buku kuno yang sudah dialih mediakan dalam bentuk digital, dialih aksarakan dalam tulisan latin, dan dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia yang bertujuan memberi kepuasan layanan perpustakaan. Untuk lebih meratakan layanan perpustakaan kepada masyarakat telah dilakukan layanan paket buku melalui kerjasama Pemerintah Provinsi DIY dengan lembaga terkait yaitu dengan cara meminjamkan sejumlah buku kepada institusi yang membutuhkan. Pembangunan jaringan perpustakaan dengan perguruan tinggi yang ada di Provinsi DIY dalam program JLA berupa katalog online yang dapat diakses masyarakat melalui internet pada alamat www. Jogjalib.jogjakarta.go.id. Dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi DIY memberikan layanan trauma healing kepada pengungsi ketika terjadi bencana gunung merapi dengan mengalokasikan 2 (dua) unit perpustakaan keliling di lokasi pengungsian setiap hari dengan

IV ‐ 146



BAB IV

kegiatan berupa story telling dan penyediaan koleksi yang bersifat menghibur. 9) Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rata‐rata pelaksanaan program/kegiatan urusan perpustakaan Provinsi DIY dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah 100%, artinya seluruh program/kegiatan selesai dilaksanakan. Tabel 4.80 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Keuangan

Tahun

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2008 2009 2010 2011 2012*)

8 8 22 21 22

1.059.257.000 2.309.999.994 2.815.700.000 12.513.427.325 59.646.225.270

991.358.626 2.130.512.994 2.612.688.030 10.406.454.126 12.621.141.267

Persentase Capaian (%) 93,59 92,23 92,79 83,16 21,16

Fisik (%) 100 100 100 100 22,74

Catatan: *) Posisi s/d Juli 2012 Sumber: BPAD Provinsi DIY

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Belum tersedianya gedung layanan yang representatif. Saat ini gedung yang digunakan untuk layanan kurang nyaman, disamping itu daya tampung dan ketahanan gedung/bangunan akibat gempa menjadikan pelayanan kurang memuaskan. 2) Jumlah tenaga fungsional Pustakawan 16 (enam belas) orang belum sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2008 bahwa formasi Pustakawan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Solusi 1) Pembangunan Gedung Perpustakaan terpadu di Kompleks Jogja Expo Centre (JEC) sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2011 dan direncanakan selesai pada tahun 2012. 2) Kekurangan tenaga Pustakawan diatur dengan memanfaatkan tenaga teknis yang ada di masing‐masing bidang dan perlu tambahan formasi kebutuhan tenaga fungsional pustakawan. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 147


B 1

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN URUSAN PARIWISATA

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Provinsi DIY. Terdapat beraneka ragam potensi wisata di Provinsi DIY yang dapat diandalkan seperti wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata kuliner dan lainnya. Selama ini perkembangan sektor pariwisata telah memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Provinsi DIY baik dalam PAD, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY. Potensi daya tarik wisata (DTW) di Provinsi DIY tersebar di seluruh Kabupaten/kota dalam berbagai jenis. Sampai saat ini, daya tarik wisata yang menjadi andalan Provinsi DIY berdasarkan sebaran di kabupaten/kota meliputi 43 DTW di Kota Yogyakarta, 43 DTW di Kabupaten Sleman, 40 DTW di Kabupaten Bantul, 17 DTW di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 23 DTW. Sarana pendukung pariwisata Provinsi DIY yang terdapat di Kota Yogyakarta sebanyak 161 Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan 424 rumah makan/restoran/cafe, di Kabupaten Sleman terdapat 145 BPW dan 246 rumah/restoran/cafe makan. Di Kabupaten Bantul 11 BPW dan 13 rumah makan/restoran; di Kabupaten Kulon Progo terdapat 4 BPW dan 18 rumah makan/restoran dan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 3 BPW dan 51 rumah makan/restoran. Ketersediaan transportasi umum antar kota dan antar daya tarik wisata di berbagai wilayah Provinsi DIY kuantitasnya untuk tahun 2011 cukup memadai dan terus ditingkatkan kualitas sarana maupun pelayanannya. Jumlah Obyek Wisata dan Sarana Pendukung Pariwisata lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.81 Jumlah Obyek Wisata di Provinsi DIY Kab. Kab. Kab. Gunung Sleman Bantul Kidul Obyek Wisata 43 40 23 Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi DIY 2011 Ket

Kab. Kulonprogo 17

Kota Yogyakarta 43

Total 166

Tabel 4.82 Sarana Pendukung Pariwisata Jenis Usaha

Kab. Sleman

Kab. Bantul

Biro Perjalanan 145 11 Wisata (BPW) Rumah Makan/ 246 13 Restoran/Cafe Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi DIY 2011

IV ‐ 148

Kab. Gunung Kidul

Kab. Kulonprogo

Kota Yogyakarta

Total

3

4

161

324

51

18

424

752



BAB IV

Adapun capaian kinerja Bidang Pariwisata Provinsi DIY berdasarkan Indikator Kinerja tahun 2008 s/d Juni 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 4.83 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Capaian Tahun NO

INDIKATOR

SATUAN 2008

1.

Rata‐rata Lama Tinggal Wisatawan

Hari

2.

Jumlah Wisatawan

Orang

a. Wisnus

Orang

b. Wisman

3. 4. 5. 6.

Orang

Jumlah MICE Jumlah Desa Wisata PAD Pariwisata DIY (PP ‐ 1) Tingkat Hotel (Rata‐ Rata)

Kali Desa Miliar Rp Persen

1,82 1.284.757 1.156.097 128.660 4.512 43 78,18 52,27

2009 2,05 1.426.057 1.286.565 139.492 4.746 45 84,91 55,25

2010

2011

1,78

2012*

1,82

1,71

1.456.980 1.304.137 152.843 4.509 42 95,58

1.608.194 1.438.629 169.565 8.963 54 106,215

50,93

45,33

1.444.009 1.374.057 69.952 4.550 54 ‐ 45,28

Catatan: *)Posisi s/d Juni 2012 Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi DIY 2012

Salah satu indikator bagi perkembangan pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi DIY. Dari tahun 2008‐2011 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah total wisatawan pada tahun 2009 sebanyak 1.426.057 orang, mengalami kenaikan sebesar 9,90% dari tahun 2008. Sementara itu, pada tahun 2010 jumlah wisatawan sebanyak 1.456.880 orang atau naik sebesar 2,16% dari tahun 2009. Jumlah ini walaupun mengalami kenaikan dibanding tahun 2009 tetapi tidak mencapai target jumlah kunjungan wisatawan tahun 2010 sebanyak 1.554.555 orang. Hal ini disebabkan oleh bencana Erupsi Gunung Merapi pada akhir tahun 2010 yang mengakhibatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi DIY pada Triwulan IV (Oktober – Desember) mengalami penurunan yang signifikan dibanding periode yang sama di tahun 2009. Hal ini berdampak pada penurunan lama tinggal wisatawan, penyelenggaraan MICE, dan tingkat hunian hotel. Tahun 2011 jumlah wisatawan sebanyak 1.607.694 orang atau meningkat 10,34% dari tahun 2010. Untuk tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 berdasarkan data BPS Provinsi DIY jumlah wisatawan tercatat sebanyak 1.444.003 orang. Jumlah wisatawan nusantara (Wisnus) yang berkunjung ke Provinsi DIY lebih dominan dibanding wisatawan mancanegara (Wisman), mencapai LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 149


90,85% dari total kunjungan wisatawan selama periode 2008‐Bulan Juni 2012. Tabel 4.84 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke DIY 2008– 2012 Wisatawan Mancanegara

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 *

128.660 139.492 152.843 169.565 69.952

Pertumbuhan (%)

24,65 8,42 9,57 10,94 ‐

Wisatawan Nusantara

Pertumbuhan (%)

1.156.097 1.286.565 1.304.137 1.438.629 1.374.051

14,90 11,29 1,36 10,27 ‐

Catatan: *) Berdasarkan data BPS sampai dengan Juni 2012 Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi DIY

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi DIY 2012

Gambar 4.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke DIY, 2008‐ Juni 2012 Rata‐rata lama tinggal wisatawan di Provinsi DIY selama 2008‐2011 sebesar 1,88 hari dengan perincian tahun 2008 selama 1,82 hari tahun 2009 menjadi 2,05 hari dan menurun kembali pada tahun 2010 menjadi 1,78 hari akibat erupsi Gunung Merapi pada triwulan IV tahun 2010. Tahun 2011 rata‐rata lama tinggal meningkat menjadi 1,82 hari. Sampai dengan Bulan Juni 2012 rata‐rata lama tinggal wisatawan selama 1,71 hari. Lama tinggal wisatawan mancanegara di Provinsi DIY lebih lama dibanding dengan lama tinggal wisatawan nusantara. Tingginya lama tinggal wisatawan mancanegara di Provinsi DIY karena mereka ingin lebih mengenal dan menikmati keindahan obyek wisata dan daya tarik wisata di Provinsi DIY terutama wisata budaya yang memang membutuhkan waktu IV ‐ 150



BAB IV

yang lebih lama untuk dieksplore. Banyak dari wisman yang sangat antusias mempelajari bagaimana cara membuat batik, kerajinan perak dan bahkan pembuatan keris. Tabel 4.85 Rata‐rata Lama Tinggal Wisatawan di Provinsi DIY, 2008‐Juni 2012 Tahun 2008

Akomodasi

2009

2010

2011

2012

Wisman

Wisnus

Wisman

Wisnus

Wisman

Wisnus Wisman Wisnus WismanWisnus

Hotel Melati

1,88

1,76

2,06

1,88

2,06

1,76

1,82

1,74

1,55

1,75

Hotel Bintang

1,91

1,70

2,24

1,91

2,24

1,70

2,02

1,70

1,83

1,73

Catatan: *) Posisi s/d Juni 2012 Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi DIY 2012

Kecenderungan lama tinggal wisatawan di Provinsi DIY berdampak positif terhadap tingkat hunian hotel, baik itu hotel berbintang maupun hotel melati. Kenaikan rata‐rata lama tinggal wisatawan pada tahun 2009 diikuti dengan kenaikan tingkat hunian hotel, dari 42,69% pada tahun 2008 menjadi 55,25% pada tahun 2009. Tahun 2010 tingkat hunian kamar menjadi 50,93% dan menurun lagi di tahun 2011 menjadi 45,33% akibat erupsi Gunung Merapi. Sedangkan sampai dengan Juni 2012, tingkat hunian kamar mencapai 45,28%. Diharapkan dengan liburan Idul Fitri bulan Agustus dan libur akhir tahun 2012, tingkat hunian kamar Hotel akan terus meningkat.


Gambar 4.4 Tingkat Hunian Hotel di Provinsi DIY, 2008 ‐Juni 2010 Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak hanya bertujuan untuk melihat pesona/keindahan obyek wisata dan daya tarik wisata yang LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 151


ada, karena dengan semakin kondusifnya situasi dan kondisi Provinsi DIY juga menjadi pilihan untuk penyelenggaraan meeting, incentive, conferrence, and exhibition (MICE). Wisata MICE yang semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir ini juga menjadi salah satu wisata yang memberikan kontribusi bagi PAD. Provinsi DIY memiliki potensi Wisata MICE yang besar karena didukung oleh sarana dan prasarana serta akomodasi yang memadai. Dari tahun ke tahun penyelenggaraan MICE di Provinsi DIY terus meningkat, dan tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari mancanegara. Pada tahun 2008, penyelenggaraan MICE di Provinsi DIY sebanyak 4.368 kali, tahun 2009 sebanyak 4.746 kali dan pada tahun 2010 sebanyak 4.509 kali. Penyelenggaraan MICE pada tahun 2010 mengalami penurunan dibanding tahun 2009 sebagai dampak dari erupsi Gunung Merapi, dari rata‐rata 13 kali dalam sehari (baik di hotel bintang, hotel melati maupun gedung‐gedung pertemuan) menjadi 12 kali. Tahun 2011 penyelenggaraan MICE di Provinsi DIY meningkat signifikan menjadi 8.963 kali. Hal ini karena suasana di Provinsi DIY pasca erupsi yang makin aman dan kondusif serta banyaknya penyelenggaraan MICE yang mengambil tempat di Yogyakarta sebagai bagian dari recovery pasca erupsi. Sampai dengan bulan Juni tahun 2012, penyelenggaraan MICE menunjukan angka yang baik. Dari target 5.990 kali penyelenggaraan sudah terealisasi sebanyak 4.550 kali. Angka ini diharapkan terus meningkat seiring citra Provinsi DIY yang makin aman.


Gambar 4.5 Penyelenggaraan MICE tahun 2009 – Juni 2012 Pemerintah Provinsi DIY berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Provinsi DIY melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, Pemerintah Provinsi DIY juga menjalin kerjasama dengan pihak‐pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, IV ‐ 152



BAB IV

masyarakat dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran dan pengembangan kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan. Pemerintah Provinsi DIY terus berupaya mendorong pengembangan desa wisata/kampung wisata dengan meningkatkan kualitas tampilan potensi (alam dan budaya). Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sadar wisata, sapta pesona dan peran aktif untuk meningkatkan perekonomian melalui desa/kampung wisata. Pengembangan desa/kampung wisata sangat potensial bagi kemajuan ekonomi masyarakat karena dapat dirasakan langsung kehadiran wisatawan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (LOS) ke Yogyakarta, diupayakan selalu menyelenggarakan program/kegiatan yang dapat memperpanjang lama tinggal. Disamping itu juga memfasilitasi penyelenggaraan event‐event kepariwisataan di Kabupaten/Kota serta bekerjasama dengan stakeholder maupun komunitas pariwisata lainnya. Tahun 2011 kegiatan tersebut antara lain berupa pentas seni yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan menempati lokasi strategis seperti di Malioboro, stasiun Tugu, depan Puro Pakualaman, Bandara Adi Sucipto dan tempat lainnya. Selain itu diselenggarakan pula Jogja Fashion Week yang dilaksanakan selama satu minggu. Kegiatan ini menampilkan beragam design batik yang dirancang oleh perancang muda Yogyakarta. Penyelenggaraan event‐event kepariwisataan yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak lain tidak hanya berbasis budaya tetapi berbagai jenis pertunjukan lainnya seperti Jogja Air Show, Lomba Panjat Tebing, Jelajah Wisata Alam, Festival Perahu Naga dan penyelenggaraan Festival Malioboro. Berbagai pentas budaya juga digelar secara periodik dilaksanakan berkoordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota, semua ini dilakukan dalam rangka mewujudkan posisi Provinsi DIY sebagai destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara. Promosi penyelenggaraan wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition) bertaraf nasional maupun internasional juga terus dilaksanakan sehingga mempercepat meningkatnya kunjungan wisatawan ke Provinsi DIY. Dalam pengembangan obyek wisata, bersama Kabupaten/Kota se‐ Provinsi DIY berupaya untuk membuka daya tarik wisata baru ataupun mengembangkan daya tarik wisata yang telah ada, terutama sarana prasarana pariwisata paska erupsi gunung api Merapi di kawasan Cangkringan, Sleman. Selain itu juga memfasilitasi pelatihan‐pelatihan bagi masyarakat sekitar daya tarik wisata tentang pengetahuan/kemampuan pariwisata agar masyarakat siap menerima kunjungan wisatawan ke daerahnya. Contoh pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 153


pengembangan daya tarik wisata Goa Kiskendo, Goa Pindul, Pantai Siung, gunung Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul ataupun daya tarik wisata lainnya di kabupaten‐kabupaten yang lain serta Kota Yogyakarta. Dengan semakin berkembangnya berbagai daya tarik wisata yang ada dan diversifikasi produk baru (seperti wisata air, wisata dirgantara, wisata olahraga, wisata petualangan dsb) diharapkan tahun‐tahun mendatang kunjungan wisatawan ke Provinsi DIY semakin meningkat. Pemasaran destinasi pariwisata Provinsi DIY dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Strategi dan kiat‐kiat promosi yang dilaksanakan disamping ikut berpartisipasi dalam event/exhibition tingkat nasional maupun internasional juga kerjasama dengan swasta (dalam dan luar negeri), Fam Trip agar Provinsi DIY dapat terpromosikan melalui media cetak maupun road show/travel dialog dsb. Terbatasnya anggaran promosi pariwisata Provinsi DIY terutama ke luar negeri mengharuskan Pemerintah Provinsi DIY lebih jeli dalam mencari dan mengutamakan pasar wisatawan potensial. Untuk kawasan Asia lebih diutamakan ke Negara Jepang, China, Korea, Malaysia, Singapura dan Thailand. Bagi Provinsi DIY negara‐negara Asia merupakan target pasar wisatawan yang potensial terutama negara Malaysia dan Singapura karena memiliki kedekatan geografis, adanya penerbangan langsung (direct flight), kedekatan emosional, sejarah, budaya, geografis dan juga karena sesama anggota ASEAN dan EATOF. Sedangkan untuk kawasan Eropa maupun kawasan lainnya belum menjadi sasaran utama karena belum sepadannya dampak kunjungan wisatawan ke Provinsi DIY dengan besarnya anggaran promosi yang dikeluarkan, kecuali wisatawan dari negara Belanda, Jerman, Perancis, Amerika Serikat dan Australia yang sudah memberikan kontribusi besar dalam hal kunjungan wisatawan. Kegiatan promosi juga dilakukan melalui media massa (elektronik dan cetak), antara lain melalui situs web www.visitingjogja.com yang semakin dikenal luas oleh calon wisatawan, baik wisatawan di dalam/di luar negeri. Web ini merupakan salah satu web unggulan Provinsi DIY dalam mendukung Jogja Cyber Province. Peningkatan kualitas pelayanan di Bandara Adi Sucipto juga menjadi salah satu prioritas dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang menggunakan jasa bandara dengan mengoptimalkan Tourist Information Service (TIS). Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DIY bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura I, sedangkan untuk pelayanan informasi wisatawan di kawasan perkotaan tersedia TIS di stasiun KA Tugu dan Tourist Information Centre (TIC) di Jalan Malioboro, maupun TIC terpadu dengan sembilan Provinsi lainnya (Lampung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Bali, NTB dan NTT) yang tergabung dalam Mitra Praja Utama yang berlokasi di Kuta, Bali.

IV ‐ 154



BAB IV

Walaupun terjadi bencana alam erupsi Gunungapi Merapi, pariwisata Provinsi DIY mendapat penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dalam Pengembangan Pariwisata. Penghargaan diberikan dalam forum Indonesia Tourism Award 2010 yang diselenggarakan oleh Majalah SWA pada tanggal 2 Desember 2010. Dalam forum yang sama penghargaan juga didapat oleh Kota Yogyakarta sebagai ”Kota Terfavorit” dan ”Kota dengan Pelayanan Terbaik. Penghargaan tersebut menambah daftar penghargaan yang telah diterima Provinsi DIY di bidang pariwisata. Dalam forum Indonesia Tourism Award 2009, Provinsi DIY menerima penghargaan sebagai ”Indonesia Best Destination”, sedangkan dari Majalah Venue Provinsi DIY mendapat penghargaan sebagai Daerah Tujuan Wisata MICE Terbaik 2009. Berdasarkan penilaian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DIY dipandang berhasil dalam hal pengembangan destinasi pariwisata daerah sehingga memperoleh penghargaan sebagai ”Provinsi dengan Pengembangan Destinasi terbaik di Indonesia” yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada bulan Desember 2011. Selama periode 2008‐2012 program pokok yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kepariwisataan di Provinsi DIY adalah 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 3. Program Pengembangan Kemitraan. Rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pariwisata selama kurun waktu 2008‐2012 sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Tabel 4.86 Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pariwisata di Provinsi DIY, 2008‐2012 Keuangan Jumlah Jumlah Program Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 2008 7 29 4.197.973.400,00 4.006.888.074,00 94,98 2009 7 51 5.300.541.850,00 4.872.527.023,00 92,45 2010 7 49 5.336.283.216,00 5.041.974.461,00 95,45 2011 7 47 8.072.367.846,00 7.424.215.472,00 92,25 2012* 6 46 8.022.901.412,00 3.127.503.237,00 38,98 Catatan: *)Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi DIY 2012 Tahun

Fisik (%) 100,00 99,90 99,20 98,43 60,73

Pada tahun 2012 jumlah program yang akan dilaksanakan sebanyak 6 program yaitu 3 program pokok dan 3 program penunjang dengan jumlah kegiatan sebanyak 46 kegiatan. Sampai dengan bulan Agustus 2012, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 155


capaian fisik rata‐rata sebesar 60,73% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 38,98%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Beberapa permasalahan kepariwisataan Provinsi DIY antara lain: 1. Masih rendahnya aksesibilitas wisatawan mancanegara ke Provinsi DIY. 2. Belum optimalnya koordinasi antar pelaku pariwisata di Provinsi DIY maupun luar Provinsi DIY. 3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata. 4. Masih rendahnya Sadar Wisata dan Sapta Pesona di kalangan pelaku pariwisata dan masyarakat. 5. Belum optimalnya dukungan antar sektor dalam pembangunan/pengembangan kepariwisataan Provinsi DIY. Solusi Dari berbagai permasalahan kepariwisataan di Provinsi DIY tersebut diatas, telah dilaksanakan langkah‐langkah sebagai berikut: 1. Memberikan kemudahan maskapai penerbangan luar negeri untuk melakukan penerbangan langsung ke provinsi DIY dan mengoptimalkan/memperkuat jalur penerbangan yang sudah ada (internasional dan domestik) Bandara Adi Sutjipto. 2. Meningkatkan jejaring antar pelaku pariwisata melalui koordinasi, kerjasama dan keterpaduan program/kegiatan secara internal dengan kabupaten/kota maupun dengan luar provinsi dan luar negeri. 3. Melakukan kampanye citra pariwisata provinsi DIY untuk memulihkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan, berperan serta secara langsung dalam berbagai event serta menggandeng media massa baik nasional maupun internasional untuk dapat memberikan informasi bahwa Provinsi DIY menarik, aman dan nyaman untuk dikunjungi. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata yang dimiliki dan penanganannya melalui berbagai program/kegiatan penyuluhan, pembinaan dan pembimbingan Sadar Wisata maupun Sapta Pesona. 5. Memperbanyak event dan atraksi wisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan (length of stay) melalui berbagai program/kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan promosi pariwisata Provinsi DIY serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas kerjasama dengan berbagai sektor terkait. IV ‐ 156



BAB IV

2

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Subsektor kelautan dan perikanan berperan penting baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Subsektor kelautan dan perikanan adalah salah satu pendukung usaha ekonomi masyarakat di Provinsi DIY dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan penggangguran, khususnya pada kawasan perdesaan dan kawasan tertinggal. Beberapa capaian pembangunan subsektor kelautan dan perikanan dapat dicermati melalui indikator sebagai berikut: Tabel 4.87 Indikator Urusan kelautan dan Perikanan Tahun 2008‐2012 No Indikator

Satuan

2008

2009

Tahun 2010 2011

2012

1

Konsumsi ikan per Kg/kapita/tahun 17,03 19,38 22,06 23,01 26,50** kapita 2 Jumlah 17.765 Produksi 25.206 44.524 25.573* Ton 14.737 Perikanan Budidaya 3 Jumlah Produksi Ton 3.028 5.100 4.906 5.000 1.043* Perikanan Tangkap Catatan: *) Posisi s/d Juni 2012 **) angka proyeksi Sumber: Dislautkan Provinsi DIY

Pemenuhan kebutuhan akan protein hewani, khususnya ikan, dapat dilihat dengan adanya peningkatan konsumsi ikan per kapita dari tahun ke tahun. Konsumsi ikan per kapita Provinsi DIY selama 3 tahun terakhir menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2008 konsumsi ikan Provinsi DIY sebesar 17,03 kg/kapita/tahun, kemudian meningkat menjadi 19,38 kg/kapita/tahun pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 meningkat menjadi 22,06 kg/kapita/tahun dan meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 23,01 kg/kapita/tahun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh gencarnya kegiatan sosialisasi gemar makan ikan di Provinsi DIY. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 157


Sumber: Dislautkan Provinsi DIY

Gambar 4.6 Konsumsi Ikan Per Kapita di Provinsi DIY (Kg/Kap/Tahun), 2008‐2012 Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di Provinsi DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Meskipun produksi perikanan DIY terus mengalami peningkatan sejak tahun 2008, namun permintaan ikan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari wilayah Provinsi DIY. Jumlah produksi perikanan DIY selama periode 2008‐2011 rata‐rata sebesar 37.595,5 ton per tahun. Produksi paling tinggi selama periode tersebut adalah pada tahun 2011 yaitu mencapai 49.524 ton. Meskipun kenaikan produksi yang sangat signifikan terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 74,32% dibandingkan tahun 2009. Kenaikan produksi perikanan DIY pada tahun 2011 disumbang dari kenaikan produksi perikanan budidaya yang mengalami pertumbuhan 7,60%, dan dari perikanan tangkap dengan pertumbuhan sebesar 1,97%. Sedangkan pada tahun 2012 sampai Triwulan II (bulan Juni 2012), produksi perikanan mencapai 26.617, 36 ton terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 25.573,834 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 1.043,202 ton.

Sumber: Dislautkan Provinsi DIY

Gambar 4.7 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Provinsi DIY (ton), 2008‐ 2011 IV ‐ 158



BAB IV

Produksi perikanan di DIY didominasi oleh perikanan budidaya. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah, rata‐rata kontribusi perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan DIY mencapai 85,23%, bahkan pada tahun 2011 mencapai 89,36%. Sementara kontribusi perikanan tangkap menurun dari 11,17% pada tahun 2010 menjadi 10,64% pada tahun 2011. Penurunan produksi perikanan tangkap disebabkan sering terjadinya over fishing dan illegal fishing serta kurangnya restocking di perairan umum, sehingga sumber daya ikan di perairan umum berkurang. Selain itu, faktor cuaca juga sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di Provinsi DIY. Potensi serta pemanfaatan sumber daya melalui perikanan tangkap masih terus dioptimalkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya baik budidaya air tawar maupun air payau yang banyak tumbuh dan berkembang di Provinsi DIY juga menjadi prioritas dalam pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan perikanan budidaya merupakan kontributor utama dalam produksi perikanan di DIY.

Sumber: Dislautkan Provinsi DIY Gambar 4.8 Persentase Perikanan Tangkap dan Budidaya terhadap Total Produksi Perikanan di Provinsi DIY, 2008‐2012*


IV ‐ 159


Capaian kinerja bidang kelautan dan perikanan tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DIY. Program‐program di bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DIY selama 2008‐2012 yaitu: 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan. 3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber daya Laut. 4. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim. 5. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat. 6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. 7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. 8. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. 9. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 10. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. 11. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumber daya Alam. 12. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan. Adapun rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan selama kurun waktu 2008‐2012 sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 4.88 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*



Pagu (Rp) 6.344.085.760,00 12.477.218.945,00 20.526.388.970,00 35.043.686.685,00 33.993.410.510,00

Keuangan Realisasi (Rp) 5.007.910.920,00 10.930.754.295,00 18.891.803.781,00 33.975.051.972,00 9.331.782.028,00

Capaian (%) 93,11 87,60 92,90 95,55 27,45

Fisik (%) 100,00 99,90 99,90 100,00 55,70

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Dislautkan Provinsi DIY

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 14 dengan jumlah kegiatan sebanyak 65. Sampai dengan bulan Juli 2012, capaian realisasi keuangan sebesar 27,45% dengan capaian fisik sebesar 55,70%. IV ‐ 160



BAB IV

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya penanganan urusan kelautan dan perikanan di Provinsi DIY tidak terlepas dari permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi DIY antara lain: 1. Tingginya harga pakan, Harga pakan terutama pakan pabrikan mengakibatkan biaya produksi tertinggi di penyediaan pakan dan bila dibandingkan dengan harga jual produk ikan tidak sebanding sehingga terdapat tiga kemungkinan bagi pembudidaya ikan terutama pembudidaya lele, yaitu mengalami rugi, impas, atau meraih untung hanya sedikit. 2. Terbatasnya induk dan benih berkualitas Induk dan benih unggul yang tersedia belum mencukupi kebutuhan bagi pembudidaya baik pembenih maupun pembesar. Hal ini disebabkan keterbatasan unit pembenihan milik Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan benih dan induk unggul. 3. Sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan masih perlu ditingkatkan (penguasaan IPTEK). 4. Konsumsi ikan per kapita masih rendah. 5. Produtivitas masih rendah Produktivitas yang rendah disebabkan beberapa hal antara lain: pakan, benih, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan, manajemen media budidaya dan pola budidaya yang belum dikelola dengan baik. 6. Lembaga pelaku usaha kelautan dan perikanan belum mantap. 7. Keskanling di tingkat pembudidaya belum diperhatikan secara serius. 8. Pola produksi belum diatur. 9. Koordinasi belum berjalan dengan baik. 10. Penangkapan tidak ramah lingkungan. 11. Kondisi alam laut yang kurang bersahabat. 12. Penanganan produk kelautan dan perikanan belum optimal. 13. Pelanggaran jalur penangkapan. 14. Penegakan hukum belum optimal. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 161


Solusi Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, perlu ditempuh beberapa langkah pemecahan sebagai berikut: 1. Upaya pemecahan permasalahan tingginya harga pakan dapat dilakukan dengan inovasi teknologi penyediaan pakan melalui pakan alternatif dan menumbuhkan industri‐industri pakan skala kecil di kelompok‐kelompok/pelaku usaha dengan memperhatikan sumber, kualitas dan harga bahan baku, nutrisi pakan yang diproduksi, dan distribusi produk. Pakan yang dihasilkan diharapkan mampu menekan biaya produksi (pakan) namun tidak mengurangi produksi dan produktivitas budidaya perikanan. 2. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan induk dan benih yang berkualitas dan memenuhi standar baku, maka Unit Pembenihan Dinas di masa mendatang difokuskan untuk menyediakan calon induk ikan untuk pemenuhan kebutuhan di UPR yang belokasi menyebar di seluruh DIY. Dengan menggunakan benih yang berasal dari UPR, maka pembudidaya ikan telah membudidayakan ikan yang memenuhi standar mutu yang ditentukan. 3. Peningkatan IPTEK bagi sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan dilakukan melalui beberapa upaya antara lain: pelatihan, magang, bimbingan teknis sesuai dengan jenis usaha pelaku usaha kelautan dan perikanan. 4. Upaya meningkatkan konsumsi ikan per kapita dilakukan melalui upaya kampanye makan ikan, alih teknologi dan informasi, gemarikan, dan distribusi ikan yang merata di seluruh wilayah DIY. 5. Peningkatan produtivitas dilakukan melalui intensifikasi dengan memperhatikan aspek‐aspek teknis, sehingga dengan luasan dan waktu yang tetap dapat meningkatkan produksi dengan tetap mempertimangkan aspek ekonomis. Aspek teknis dimaksud antara lain: pengelolaan pakan, penyediaan benih berkualitas, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan, manajemen media budidaya dan pola budidaya yang baik sesui dengan CPIB dan CBIB. 6. Pemantapan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan dilakukan melalui pembinaan kelembagaan, peningkatan kelas kelompok, peningkatan peran kelompok dalam mengakses teknologi, pasar dan kebutuhan kelompok. Selain itu, diperlukan dukungan kelembagaan pemerintah yang mendukung peningkatan peran kelompok seperti lembaga penyuluhan lembaga pelayanan dan lembaga lainnya yang berkaitan. 7. Penanganan keskanling dapat ditingkatkan melalui pelayanan keskanling yang dilaksanakan oleh Dinas khususnya Pengendali Hama Penyakit Ikan melalui pengujian kualitas air dan penyakit IV ‐ 162



BAB IV

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

serta penanganannya. Di tingkat pembudidaya dilakukan upaya melalui bimbingan teknis/pelatihan dan penyuluhan langsung dalam penangani keskanling. Pengaturan pola produksi dimaksudkan untuk mengatur kontinuitas produksi sehingga kebutuhan konsumen/pasar dapat terpenuhi sepanjang masa. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi antar kabupaten dan antar kelompok serta antar anggota dalam kelompok sehingga selain produksi kontinu, harga produk juga relatif stabil. Peningkatan koordinasi antar wilayah, antar instansi yang terkait, dan antar dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sehinga terjadi sinergi dalam pengembangan kelautan dan perikanan. Hal ini akan mengurangi terjadinya konflik antar stakeholder terkait dan akan terjadi saling mendukung sehingga semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik. Untuk menanggulangi penangkapan tidak ramah lingkungan, dilakukan berbagai upaya yang dikoordinasikan dengan instansi berwenang sampai ke tingkat kecamatan sehingga dapat menekan pelanggaran alat/bahan penangkap ikan. Untuk mengantisipasi kondisi alam laut yang kurang bersahabat telah dan terus diupayakan pemecahannya antara lain mengalihkan cara penangkapan ikan di laut dari perahu kecil ke perahu besar serta dipacunya penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo. Dalam rangka penanganan produk terutama ikan laut yang berasal dari luar daerah dilakukan pengawasan mutu dengan melakukan tindakan langsung kepada penjual untuk kemudian ditindaklanjuti kepada pemasok apabila ditemukan produk yang dikirim mengandung bahan berbahaya tertentu. Diperlukan dokumen penjamin kualitas ikan yang dikirim baik dari maupun ke luar daerah melalui surat keterangan asal (SKA). Penanganan pelanggaran jalur penangkapan dilakukan dengan penyediaan kapal pengawasan dan peningkatan frekunsi pengawasan di laut untuk mengurangi pelanggaran jalur penangkapan. Untuk peningkatan penegakan hukum dilakukan melalui koordinasi dengan instansi berwenang dan instansi berwajib sesuai dengan tugas fungsi masing‐masing.


