Jurnal Geografi Media Informasi Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian
KAJIAN KETERPADUAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) GARANG PROVINSI JAWA TENGAH Muhammad Fatahilah¹ ¹Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro Info Artikel ________________ Sejarah Artikel: Diterima Mei2013 Disetujui Juni 2013 Dipublikasikan Juli 2013 ________________ Keywords: Integrity management of Garang watershed, analysis hierarcy process (AHP). _________________
Abstract Garang watershed is one of critical watershed with first priority treatment. The damage of Garang watershed have caused environment problem in Semarang City become more complex. Natural limit of Garang watershed which lay on between Semarang Regency, Kendal Regency and Semarang City, need integrity in it’s management. This research aimed to assess the integrity level of Garang watershed management and formulate strategy to improve it. This is descriptive research with qualitative and quantitative approach which focused on integrity management function of Garang watershed. The aspects which assessed were planning integrity, organization, action and control. While strategy analysis using AHP. The result showed that the integrity level of Garang watershed management was still low, so it need a strategy to improve it. The priority strategy which can be used are arrangement of integrity planning management, organizing watershed limit with administrative area, and clearly separation of function from each stakeholder in Garang watershed management. Abstrak Daerah aliran sungai Garang merupakan salah satu DAS kritis dengan prioritas penanganan pertama.Kerusakan DAS Garang telah mengakibatkan permasalahan lingkungan di Kota Semarang semakin kompleks.Batas alam DAS Garang yang berada di Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang menuntut keterpaduan dalam pengelolaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat keterpaduan pengelolaan DAS Garang dan merumuskan strategi peningkatan keterpaduan pengelolaan DAS Garang.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang fokus pada fungsi manajemen terpadu dalam pengelolaan DAS Garang.Aspek yang dinilai adalah keterpaduan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan/pengendalian.Sedangkan analisis strategi menggunakan AHP.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterpaduan dalam pengelolaan DAS Garang masih rendah sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan keterpaduan. Prioritas strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan adalah penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu, penselarasan batas DAS dengan wilayah administratif, serta pembagian peran para pihak yang lebih jelas dalam pengelolaan DAS Garang.
© 2013 Universitas Negeri Semarang Alamat korespondensi: Gedung C1 Lantai 1 FIS Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229 E-mail:
[email protected]
136
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
Semarang dan Kabupaten Kendal Provinsi
PENDAHULUAN
Jawa Tengah.DAS Garang terdiri dari Data
Kementerian
Kehutanan
empat sub DAS, yaitu sub DAS Garang
peningkatan
Hulu, sub DAS Kreo, sub DAS Kripik serta
kerusakan DAS dari yang semula 22 DAS
sub DAS Garang hilir atau Banjir Kanal
pada tahun 1984 menjadi berturut-turut
Barat. Aliran sungai berasal dari Kali Kreo,
sebesar 39 dan 62 DAS pada tahun 1992
Kali Kripik, dan Kali Garang Hulu yang
dan
menyatu menjadi Kali Garang pada bagian
menunjukkan
adanya
1998.Sedangkan
kondisi
terakhir,
berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor
hilir DAS (Setyowati dan Suharini, 2011).
SK.328/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni
Pertumbuhan penduduk yang pesat
2009, menetapkan 108 DAS kritis dengan
telah mengakibatkan tingginya tekanan
prioritas penanganan yang dituangan dalam
terhadap
RPJM 2010 – 2014. Salah satu DAS kritis
sumberdaya pangan, air dan papan juga
yang prioritas untuk segera ditangani
meningkat. Kebutuhan lahan yang semakin
adalah DAS Garang. Peraturan Daerah
meningkat
Provinsi Jateng Nomor 6 Tahun 2010
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
peruntukannya, daerah persawahan berubah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029,
menjadi permukiman, sedangkan hutan
dalam
rencana
sebagai kawasan perlindungan berubah
pengembangan kawasan strategis dari sudut
menjadi lahan pertanian. Sebagaimana yang
kepentingan fungsi dan daya dukung
terjadi di DAS Garang Hulu, pada Tabel 1.1
lingkungan,
Garang
menunjukkan adanya penyempitan luas
menjadi salah satu wilayah yang dilindungi
hutan dari 23,28% pada tahun 1995 menjadi
secara
dukungnya.
18,38% pada tahun 2010, sedangkan luas
Mengingat hal tersebut diperlukan tindakan
permukiman meningkat dari 1,69% pada
sungguh-sungguh
1995 meningkat menjadi 7,41% pada tahun
pasal
103
menetapkan
fungsi
stakeholder
mengenai
dan
DAS
daya
dengan
untuk
pelibatan
memulihkan
daya
dukung DAS Garang.
lahan.
