Kata Pengantar. Bismillahirrahmanirrahim

Kata Pengantar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui Tahun 2015. Penyusunan laporan ini berdasarkan format laporan tahunan yang disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI., dengan surat Nomor : 525-1/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2015, dan berhasil disusun berkat usaha/kejasama seluruh tim penyusun laporan tahunan Pengadilan Agama Krui tahun 2015. Laporan tahunan ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui selama satu tahun, dan pertanggungjawaban realisasi program kerja, pelaksanaan tugas-tugas bidang yustisial kepaniteraan dan kesekretariatan, pelaksanaan tugas pengawasan dan pembangunan tahun 2015. Kami menyadari sepenuhnya, walaupun laporan ini telah diusahakan disusun dengan sebaik baiknya, tetapi masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik, saran dan koreksi yang sifatnya membangun demi sempurnya laporan tahunan ini akan kami terima dengan senang hati dan tak lupa disampaikan terima kasih. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami selanjutnya. Liwa, Desember 2015 Ketua

Drs. AMINUDDIN NIP. 19650103 199403 1 006

Lap oran Tahunan Penga dilan Agama Krui 2015

i

Daftar Isi KATA PENGANTAR ……………………………………….................…...…….

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………….............……..

ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………….............…..

1

A. Kebijakan Umum Peradilan ………………………….............……..

1

B. Visi dan Misi ……………………………………………............…….

3

C. Rencana Strategis ………………………………..............………….

3

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ……………..............………..

8

A. Standard Operasional Prosedur (SOP)……...................................

18

1. Bidang Kepaniteraan ………………………………..................….

19

2. Bidang Kesekretariatan ……………….........................………….

19

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )…....................................

21

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN …………............………………

23

A. Sumber Daya Manusia ………………………...................................

23

1. Profil Sumber Daya Manusia ...……………………..................….

23

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia .....……………..................….

24

3. Mutasi …….………….………………………………..................….

24

3. Promosi ………….………………………………..................…. ….

26

4. Pensiun ……………….………………………………..................….

26

B. Keadaan Perkara ………………………………...................................

27

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………...................................

33

D. Pengelolaan Keuangan …………….…………...................................

38

E. Dukungan Teknologi Informasi ……..…………...................................

42

F. Regulasi Tahun 2015 ………….……..…………...................................

46

BAB IV PENGAWASAN …………………………………………............………….

48

A. Internal ……………………………………………...................................

48

B. Evaluasi …..………………………………………...................................

49


ii

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …………………................……

50

A. Kesimpulan …………….………………………………............………

50

B. Rekomendasi ………….............………………………………………

50

LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran I

Matrik Rencana Strategis

Lampiran II Struktur Organisasi Lampiran III SOP Lampiran IV SKP Lampiran V Matrik Laporan Perkara Lampiran VI Matrik Laporan Keuangan Lampiran VII Laporan SIMAK BMN


ii

Bab I Pendahuluan

A.

Kebijakan Umum Peradilan

Pasal 24 Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Khusus bagi Peradilan Agama, ketentuan di atas ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: ”Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud dalam UndangUndang ini”. Perkara tertentu yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqoh; dan i. Ekonomi Syari’ah.


1

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Krui maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata kelola administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri. Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) selaku induk badanbadan peradilan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap pencari keadilan serta transparan dalam pengelolaan perkara, telah menempatkan teknologi informasi dalam kedudukan yang signifikan. Oleh karena itu, secara bertahap perlu didorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan penyelenggaraan pengadilan, baik dalam konteks pengelolaan perkara maupun pengelolaan administrasi umum. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, salah satu prasyarat penting yang perlu diperhatikan adalah perlunya meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur pengadilan secara berkesinambungan. Hal ini sangat perlu dilakukan tidak saja dalam rangka menyesuaikan kapasitas dan kualitas dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi, tetapi juga dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan internalnya, yakni kepada karyawan pengadilan itu sendiri dari tingkat tertinggi hingga terendah. Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibarengi dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat (waskat) yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya. Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Krui telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.


2

B.

Visi dan Misi Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Agama

Krui telah menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Adapun misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk mewujudkan visi. Visi dan misi Pengadilan Agama Krui telah disusun melalui proses yang partisipatif komprehensif dan visionir dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Agama Krui sehingga tersusunlah visi dan misi Pengadilan Agama Krui sebagai berikut:

Visi

:

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KRUI YANG MODERN MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG.

Misi

:

1. Meningkatkan Pelaksanaan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan; 2. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan; 3. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur peradilan; 4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi peradilan; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan;

C.

RENCANA STRATEGIS

C.1.1. Kondisi Umum Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Krui dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Krui merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Krui sebagai kawal depan MA RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.


3

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Krui. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Krui, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Krui dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. C.1.2. Potensi dan Permasalahan A.

Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Agama Krui mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan

Pelaksana

kekuasaan

Kehakiman

yang

bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan di Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. 2. Merupakan unsur Muspida / Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Krui 4. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Krui selaku Pengadilan Tingkat Pertama . 5. Memberikan pelayanan hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (di luar kasus yang sedang diproses ).


4

B.

Kelemahan (Weakness) Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Krui dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Krui.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Pengadilan Agama Krui belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan



Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Krui.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja



Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Krui dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C.

Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Krui untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan 

Adanya ruang One Stop Service, Meja Informasi dan Pengaduan serta Komputer Touch Screen yang memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.


Adanya

tunjangan

kinerja/remunerasi

sebagai

motivasi

dalam

peningkatan kinerja 

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Krui.


5


Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung .

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Krui berupa internet, website Pengadilan ( www.pa-krui.go.id ) dan SIADPA

(Sistem

Informasi

Administrasi

Keperkaraan)

dalam

menunjang kinerja keperkaraan.

D.

Ancaman / Tantangan yang Dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Krui yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan



Kondisi dan situasi wilayah yang sebagian besar adalah bukit dan pegunungan yang terkadang menyulitkan untuk dijangkau oleh aparat peradilan ( JS / JSP ) .


Jumlah Personil di Pengadilan Agama Krui yang masih sangat kurang memadai.



Personil di Pengadilan Agama Krui belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan.


Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.


6

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Letak Pengadilan Agama Krui yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding maupun persuratan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung membutuhkan waktu lebih lama.


Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum cukup sesuai dengan kebutuhan.

C.2.1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Krui. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Krui memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara; 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim; 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.


7

Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi ), SOP Dan SKP Pengadilan agama merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan. 1.

Unsur Pimpinan Pimpinan Pengadilan Agama Krui pada akhir Tahun 2015 terjadi perubahan

seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dimana pada Perma tersebut terjadi pemisahan pemegang jabatan pimpinan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga unsur pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, Panitera dan sekretaris. Keempat unsur pimpinan tersebut telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui. 2.

Unsur Pelaksana Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas

pokok pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan oleh majelis hakim dan dibantu oleh panitera / panitera pengganti pengadilan agama. 3.

Unsur Pembantu Pimpinan Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok pengadilan agama, di bawah kewenangan panitera/sekretaris pengadilan agama. Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut adalah unit kerja kepaniteraan dan unit kerja kesekretariatan.


8

a.

Kepaniteraan

Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan. Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Wakil Panitera (Wapan) dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu Panitera Muda Gugatan yang menangani perkara-perkara gugatan; Panitera Muda Permohonan yang menangani perkara-perkara permohonan; dan Panitera Muda Hukum yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan perkara, dan perkara perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjuan kembali (PK). b.

Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk unit kerja sekretariat di bawah Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Kasubbag Umum dan Keuangan; dan Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan. Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 004/SK/II/1992. Adapun tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan pegawai pengadilan Agama Krui dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Ketua a. Tugas Pokok 1) 2) 3) 4) 5)

Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas pengadilan agama. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan pengadilan agama. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengadakan rapat dinas. 8) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.


9

9) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan pengadilan agama. 10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan. 11) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan pengadilan agama. 12) Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk hakim dan panitera/sekretaris. 13) Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum. 14) Mengitsbatkan kesaksian ru’yat al-hilal. 15) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara. b. Tugas Tambahan 1) Menetapkan rumusan kebijakan pengadilan agama. 2) Menunjuk hakim untuk membantu membuat gugatan atau permohonan secara lisan. 3) Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu keputusan. 4) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara. 5) Menetapkan panjar biaya perkara. 6) Menetapkan kebijakan di bidang keuangan. 7) Mengusulkan pegawai untuk rotasi maupun promosi pada jenjang karir yang lebih tinggi. 8) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan. 9) Melaksanakan tugas yudisial sebagai ketua majelis/majelis ekonomi syari’ah. 10) Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupan kas. 2. Wakil Ketua a. Tugas Pokok 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan . 2) Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian : 3) Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal Melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh hakim, panitera, panitera pengganti dengan juru sita/juru sita pengganti maupun tugas tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh sekertaris, kepala sub bagian kepegawaian dan Ortala, kepala sub bagian Umum dan keuangan serta kepala sub bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan yang dilaporkan kepada ketua. Lap oran Tahunan Penga dilan Agama Krui 2015

10

4) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja. 5) Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan . 6) Memimpin sidang-sidang ,dan meneliti perkara yang ditanganinya sebelum perkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan 7) Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan dan memerintahkan juru sita pengganti untuk melakukan pemanggilan dan peletakan sisa 8) Membuat penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya dan menelitinya secermat mungkin sebelum penetapan atau putusan tersebut ditanda tanganinya. 9) Memomitarimg perkara-perkara yang ditanganinya untuk diproses lebih lanjut sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara sederhana dengan biaya ringan 10) Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab atas kebenarannya 11) Membuat jadwal persidangan (court callender) 12) Meningkatkan kemampuan dibidang penanganan perkara untuk meningkatkan mutu penetapan atau putusan 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua. 14) Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan. 3. Panitera a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kepaniteraan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan. 3) Menyusun dan menjadwalkan program kerja bidang Kepaniteraan. 4) Membagi tugas kepada bawahan serta menetapkan penanggungjawab kegiatan kepaniteraan. 5) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 6) Mengadakan rapat dinas. 7) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan. 8) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 9) Menanggapi serta memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan. 10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan. 11) Menyusun konsep pembinaan hukum dan peradilan. 12) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kepaniteraan.


11

13) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. 14) Membuat salinan atau turunan penetapan putusan pengadilan agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15) Bertanggungjawab atas dokumen putusan perkara, akta, buku daftar, biaya, register perkara, uang titipan pihak ketiga, dan surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 16) Melaksanakan tugas legalisasi surat-surat, surat kuasa, dan alat-alat bukti. 17) Melaksanakan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah terkait. b. Tugas Tambahan 1) Menerima biaya-biaya pengadilan. 2) Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sita dan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama. 3) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua pengadilan agama. 4) Menerbitkan dan mengawasi pengeluaran akta cerai. 5) Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk wakil panitera, jurusita, jurusita pengganti, dan staf. 6) Melaksanakan tugas khusus atas perintah ketua. 7) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera sidang. 4. Sekretaris a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kesekretariatan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan. 3) Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB). 4) Menyusun dan menjadwalkan program kerja. 5) Membagi tugas kepada bawahan serta menetapkan penanggungjawab kegiatan kesekretariatan. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengadakan rapat dinas. 8) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kesekretariatan. 9) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 10) Menanggapi serta memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan. 11) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan. 12) Menyusun konsep pembinaan hukum dan peradilan. 13) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kesekretariatan.


12

14) Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan mengatur tugas Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. 15) Mengawasi kearsipan yang meliputi arsip kesekretariatan. 16) Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di bidang kesekretariatan. 17) Mengkoordinir penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan kesekretariatan. 18) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan. 19) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk para Kasubbag. 20) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 21) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 5. Wakil Panitera a. Tugas Pokok Mewakili panitera apabila berhalangan dalam hal: 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kepaniteraan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 4) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan. 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan panitera muda. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengadakan rapat dinas. 8) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan. 9) Melaksanakann koordinasi dengan instansi-instansi terkait di bidang kepaniteraan. 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan. 11) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 13) Memantau mekanisme aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) serta menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan teknis penggunaan aplikasi SIADPA. b. Tugas Tambahan 1) Mengkoordinir laporan kepaniteraan dan registrasi. 2) Mengawasi pelaksanaan tugas panitera pengganti. 3) Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk panitera muda, panitera pengganti dan jurusita. 4) Mengawasi pelaksanaan pemanggilan delegasi.


13

6. Panitera Muda Permohonan a. Tugas Pokok 1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan permohonan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 4) Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkas permohonan. 5) Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas pelaksana permohonan. 6) Menghimpun arsip berkas perkara permohonan yang masih berjalan. 7) Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan. 8) Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam perkara permohonan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 9) Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. 10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 11) Bertanggungjawab terhadap urusan perkara permohonan dan laporannya. 12) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. b. Tugas Tambahan 1) Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan, kasasi dan peninjauan kembali (PK) dan memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perkara permohonan. 2) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja I dalam hal perkara permohonan. 3) Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon 7. Panitera Muda Gugatan a. Tugas Pokok 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan gugatan. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkas gugatan. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. Menghimpun arsip berkas perkara gugatan yang masih berjalan. Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan. Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) verzet dan derzen verzet dalam perkara gugatan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.


14

10) Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 12) Melaksanakan administrasi perkara dan mempersiapkan berkas - berkas perkara yang masih berjalan serta urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan. 13) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul berhubungan dengan perkara gugatan. 14) Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan. 15) Bertanggungjawab terhadap urusan perkara gugatan dan laporannya. 16) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. b. Tugas Tambahan 1) Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan, verzet, pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) dan memberikan penjelasan yang diperlukan berkenaan dengan perkara gugatan. 2) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja I dalam hal perkara gugatan. 3) Menyerahkan kembali surat gugatan kepada calon penggugat 8. Panitera Muda Hukum a. Tugas Pokok 1) 2) 3) 4)

Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan Hukum. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan. 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Menerima dan menyimpan arsip berkas perkara pengadilan agama. 8) Menghimpun, mengolah, menyusun statistik data perkara, data dokumen produk putusan pengadilan agama serta membuat laporan bulanan dan tahunan perkara yang diterima dan diputuskan. 9) Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang meminta atau memerlukan. 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan hukum. 11) Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan. 12) Menghimpun, mengkaji, dan mengolah data untuk bahan laporan serta mempublikasikannya melalui media teknologi informasi dalam rangka transparansi. 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.