IV ‐ 163


3

URUSAN PERTANIAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis bagi Provinsi DIY. Sektor pertanian memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Bagi Provinsi DIY, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi DIY yang menempati posisi ketiga setelah sektor jasa‐jasa serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dalam rentang waktu 2008‐2011 kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan. Akibat kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan laju 0,42% per tahun. Meskipun alih fungsi lahan lebih banyak terjadi pada lahan marjinal tadah hujan dengan frekuensi tanam dan produktivitas rendah, hal ini tetap merupakan tantangan cukup berarti dalam pembangunan sektor pertanian ke depan. Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor‐faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani. NTP Provinsi DIY selama kurun waktu 2008‐2011 menunjukkan adanya tren yang meningkat, dimana tahun 2008 tercatat sebesar 105,28 dan kemudian menjadi 107,58 pada tahun 2009. Selanjutnya kembali meningkat pada tahun 2010 sebesar 112,7 dan pada tahun 2011 menjadi 114,89. NTP sampai Juli 2012 juga lebih tinggi daripada sebelumnya yaitu sebesar 115,81. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan pilihan mata pencarian yang menguntungkan bagi masyarakat DIY. Terlebih dengan penajaman peran subsistem agribisnis hilir (pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian) yang mampu memberikan nilai tambah sangat signifikan.

IV ‐ 164



BAB IV

118 116

115.81

114.89

114 112.74

112 110 108

107.58

106

105.28

104 102 100 2008

2009

2010

2011

2012*


Gambar 4.9 Perkembangan Nilai NTP Provinsi DIY, 2008‐2012 Selain nilai NTP, produksi sektor pertanian di DIY juga mengalami kenaikan. Selama 2008‐2012 produktivitas tanaman pangan naik rata‐rata 1,48% per tahun, meskipun pada tahun 2010 terjadi penurunan produksi. Penurunan ini disebabkan oleh anomali iklim berupa musim hujan berkepanjangan. Fenomena iklim ekstrim ini menggangu sistem usaha tani tanaman pangan secara keseluruhan. Namun demikian pada tahun 2010, produksi padi ladang (gogo), jagung, kacang hijau dan ubi kayu mengalami kenaikan dibanding produksi tahun 2009. Tabel 4.89 Produktivitas Tanaman Pangan di Provinsi DIY, 2008‐2012 No

Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Padi sawah Padi ladang Padi Total Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar Sorgum Rata‐rata

Produktivitas (ku/ha) 2009 2010 2011

2008

2012*

Rata‐Rata Pertumbuhan (%)

62,61

62,72

60,50

60,51

63,56

0,42

42,68

44,10

44,10

44,24

47,79

2,92

56,95

57,62

56,02

55,89

59,09

0,97

40,10

42,24

39,80

41,8

46,86

4,17

10,76

12,72

11,39

11,31

12,14

3,60

9,87

10,54

10,02

10,76

11,39

3,77

6,68

6,35

5,96

6,04

6,19

(1,81)

142,77

165,58

178,17

139,01

148,77

2,16

125,51

116,50

108,25

110,99

117,96

(1,36)

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

‐

1,48

Sumber: Dinas Pertanian DIY *) Angka Ramalan I 2012 Produksi tanaman hortikultura naik rata‐rata 4,01% per tahun. Kenaikan total produksi tanaman hortikultura terutama disebabkan oleh LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 165


peningkatan produksi tanaman hias krisan dan tanaman biofarmaka. Peningkatan produksi juga didorong oleh berkembangnya aktivitas kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai dampak positif bantuan sosial bagi kelompok tani/gapoktan. Sementara itu pada periode yang sama, subsektor peternakan juga mengalami kenaikan produksi. Peningkatan populasi ternak pada tahun 2009 sebesar 5,24% dan pada tahun 2010 sebesar 0,52%. Meskipun kenaikan pada tahun 2010 lebih kecil jika dibanding tahun 2009, namun masih positif sehingga selama 2008‐2012 peningkatan populasi ternak sebesar rata‐rata 1,74% per tahun.

Tabel 4.90 Populasi Ternak di Provinsi DIY di Provinsi DIY, 2008‐2012 No

Jenis Ternak

Populasi (dalam ekor) 2008

2009

2010

2011

2012*

Rata‐rata Pertumbuhan (%)

Ternak Besar 1

Kuda

2

Sapi Potong

3 4

1.354

1.222

1.360

1.508

1.582

4,14

269.927

283.043

290.949

385.370

430.663

13,37

Sapi Perah

5.652

5.495

3.466

3.888

3.594

‐9,18

Kerbau

4.607

4.312

4.277

1.238

1.005

‐26,09

Ternak Kecil 5

Kambing

304.780

308.353

331.147

343.647

359.406

4,11

6

Domba

130.775

132.872

136.657

147.773

154.908

4,20

7

Babi Ternak unggas Ayam Kampung

8.766

12.038

12.695

13.056

14.449

15,21

3.925.95 8

3.916.63 3.861.67 6 6

4.019.96 0

4.052.13 9

3.224.10 2.799.18 8 2 5.276.89 5.435.52 7 1

3.160.69 7 5.770.83 2

3.351.00 2 6.032.66 8

4,02

446.704

516.525

535.557

5,33

8

Ayam Ras

0,82

9

Petelur

10

Pedaging

2.933.21 6 5.128.48 8

11

Itik

443.203

Rata‐rata Pertumbuhan

498.237

3,22

1,74

Sumber : Dinas Pertanian DIY, *) angka prediksi

Pembangunan pertanian juga menyangkut subsektor perkebunan dimana ruang lingkup pembangunan perkebunan meliputi kegiatan‐ kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, ekstensifikasi dan diversifikasi kebun, produksi, pengolahan dan pemasaran, peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan perkebunan, pengembangan kelembagaan, serta penerapan agribisnis perkebunan dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

IV ‐ 166



BAB IV

Agribisnis perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk yang dihasilkan, pengolahan dan pemasaran hasil yang memadai serta tingkat efisiensi usaha tani dapat tercapai. Penerapan agribisnis ini dapat diciptakan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna serta tingkat kemampuan petani dan kelembagaan petaninya di dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis juga memadai. Di sisi lain efisiensi usaha tani akan dapat tercapai apabila produksi yang tinggi tersebut dapat diimbangi dengan biaya produksi yang sekecil mungkin dengan peluang pasar yang baik serta dicapai tingkatan dengan harga yang wajar. Dengan berbagai keterbatasan terkait potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi DIY maka langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk memenuhi permintaan pasar. Isu strategis pembangunan subsektor Perkebunan Provinsi DIY adalah sebagai berikut: 1. Akselerasi pengambangan tebu menuju swasembada gula. 2. Penerapan SNI wajib bagi kakao fermented. 3. Rehabilitasi dan reklamasi lahan akibat erupsi Gunung Merapi dalam rangka mendorong peningkatan daya dukung lahan, air. 4. Pemanfaatan areal perkebunan sebagai sasaran agrowisata. 5. Penerapan sertifikasi pangan organik bagi komoditas perkebunan. Pemerintah Provinsi DIY selama Tahun Anggaran 2008‐2012 mengimplementasikan program‐program urusan pertanian sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian. 4. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan. 5. Program Peningkatan Pemasaran dan Distribusi Hasil Perkebunan. 6. Program Pemanfaatan Teknologi dan Peningkatan Produksi Perkebunan 7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian. 8. Program Peningkatan Produksi Pertanian. 9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 11. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani. Rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanian selama kurun waktu 2008‐2012 sebagaimana tercantum pada tabel berikut. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 167


Tabel 4.91 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Pertanian di Provinsi DIY, 2008‐2012 Keuangan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*



Pagu (Rp) 9.207.892.129 17.396.579.105 19.846.374.830 18.734.272.850 17.907.943.432

Realisasi (Rp) 8.390.237.835 15.742.118.213 16.907.004.701 16.612.041.161 7.182.449.680

Capaian Fisik (%) (%) 91,12 98,02 90,49 99,42 85,19 96,11 88,67 99,59 40,11 45,00

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Dinas Pertanian Provinsi DIY

Jumlah program dilaksanakan untuk urusan pertanian pada tahun 2012 sebanyak 12 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 89 kegiatan. Sampai dengan bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 45,00% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 40,67%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1.

2.

3.

4.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian. Sebagian besar petani di Provinsi DIY merupakan petani berusia lanjut dengan pendidikan yang relatif masih rendah. Adopsi teknologi budidaya dan pengolahan. Petani pada umumnya masih menggunakan cara‐cara yang sudah terbiasa dilakukan secara turun‐temurun. Petani akan mengadopsi teknologi baru apabila sudah meyakini benar dan sudah terbukti bahwa teknologi baru tersebut benar‐benar mempunyai kelebihan dibandingkan dengan teknologi yang sudah diyakininya selama bertahun‐tahun. selain itu, temuan teknologi baru sering kali belum secara cepat dapat diinformasikan ke tingkat lapang. Akses terhadap permodalan. Sumber utama pembiayaan usaha tani sebagian besar berasal dari modal sendiri. Sementara itu pemerintah telah menyediakan beberapa skema pembiayaan/SKIM kredit bagi petani/peternak dengan bunga yang relatif rendah dibanding skim kredit komersial. Skema pembiayaan usaha tani antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS). Namun demikian, penyerapan skema kredit tersebut belum maksimal karena bank‐bank penyalur mensyaratkan agunan ataupun penjaminan kepada petani/peternak, sehingga petani/peternak belum dapat secara maksimal memanfaatkan kredit dimaksud. Sarana dan prasarana. IV ‐ 168



BAB IV

a.

5.

Pemilikan lahan pertanian Hasil PUT Tahun 2009 Provinsi DIY juga menunjukkan bahwa sebagian besar RTUT‐PJKT di Provinsi DIY (78,32%) menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. b. Alih fungsi lahan pertanian ke non‐pertanian Saat ini alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian mencapai 0,42% per tahun atau sekitar 200 ha/tahun. Hal tersebut mengakibatkan inefisiensi pengelolaan usahatani. Alih fungsi lahan pada lahan persawahan berakibat pada meningkatnya kerusakan atau terputusnya jaringan irigasi di tingkat usaha tani maupun di tingkat desa. c. Jaringan Irigasi Jaringan irigasi tersier pada saat ini sebagian besar merupakan jaringan irigasi yang dibangun pada beberapa puluh tahun yang lalu, atau merupakan jaringan irigasi sangat sederhana yang dibangun secara swakarsa oleh masyarakat. Saat ini cukup banyak jaringan irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, karena mengalami kerusakan. Di sisi lain kondisi jaringan irigasi tersier masih banyak yang belum permanen atau terbuat dari tanah sehingga memperlambat aliran air bahkan menyebabkan kebocoran di sepanjang saluran yang mengakibatkan ketidakmerataannya pembagian air sejak hulu hingga hilir. d. Jalan usahatani dan Jalan produksi. Di sebagian besar wilayah perdesaan jalan usahatani maupun jalan produksi belum memadai sehingga terjadi inefisiensi dalam pengelolaan usahatani maupun dalam pemasaran hasil pertanian. e. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik maupun pestisida masih cukup tinggi dalam penerapan budidaya, bahkan untuk komoditas tertentu penggunaannya tidak sesuai rekomendasi, sehingga menyebabkan biaya produksi tinggi dan merusak ekosistem. Faktor luar a. Pemanasan global Pengaruh pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang cukup ekstrem dan tidak menentu sehingga berdampak pada pengaturan musim tanam. b. Kebijakan ekonomi makro Kebijakan Pemerintah berupa ratifikasi Persetujuan WTO dan ACFTA berakibat pada masuknya produk impor ke pasar domestic secara masal yang tidak dapat dibendung. Hal tersebut menjadi ancaman bagi produk pertanian lokal karena pada umumnya harga produk lokal lebih mahal, akibat inefisiensi dalam


IV ‐ 169


c.

pengelolaan usaha. Di samping itu penjualan produk pertanian lokal biasanya dilakukan dengan sistem curah sehingga kalah bersaing dengan produk impor dalam hal pengemasan produk. Bencana Erupsi Gunung Merapi Erupsi Gunung Merapi menyebabkan kematian sapi perah yang mengakibatkan penurunan populasi sapi perah dan produksi susu. Erupsi juga mengakibatkan kerusakan tanaman salak, sayuran dan kubung tanaman hias krisan. Dampak lahar dingin dirasakan hingga tahun‐tahun berikutnya.

Solusi 1.

Peningkatan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan baik bagi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan) maupun petugas di tingkat lapangan. Metode pendidikan dan pelatihan yang ideal adalah perpaduan antara kegiatan pembelajaran di dalam ruangan, di luar ruangan, hingga studi banding ke luar daerah. 2. Untuk menumbuhkan respon petani terhadap penggunaan teknologi baru diperlukan metode yang mampu memberikan keyakinan pada petani bahwa teknologi baru tersebut sudah teruji dan benar‐benar lebih baik dan lebih menguntungkan/memberikan manfaat bagi usaha taninya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan dengan metode Sekolah Lapangan dan adanya Laboratorium Lapangan dimana petani dilibatkan langsung mulai dari perencanaan hingga evaluasi terhadap teknologi baru tersebut. Disamping itu sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik dengan kemasan budaya lokal sehingga lebih mudah diterima dan dipahami oleh petani. 3. Akses terhadap permodalan. Berbagai skema pembiayaan/skim kredit, baik dari Pemerintah maupun BUMN tidak dapat diimplementasi secara parsial, akan tetapi harus disertai dengan pendampingan dan penguatan kelembagaan petani. Pembinaan petani dilaksanakan dengan basis kelompok (kelompok tani maupun gabungan kelompok tani). 4. Sarana dan prasarana. a. Kepemilikan Lahan Pertanian Untuk mengatasi pemilikan lahan yang sempit (rata‐rata <0,5 Ha), Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengembangan usahatani lahan sempit dengan prioritas komoditas bernilai ekonomi tinggi dan efisien, diantaranya melalui pemanfaatan lahan produktif untuk pengembangan perbenihan dan perbibitan, mengingat harga jual produk benih selalu lebih tinggi dibanding produk konsumsi. IV ‐ 170



BAB IV

Disamping itu dilakukan integrasi terhadap pengelolaan usahatani dalam satu wilayah tertentu (Integrated Farming) di mana potensi sumberdaya lokal digarap dengan terintegrasi dari on‐farm hingga off‐farm sehingga memberikan manfaat yang besar bagi petani di lokasi tersebut. b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Upaya yang telah dilakukan untuk menghambat laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah melalui fasilitasi sarana produksi pertanian dengan kelompok sasaran petani lahan sawah di daerah yang laju alih fungsi lahannya cukup pesat. Dengan asumsi bahwa alih fungsi lahan dipicu oleh kesulitan memenuhi kebutuhan sarana produksi, maka fasilitasi yang diberikan berupa pemberian pupuk majemuk dan pupuk organik, dengan harapan petani tetap melakukan usahatani dan tidak mengubah fungsi lahannya ke non pertanian. Dengan fasilitasi tersebut petani penerima berkomitmen untuk tidak mengalihfungsikan lahannya sekurang‐kurangnya selama 3 (tiga) tahun setelah penerimaan bantuan. Upaya lain yang telah dilakukan adalah: 1) Melakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk pelaksanaan sertifikasi bagi lahan produktif tanpa dipungut biaya; 2) Dari sisi regulasi, keberadaan Peraturan Daerah DIY tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu ditindaklanjuti dengan pemberlakuan peraturan serupa atau turunannya di tingkat Kabupaten; c. Jaringan Irigasi Untuk mengatasi tidak berfungsinya jaringan irigasi yang ada akibat alih fungsi lahan, maka dalam setiap proses alih fungsi lahan, aparatur Pemerintah selalu dilibatkan secara aktif dalam tahap‐ tahap negosiasinya. Dalam kesempatan itu aparat secara aktif memberi masukan bagi penyelamatan jaringan irigasi yang tidak akan lagi digunakan pada kawasan tersebut, namun aliran airnya masih dibutuhkan untuk lahan‐lahan di sekitarnya. Bagi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan maupuan jaringan yang masih sangat sederhana sehingga jangkauan aliran airnya terbatas, Pemerintah memberikan fasilitasi berupa bantuan sosial untuk perbaikan maupun pembangunan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) serta jaringan irigasi desa (JIDES). d. Jalan Usahatani dan Jalan produksi Pemerintah, baik melalui dana alokasi khusus, dana tugas pembantuan, maupun APBD Provinsi telah mengalokasikan kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan‐jalan usahatani yang bermanfaat bagi kelancaran pengangkutan sarana produksi agar sampai ke lokasi dengan tepat jumlah maupun tepat waktu, serta LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 171


5.

pembangunan dan perbaikan jalan produksi yang bermanfaat bagi kelancaran pengangkutan hasil usahatani ke pasar terdekat. e. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia Untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk dan pestisida kimia, Pemerintah memberikan fasilitasi baik berupa bantuan langsung pupuk organik maupun bantuan sosial untuk pembuatan bangunan Rumah Kompos (RP3O) maupun alat pembuat pupuk organic (APPO). Dalam hal ini petani didorong untuk menggunakan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah di sekitarnya dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik, karena dengan penggunaan pupuk organik, di samping dapat mempertahankan produktivitas tanaman juga dapat memperbaiki kualitas lahan pertanian. Untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan pestisida kimia, maka petani diperkenalkan dengan agens hayati sebagai pengganti pestisida kimia. Dalam hal ini petani dilatih tentang cara pembuatan agens hayati. Di samping itu juga dilakukan SL‐PHT serta penerapan GPP (Good Pesticide Practices) dalam usahataninya. Faktor Luar a. Pemanasan global Pemerintah telah melakukan upaya pembinaan dan pendampingan pada petani dalam hal antisipasi terhadap potensi eksplosi hama penyakit yang akan timbul akibat perubahan iklim yang ekstrim, potensi banjir, kekeringan, dan dampak perubahan iklim (DPI) melalui pola sekolah lapangan, antara lain: SL‐Iklim, SL‐ pertanian hemat air, SL‐PTT, dan SL‐PHT. b.

Kebijakan Ekonomi Makro Langkah‐langkah yang telah diambil untuk melindungi petani produsen dari akibat buruk mekanisme pasar bebas sekaligus meningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah, antara lain: 1) Penyusunan SOP (Standard Operational Procedure) dan penerapan GAP (Good Agricultural Practices) pada beberapa produk hortikultura unggulan daerah (Salak, Pisang, Mangga, Jamur, Melon, Cabe merah, Bawang merah, Buah Naga, Srikaya); 2) Registrasi kebun sebagai syarat untuk dapat diekspor ke negara lain 3) Penyusunan SOP dan penerapan GMP (Good Manufacturing Practices) serta GHP (Good Handling Practices) pada proses pasca panen, pengolahan hasil panen hingga pemasaran produk hasil pertanian; 4) Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani melalui fasilitasi Dana Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian (DPM‐PHP); 5) Fasilitasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil untuk

IV ‐ 172



BAB IV

mempertahankan agar kualitas produk pasca panen tetap memiliki akseptabilitas bagi pembeli serta memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan oleh petani; 6) Meningkatkan promosi produk unggulan dan membangun jejaring promosi ke provinsi lain utamanya yang tergabung dalam Mitra Praja Utama (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) serta melakukan promosi melalui keikutsertaan dalam pameran‐pameran tingkat nasional. c.

Penanggulangan erupsi Gunung Merapi 1) Pemberian dana stimulan yang berupa bantuan sosial untuk pengembangan sapi perah khususnya korban bencana erupsi Merapi untuk pembelian sapi perah. Pembelian sapi untuk penggantian ternak sapi mati s.d 4 Januari 2011 sebanyak 3.413 ekor. 2) Pemangkasan pelepah salak yang rusak/rebah akibat erupsi Gunung Merapi dengan sistem Padat Karya (cash work). Lokasi di kecamatan Cangkringan, Pakem dan Turi. Luas areal pemangkasan pelepah 1.547,8 ha, jumlah tenaga kerja terserap sejumlah 8.662 petani dengan HOK sejumlah 103.941 HOK. 3) Pemulihan Usaha Ekonomi Petani a) Pembuatan kubung krisan sebanyak 12 kubung pada Asosiasi Petani Krisan dengan anggota 5 kelompok tani dengan luasan 400 m2/kubung. b) Bantuan sosial untuk pembersihan lahan sayuran seluas 55 ha dengan rincian 35 ha di kecamatan Cangkringan dan 20 ha di kecamatan Pakem. c) Bantuan sosial untuk pengembangan ternak ayam buras bagi 3 kelompok tani di kecamatan Cangkringan. d) Bantuan sosial untuk pengembangan ternak kambing Bligon bagi 20 kelompok kambing Bligon di kecamatan Cangkringan. e) Kegiatan pemusnahan bangkai ternak sebanyak 1.167 ekor sapi di kecamatan Cangkringan. 4) Penanggulangan dampak banjir lahar dingin Merapi a) Fasilitasi langsung berupa bantuan dalam berbagai bentuk (sarana produksi: benih, pupuk, bahan pengendalian). b) Fasilitasi tidak langsung: perbaikan jaringan irigasi, jalan pertanian, Pembenahan lahan pembenihan hortikultura di UPTD Balai Pengembangan Perbenihan Hortikultura Unit Ngipiksari seluas 5 ha dengan penambahan pupuk organik dan uji coba penanaman tanaman sayuran.


IV ‐ 173


4

URUSAN KEHUTANAN

Ruang lingkup pembangunan kehutanan meliputi kegiatan‐kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, sumber daya hutan, produksi, pengolahan dan pemasaran, peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan kehutanan, pengembangan kelembagaan, optimalisasi dan pemanfaatan fungsi hutan, peningkatan konservasi sumber daya alam dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekitar hutan, kelestarian hutan dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kehutanan diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang‐undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang‐undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengurusan sumber daya alam sebagai satu kesatuan ekosistem. Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan, yaitu: (1) Keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional; (2) Keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi; (3) Tata kelola sumber daya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, ekologi/lingkungan maupun sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan secara utuh. Posisi strategis sumber daya hutan dalam konteks pembangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) Peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian dan masyarakat; (2) Peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan. Hutan di DIY sebesar 25,22% dari luas wilayah DIY atau seluas 80.398,08 Ha. Dari luas tersebut, 19,35% merupakan hutan rakyat dan sisanya 5,87% merupakan hutan negara. Pada tahun 2010 luas kerusakan kawasan hutan di DIY mencapai 4,939% yang sebagian besar (4,938%) diakibatkan adanya bencana alam erupsi Gunung Merapi, sedangkan pada tahun 2010 telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di wilayah Provinsi DIY sebesar 9,93%. Berdasarkan wilayah administrasi, kawasan hutan negara dibagi dalam 4 wilayah yaitu Kabupaten Gunungkidul seluas 14.895,500 Ha, Kabupaten Bantul 1.052,600 Ha, Kabupaten Sleman 1.729,464 ha dan Kabupaten Kulon Progo seluas 1.037,500 Ha. Sedangkan berdasarkan fungsi hutan, kawasan hutan negara terdiri atas hutan produksi 13.411,700 Ha, Hutan lindung 2.312,800 Ha, Hutan konservasi 2.990,564 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,600 Ha). IV ‐ 174



BAB IV

Mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/Kpts‐II/2000 tertanggal 12 Juli 2000, hutan AB dikelompokkan menjadi hutan produksi. Isu strategis dalam pembangunan kehutanan: 1. Optimalisasi manfaat hutan negara yang lestari pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. 2. Peranan Tahura dalam optimalisasi manfaat hutan negara yang lestari pada aspek lingkungan, sosial dan aspek ekonomi 3. Rehabilitasi dan reklamasi lahan akibat erupsi Merapi dalam rangka mendorong peningkatan daya dukung lahan, air 4. Penerapan sertifikasi untuk hasil hutan kayu 5. Fasilitasi pengembangan hutan rakyat 6. Gerakan Cinta Hutan, One Man One Tree, Kecil Menanam Dewasa Memanen, Kampanye Indonesia Menanam. Untuk mengelola hutan di wilayah Provinsi DIY, program‐program di bidang kehutanan yang dilaksanakan selama tahun 2008‐2011 yaitu: 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kehutanan dan perkebunan selama kurun waktu 2008‐2011 sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Tabel 4.92 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Keuangan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*



Pagu (Rp) 10.713.577.213 15.985.500.857 11.035.183.900 12.218.574.228 12.425.566.575

Realisasi (Rp) 10.178.653.177 10.085.661.080 9.693.485.949 10.487.377.005 4.498.314.062

Capaian (%) 95,01 63,09 87,84 85,83 36,20

Fisik (%) 100,00 100,00 91,31 100,00 40

Catatan: *)Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Dishutbun Provinsi DIY

Pada tahun anggaran 2009 capaian keuangan hanya sebesar 63,09% akan tetapi fisik 100%, hal tersebut disebabkan adanya sisa lelang pengadaan mesin pabrik kayu putih Sendangmole di Gunungkidul. Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 10 program dengan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 175


jumlah kegiatan sebanyak 85 kegiatan. Sampai dengan bulan Juli 2012, capaian fisik rata‐rata sebesar 40% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 36,20%, semua kegiatan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Berbagai permasalahan/hambatan yang dihadapi dan tindak lanjut di dalam melaksanakan pembangunan kehutanan dan perkebunan, antara lain: 1. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang dan masih terjadi pencurian kayu hutan. 2. Daya dukung lahan air dan hutan masih belum optimal sesuai yang diharapkan sehingga perlu terus ditingkatkan. 3. SDM dan kelembagaan petani hutan masih belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi hutan Solusi 1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan dilakukan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat sekitar hutan, fasilitasi paket‐paket produktif yang menghasilkan hasil hutan non kayu untuk memberikan nilai tambah/pendapatan didalam pengelolaan hutan sehingga tanaman pokok hutan tetap lestari dan meningkatkan pengamanan hutan dan pengendalian peredaran hasil hutan secara periodik dan berkelanjutan. 2. Untuk mengoptimalkan daya dukung lahan air dan hutan, dilaksanakan fasilitasi sarana pengelolaan lahan dan air, penghijauan untuk hutan rakyat, reboisasi dan pengkayaan untuk kawasan hutan negara serta pengutuhan populasi tanaman perkebunan agar memenuhi skala ekonomi, pemanfaatan pupuk organik untuk mendorong pengembalian kesuburan tanah dan diverfisikasi baik tanaman maupun non tanaman. 3. Untuk meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan petani hutan dilakukan melalui pelatihan, magang petani, studi orientasi bagi petani/kelembagaan petani sehingga semakin meningkat pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kehutanan. Pemerintah juga memfasilitasi paket‐paket produktif dalam rangka meningkatkan pelestarian hutan. IV ‐ 176