Kebutuhan
mendorong
terhadap
terjadinya
2010. Luas hutan yang seharusnya bisa ditingkatkan menjadi 30% sesuai dengan
Secara administratif, DAS Garang
ketentuan UU 41 Tahun 1999 tentang
merupakan DAS lintas kabupaten yang
Kehutanan ternyata dari tahun ke tahun
meliputi
luasannya semakin menyempit. Kondisi
Kota
Semarang,
Kabupaten
137
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
tersebut
berdampak
buruk
terhadap
DAS
Garang
dan
2)
merumuskan
kelestarian DAS karena daya dukungnya
rekomendasi alternatif kebijakan dalam
berkurang. Air hujan yang seharusnya dapat
meningkatkan
meresap
DAS Garang berkelanjutan.
dan
mengalir
disimpan
menjadi
dalam
aliran
tanah,
keterpaduan
pengelolaan
permukaan
sehingga terjadi ancaman banjir pada
METODE PENELITIAN
musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Menurut
Penelitian ini merupakan penelitian Nugroho
selain
deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan
permasalahan fisik dan sosial ekonomi
kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan
masyarakat yang berada di dalam DAS,
untuk memperkaya diskripsi dan analisis,
kerusakan DAS juga disebabkan oleh
sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan
masalah institusi, hukum dan kelembagaan
untuk
yang mengatur DAS. Kesulitan utama
kuantitatif terhadap variabel penelitian,
dalam pengelolaan DAS di Indonesia adalah
sehingga kedua pendekatan tersebut saling
sulitnya memadukan kegiatan antar sektor.
melengkapi dan mendukung. Penelitian
Adanya
dilaksanakan
egoisme
(2003)
kedaerahan
yang
memberikan
pada
penilaian
bulan
secara
Agustus
–
berlebihan telah menyebabkan masing-
November 2012. Penelitian fokus terhadap
masing pemerintah kota/kabupaten merasa
fungsi
hanya
wilayah
pengelolaan DAS Garang. Aspek yang
Padahal
dinilai adalah keterpaduan perencanaan,
bertanggungjawab pada
administrasinya
sendiri.
manajemen
terpadu
pengelolaan lingkungan selalu menuntut
pengorganisasian,
beyond the administrative boundary karena
pengawasan/pengendalian.
ciri-ciri
ekologisnya.
seharusnya
dengan
Indikator
yang
digunakan
serta
untuk
prinsip
mengukur keterpaduan dalam perencanaan
bioregionalism. Dengan egoisme daerah,
adalah sinkronisasi RTRW status wilayah
akan terjadi saling lempar tanggungjawab
DAS (antara provinsi, kabupaten dan kota),
jika
adanya dokumen perencanaaan lintas sektor
terjadi
dikelola
Lingkungan,
pelaksanaan
dalam
kasus-kasus
kerusakan
lingkungan (Hadi, 2005). Tujuan
penelitian
yang diakui dan dilaksanakan bersama, serta ini
adalah
1)
melakukan kajian keterpaduan pengelolaan
adanya partisipasi aktif stakeholder dalam penyusunan
rencana
pengelolaan
DAS
138
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
terpadu.
HASIL PENELITIAN
Indikator pengorganisasian terdiri dari adanya
wadah/forum
koordinasi
sektor/administratif
yang
lintas
Gambaran Lokasi Penelitian
efektif,
DAS Garang merupakan salah satu
terbangunnya kerjasama antara hulu dan
DAS
hilir serta terbangunnya koordinasi yang
pertama.Secara administratif DAS Garang
efektif.
berada di tiga kabupaten/kota, yaitu Kota
Indikator
pelaksanaan
adalah
dengan
prioritas
adanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan,
Semarang,
adanya partisipasi dalam pelaksanaan, serta
Kabupaten Kendal. DAS Garang memiliki
adanya insentif dan disinsentif dalam
nilai
pelaksanaan kegiatan.
penyangga Kota Semarang sebagai Ibu Kota
Sedangkan indikator yang digunakan untuk
mengukur
keterpaduan
Kabupaten
penanganan
strategis
karena
Semarang,
menjadi
serta
daerah
Jawa Tengah. Sebagai pusat pemerintahan
dalam
banyak asset vital yang harus dilindungi.
pengawasan/pengendalian adalah adanya
Secara geografis DAS Garang terletak pada
pengawasan multisektor yang terintegrasi
koordinat 110° 18' 28" - 110° 25' 59" Bujur
dan menjadi input dalam perencanaan serta
Timur dan antara 6° 56' 46'' - 7° 11' 47''
adanya partisipasi publik.
Lintang Selatan. Batas DAS Garang bagian
Analisis prioritas strategi peningkatan keterpaduan Garang
dilakukan
keterpaduan 5(lima)
dalam
dan
keyperson
pengelolaan berdasarkan wawancara yang
DAS
timur dengan Kabupaten Demak, selatan
kajian
dengan Kabupaten Semarang dan sebelah
dengan
barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal.
memahami
permasalahan pengelolaan DAS serta hasil AHP
(Analytic
Hierarchy
utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah
Process).
Pentingnya Pengelolaan DAS Terpadu Menurut
Notohadiprawiro
(1985),
Keyperson tersebut terdiri dari praktisi
pentingnya penyelenggaraan pengelolaan
(instansi), akademisi dan LSM, yaitu Balai
DAS terpadu karena adanya keterkaitan
Pengelolaan
DAS Pemali Jratun, BLH
antara berbagai kegiatan dalam pengelolaan
Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kehutanan
sumberdaya alam dan pembinaan aktivitas
Provinsi Jawa Tengah, Universitas Negeri
manusia dalam penggunaannya, dari segi
Semarang, serta Yayasan Bintari.
jenis ilmu yang mendasarinya pengelolaan
139
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
DAS
bercirikan
multidisiplin,
serta
terkait
dalam
pengelolaan
DAS.