15

14) Melaporkan kegiatan keperkaraan kepada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan MA RI baik laporan bulanan, triwulanan maupun tahunan. 15) Menyiapkan, mengonsep, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 16) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. b. Tugas Tambahan 1) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja III. 2) Membuat DP3 Jurusita Pengganti. 3) Menyiapkan data guna pelayanan pelaksanaan penelitian. 9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Urusan Administrasi Umum dan Keuangan. 2) Melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat penguji SPP dan penandatangan SPM UP/TUP/GUP/Gaji dan honor. 3) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang Umum dan keuangan. 4) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Umum dan keuangan. 5) Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan di bidang Umum dan keuangan. 6) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 7) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang Umum dan Keuangan. 8) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan perpustakaan. 9) Mengusulkan dan melaksanakan penghapusan barang milik negara (kekayaan negara). 10) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil para bawahan. 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 12) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris. 10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Urusan Kepegawaian. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.


16

3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun di bidang kepegawaian. 4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian. 5) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 6) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan 7) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepegawaian. 8) Membuat Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), bezzeting formasi, dan statistik kepegawaian. 9) Mengusulkan KNP, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan cuti pegawai. 10) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 11) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepegawaian. 12) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bagi para bawahan. 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 14) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris. 11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Perencanaan, IT dan Pelaporan. 2) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksnaan, Program dan anggaran. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun. 4) Melaksnakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik. 5) Melaksanakan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan 8) Menyiapkan, mengonsep dan menyusun laporan tahunan dan SAKIP. 9) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang IT. 11) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil para bawahan. 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 14) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.


17

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui Tahun 2015 KE TUA

Drs. AMINUDDIN

HAKIM

WAKIL KETUA

1.MUHAMMAD IDRIS, S.Ag 2. RUSDI, S.Ag, MH 3. SUPRIYANTO, S.Ag, Msi 4. AKHMAD NAJIN, S.Ag 5. H. AHMAD JAJULI, SHI 6. NIHAYATUL ISTIQOMAH, SHI,MH 7. ALAMSYAH, SHI, SH, MH

Drs. ARIPIN, SH.

PANITERA

SEKRETARIS

ELLINA. AR, SH

AGUSTIANSYAH SALIM, SH

WK. PANITERA Drs. RIDUANSYAH

PANMUD HUKUM

H. SUMARJO

PANMUD GUGATAN

PANMUD PERMOHONAN

Ksb Perencanaan, TI & Pelaporan

Ksb Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Ksb Umum dan Keuangan

-

HERMAN.S.S.Kom.

MUKHLIS, SHI

MEILINA Y, S.Kom

Dra. ARWANI,SH SITI WARYANI

1. FITRI NURHAYATI 2.MASHURI, SHI

SAMHARUDIN

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI 1. RAHMAWATI, SH, MHI 2. DEFI TRI ANDARI, SH 3. A. SYUYUKHI, SH JURU SITA 1.. A. JUANDA JURU SITA PENGGANTI 1. M. NIZAR 2. FITRI NURHAYATI PRANATA PERADILAN

KELOMPOK FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN ARSIPARIS PUSTAKAWAN PRANATA KOMPUTER BENDAHARA

A. Standard Operasional Prosedur ( SOP ) Standard Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam rangka mendukung visi misi lembaga. Selain itu Standard Operasional Prosedur juga menjadi alat ukur


18

tingkat pencapaian kinerja setiap pegawai menuju Good Government sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama terdiri dari unsur kepaniteraan dan kesekretariatan. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Krui, telah disusun Standard Operasional Prosedur untuk unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan. 1. Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan meliputi : a. SOP Penerimaan Perkara b. SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma – Cuma (Prodeo) c. SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS d. SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi Ahli e. SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim f.

SOP Tata Persidangan

g. SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara h. SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai, oleh pihak berperkara i.

SOP Publikasi Putusan

j.

SOP Permohonan Banding

k. SOP Permohonan Perkara Kasasi l.

SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali

m. SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi n. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat o. SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang p. SOP Pemanggilan para pihak berperkara, saksi / saksi ahli melalui Kementrian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi q. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi r.

SOP Penyampaian Salinan Putusan

s. SOP Pengarsipan Berkas Perkara 2. Standard operasional prosedur dibidang kesekretariatan meliputi :  Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana a. SOP Daftar Hadir Pegawai b. SOP Penilaian Pegawai. c.

SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun

d. SOP Kenaikan Gaji Berkala Lap oran Tahunan Penga dilan Agama Krui 2015

19

e. SOP Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes f.

SOP Cuti

g. SOP Administrasi  Bagian Umum dan Keuangan a. SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL b. SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA c.

SOP Rencana penarikan dana

d. SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM e. SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk f.

SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji

g. SOP uang makan h. SOP uang lembur i.

SOP gaji ke 13

j.

SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya

k.

SOP Pengajuan uang persediaan

l.

SOP Pengajuan tambahan uang persediaan

m. SOP Pengajuan GU Persediaan n. SOP Pengajuan SPM langsung o. SOP Pengelolaan PNBP p. SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan q. SOP pelaporan Keuangan r.

SOP penatausahaan dan Pengawasan Anggaran

s.

SOP pengelolaan Surat Masuk

t.

SOP pengelolaan surat keluar

u. SOP penataan Arsip v.

SOP penata usahaan asset tetap

w. SOP Penata usahaan asset lancer x.

SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran

y.

SOP pengelolaan perpustakaan

z.

SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana


20

aa. SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor bb. SOP keamanan kantor cc. SOP Protokoler dan HUMAS dd. SOP Pelayanan Publik ee. SOP Teknologi Informasi ff. SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan

diperlukan

Pegawai

Negeri

Sipil

yang

profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja selanjutnya dalam pasal 20 ditentukan bahwa

untuk

lebih

menjamin

objektivitas

dalam

mempertimbangkan

pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 12 ayat (21 dan Pasal 20 tersebut, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan, karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan:

a. Bidang Pekerjaan Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pegawai Negeri sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi.


21

b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. c.

Bidang Pengembangan Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi.

d. Bidang Penghargaan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain. e. Bidang Disiplin Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS Untuk itu guna meningkatkan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, pemerintah telah memberlakukan agar semua Pegawai Negeri Sipil menyusun Sasaran Kinerja Pegawai sehingga dapat diketahui sasaran kerja serta prestasi kerja pegawai yang bersangkutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Undang – Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun

penyusunan

Sasaran

Kinerja

Pegawai

dimaksud

telah

disosialisasikan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kepada seluruh pegawai di lingkungan peradilan dan atas ketentuan tersebut seluruh pegawai Pengadilan Agama Krui telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai ( terlampir ).