BAB IV

5

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM), memiliki peran didalam memfasilitasi dan menyediakan pasokan energi dan sumber daya mineral antara lain melalui penyediaan listrik perdesaan, pengembangan energi baru terbarukan dan penyediaan air bersih melalui pemboran air tanah dalam. Tabel 4.93 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan ESDM, 2008‐2012 No

Indikator Kinerja Peningkatan Ratio Elektrifikasi

1

Peningkatan Kapasitas Energi Listrik

2

Pemenuhan Kebutuhan Air di daerah Sulit Air

3

Satuan

Target dan capaian 2008




0,02

0,02

0,02

0,02

Persen

Target 2012

0,015 0,02

0,02

0,02

0,81

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

1,33

6

6

6

6

Persen

0,30

Persen

6 6

6

6

8


Selain indikator di atas, melalui renstra dinas, terdapat indikator kinerja terkait bahan galian dan bahan bakar, yaitu: 1. Peningkatan nilai produksi bahan galian dengan target 0,37% pertahun. 2. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar sesuai kuota dengan target sebesar 100% pertahun. Capaian Kinerja hingga tahun 2011 untuk urusan ESDM telah dapat memenuhi target yang telah ditentukan sebagai indicator capaian kineja dalam RPJMD 2009 – 2013, bahkan untuk Tahun 2011 mampu melampaui target yang telah ditentukan. Sehingga capaian kinerja untuk urusan ESDM pada bulan Juli 2012 juga telah memenuhi target yang telah ditentukan. 5.1

Peningkatan Ratio Elektrifikasi

Energi listrik diharapkan dapat mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Disisi lain ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 177


baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor‐sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada akhir tahun 2010, jumlah RT di DIY ada 1.008.663 KK dengan ratio elektrifikasi 75,04%. Pada tahun 2011, berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah RT tercatat 1.037.976 KK, dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD pada tahun 2011,dapat dilaksanakan penambahan RT berlistrik sebanyak 191 RT sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,018% dari target sebesar 0,015%. Sedangkan melalui dana APBN jumlah RT berlistrik meningkat sebanyak 29.840 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,79%. Secara total ratio elektrifikasi pada tahun 2011 tercapai 76,21%, meningkat sebesar 0,81% dari tahun 2010 5.2 Peningkatan Kapasitas Daya Listrik Pembangunan energi daerah yang berkelanjutan diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya dan kemampuan daerah yang sejalan dengan peningkatkan kemandirian, daya saing dan nilai tambah daerah. Kebijakan diversifikasi energi atau penganekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di daerah antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, angin, surya dan biogas. Khusus untuk pengembangan dan pemanfaatan tenaga air melalui pembangunan PLTMH, ketersediaan aliran air merupakan salah satu persyaratan pokok untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sehingga diperlukan dukungan sektor lain yang terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Disamping itu diperlukan pula kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki lembaga khusus di bidang energi dan pengabdian masyarakat serta lembaga lainnya. Dengan memanfaatkan tenaga air, surya dan biogas, melalui dana APBN dan APBD Provinsi DIY dapat dibangkitkan tenaga listrik sebesar 106 kw dari keseluruhan potensi energi baru dan terbarukan di Provinsi DIY yang diperkirakan kurang lebih sebesar 10 mw. Sampai dengan tahun 2010, total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan sebesar 449,75 kw dari total potensi 10.000 kw. (10 mw). Kapasitas energi listrik yang telah dibangkitkan melalui program dan kegiatan APBD dan APBN di Provinsi DIY pada tahun 2011 sebesar 132,6 kw, sehingga meningkat 1,33% dari target sebesar 0,30%. IV ‐ 178



BAB IV

5.3 Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air Pengelolaan air tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota yaitu Cekungan Air Tanah Yogyakarta‐Sleman. Melalui dana APBN dan APBD Provinsi DIY, pendayagunaan air tanah dilakukan dengan pembuatan sumur bor air tanah dalam yang berada di daerah sulit air yaitu daerah dengan kedalaman muka air tanah dalam dan fluktuasi air tanah tinggi. Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011, pemenuhan air baku di daerah sulit air tercapai sebesar 8% dari target kinerja tahun 2011 yang ditetapkan sebesar 6% Upaya konservasi air tanah dilakukan dengan membuat sumur peresapan air hujan dan sumur pantau yang dilengkapi alat pantau permukaan air tanah yaitu automatic water level recording (AWLR) berbasis telemetri. 5.4 Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi DIY dikelompokkan dalam 3 jenis komoditas tambang, yaitu: mineral logam, mineral non logam dan batuan. Mineral logam meliputi: mangaan dan pasir besi, mineral non logam meliputi: fosfat, bentonit, zeolit, dan kaolin, sedangkan batuan meliputi : andesit, tanah urug, pasir, sirtu, batu kali, batu gamping, dan breksi batuapung. Produksi dari 7 (tujuh) mineral non logam dan batuan pada tahun 2011 yang banyak diusahakan di Provinsi DIY saat ini adalah sirtu/pasir dengan produksi 487.100 m3, batu gamping/kapur dengan produksi 87.486 m3, tanah liat dengan produksi 304 m3, andesit dengan produksi 191.275 m3, zeolit dengan produksi 300 m3, breksi batuapung dengan produksi 525 m3, dan tanah urug dengan produksi 101.648 m3. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011, total peningkatan nilai produksi bahan galian dari 7 mineral logam dan batuan sebesar 396,3 juta Rupiah atau meningkat 1,07% dari target sebesar 0,37%. 5.5. Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bakar Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar didistribusikan melalui 89 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi didistribusikan melalui 9 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji dengan 43 agen dan 2.832 pangkalan. Upaya pemenuhan kebutuhan bahan bakar, dilakukan melalui kegiatan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pada tahun 2011, penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium sebesar 458.064 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 179


KL, solar 112.816 KL serta penyaluran bahan bakar gas bersubsidi 52.792,15 Ton, realisasi penyaluran melebihi 1,3% dari besarnya kuota. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Secara umum beberapa permasalahan terkait urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah: 1. Masih terdapat kurang lebih 244 dusun yang sebagian besar KK nya belum berlistrik terutama di wilayah‐wilayah yang terpencil yang pada umumnya belum berkembang, karena pembangunan jaringan listrik di wilayah‐wilayah tersebut memerlukan investasi yang cukup besar. 2. Kegiatan usaha pertambangan belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum ditetapkannya Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Bupati. Solusi Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, beberapa solusi yang dilakukan meliputi: 1. Dalam rangka pemenuhan listrik perdesaan, dilakukan koordinasi secara terpadu antara pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dengan PT. PLN (Persero) khususnya pada wilayah‐wilayah yang secara teknis dan ekonomis tidak layak dibangun jaringan. 2. Bagi wilayah di kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan, diusulkan untuk dapat ditetapkan manjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) kepada Menteri ESDM dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Bupati. IV ‐ 180



BAB IV

6

URUSAN INDUSTRI

Sektor industri di Provinsi DIY memiliki kontribusi pada perekonomian Provinsi DIY sebesar 14,03% pada tahun 2010, menempati urutan keempat setelah sektor jasa, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Sektor industri di Provinsi DIY didominasi oleh usaha kecil dan menengah, dimana jenis usaha seperti ini sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah unit usaha pada tahun 2011 sebanyak 80.056 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 295.461 orang. Kondisi tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun 2010. sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.94 Perkembangan Potensi IKM, 2008‐2011 Capaian Tahun

Indikator 2008 Jumlah Unit Usaha Penyerapan Tenaga Kerja (orang) Nilai Investasi (Rp Miliar) Nilai Produksi (Rp Miliar) Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp Miliar)

76.267 273.621 769,27 2.800,90 1.258,22

2009 77.851 291.391 871,11 2.325,58 1.251,17

2010 78.122 292.625 878,06 2.821,21 1.358,29

2011 80.056 295.461 1.003,67 3.053,03 1.352,47

Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

Sektor Industri selama tahun 2011, mengalami perkembangan positif. Hal tersebut dapat dilihat adanya peningkatan dari jumlah unit usaha (2.48%), penyerapan tenaga kerja (0.97%), nilai investasi (14.31%), dan nilai produksi (8.22%). Pemerintah Provinsi DIY telah berupaya melalui berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat mengembangkan sektor industri di Provinsi DIY. Adapun program‐program yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2008‐2011 adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 3. Program Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT), Industri Kecil dan Menengah (IKM). 4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan Sistem Produksi. 5. Program Penataan Struktur Industri. 6. Program Pengembangan Sentra‐sentra Industri Potensial. 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif. Rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan industri selama kurun waktu 2008‐2011 sebagaimana tercantum pada tabel berikut. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 181


Tabel 4.95 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Industri di Provinsi DIY, 2008‐2012* Keuangan Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008 2009 2010 2011 2012*

3 3 6 6 6

19 37 43 29 41

Pagu (Rp) 2.501.444.115,00 2.904.765.750,00 3.197.835.300,00 5.592.796.390,00 3.992.704.090,00

Realisasi (Rp) 2.309.387.130,00 2.816.068.375,00 2.822.288.970,00 5.151.371.235,00 1.458.537.189,00

Capaia n (%) 92,00 97,00 88,00 92,11 36,52

Fisik (%) 100,00 100,00 98,83 100,00 35,00

Catatan: Posisi s/d Juli 2012 Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

Pada tahun 2011 jumlah program dilaksanakan sebanyak 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 29 kegiatan. Sampai akhir tahun, capaian fisik sebesar 100% dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 5.151.371.235,‐ atau 92,11%. Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 41 kegiatan. Sampai dengan bulan Juli 2012, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.458.537.189,‐,‐ atau 36,52 %. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Juli 2012 antara lain: 1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produk Olahan Ikan 2. Penerapan SNI IKM Logam 3. Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM Pangan 4. Pengembangan Desain IKM Kerajinan 5. Pelatihan ketrampilan Usaha Bagi Masyarakat Lingkungan Industri Hasil Tembakau (Cukai) 6. Peningkatan Inovasi Produk IKM Sutera 7. Jogja Fashion Week 8. Pelatihan Standarisasi IT Internasional 9. Pelatihan pengelolaan UKM Berbasis IT Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Pengusaha IKM lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi‐fungsi pemasaran masih kurang mampu mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan terbatasnya jaringan pemasaran. 2. Persediaan bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah lain misalnya: serat tumbuhan, kayu, kulit, perak dan bambu. 3. Umumnya IKM masih lemah dalam desain. Dalam berproduksi sebagian pengusaha hanya berdasarkan Job Order/Buyer Manded. IV ‐ 182



BAB IV

4. 5.

6. 7. 8.

Kemitraan Usaha pemasaran masih terbatas sehingga jaringan pasar masih terbatas. IKM belum optimal memanfaatkan pasar global karena daya saing masih rendah dan dihadapkan adanya peraturan lingkungan hidup, HAKI, Manajemen Mutu atau (ISO 9000). Masih banyak barang dijual belum menggunakan SNI. Kemampuan promosi IKM masih terbatas, disebabkan biaya promosi dianggap relatif masih mahal. Program pengembangan HAKI masih kurang optimal karena manfaat HAKI belum begitu dirasakan manfaat oleh perajin, tidak didukung dengan bantuan pendaftaran merk, sosialisasi HAKI serta operasional klinik HAKI juga kurang optimal.

Solusi 1. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan mengakses pasar melalui teknologi informasi/internet dan IKM perlu peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan kegiatan market survei. 2. Peningkatan mutu dan memperhatikan peningkatan nilai tambah, maka perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku dari daerah lain dengan tetap memperhatikan kontinuitas SDA setempat. Kegiatan yang perlu di laksanakan antara lain identifikasi kebutuhan bahan baku, kemitraan penyediaan bahan baku dengan daerah lain yang potensial menyediakan bahan baku dengan kontinyu. 3. Pengembangan desain melalui pelatihan dan bantuan tenaga ahli desain. 4. Peningkatan kemitraan pemasaran/keterkaitan pemasar antar sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya. 5. Pengembangan kelembagaan seperti penerbitan Izin Usaha Industri, Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM), Diklat SDM Perusahaan, Pendampingan oleh tenaga ahli. 6. Peningkatan mutu komoditi yang dihasilkan IKM dengan tetap memperhatikan peningkatan nilai tambah dengan cara: - Pengembangan sistem pengendalian mutu/kontrol kualitas produk. - Pengembangan teknologi untuk peningkataan produktivitas, efisien dan nilai tambah melalui pelatihan teknologi ketrampilan, bimbimgan teknis dan bantuan peralatan, bimbingan teknis aspek lingkungan. - Pengembangan desain produk yang sesuai selera konsumen/pasar. 7. Pengembangan komoditi One Village One Product (OVOP) di luar sentra industri akan dilakukan teritegrasi lintas Kabupaten/Kota. Kegiatan pembinaan antara lain pendampingan, studi banding, promosi dan pemasaran bersama, program pengembangan yang LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 183


8.

7

sudah disepakati. Jenis komoditi yang akan dikembangkan meliputi kerajinan hasil hutan, kerajinan kulit, tekstil, industri logam, industri IT beserta pengembangan Kluster Industri meliputi kerajinan kulit dan turunannya serta kerajinan kayu dan turunannya. Pengembangan Kluster Industri ini dirumuskan bersama antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan kerjasama dengan Provinsi lain. Untuk kerajian kulit akan terkait dengan Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia (APKI), Akademi Teknologi Kulit (ATK), Balai Besar Kulit, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Magetan, Provinsi NTT, Provinsi Jawa Barat. Pengembangan Industri Kreatif dalam bentuk Dialog, Temu Usaha, Pendidikan dan Pelatihan, Fasilitasi, Bantuan Peralatan, Promosi.

URUSAN PERDAGANGAN

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi Provinsi DIY yaitu merupakan penyumbang terbesar kedua pada pembentukan PDRB setelah sektor jasa‐jasa. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY karena sangat terkait dengan sektor‐sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya. Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri di Provinsi DIY selama tahun 2008‐2011 dapat dilihat pada perkembangan ekspor impor. Volume ekspor DIY tahun 2011 sebesar 27 juta kg, turun 8 juta kg dari tahun 2010. Namun demikian, dilihat dari nilainya ekspor DIY terus mengalami kenaikan selama 2008‐2011. Nilai ekspor pada tahun 2008 sebesar 130,3 juta US$, naik menjadi 109 juta US$ pada tahun 2009, naik lagi pada tahun 2010 menjadi 140 juta US$, dan hingga akhir tahun 2011 menjadi 144 juta US$. Beberapa komoditi yang menjadi unggulan ekspor DIY antara lain kulit, produk kulit, tekstil dan kerajinan. Negara tujuan ekspor utama setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor walaupun sudah tidak menjadi tujuan utama, selanjutnya diikuti oleh negara‐negara Uni Eropa, Jepang, Australia, Kanada, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, serta Uni Emirat Arab sebagai entry point dari negara‐negara Timur‐tengah. Sementara itu, pada sisi impor menunjukkan adanya kenaikan nilai tetapi penurunan volume pada akhir tahun 2011. Pada tahun 2010, realisasi impor Provinsi DIY mengalami penurunan nilai sebesar 1,56%, volumenya mengalami penurunan sebesar 23,93%, dibandingkan tahun sebelumnya, atau sebesar nilai 25,95 juta US$ dan volumenya 4,10 juta kg. Barang modal berupa tekstil, bahan baku susu, kulit disamak, mesin, IV ‐ 184



BAB IV

kapas, label, asesoris garment masih mendominasi realisasi impor di tahun 2010. Dalam tahun 2011 (s.d Desember) realisasi impornya mencapai nilai 75,98 juta US$ dan volumenya 2,42 juta kg, posisi ini bila dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama, mengalami kenaikan nilai 192,74%, sedangkan volume mengalami penurunan sebesar ‐40,46%. Tabel 4.96 Perkembangan Ekspor–Impor di Provinsi DIY, 2008‐2012 No A 1. 2. 3. 4. 5. B 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian

Capaian Tahun 2010 2011 31 35 27 109 140 144 106 116 102 99 93 87 270 251 208 5 3 2 26 22 76 19 22 16 27 25 28 11 10 6

2008

2009

Ekspor Volume (Juta kg) 40,6 Nilai (Juta US $) 130,3 Komoditi 103 Negara 97 Eksportir 256 Impor Volume (Juta kg) 8,9 Nilai (Juta US $) 50,7 Komoditi 25 Negara 24 Importir 17 Catatan: *) Posisi s/d Maret 2012 Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

2012*) 9,25 45,30 76 70 111 0,76 6,65 10 20 4

Sementara itu, perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri tercatat pada tahun 2008‐2011 secara umum mengalami perkembangan positif, yaitu terlihat dari perkembangan jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan jumlah pasar di DIY. Realisasi jumlah penerbitan SIUP sepanjang tahun 2011 sebanyak 1.566 buah, sehingga jumlah kumulatif menjadi 39.594 SIUP. Dari Tabel terlihat bahwa pengusaha kecil di Provinsi DIY mendominasi sektor perdagangan. Tabel 4.97 Perkembangan SIUP menurut Golongan Usaha di Provinsi DIY, 2008‐2012 No 1 2 3

Golongan Usaha

2008

Pengusaha Besar Pengusaha Menengah Pengusaha Kecil Jumlah

642 1.296 31.119 33.057

Tahun 2009 2010 756 910 1.548 1.820

2011 988

2012* 1.008

1.999

2.142

33.425 35.729

36.607 39.594

37.582 40.732

35.298 38.028

Catatan: *) Posisi s.d Juli 2012 Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

Sementara itu perkembangan TDP di Provinsi DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. pada tahun 2010 jumlah komulatif TDP adalah sebanyak 38.612, sedangkan sampai Desember 2011 menghasilkan komulatif TDP sebanyak 39.594. Hal tersebut menunjukkan bahwa LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 185


penerbitan TDP tahun 2011 masih didominasi oleh Perusahaan Perorangan (PO) sebesar 64.30 % dari total komulatif TDP. Tabel 4.98 Perkembangan TDP di Provinsi DIY, 2008‐2012 No

Bentuk Perusahaan

1 2 3 4 5 6

Perseroan Terbatas (PT) Koperasi CV FA Perorangan (PO) Bentuk Perusahaan Lain Jumlah Catatan: *) Posisi s.d Juli 2012 Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

2008 3.322 771 6.671 66 22,599 375 33.804

2009 3.662 812 7.393 66 24.069 382 36.384

Tahun 2010 4.017 850 8.144 66 25.152 383 38.612

2011 4.391 874 8.777 66 26.115 387 40.610

2012* 4.595 891 9.098 67 26.573 389 41.613

Perkembangan sektor perdagangan Provinsi DIY, didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Jumlah pasar tradisional dan toko modern pada tahun 2011 tidak mengalami perubahan dibanding dengan tahun 2010, dengan rincian 331 pasar tradisional dan 405 toko modern. Sedangkan s.d Juli 2012 tercatat ada 333 pasar tradisonal dan 416 toko modern. Tabel 4.99 Jumlah Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Propinsi DIY Tahun 2008– 2012 No 1 2

Bentuk Perusahaan

Pasar Tradisional Pasar Modern Jumlah Catatan: *) Posisi s.d Juli 2012 Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

2008 338 228 556

2009 336 350 556

Tahun 2010 331 405 686

2011 331 405 736

2012* 333 416 749

Mengingat peran strategis sektor perdagangan yang merupakan sektor penting dalam pembentukan PDRB DIY, Pemerintah Provinsi DIY berupaya untuk mengembangkan sektor perdagangan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program‐program di sektor perdagangan yaitu: 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 5. Program Persaingan Usaha.

IV ‐ 186



BAB IV

Rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perdagangan selama kurun waktu 2008‐2011 sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Tabel 4.100 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Perdagangan di Provinsi DIY, 2008‐2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012*

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Keuangan Pagu (Rp)

5 20 2.508.209.100,00 5 24 2.552.249.700,00 5 25 2.071.729.200,00 5 29 3.070.671.180,00 5 22 3.372.919.634,00 Catatan: *) Posisi s.d Juli 2012 Sumber: Disperindagkop Provinsi DIY

Realisasi (Rp) 2.291.943.269,00 2.477.516.875,00 2.055.194.700,00 2.883.104.970,00 1.395.732.740,00

Capaian (%) 91,00 97,07 99,00 93,87 36,81

Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 40,00

Pada tahun 2011 jumlah program dilaksanakan sebanyak 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 29 kegiatan. Sampai dengan akhir tahun, capaian fisik sebesar 100% dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.883.104.970,‐ atau 93,87%. Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan. Sampai dengan bulan Juli 2102, capaian realisasi keuangan sebesar Rp.1.395.732.740,‐ atau 36,81%. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan Juli 2012 antara lain: 1. Temu Kemitraan Antar Pelaku Usaha Dalam Negeri Dengan Luar Negeri 2. Pengelolaan Kegiatan Penerbitan SKA Otomasi On Line, Pembuatan Leaflet Prosedur Ekspor Impor Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Perdagangan Dalam Negeri. a. Pertumbuhan pasar modern di Provinsi DIY cukup pesat dan semakin lama akan mengancam keberadaan pasar tradisional. b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri. c. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. d. Daya saing produk dan kemampuan dalam mengakses pasar masih relatif rendah, di sisi lain, sisi jaringan pasar terbatas karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan. 2. Perdagangan Luar Negeri. a. Daya saing rendah, karena mutu, harga dan tidak terjaminnya kontinuitas pasokan barang. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 187


b. Masalah pemasaran seperti lemahnya penguasaan jalur distribusi komoditi ekspor, terbatasnya informasi pasar ekspor, kualitas SDM pemasaran yang relatif masih rendah, dan persaingan dengan produk luar negeri. c. Bahan baku beberapa jenis industri mulai langka dan sangat tergantung pada daerah lain, sehingga harga menjadi mahal misalnya serat alam, kayu dan bambu. d. Kondisi infrastruktur (jalan dan jembatan) di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, belum memadai bagi angkutan kontainer, menyebabkan terhambatnya kelancaran angkutan barang. e. Lemahnya permodalan. Solusi 1. Perdagangan dalam negeri. a. Peningkatan kualitas SDM. b. Penghapusan ekonomi biaya tinggi. c. Secara aktif menumbuhkan iklim investasi serta memperluas akses pasar. d. Diadakan sosialisasi peggunakan produk dalam negeri serta sosialisasi kepada produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. 2. Perdagangan luar negeri. a. Pelatihan desain produk ekspor. b. Peningkatan mutu dan kualitas produk yang diekspor. c. Informasi mengenai pasar ekspor. d. Peningkatan SDM untuk dapat mmengakses pasar ekspor. e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekspor.

8

URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Transmigrasi merupakan salah satu cara atau metode untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah. Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, yang mengacu pada Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat telah mengamanahkan kepada semua penyelenggara pembangunan untuk merubah tata cara pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan transmigrasi agar lebih mengedepankan peran daerah untuk lebih berdayaguna dalam setiap kegiatannya. Untuk itu penyelenggaraan program transmigrasi kini pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh pusat yang bermanfaat bagi IV ‐ 188



BAB IV

daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (rowing) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (steering) maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan demand side, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan‐permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Pemerintah Provinsi DIY telah memberangkatkan transmigran total sebanyak 759 KK selama kurun waktu 2008‐2011, yaitu masing‐masing 205 KK pada tahun 2008, 223 KK pada tahun 2009, 175 KK pada tahun 2010 dan 125 KK pada tahun 2011. Selain itu, juga telah dilaksanakan program transmigrasi lokal dengan kegiatan Pelatihan Dasar Umum (PDU) bagi calon transmigran. Total calon transmigran yang telah mengikuti PDU selama tahun 2008‐2010 sebanyak 573 KK dengan rincian 196 KK pada tahun 2008, 227 KK pada tahun 2009 dan 150 KK pada tahun 2010. 250

205

223

227

196

200

175 150

Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa

125

150 100

Pelatihan Dasar Umum Calon Transmigran

50

0 0

2008

2009

2010

2011

Sumber: Disnakertras Provinsi DIY

Gambar 4.10 Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dan Jumlah Calon Transmigran Peserta PDU di Provinsi DIY, 2008‐2010 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008 - 2012

IV ‐ 189


Rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketransmigrasian selama kurun waktu 2008‐2011 sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Tabel 4.101 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian di Provinsi DIY, 2008‐2011 Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

2008 2009 2010

3 3 2

6 7 7

3.482.635.000 3.155.144.750 2.230.296.000

2.962.363.534 3.040.941.860 1.981.963.600

2011

2

9

2012*

2

8

1.986.948.000 2.406.847.500

1.724.573.300 449.418.000

Fisik (%)

Capaian (%) 85,06 80,44 89,13

92,40 91,68 100,00

86,79

89,82

18.67

8.52

Catatan: *)Posisi s/d Agustus 2012 Sumber: Disnakertras Provinsi DIY

Pada tahun 2008‐2009 Pemerintah Provinsi DIY menangani 3 program untuk urusan pilihan ketransmigrasian, tahun 2010‐2012 melaksanakan 2 program, dengan jumlah kegiatan dinamis, pada tahun 2008 sebanyak 6 kegiatan, tahun 2009 sebanyak 7 kegiatan, tahun 2010 sebanyak 7 kegiatan, tahun 2011 sebanyak 9 kegiatan dan tahun 2012 sebanyak 8 kegiatan. Sedangkan pagu anggaran pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp.3.482.635.000,‐ tahun 2009 sebesar Rp.3.155.144.750,‐ tahun 2010 sebesar Rp.2.230.296.000,‐ tahun 2011 sebesar Rp.2.230.296.000 dan tahun 2012 sebesar Rp.2.406.847.500. Realisasi fisik pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2011 tidak dapat tercapai 100% disebabkan karena pada tahun 2008 transmigran yang diberangkatkan dari target sebersar 240 orang terealisasi 205 orang, dan pada tahun 2009 dari target 250 KK terealisasi 223 KK dan pada tahun 2011 dari target 175 KK terealisasi 125 KK. Adapun kegiatan yang sedang berjalan adalah sebagai berikut: Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. 2. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi kawasan Transmigrasi. 3. Seleksi calon transmigran tingkat Provinsi. 4. Forum Komunikasi Informasi Edukasi dalam rangka Sosialisasi Potensi Kawasan Trnasmigrasi. 5. Penampungan, Angkutan dan pengawalan transmigran. 6. Pemeriksaan Kesehatan. 7. Perbekalan Calon Transmigran. IV ‐ 190



BAB IV

Program Transmigrasi Regional ‐ Pelatihan transmigrasi regional. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Dalam urusan ketransmigrasian terdapat beberapa permasalahan umum sebagai berikut: 1. Animo masyarakat untuk bertransmigrasi lebih banyak dibandingkan dengan kuota yang diberikan pemerintah pusat. 2. Kondisi daerah penempatan tidak sesuai dengan azas 2 C (Clear and Clean) dan 4 L (Layak huni, Layak berkembang, Layak lingkungan dan Layak usaha). Hal ini mendorong terjadi keresahan/ketidakbetahan transmigran. 3. Persiapan lokasi permukiman dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini menyebabkan penumpukan kegiatan pengerahan dan pemindahan calon transmigran di akhir tahun anggaran. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban menumpuk pada akhir tahun anggaran. Solusi Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kerjasama bidang ketransmigrasian dengan daerah penerima serta mengajukan usul penambahan alokasi program ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2. Meningkatkan koordinasi antara daerah pengirim dan daerah penerima yang dituangkan dalam naskah kerjasama, agar hak dan kewajiban masing‐masing daerah bisa direalisasikan secara konsekuen dan disamping itu diperlukan perlindungan/advokasi dan pendampingan secara lebih baik kepada transmigran. 3. Meningkatkan koordinasi dalam menyiapkan calon lokasi transmigrasi dengan daerah penerima maupun dengan Kementerian Negara Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


IV ‐ 191

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum Dasar hukum atau

peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (Sumber Dana dan Jumlah Anggaran) Selama periode tahun 2008 – 2011, Provinsi DIY telah menerima Tugas Pembantuan

dari Pemerintah melalui 10 Kementerian yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian Perdagangan hanya 4 Kementerian yang terus menerus mengalokasikan dana Tugas Pembantuan unutuk Provinsi DIY yaitu Kementerian Pertanian,Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama periode tahun 2008 – 2012 Dana Tugas Pembantuan untuk Provinsi DIY anggaran didominasi dari Kementerian Pekerjaan Umum yaitu rata rata 49,87 % . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

V-1

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V

Tabel 5.1 Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi DIY, 2008-2012 2008 No

Nama

2009 % thp total

Rp.(000)

2010 % thp total

Rp.(000)

2011 % thp total

Rp.(000)

2012

Rp.(000)

% thp total

% thp total

Rp.(000)

1

Kementerian Pertanian

6.786.632

10,31

2.155.950

4,22

2.250.000

3,87

22.768.746

27,13

57.376.040

46,73

2


41.692.710

63,35

34.440.759

67,88

35.470.675

60,95

31.410.435

37,43

34.766.730

28,31

3

Kementerian Sosial

-

-

3.531.699

6,92

862.090

1,48

463.580

0,55

1.131.862

0,92

4

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7.352.267

11,17

2.617.160

5,13

8.929.665

15,34

6.754.746

8,05

9.488.521

7,73

5

Kementerian Dalam Negeri

117.319

0,18

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Kementerian Pariwisata

-

-

1.155.000

2,26

1.200.000

2,06

1.529.520

1,82

2.737.000

1,94

7

Kementerian Kebudayaan

-

-

-

-

-

-

4.850.000

5,78

350.000

0,29

8

Kementerian Tenaga Kerja

4.311.867

6,55

5.305.461

10,40

4.425.552

9,06

4.249.152

5,06

4.718.155

3,84

9

Kementerian Kehutanan

-

-

1.831.993

3,59

4.209.652

7,23

11.885.540

14,16

12.584.220

10,25

10

Kementerian Negara Perdagangan

5.550.000

8,43

-

-

-

-

-

-

-

-

65.810.795

100

51.038.022

100

58.194.470

100

83.911.719

100

122.792.528

100

Jumlah

Jumlah total dana Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi DIY selama periode 2008-2012 adalah sebesar RP.381,747 miliar dengan jumlah 107 Program yang dilaksanakan sebanyak 107 Program, sedangkan jumlah kegiatan sebanyak 179 kegiatan. Jumlah dana yang diterima pada tahun 2009 sebesar Rp.51,038 miliar. Dana Tugas Pembantuan sejak tahun 2009 ada kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012 yang diterima sebesar Rp.122,792 miliar. Nilai pada tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan sebagian besar dana kementrian mengalami kenaikan.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Tugas Pembantuan di Provinsi DIY, 2008-2012 Tahun

Jumlah

Keuangan

Jumlah Pagu(Rp.000)

Realisasi

% Capaian

Fisik (%)

Program

Kegiatan

2008

14

24

65.810.795

52.448.195

79,69

97,60

2009

20

45

51.038.022

46.477.081

91,06

95,02

2010

28

38

58.194.470

50.190.300

86,24

94,23

2011

22

45

83.911.719

80.027.461

95,37

97,56

2012*

23

55

122.792.528

63.644.233

51,83

35,74

Jumlah

107

207

381.747.534

292.787.270

80,83

84,04

(Rp.000)

Ket : * triwulan II

V -2



BAB V

Dilihat dari perbandingan antara pagu dana realisasi dana Tugas Pembantuan selama tahun 2008 – 2012, menunjukan adanya tingkat realisasi keuangan rata-rata per tahun sebesar 80,83 % dan realisasi fisik rata-rata 84,04 %.