Hal
penyelenggaraan pengelolaan DAS bersifat
tersebut disebabkan banyaknya pihak yang
lintas sektoral, sehingga tidak ada instansi
terkait
yang mempunyai kewenangan secara utuh.
Berdasarkan hasil identifikasi kelembagaan
dalam
pengelolaan
DAS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
DAS Garang diketahui bahwa pihak yang
80% responden kunci berpendapat bahwa
terkait dalam pengelolaan DAS terdiri dari
pengelolaan
kelompok stakholder pemerintah (pusat,
DAS
sangatpenting
diselenggarakan secara terpadu, sedangkan
provinsi
lainnya 20% berpendapat penting.
swadaya
Keterpaduan dalam pengelolaan DAS menjadi tuntutan bersama para pihak yang
dan
kabupaten),
masyarakat,
lembaga kelompok
masyarakat, akademisi, perusahaan serta BUMD.
100 80 60 Pentingnya PDAS Terpadu
40 20 0 Sangat Penting Penting
%
Biasa
Kurang Tidak Penting Penting
Sumber: data primer Gambar 1. Grafik Pentingnya Pengelolaan DAS Terpadu
Kondisi Keterpaduan dalam Pengelolaan
tersedia (Undang-undang Nomor 25 Tahun
DAS Garang
2004).
Perencanaan
merupakan salah satu bentuk perencanaan
Perencanaan
pengelolaan
DAS
Perencanaan adalah suatu proses
pembangunan sumberdaya alam dengan
untuk menentukan tindakan-tindakan di
menggunakan satuan atau unit pengelolaan
masa depan dengan tepat, melalui tahapan
daerah tangkapan air dengan bagian-bagian
pilihan-pilihan
wilayahnya (Paimin, 2012).
memperhitungkan
yang
sesuai,
serta
sumberdaya
yang
Menurut
Keraf
(2010),
dengan
140
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
perencanaan yang baik maka perlindungan
2009 – 2029 pada pasal 103 huruf (h)
dan pengelolaan lingkungan hidup dapat
menetapkan DAS Garang sebagai salah
dilaksanakan
satu
indikator
dengan
yang
mengetahui
akan
Beberapa
dibahas
tingkat
perencanaan RTRW
baik.
adalah:
provinsi
terdapat
untuk
keterpaduan
keserasian
dalam
dan
kabupaten/kota,
dokumen
perencanaan
kawasan
strategis
dari
sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup.
diakomodasi
juga
Penetapan dalam
tersebut
Perda
Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Kota
dan
Semarang Tahun 2011 – 2031, Perda
dilaksanakan para pihak serta partisipasi
Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun
dalam
dokumen
2011, serta Perda Kabupaten Kendal
perencancanaan terpadu lintas sektor dan
Nomor 20 Tahun 2011 seperti tercantum
wilayah administratif.
dalam Tabel 2.
terpadu/integratif
proses
Kondisi
yang
diakui
penyusunan
perencanaan
Meskipun dalam rencana tata ruang
DAS masih tingkat sedang.
telah serasi, akan tetapi dalam perencanaan
Hal ini disebabkan keserasian dalam tata
program dan kegiatan belum diakomodasi
ruang provinsi, kabupaten dan kota belum
sepenuhnya sehingga keserasian tersebut
didukung dengan perencanaan pelaksanaan
belum
program kerja. Dokumen perencanaan DAS
optimal. Selain itu, rencana pengelolaan
terpadu masih dalam tahap penyusunan
DAS terpadu juga belum tersusun. Data
serta
Bappeda
pengelolaan
keterpaduan
partisipasi
stakeholder
dalam
dapat
dioperasionalkan
Provinsi
Jawa
secara
Tengah
penyusunan rencana pengelolaan DAS
menunjukkan di wilayah Provinsi Jawa
terpadu
Tengah terdapat 15 DAS prioritas, yaitu:
belum
sepenuhnya.
Tabel
1
merupakan hasil penilaian perencanaan.
DAS Garang, Serang, Bodri, Cacaban,
Dalam Peraturan Daerah Nomor 6
Juwana, Tuntang, Pemali, Comal, Kupang,
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Solo, Serayu, Luk Ulo, Bogowonto, Progo,
Wilayah
DAS Wawar Medono.
Provinsi Jawa Tengah Tahun
141
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
Tabel 1. Kondisi Keterpaduan dalam Aspek Perencanaan Aspek
Indikator
Perencanaan
Kondisi
Keterangan
Dokumen Tata ruang yang sinkron lintas adminitratif dan dijabarkan dalam perencanaan program kegiatan
Sedang
Telah terakomodasi dalam tata ruang kabupaten/kota wilayah DAS Garang, namun belum terjabarkan dalam program kerja
Adanya dokumen perencanaan terpadu yang diakui para pihak dan dilaksanakan Partisipasi stakeholder dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS Terpadu Sumber: Analisa data
Rendah
Belum terintegrasi (masih dalam proses penyusunan) sehingga perencanaan masih bersifat sektoral Partisipasi masih sedang karena peserta telah mengikuti namun yang hadir bukan penentu kebijakan
Sedang
Dari kelima belas DAS prioritas
kabupaten/kota menjadi wewenang dan
tersebut, sepuluh DAS sudah memiliki
tanggung jawab Gubernur. Agar dokumen
rencana
terpadu.