22

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan A. SUMBER DAYA MANUSIA Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Krui untuk tahun 2015 terjadi pengurangan dari semula 27 orang pegawai pada tahun 2015 menjadi 26 orang pegawai dengan rincian Pegawai Tehnis Yudisial berjumlah 20 orang dan pegawai Non Tehnis Yudisial berjumlah 6 orang. Dari jumlah pegawai tersebut masih terdapat jabatan yang kosong yaitu Panitera Muda Permohonan. A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial a. Hakim

: 9 orang

b. Panitera

: 1 orang

b. Wakil Panitera

: 1 orang

c. Panitera Muda

: 2 orang

d. Panitera Pengganti

: 3 orang

e. Jurusita

: 1 orang

f. Jurusita Pengganti

: 3 orang

A.2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial a. Sekretaris

: 1 orang

b. Kasubbag Umum dan Keuangan

: 1 orang

c. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : 1 orang d. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

: 1 orang

e. Staf/Pelaksana

: 2 orang

g. Satpam (Security)

: 1 orang

h. Pramubakti (Officeboy)

: 5 orang

i. Sopir

: 2 orang

A.3. Pengisian Jabatan Struktural a. Ketua

: 1 orang

b. Wakil Ketua

: 1 orang

c. Panitera

: 1 orang

d. Sekretaris

: 1 orang

d. Wakil Panitera

: 1 orang


23

e. Panitera Muda Gugatan

: 1 orang

f. Panitera Muda Permohonan

: - orang

g. Panitera Muda Hukum

: 1 orang

h. Kasubbag Umum dan Keuangan

: 1 orang

i. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

: 1 orang

j. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

: 1 orang

A.4. Rekruitmen Untuk

rekruitmen

kewenangan

pegawai

melaksanakan

Pengadilan rekruitment

Agama hal

Krui

tidak

tersebut

memiliki

merupakan

kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk tahun 2015 Pengadilan Agama Krui mendapatkan tambahan 1 Orang Pegawai Negeri Sipil atas nama SITI WARYANI yang merupakan pengangkatan Honorer K1 Tahun Anggaran 2015. A.5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Adapun kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Pengadilan Agama Krui yaitu a. Panmud Permohonan : 1 Orang b. Staff Kepaniteraan

: 5 Orang

c. Staff Kesekretariatan

: 5 Orang

A.6. Mutasi Pada tahun 2015 ini terjadi mutasi masuk dan mutasi keluar untuk hakim dan pegawai Pengadilan Agama Krui yaitu : A.6.1. Mutasi Masuk 1. Drs. Riduansyah yang semula menjabat sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas II menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Krui Kelas II. 2. Agustiansyah Salim, SH yang semula menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas II menjadi Sekretaris Pengadilan Agama Krui Kelas II. 2. Mukhlis, SHI yang semula menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan

Agama

Kotabumi

Kelas

II

menjadi

Kasubag

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.


24

A.6.2. Mutasi Keluar 1. Yusi Irawan yang semula menjabat sebagai Jurusita Pengadilan Agama Krui Kelas II menjadi Jurusita Pengadilan Agama Kalianda Kelas II. 2. Indah Wahyuningsih, A.Md, semula menjabat sebagai Staf Keuangan Pada Pengadilan Agama Krui Kelas II menjadi Staff Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 3. H. Sarman, SH semua menjabat sebagai Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Krui Kelas II menjadi Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Kalianda Kelas II. 4. Bustanul Arifin Sodiq, SH Semula Menjabat sebagai Staff Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Kelas II menjadi Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II. 5. Usman Semula Menjabat sebagai Staff Urusan Umum Pengadilan Agama Krui Kelas II menjadi Staff Pada Pengadilan Agama Tanggamus Kelas II. 6. Rike Apriyanti, SH semula menjabat sebagai Staff Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Kelas II menjadi Staff Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas Ib 7. Mustofa, SHI semula menjabat sebagai Staff Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Kelas II menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas II. 8. Hasnar,

BA

semula

menjabat

sebagai

Wakil

Sekretaris

Pengadilan Agama Krui Kelas II menjadi Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II. A.6.3. Mutasi Kenaikan pangkat A.6.3.1. Kenaikan Pangkat Reguler Periode April 2015 1. Dari Golongan III/b ke III/c

: 2 orang

A.6.3.2. Kenaikan Pangkat Reguler Periode Oktober 2015 Untuk Kenaikan Pangkat pegawai pada Bulan Oktober tidak ada .


25

A.7. Promosi A.7.1. Promosi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) tahun 2015 a. Periode Februari

: 2 orang

b. Periode Maret

: 3 orang

c. Periode April

: 3 orang

d. Periode Desember

: 4 orang

A.7.2. Promosi Jabatan tahun 2015 Untuk tahun 2015 Promosi jabatan pada Pengadilan Agama Krui terjadi pada jabatan : a. Panitera yaitu Sdri. Ellina. AR, SH yang semula menjabat sebagai Wakil Panitera. b. Sekretaris yaitu Sdr. Agustiansyah Salim, SH yang semula menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Tulang Bawang. c. Wakil Panitera yaitu Sdr. Drs. Riduansyah yang semula menjabat sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih. d. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan yaitu Sdr. Herman. S, S.Kom yang semula menjabat sebagai Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Krui. e. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yaitu Sdr. Mukhlis, SHI yang semula menjabat sebagai Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotabumi. f. Kasubag Umum dan Keuangan yaitu Sdr. Meilina Yulien. S.Kom yang semula menjabat sebagai Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Krui. d. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Krui bertambah 3 orang yaitu Rahmawati, SH semula menjabat sebagai Kepala Urusan Kepegawaian, Defi Tri Andari, SH semula menjabat sebagai Staff Kepaniteraan dan Ahmad

Syuyukhi,

SH semula

Menjabat

sebagai

Kepala

Urusan

Keuangan.

A.8. Pensiun Untuk tahun 2015 pegawai Pengadilan Agama Krui tidak ada yang masuk pensiun sesuai dengan berlakunya Undang – Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 tahun 2014. Lap oran Tahunan Penga dilan Agama Krui 2015

26

B.

KEADAAN PERKARA 1. Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Krui pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 416 perkara yang terdiri dari 369 perkara Gugatan dan 47 perkara Permohonan. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan jumlah perkara sebanyak 154 perkara.

Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2015 tersebut setiap bulannya, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 adalah sebagai berikut :

NO

BULAN

1

JUMLAH DITERIMA Gugatan

Permohonan

Januari

27

2

2

Februari

20

5

3

Maret

17

-

4

April

17

1

5

Mei

26

1

6

Juni

34

3

7

Juli

20

1

8

Agustus

58

8

9

September

39

10

10

Oktober

46

11

11

November

34

5

12

Desember

31

-

369

47

JUMLAH

Dari perkara yang diterima tahun 2015 tersebut, apabila dirinci menurut jenis perkaranya adalah sebagai berikut :


27

NO

JENIS PERKARA

JUMLAH

1

Cerai Gugat

265

2

Cerai Talak

101

3

Itsbath Nikah

37

4

Izin Poligami

1

5

Pembatalan Perkawinan

-

6

Permohonan Ahli Waris

1

7

Harta Bersama

2

8

Dispensasi Nikah

9 JUMLAH

416

1.1. PERKARA YANG DIPUTUS / DISELESAIKAN Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Krui telah menerima perkara sebanyak 416 perkara, ditambah dengan perkara sisa tahun 2014 sebanyak 41 perkara, jumlah keseluruhan 457 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diputus sebanyak 390 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 67 perkara. Dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

No

Jenis Perkara

Sisa Perkara Tahun 2014

Perkara Masuk Tahun 2015

Perkara diputus Tahun 2015

Sisa Perkara Tahun 2015

1

Gugatan

40

369

342

67

2

Permohonan

1

47

48

-

Jumlah

41

416

390

67

Adapun rincian perkara yang telah diputus / diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :


28

NO

KRITERIA PERKARA DIPUTUS

JUMLAH

1

Dikabulkan

354

2

Dicabut

19

3

Dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

2

4

Digugurkan

7

5

Dicoret dari register

3

6

Ditolak

5 JUMLAH

390

Berdasarkan kemampuan memutus / menyelesaikan perkara yang diterima terdapat kenaikan jumlah perkara yang diputus sebanyak 131 perkara jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk sebanyak 262 perkara ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 54 Perkara dan yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 275 perkara, sehingga sisa yang belum diputus sebanyak 41 perkara, sedangkan pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk sebanyak 416 perkara ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 41 perkara dan yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 390 perkara sisa yang belum diputus 67 perkara, dengan rincian : -