3. Instansi Penerima Tugas Pembantuan (Sumber Dana dan Jumlah Anggaran) Jumlah instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi DIY yang menerima Tugas Pembantuan pada tahun 2008 sebanyak 6 SKPD, sedangkan tahun 2009 dan 2010 masing masing sebanyyak 6 SKPD. Untuk tahun 2011 ada 7 SKPD sedang tahun 2012 sebanyak 7 SKPD yang menerima dana Tugas Pembantuan. Adapun rekapitulasi jumlah dana Tugas Pembantuan di masing masing SKPD dijelaskan sbb.

3.1. Dinas Pertanian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

3.1.1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);


V-3

BAB V


11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata

C a r a Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/Ot.140/12/2010 Tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011.

V -4



BAB V

3.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.1.3. SKPD yang Melaksanakan SKPD yang melaksanaan adalah Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan UPTD Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.1.4. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Program-program yang dilaksanakan dengan dana tugas pembantuan di Dinas Pertanian Provinsi DIY sampai dengan tahun 2010, yaitu: 1. Program peningkatan ketahanan pangan. 2. Program pengembangan agribisnis. 3. Program peningkatan kesejahteraan petani.

Sampai dengan 2010 pada program peningkatan ketahanan pangan telah dilaksanakan

kegiatan diantaranya adalah perbanyakan benih/bibit, pengembangan kelembagaan pembenihan di balai benih, pengembangan kelembagaan tanaman pangan, serta pelatihan penangkaran benih. Program pengembangan agribisnis bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian agar produktif menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional dan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian. Pada program pengembangan agribisnis telah dilaksanakan diantaranya kegiatan peremajaan tanaman perkebunan rakyat, pengembangan desa mandiri energi, pengembangan agribisnis komoditas unggulan. Di sektor peternakan dilaksanakan kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) penyakit hewan karantina dan peningkatan produktivitas ternak. Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 berlanjut pada tahun 2009 dan 2010. Sejak tahun 2011, nama program berubah sesuai dengan program yang akan dicapai Eselon I Kementerian Pertanian. Nama program itu adalah:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura.

3. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

4. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dana tugas pembantuan yang diterima di Dinas Pertanian Provinsi DIY selama tahun 2008-2012 total sebesar Rp 91,33 miliar dengan jumlah total program sebanyak 18 dengan kegiatan sebanyak 39. Dana terbesar diterima pada tahun 2012, dimana total pagu anggaran tugas pembantuan sebesar Rp 57,37 miliar. Peningkatan dana di tahun 2012 terkait dengan peternakan khususnya penyelamatan sapi betina produktif dan peningkatan prasarana dan sarana pertanian.


V-5


BAB V

Tabel 5.3 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian, 2008-2012 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008 2009 2010 2011 2012*

5 3 3 3 4

10 4 3 8 14

Keuangan Pagu (Rp.000) 6.786.632 2.155.950 2.250.000 22.768.746 57.376.040

Realisasi (Rp.000) 6.717.493 2.064.112 2.002.250 21.987.565 33.298.484

% Capaian 98,98 95,74 88,99 96,57 58,04

Fisik (%) 100,00 99,23 97,78 100,00 63,00

*Ket: data sampai dengan Bulan Juli 2012

Dilihat dari perkembangan pagu anggaran 2008 s.d. 2012, nampak dana tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian makin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat membantu peningkatan pembangunan pertanian di Provinsi DIY utamanya pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta prasarana dan sarana pertanian.

3.1.5. Masalah dan Solusi Permasalahan 1. Beberapa item belanja dalam Dokumen POK ada yang belum dapat dilaksanakan operasional di daerah sehingga perlu revisi.

2. Pedoman umum kegiatan terlambat diterima. 3. Pada saat tahun anggaran berjalan, ada revisi dokumen petunjuk pelaksanaan. 4. Masih ditemukan kegiatan yang tumpang tindih antara kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Solusi 1. Melaksanakan usulan revisi ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian c.q. Eselon I yang bersangkutan.

2. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pertanian c.q. Eselon I yang bersangkutan.

3. Melakukan revisi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen pedoman yang terbaru.

4. Melakukan koordinasi saat perencanaan dan pelaksanaan, untuk mempertegas sasaran kegiatan tugas pembantuan dengan dekonsentrasi.

V -6



BAB V

3.2 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (PUP-ESDM) Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

3.2.1 Dasar Hukum Dasar hukum atau peraturan

yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

7. Peraturan Pemerintah No. 19 TAHUN 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi jo PP No.23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP NO. 19 TAHUN 2010

3.2.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Selama periode 2008-2012, Provinsi DIY telah menerima Tugas Pembantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian yang setiap tahunnya secara terus menerus mengalokasikan dana Tugas Pembantuan untuk Provinsi DIY.

3.2.3 SKPD yang Melaksanakan SKPD Penerima Tugas Pembantuan DPUP-ESDM

3.2.4 Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya DPUP-ESDM Provinsi DIY selama tahun 2008-2012 menerima dana Tugas Pembantuan dari Kementerian PU. Jumlah dana yang diterima selama periode tersebut sebesar Rp .177,78 miliar dengan total program sebanyak 14 dan kegiatan sebanyak 33. Dana terbesar diterima pada tahun 2008 yaitu Rp.41,69 miliar. Dana Tugas Pembantuan yang diterima Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY cenderung menurun. Pada tahun 2012 jumlah dana yang diterima sebesar Rp.34,77 miliar untuk melaksanakan 3 program dengan 3 kegiatan.

Dana

tugas pembantuan melalui Dinas PUP-ESDM tahun 2008 digunakan untuk melaksanakan program yaitu program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumberdaya lainnya. Program tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2012 dengan tambahan program lain program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

V-7


BAB V

rawa dan jaringan pengairan lainnya. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan diantaranya adalah pemeliharaan rutin dan pengawasan berkala jalan dan jembatan nasional. Sementara itu pada program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya lainnya, dilaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan waduk, embung, situ, bangunan penampung dan kegiatan peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Adapun rekapitulasi pelaksanaan Tugas Pembantuan selama periode 2008-2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUP-ESDM, 2008-2012 Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan Pagu (Rp.000)

2008

3

6

41.692.710

35.684.790

85,59

95,63

2009

3

17

34.440.759

34.261.667

99,48

100,00

2010

3

5

35.470.675

32.718.150

92,24

99,45

2011

2

2

31.410.435

31.221.053

99,40

100,00

2012 *)

3

3

34.766.730

21.177.697

60,91

67,43

Realisasi (Rp.000)

% Capaian

Persen Capain (%)

Fisik (%)

*Ket: data sampai dengan Bulan Juni 2012

Pada Tahun 2012 melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan capaian sampai dengan bulan Juni 2012 untuk progres fisik 46,96% dan realisasi Keuangan Rp.852.317.800,00 (38,50 %). Program Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan peningkatan kapasitas Jalan Nasional dengan capaian sampai dengan bulan Juni 2012 untuk progres fisik 73,79% dan realisasi Keuangan Rp.20.281.404.234,00 ( 68,89%). Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan dengan capaian sampai dengan bulan Juni 2012 untuk progres fisik 21,67% dan realisasi Keuangan Rp.43.974.900,00 ( 1,24%).

3.3. Dinas Sosial 3.3.1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

7. Peraturan Pemerintah nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga

8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN

V -8



BAB V

9. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah;Jo Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Rincian Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 20/KEP/2012 Tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012

12. Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Nomor : 4675/027-

05.04.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012.

13. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 188/0115/I.3, tanggal 13 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012.

3.3.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia

3.3.3 SKPD Yang Melaksanakan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta

3.3.4 Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Program dan kegiatan dana tugas pembantuan yang diterima mulai tahun 2008 sampai dengan 2012 terdiri dari 2 program yaitu program perlindungan dan jaminan sosial serta program rehabilitasi sosial. Dana tugas pembantuan program perlindungan dan jaminan sosial berupa bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan lauk pauk yang diperuntukkan bagi korban bencana alam dan bencana sosial. Sedangkan dana tugas pembantuan dari program rehabilitasi sosial diperuntukkan bagi kegiatan rehabilitasi sosial korban napza.

Jumlah

anggaran dana Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Sosial Provinsi DIY sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Sosial, 2008-2012 Keuangan Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik Persen capaian (%)

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008

-

-

2009

1

1

3.531.699.000

2.087.446.795

59,10

74,29

2010

1

1

862.090.000

845.690.800

98,10

98,10

2011

2

2

463.580.000

437.021.350

94,27

100,00

2012*

1

2

1.131.862.000

185.997.500

16,43

16,48

-

-

-

-

Ket : *Kondisi sampai dengan Agustus 2012

Dana Tugas Pembantuan tahun 2009 dan 2010 diperuntukkan bagi kegiatan penanggulangan bencana alam berupa bantuan BBR dan lauk pauk bagi korban bencana alam. Realisasi keuangan tahun 2009 sebesar 59,10% karena dana Tugas Pembantuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

V-9

BAB V


baru dapat dicairkan apabila terjadi bencana sehingga realisasi keuangan maupun fisik sangat tergantung pada kondisi yang terjadi pada waktu itu. Dana Tugas Pembantuan tahun 2011 terdiri dari dua program dan dua kegiatan yaitu Program Rehabilitasi Sosial untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Dana Tugas Pembantuan tahun 2012 terdiri dari 1 program 2 kegiatan yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Perlindungan Sosial Bencana Sosial. Pada tahun 2012 Dana Tugas Pembantuan akan terkena pemotongan anggaran dari Kementerian Sosial sebesar Rp.600.000.000 (kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam) dan sebesar Rp. 307.800.000 (kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial) sehingga pada tahun 2012 dana tugas pembantuan menjadi sebesar Rp. 224.062.000. Meskipun Dana Tugas Pembantuan tahun 2012 akan terkena pemotongan tetapi apabila terjadi bencana sewaktu-waktu maka pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) tetap menyediakan anggaran untuk korban bencana alam maupun bencana sosial melalui dana hibah dalam negeri yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh semua provinsi di Indonesia. Proyeksi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan sampai dengan bulan September 2012 sebesar 83,01%.

3.3.5 Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Untuk pencairan dana Tugas Pembantuan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial mengalami kendala dikarenakan panduan yang berlaku dari pusat sangat sulit diterapkan di DIY, yakni untuk korban bencana alam dengan jumlah korban 1 sampai dengan 9 dalam satu tahun maka menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk mengatasinya. Sedangkan untuk korban bencana 10 sampai 29 menjadi kewenangan provinsi dan selebihnya menjadi kewenangan pusat. Sementara bencana yang terjadi di wilayah DIY seringkali hanya menimpa beberapa orang saja sehingga untuk pencairan dana harus menunggu minimal 10 orang tertimpa bencana terlebih dahulu.

2. Kabupaten/kota belum mengalokasikan anggaran bantuan BBR Untuk korban bencana alam maupun bencana sosial yang seharusnya menjadi kewenangannya.

Solusi 1. Memberikan usulan kepada pemerintah pusat agar panduan pencairan dana Tugas Pembantuan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan bencana sosial dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah.

2. Menyampaikan kepada Kabupaten/kota untuk dapat mengalokasikan anggaran bahan bangunan rumah dan lauk-pauk untuk korban bencana yang korbannya kurang dari 10 KK.

3.4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3.4.1. Dasar Hukum Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.4.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia

V - 10


BAB V


3.4.3. SKPD Yang Melaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY

3.4.4. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Jumlah dana Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY selama tahun 2009-2011 sebesar Rp17,93 miliar. Selama 3 tahun tersebut, dilaksanakan program sebanyak 12 dan 19 kegiatan. Jumlah dana yang diterima juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan jumlah terbesar di tahun 2011 yaitu Rp11,88 miliar.

Program yang dilaksanakan dengan dana tugas pembantuan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan meliputi:

1. Program pengembangan agribisnis • Pengembangan agro industri terpadu • Peningkatan produksi dan produktivitas mutu produk perkebunan 2. Program peningkatan ketahanan pangan • Bantuan benih/bibit dan sarana produksi pertanian • Penguatan kelembagaan perbenihan • Mekanisasi pertanian pra dan pasca panen • Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian 3. Program peningkatan kesejahteraan petani • Pengembangan magang sekolah lapang • Penyuluhan Tabel 5.6 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2009-2012 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2009

3

4

2010

7

2011 2012*

Keuangan Pagu (Rp.000)

Fisik (%)

Realisasi (Rp.000)

% Capaian

1.831.993

1.458.999

79,64

100,00

8

4.209.652

4.041.265

96,00

95,72

2

7

11.885.540

11.204.186

94,27

97,69

3

9

12.584.220

7.627.676

60,61

65,00

Ket: *data sampai dengan Bulan Juli 2012

Pada tahun anggaran 2011 terdapat kegiatan fisik yang tidak selesai 100 % karena :

1. Pemberdayaan Petani Kelapa (Sleman dan Bantul) Output kegiatan untuk pelatihan petugas, sedangkan komponen dan sub komponennya untuk petani, sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

2. Penanaman dan perluasan tebu dengan Bantuan benih unggul kultur jaringan

dari target 130 ha direalisasikan 118 ha, karena petani masih belum bisa menerima teknologi baru dalam budidaya tebu.


V - 11

BAB V


3.5. Dinas Kelautan dan Perikanan 3.5.1. Dasar Hukum 1. Undang-undang nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 jo, Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

4. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, tentang Perikanan; 5. Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 141 Tahun 2000, tentang Usaha Perikanan;

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 18 tahun 2002, tentang Rencana Setrategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 tahun 2005, tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 tahun 2008, tentang Usaha Perikanan Tangkap;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 20 tahun 2008, tentang Pemanfaatan Pulau-pulau kecil;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2008

tentang Organisasi danTatakerja Dinas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengembangan dan

Pengelolaan Perikanan Tangkap tahun 2011 nomor 0257/032-03.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010;

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tahun 2011 nomor 0257/032-04.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010;

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Daya Saing

Produk Perikanan tahun 2011 nomor 0257/032-06.4.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010

3.5.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

3.5.3 SKPD Yang Melaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY

V - 12


BAB V


3.5.4 Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Selama tahun 2008-2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY menerima dana tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dana yang diterima selama tahun 2008-2012 cenderung fluktuatif dengan dana terkecil pada tahun 2009 yaitu Rp.2,62 miliar dan terbesar pada tahun 2012 yaitu Rp. 9,49 miliar.

Pada

tahun 2008 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan program pengembangan sumberdaya ikan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produk lainnya, diantaranya adalah pembangunan fisik Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kulon Progo. Pada tahun 2009, pada program yang sama telah dilaksanakan kegiatan diantaranya adalah pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar serta peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan.

Tabel 5.7 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Kelautan dan Perikanan, 2008-2012 Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008

2

2

7.352.267

6.988.325

95,05

100,00

2009

3

7

2.617.160

2.171.457

82,97

100,00

2010

3

4

8.929.665

5.249.750

58,79

85,75

2011

3

6

6.754.746

6.111.864

90,48

100,00

2012*

3

7

9.488.521

466.575

4,92

27,68

Pagu (Rp.000)

Realisasi (Rp.000)

% Capaian

Fisik (%)

Ket: * data sampai dengan Bulan Juli 2012

Pada tahun 2012 program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap • Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan

• Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) 2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya • Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan • Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidaya Ikan 3. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan • Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan

• Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran luar Negeri Hasil Perikanan

• Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

3.5.5. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan. Adapun realisasi yang kurang dari 90% dikarenakan terdapat dana sisa lelang.


V - 13

BAB V


3.6. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012 mengacu pada:

3.6.1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Perbendaharaan Negara;

1 Tahun 2004 tentang

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Tugas Pembantuan;

9. Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH Republik Indonesia Nomor : KEP.

16/MEN/1995 tentang Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Permakanan dan Bimbingan Sikap Mental dalam Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

KEP. 07/MEN/2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor PER.18/MEN/

XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

12. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : KEP. 310/

MEN/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan (TP) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012.

3.6.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Selama periode 2008-2012, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY telah menerima Tugas Pembantuan dari pemerintah melalui 1 Kementerian yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Selama tahun 2008-2012, Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY sebesar Rp.20.987.469.000,- .

3.6.3. SKPD Yang Melaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY

V - 14


BAB V


3.6.4. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY telah menerima dana tugas pembantuan sebesar Rp.20.987.469 miliar selama tahun 2008-2012 dengan total program sebanyak 12 dan kegiatan sebanyak 28. Selama periode tersebut, tahun 2012 memperoleh dana tebesar Rp.4.718.155.000,- .

Pada tahun 2008 telah dilaksanakan program pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh dengan kegiatan diantaranya adalah fasilitasi dukungan manajemen ketransmigrasian di wilayah tertinggal, kegiatan pembinaan promosi, investasi dan kemitraan di wilayah tertinggal, dan kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan mendorong manajemen ketransmigrasian guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengerahan dan penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal. Selain itu, juga dilakukan fasilitasi dukungan manajemen ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi di wilayah cepat tumbuh. Untuk tahun 2012 dilaksanakan 2 program yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

Tabel 5.8 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2008-2012 Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008

2

5

3.482.635

2.962.441

85,06

92,40

2009

2

5

4.111.975

3.307.834

80,44

91,68

2010

3

7

4.425.552

4.172.389

92,26

100,00

2011

3

6

4.249.152

3.106.146

73,10

82,84

2012*

2

5

4.718.155

501.303

10,62

10,75

Pagu (Rp.000)

Realisasi (Rp.000)

% Capaian

Fisik (%)

*Ket: 2012 s/d bulan Agustus

Kegiatan yang realisasinya tidak tercapai 100 persen di tahun 2008 disebabkan karena target pemberangkatan transmigrasi dari target 71 KK hanya terealisasi 62 KK, tahun 2009 target pemberangkatan 130 KK terealisasi 113 KK dan Tahun 2011 target 190 KK terealisasi 134 KK. Pada tahun 2012 target pengiriman 125 KK sampai dengan bulan agustus belum terealisasi karena masih menunggu terbitnya Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) dari Kemenakertrans RI. Dengan demikian 5 kegiatan yang dilaksanakan belum ada yang selesai. Pada bulan September 2012 diproyeksi Realisasi fisik mencapai 60% dan Realisasi keuangan mencapai Rp.2.758.644.000,-.

3.6.5 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Terbitnya SPP di akhir tahun anggaran sehingga pemberangkatan calon transmigran menumpuk di akhir tahun.

Solusi Koordinasi dengan Daerah penempatan transmigrasi dan Pemerintah Pusat agar dapat menyelesaikan pembangunan permukiman transmigrasi lebih awal, sehingga SPP segera terbit.


V - 15

3.7. Dinas Kebudayaan 3.7.1. Dasar Hukum 1. UU no. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara 2. UU no. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara 3. UU no. 10 Tahun 2010 Tentang APBN TA 2011

MUSEUM SONOBUDOYO Museum yang dikelola Dinas Kebudayaan dan memiliki berbagai koleksi berharga diantaranya Koleksi Geologika, Biologika, Ethnografika, Senirupa, Arkeologi hingga Teknologika. sumber: http://yogyakarta. panduanwisata.com/files/2012/05/ sonobudoyo.jpg (foto) dan http://www.sonobudoyo.com

3.7.2. Instansi Pemberi Dana Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

3.7.3. SKPD Yang Melaksanakan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY

3.7.4. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya a. Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman/Pengembangan Pengelolan Museum. Kegiatan yag dilakukan oleh Direktorat Museum pada tahun 2011 tersebut bertujuan untuk merevitalisasi museum negeri dan museum swasta di seluruh Indonesia. Melalui anggaran APBN 2011, Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui Dinas Kebudayaan Prov. DIY dengan dana yang bersumber APBN melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian gerakan cinta museum dan visi pemerintah daerah yakni untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, pusat budaya dan pusat pariwisata melalui bidang permuseuman. Anggaran APBN dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2011 digunakan untuk revitalisasi museum yang terdiri dari 3 sasaran :

1. Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta dengan Anggaran Rp.2.500.000.000. 2. Museum Wayang kekayon dengan Anggaran Rp.1.000.000.000. 3. Museum Afandi dengan Anggaran Rp.1.000.000.000. V - 16


MUSEUM AFFANDI Sejak didirikan pada tahun 1962 - 1985 museum ini dikelola langsung oleh Affandi, maestro seni rupa Indonesia. Sejak tahun 1981, Museum Affandi dikelola oleh Yayasan Affandi. sumber: http://www.affandi. org

b. Program Pengembangan Nilai Budaya, seni dan Perfilman/Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Pada Tahun 2011, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, melalui Direktorat Jenderal Nilai budaya seni dan film memberikan anggaran Dana Dekonsentrasi kepada Dinas kebudayaan yang diperuntukkan fasilitasi barang seni/budaya kepada 7 lembaga seni dan budaya yang ada di Kab/Kota di Provinsi DIY. Pada tahun 2012 ini, melanjutkan program pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan memberikan alokasi dana APBN kepada Dinas kebudayaan Provinsi DIY yang diperuntukan memfasilitasi lembaga seni yang ada di DIY yang pada tahun 2011 belum terfasilitasi. Realisasi program dan kegiatan anggaran yang bersumber dari APBN Kementrian kebudayaan yang diberikan kepada dinas kebudayaan adalah sebeagi berikut :

Tabel 5.9 Rekapitulasi Program/Kegiatan Tugas Pembantuan di Dinas Kebudayaan, 2008-2012 Keuangan Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Persen capaian (%)

Fisik (%)

2008

-

-

-

-

-

-

2009

-

-

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

-

-

2011

2

2

4.850.000.000

4.499.046.200

92,76

100,00

2012*

1

1

350.000.000

22.462050

6,42

10,00

Ket : *triwulan II


V - 17


BAB V

3.8. Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY 3.8.1. Dasar hukum DIPA Nomor 2980.0/010-01.1/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007.

3.8.2 Instansi Pemberi Dana Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Departemen Dalam Negeri

3.8.3. SKPD Yang Melaksanakan SKPD yang melaksanakan adalah Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY

3.8.4. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Program yang dijalankan yaitu Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Aparatur Pemda Khususnya Penataan Jabatan Negeri dan Negara. Sub kegiatan berupa Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur. Out put yang dihasilkan yaitu terlaksananya manajemen PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan melakukan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil kegiatan berupa : 1. Peningkatan koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan manajemen PNS Daerah.

2. Terpantaunya jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Negeri dan Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kegiatan meliputi Rapat Koordinasi kepegawaian se-DIY pada Bulan Mei 2008 dan Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian pada Bulan Juli 2008. Monitoring Jabatan Negeri dan Negara dilaksanakan pada Bulan Juli sampai dengan Desember 2008. Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 sebesar Rp. 117.319.000,- dan terrealisir sebesar Rp. 95.146.900,-.

Tabel 5.10 Rekapitulasi Program/Kegiatan Urusan Kepegawaian Tahun 2008 Keuangan Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008

1

1

Pagu (Rp)

117.319.000

Realisasi (Rp)

Persen Capaian (%)

95.146.900

81,10

Fisik (%)

100,00

3.9. Dinas Pariwisata 3.9.1. Dasar hukum Berdasarkan DIPA Nomor 0052.0/040-01.4/-/2009 pada tahun 2009

3.9.2. Instansi Pemberi Dana Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Departemen Pariwisata

V - 18



BAB V

3.9.3. SKPD Yang Melaksanakan SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Pariwisata Provinsi DIY

3.9.4 Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Pada tahun 2009 urusan Pariwisata memperoleh anggaran melalui Tugas Pembantuan untuk program/kegiatan: 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a. Pengadaan sarana Promosi Pariwisata sebesar Rp.110.000.000,b. Pendukungan Partisipasi pada Event Festival Malioboro sebesar Rp.245.000.000,Untuk program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah terealisasi sebesar Rp. 350.289.750,- atau 98,95 % dari pagu anggaran dengan capaian fisik 100%.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a. Administrasi Kegiatan sebesar Rp. 43.600.000,- terealisasi Rp.31.881.250,- atau 73,12% dengan capaian fisik 100%;

sebesar

b. Pengembangan Fasilitasi untuk Fasilitasi Pengembangan Keraton Yogyakarta sebesar Rp.756.400.000,- berupa Pengembangan Kawasan Kraton Yogyakarta untuk Renovasi ruang audio visual multi media Touirst Information Center (TIC) Bale Bang, Kraton Yogyakarta dengan realisasi belanja sebesar Rp.742.395.000.(98,15%). Untuk tahun 2012 urusan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh anggaran Tugas Pembantuan berupa Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Di Kabupaten Sleman sebesar Rp.496.665.000,2. Di Kabupaten Gunungkidul Rp.673.305.000,3. Provinsi DIY Rp.30.030.000,Namun sampai bulan ini belum dapat dilaksanakan karena masih terdapat tanda bintang (blokir) Tahun 2012 DIPA nomor 0059/040-01.3/XIV/2010 – Rp. 1.200.000.000,-: a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Adminisatrasi kegiatan (Rp.40.000.000) b. Program Pengembangan Nilai Budaya

Pendukungan Pengembangan Nilai Budaya Daerah (Rp. 303.000.000) c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pendukungan Pengelolaan Museum Daerah (Rp. 132.000.000) d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pendukungan Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah (Rp. 725.000.000).

Pada tahun 2010 Dinas Pariwisata hanya melaksanakan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata sedangkan 3 Program lainnya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan tetapi karena dimuat dalam DIPA yang sama maka dilaporkan oleh Dinas Pariwisata Realisasi Rp. 1.160.761.800,-atau 96,73 %. Pada tahun 2010 Dinas Pariwisata hanya melaksanakan Program:

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dasar:

1. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun 2011;


V - 19


BAB V

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010

tentangRincian ABPP dan SPRKAKL No. STAP-040.05.08-00/AG/2011 dan DNA No. 04/040.05/2011;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0031/040-05.3.01/14/2011.

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Program

: Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan

: Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata

Pagu Anggaran : Rp. 400.000.000,Realisasi: Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata berupa Penyusunan Pola Perjalanan (Travel Pattern), realisasi pagu anggaran sebesar Rp.356.826.750,- (89,21%) dengan realisasi fisik 100%. Sisa pagu berasal dari efisiensi beberapa jenis belanja. 2. Program Pengembangan Pemasaran Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun 2011;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang

Rincian ABPP dan SPRKAKL No. STAP-040.06.09-0/AG/2011 dan DNA No. 04/040.06/2011;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0031/040-06.3.01/14/2011

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pemasaran Program

: Pengembangan Pemasaran

Kegiatan :

1. Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri; 2. Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri; 3. Peningkatan Publikasi Pariwisata Pagu Anggaran : Rp. 1.050.000.000,Realisasi: Pagu anggaran pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.1.026.771.000,- atau sebesar 97,79% dengan capaian fisik 100%. Besaran sisa pagu anggaran berasal dari hasil sisa hasil negosiasi pengadaan barang/jasa pada kegiatan Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri dan Peningkatan Publikasi Pariwisata. 3. Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun 2011;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang

Rincian ABPP dan SPRKAKL No. STAP-040.10.10-0/AG/2011 dan DNA No. 04/040.10/2011;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0031/040-10.3.01/14/2011

Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Program

V - 20

Pariwisata : Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

BAB V


Kegiatan

: Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Kepariwisataan

Pagu Anggaran : Rp. 79.520.000,Realisasi: Pagu anggaran pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp.79.520.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.76.983.300,atau sebesar 96,81% dengan capaian fisik 100%. Besaran sisa pagu anggaran berasal dari hasil sisa hasil negosiasi pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2012 Dinas Pariwisata hanya melaksanakan Program:

1. Program Pengembangan Pemasaran Dasar:

1. Undang-UndangAPBN TA 2012; 2. KeputusanPresidenRincian ABPP Tahun 2012 danSPRKAKL No. STAP040.106.09.00/AG/2011 dan DNA No. 04/040.06/2012;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0098/040-06.3.01/14/2012.

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pemasaran Program

: Pengembangan Pengembangan Pemasaran

Kegiatan

:

1. Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri; 2. Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri; 3. Peningkatan Publikasi Pariwisata Pagu Anggaran

: Rp. 1.050.000.000,-

2. Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Dasar: Undang-Undang APBN TA 2012; SPRKAKL No. STAP-040.10.10-0/AG/2011 dan DNA No. 04/040.10/2012; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0099/040-10.3.01/14/2012. Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Program

: Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Kegiatan

: Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Kepariwisataan

Pagu Anggaran : Rp.237.000.000,-

Tabel 5.11 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pariwisata, 2009-2012 Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2009

2

3

1.155.000

1.125.566

97,45

100,00

2010

1

2

1.200.000

1.160.806

96,74

100,00

2011

3

5

1.529.520

1.460.581

95,49

100,00

2012* 3 5 2.737.000 *Ket: data sampai dengan Bulan Juni 2012

364.040

15,34

30,00

Pagu (Rp.000)

Realisasi (Rp.000)


% Capaian

Fisik (%)

V - 21

BAB V


Sampai dengan bulan Juni 2012 realisasi fisik kegiatan mencapai 30%. Yang sudah dilaksanakan adalah Program Pengembangan Pemasaran dan Program Pengembangan Sumber daya Kebudayaan dan Pariwisata. Sampai dengan bulan September perkiraan realisasi fisik mencapai 50% dengan catatan tanda bintang pada Program Pengembangan Destinasi sudah dibuka sehingga kegiatan sudah mulai dilaksanakan.