perencanaan pengelolaan DAS terpadu
Sedangkan lima DAS belum memiliki
tersebut operasioanl dan legitimatemaka
rencana
terpadu,
dalam proses penyusunan perencanaan
termasuk DAS Garang. Sampai penelitian
seharusnya melibatkan stakeholder terkait
ini dilakukan rencana pengelolaan DAS
dan melibatkan langsung jajaran pimpinan
terpadu masih dalam proses penyusunan
yang
dan pembahasan. Leading sector dalam
pengambilan keputusan. Akan tetapi dalam
penyusunan rencana pengelolaan DAS
pelaksanaannya
terpadu adalah Bappeda Provinsi Jateng
berpartisipasi kehadirannya tidak konsisten
dan Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun.
dan bukan pengambil keputusan langsung.
Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan
Dari
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
disimpulkan bahwa keterpaduan dalam
Pengelolaan DAS yang mengamanatkan
proses perencanaan masih sedang.
pengelolaan
pengelolaan
DAS
DAS
memiliki
uraian
wewenang
stakeholder
tersebut
di
atas
dalam
yang
dapat
bahwa pelaksanaan pengelolaan DAS lintas
142
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
Tabel 2. Keserasian Rencana Tata Ruang Pada Wilayah DAS Garang No 1
2
3
Keterangan
Provinsi
Kota Semarang
Kab. Semarang
Perda RTRW No 6 Tahun 2010 No. 14 Tahun 2011 No. 6 Tahun 2011
Kawasan kawasan strategis dengan fungsi daya dukung lingkungan Rencana Pengelolaan
(RTRW 20092029) DAS Garang
Kab. Kendal No. 20 Tahun 2011
(RTRW 2011-2031) (RTRW 20112031) Bendungan DAS Garang Jatibarang
(RTRW 2011-2031)
- DAS Banjir Kanal Barat yang akan dikelola melalui pengembangan waduk dan embung - Pengembangan Waduk Jatibarang, Kripik, Mundingan dan Garang
Reboisasi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang berfungsi lindung Peningkatan fungsi konservasi/reboisasi di sempadan sungai dan sekitar mata air
Kecamatan Limbangan dan sebagian Boja.
- Menjalin koordinasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumberdaya air - Program lainnya adalah pembangunan waduk dan embung pada Sungai Garang dan Kreo - Sungai Garang juga akan dikembangkan sebagai jaringan air baku untuk air minum
Sumber: Rencana Tata Ruang Provinsi Kabupaten/Kota
Pengorganisasian Organisasi lintas sektor diperlukan
atau forum sejenis yang telah ada.Pada wilayah
yang
belum
memiliki
forum
untuk mengakomodasi kepentingan para
koordinasi, inisiasi pembentukan forum
pihak dan menjadi wadah koordinasi dan
dapat dilakukan oleh para pihak yang
integrasi untuk mewujudkan keterpaduan
berkepentingan dengan pengelolaan DAS di
pengelolaan DAS. Bentuk wadah atau
wilayahnya.Forum
rumah koordinasi dapat berupa forum DAS
dibentuk
harus
komunikasi
yang
merepresentasikan
143
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
stakeholder yang ada di wilayah DAS dari
berbagai program dan kegiatan untuk
hulu sampai hilir, seperti unsur Pemerintah,
mencapai tujuan bersama (Permenhut RI
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan
Nomor P.39/Menhut-II/2009).
masyarakat
(Permenhut
P
Secara kejelasan bentuk organisasi
39Menhut-II/2009). Beberapa wadah/forum
kooordinasi lintas sektor, di DAS Garang
terkait dalam kegiatan pengelolaan DAS
belum ada otoritas organisasi yang secara
yang
mengakomodasi
fungsi mengorganisir pengelolaan DAS
kepentingan para pihak dalam mendorong
Garang tersebut yang secara terfokus.
koordinasi dan keterpaduan pengelolaan
Oraganisasi Dewan SDA dan Forum DAS
DAS Garang adalah Dewan Sumberdaya
masih
Air Provinsi Jawa Tengah, Forum DAS
sehingga fungsi koordinasi dan komunikasi
Provinsi Jawa Tengah, serta Forum Peduli
belum terfokus pada DAS Garang. Selain
Perubahan Iklim (FPPI) DAS Garang Hulu.
itu, dominannya kepala instansi dalam
Forum tersebut bertujuan untuk dapat
kepengurusan Forum DAS berdampak pada
mengintegrasikan
berbagai
kurang efektifnya forum ketika terjadi
macam sektor, wilayah dan para pemilik
pergeseran jabatan. Selain itu, dominannya
kepentingan dalam mengelola sumber daya
kepala instansi dalam kepengurusan Forum
air terutama dalam wilayah DAS. Beberapa
DAS berdampak pada kurang efektifnya
lembaga koordinasi yang terkait dalam
forum ketika terjadi pergeseran jabatan.
pengelolaan DAS tersaji pada Tabel 4
Permasalahan
berikut.