Perkara Ghaib sebanyak 37 perkara,

-

Perkara Tabayun sebanyak 15 perkara,

-

Perkara biasa sebanyak 15 perkara

1.2. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN Khusus untuk perkara perceraian, dapat pula dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang rinciannya sebagai berikut :


29

KRITERIA PERKARA DIPUTUS

NO

JUMLAH

1 2

Tidak Ada Keharmonisan Tidak Ada Tanggungjawab

3

Faktor Ekonomi

4

Poligami Tidak Sehat

5

Cemburu

10

6 7

Gangguan Pihak Ketiga Krisis Moral

30

8

Dihukum

-

9 10

Penganiayaan Berat Krisis Akhlak

7

11

Kekejaman Mental

-

12

Lain – lain

3

119 26 77 -

-

17

JUMLAH

289

1.3. PERKARA YANG TERKAIT DENGAN PP NO.10 TAHUN 1983 Jo PP NO.45 TAHUN 1990 Khusus perkara perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan anggota POLRI atau yang sejenisnya yang diterima Pengadilan Agama Krui tahun 2015 sebanyak 21 perkara, yang merupakan jumlah keseluruhan perkara yang diterima dari bulan Januari 2015 sampai dengan

Desember

2015.

Dari

perkara

tersebut

yang

telah

diputus/diselesaikan sebanyak 16 perkara sehingga sampai akhir tahun 2015 menyisakan perkara sebanyak 5 perkara.

1.4. AKTA CERAI Untuk perkara Cerai Gugat yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk perkara Cerai Talak setelah pihak Pemohon (Suami) mengucapkan Ikrar Talak, maka akta cerainya telah dikeluarkan dan telah dapat diambil oleh para pihak. Untuk tahun 2015 Pengadilan Agama Krui telah mengeluarkan / menerbitkan Akta Cerai sebanyak 289 eksemplar.


30

1.5. PENANGANAN PERKARA PRODEO dan SIDANG KELILING Dalam rangka peningkatan manajemen pelayanan di Peradilan Agama, MA RI telah mengalokasikan anggaran bagi penanganan perkara prodeo dan Sidang Keliling untuk masing-masing pengadilan agama. Pengadilan Agama Krui dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 mendapat alokasi anggaran bagi penanganan perkara prodeo sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Penanganan perkara prodeo di Pengadilan Agama Krui tahun 2015 sebanyak 5 perkara yang dimohonkan, dan realisasi penyerapan anggaran penanganan perkara prodeo sebesar Rp. 1.750.000,(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 100%. Sedangkan Untuk pelaksanaan sidang Keliling Pengadilan Agama Krui mendapatkan dana dari Dipa Tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- yang pelaksanaan sidangnya dilaksanakan di daerah Krui Kab. Pesisir Barat yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Krui yang telah dilaksanakan sebanyak 46 kegiatan dan dari dana sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua Puluh Juta Rupiah ) telah terserap sepenuhnya atau 100 % 2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Jumlah Majelis Pengadilan Agama Krui sebanyak 7 Majelis, sedangkan total Jumlah Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Krui pada tahun 2015 sebanyak 457 dengan demikian Rasio atau perbandingan perkara dengan majelis hakim yaitu 1 Majelis : 66 Perkara. 3.

Putusan Yang diajukan Banding Adapun putusan yang diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tahun 2015 total sebanyak 3 perkara dengan rincian : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding sebanyak 2 perkara

yaitu

perkara

No.

0089

/

Pdt.G/2015/PA.Kr dan

No.

0102/Pdt.G/2015/PA.Kr b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding Nihil -. c.

Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding Nihil

Adapun 1 Perkara lagi baru diajukan pada tanggal 23 Desember 2015 dan belum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar yaitu Perkara No. 0313/ Pdt.G/2015/PA.Kr. Lap oran Tahunan Penga dilan Agama Krui 2015

31

4. Putusan Yang diajukan Kasasi a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Nihil. b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Nihil. c.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Nihil.

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Nihil. e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Nihil. 5.

Putusan Yang diajukan Peninjauan Kembali ( PK ) a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Nihil. b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Nihil. c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Nihil. d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Nihil. e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK Nihil. f.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Nihil.

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Nihil. h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Nihil. i.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Nihil.

j.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK Nihil.

k.

Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Nihil.


32

l.

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap dibatalkan Tk. PK Nihil. m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap dikuatkan Tk. PK Nihil. n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap dibatalkan Tk. PK Nihil. o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap

yang yang yang yang

dibatalkan Tk. PK Nihil. p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK Nihil. q. Putusan Pengadilan Tk. yang berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK Nihil. r.

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK Nihil.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DAN TANAH Lokasi Kantor Pengadilan Agama Krui terletak di Jalan Mawar No. 10 Way Mengaku Lampung Barat dengan luas tanah 2709 m2. Adapun status tanah tersebut adalah pinjam pakai dari Pemda Kab. Lampung Barat berdasarkan Surat Hak Tanah No: 641/006/BA.PPLB/1995 dan pimpinan Pengadilan Agama Krui sudah melakukan komunikasi dengan pihak Pemda Lampung Barat dalam rangka merubah status tanah tersebut sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4/873/PL.02/IX/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal permohonan hibah tanah kantor Pengadilan Agama Krui, dan berdasarkan keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat pada prinsipnya Bupati Lampung Barat tidak berkeberatan untuk menghibahkan tanah tersebut untuk kantor Pengadilan Agama dan proses hibah tanah tersebut akan segera ditindaklanjuti dan pada tanggal 10 Desember 2015 telah dilakukan pengukuran oleh Bagian Aset Pemda Kab. Lampung Barat terhadap tanah Pengadilan Agama Krui dengan ukuran 63 x 43 M total seluas 2709 M. Dengan demikian diharapkan pada Tahun 2016 Hibah tanah tersebut telah diterbitkan oleh Pemda Kab. Lampung Barat sehingga dapat diteruskan ke proses Sertifikat atas nama Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI.


33

Begitu pula dengan tanah rumah dinas seluas 1920m2 masih berstatus pinjam pakai dari Pemda Kab. Lampung Barat berdasarkan Surat Hak Tanah No: B/41/KPTS/01/2009 sedangkan aset tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Krui dengan status hak milik dengan nomor sertifikat No. 08.05.04.034.00033 yang merupakan pengadaan dari DIPA Pengadilan Agama Krui tahun 2008 dengan luas 900m2 bernilai Rp.171,000,000 terletak di Jln. Sumbai 5 No.10 Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Gedung Pengadilan Agama Krui seluas 510 M2, dibangun dengan dana dari DIPA tahun 2007 dengan nilai Rp. 1.104.019.000,00 yang terdiri dari tiga Blok dengan penataan ruangan sebagai berikut: Blok 1 diperuntukan :

1. Ruang Ketua 2. Ruang Hakim 3. Ruang Mediasi 4. Ruang Kepaniteraan ( Wakil Panitera, Meja I, Meja II dan Meja III, Panmud Permohonan, Panmud Hukum, Panmud Gugatan, Ruang Panitera Pengganti 5. Ruang Kasir 6. Ruang One Stop Service 7. Kamar Mandi / WC

Blok II diperuntukan :