3.9.5 Permasalahan dan Solusi Permasalahan a. Keterbatasan pengelola kegiatan yang memenuhi ketentuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber pada APBN (misal. Personil yang bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa); b. Keterbatasan SDM yang memahami pengelolaan anggaran APBN

Solusi a. Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat/bimtek/ujian sertifikasi pengadaaan barang/ jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. Menugaskan personil untuk mengikuti diklat/bimtek pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.

3.10

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

3.10.1 Dasar hukum

DIPA Nomor 1981.0/03-04.1/-/2008

3.10.2. Instansi Pemberi Dana

Departemen Perdagangan RI

3.10.3. SKPD Yang Melaksanakan SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi DIY

3.10.4. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DIY menerima dana tugas pembantuan pada tahun 2008. Dana tugas pembantuan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DIY pada tahun 2008 dialokasikan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Pasar Piyungan Tahap II yang merupakan kelanjutan dari Pembangunan Tahap I Tahun 2007 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 14.040.686.000,-. Jumlah dana yang diterima pada tahun 2008 sebesar Rp 5.050.000.000,- dana tersebut diperuntukkan bagi Pembangunan Pasar Piyungan Kabupaten Bantul. Adapun realisasi penggunaan sebesar Rp. 4.721.680.000,dan sisa anggaran sebesar Rp. 778.320.000,-.

V - 22


BAB V


Tabel 5.12 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Perdagangan, Industri dan Koperasi, 2008 Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008

1

1

Keuangan Pagu (Rp.000) 5.050.000,00

Realisasi (Rp.000)

% Capaian

4.721.680,00

93

Fisik (%) 100,00

Sumber: Dinas Perindagkop & UKM Provinsi DIY

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Selama tahun 2008-2012, Pemerintah Provinsi DIY tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa di wilayah Provinsi DIY.


V - 23

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat menyebutkan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi: 1. Kerja sama antar daerah; 2.

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga;

3.

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;

4.

Pembinaan batas wilayah;

5.

Pencegahan dan penanggulangan bencana;

6.

Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;

7.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan

8.

Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerja sama antar daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, wilayah kewenangan provinsi dalam kerja sama antar daerah adalah: a. Pelaksanaan kerja sama antar provinsi; b. Fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota; c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama antar kabupaten/kota; d. Pelaporan pelaksanaan kerja sama antar provinsi kepada pemerintah; e. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah. Kebijakan kerjasama antar daerah yang dilakukan dalam rangka pencapaian misi ketiga RPJMD Pemerintah Provinsi DIY Tahun 2009 – 2013 adalah dengan menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya sebagai implementasi kebijakan tersebut upaya pembentukan dan penanganan kerjasama antar daerah Provinsi DIY di tahun anggaran 2008 s.d 2012 dilakukan fasilitasi melalui pelaksanaan program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.


VI - 1

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI

Tabel 6.1 Rekapitulasi Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Provinsi DIY, 2008 - 2012

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

2008*

1

9

1.656.483.850

2009

1

15

2010

1

2011 2012**

Keuangan Realisasi (Rp)

Capaian (%)

Fisik (%)

1.557.842.930

94,04

100,00

2.956.103.000

2.070.682.390

70,05

98,00

5

1.184.494.110

1.073.292.536

90,61

90,42

1

4

1.004.980.630

807.762.030

80,38

78,23

1

5

725.128.600 327.806.500 45,21 50,00 * dilaksanakan oleh Biro Kerjasama, Setda Provinsi DIY ** realisasi sampai dengan Juli 2012 Sumber : BKPM Provinsi DIY

Selama kurun waktu 2008 s.d 2012 alokasi anggaran untuk program peningkatan kerjasama antar daerah Provinsi DIY cenderung mengalami pengurangan. Hal tersebut terkait upaya efisiensi dan efektifitas pada kegiatan-kegiatan kerjasama yang benarbenar memberikan manfaat yang maksimal bagi pemda khususnya serta masyarakat DIY pada umumnya. Adapun capaian fisik yang cenderung tidak tercapai 100% sejak tahun 2009 adalah terkait pelaksanaan kegiatan yang selalu berhubungan dengan daerah lain yang tidak serta merta dapat sesuai dengan kebijakan lokal DIY. Sebagai contoh pada tahun anggaran 2011, capaian fisik program hanya tercapai 78,23% sebagai konsekuensi belum turunnya persetujuan DPRD Provinsi DIY terkait pembentukan kerjasama Pemerintah Provinsi DIY dengan St. Petersburg, Rusia, pada tahun tersebut sehingga kegiatan-kegiatan yang terkait mengalami penundaan. Realisasi pembentukan jalinan perjanjian kerjasama antar daerah Provinsi DIY dengan daerah lain di dalam negeri selama kurun waktu tahun 2008 s.d Agustus 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2 Realisasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, 2008 - 2012 Tahun

Jumlah Kerjasama

2008

5

2009

3

2010

7

2011

5

2012 *

10

Sumber : BKPM Provinsi DIY

Adapun sampai dengan Agustus tahun 2012, Pemerintah Provinsi DIY memiliki perjanjian kerjasama dengan daerah lain yang dituangkan dalam 31 perjanjian kerjasama yang masih berlaku, terdiri dari 22 perjanjian kerjasama antar daerah di dalam negeri dan 9 perjanjian kerjasama dengan daerah lain di luar negeri. Adapun secara keseluruhan, rekapitulasi 22 perjanjian kerjasama antar daerah di dalam negeri yang masih berlaku meliputi : 1.

VI - 2

Penanganan pelanggaran peraturan daerah serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah perbatasan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah (No. 300/515/A, antara Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DIY Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012


BAB VI

dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu 5 tahun ). 2.

Kerjasama Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Bantul (No. 5/KSP/II/2012 dengan jangka waktu 12 bulan).

3.

Kerjasama Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Sleman (No. 2/KSP/II/2012 dengan jangka waktu 12 bulan).

4.

Kerjasama Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Provinsi DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta (No. 1/KSP/II/2012 dengan jangka waktu 12 bulan).

5.

Kerjasama Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (No. 4/KSP/II/2012 dengan jangka waktu 12 bulan).

6.

Kerjasama Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di DIY dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (No. 3/KSP/II/2012 dengan jangka waktu 12 bulan).

7.

Coordination of Benefit (COB) Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi DIY Tahun 2012 dengan Pemerintah Kabupaten Sleman (No. 3/PERJ/Gub/II/2012 dengan jangka waktu 1 tahun).

8.

Coordination of Benefit (COB) Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi DIY Tahun 2012 dengan pemerintah Kabupaten Bantul (No. 6/Perj/Gub/II/2012 dengan jangka waktu 1 tahun).

9.

Coordination of Benefit (COB) Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi DIY Tahun 2012 dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (No. 4/Perj/Gub/II/2012 dengan jangka waktu 1 tahun).

10. Coordination of Benefit (COB) Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi DIY Tahun 2012 dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (No. 5/Perj/Gub/II/2012 dengan jangka waktu 1 tahun). 11. Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Bus Milik Pemerintah Kota Yogyakarta (No. 40/PERJ/GUB/XII/2011 dengan jangka waktu 2 tahun). 12. Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Shelter/Halte Bus Milik Pemerintah Kota Yogyakarta (No. 41/PERJ/GUB/ XII/2011 dengan jangka waktu 2 tahun). 13. Kerjasama pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah dengan Provinsi Jawa Tengah (No. 120/01359/Ro.1/2010 dengan jangka waktu 3 tahun). 14. Kerjasama penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan daerah dengan Provinsi Kalimantan Timur (No. 197/10616/BKPW.A/2010 dengan jangka waktu sampai dengan keduabelah pihak sepakat mengakhiri kerjasama). 15. Perjanjian sewa tanah dan bangunan tempat pengujian beserta alat uji kendaraan bermotor milik Pemerintah Provinsi DIY yang terletak di Kabupaten Bantu dengan Pemerintah Kabupaten Bantul (No. 5.1/Perj/Sekda/III/2010 dengan jangka waktu 3 tahun). 16. Pengelolaan Museum Gunung Api Merapi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman ( No. 31/PERJ/GUB/X/2009 dengan jangka waktu 5 tahun). 17. Pelaksanaan program Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) di wilayah anglomerasi perkotaan Yogyakarta, dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman (No. 9/KSP/X/2009 dengan jangka waktu 5 tahun). 18. Kerjasama pembangunan daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (No. 9/KSP/2008 dengan jangka waktu 5 tahun). 19. Kerjasama persusuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (No. 06/ KSP/2008 dengan jangka waktu 10 tahun). 20. MoU tentang pokok-pokok kerjasama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (No. 1/PB/1998 dengan jangka waktu 25 tahun). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

VI - 3

BAB VI


21. MoU tentang kerjasama pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (MPU), dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah DKI, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Lampung (No. 01/SK/MPU/01 dengan jangka waktu tak terbatas). 22. Kerjasama pembangunan daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (No. 05/KSP/2008 dengan jangka waktu 5 tahun). Terkait kerjasama dengan daerah di luar negeri, pada tahun 2012 upaya pembentukan baru kesepakatan kerjasama Provinsi DIY dengan daerah lain di luar negeri adalah kerjasama dengan St. Petersburg, Rusia, yang sampai dengan saat ini telah dilaksanakan rapat inter kementerian untuk pembahasan draft MoU kerjasama tersebut. Pemerintah Provinsi DIY juga telah memfasilitasi kerjasama pihak ketiga/ swasta dalam kerangka sister province DIY dengan daerah lain di luar negeri, yakni : a. dalam kerangka Sister province DIY - Kyoto Prefecture : 1. Persetujuan kerjasama antara Universitas Islam Indonesia (UII) dengan Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang. 2. Persetujuan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang. b. dalam kerangka Sister province DIY – Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan; berupa kesepakatan kerjasama antara DPRD Provinsi DIY dengan DPRD Gyeongsangbuk-do (Letter of intent between House of Representative of Yogyakarta Special Region and Gyeongsangbukdo Regional Parliament). Selanjutnya 9 perjanjian kerjasama DIY dengan daerah lain di luar negeri yang masih berlaku sampai dengan tahun 2012 meliputi : 1.

Sister province dengan Kyoto Prefecture, Jepang, meliputi kerjasama bidang seni budaya, pendidikan/iptek, pariwisata, industri serta pertanian (pengembangan kultur jaringan) (MoU Sister province).

2.

Dengan Provinsi Ismailia, Mesir, perjanjian kerjasama meliputi bidang perdagangan, pariwisata, iptek, industri, pendidikan dan kebudayaan (MoU Sister province).

3.

Dengan Negara Bagian California, AS, perjanjian kerjasama meliputi bidang ekonomi perdagangan, pariwisata, industry, pendidikan dan kebudayaan serta pertanian (MoU Sister province).

4.

Dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria, perjanjian kerjasama meliputi bidang ekonomi dan perdagangan, industry, pariwisata, kebudayaan serta ilmu pengetahuan (MoU Sister province).

5.

Dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan/seni, pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri (MoU Sister province).

6.

Dengan Chungcheongnamdo, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang administrasi pemerintahan, budaya/seni, iptek, perdagangan dan industri, pariwisata, informasi dan komunikasi , pertanian serta perikanan (MoU Sister province).

7.

Dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang pariwisata, pertanian, iptek , kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan lain-lain (MoU friendly ties cooperation).

8.

Dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand, meliputi kerjasama bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan bidang-bidang lain yang disepakati (MoU friendly ties cooperation).

9.

Dengan Provinsi St. Petersburg, Rusia, meliputi kerjasama bidang kebijakan ekonomi dan industri, iptek, kebudayaan dan pariwisata (letter of intent/ LoI).

VI - 4



BAB VI

Sampai dengan tahun 2012, disamping pembentukan perjanjian kerjasama baru, upaya penanganan kerjasama antar daerah yang telah dilakukan meliputi : 1. Kerjasama antar daerah di dalam negeri, dengan pelaksanaan : a. Forum Koordinasi Kerjasama Kabupaten/Kota se Provinsi DIY b. Forum Koordinasi Kerjasama Provinsi DIY – Provinsi Kalimantan Timur c. Forum Koordinasi Kerjasama Provinsi DIY – Provinsi Jawa Tengah d. Forum koordinasi Kerjasama Provinsi DIY – Provinsi Jawa Timur e. Forum pembinaan dan pengawasan kerjasama di kabupaten/kota di Provinsi DIY. 2. Kerjasama antar daerah dengan pihak di luar negeri, dengan pelaksanaan : a. Kegiatan Korean Youth Saemaul Volunteer dalam kerangka kerjasama sister province Provinsi DIY dengan Gyeongsangbukdo, Korea Selatan b. Kegiatan Saemaul International Academy dalam kerangka kerjasama sister province Provinsi DIY dengan Gyeongsangbukdo, Korea Selatan c. Pelaksanaan Proyek Integrated Water Resources Management (IWRM); merupakan proyek berkelanjutan (sustainability project) dari pilot plan Proyek Bribin yang telah selesai dan diserahterimakan ke pihak Indonesia d. Penyusunan Action Plan Program dengan mitra kerjasama luar negeri Hospitality dan fasilitasi kunjungan tamu-tamu luar negeri di DIY, diantaranya kunjungan delegasi investasi dari Chiang Mai, kunjungan Menteri Pelancong Serawak – Malaysia, ketua parlemen Hongaria, kunjungan delegasi Singapura, kunjungan delegasi pengusaha dari Sabah – Malaysia, kunjungan delegasi Eropa dalam rangka kerjasama Uni Eropa – Indonesia, kunjungan Gubernur dan Anggota Dewan Kyoto Prefecture, dan lain sebagainya.

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Pelaksanaan Kerja sama dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah kesepakatan antar gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain dan/atau gubernur atau bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa pihak ketiga adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan hukum milik daerah, atau yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Kebijakan kerjasama Provinsi DIY dengan pihak ketiga juga dilakukan dalam rangka pencapaian misi ketiga RPJMD Pemerintah Provinsi DIY Tahun 2009 – 2013 yakni peningkatan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peran serta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sama dengan prinsip yang dianut dalam kerja sama antar daerah, yaitu: efisisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Selanjutnya sebagai implementasi kebijakan tersebut, upaya pembentukan dan penanganan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY di tahun anggaran 2012 di lakukan fasilitasi dan koordinasi melalui pelaksanaan program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.


VI - 5


BAB VI

Tabel 6.3 Rekapitulasi Program Peningkatan Kerjasama Dengan Antar Pemerintah Daerah, 2008 - 2012 Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

2008*

1

9

2009

1

2010

Tahun

Keuangan Realisasi (Rp)

Capaian (%)

Fisik (%)

1.656.483.850,-

1.557.842.930,-

94,04

100,00

15

2.956.103.000,-

2.070.682.390,-

70,05

98,00

1

5

1.184.494.110,-

1.073.292.536,-

90,61

90,42

2011

1

4

1.004.980.630,-

807.762.030,-

80,38

78,23

2012**

1

5

Pagu (Rp)

725.128.600,327.806.500 45,21 50,00 * dilaksanakan oleh Biro Kerjasama, Setda Provinsi DIY ** realisasi sampai dengan Juli 2012 Sumber : BKPM Provinsi DIY

Realisasi pembentukan jalinan perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi DIY dengan pihak ketiga selama kurun waktu tahun 2008 s.d 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.4 Realisasi Pembentukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga, 2008 - 2012 Tahun

Jumlah Kerjasama

2008

6

2009

8

2010

4

2011

6

2012 *

6 Sumber : BKPM Provinsi DIY

Sampai dengan kurun waktu Agustus 2012, Pemerintah Provinsi DIY memiliki kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam 24 perjanjian kerjasama yang masih berlaku, terdiri dari 21 perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga di dalam negeri dan 3 perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga di luar negeri. Rincian kerjasama dengan pihak ketiga di dalam negeri meliputi : 1.

Kerjasama dengan Yayasan TAHIJA tentang Kerjasama Penelitian Pengendalian Dengue Di Provinsi DIY (No. 10/KSP/VIII/2012 , jangka waktu 12 bulan).

2.

Kerjasama pembayaran tiket bus trans jogja dgn sistem kartu elektronik pra bayar “BNI Prepaid” dengan PT. Bank BNI (Persero), Tbk. (No. 551/1414, jangka waktu 2 tahun).

3.

Kerjasama pembayaran tiket bus trans jogja dgn sistem kartu elektronik pra bayar “BRIZZI” dengan PT. Bank BRI (persero), Tbk. (No. 551/436, jangka waktu 2 tahun).

4.

Kerjasama pembayaran tiket bus trans jogja dengan sistem kartu elektronik pra bayar “FLAZZ” dengan PT. Bank BCA, Tbk. (No. 551/436, jangka waktu 2 tahun).

5.

Kerjasama percepatan pembangunan kependudukan dan peningkatan kualitas keluarga di Provinsi DIY dengan Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi DIY (No. 7/KSP/III/2012, jangka waktu 12 bulan).

6.

Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Bank Indonesia (No. 8/PERJ/GUB/IV/2011 dengan jangka waktu 5 tahun).

7.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data pada Pemerintah Daerah Prov DIY dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (No. 4/KSP/V/2011 dengan jangka waktu).

VI - 6



BAB VI

8.

Pelaksanaan Program Kemitraan di Provinsi DIY (amandemen kedua) dengan PT. Pertamina (Persero) (No. 2/PERJ/GUB/I/2010 dengan jangka waktu 4 tahun).

9.

Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP Provinsi DIY) (No. 17/KSP/X/2010 dengan jangka waktu 3 tahun).

10. Pembentukan Lembaga Pengelolaan HKI di provinsi DIY dengan Dirjen HAKI Dep. Hum HAM dan Universitas Islam Indonesia (UII) (No. 1/KSP/IV/2009 dengan jangka waktu 5 tahun). 11. Penanganan Medis Tahanan dan Nara pidana Korban Penyalahgunaan Narkotika dan atau Psikotropika di LP Narkotika Kelas II A Yogyakarta dengan Dirjen Lapas DepHum dan Ham (No. 14/Perj/Gub/IV/2009 dengan jangka waktu). 12. Pelaksanaan Program Kemitraan di Prov DIY (amandemen kedua) dengan PT Pertamina (Persero) (No. 38/PERJ/GUB/XII/2009 dengan jangka waktu). 13. Pengembangan laboratorium flora dan fauna di Provinsi DIY dengan Yayasan Gembiraloka (No. 23/PERJ/DIKNAS/VII/2008 dengan jangka waktu 5 tahun). 14. Kerjasama penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi daerah dalam rangka mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka dengan APTISI Wil. V DIY (No. 5/KSP/2008 dengan jangka waktu 5 tahun). 15. Pengelolaan system pelayanan angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem Buy the Service di Provinsi DIY dengan PT. Jogja Tugu Trans (JTT) (No. 4/PERJ/GUB/II/2008 dengan jangka waktu 7 tahun). 16. Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kelautan dengan BKP–AL Rayon Yogyakarta (No. 20/KES.BER/Gub/2007 dengan jangka waktu 5 tahun). 17. Kerjasama pengelolaan hutan di Kecamatan Playen kab. Gunungkidul Provinsi DIY dengan UGM; UNY; UII; Atmajaya; UMY;UPN (No. 1/KSP/XII/2007 dengan jangka waktu 30 tahun). 18. Pengembangan Usaha Mikro, kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) melalui pola penjaminan kredit dengan Bank BPD DIY; PT. Askrindo (No. 22/Perj/Gub/ XI/07 dengan jangka waktu). 19. Pendirian dan Pengelolaan Bengkel Mobil dengan Bengkel Rally car (No. 1/PERJ/ SEKDA/2005 dengan jangka waktu 12 tahun). 20. Pembangunan Pusat Perdagangan Retail antara PD. Anindya dengan PT. KAIDI INDOJAYA (No. - , jangka waktu 25 tahun). 21. Pelaksanaan Adendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi keuntungan Antara Pemprov DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam Pembangunan dan Pengelolaan Malioboro Hotel di Jalan Malioboro Yogyakarta (No. 199/KPTS/1998 dengan jangka waktu 30 tahun). Adapun rincian kerjasama dengan pihak ketiga di luar negeri yang masih berlaku sampai dengan Agustus tahun 2012 : 1.

Minutes of Discussion on The Cooperation To Implement The Integrated Water Resources Management (IWRM) In The Province Of Yogyakarta Special Region, dengan Institut Teknologi Karlsruhe, Jerman, Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan BATAN (lanjutan dari Proyek Bribin).

2.

Letter of intent (pernyataan kehendak) kerjasama promosi investasi dengan International Finance Corporation (IFC).

3.

Letter of intent (pernyataan kehendak) bidang pariwisata, jasa pengiriman dan penerbangan dengan HNA Group Co. Ltd., China.


VI - 7

BAB VI



Kegiatan pembentukan dan penanganan kerjasama sangat bergantung pelaksanaannya dengan pihak/mitra yang ada, sehingga sering terjadi kegiatankegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diperkirakan.

2.

Pada beberapa kesepakatan kerjasama belum ada titik temu dengan mitra kerjasama sehingga belum ada tindak lanjut yang signifikan.

3.

Masih terdapat kerjasama yang stagnan.

Solusi 1.

Pelaksanaan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak mitra kerjasama di luar negeri, dengan bantuan perwakilan-perwakilan resmi Indonesia (KBRI dan KJRI) yang ada di negara bersangkutan.

2.

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada mitra kerjasama serta semua pihak terkait (pemda, dinas, masyarakat), pelaksanaan sosialisasi serta penyusunan draft annual exchange programyang digunakan sebagai koridor atau acuan pelaksanaan tindak lanjut kerjasama dan pengembangan program.

3.

Pengembangan hubungan ataupun contact person dan secara lebih intensif berkoordinasi dengan mitra kerjasama dan atau instansi pemerintah di kabupaten-kota/instansi swasta/kementrian/lembaga terkait/wakil pemerintahan RI di Luar Negeri yang memiliki kemungkinan untuk dapat mengembangkan kerjasama.

Selanjutnya beberapa catatan penting berdasarkan monitoring dan evaluasi kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga Pemerintah Provinsi DIY sampai dengan Agustus tahun 2012 : Secara umum semua kerjasama dalam negeri di Provinsi DIY sudah sesuai dengan yang diharapkan dan dapat terus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu kerjasama. Berdasarkan evaluasi kerjasama, jika dilihat dari aspek keselarasan visi, perencanaan serta pelaksanaannya, kegiatan kerjasama dengan nilai tertinggi terkait dengan kerjasama program kemitraan dengan PT. Pertamina (persero), sedangkan jika ditinjau dari segi implementasi dan dampak, kerjasama dengan skor tertinggi adalah kerjasama implementasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) nasional. Tawaran hibah jembatan penyeberangan bekas pakai dari Osaka Prefecture yang direncanakan pada tahun 2012 ditolak, karena kebijakan ini untuk menunjukkan posisi DIY yang tidak begitu saja menerima bantuan hibah dari luar negeri, apalagi untuk barang bekas. Terkait dengan hambatan yang muncul dalam implementasi kegiatan kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar stakeholders perlu peningkatan lebih lanjut.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah perlu dilakukan guna mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan di Provinsi DIY adalah dengan instansi sebagai berikut: a. Kanwil Kementerian Kehakiman Hukum dan HAM. b. Kepolisian Daerah. c. Pangkalan TNI AU. d. Pangkalan TNI AL. e. Pengadilan Tinggi.

VI - 8



BAB VI

f. Pengadilan Tinggi Agama. g. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, KPPN dan KPKNL h. Biro Pusat Statistik. i. Pengadilan Negeri. j. Pengadilan Agama. Beberapa bentuk koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DIY tahun 2008–2012 dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Forum Komunikasi Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA)/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban antara lain memelihara ketentraman dan kertertiban masyarakat. Dalam hubungan ini peranan Kepala Daerah dan pejabatpejabat Pimpinan Daerah yang memegang kendali penyelenggaraan pemerintahan di daerah sangat menentukan dalam upaya mewujudkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peranan kepala daerah dan pejabat-pejabat pimpinan daerah dikoordinasikan melalui Forum Koordinasi MUSPIDA. Forum Koordinasi MUSPIDA adalah forum untuk membahas, merumuskan dan menyepakati kebijakan bersama antara Gubernur dan Anggota MUSPIDA untuk mengatasi permasalahan dan kebijakan strategis di daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012, sesuai dengan Pasal 6 dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) untuk menggantikan istilah Muspida dengan ketugasan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah dan kelancaran pembangunan daerah. FKPD ini memiliki ketugasan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah dan melakukan pembahasan kebijakan terhadap isu strategis serta merencanakan dan menyusun kebijakan yang berhubungan dengan upaya menciptakan/mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah provinsi. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut Gubernur DIY telah menetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 126.1/KEP/2011 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Adapun anggaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan honorarium Tim Koordinasi Pimpinan Daerah didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai tahun 2011 dengan Dekonsentrasi Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Hasil dan manfaat koordinasi instansi vertikal di Provinsi DIY dan rapat koordinasi forum MUSPIDA adalah:

-- Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

-- Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi DIY. -- Terpecahkannya permasalahan-permasalahan strategis di wilayah Provinsi DIY antara lain:

-------

Terselenggaranya pemilukada dengan lancar. Kesiapsiagaan dan pengamanan perayaan hari raya Idul Fitri. Pengamanan perayaan Natal. Pengamanan perayaan tahun baru. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar, pemantapan wawasan kebangsaaan. Kerukunan umat beragama dan meminimalisir/meredam konflik bernuansa SARA.

-- Pengawasan peredaran narkoba dan minuman keras. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

VI - 9

BAB VI


2. Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Provinsi DIY Koordinasi ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Koordinasi ini melibatkan instansi vertikal, yakni Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta koordinasi dengan instansi vertikal baik Kantor Pusat dan Kantor Daerah yang berkedudukan di wilayah Provinsi DIY. Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur memiliki tugas dan wewenang: a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota; b. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Di samping pelaksanaan tugas tersebut gubernur sebagai wakil Pemerintah mempunyai tugas: a. menjaga kehidupan berbangsa, bernegara dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; c. memelihara stabilitas politik; d. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Koordinasi yang dilakukan Gubernur melalui SKPD Provinsi DIY merupakan upaya yang dilaksanakan oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 3. Koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 6 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi: a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. b. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. d. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi. e. Koordinasi pengawasan atau penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hal tersebut diperjelas dengan diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 terutama pasal 12 yang menyatakan bahwa dalam menyelenggaraan kewenangan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, gubernur mengadakan koordinasi.

VI - 10



BAB VI

Hal lain yang terkait dengan koordinasi instansi vertikal adalah bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta sering disebut sebagai miniatur Indonesia karena di sini terdapat penduduk yang berasal dari suku atau etnis seluruh Indonesia. Konsekuensi sebagai daerah miniatur adalah rawan konflik antar etnis, budaya maupun kepentingan. Konflik-konflik tersebut perlu dikelola sehingga keberagaman tersebut tidak menggangu akan tetapi justru sebagai pengayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun sosial kemasyarakatan. D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Pembinaan Batas Wilayah penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah. Pembinaan batas wilayah dilakukan pertama dan utama melalui penegasan batas antar daerah, di mana penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Proses penegasan batas daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Batas wilayah/daerah merupakan pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lainnya, dalam hal ini pemisah wilayah administrasi pemerintahan antar kabupaten/kota maupun antar kabupaten beda provinsi. Batas Daerah yang tegas dan jelas diharapkan akan mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan korban harta, benda dan jiwa serta ekonomi biaya tinggi, tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan, optimalnya penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan umum secara tertib dan terlaksananya penyaluran dana perimbangan. Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis. Aspek yuridis, yaitu telah ditetapkan legalitas hukum batas daerah melalui Permendagri (cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya, seperti sungai, jalan. Sedangkan aspek fisik, di lapangan ditandai dengan pemasangan pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas. Provinsi DIY mempunyai 8 segmen batas antar daerah, tinggal 1 segmen batas yang belum ada penetapan melalui Permendagri, yaitu batas antar Kabupaten Bantul dan Sleman, di mana pada tahun 2012 ini telah selesai tahap akhir proses penegasan batas, yaitu pembuatan peta koridor. Harapannya di tahun 2013 telah dapat ditetapkan Permendagrinya dan menjadi provinsi pertama yang telah selesai penegasan batas. Adapun kedelapan segmen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.5 Pembinaan Batas Wilayah Provinsi DIY No 1

Prov, Kab/Kota

Berbatasan Dgn Prov, Kab/Kota

Panjang Garis Batas

Prov. DIY

Prov. Jateng

235 Km

Penegasan antar Daerah Sudah

Dasar Hukum Permendagri

Jml Pilar Batas dalam Permen 212

19/2006 2

Yogyakarta

Sleman

10 Km

Sudah

Permendagri

66

70/2007 3

Yogyakarta

Bantul

25 Km

Sudah

Permendagri 15/2012

161

4

Sleman

Gunungkidul

12 Km

Sudah

Permendagri

28

4/2009 5

Sleman

Bantul

60 Km

Proses

Tahun 2012

183

(Peta Koridor) 6

Sleman

Kulon Progo

20 Km

Sudah

Permendagri

103

61/2009 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

VI - 11

BAB VI Prov, Kab/Kota

Berbatasan Dgn Prov, Kab/Kota

Panjang Garis Batas

Penegasan antar Daerah

Gunungkidul

Bantul

60 Km

Sudah

No 7


Dasar Hukum

Jml Pilar Batas dalam Permen

Permendagri

83

71/2007 8

Kulonprogo

Bantul

35 Km

Sudah

Permendagri

79

72/2007 Sumber : Biro Tapem Setda Provinsi DIY

Dalam rangka menyelesaikan proses penegasan batas antara Kabupaten Bantul dan Sleman Pada tahun 2011 telah dipasang sebanyak 15 pilar batas termasuk di 3 blok Tambakbayan, Tambakraman dan Santan di mana ketiga Blok sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1983/PUM, tanggal 15 November 2010 perihal Batas Daerah Antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman, ketiga blok masuk dalam wilayah Sleman pada tahun 2011 telah dipasang sebanyak 15 pilar batas termasuk di 3 blok Tambakbayan, Tambakraman dan Santan di mana ketiga Blok sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1983/PUM, tanggal 15 November 2010 perihal Batas Daerah Antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman, ketiga blok masuk dalam wilayah Sleman. Dengan demikian permasalahan batas Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan Desa Caturtunggal, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman khususnya di Blok Tambakbayan, Tambakkraman, dan Santan telah selesai, jelas dan tegas. Selanjutnya pada tahun 2012 dilakukan pembuatan peta koridor/batas daerah Kabupaten Bantul dan Sleman, sehingga bila telah disepakati koridor batas kedua kabupaten tersebut maka telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai dokumen untuk penetapan Permendagri. Dalam upaya pemeliharaan dan pembangunan pilar perapatan telah terdapat kesepakatan antara Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/01359/Ro.I/2010 dan Nomor 120/18801/2010 tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi DIY dan Jawa Tengah dengan kesepakatan sebagai berikut: 1.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : bertanggung jawab dalam Pemeliharaan/ Penggantian Pilar Nomor 001 s.d. Pilar Nomor 089, yaitu di sepanjang perbatasan antara Kab. Kulonprogo dengan Purworejo sampai dengan perbatasan antara Kabupaten Magelang dengan Kab. Sleman

2.