koordinasi
seakan
menjadi
kurang
independen
karena
dominasi
instansi
dibentuk
Forum
untuk
Nomor
kepentingan
DAS
diarahkan
sebagai
dalam
lingkup
Provinsi
lainnya
adalah
Jateng
forum
organisasi non struktural, dan bersifat
pemerintah. Belum adanya kelembagaan
independen yang berfungsi untuk membantu
pelaksana
memecahkan permasalahan yang timbul dan
menyebabkan
merumuskannya
secara
program aksi menjadi tersendat. SOP
dalam
DAS
wilayah
bersama-sama
koordinasi
DAS
Garang
pelaksanaan
konflik
kegiatan yang belum tersedia menyebabkan
kepentingan antar sektor, antar pemerintah
program aksi belum terlaksana dengan baik
daerah
(Marlena, 2012).
serta
dalam
seperti
pengelolaan
mengintegrasikan
144
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
Tabel 3. Kondisi Keterpaduan dalam Aspek Pengorganisasian Aspek
Indikator
Kondisi
Keterangan
Pengorganisasian Adanya organisasi lintas Rendah Belum ada organisasi/forum koordinasi sektor sebagai wadah yang menjadi wadah koordinasi di DAS koordinasi efektif Garang hulu-hilir, yang telah terbentuk adalah Forum DAS Jateng, Dewan Sumberdaya air dan FPPI DAS Garang Hulu Adanya kerjasama antara Rendah Kerjasama jasa lingkungan antara hulu hulu hilir (jasling) hilir baru dalam tataran wacana dan belum terorganisasi Terbangunnya koordinasi Sedang Sebagian telah terbangun dengan adanya efektif MoU sharing data dan informasi antara BPDAS, BBWS, Dinas PSDA, Dinas Kehutanan. Sumber: Analisa data Tabel 4. Organisasi Lintas Sektoral di DAS Garang No
Organisasi
1.
Dewan Sumberdaya Air Jateng
SK Pembentukan
Tujuan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Mengintegrasikan kepentingan berbagai Nomor: 610.05/26/2008 Tanggal: sektor, wilayah dan para pemilik 30 Desember 2008 kepentingan dalam mengelola sumber daya air 2. Forum DAS Keputusan Gubernur Jawa Tengah Mewujudkan pengelolaan DAS terpadu, Jateng Nomor: 522/21/2009 tentang menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan Pembentukan Forum DAS Provinsi lingkungan Jawa Tengah 3. Forum Peduli FPPI dibentuk berdasarkan Mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama Perubahan Keputusan Bupati Semarang pemangku kepentingan dalam pengelolaan Iklim Nomor: 050/0487/2010 tanggal 14 DAS berkelanjutan Oktober 2010 Sumber: Data sekunder
Kerjasama antara hulu dan hilir juga
menginisiasi kegiatan tersebut, akan tetapi
menjadi salah satu indikator keterpaduan
partisipasi para pihak masih rendah dan
dalam pengorganisasian. Meskipun telah
belum
menjadi salah satu kebijakan forum DAS
terkoordinasi.
Jateng namun
dalam
mendorong
kerjasama
keterpaduan,
pembayaran
berjalan
Akibatnya
secara
kontinyu
pelaksanaan
dan
kerjasama
jasa
antara hulu dan hilir dinilai masih rendah.
lingkungan belum dapat berjalan. Badan
Skema kerjasama melalui jasa lingkungan
Lingkungan Hidup Provinsi juga telah
adalah dengan membangun kerjasama para
145
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
pihak yang mendapatkan manfaat sungai
untuk
Garang
dalam
pelaksanaan pengelolaan DAS. Penilaian
perbaikan kerusakan DAS bagian hulu
tersebut tersaji pada Tabel 5. Peraturan
sehingga ketersediaan air dapat terjaga.
Gubernur Nomor 156 Tahun 2010 tentang
Konsep tersebut sesuai diterapkan di DAS
Peruntukan Air dan Pengelolaan Kualitas
Garang
DAS
Air Sungai Garang di Provinsi Jawa Tengah
didominasi lahan milik masyarakat, dengan
telah memuat pembagian peran para pihak
adanya mekanisme imbal jasa lingkungan
yang terkait. Pembagian peran tersebut
tersebut maka alih fungsi lahan dapat
terdapat pada lampiran III tentang Program
ditekan. Dalam upaya bertukar data dan
Aksi Pengelolaan Lingkungan DAS Garang
informasi maka telah dijalin kerjasama
dengan
antara BPDAS Pemali Jratun, BBWS
pemerintah provinsi serta kabupaten/kota
Pemali Juana, Dinas
.Adanya pembagian tersebut merupakan
untuk
berkontribusi
mengingat
daerah
hulu
Kehutanan, serta
mengetahui
keterpaduan
melibatkan
pemerintah
salah
tersebut
dalam
keterpaduan pengelolaan DAS. Pelaksanaan
koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi
dalam pembagian peran tersebut rendah
data
sehingga pencemaran tidak teratasi, akan
terbaru
memudahkan
sehingga
pelaksanaan
mendukung
kegiatan/program
kerja
tetapi
elemen
pusat,
Dinas PSDA Provinsi Jateng. Kerjasama bertujuan
satu
dalam
kondisinya
masing-masing instansi. Kerjasama lintas
sebagaimana
sektor
(2012) pada Tabel 6.