1. Ruang Wakil Ketua 2. Ruang Panitera Sekretaris 3. Ruang IT 4. Ruang Perpustakaan 5. Ruang JS / JSP 6. Ruang Kesekretariatan ( Wasek, Umum dan Kepegawaian ) 7. Ruang Keuangan 9. Ruang Arsip Perkara 10. Kamar mandi / WC


34

Blok III diperuntukan :

Ruang Sidang sekaligus ruang Pertemuan

Yang menjadi perhatian adalah bahwa ruang-ruang yang digunakan masih belum representatif dan kurang memadai sehingga perlu adanya penambahan gedung. Selain Pengadilan Agama Krui memiliki fasilitas sarana dan prasarana gedung berupa :

a. Pagar kantor Pengadilan Agama Krui yang merupakan pengadaan dari DIPA tahun 2011 senilai Rp. 163.000.000,- ( Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah ) dan kemudian Pengadaan Pagar kantor lanjutan berupa pembangunan Pos Satpam, Gapuran dan paving blok jalan lingkar PA Krui dari DIPA tahun 2012 senilai Rp. 149.000.000,-. b. 4 (empat) unit rumah dinas yang masing – masing berasal dari DIPA tahun 2009 senilai Rp. 318.188.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan luas 70m2 (1 unit), Dipa Tahun 2011 senilai Rp. 214.272.000,- ( Dua Ratus Empat belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu rupiah ) dengan luas 70m2 ( 1 unit) dan DIPA Tahun 2012 senilai Rp. 314.600.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan luas 54 m2 ( 2 unit ). c. Mushola yang dibangun pada tahun 2012 yang dananya berasal dari sumbangan para pegawai Pengadilan agama krui dan juga dari Muspida Kabupaten Lampung Barat serta Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. a. Pengadaan Untuk Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Krui mendapatkan belanja modal berupa 1 ( satu ) unit Server senilai Rp. 40.000,000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah ) dan 1 ( satu ) unit Kendaraan Roda 4 senilai Rp. 180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah ). Dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

NO

NAMA SATKER

NILAI REALISASI

KETERANGAN

1

Pengadilan Agama Krui

Rp. 40.000.000,-

Pengadaan 1 ( satu ) Unit Server

2


Rp. 179.680.000,-

Pengadaan 1 ( satu ) Unit Kendaraan Roda 4


35

b. Pemeliharaan Pada

tahun

2015

Pengadilan

Agama

Krui

mendapatkan

anggaran

pemeliharan sarana dan prasarana gedung sebesar Rp. 23.770.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 23.749.375,- dengan tingkat capaian 99,91 %.

NO 1

NAMA SATKER Pengadilan Agama Krui

NILAI REALISASI

KETERANGAN

Rp. 23.749.375,-

99,91 %

Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dengan rincian Sebagai Berikut :

NO

NAMA SATKER

NILAI REALISASI

KETERANGAN

1


Rp. 69.078.509,-

99,95 %

c. Penghapusan Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Krui tidak melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara. 2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KANTOR Sampai dengan tahun 2015 Pengadilan Agama Krui memiliki sarana dan prasarana fasilitas kantor sebagai berikut:

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URAIAN Meja Kerja Kayu Kursi Kayu Kursi Besi Metal Brankas Sice Meja Resepsionis Kursi Pelastik Pot Bunga Partisi Jam Elektronik Sound System Unit power Supply Stabilisator Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden/Wakil Presiden


JUMLAH

KETERANGAN

29 12 32 2 4 1 36 1 1 1 1 2 1 1 2

Baik Baik Baik 1 Baik, 1 Rusak Berat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

36

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Tiang Bendera Kaca Hias Dispenser Lambang Instansi Karpet Gordyin/Krai Keset Kaki Lemari Kayu Rak Kayu Filing Kabinet Besi Papan Visual/ Papan Nama White Board Peta Perforator Besar Kotak Surat Perkakas Kantor Lainnya Komputer Jaringan Lainnya Peralatan Jaringan Lainnya Alat Tenis Meja

3 6 6 2 9 19 1 7 1 1 2 6 1 1 2 3 2 1 1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Fasilitas Transportasi

NO

URAIAN

JUMLAH

KETERANGAN Droping MA Ri / Mobil Dinas Ketua Dipa Th 2015/Mobil Dinas Pansek Pinjam Pakai dari Pemda Lambar / Mobil Dinas Umum Droping MA RI / Wakil Ketua Pinjam Pakai PTA Bdl / Umum

1 2 2

Mobil Toyota Inova Mobil Toyota Avanza Mobil Daihatsu Taruna

1 Unit 1 Unit 1 Unit

3

Motor Honda Mega Pro

2 Unit

Fasilitas Komunikasi / IT

NO

URAIAN

JUMLAH

KETERANGAN

1

Komputer (PC)

6 Unit

3 Baik, 3 rusak berat

2

Server

1 Unit

Baik

2

Faximile

1 unit

Rusak Ringan

3

Laptop

13 Unit

12 Baik, 1 rusak berat

4

Telephone

1 unit

Rusak Ringan

5

Televisi

6 unit

Baik

6

Printer + Copy + Scanner

5 unit

4 Baik, 1 Rusak Ringan

7

Finger Scan

1 unit

Rusak Berat


37

8

Generator

2 unit

1 Baik, 1 Rusak Ringan

9

CCTV

1 set

Baik

10

Handycam

1 Unit

Baik

11

Kamera Digital

1 Unit

Baik

12

Infocus + Layar

1 set

Baik

Fasilitas Persidangan Fasilitas ruang sidang Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut :

NO

URAIAN

JUMLAH

KETERANGAN

1

Meja Sidang

1 Unit

Baik

2

Meja Pengacara

2 Unit

Baik

3

Kursi Pengacara

4 Unit

Baik

4

Kursi Hakim/ PP

4 unit

Baik

5

Bendera

2 Unit

Baik

6

Kursi Pihak

2 unit

Baik

7

Bangku Pengunjung

4 unit

Baik

8

Pagar Pembatas

1 Unit

Baik

9

Palu Sidang

1 set

Baik

10

Alquran

1

Baik

D. PENGELOLAAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KRUI TAHUN 2015 NO

JENIS BELANJA

PAGU

REALISASI

SISA

%

245.061 620.000

0.06 0.28

DIPA 01 1 2 3

1 2 3 4

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

3.420.826.000 396.714.000 220.000.000

396.468.939 219.380.000

Jumlah DIPA 04

4.037.540.000

3.839.357.388

Perkara Prodeo Sidang Keliling Penyelesaian Putusan Penyelesaian Administrasi Perkara

1.750.000 20.000.000 325.000 350.000

1.750.000 20.000.000 325.000 350.000

Jumlah

22.425.000


22.425.000

199.157.855 0 0 0 0

95.09 100 100 100 100

0

100

38

1. Belanja Pegawai - PAGU NO

MAK

1

51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN

PAGU ANGGARAN

BELANJA PEGAWAI

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151

Gaji pokok PNS Pembulatan Tunjangan istri / suami PNS TunjanganAnak PNS Tunjangan Struktural PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan Khusus Pph Tunjangan Beras PNS Uang Makan PNS Tunjangan Umum PNS

JUMLAH

1.271.247.000 38.000 96.551.000 32.618.000 20.560.000 1.389.350.000 234.582.000 78.302.000 276.828.000 20.750.000

3.420.826.000

- REALISASI

NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


MAK

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151

BELANJA PEGAWAI Gaji pokok PNS Pembulatan Tunjangan istri / suami PNS TunjanganAnak PNS Tunjangan Struktural PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan Khusus Pph Tunjangan Beras PNS Uang Makan PNS Tunjangan Umum PNS