Pemerintah Provinsi DIY: pilar mulai Pilar Nomor 090 sampai dengan Pilar Nomor 213, yaitu Batas DIY- Jateng Bagian Timur dimulai dari perbatasan antara Kab. Sleman dengan Klaten sampai dengan perbatasan antara Kab. Gunungkidul dengan Kab. Sukoharjo dan Wonogiri.

Pembangunan/penambahan pilar perbatasan antar Provinsi dan Jawa Tengah masih perlu dilaksanakan untuk memperjelas dan mempertegas jalur batas. Kegiatan pemeliharaan dan penggantian penting karena dari hasil identifikasi selama ini banyak pilar yang rusak maupun hilang disebabkan oleh faktor alam seperti longsor yang mengakibatkan patok batas rusak atau hilang tertimbun longsor maupun akibat tangan jahil manusia (pencurian Bras tablet yang terdapat pada patok, papan nama), sehingga perlu diganti maupun direhab kembali.

VI - 12


BAB VI


E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulanggannya Kriteria yang dipergunakan sebagai dasar penetapan status bencana didasarkan

pada pengertian bencana sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni: “Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.” Secara kuantitatif sampai saat ini belum ada standar baku untuk penetapan status bencana, apakah suatu kejadian ditetapkan sebagai bencana ataukah musibah. Tanggap darurat dilakukan pada saat kejadian meletusnya gunung merapi di Kabupaten sleman dan bencana yang lainnya belum pernah ditetapkan status tanggap darurat oleh Pemerintah Provinsi DIY karena kejadian bencana terjadi di tingkat lokal masing-masing Kabupaten/Kota bukan lintas wilayah. Kegiatan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh masing-masing BPBD Kabupaten/Kota serta saling berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY.

Tabel 6.6 Frekuensi Kejadian Bencana Di DIY, 2011 – 2012 Jenis Bencana

Bantul

GK

KP

Sleman

Kota Yk

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Banjir

1

8

0

0

3

0

3

2

15

2

Kekeringan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tanah Longsor

9

0

1

4

49

7

0

0

0

0

Kebakaran Hutan/Lahan

17

1

0

0

2

0

1

0

1

2

Gempa Bumi

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Angin

27

4

33

1

5

1

13

36

Epidemi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gunung Meletus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

2

Sumber : BPBD Provinsi DIY


Gambar 6.1 Frekuensi Bencana di Provinsi DIY, 2011 - 2012 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

VI - 13

BAB VI


Kejadian bencana Banjir di wilayah Provinsi DIY tahun 2011, di Kota Yogyakarta terjadi di DAS Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong dan Sungai Code, sedangkan tahun 2012 di Kota Yogyakarta sampai bulan agustus 2012 hanya terjadi 2 kali. Sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo banjir terjadi sekitar Sungai Progo dan daerah resapan di kota Kulon Progo dan untuk Kabupaten Sleman terjadi di Kali Kuning dan sungai yang berhulu di Gunung Merapi disebabkan oleh lahar dingin Gunung Merapi. Jenis banjir yang terjadi merupakan banjir genangan yang terjadi di beberapa titik setiap musim penghujan dan banjir lahar dingin disebabkan oleh material Gunung Merapi yang terbawa arus. Tanah longsor terjadi di daerah perbukitan di wilayah Provinsi DIY dikarenakan hujan yang terus menerus dan kurangnya penopang tanah sehingga mengakibatkan longsor. Bencana ini murni dikarena oleh alam. Di Kabupaten Bantul Terjadi di sekitar perbukitan timur bantul meliputi Piyungan dan Dlingo. Dan kejadiaan tertinggi terdapat di Kabupaten Kulon Progo karena daerahnya berbukit dan tanah yang labil. Pada umumnya bencana kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek/ konsleting listrik serta kelalaian warga dalam penggunaan api sehing menyebabkan kebkaran rumah. Frekuensi terbanyak kejadian kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta dikarenakan banyaknya pemukiman dan resiko hubungan arus pendek sangat tinggi. Tahun 2011 gempa bumi terjadi di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul masingmasing terjadi 2 kali, tepatnya gempa terjadi di pantai selatan bantul, sedangkan tahun 2012 hanya ada 2 kali di Kabupaten Bantul. Gempa bumi ini tidak berdampak secara langsung karena terasa kecil dirasakan di wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk kejadian angin ribut di tahun 2011 terjadi 2 kali umumnya terjadi pada akhir tahun dikarenakan musim hujan mulai tiba, dengan adanya pergantian musim angin cenderung tidak beraturan dan sangat kencang. Akibat dari bencana angin rebut/kencang ini banyak pohon tumbang di sekitar perkotaan serta baliho-baliho yang roboh.

2. Status Bencana Berdasarkan data kejadian bencana Provinsi DIY, dapat diambil kesimpulan bahwa

Status bencana adalah: LOKAL sedangkan ancaman bencana tertinggi wilayah DIY adalah tanah longsor dan ancaman bencana tertinggi kedua adalah kebakaran dan angin ribut dengan titik rawan bencana meliputi empat wilayah yakni Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul. Bencana tanah longsor tercatat paling banyak terjadi pada bulan Oktober, November dan Desember saat curah hujan mencapai titik tertinggi. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo bencana tanah longsor menempati urutan pertama dengan cakupan titik rawan terbanyak yakni meliputi Kulon Progo bagian utara. Topografi bagian utara merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan laut meliputi Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang, Samigaluh dan sebagian Kecamatan Pengasih. Sedangkan untuk Gunungkidul titik rawan bencana tanah longsor 10 Kecamatan yakni Purwosari, Semin, Gedangsari, Panggang, Nglipar, Ngawen, Playen, Ponjong, Patuk dan Girisubo.

3. Sumber dan jumlah anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibentuk pada tanggal 24 Februari 2012 mendapatkan anggaran untuk tahun 2012 dari : a. APBD: sebesar Rp.8.203.331.680,- dengan rincian untuk gaji sebesar Rp. 2.212.653.560,- dan belanja langsung sebesar Rp.5.990.678.120,b. APBN terdiri dari: 1. Dekonsentrasi sebesar Rp.266.510.000,- dengan realisasi sampai bulan Agustus sebesar Rp.216.484.575,- ( 81,23% ) 2. Tugas Pembantuan sebesar Rp 2.500.000,- dengan realisasi sampai bulan Agustus sebesar Rp.402.409.200,- ( 16,10% )

VI - 14



BAB VI

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana Pemerintah Provinsi DIY sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan

sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Agar tercapai tujuan yaitu menghindari terjadinya bencana, Pemerintah Provinsi DIY mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang difokuskan pada: a. Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur diseluruh lini secara terencana dan terpadu (pra bencana) 1.

Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan

2.

Prencanaan Partisipatif dan Pengaturan Penanggulangan bencana

3.

Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan

4.

Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Bencana

5.

Pencegahan dan Mitigasi Bencana

6.

Peringatan Dini

7.

Kesiapsiagaan

b. Membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan dalam menanggulangi bencana (tanggap darurat) c. Secepatnya memulihkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana menjadi lebih baik (pasca bencana) Contoh upaya yang sudah dilaksanakan a. Perencanaan: 1.

Sudah dilaksanakan identifikasi risiko bencana di Provinsi DIY baik melalui penyusunan peta risiko bencana juga analisis risiko bencana.

2.

Sudah disusun perencanaan penanggulangan bencana yang bertujuan sebagai pedoman Provinsi DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dalam bagian dari Rencana Induk Pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menurunkan risiko bencana di DIY secara signifikan.

3.

Dalam beberapa jenis ancaman sudah disusun rencana kontinjensi bencana yang bertujuan sebagai pedoman penanganan bencana pada saat tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengambil peran dalam penyusunan rencana kontijensi.

b. Penguatan kapasitas: 1.

Sudah dikembangkan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas bagi masyarakat desa/kelurahan seperti pengembangan desa tangguh, kampung siaga bencana, dll.

2.

Sudah dilakukan wajib latih bagi aparat dan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

3.

Sudah dilakukan simulasi dan gladi lapang dan gladi posko untuk beberapa jenis ancaman bencana.

4.

Sudah dikembangkan sistem peringatan dini baik yang berisi informasi hulu sampai penjangkauan informasi tersebut sebagai aksi tindak bagi masyarakat yang di identifikasi akan terkena dampak bencana. (ancaman erupsi gunung merapi, tsunami, tanah longsor, epidemi, kekeringan, banjir).


VI - 15

BAB VI


5.

Sudah terbentuk dan melembaga dengan baik forum koordinasi antara para pihak yang bekerja di bidang penanggulangan bencana yaitu Forum PRB baik yang berada di tataran provinsi maupun sampai ke tingkat desa/kelurahan.

6.

Investasi pada pengembangan teknologi informasi baik yang dikelola oleh BPBD melalui Pusdalop PB maupun yang dikelola masyarakat dalam membangun jejaring pengelolaan informasi.

7.

Telah dilakukan diseminasi informasi daerah rawan bencana dan cara-cara pengurangan risiko bencana.

8.

Investasi dalam peralatan dan logistik bencana.

9.

Adanya alokasi tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana baik dari instansi pemerintah provinsi, kebupatan dan kota maupun instansi vertikal yang berada di wilayah Provinsi DIY.

Apabila teridentifikasi terdapat potensi bencana yang akan terjadi maka dilakukan tindakan berupa langkah kesiapsiagaan seluruh jajaran aparat pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun kerugian harta benda milik masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Selain itu tindakan ini juga akan memudahkan upaya tanggap darurat apabila bencana itu terjadi sehingga peran semua pihak dapat berjalan efektif berdasarkan sistem yang telah dirancang dan disepakati bersama.

5. SKPD yang Menangani Bencana Dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana, BPBD Provinsi DIY bermitra kerja dengan SKPD yang menangani bencana di wilayah Provinsi DIY, yaitu: a. Dinas Sosial b. Dinas Kesehatan c. Dinas Perhubungan dan Kominfo d. Dinas PUP ESDM e. Dinas Kelautan dan Perikanan f. Dinas Pendidikan g. Dinas perdagangan dan perindustrian h. Dinas Pertanian i. BPPTK dan BMKG j. TNI Polri k. PSBA UGM l. BPBD Kabupaten /Kota m. Dinas Kebudayaan n. Badan Lingkungan Hidup o. Dinas Kehutanan

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan a. Jumlah Pegawai

: 46 Pegawai

b. Kualifikasi pendidikan :

VI - 16

1.

S2

: 10 orang

2.

S1

: 20 orang

3.

SMA

: 15 orang

4.

SMP

: 1 orang



BAB VI

c. Pangkat Golongan: 1.

Golongan IV

: 9 orang

2.

Golongan III

: 31 orang

3.

Golongan II

: 6 orang

d. Jumlah Pejabat Struktural : 14 orang e. Jumlah Pejabat Fungsional : 22 orang

7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana di Provinsi DIY yaitu: a. Forum Pengurangan Risiko Bencana / Forum PRB b. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana / PUSDALOPS PB c. Tim Reaksi Cepat / TRC d. Taruna Siaga Bencana / Tagana e. Basarnas Kantor Perwakilan Yogyakarta.

8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi Jenis dan lokasi bencana alam yang mengancam DIY meliputi: a. Bencana alam Gunung Merapi, mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi; b. Bencana longsor dan erosi, terutama mengancam wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara dan barat serta daerah perbukitan Kabupaten Gunungkidul bagian utara; c. Bencana banjir, terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul; d. Bencana kekeringan, biasa terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan; e. Bencana tsunami, terdapat di daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul; dan Kabupaten Gunungkidul; f. Bencana alam akibat angin, biasa terdapat di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta; g. Bencana alam gempa bumi, berpotensi terjadi di wilayah DIY, baik gempa bumi tektonik maupun volkanik. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (subduction zone), yaitu di sebelah selatan wilayah DIY (Samudera Indonesia). Di samping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat banyak patahan aktif, seperti Sesar Opak. Gempa tektonik dengan tingkat destruktif tinggi terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Gempa bumi volkanik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan Gunung Merapi yang merupakan gunungapi teraktif di dunia. Risiko tinggi terhadap bencana dapat disebabkan karena ancaman yang tinggi, tingginya kerentanan dan rendahnya kapasitas untuk menanggulangi bencana.


VI - 17

BAB VI


Tabel 6.7 Wilayah Kecamatan-Kecamatan dengan Risiko Tinggi di Provinsi DIY Jenis

Banjir

Tanah Longsor

Tsunami

Gempa Bumi

Bencana

Kabupaten/Kota Bantul Bambanglipuro, Jetis, Imogiri, Pandak, Pleret, Sewon, Pundong, Bantul, Kasihan, Piyungan, Banguntapan

Gunung Kidul

Kretek, Sanden, Srandakan

Dlingo, Imogiri, Pleret, Piyungan

Kulon Progo

Nglipar

Sleman Berbah

Yogyakarta Kotagede

Temon, Galur, Panjatan, Wates

Patuk, Gedang Sari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong

Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, Sewon, Jetis, Imogiri

Kokap, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang

Prambanan

Temon, Galur, Lendah, Wates, Panjatan

Danurejan, Tegalrejo, Gedong-tengen

Erupsi Gunung

Pakem

Kekeringan

Panggang, Paliyan, Sapto Sari, Rongkop, Tepus, Ponjong, Nglipar

Epidemi DBD

Angin Ribut

Kotagede, Kraton, Umbulharjo, Mergangsan, Wirobrajan, Ngampilan, Jetis, Gedongtengen, Paku Alaman Sewon, Banguntapan, Kasihan

Tanjung Sari

Ngemplak, Kalasan, Depok, Gamping

Semua Kecamatan


VI - 18


BAB VI


Selain itu berdasarkan penilaian potensi terjadinya bencana berdasarkan jenis ancamannya sebagai berikut:

6

Kemungkinan Kejadian ( likelihood)

5

Tanah Longsor

4

Banjir

3

Kekeringan

Gempa Bumi Tsunami

2

Banjir

1

Tanah Longsor

Gempa bumi

Erupsi Gunung Api

Erupsi Gunung Api

Epidemi DBD

Kekeringan Deman Berdarah Angin Ribut

Angin Ribut

0 0

1

Tsunami 2

3

4

Dampak (consequences )


Gambar 6.2 Penilaian Potensi Terjadinya Bencana Berdasarkan Jenis Ancamannya

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Bandara Adisutjipto Yogyakarta sebelumnya merupakan Pangkalan TNI-AU yang asal muasalnya digunakan untuk kegiatan Sekolah Penerbangan TNI-AU dengan pendidikan Akademi Angkatan Udara (AAU) untuk pendidikan penerbang. Aset kepemilikannya saat itu adalah TNI-AU. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Surat Persetujuan bersama antara TNI-AU dan Menteri Perhubungan dan yang terakhir melalui Surat Persetujuan Bersama antara TNI-AU dan Ditjen Perhubungan Udara No. SPB/5/XII/2001 dan No. AU/4261/KUM.135/2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang Penyempurnaan Surat Persetujuan Bersama Tahun 1994, maka kemudian Bandara Adisutjipto menjadi Bandara Enclave Civil (lapangan terbang militer yang dapat digunakan untuk penerbangan komersial/sipil). Dalam hal Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, Departemen Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2008. Rencana Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, antara lain perpanjangan landas pacu dari 2.200 m x 45 m menjadi 2.500 m x 45 m, pembangunan taxiway dan taxiway paralel, perluasan apron menjadi 49.418 m2 dan perluasan terminal penumpang. Dalam upaya pengembangan bandara terjalin kerja sama antara PT Angkasa Pura 1, Pemerintah Provinsi DIY, dan PT dalam bentuk beberapa kegiatan yaitu : 1.

Pembangunan Underpass Tahap I, sumber dana PT Angkasa Pura I (Persero) senilai Rp13.142.630.000,-

2.

Pembuatan Shelter Terminal Lanjutan Seluas 700 m2 dan Pemasangan Ekskalator 2 (dua) unit di Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, sumber dana PT (Persero) Angkasa Pura I senilai Rp3.885.019.000,-


VI - 19

BAB VI


3.

Pengaspalan Jalan Masuk dan Jalur Trans Jogja di Area Parkir Bandara Adisutjipto, sumber dana APBD Pemerintah Provinsi DIY senilai Rp229.413.600,-

4.

Relokasi dan Pembangunan Rumah Dinas Hukum dan HAM, sumber dana APBD Pemerintah Provinsi DIY senilai Rp3.606.339.750,-

5.

Relokasi dan Pembangunan Rumah Dinas Bea Cukai, sumber APBD Pemerintah Provinsi DIY senilai Rp767.265.726,-

6.

Pembangunan Masjid Bandara Adisutjipto, sumber dana APBD Pemerintah Provinsi DIY.

Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Provinsi DIY yang peruntukkannya dipakai untuk beberapa kegiatan oleh berbagai pihak, antara lain: 1.

Jalur kereta api beserta dengan stasiunnya, luas 585,4 m2,

2.

Perkantoran dan Rumah Dinas Kanwil Hukum dan HAM, luas 1.541 m2,

3.

Tanah dan bangunan yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, luas 940 m2,

4.

Tanah dan bangunan yang dikelola oleh Dinas Sosial Prov. DIY, luas 210 m2,

5.

Rumah Dinas Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, luas 1.230 m2,

6.

Kantor Pos Cabang Airport, luas 544 m2,

7.

Tanah Sultan Ground, luas 5.868 m2 dan 689 m2,

8.

Tanah Milik Pemprov DIY seluas : 24.296 m2

Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto terkait dengan antisipasi perpanjangan landas pacu dari 2.200 m menjadi 2.500 m: 1.

Pembebasan Lahan Tanah 1/3 bagian luas L2 yaitu 10.080 m2 (termasuk bangunan dan pepohonan diatas tanah), sumber dana APBD Pemprov DIY senilai Rp6.986.147.899,-

2.

Pembangunan Box Culvert dan Pengurugan Sisi Udara untuk di Sungai Kuning untuk pembangunan Taxiway Paralel Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, sumber dana APBN Departemen Perhubungan senilai Rp42.242.187.166,-

3.

Pembuatan Taxiway Paralel Sisi Timur Termasuk Marking Tahap I di Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta sumber dana APBN Kementerian Perhubungan senilai Rp6.109.054.130,-

Pada tahun anggaran 2012, melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara, telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait dengan proses ruislag dengan Kementerian Hukum dan HAM serta dengan Bea dan Cukai. Sampai bulan Juli 2012 sudah dilakukan proses pengurusan IMB rumah dinas di belakang Jembatan Kalitirto serta pengukuran tanah Beacukai di lokasi parkir Bandara Adisutjipto.


Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi DIY, TNI-AU, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I (Persero) tentang Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta dan Landas Pacu TNI-AU Gading, belum ditandatangani dan para pihak masih melakukan pembahasan terhadap hal-hal yang menjadi pokok kesepakatan bersama.

2.

Perubahan/Revisi KM.51 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandara Adisutjipto Yogyakarta, belum dapat ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Hal tersebut disebabkan terkait belum adanya kesepakatan bersama antara Pihak Pemerintah Provinsi DIY, TNI-AU, PT Angkasa Pura I (Persero) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dimana mengatur tentang substansi terhadap perubahan yang ada di KM.51 Tahun 2008 yang perlu dilakukan revisi dan penyesuaian.

VI - 20



BAB VI

3.

Proses ruislagh/Tukar Menukar BMN/BMD antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI berupa tanah dan bangunan yang berada di Kawasan Parkir Bandar Udara Adisutjipto dengan tanah dan bangunan yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY di Desa Kalitirto, Kabupaten Sleman dan di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, masih dalam proses di Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

4.

Relokasi Pembangunan Kantor Pos Cabang Bandara Adisutjipto masih dalam proses pengajuan ijin pelaksanaan tukar menukar tanah dan bangunan di Kementerian Negara BUMN, sedangkan lokasi dan biaya pembangunan relokasi Kantor Pos Cabang Bandara telah tersedia pada APBD Pemerintah Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011.

5.

Pengelolaan Lahan Parkir Bandara (Utara Rel KA) milik Pemerintah Provinsi DIY belum seluruhnya dapat disewakan. Pada tahap I yang disewakan baru seluas 19.335,4 m2 berdasarkan Keputusan Gubernur Prov. DIY nomor. 62.1/KEP/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Penyewaan Tanah Milik Daerah yang terletak di Tlukan Maguwoharjo, Depok, Sleman kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) yang didalamnya tercantum luasan yang disewakan kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) pada tahap I seluas 19.335,4 m2 dengan harga per meter persegi/ bulan sebesar Rp. 1.625,-. sewa parkir dimulai bulan Agustus 2011 dengan jangka waktu selama 2 tahun. Tindak lanjut dari keputusan Gubernur DIY tersebut berupa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara DISHUBKOMINFO Prov. DIY dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor : 593/1676, Nomor : AP.I.108/KB.03.02/2011/GMI-B tanggal 1 Agustus 2011.

6.

Penjagaan Pintu Perlintasan Bandara Adisutjipto. Selama ini petugas penjagaan adalah PNS Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38/2007, penjagaan pintu perlintasan bukan termasuk kewenangan provinsi, sehingga biaya operasional tidak dapat dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi DIY.

7.

Pembebasan tanah disamping timur kantor Imigrasi yang dipergunakan sebagai jalan saat ini masih mencari data-data pendukung untuk memperkuat tentang status tanah.

Solusi 1.

Perlu segera ada kesepakatan terhadap hal-hal yang menjadi pokok kesepakatan dengan melakukan koordinasi dan pembahasan para pihak secara lebih intens sehingga kesepakatan bersama dapat segera ditandatangani. Dalam waktu dekat akan segera dilakukan proses serah trima aset dari dari Kementerian Perhubungan RI ke Pemda DIY dan selanjutnya dari Pemda DIY ke TNI AU.

2.

Perlu segera menyelesaikan kesepakatan bersama sebagai dasar/acuan dalam hal Gubernur DIY memberikan Rekomendasi Rencana Induk Bandara Adisutjipto Yogyakarta, sebagai syarat pertimbangan Menteri Perhubungan untuk menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandara Adisutjipto Yogyakarta (Revisi KM.51 Tahun 2008).

3.

Melalui koordinasi yang lebih intens untuk proses tukar menukar dengan pihak Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Bea Cukai dan pihak Kementerian Hukum dan HAM RI.

4.

Melakukan Koordinasi dengan pihak PT. Pos Indonesia Pusat sehingga proses serah trima dapat segera dilaksanakan dan secara bersamaan pengurusan proses IMB dari BPN Sleman dapat selesai

5.

Melakukan Koordinasi dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adi Sutjipto agar dapat menyewa lahan parkir secara keseluruhan untuk mendukung pelayanan di Bandara Adisutjipto dan Optimalisasi Aset Pemprov DIY.

6.

Ada penyerahan kewenangan penjagaan pintu perlintasan kepada Pemerintah Provinsi DIY.

7.

Melakukan konsultasi dengan pihak Kantor Pertanahan Sleman untuk mencari data-data yang lama sebagai acuan untuk menerbitkan surat ukur yang baru serta untuk mencari data dukung asal usul tanah samping timur kantor imigrasi.


VI - 21

BAB VI


G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah merupakan bagian dari sistem pertahanan dan keamanan nasional. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban ditujukan agar ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dapat diminimalkan. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bukan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah saja, tetapi juga perlu melibatkan peran serta aktif masyarakat. Hal itu sesuai dengan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yaitu adanya partisipasi masyarakat, dimana masyarakat ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat.

1. Beberapa gangguan yang terjadi (Konflik Berbasis Sara, Anarkisme, atau lainnya) 1. Ideologi a. Masih terindikasi eksistensi kelompok jaringan ekstrim kanan dan ekstrim kiri di wilayah DIY; b. Separatisme dari Papua semakin faktual, berani menyuarakan secara terbuka, ada peningkatan kegiatan, mungkin karena kelemahan dalam melakukan pembinaan untuk mencintai dan merasa sebagai bagian dari Indonesia 2. Politik Belum tuntasnya pembahasan RUUK DIY, sementara masa perpanjangan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan berakhir pada Oktober 2012. Meski belakangan ini ada sinyalemen mengarah kepada penetapan untuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, namun selama belum ada kepastian masih akan menyisakan potensi kerawanan munculnya aksi baik dari kelompok pro penetapan maupun pro pemilihan, yang berpengaruh terhadap stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY. 3. Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama a. Masih adanya konflik-konflik berunsur SARA di wilayah DIY, seperti penolakan pendirian rumah ibadat, seperti :

-- Penolakan warga terhadap Gereja Pantekosta El Fajar di desa Pangukan Tridadi Sleman

-- Kasus Gereja Pantekosta di Tunggul Barat Semanu, Gunungkidul -- Gua Maria Giriwening Maria di desa Sampang Dusun Sengon Kerep Kecamatan Gedangsari Gunungkidul

b. Keberadaan kelompok sempalan seperti Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)/ Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dan Majelis Tafsir Alquran (MTA) yang menimbulkan penolakan dan keresahan di masyarakat. c. Maraknya aksi penipuan berkedok investasi, dengan korban dari berbagai kalangan masyarakat dan tidak hanya dari wilayah DIY, serta kerugian milyaran rupiah, berpotensi menimbulkan keresahan dan gejolak di tengah masyarakat yang menginginkan uang investasinya kembali. d. Terjadinya konflik akibat pro-kontra proyek pengembangan wilayah seperti :

-- Proyek penambangan pasir besi dan wacana pembangunan bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo.

-- Penambangan batu karst di Gunungkidul 4. Pertahanan dan Keamanan a. Maraknya aksi-aksi pemaksaan kehendak kelompok/organisasi masyarakat yang mengatasnamakan agama, dengan melakukan sweeping di tempat maksiat/ tempat hiburan, juga terhadap minuman keras.

VI - 22



BAB VI

b. Masih marak terjadi tawuran / perkelahian remaja / pelajar baik antar individu maupun antar sekolah, suporter sepakbola, antar etnis, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. c. Masih tingginya tingkat kriminalitas khususnya pencurian kendaraan bermotor roda dua, kecelakaan lalu lintas, curas, curat, perampokan ATM dan bank. d. Maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah Provinsi DIY, oleh kelompok mahasiswa, LSM, buruh, parpol, kelompok PKL, dan lainnya. Aksi pada umumnya mengusung isu deligitimasi rezim SBY – Boediono dan menyoroti isu-isu lokal dan nasional yang sedang berkembang, seperti berbagai kasus korupsi, penolakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, penolakan UU/RUU, dukungan RUUK DIY, anti money politic dalam pemilukada, aksi solidaritas untuk Papua terkait pelanggaran HAM di Papua (Freeport), penolakan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kehendak rakyat, dan lain-lain. e. Orang Asing :

-- Wilayah DIY dengan pantai selatan yang kondisi geografisnya masih berbukit-

bukit khususnya wilayah Gunungkidul, sangat berpotensi menjadi tempat pemberangkatan imigran ilegal menuju negara ketiga yaitu Australia;

-- Di Dinsos Sewon Bantul sekarang terdapat sekitar 50 orang refugees, pindahan dari Surabaya, Pangkalpinang, dll, perlu dibatasi untuk meminimalisir dampak sosial dari keberadaan para refugee tersebut

2. Penanggulangan Dan Kendalanya 1. Ideologi f. Mengantisipasi peningkatan aksi jaringan terorisme, radikal kanan dan radikal kiri, pihak aparat keamanan dan instansi terkait telah meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas kelompok mereka, guna mengantisipasi munculnya aksi yang dapat mengganggu kamtibmas. Kendalanya : sikap fanatisme berlebihan kelompok tertentu sehingga kurang bisa menerima pandangan kelompok lain, belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait, serta sikap apatis masyarakat yang kurang peduli terhadap situasi dan kondisi di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, khususnya terhadap pendatang. g. Separatisme Papua : Terkait warga Papua di DIY yang merasa terancam dan terintimidasi, tidak bisa hanya dikaitkan dengan kejadian di Papua, masyarakat DIY sudah cukup sabar sebelumnya, bisa jadi merupakan akumulasi kekesalan masyarakat terhadap perilaku warga Papua di DIY selama ini. Sudah dilakukan mediasi oleh pejabat dan instansi terkait dengan melibatkan tokoh Papua. Kendala : kelemahan dalam melakukan pembinaan untuk mencintai dan merasa sebagai bagian dari Indonesia. Juga sikap preventif dan represif aparat cenderung mencari aman, dari pimpinan kurang tegas dalam kebijakan dan di lapangan, upaya antisipasi melalui fungsi penggalangan intelijen kurang optimal. 2. Politik RUUK DIY : Meningkatkan pemantauan dan koordinasi, perlu disikapi dan waspadai bersama agar tidak terjadi gesekan dengan elemen masyarakat pro penetapan, serta pendekatan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat umum untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY dalam menyikapi perkembangan RUUK DIY. Antisipasi disusupi pihak yang ingin memanfaatkan situasi dengan mengusung isu lepas dari NKRI. Kendala : Permasalahan RUUK DIY bersifat politis, sebaiknya biar kearifan lokal yang mengawal, intelijen menjaga agar segala sesuatunya berjalan dengan baik aman dan lancar.