tersebut
pelibatannya
masih
belum
terbatas
mencakup
karena instansi
Dari
penting
dalam
semakin
hasil
hasil
penelitian
Marlena
penelitian
tersebut
penting lainnya. Dengan demikian dapat
menunjukkan
diketahui bahwa kondisi tersebut belum
Garang belum dapat mengatasi rendahnya
mampu mendukung upaya koordinasi secara
mutu
efektif.
kurangnya sosialisasi program, pembagian
Pelaksanaan
peran yang kurang sesuai serta tidak
Pelaksanaan
merupakan
tahapan
air.
diprogramkan
bahwa
parah
Hal
pelaksanaan
tersebut
dalam
aksi
disebabkan
kegiatan
instansi
untuk menjalankan perencanaan yang ada.
terkait dan yang terakhir adalah tentang
Dalam konteks Pengelolaan DAS terpadu
adanya anggaran yang sangat terbatas dalam
ada beberapa indikator yang bisa diukur
bidang perbaikan lingkungan.
146
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
Tabel 5. Kondisi Keterpaduan dalam Aspek Pelaksanaan Aspek
Indikator
Pelaksanaan
Kondisi
Adanya pembagian peran yang jelas antar instansi
Komunikasi dan Koordinasi dalam pelaksanaan Adanya pola insentif dan disinsentif Sumber: Hasil analisa
Keterangan
Sedang Adanya Pergub yang mengatur pembagian peran dalam aksi garang namun belum menjadi acuan para pihak terkait Sedang Belum efektif
Rendah Belum ada yang melaksanakan pola tersebut
Tabel 6. Perbandingan Mutu Air Pada saat ditetapkannya Pergub dan Hasil Penelitian Segmen
Mutu Air pada Saat Pergub 2010
Mutu Air Hasil Penelitian 2012
1 2 I Cemar Berat II Cemar Berat III Cemar Sedang IV Cemar Sedang V Cemar Berat VI Cemar Sedang VII Cemar Berat Sumber: Marlena, 2012
3 Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat
Sebagai ilustrasi Kota Semarang, berdasarkan prioritas
indikasi
program
tersebut indikator yang dipantau mencakup
Rencana Pembangunan Jangka
kriteria penggunaan lahan, tata air, sosial,
Menengah Semarang
rencana
Nomor P.04/V-SET/2009.Dalam pedoman
Daerah Tahun
(RPJMD)
2010-2015
Kota
anggaran
ekonomi
serta
penggunaan
lahan
kelembagaan.Kriteria meliputi
penutupan
bidang lingkungan hidup dan kehutanan
vegetasi, kesesuaian penggunaan lahan,
rata-rata hanya 5% pertahun. Pengalokasian
erosi, indek erosi dan penggunaan lahan,
anggaran tidak hanya untuk DAS Garang,
serta kerawanan tanah longsor. Kriteria tata
tetapi
air
untuk
menangani
permasalahan
lingkungan di Kota Semarang. Pedoman
dalam
sedimentasi,
melaksanakan
monitoring DAS secara menyeluruh telah disusun
DirjenRehabilitasi
meliputi
Lahan
dan
Perhutanan Sosial, yaitu Perdirjen RLPS
debit
air
kandungan
sungai,
laju
pencemar,
koefisien limpasan. Kriteria sosial meliputi kepedulian individu,
partisipasi
masyarakat,
dan
tekanan
penduduk.
Kriteria ekonomi
147
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
meliputi ketergantungan penduduk terhadap
dalam
lahan,
Setiap
tingkat
pendapatan,
tingkat
skala DAS Garang secara utuh. sektor
belum
melaksanakan
produktivitas lahan, dan jasa lingkungan.
pengawasan secara terintegrasi. Pengawasan
Sedangkan kriteria kelembagaan terdiri dari
masih
pemberdayaan ketergantungan
bersifat
sektoral
dengan
lembaga
lokal,
melaksanakan program masing-masing dan
masyarakat
terhadap
partisipasi publik dalam pengawasan masih
pemerintah, KISS serta kegiatan usaha
rendah.
bersama.
dalam pengawasan masih rendah.
Akan
tetapi
monitoring
Dengan
demikian
keterpaduan
menyeluruh tersebut belum dapat dijalankan Tabel 7. Kondisi Keterpaduan dalam Aspek Pengawasan Aspek
Indikator
Pengawasan/peng endalian
Skor
Keterangan
Pengawasan menyeluruh
Rendah
Pengawasan utuh hulu-hilir
Pengawasan partisipatif
Rendah
Pengawasan belum melibatkan para pihak secara partisipatif
Sumber: Analisa data
Strategi
Peningkatan
Keterpaduan
keterpaduan
strategi
dalam
peningkatan
pengelolaan
DAS
Garang dilakukan dengan menggunakan metode
Analytical
dianalisis
dan
dikuantifikasi
berdasarkan pendapat para keyperson. Hasil
Pengelolaan DAS Garang Pemilihan
tersebut
Hierarchy
kuantifikasi diolah menggunakan software expert choice 11, dan hasilnya adalah sebagai berikut (lihat Gambar 3).