Jumlah

REALISASI ANGGARAN 1.212.066.820 32.852 92.545.270 30.940.862 19.560.000 1.385.390.000 178.899.185 77.794.460 15.126.000 19.270.000

3.223.508.449

- SISA NO

MAK

1

51


REALISASI ANGGARAN

BELANJA PEGAWAI


39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151

Gaji pokok PNS Pembulatan Tunjangan istri / suami PNS TunjanganAnak PNS Tunjangan Struktural PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan Khusus Pph Tunjangan Beras PNS Uang Makan PNS Tunjangan Umum PNS

Jumlah

59.180.180 15.391 4.005.730 1.677.138 1.000.000 3.960.000 55.682.815 507.540 70.599.000 1.665.000

198.292.794

2. Belanja Barang ( Operasional) - PAGU NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

52

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA BARANG

522111 522112 522113 521111 521115 521811 523111 523121 523121 523121 521114 524111 521211 521119 521119 521811

Belanja langganan listrik Belanja langganan telepon Belanja langganan air Belanja keperluan kantor Honor operasional satuan kerja Belanja barang untuk persediaan konsumsi Perawatan sarana dan prasarana kantor serta Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Jasa pos dan giro Belanja perjalanan dinas biasa Rapat kerja Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Pertemuan Jamuan Delegasi Misi dan Tamu Penyusunan Dokumen dan Pelaporan

MAK 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 011 011 011 011 011

JUMLAH

PAGU ANGGARAN 7.740.000 5.880.000 1.200.000 128.860.000 35.100.000 36.000.000 23.770.000 5.250.000 64.279.000 4.800.000 2.400.000 45.215.000 12.040.000 2.300.000 11.760.000 10.120.000

396.714.000

- REALISASI NO

1 2 3 4


MAK

002 002 002 002

52

BELANJA BARANG

522111 522112 522113 521111

Belanja Belanja Belanja Belanja

langganan listrik langganan telepon langganan air keperluan kantor


PAGU ANGGARAN 7.740.000 5.532.644 1.441.080 128.742.331

40

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

002 002 002 002 002 002 002 011 011 011 011 011

521115 521811 523111 523121 523121 523121 521114 524111 521211 521119 521119 521811

Honor operasional satuan kerja Belanja barang untuk persediaan konsumsi Perawatan sarana dan prasarana kantor serta Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Jasa pos dan giro Belanja perjalanan dinas biasa Rapat kerja Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Pertemuan Jamuan Delegasi Misi dan Tamu Penyusunan Dokumen dan Pelaporan

JUMLAH

35.100.000 36.000.000 23.994.436 5.250.000 64.278.509 4.800.000 2.400.000 48.755.000 8.500.000 2.300.000 11.760.000 10.120.000

396.468.939

- SISA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

52

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA BARANG

522111 522112 522113 521111 521115 521811 523111 523121 523121 523121 521114 524111 521211 521119 521119 521811

Belanja langganan listrik Belanja langganan telepon Belanja langganan air Belanja keperluan kantor Honor operasional satuan kerja Belanja barang untuk persediaan konsumsi Perawatan sarana dan prasarana kantor serta Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Jasa pos dan giro Belanja perjalanan dinas biasa Rapat kerja Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan Pertemuan Januan Delegasi Misi dan Tamu Penyusunan Dokumen dan Pelaporan

MAK 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 011 011 011 011 011

JUMLAH

PAGU ANGGARAN 0 47.356 58.920 117.669 0 0 20.625 0 491 0 0 0 0 0 0 0

245.061

3. Belanja Modal - PAGU NO 1 011 2 011

MAK


53 BELANJA MODAL 523111 Pengadaan server 523111 Pengadaan kendaraan roda 4

JUMLAH


PAGU ANGGARAN 40.000.000 180.000.000

220.000.000

41

- REALISASI NO

MAK 53

1 011 2 011

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA MODAL

REALISASI ANGGARAN

523111 Pengadaan server 523111 Pengadaan kendaraan roda 4

40.000.000 179.380.000

JUMLAH

219.380.000

- SISA NO

MAK 53

1 011 2 011

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA MODAL

SISA PAGU ANGGARAN

523111 Pengadaan server 523111 Pengadaan kendaraan roda 4

0 620.000

JUMLAH

620.000

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Krui telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs.

a. Perangkat Keras ( Hardwere ) Untuk menunjang kegiatan pelayan Publik melalui sarana Teknologi Informasi Pengadilan Agama Krui memiliki sarana IT perangkat keras berupa :

NO

JENIS BARANG

JUMLAH

1

Telephon / mesin faximile

1 Unit

2

Server Internet

1 Unit

3

Server SIADPA

1 Unit


KET

42

4

PC Client

4 Unit

5

Switch 16 Port

1 Unit

6

Hub 8 Port

1 Unit

7

LAN Network

1 Unit

8

Wifi 2 Unit

2 Unit

9

Modem

1 Unit

10

Laptop

13 Unit

11

Printer + Scan + Copy

5 Unit

12

TV,

6 Unit

13

CCTV,

1 Set

14

Kamera Digital,

1 Unit

15

Handycam

1 Unit

16

Infocus.

1 Set

Dari perangkat keras tersebut dalam operasional perkantoran khususnya yang memberikan pelayanan informasi kepada publik khususnya pencari keadilan sangat mendukung dan mempunyai dampak positif karena perangkat IT yang ada

berfungsi

maksimal,

akan

tetapi

masih

dibutuhkan

pembaharuan

dikarenakan ada sebagian perangkat keras dalam keadaan rusak berat.

b. Perangkat Lunak ( Softwere ) Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana Teknologi Informasi selain perangkat keras sebagaimana point a diatas Pengadilan Agama Krui memiliki perangkat lunak berupa :

JENIS APLIKASI

NO

KET

KEPANITERAAN 1

SIADPA

AKTIF

2

APLIKASI AKTA CERAI

AKTIF

URUSAN UMUM


43

1

KOMDANAS

AKTIF

2

SIMAK BMN

AKTIF

3

PERSEDIAAN

AKTIF

4

SIMANTAP

AKTIF

5

SIMAN

AKTIF

6

APLIKASI TATA PERSURATAN

AKTIF

7

APLIKASI PERPUSTAKAAN

AKTIF

URUSAN KEUANGAN 1

KOMDANAS

AKTIF

2

SAS

AKTIF

3

SAIBA

AKTIF

4

RKA-KL/DIPA

AKTIF

5

GPP

AKTIF

6

PIN PPSPM

AKTIF

7

SILABI

AKTIF

URUSAN KEPEGAWAIAN 1

KOMDANAS

AKTIF

2

SIKEP MA RI

AKTIF

Sistem Operasi Windows Server 2008, Windows XP dan Windows 7 Website dengan domain name http://www.pa-krui.go.id Yang dalam pengelolaannya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Website Pengadilan agama Krui mendapatkan penghargaan dari Badilag sebagai Website terbaik se PTA Bandar Lampung, namun demikian website tersebut masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih dalam tahap perombakan menu dan content – content mengikuti arahan Mahkamah Agung . E-Mail dengan alamat http://[email protected]

Pemanfaatan Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Krui antara lain sebagai berikut : 1. Informasi Perkara termasuk Putusan Perkara


44

2. Informasi Surat-Surat dan Pengumuman yang diberikan Mahkamah Agung RI 3. Transparansi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui, LAKIP, RKT, PKT, IKU dan Renstra. 4. Transparansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 5. Informasi Kegiatan Pengadilan Agama Krui Selain yang disebutkan diatas Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Krui juga dimanfaatkan untuk : 1. Mengirim Laporan ke PTA dan Mahkamah Agung. 2. Menerima Laporan dari PTA dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN dan KPKNL. 4. Menerima Informasi dari BUA dan Biro Keuangan MARI mengenai akurasi data keuangan. 5. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan Ke PTA dan KPKNL Bandar Lampung,. 6. Pengiriman data-data peserta pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PTA maupun Mahkamah Agung RI. 7. Pengiriman Laporan Tahunan. 8. Pengiriman Laporan LAKIP F. PENATAAN ARSIP DINAMIS Penataan arsip dinamis Pengadilan Agama Krui telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2015 penerimaan surat masuk sejumlah 590 surat dan surat keluar sejumlah 1125 surat.