VI - 23

BAB VI


3. Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama a. Mengantisipasi aksi penolakan masyarakat terhadap pendirian / keberadaan rumah ibadah, telah dilakukan mediasi melibatkan instansi dan pihak terkait seperti FKUB dan FKDM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kendala : pemahaman masyarakat terhadap aturan terkait pendirian rumah ibadat masih kurang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan. b. Menindaklanjuti rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh elemen ormas maupun organisasi mahasiswa menyikapi berbagai isu nasional maupun lokal, jajaran intelijen dan aparat keamanan telah meningkatkan pengawasan dan koordinasi guna melakukan deteksi dini, antisipasi dan pendekatan terhadap koordinator aksi agar aksi yang digelar tidak menjurus ke arah anarkis. Kendalanya : Bidang Kesbang tidak memiliki personel yang bertugas di lapangan 4. Pertahanan dan keamanan a. Imigran ilegal : Kedepannya dimungkinkan terjadi lagi dimana pantai selatan akan digunakan sebagai perlintasan imigran ilegal. Pantai yang potensi digunakan : Sadeng, Baron, Sundak, Depok. Telah dilakukan upaya antisipasi dan deteksi dini oleh aparat dan pihak terkait. Kendala : kondisi geografis yang sulit bergunung dan banyak jalan - jalan kecil dan tersembunyi, masyarakat mudah tergiur untuk membantu imigran illegal karena imbalan yang cukup besar, sementara kesejahteraan nelayan belum sepenuhnya terjamin antara lain disebabkan kondisi laut selatan yang tidak selalu baik untuk melaut, dan masyarakat belum memahami sepenuhnya aturan terkait imigran ilegal. b. Kecelakaan lalu lintas : Terjadi peningkatan angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas), penyebabnya disinyalir bukan hanya faktor kendaraan dan kondisi jalan tetapi juga perilaku pengemudi yang kurang memperhatikan peraturan. Telah dilakukan Sosialisasi UU No 22 Tahun 2009, Pasal 107 ayat (1) : Pengemudi ranmor wajib menyalakan lampu utama ranmor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu, ayat (2) Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari oleh aparat Kepolisian. Kendala : belum sinergisnya program masing-masing instansi yang menangani masalah lalu lintas untuk menanggulangi lakalantas c. Mengeliminir gejala konflik yang akan terjadi di masyarakat dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang disinyalir berpotensi mengganggu kamtibmas. Kendalanya : memudarnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat, sehingga cenderung mudah terprovokasi. d. Mengintensifkan peran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota : 1.

Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi KOMINDA Provinsi DIY

2.

Pemantauan terhadap kegiatan / gerakan dari elemen masyarakat dan mahasiswa yang memanfaatkan situasi DIY yang kondusif untuk memulai gerakannya;

3.

Pemantauan terhadap kegiatan LSM / pihak asing yang masuk ke DIY;

Kendalanya : dinamika masyarakat yang terus berkembang dan permasalahan yang semakin kompleks, sementara kondisi SDM, sarana dan prasarana belum optimal sehingga penanganan juga tidak bisa maksimal.

VI - 24



BAB VI

3. Sumber Dan Jumlah Anggaran Tahun Anggaran 2011 : Semua dana dan alokasi untuk menangani ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Kesbang tersebut dibiayai dari APBD DIY Tahun Anggaran 2011 melalui Program/Kegiatan yang ada pada Bidang Kesbang dengan total pembiayaan sebesar Rp.618.978.020,00 dengan perincian sebagai berikut : a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebesar Rp.155.646.900,00 b. Program Kemitraan Rp.142.964.350,00

Pengembangan

c. Program Kewaspadaan Rp.246.160.170,00

Dini

Dan

Wawasan

Kebangsaan

sebesar

Pembinaan

Masyarakat

sebesar

d. Program Pendidikan Politik Masyarakat sebesar Rp.74.206.600,00 Tahun Anggaran 2012 : Semua dana dan alokasi untuk menangani ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Kesbang tersebut dibiayai dari APBD DIY Tahun Anggaran 2012 melalui Program/Kegiatan yang ada pada Bidang Kesbang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 717.302.600,00 dengan perincian sebagai berikut : a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebesar Rp. 155.860.250,00 b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebesar Rp. 124.015.050,00 c. Program Pendidikan Politik Masyarakat sebesar Rp. 105.897.500,00 d. Program Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 331.529.800,00

H TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

LAINNYA

YANG

H.1 E–PROCUREMENT Untuk menanggulangi resiko tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemerintah Republik Indonesia membangun sistem pengadaan dengan metode pengadaan secara elektronik atau e-procurement. Inisiasi dari e-Procurement dimulai dengan implementasi e-government procurement (EGP) di Indonesia melalui regulasi Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 (Keppres 80/2003) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara eksplisit Keppres 80/2003 mengijinkan proses pengadaan melalui e-procurement. Beberapa instansi mulai mengembangkan sistem EGP masing-masing. Sistem Pengadaan e-Procurement Nasional yang diberi nama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sendiri dimulai pada tahun 2006-2008. Sistem ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2007 telah dimulai pelelangan secara elektronik melalui LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada bulan Desember 2007, Presiden mengeluarkan Keppres nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan pemekaran Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas. Dengan adanya Keppres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamya pengembangan dan implementasi electronic government procurement.


VI - 25

BAB VI


Perkembangan LPSE Provinsi DIY: 2008 - 2012 Perkembangan LPSE di daerah (provinsi/kabupaten/kota) jauh lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat karena melakukan pendirian dengan inisiatif sendiri. Wilayah Provinsi DIY merintis melalui Pemerintah Kota Yogyakarta yang melakukan lelang elektronik perdana pada bulan Agustus 2008 setelah sebelumnya meluncurkan LPSE pada bulan Juli 2008. Sedangkan Pemerintah Provinsi DIY, dengan dukungan dari Kemitraan, meluncurkan LPSE pada 12 November 2008. Peluncuran LPSE DIY ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman 005/MoU/KA/XI/2008 | Nomor 15/KSP/XI/2008 antara LKPP RI dan Pemerintah Provinsi DIY pada 11 November 2008. Pendirian LPSE Provinsi DIY memiliki dasar pelaksanaan berupa Peraturan Gubernur nomor 27 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Provinsi DIY. LPSE Provinsi DIY kemudian bekerja sama dengan Kabupaten di wilayah DIY untuk mendirikan LPSE dan mengimplementasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Sebagai hasilnya, 4 (empat) Kabupaten di DIY yaitu Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul, dan Sleman telah berhasil mendirikan LPSE masing-masing dalam kurun waktu 2009 - 2010. LPSE Provinsi DIY membawahi tiga agency LPSE yaitu Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul. Sedangkan LPSE Kabupaten Sleman berdiri sebagai organisasi sendiri. Atas perannya tersebut, LPSE Provinsi DIY dianugerahi Penghargaan LPSE Motivator dari LKPP RI pada Rapat Koordinasi Nasional LPSE ke6 tahun 2011 di Jakarta. Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada LPSE Provinsi DIY karena telah berpartisipasi aktif mendorong implementasi total e-Procurement di Provinsi DIY. Penghargaan tersebut tentu memotivasi LPSE di Provinsi DIY untuk membantu perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN dari aspek pengadaan barang/ jasa pemerintah. Dalam perkembangan terakhir pada tahun 2011 telah berdiri pula LPSE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta melengkapi keberadaaan LPSE di DIY dari lingkungan universitas/ akademis.

PENGHARGAAN UNTUK LPSE PROVINSI DIY LPSE Provinsi DIY dianugerahi Penghargaan LPSE Motivator dari LKPP RI pada tahun 2011 sumber: dokumentasi LPSE Provinsi DIY

VI - 26



BAB VI

Secara kuantitas paket lelang elektronik dengan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 terdapat 24.475 paket pengadaan barang/jasa berhasil dilelangkan dengan total pagu lelang Rp.53,2 triliun. Sampai bulan Agustus tahun 2012, terjadi peningkatan tajam dengan total pagu lelang sebanyak 64.663 paket pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp.102,2 triliun. Efisiensi anggaran negara yang dihasilkan pada tahun 2011 sebesar Rp.4,4 triliun (11,72%). Sedang untuk tahun 2012, hingga bulan Agustus telah dihasilkan efisiensi lebih dari Rp7,4 triliun atau 10,97%. Efisiensi yang semakin meningkat setiap tahun mencerminkan keberhasilan pelaksanaan layanan LPSE. Dalam pengembangan LPSE, LKPP juga bermitra dengan Lembaga Sandi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). LPSE Provinsi DIY hingga bulan Agustus 2012 telah melelangkan 418 paket dengan nilai total Rp.445,5 miliar. Dari jumlah tersebut, 295 paket senilai Rp.345,8 miliar berasal dari pelelangan pada SKPD Provinsi DIY, baik yang dibiayai melalui APBD maupun APBN. Jumlah ini, jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 LPSE Provinsi DIY melelangkan paket pengadaan sebanyak 2 paket uji coba senilai Rp.547.580.000, tahun 2009 senilai Rp.9.729.969.050, dan tahun 2010 sebanyak 86 paket lelang senilai Rp.52.748.465.960. Pada tahun 2011 LPSE Provinsi DIY telah melelangkan 275 paket total pagu sebesar Rp.302,5 miliar. Proporsi besaran nilai pelelangan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD Provinsi DIY yang menggunakan sistem e-Procurement pada LPSE Provinsi DIY dibandingkan dengan nilai total APBD yang dipergunakan untuk pengadaan barang/ jasa adalah 0,11 % pada tahun 2008, 1,63% pada tahun 2009, 3,02 % pada tahun 2010, dan 21,7% pada tahun 2011. Proporsi tersebut terus naik, hingga bulan Agustus 2012 sudah mencapai 41,60%. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi DIY yang berusaha mendorong implementasi e-Procurement untuk mengoptimalisasi realisasi APBD pada tahun berjalan.

Sumber : Bappeda Provinsi DIY

Gambar 6.3 Nilai Paket e-Procurement dibanding Pagu Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal APBD (%), 2008-2012 Pada tahun 2009 dan 2010 Gubernur DIY mengeluarkan surat edaran kepada SKPD untuk meningkatkan jumlah paket yang dilelangkan secara elektronik, minimal 1 paket pekerjaan dari total anggaran belanja pada masing-masing SKPD. Walaupun pada tahun 2011 Gubernur DIY tidak mengeluarkan Surat Edaran untuk mendorong pelelangan elektronik, namun telah terbangun kesadaran dan inisiatif SKPD setelah diberikan himbauan, sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan sejak 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

VI - 27

BAB VI


hingga 2010. Terlebih lagi, dengan diundangkannya Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah semakin mendorong Pemerintah Provinsi DIY untuk meningkatkan pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Semangat Pemerintah Provinsi DIY dalam menciptakan pemerintahan yang bersih utamanya pada aspek pengadaan barang/jasa pemerintah yang akuntabel, kompetitif dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan e-Procurement memperoleh dasar yang lebih kuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres 17 tahun 2011 menargetkan minimum 40% dari total APBD Provinsi/ Kab/ Kota yang dipergunakan untuk pengadaan dan 75% dari total APBN Kementerian/ Lembaga/ Institusi lainnya (K/L/I) pada tahun anggaran 2012 untuk dilelang melalui e-Procurement . Pada tahun 2012, selain melayani SKPD Provinsi DIY, LPSE Provinsi DIY juga melayani 1 Kabupaten, yaitu Kabupaten Gunungkidul dan 30 sub admin agency dari (K/L/I). Pada kurun waktu sebelumnya, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, LPSE Provinsi DIY melayani 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo (2009-2011), Kabupaten Gunungkidul (2009 - sekarang) dan Kabupaten Bantul (2010-2011). Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul melaksanakan pengadaan secara elektronik melalui LPSE masing-masing secara mandiri sejak tahun 2012. Sejumlah 31 sub admin agency (2012) dari K/L/I menurut data LPSE Provinsi DIY per Agustus 2012 antara lain: 1.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI

2.

BP2 GAKI Magelang

3.

Politeknik Kesehatan KEMENKES Yogyakarta

4.

Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II

5.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo

6.

Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Yogyakarta

7.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian

8.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

9.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Prov DIY

10. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur 11. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Sleman 12. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY 13. Direktorat SABHARA POLDA DIY 14. Direktorat Reskrimum POLDA DIY 15. Biro Sarpras POLDA DIY 16. Satbrimobda DIY 17. Biddokkes Polda DIY 18. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta 19. UPT. Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia – LIPI 20. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional 21. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DI. Yogyakarta 22. Badan Pemeriksa Keuangan 23. Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Yogyakarta 24. Balai Diklat Industri Regional IV Yogyakarta 25. Badan Pusat Statistik Provinsi DIY 26. Satker Pengembangan LLAJ DIY 27. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

VI - 28



BAB VI

28. Sekolah Polisi Negara SELOPAMIORO 29. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V 30. Balai Besar Kerajinan dan Batik Antusiasme untuk mengikuti e-Procurement juga terjadi pada penyedia barang/jasa yang mendaftarkan dirinya untuk mengakses LPSE. Hal tersebut tercermin dari perkembangan registrasi rekanan yang terus meningkat. Hingga bulan Agustus 2012 ada 5.043 perusahaan/ rekanan yang telah melakukan registrasi online dan 4.230 perusahaan rekan telah terverifikasi dan mendapatkan akses menggunakan program aplikasi LPSE Provinsi DIY. Proses registrasi ini kemudian menjadi lebih mudah diakses di seluruh Indonesia, dengan dibukanya Agregasi Data Penyedia (ADP) bagi perusahaan yang mendaftar pada 414 LPSE di seluruh Indonesia. Dengan fasilitas ADP, sistem pada LPSE Provinsi DIYdapat melayani lebih banyak perusahaan dari Provinsi DIY maupun dari luar Provinsi DIY. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna SPSE baik Pemerintah maupun Penyedia Barang/Jasa, LPSE Provinsi DIY menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan setiap tahun sejak tahun 2008. Adapun sasaran sosialisasi dan pelatihan antara lain bagi Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan, Administrator Agency, Verifikator, Helpdesk, dan Auditor. Dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan LPSE Provinsi DIY bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah lainnya. Sebagai contoh kerja sama dengan lembaga pemerintah, dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan E-Audit bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) LPSE Provinsi DIY bekerja sama dengan LKPP RI. Adapun APIP yang diundang antara lain Inspektorat Provinsi DIY, Inspektorat Kabupaten/ Kota dan BPKP. Dengan lembaga non pemerintah, LPSE Provinsi DIY bekerjasama dengan Kemitraan menyelenggarakan Pelatihan dalam rangka mendirikan LPSE Kabupaten Sleman. Sedangkan kerjasama dengan Proyek SCBD-P dilakukan dalam pelaksanaan Pelatihan e-Procurement untuk Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Tantangan Implementasi e-procurement a. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 mengamanatkan agar penerapan e-Procurement sebagian/seluruhnya paling lambat tahun 2012. Hal ini menuntut kesiapan semua pihak. Pada saat yang sama, pelayanan kepada para penyedia dan panitia dan PPK belum optimal karena gugus tugas pelaksana LPSE masih terfokus pada pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan. Diharapkan penataan organisasi LPSE dan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat dilakukan sebelum tahun 2014 sehingga dapat mengatasi masalah tersebut. Penataan organisasi tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP RI nomor 2 tahun 2010 tentang LPSE. b. Pelaksanaan e-Procurement yang telah diatur oleh Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, Peraturan Kepala LKPP RI nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara E-Tendering dan Peraturan Gubernur nomor 27 tahun 2008 belum sepenuhnya dipahami oleh para pengguna layanan SPSE. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan (error) dan atau kesalah pahaman. Untuk mengatasi persoalan tersebut, LPSE Provinsi DIY perlu melakukan sosialisasi dan fasilitasi e-Procurement berkesinambungan agar terjadi peningkatan kesepahaman dalam rangka menciptakan kondisi pengadaan barang/jasa yang kompetitif, akuntabel dan kredibel. c. Bertambahnya jumlah pengguna yang terdaftar dan terjadinya perluasan akses, berpotensi menyebabkan kemacetan jaringan dan aplikasi sehingga akan menghambat pelaksanaan pelelangan dan menurunkan kepuasan pengguna layanan. Oleh karena itu, LPSE Provinsi DIY perlu meningkatkan kapasitas layanannya agar memenuhi harapan pengguna. Pada Triwulan IV 2011 LPSE Provinsi DIY telah melakukan pengadaan infrastruktur baru berupa Mainframe Server dan Server Option Storage untuk mengantisipasi kenaikan kapasitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

VI - 29

BAB VI


penggunaan pada tahun 2012. d. Tuntutan peningkatan kapasitas layanan dan kesepahaman pelayanan LPSE di DIY menuju pasar pengadaan nasional menumbuhkan kesadaran para pengelola LPSE se-DIY untuk membentuk Forum Komunikasi LPSE se-DIY yang berjalan sejak tahun 2010. Melalui forum ini para pengelola LPSE dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, termasuk kendala yang dihadapi, sehingga muncul kesepakatan-kesepakatan dalam pengelolaan LPSE. Namun demikian ada kendala ketika kesepakatan-kesepakatan yang dicapai akan dituangkan dalam dokumen formal yang mengikat anggota karena Forum Komunikasi tersebut bersifat informal. e. Dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 (Inpres 17/2011) pada 19 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Kementerian /Lembaga /Daerah/ dan Institusi lainnya akan mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagai bagian dari Strategi Pencegahan KKN. Salah satu rencana aksi sebagai bagian Strategi Pencegahan tersebut adalah “Pelaksanaan trasparansi proses Pengadaan Publik Pemerintah.” Sasaran Inpres 17/2011 adalah APBD tahun 2012 berupa porsi 40% belanja Pemda (Prov./ Kab/ Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/ jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau terdekat. Terkait dengan sasaran aksi tersebut Pemerintah Provinsi DIY telah menindaklanjuti melalui Surat Edaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 027/0925 perihal Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2012 tanggal 21 Desember 2011. Substansi SE Gubernur tersebut adalah adanya harapan agar dalam tahun anggaran 2012, 40% dari total belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dibiayai dari APBD dan/atau APBN pelaksanaan pengadaannya harus dilakukan secara elektronik melalui LPSE Provinsi DIY. Secara bertahap pada tahun 2014 pengadaan barang/jasa seluruhnya dilaksanakan secara elektronik.” Hingga bulan Agustus tahun 2012 target 40% tersebut telah terlampaui dengan capaian sebesar 41,60%.

VI - 30


BUS TRANS JOGJA DI SHELTER BANDARA INTERNASIONAL ADISUTJIPTO Bus Trans Jogja adalah moda transportasi publik yang strategis di DIY sumber: http://transjogja.com/blog/dari-malioboro-ke-bandara-adisutjipto-naik-trans-jogja/

H.2 TRANS JOGJA 1. Kebijakan dan Kegiatan Untuk memantapkan kedudukan Provinsi DIY sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata harus didukung dengan sistem transportasi publik yang handal. Transportasi publik memiliki peran strategis dalam menghubungkan simpul-simpul pertumbuhan kota-kota di DIY. Transportasi publik mendapat tantangan yang cukup berat, terutama apabila dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara pertambahan panjang ruas jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, pola penggunaan moda transportasi di DIY yang masih didominasi oleh moda transportasi pribadi. Kondisi ini sangat berdampak pada kelebihan beban jalan dan kepadatan lalu lintas yang menjadi fenomena keseharian di DIY. Kemudian adanya keengganan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal dikarenakan: terbatasnya akses, rendahnya faktor keamanan dan keselamatan, kondisi armada yang sudah tidak laik jalan, tidak nyaman, rendahnya terjaminnya waktu yang tepat. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DIY sejak bulan Februari 2008 mengoperasikan pelayanan publik berupa angkutan umum Buy the Service yang lebih dikenal dengan nama Trans Jogja. Untuk mendukung terciptanya pelayanan angkutan umum Buy the Service, Pemerintah Provinsi DIY telah menyediakan anggaran APBD tahun anggaran 2009 untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dan kegiatan pembangunan halte bus, taksi gedung terminal. Selain kedua kegiatan tersebut, melalui APBDP 2009 terdapat kegiatan pengambilan dan pemeliharaan bus bantuan 20 unit untuk mendukung program BRT di Provinsi DIY dari Departemen Perhubungan dan pembangunan halte bus Trans Jogja beserta pemasangan mesin tiket SMTS sebanyak 12 unit, yang akan digunakan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

VI - 31

BAB VI


operasional Trans Jogja Jalur 4. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 Untuk mendukung terciptanya pelayanan angkutan umum Buy the Service adalah sebagai berikut: 1.

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy the Service.

2.

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy the Service.

3.

Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah berupa kegiatan Promosi melalui TV, Radio, Surat kabar, pembuatan Stand Backdrop dan Penyuluhan.

4.

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa berupa Pengadaan halte mobile bus Trans-Jogja dan pembangunan Jalan Masuk dan Jalur Trans Jogja di area parkir Bandara.

Adapun untuk kegiatan yang dilaksanakan tahun 2011 dalam mendukung terciptanya pelayanan angkutan umum Buy the Service yaitu : 1.

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy the Service yaitu kegiatan untuk pembayaran Biaya Operasional Kendaraan, Honorarium Tenaga Kerja Halte, serta pengadaan alat Bike Rack On Bus.

2.

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy the Service digunakan untuk belanja pemeliharaan jaringan Sarana Lalu lintas berupa SMTS dan Pemeliharaan Halte.

3.

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan yaitu berupa Pengadaan Halte Bus Portable/Bus Stop, Belanja Alat-alat/ Perlengkapan Kartu Tiket.

4.

Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan berupa Kajian Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum UPTD Trans Jogja.

5.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Trans Jogja berupa Evaluasi Kinerja Trans Jogja.

Pada tahun anggaran 2012, terdapat 3 kegiatan yang dalam mendukung pelaksanaan angkutan umum Buy the Service. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu Pembangunan Prasarana Bus Trans Jogja, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy the Service serta Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service. Dalam kegiatan Pembangunan Prasarana Bus Trans Jogja akan dilaksanakan pengadaan Halte Portable sebanyak 10 unit, Alat Komunikasi sebanyak 19 unit, SMTS On Bus sebanyak 54 unit, Kursi Tunggu Penumpang sebanyak 43 unit, Kendaraan Penarik Halte sebanyak 1 unit, Sandaran Sepeda Penumpang Bus Trans Jogja sebanyak 2 unit, Pengembangan Halte sebanyak 5 halte.

Tabel 6.8 Perkembangan Pendapatan Dan Jumlah Penumpang Trans Jogja, 2009-2012 Jumlah Jumlah Subsidi yang No. Tahun Pendapatan Penumpang dikeluarkan (miliar) (miliar) 1 2 3 4

2009 2010 2011 2012 *)

5.117.387 5.834.976 6.014.334 3.384.224

15,30 17,50 18,04 10,15

11,5 7,689 7,485 1,915

*) Posisi sampai Bulan Juli 2012 Sumber: Dishubkominfo Provinsi DIY

Operasional Trans Jogja pada saat ini didukung: a. Armada bus ukuran sedang sebanyak 54 unit terdiri dari 34 bus milik operator PT JTT dan 20 bus dari pemerintah. b. Fasilitas halte sebanyak 112 unit terdiri dari 36 halte dibangun oleh Pemerintah Kota dan 76 halte dibangun oleh Pemerintah Provinsi, tersebar pada 8 jalur 1 A/B,2A/B,3A/B dan 4A/B. c. Petugas Halte sebanyak 738 orang terdiri dari petugas Ticketing and Gate

VI - 32



BAB VI

acssess(TGA) 584 orang dan 154 Penjaga malam Halte. d. Sepuluh unit Halte Portable yang telah dibuat dan delapan di antaranya telah dipasang di beberapa lokasi yang sulit untuk dibangun halte permanen. e. Satu unit Halte Mobile yang berfungsi untuk menggantikan halte yang tertutup oleh penutupan jalan atau dalam keadaan darurat. f. Delapan unit Bike Rack atau rak sepeda yang terpasang di 8 unit Bus Trans-Jogja. g. Dua titik Park and Ride, yaitu di Terminal Prambanan dan Taman Parkir Ngabean. h. Jumlah awak kendaraan 257 orang terdiri dari 129 Pramudi dan 128 Pramugara/i. Jalur 4 A/B mulai diuji coba sejak tanggal 15 Oktober 2010 dilayani dengan 4 armada Bus Cadangan, interval jarak antara Bus 30 hingga 40 menit. Hal tersebut disebabkan oleh Bus bantuan 20 unit baru belum bisa dioperasikan, karena belum diterbitkan Plat Nomor berwarna kuning oleh Ditlantas Polda DIY. Tetapi semenjak 1 Oktober 2011 Jalur 4 ditutup tidak operasional lagi sesuai petunjuk Gubernur DIY.

2. Evaluasi dan Permasalahan: a. Time Table Operational Bus sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalu lintas yang semakin padat. Hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna Bus Trans-Jogja karena sebelumnya interval jarak antar bus 14 menit sekarang bisa menjadi sekitar 20 menit. b. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Daerah Provinsi DIY jumlah kendaraan yang terdaftar di DIY pada tahun 2010 sebanyak 1.488.522 kendaraan didominasi oleh sepeda motor (1.488.522), pertumbuhan rata-rata pertahun 9,40%. Tahun 2011 jumlah kendaraan yang terdaftar di Jogja mencapai 1.627.961 kendaraan, kondisi ini semakin parah dengan masuknya kendaraan dari luar Jogja yang digunakan di Jogja tidak terdaftar di Jogja. c. Jumlah halte terpasang belum bisa menjangkau ke semua akses, ada beberapa ruas jalan yang dilewati bus Trans-Jogja tetapi belum tersedia halte akibat dari sulitnya menentukan lokasi pemasangan halte, di satu sisi masyarakat membutuhkan halte tetapi di sisi lain terdapat masyarakat yang terganggu dengan adanya bangunan Halte dan aktifitas halte. d. Sistim Tiket sangat tergantung dengan catu daya dari listrik PLN, sehingga apabila listrik putus maka petugas halte menggunakan sistem manual yang rentan terhadap penyelewengan uang, telah diupayakan peralatan genset akan tetapi keterbatasan petugas dan keterbatasan peralatan menjadi kendala tidak bisa segera memulihkan keadaan. e. Untuk proses administrasi TNKB dari plat merah menjadi plat kuning masih terkendala karena kendaraan Pemerintah tidak diperbolehkan dengan Tanda Nomor Kendaraan dengan warna dasar kuning, sehingga rencananya akan diserahkan ke BUMD. Penyelesaiannya dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY.

3. Rencana Aksi Atas dasar permasalahan diatas, perlu diupayakan solusi alternatif penyelesaian masalah sebagai berikut : a. untuk mencapai interval jarak antar bus yang ideal perlu dilakukan dengan penambahan armada Bus untuk jalur padat lalu lintas dan padat penumpang sebanyak 20 unit dengan rincian sebagai berikut :

-- Jalur 1 A sebanyak 5 armada -- Jalur 1 B sebanyak 3 armada -- Jalur 2 A sebanyak 3 armada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

VI - 33


BAB VI

-- Jalur 2 B sebanyak 3 armada -- Jalur 3 A sebanyak 3 armada -- Jalur 3 B sebanyak 3 armada Konsekuensi bagi Pemda Provinsi harus menambah BOK dari 54 bus menjadi 74 bus atau tambahan BOK sebesar (365 hari x 20 bus x 280km/hr x Rp.5.190) Rp.10.608.3860.000,-, sedangkan konsekuensi bagi Operator harus menyediakan tambahan 20 unit Bus baru. b. Keterbatasan jumlah halte Trans-Jogja menjadi salah satu penyebab keengganan masyarakat untuk naik Trans-Jogja, penambahan halte dengan tipe yang ada menemui beberapa permasalahan di antaranya : kendala lokasi penempatan, biaya cukup tinggi, memerlukan tambahan tenaga kerja yang akan membebani anggaran APBD. Rencana solusi yang akan dilaksanakan adalah dengan melanjutkan program pengadaan Halte Portable dengan konstruksi sederhana, mudah dipindah apabila menuai protes, tanpa mesin SMTS dan tidak perlu dijaga oleh Petugas. Biaya yang dibutuhkan ± Rp.15.000.000,-/ unit, halte yang dibutuhkan sementara ini 10 unit sehingga jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.150.000.000,c.

Terkait dengan rencana Halte Portable tanpa mesin SMTS dan Petugas mengandung konsekuensi perubahan mekanisme transaksi penumpang, dari sistem tiket berbasis halte dialihkan menjadi sistem tiket berbasis Bus atau dengan sistem On Board Ticketing. Hal tersebut perlu dilakukan secara bertahap, agar tidak menimbulkan gejolak bagi pelanggan Trans-Jogja. Harga Mesin On Board Ticketing diperkirakan sebesar ± Rp. 25.000.000,- per unit yang akan dipasang ke dalam 74 bus sehingga dibutuhkan anggaran sebesar Rp.1.850.000.000,-

Sebagai langkah antisipasi pemadaman listrik oleh PLN, maka perlu dipasang solar cell pada tiap-tiap halte untuk menggantikan listrik PLN dengan Tenaga Surya. Program ini telah diajukan kepada Pemerintah Pusat dan telah disetujui untuk dianggarkan dalam APBN TA 2012.