Process
Dari 4 (empat) aspek keterpaduan
(AHP). AHP digunakan untuk memilih
pengelolaan
DAS
kriteria dan alternatif strategi yang sesuai
manajemen
perencanaan
dengan kondisi sumberdaya yang ada.Untuk
pendorong utama keterpaduan pengelolaan
menentukan kriteria dan alternatif dilakukan
DAS
dengan mengkaji data, informasi serta
Aspek selanjutnya secara berurutan adalah
wawancara/diskusi dengan keyperson yang
manajemen pelaksanaan dengan nilai bobot
berkompeten
0,249,
Garang.
dalam
Hasil
pengelolaan rumusan
DAS
tersebut
sebagaimana disajikan pada Tabel 8. Kemudian
aspek
dan
alternatif
Garang
Garang,
kemudian
aspek
merupakan
dengan nilai bobot 0,360.
aspek
pengornanisasian 0,240. Serta adalah
aspek
manajemen terakhir
pengawasan/pengendalian
dengan bobot 0,151. Nilai inconsistency 148
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
sebesar 0,005 yang berarti lebih kecil dari
gabungan para pakar konsisten dan hasil
0,1 (batas maksimum) artinya pendapat
dapat diterima.
Tabel 8.Aspek dan Alternatif Strategi Peningkatan Keterpaduan Pengelolaan DAS Garang Aspek Manajemen Perencanaan
Manajemen Pengorganisasian
Pelaksanaan
Alternatif
Keterangan
1. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi
Melakukan sinkronisasi terhadap program jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan prioritas
2. Penyusunan perencanaan terpadu/integratif 3. Penselarasan DAS
Penyusunan perencanaan terpadu berbasis kawasan strategis fungsi lingkungan hidup dengan melibatkan para pihak Melakukan pembagian DAS berdasarkan wilayah administratif dominan dan melakukan perencanaan masingmasing tiap daerah Meningkatkan kinerja organisasi/forum koordinasi pengelolaan DAS yang telah terbentuk Membentuk organisasi/forum baru yang lebih fokus pada DAS Garang sebagai wadah koordinasi dalam pengelolaan DAS Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dalam mendorong pengelolaan DAS terpadu
1. Penguatan organisasi/forum 2. Pembentukan organisasi/forum 3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar pihak 1. Pembagian peran para pihak/sinkronisasi 2. Partisipasi dan komunikasi para pihak 3. Adanya insentif dan disinsentif
Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan para pihak dengan pembagian peran yang jelas dan terarah Mendorong partisipasi dan komunikasi para pihak dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS
Memberikan penghargaan kepada instansi//lembaga/organisasi/masyaraka yang telah melaksanakan kegiatan pengelolaan DAS dengan baik serta sebaliknya Pengendalian dan 1. Pengendalian Melakukan monitoring menyeluruh dan berkala dengan pengawasan terpadu dari hulu- melibatkan para pihak hilir 2. Penegakan hukum Melakukan tindakan tegas terhadap instansi, kelompok maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran/penyimpangan dalam upaya perbaikan DAS 3. Pengawasan publik Memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengendalian. Sumber: Analisa data
149
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
Strategi Keterpaduan Pengelolaan DAS Garang
A1
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Perencanaan
Pengorganisasian
Pelaksanaan
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Manajemen Pengendalian A9
A10
A11
A12
Gambar 2. Skema Kerangka Hirarki Strategi Keterpaduan Pengelolaan DAS Garang Keterangan: A1 : Sinkronisasi dan koordinasi A2 : Penyusunan rencana pengelolaan terpadu/integratif A3 : Penselarasan DAS dalam wilayah administratif A4 : Peguatan wadah organisasi lintas sektor dan wilayah administratif A5 : Pembentukan wadah organisasi lintas sektor dan administratif A6 : Peningkatan komunikasi dan koordinasi A7 : Kejelasan pembagian peran A8 : Partisipasi dan komunikasi pihak A9 : Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif A10 : Pengendalian terpadu dari hulu – hilir A11 : Penegakan hukum A12 : Pengawasan publik
Gambar 3. Prioritas Aspek Keterpaduan Pengelolaan DAS Aspek
manajemen
perencanaan
menurut
Nugroho
(2008)
kontribusi
menjadi aspek prioritas dalam mendukung
terhadap keberhasilan program sebesar 60
keterpaduan pengelolaan DAS Garang.
% sehingga perencanaan yang baik akan
Perencanaan menjadi sangat penting karena
menentukan hasil yang baik. Akan tetapi
dukungan keberhasilan 60 % tersebut tidak
berarti apabila dalam pelaksanaannya tidak
150
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
konsisten dengan apa yang direncanakan.
kebijakan pada dasarnya adalah cara agar
Dalam mendorong keterpaduan pengelolaan
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya
DAS, maka diperlukan sebuah perencanaan
(Nugroho, 2008). Aspek prioritas ketiga
yang matang sehingga dapat menopang
adalah
pelaksanaan kegiatan. Pengelolaan DAS
pengorganisasian yang baik, pelaksanaan
yang melibatkan para pihak memerlukan
kegiatan
sebuah disain perencanaan yang dapat
komunikasi, koordinasi dan lembaga yang
mengarahkan pengelolaan secara terpadu,
menggerakkan sumberdaya organisasi maka
sehingga peran penting provinsi sebagai
pelaksanaan
pihak
perencanaan. Sedangkan prioritas keempat
yang
tanggung
berwenang
jawab
dan
dalam
memiliki
pelaksanaan
pengelolaan lintas kabupaten/kota sesuai
pengorganisasian.
dapat
berjalan
dapat
Dengan
efektif.Adanya
berjalan
sesuai
adalah pengawasan/pengendalian. Pengawasan
diperlukan
agar
dengan PP Nomor 37 Tahun 2012 pasal 42
pelaksanaan program dapat berjalan sesuai
dapat terwujud.
perencanaan.