G. PERPUSTAKAAN

Pada tahun 2015 penerimaan buku masuk berjumlah 43 buah buku. Adapun buku-buku yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Krui secara keseluruhan berjumlah 2371 buah buku.


45

H. REGULASI TAHUN 2015 Adapun pada tahun 2015 Pengadilan Agama Krui telah mengeluarkan aturan – aturan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui antara lain : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 61 /OT.01.3/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang kedudukan, tata kerja dan uraian tugas Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Krui. 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 73 /OT.01.3/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pedoman Pelayanan dan Penunjukan Tim Pengelola Meja Informasi di Pengadilan Agama Krui. 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 65 /OT.01.3/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengurus IKAHI Cabang Pengadilan Agama Krui. 4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 18 /HK.05/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Biaya Proses dan Pengelola Biaya Proses. 5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 72 /HK.05/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Senioritas Hakim, Susunan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Hari Sidang dan Susunan Hakim mediator di Pengadilan Agama Krui. 6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 73 /HK.05/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Krui. 7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 60 /OT.01.3/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Krui. 8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 38 /OT.01.3/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Program Kerja Tahun 2015. 9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 50 /OT.01.3/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Pengadilan Agama Krui. 10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 348 /OT.01.3/I/2014 tanggal 27 Maret 2015 tentang Pedoman Pelayanan dan Penunjukkan Tim Pengelola Meja Informasi.


46

11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 79 /OT.01.3/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang TIM Tekhnologi Informasi Pada Pengadilan Agama Krui. 11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 80 /OT.01.3/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang TIM Sistem Administrasi Pengadilan Agama ( SIADPA ) Pada Pengadilan Agama Krui. 12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 249 /OT.01.3/II/2014 tanggal 2 Februari 2015 tentang TIM Penyusun Rencana Strategis 2015 – 2019 di Pengadilan Agama Krui. 13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui No:W8-A4/248 /OT.01.3/I /2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang TIM Penyusun LAKIP tahun 2014 14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 174 /HK.05/I/2014 tanggal 12 Januari 2015 tentang Senioritas Hakim, Susunan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Hari Sidang dan Susunan Hakim mediator di Pengadilan Agama Krui. 15. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor : W8-A4 / 60 /OT.01.3/IV/2014 tanggal 2 Januari 2015 tentang Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Krui.


47

Bab IV Pengawasan A. PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan internal merupakan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, yakni pengawasan secara struktural berjenjang dengan pengawasan oleh hakim pengawas bidang pada Pengadilan Agama Krui di mana dalam pembagian tugas dan strukturnya mengacu pada Buku IV tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan. Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Krui telah menunjuk beberapa orang hakim sebagai hakim pengawas bidang-bidang tertentu pada tahun 2015 dengan Surat Keputusan Nomor: W8-A4/60/OT.01.3/I/2015 tanggal 2 Januari 2015. Adapun Susunan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut: 1. Penanggung Jawab

: Ketua Pengadilan Agama Krui

2. Koordinator

: Wakil Ketua Pengadilan Agama Krui

3. Sekretaris

: Wakil Panitera

4. Hakim Pembinaan dan Pengawasan

: 1. Muhammad Idris, S.Ag

Bidang Administrasi Kepaniteraan

2. Rusdi, S.Ag, MH 3. Nihayatul Istiqomah, SHI, MH

5. Hakim Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum 6. Hakim Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik

: 1. Akhmad Najin, S.Ag 2. Alamsyah, SHI, SH, MH : 1. Supriyanto, S.Ag, MSI 2. H. Ahmad Jajuli, SHI

Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap tiga bulan sekali dan hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Krui. Selanjutnya hasil pengawasan langsung ditindaklanjuti oleh seluruh pejabat yang bertanggungjawab pada bidangnya masing-masing terhadap masalahmasalah yang ditemukan dibantu para hakim pengawas dan kordinator hakim pengawas.


48

B. PENGAWASAN EKSTERNAL Dalam tahun 2015 Pengadilan Agama Krui juga menerima pengawasan dari lembaga pengawas luar, yakni pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang terdiri dari Drs. H. Iri Hermansyah, SH dan Drs. Chotman Jauhari, MH .

Pembinaan dan pengawasan terutama ditekankan terhadap masalah perkara yang meliputi register perkara, Teknologi Informasi, dan pengarsipan. Hasil dari beberapa pengawasan eksternal tersebut telah dilaksanakan tindak lanjut atas beberapa temuannya. C. EVALUASI Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pembinaan dan Pengawasan Pegadilan Agama Krui dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mencakup bidang Administrasi Kepaniteraan, Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan Publik dapat dievaluasi sebagai berikut : 1. Secara umum pelaksanaan tugas dalam beberapa bidang telah berjalan dengan baik dan masing – masing pegawai telah berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab meskipun ada beberapa temuan oleh hakim pengawas. 2. Beberapa temuan dari hakim pengawas segera ditindaklanjuti sehingga program kerja yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Krui tahun 2015 dapat tercapai sesuai target kinerja yang diinginkan.


49

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi A. KESIMPULAN 1. Program kerja tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. 2. Pengadilan Agama Krui masih membutuhkan penambahan pegawai terutama pengisian jabatan Panmud Permohonan yang telah lama kosong serta pengisian tenaga staff. 3. Pengawasan internal oleh hakim pengawas bidang dan pengawasan eksternal telah berjalan dengan baik. 4. Anggaran DIPA Tahun 2015 telah direalisasikan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku B. REKOMENDASI 1. Diharapkan adanya peningkatan anggaran dalam setiap tahun anggaran guna mendukung kegiatan-kegiatan dan program kerjaPengadilan Agama Krui. 2. Pengisian jabatan Panmud Permohonan yang masih kosong. 3. Peningkatan pengetahuan serta keterampilan pegawai baik dalam bidang administrasi umum maupun administrasi perkara dan teknis yustisial guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang baik sehingga pelayanan terhadap pencari keadilan dapat dilayani secara prima. 4. Dipandang perlu penambahan pegawai untuk tenaga staff pada unit kerja kesekretariatan dan kepaniteraan.

Demikianlah kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digambarkan serta diusulkan berkait dengan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui Tahun 2015. Semoga tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun ini. Liwa, 31 Desember 2015 KETUA

Drs. AMINUDDIN. NIP 19650103 199403 1 006 Lap oran Tahunan Penga dilan Agama Krui 2015

50

Kata Pengantar. Bismillahirrahmanirrahim

Recommend Documents