H.3. BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Selama tahun 2008-2011, Pemerintah Provinsi DIY mengalokasikan anggaran belanja hibah dan belanja sosial yang berupa uang kepada masyarakat. Bantuan hibah dan bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang merupakan rangkaian program kegiatan pada SKPD teknis yang memiliki kejelasan peruntukkannya, sedangkan dalam penganggarannya masuk didalam DPA PPKD yang melekat di SKPD DPPKA. Bantuan hibah dan sosial dalam bentuk uang merupakan kebijaksanaan atas permintaan/proposal dari masyarakat yang diberikan secara selektif tergantung kemampuan keuangan daerah.

Tabel 6.9 Target dan Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Sosial, 2008–2012 Tahun Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 2008

2009

VI - 34

Belanja Hibah

299.318.560.485

299.318.560.485

Belanja Sosial

105.826.844.365

41.537.199.921

Jumlah

405.145.404.850

340.855.760.406

Belanja Hibah

17.015.222.300

17.015.222.300

Belanja Sosial

126.723.295.600

105.206.332.684

Jumlah

143.738.617.900

122.221.554.984



Tahun 2010

Uraian

2012*)

Realisasi (Rp)

Belanja Hibah

89.895.291.845

89.895.291.845

Belanja Sosial

98.866.347.612

88.512.099.537

Jumlah 2011

Target (Rp)

BAB VI

188.761.639.457

178.407.391.382

Belanja Hibah

17.943.134.000

17.578.561.700

Belanja Sosial

148.359.261.200

117.843.020.553

Jumlah

166.302.395.200

135.421.582.253

Belanja Hibah

355.793.657.000

213.138.572.000

Belanja Sosial

94.674.768.000

7.279.120.000

Jumlah

450.468.425.000

220.417.692.000 Sumber: Data DPPKA Provinsi DIY *) realisasi sampai dengan bulan Juli 2012

Pada tahun 2008 Belanja Hibah dipergunakan untuk penanganan Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, sedangkan tahun 2009 s/d 2012 sebagian besar dipergunakan untuk penanganan fungsi pendidikan seperti insentif GTT/PTT, BOSDA dan BOS. Sedangkan untuk Belanja Bantuan Sosial sebagian besar dipergunakan untuk belanja bantuan sosial kelembagaan melalui SKPD teknis seperti bantuan masjid/mushola/gereja/kapel/ vihara, pengembangan ternak sapi, bantuan saprodi bagi petani, pengembangan KUBE, penanganan kemiskinan dan pengangguran dll. Rata-rata realisasi selama 4 tahun dari tahun 2008 s/d 2011 untuk Belanja Bantuan Hibah sebesar 99,49 % dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 72,81 %. Hal ini menandakan perhatian Pemerintah Provinsi DIY cukup besar didalam melaksanakan pembangunan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Pada Tahun 2012, dialokasikan Belanja Hibah sebesar Rp355.793.657.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp94.674.768.000,00, namun sampai dengan bulan Juli 2012 realisasinya masih rendah yaitu Belanja Hibah sebesar Rp213.138.572.000,00 atau 59,91% dan Belanja Sosial sebesar Rp7,279,120,000,00 atau 7,69%, hal ini disebabkan adanya perubahan mekanisme dan peruntukkan tujuan penerima bantuan yang mempengaruhi proses pencairan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

H.4. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Lembaga Ombudsman Daerah dibentuk untuk secara langsung membantu pemerintah dalam mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Keberadaan LOD DIY diharapkan mampu menjembatani harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Sebagai lembaga yang bertujuan mewujudkan perbaikan sistemik dalam pelayanan publik oleh pemerintah daerah, LOD DIY dapat menampung dan menindaklanjuti (sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya) segala keluhan yang terkait dengan pelayanan publik.

Dibentuk oleh Gubernur DIY Peraturan Gubernur DIY No. 21 tahun 2008. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. LOD DIY adalah lembaga yang bersifat kuasi-pemerintah karena dibentuk oleh pemerintah provinsi dan didanai dengan Pos Bantuan Gubernur dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah DIY. Karena dibentuk oleh Gubernur maka para anggota lembaga ini bertanggungjawab pada Gubernur DIY. Jumlah laporan yang masuk di LOD selama 2008 – 2012 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 jumlah laporan sebanyak 66 laporan, tahun 2009 129 laporan, tahun 2010 137 laporan, tahun 2011 sebanyak 120 laporan sedangkan sampai dengan Agustus 2012 sebanyak 74 laporan. Jumlah Rekomendasi/Pendapat Hukum/ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

VI - 35


BAB VI

Kesimpulan/Penyelesaian Laporan pada tahun 2008 sebanyak 56 buah dan cenderung mengalami peningkatan. Pada Agustus tahun 2012 jumlah Rekomendasi/Pendapat Hukum/Kesimpulan/Penyelesaian Laporan sebanyak 103 buah.

Tabel 6.10 Jumlah Laporan Masuk dan Rekomendasi, 2008-2012 Indikator

Satuan

Jumlah Laporan Rekomendasi/Pendapat Hukum/Kesimpulan/ Penyelesaian Laporan

2008

2009

Laporan

66

129

buah

56

25

2010

2011

s.d Agustus 2012

137

120

74

92

103

67

Sumber : LOD Provinsi DIY


Belum adanya dorongan maksimal untuk perbaikan pelayanan publik di kabupaten/Kota, sehingga dibutuhkan koordinator khusus yang dibentuk oleh LOD DIY untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

2.

Pengawasan perbaikan pelayanan publik di Masyarakat belum terjangkau oleh LOD DIY, sehingga masyarakat belum mengoptimalkan keberadaan LOD DIY

Solusi 1.

Membagi peran anggota LOD DIY menjadi koordinator kabupaten/kota untuk mengampu perbaikan pelayanan publik di kabupaten/kota.

2.

Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat Pembentukan mekanisme pengawasan berbasis komunitas dalam bentuk audit sosial/duta ombudsman.

H.5 Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Lembaga Ombudsman Swasta dibentuk untuk secara langsung membantu pemerintah dalam mendorong tegaknya tata kelola usaha oleh sektor swasta di DIY.

Keberadaan LOS DIY diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara harapan konsumen untuk memperoleh pelayanan yang adil dan berkualitas dengan praktik bisnis yang kadang-kadang kurang beretika. Sebagai lembaga yang bertujuan mewujudkan perbaikan sistemik dalam pelayanan publik oleh pelaku usaha, LOS DIY dapat menampung dan menindaklanjuti (sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya) segala keluhan yang terkait dengan pelanggaran etika usaha.

Lembaga Ombudsman Swasta DIY adalah lembaga ombudsman untuk sektor swasta/usaha pertama di Indonesia. Dibentuk oleh Gubernur DIY dengan Surat Keputusan Gubernur 2004 dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur DIY No. 22 tahun 2008. Lembaga ini bertugas mengawasi lembaga-lembaga usaha swasta (termasuk Badan Usaha Milik Daerah) di DIY agar mematuhi prinsip-prinsip bisnis yang beretika. LOS DIY adalah lembaga yang bersifat kuasi-pemerintah karena dibentuk oleh pemerintah provinsi dan didanai dengan Pos Bantuan Gubernur dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah DIY. Karena dibentuk oleh Gubernur maka para anggota lembaga ini bertanggungjawab pada Gubernur DIY. A. Bidang Internal Bidang Internal dalam organisasi LOS DIY mengampu tiga ranah besar, yakni personalia, keuangan dan kerumahtanggaan. Untuk yang disebut terakhir dicakup pula hal-ihwal inventarisasi. Personalia di LOS DIY meliputi anggota, asisten, staf administrasi keuangan dan staf administrasi umum, pesuruh kantor, dan sekuriti. Urusan keuangan

VI - 36


BAB VI


menyangkut tugas memasukkan dan membuat data keuangan baik yang sifatnya operasional, program, maupun gaji. Kerumahtanggaan menatalaksana fisik kantor, inventaris, dan kebutuhan logistik. B. Bidang Pelayanan, Investigasi, Dan Monitoring Informasi LOS sesungguhnya berada pada desk PIM, karena sesuai dengan tugasnya, bidang PIM menerima langsung setiap aduan atau laporan, mendokumentasikannya berdasar parameter yang sudah ditetapkan semenjak awal, mendistribusikannya kepada pengampu kasus, dan merekam proses penanganan lebih lanjut. Dalam rangka rangkaian proses itu pula, ada kegiatan monitoring, yakni pemeriksaan dan konfirmasi ulang kepada para pihak (Pelapor dan Terlapor) tentang tindak lanjut yang mereka masingmasing lakukan. Laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran etika dalam pengelolaan usaha meliputi berbagai bidang. Secara kategoris, kasus yang dilaporkan ke LOS DIY dikelompokkan menjadi dua: yang melibatkan konsumen, dan yang melibatkan karyawan. Kasus bidang-bidang usaha yang dilaporkan meliputi Bidang Keuangan, Pendidikan, Perdagangan, Jasa, Komunikasi dan Teknologi Informasi, Properti, Kesehatan, Transportasi, Lingkungan, dan Lain-Lain. Bidang keuangan adalah bidang yang paling banyak dilaporkan (43,2 %) dari keseluruhan pengaduan atau laporan ke LOS DIY. Urutan kedua adalah bidang Ketenagakerjaan (20,4%), diikuti oleh Lingkungan (10,4 %), Properti (7,8 %), pendidikan ( 5,7%) perdagangan (4,7%), dan Teknologi Informasi (3,6 %), Kesehatan (1,8 %), Jasa (1,5 %) dan Lain-Lain (0,6 %). Data keseluruhan tentang kasus yang ditangani oleh LOS DIY sebagai berikut

Tabel 6.11 Data Kasus yang Masuk ke LOS DIY, 2008 – 2011 Uraian Laporan % Konsultasi % Jumlah Keuangan 1. Bank : a. Bank Umum b. BPR

%

15 10

9,9 6,6

12 12

6,6 6,6

27 22

8,1 6,6

5 5 4

3,3 3,3 2,7

7 15 7

3,8 8,2 3,8

12 20 11

3,6 6,0 3,3

3. Perusahaan pembiayaan konsumen

27

17,8

25

13,8

52

15,6

Pendidikan

6

3,9

13

7,2

19

5,7

Perdagangan

9

5,9

7

3,8

16

4,7

Jasa

4

2,6

1

0,5

5

1,5

Komunikasi, dan 6 Teknologi Informasi

3,9

6

3,3

12

3,6

Properti/Perumahan

18

11,8

8

4,5

26

7,8

Kesehatan

4

2,6

2

1

6

1,8

Transportasi

-

-

1

0,5

1

0,3

Lingkungan

5

3,3

30

16,6

35

10,4

Ketenagakerjaan

33

21,7

35

19,3

68

20,4

Lain- lain

1

0,7

1

0,5

2

0,6

2. Non Bank : a. Asuransi b. Koperasi & BMT c. Investasi

Jumlah

152

100

182

100

334

100

Sumber : LOS Provinsi DIY


VI - 37


BAB VI

Hingga bulan Agustus tahun 2012 LOS DIY telah memberikan konsultasi terhadap 51 kasus dan menangani 44 kasus. Kasus-kasus bidang usaha yang dilaporkan meliputi :

Tabel 6.12 Data Kasus yang Masuk ke LOS DIY Tahun 2012 No

Bidang

Melapor

Konsultasi

1

Keuangan

18

40,9%

19

37,3%

2

Pendidikan

3

6,8%

2

3,9%

3

Perdagangan

5

11,4%

8

15,7%

4

Jasa

-

0,0%

5

9,8%

5

Komunikasi dan Teknologi Informasi

1

2,3%

1

2,0%

6

Properti / Perumahan

3

6,8%

1

2,0%

7

Kesehatan

1

2,3%

-

0,0%

8

Transportasi

-

0,0%

-

0,0%

9

Lingkungan

3

6,8%

2

3,9%

10

Ketenagakerjaan

10

22,7%

10

19,6%

11

lain-lain

-

0,0%

3

5,9%

44

100%

Jumlah

51 100% Sumber : LOS Provinsi DIY

Dari semua kasus yang masuk ke LOS DIY sebanyak 24 kasus telah terselesaikan dan diterbitkan 17 rekomendasi. Jumlah sisanya yaitu sebanyak 20 kasus sedang dalam proses di LOS DIY. Indikator capaian kinerja untuk LOS DIY adalah sebanyak 30 rekomendasi kasus. Capaian indikator hingga bulan Agustus 2012 sebesar 56,6%. Kondisi tata kelola usaha di sektor swasta yang mengalami permasalahan paling banyak terjadi di bidang keuangan, permasalahan tentang ketenagakerjaan dan bidang perdagangan. Permasalahan di bidang tata kelola usaha di sektor keuangan didominasi oleh kasus pemenuhan kewajiban antara debitur dan kreditur. Di bidang ketenagakerjaan adalah tidak dipenuhinya hak-hak karyawan ketika bekerja di bidang usaha. Dalam bidang perdagangan adalah pembeli merasakan ada kecurangan dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak penjual.

Gambar 6.4 Bidang Usaha Terlapor VI - 38




BAB VI

Penyelesaian Kasus Penanganan kasus di LOS DIY disesuaikan dengan kewenangan dengan mempertimbangkan efektivitas dan urgensi penanganan. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur yang mendasarinya, LOS DIY memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola usaha oleh sektor swasta setelah LOS DIY mendalami dan menindaklanjuti kasus melalui klarifikasi, konfirmasi, investigasi, dan meminta pendapat ahli (bila perlu). Fungsi mediasi diselenggarakan untuk menyelesaikan sengketa, bukan kekeliruan atau kesalahan. Bila meyangkut instansi pemerintah, rekomendasi perbaikan kebijakan atau peraturan juga dikirimkan kepada instansi terkait. Pernyataan pendapat dibuat oleh LOS DIY dan dikirimkan kepada para pihak terkait ketika tidak ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan usaha. Hal ini terutama terjadi ketika menurut LOS DIY Terlapor tidak melakukan pelanggaran dan yang terjadi sebenarnya hanyalah kesalahpahaman diantara para pihak. Jadi permasalahan yang muncul lebih disebabkan oleh tidak lancarnya arus komunikasi diantara para pihak. Selain itu, kadang kesalahan justru ada pada Pelapor.

Gambar 6.5 Diagram Tindak Lanjut Kasus


Karena pertimbangan kewenangan, sejumlah kasus dirujuk ke instansi seperti Kepolisian, Ombudsman Daerah, Ombudsman Republik Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau Pengadilan Hubungan Industrial. Selain pertimbangan kewenangan, perujukan dilakukan karena pertimbangan efektivitas penanganan. Pembeli dan penjual yang sulit dipertemukan melalui mediasi, yang saling bersikeras benar dan saling baku bukti oleh LOS DIY dirujukkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Demikian pula sengketa antara karyawan dengan perusahaan. Perujukan bisa dilakukan secara utuh, atau bisa juga dirujuk sebagian. Kasus yang dirujuk utuh artinya kasus yang dimintakan penyelesaiannya oleh lembaga yang menerima rujukan, yang dengan demikian LOS DIY menghentikan tindak lanjutnya. Dirujuk sebagian artinya bahwa kasus dirujuk ke lembaga yang berwenang (misalnya: memutus), di satu sisi, sementara LOS DIY menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi usahanya. Sejumlah kasus terpaksa dihentikan tindaklanjutnya karena sejumlah alasan, diantaranya tidak lengkapnya identitas Pelapor atau Terlapor, tidak diperolehnya buktibukti yang memadai, serta karena kasus-kasus tersebut sudah diputus oleh sistem pengadilan (termasuk PHI, BPSK, KPPU), kasus yang diadukan sudah daluarsa, atau ketika perusahaan yang diadukan sudah bubar. Penghentian penanganan kasus juga berarti perujukan kasus tersebut kepada instansi atau lembaga yang berwenang, misalnya Kepolisian. Di sisi lain, sejumlah kasus tidak ditindaklanjuti oleh LOS DIY ketika Pelapor mencabut laporannya. Kasus dicabut karena antara Pelapor dan Terlapor telah tercapai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

VI - 39

BAB VI


kesepakatan atau kasus telah diselesaikan sendiri. Sebelum menyetujui pencabutan laporan, LOS DIY memastikan bahwa tidak ada intimidasi dalam pencabutan laporan. Dalam kasus tertentu, LOS DIY meminta para pihak menunjukkan nota kesepakatan / perdamaian yang telah dibuat.


Gambar 6.6 Lembaga Rujukan Kasus

C. Bidang Kerjasama Dan Penguatan Masyarakat Dalam struktur kelembagaan LOS DY, bidang Kerjasama dan Penguatan Masyarakat mengemban amanah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 1.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi dan tugas LOS DIY yaitu memberikan pengawasan terhadap tatakelola etika usaha mendorong terwujudnya suatu tata kelola usaha yang berkelanjutan.

2.

Melakukan audiensi kepada kepala daerah untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan menyampaikan berbagai kasus yang marak terjadi untuk dcari solusi bersama.

3.

Memeberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk lebih kritis dan waspada terhadap maraknya praktek usaha yang tidak beretika, dengan memberikan gambaran berbagai kasus yang ditangani LOS DIY, baik secara langsung ataupun melalui media massa.

4.

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menjalin koordinasi, komunikasi dan aksi yang saling mendukung dan terintegrasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya yang mengalami kasus pelanggaran etika oleh pelaku usaha.

5.

Menjadikan pelaku usaha sebagai mitra yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan tata kelola usaha yang beretika.

Berkaitan dengan tugas tersebut, Bidang Kerjasama dan Penguatan Masyarakat menggunakan beberapa cara pendekatan yang berbeda. Dengan cara tersebut, diharapkan LOS DIY dapat menjangkau sasaran yang lebih luas. Kegiatan yang dilakukan meliputi: a. Audiensi dengan Kepala Daerah dan DPRD b. Koordinasi dengan mitra LOS c. Sosialisasi Langsung ke Masyarakat d. Sosialisasi melalui Media Massa e. Edukasi ke Perguruan Tinggi

VI - 40


BAB VI


f. Menerima Kunjungan dari Berbagai Komunitas/Akademisi g. Pembentukan Asosiasi Ombudsman

Tabel 6.13 Rekapitulasi Program/Kegiatan LOS, 2008 - 2012

Keuangan

Tahun

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase capaian (%)

Fisik (%)

2008

4

14

247.200.000

207.625.348

83,99

100

2009

4

21

750.000.000

664.033.953

88,53

100

2010

4

43

750.000.000

680.888.735

90,78

100

2011

4

33

750.000.000

734.885.882

97,98

100

2012*

4

27

750.000.000

385.781.526 51.43 65 Catatan: *)Posisi s/d Bulan Agustus 2012

H.6 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Pembinaan olahraga masyarakat di Provinsi DIY dilakukan oleh KONI DIY. Kegiatan yang dilakukan selama tahun lima tahun terakhir adalah : 1. Pembinaan berkesinambungan meliputi : a. Persiapan b. Pembinaan c. Rekrutmen d. Evaluasi 2. Kejuaraan meliputi : a. Pengurus Cabang Olahraga/Klub b. Pekan Olah Raga Provinsi c. Pekan Olahraga Nasional d. Kejuaraan Tingkat Nasional 3. Persiapan PON XVIII -2012 di Riau a. Pelatda Pra PON b. Pra PON c. Pelatda PON d. Ujicoba e. PON XVIII 4. Kegiatan Badan Fungsional meliputi : a. Popnas Bapopsi b. Pomnas Bapomi c. Porwanas Siwo Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2008 - 2012

VI - 41

BAB VI


d. Porwanas Perwosi e. Porcanas IX Riau

PRESTASI OLAHRAGA PROVINSI DIY Atlet Wushu Putri asal DIY, Ivana Ardelia Irmanto meraih emas pada SEAGAMES XXVI-2011 di Jakarta. Atlet Provinsi DIY pada SEAGAMES XXVI-2011 di Jakarta turut menyumbang medali Emas : 9, Perak : 7, Perunggu : 5. sumber: http://www.eocommunity.com/showthread.php?tid=29322 & KONI DIY

5. Prestasi yang diraih : a. PON XVII -2008 di Kaltim memperoleh peringkat 13 naik satu tingkat dari PON sebelumnya dengan perolehan medali Emas : 13, Perak: 16,Perunggu : 22 b. PORCANAS-2008 memperoleh peringkat 16 dengan perolehan medali Emas : 3, c. Asean Games di Cina : menyumbang satu medali perak atas nama Ivana cabang olah raga Wushu. d. Seagames XXVI-2011 di Jakarta : menyumbang medali Emas : 9, Perak : 7, Perunggu : 5 e. Paragames 2011 di Solo: memperoleh medali Emas : 2, Perak 5, Perunggu : 1 f. PON XVIII di Riau bulan September 2012 akan mengirim kontingen sejumlah 378 orang

Tabel 6.14 Alokasi Anggaran KONI Bantuan Pemda DIY, 2008-2012 Tahun Anggaran 2008

1.500.000.000

2009

1.500.000.000

2010

10.731.000.000

2011

14.824.300.000

2012

VI - 42

Pagu (Rp)

14.090.485.000 Sumber : Disdikpora Provinsi DIY



BAB VI

H.7 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau yang sering disebut dengan PKK adalah salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai struktur dari tingkat provinsi sampai dengan desa. Dengan struktur yang menjangkau sampai tingkat desa/dusun, PKK menjadi salah satu elemen penting pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK dikoordinir oleh tim yang disebut dengan Tim Penggerak PKK dan dalam melaksanakan kegiatannya terbagi menjadi 4 Kelompok Kerja / Pokja. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK sesuai dengan tujuan dari organisasi ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tabel 6.15 Alokasi Anggaran PKK, 2008-2012 Tahun Anggaran Pagu (Rp) 2008

-

2009

187.250.000

2010

100.000.000

2011

150.000.000

2012

150.000.000 Sumber: BPPM Provinsi DIY

H.8 Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk melalui UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal mengenai Penyiaran di Indonesia.

Anggota KPID Provinsi DIY periode 2011 – 2014 terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris serta 5 orang anggota yang dikukuhkan dengan SK Gubernur DIY Nomor 96/ Kep/2011 Tentang Pengangkatan Anggota KPID DIY Periode 2011 – 2014. Kewajiban : a. Menjamin Masyarakat untuk memperoleh Informasi layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. b. Membantu pengaturan Infrastruktur penyiaran c. Membangun iklim penyiaran yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait. d. Memelihara tatanan yang adil, merata dan seimbang. e. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, singgahan serta kritik dan aspresiasi masyarakat. f. Menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang Penyiaran. Wewenang : a. Menetapkan Standar Program Penyiaran. b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku Siaran c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta Standar Program Siaran. d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran perturan dan pedoman perilaku penyiaran serta Standar Program Siaran. e. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran serta masyarakat.


VI - 43

BAB VI


Fungsi : a. Wewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. b. Merupakan akses yang menjebatani kepentingan masyarakat dengan institusi masyarakat dan lembaga penyiaran. c. Wajib mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasar atas kebersamaan dan keadilan. Hubungan KPI dengan KPID. Hubungan KPI dengan KPID bersifat koordinatif. Kewajiban penyiaran secara nasional ditentukan oleh KPI sedangkan implementasi di tingkat provinsi menjadi cakupan kewenangan KPID. Program dan Kegiatan Berdasarkan jumlah pengaduan yang diterima selama tahun 2011 terdapat 205 aduan yang perlu ditindaklanjuti, berupa aduan tentang penyiaran radio maupun televisi lokal maupun nasional. Adapun tindaklanjut berupa penyampaian seluruh aduan ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Untuk melindungi masyarakat dari pengaruh TV yang tidak sehat, KPID bekerjasam dengan beberapa Pengguruan Tinggi yang ada di DIY aktif mengadakan Litererasi Media (Pendidikan Melek Media) kepada masyarakat sampai ke tingkat dusun dan untuk tahun 2011 dilaksanakan 48 kegiatan atas permintaan masyarakat. Disamping kegiatan tatap muka langsung dengan masyarakat juga dilakukan sosialisasi dan publikasi melalui berbagai media cetak dan elektronika yang ada di DIY. Dalam hal permohonan perizinan penyiaran, selama tahun 2011 terdapat 19 permohonan perizinan yang ditindaklanjuti dengan dilakukan verifikasi Faktual Lapangan kemudian dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat di samping itu juga dilakukan bimbingan pengajuan proposal perizinan, penyerahan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah diterbitkan Pemerintah (Depkominfo RI) sebanyak 7 perizinan dan Rapat Kerja dengan pelaku Penyiaran.

H.9 Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Komisi Informasi (KI) dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. Menurut pasal 24 UU KIP, selain KI Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, wajib dibentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan bila diperlukan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota (KI Kabupaten/Kota) berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan masing-masing beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. KI Provinsi dan KI kabupaten/kota juga bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi.

VI - 44



BAB VI

Komisi Informasi Provinsi DIY secara resmi dilantik oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta pada tanggal 1 November 2011 dan akan melaksanakan tugas sebagai komisioner untuk periode 2011-2015. Untuk tahun anggaran 2011 Komisi Informasi Provinsi DIY mempunyai program yaitu Pengembangan Kelembagaan dengan anggaran sebesar Rp.84.602.700,00 dengan realisasi anggaran mencapai 99,94%. Kegiatan yang dilaksanakan pada 2011 meliputi kegiatan sosialisasi UU 14/2008, kegiatan publikasi melalui siaran Radio, serta kegiatan Jumpa Pers. Pada tahun anggaran 2012 dengan program yang sama, Komisi Informasi Provinsi DIY mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.400.000.000,00. Adapun anggaran ini untuk kegiatan yang berupa: 1) Kegiatan sosialisasi ke Kabupaten/Kota se-DIY (4 Kabupaten, 1 Kota) 2) Publikasi melalui siaran TV (2 kali) dan Radio (10 kali) 3) Pemetaan Badan Publik 4) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sampai bulan Juli 2012 anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 292.981.000,00 atau sekitar 73,25% dari pagu anggaran. Kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan yaitu Kegiatan Publikasi melalui siaran TV sebanyak 2 kali, Radio sebanyak 10 kali dan Kegiatan Pemetaan Badan Publik.

H.10 Pramuka Secara operasional kepramukaan ditangani oleh KWARDA Gerakan Pramuka Provinsi DIY dengan kebijakan dan kegiatan sebagai berikut : 1. Kebijakan d. Peningkatan mutu kepramukaan dalam bentuk kegiatan yang lebih menarik dan menantang yang mampu member bekal nilai-nilai kepribadian, watak, moral, keterampila da disiplin yang terkandung pada butir-butir SKU, SKK, SPG dengan isi dan metode yang dimutakhirkan dan diselenggarakan dengan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan secara efektif dan merata; e. Penyediaan pelatih Pembina Pramuka dan Pembina Pramuka yang berkualifikasi, memiliki komitmen kuatterhadap tugas, berkemauan untuk mengembangkan kecakapan, keterampilan, serta sikap yang sesuai dengan fungsi dan didukung oleh semua jajaran; f. Peningkatan citra umum Kepramukaan dan Gerakan Pramuka melalui penyelenggaraan kehumasan dengan memanfaatkan TIK; g. Pengembangan manajemen Gerakan Pramuka yang responsive tehadap tuntutan perkembangan dan penataan kembali organisasi kwartir sesuai petunjuk penyelenggaraan dan kondisi lingkungan. 2. Kegiatan a. Bidang Pembinaan Anggota Muda Di bidang Pembinaan Anggota Muda selama kurun waktu 2008 s.d. 2012 beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda, Jelajah Budaya, dan aktif dalam berbagai kegiatan nasional seperti Pelatiahn Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan, Kemah Budaya Regional Plus Tingkat Pengalang, Perkemahan Nasional Santri Nusantara, Sarasehan Nasional Saka Bhayangkara. b. Bidang Pembinaan Anggota Dewasa Kegiatan yang dilakukan antara lain : Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar, Penganugerahan Tanda Penghargaan bagi Orang Dewasa, Pelatihan/


VI - 45

BAB VI


Kemah Pendidikan Karakter bagi Guru, dan mengikuti berbagai workshop di tingkat nasional c. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Humas Kegiatan yang dilakukan antara lain : Arena Pramuka di RRI, pencitraan Gerakan Pramuka melalui media massa, advokasi dan sosialisasi pembinaan PHBS di rmah tangga dan sekolah d. Bidang Organisasi dan Hukum Kegiatan yang dilakukan antara lain : pengelolaan administrasi dan manajemen Kwartir Daerah dan aktif dalam berbagai kegiatan seperti Rakerda Pembangunan Kepemudaan dan Keluarga Berencana, Musyawarah Daerah KNPI, Musrenbang, Koordinasi Pendidikan Untuk Semua.

Tabel 6.16 Alokasi Anggaran Pramuka Bantuan Pemda DIY, 2008-2012 Tahun Anggaran Pagu (Rp) 2008

87.500.000

2009

78.415.000

2010

190.000.000

2011

150.000.00

2012

300.000.000 Sumber : Disdikpora Provinsi DIY

H.11 KPUD dan Panwaslu Pada tahun 2011 diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 19 Juni 2011 dan Kota Yogyakarta pada tanggal 25 September 2011.

Pasca pelaksanaan Pemilukada yang secara umum dapat dikatakan berjalan lancar,

namun masih menyisakan berbagai permasalahan dan pelanggaran baik yang bersifat administrative maupun pidana. Seperti gugatan bakal calon dari jalur independent di Kabupaten Kulonprogo, namun gugur di tingkat MK. Juga indikasi praktek membagikan uang kepada masyarakat (money politic) dalam upaya para calon untuk menjaring konstituen, pelanggaran dalam kampanye, serta black campaign dengan upaya mendiskreditkan lawan

VI - 46




BAB VI

VI - 47

BAB VI

VI - 48



BAB VII PENUTUP Masa perpanjangan jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2011 yang merupakan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 07 Oktober 2008 telah dapat dilewati.

Begitu pula dengan masa perpanjangan kedua 2011-2012. Aktualisasi dari Keputusan Presiden tersebut dilaksanakan berdasar Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013 Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa perpanjangan tersebut patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Daerah berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini. Mudah-mudahan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Sangat disadari, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua.


VII - 1

KATA PENGANTAR. i - 1

Recommend Documents