Aspek menjadi
manajemen
prioritas
kedua.
pelaksanaan Hal
Hasil
analisis
strategi
peningkatan keterpaduan pengelolaan DAS
ini
Garang dengan menggunakan AHP secara
menunjukkan bahwa perencanaan yang baik
keseluruhan (overall) adalah sebagai berikut
harus diikuti pelaksanaan yang sesuai
(Gambar 4).
mengacu pada perencanaan. Palaksanaan
Gambar 4. Prioritas Alternatif Strategi Keterpaduan Pengelolaan DAS
151
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
Dari hasil analisis tersebut terdapat 3
Dengan
strategi
tersebut
diharapkan
(tiga) prioritas alternatif strategi keterpaduan
pengelolaan DAS Garang menjadi semakin
pengelolaan DAS Garang, yaitu:
terpadu dan permasalahan yang ada di DAS
1. Penyusunan rencana pengelolaan DAS
Garang
terpadu/integratif dengan nilai bobot
dapat
terselesaikan
dengan
partisipasi semua pihak terkait.
0,163 2. Penselarasan batas DAS dengan wilayah
KESIMPULAN
administratif dengan nilai bobot 0,141 3. Kejelasan peran para pihak dalam
Berdasarkan
pengelolaan DAS Garang dengan nilai
keterpaduan
bobot 0,113.
pengorganisasian,
Prioritas alternatif pertama adalah penyusunan
rencana
pengelolaan
DAS
dari
penilaian
aspek
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian/pengawasan, diketahui bahwa keterpaduan
pengelolaan
DAS
Garang
Garang berbasis kawasan strategis fungsi
sangat rendah. Pada aspek perencanaan,
lingkungan hidup dengan melibatkan para
sudah ada keserasian dalam rencana tata
pihak. Rencana tata ruang Provinsi Jateng
ruang wilayah strategis fungsi dan daya
telah menetapkan DAS garang sebagai
dukung lingkungan.Akan tetapi dokumen
kawasan strategs dengan fungsi lingkungan
rencana pengelolaan DAS terpadu belum
hidup,
tersusun. Pada aspek pengorganisasian,
perlu
ditindaklanjuti
dengan
penyusunan perencanaan yang lebih detail
wadah
dengan mengakomodasi kepentingan hulu-
stakeholder.
hilir. Banyaknya instansi/lembaga yang
koordinasi
dan
komunikasi
Pada aspek perencanaan, sudah ada
terlibat merupakan asset karena program
keserasian
dan pendanaan yang ada dapat mendukung
wilayah strategis fungsi dan daya dukung
terwujudnya
yang
lingkungan.Akan tetapi dokumen rencana
DAS
dengan
pengelolaan DAS terpadu belum tersusun.
juga
penting
Pada
pengelolaan
integratif.Penselarasan wilayah
administratif
dalam
aspek
rencana
tata
pengorganisasian,
ruang
wadah
dilakukan agar pemahaman akan DAS tiap
koordinasi dan komunikasi stakeholder
daerah sebagai pemangku kepentingan lebih
DAS telah ada, akan tetapi wadah tersebut
jelas
belum fokus pada DAS Garang. Pada aspek
sehingga
kejelasanpembagian
dapat peran
mendukung para
pihak.
pelaksanaan,
kegiatan
masih
bersifat
152
Jurnal Geografi Volume 10 No. 2 Juli 2013: 136-153
sektoral dan belum saling terkait dan mendukung.
Sedangkan
pengendalian/pengawasan,
pada
aspek
pengawasan
belum menyeluruh dan terpadu sehingga belum menjadi input dalam perencanaan pengelolaan DAS secara menyeluruh. Peningkatan
keterpaduan
dalam
pengelolaan DAS Garang dapat didorong dengan segera menyelesaikan dokumen perencanaan DAS terpadu yang diserasikan dengan kawasan strategis fungsi daya dukung
lingkungan.
penyusunan
rencana
Dalam
proses
pengelolaan
DAS
terpadu diperlukan partisipasi penuh dari semua stakeholder. DAFTAR PUSTAKA Hadi, S.P. 2005. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Nugroho, S.P. 2003. Pergeseran Paradigma dan Kebijakan Baru dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia. Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT. Vol 4 (3): 136-142. Paimin, dkk. 2012. Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS. Jakarta: Kementerian Kehutanan. Rachmat, A dan Ananto, A. 2012. Potensi Kerentanan Sumberdaya Air Tanah Bebas Di Kota Subulussalam. Jurnal Geografi 8 (2): 81-90.
153
