Jasa Pemerintah LKPP 1

SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

LKPP bijakan Lembaga Ke rang/Jasa a B n a a d a g Pen Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP 1


JURNAL PENGADAAN “Senarai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah” DITERBITKAN OLEH Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) SME Tower Lt.8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.94 Jakarta 12780 Telp. 021-7991025 Fax. 021-7996033 www.lkpp.go.id PELINDUNG Agus Rahardjo REDAKTUR AHLI Eiko Whismulyadi Himawan Adinegoro Bima Haria Wibisana Agus Prabowo Djamaludin Abubakar PEMIMPIN UMUM Salusra Widya PEMIMPIN REDAKSI R Adha Pamekas REDAKSI Mudji Santosa M Firdaus Suharti Ratna Ayu Maruti Mustika Rosalina Gigih Pribadi Himawan Giri Dahlan “Jurnal LKPP: Senarai” 119 halaman ; 18 x 25cm ISSN: 2089-2861 Volume 1 Number 1 Desember 2011 Printed in Indonesia

2

LKPP


Redaksi menerima kiriman artikel atau essay yang relevan dengan dunia pengadaan. Kirim ke [email protected] dan dilengkapi dengan identitas diri yang jelas.


DAFTAR ISI RISET REDAKSI

Riset Redaksi

5-7

Pengantar Redaksi Mengenai Topik Kajian Utama

TOPIK UTAMA Penulis:

8-25

Sistem pengadaan publik dan cakupannya

Senator Nur Bahagia

LAPORAN DAERAH Penulis:

26-39

Kabupaten Banjar Menghadapi Tantangan Pengadaan Publik

Samsul Ramli

KAJIAN UMUM Penulis: Agus Prabowo

40-57

Peninjauan Satu Tahun Pelaksanaan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ARTIKEL/ESAI Penulis: Maslani

58-75

Audit Pengadaan Barang/Jasa Mengenal Risiko Penyimpangan untuk Pencegahan

Penulis: Agus Kuncoro

76-85

8 Cara Cerdas Mengikuti Tender

Penulis: Iwan Hardian

86-105 Kasus Pengadaan Barang / Jasa Berdasarkan Temuan BPK RI

TENTANG PENULIS Penutup:

106-112 Ringkasan CV Penulis

PETUNJUK UNTUK PENULIS Penutup:

114-119 Petunjuk Untuk Penulis


LKPP 3


RISET REDAKSI

4

LKPP



Pengantar Redaksi Mungkin masih banyak dari kalangan

kantor menjadi lumpuh, fungsi instansi

masyarakat kita yang tidak menyadari

tidak berjalan, dan masyarakat pun

bahwa salah satu unsur pendukung

tidak dapat terlayani.

dalam kegiatan pembangunan sebuah negara adalah kegiatan pengadaan

Ironisnya penyelewengan yang pa-

barang/ jasa. Sebagai contoh yang pa-

ling sering terjadi justru dalam kegia-

ling sederhana adalah pengadaan ker-

tan pengadaan tersebut. Kontrak yang

tas. Bagaimana jadinya sebuah kantor

tidak sesuai ketentuan, proses tender

pemerintah jika mengalami kehabisan

yang tidak benar, mark-up harga de-

stok kertas. Tentunya kegiatan koordi-

ngan besaran yang tidak masuk akal,

nasi terkait pelayanan publik, penetap-

pejabat pembuat komitmen yang nakal,

an keputusan maupun kebijakan serta

tidak maksimalnya hasil kerja penye-

aktivitas lainnya yang membutuhkan

dia, serta berbagai kasus lainnya, me-

kertas sebagai media akan terhambat.

rupakan bentuk-bentuk penyelewengan yang pada akhirnya membuat ke-

Kertas hanyalah sebuah contoh kecil

giatan pengadaan menjadi sebuah ke-

dari betapa luas dan dinamisnya ke-

giatan pemborosan anggaran. Padahal

giatan pengadaan barang/ jasa peme-

hampir 35-40% dari APBN/APBD 2011

rintah dalam kegiatan sehari-hari dari

atau kurang lebih senilai 450 triliun di-

lembaga pemerintah pada umumnya.

salurkan pada kegiatan pengadaan ini.

Bisa dibayangkan bagaimana jika sebuah lembaga pemerintah tidak me-

Anggaran yang semestinya bisa lebih

miliki komputer, jaringan internet, per-

banyak dimanfaatkan untuk membiayai

alatan ATK, mobil operasional, listrik,

pembangunan lainnya, justru terkuras

lampu, gedung dan kebutuhan ope-

di dalam kegiatan pengadaan barang/

rasional penting lainnya. Yang selan-

jasa yang tidak efektif dan efisien. Hal

jutnya terjadi adalah seluruh kegiatan

ini karena ada pihak-pihak tertentu


LKPP 5


yang memiliki paradigma berpikir

menjadi regulasi utama pengadaan ba-

hanya untuk mencari keuntungan pri-

rang/jasa pemerintah.

badi, dan mengenyampingkan kepentingan publik. Hal ini terbukti dengan

Di sisi lain seiring dengan gelombang

80% kasus korupsi yang ada dan di-

reformasi birokrasi dan adanya se-

laporkan ke KPK terkait pengadaan ba-

mangat untuk menciptakan pengadaan

rang/jasa pemerintah.

yang lebih baik, pengadaan barang/ jasa pemerintah juga terus menunjuk-

Proses pengadaan yang baik akan

kan pergerakan perubahan di berba-

mendukung perkembangan sebuah ne-

gai daerah di Tanah Air. Pembukaan

gara, karena pemakaian anggaran be-

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

lanja yang tepat akan menopang pemba-

(LPSE) di sejumlah wilayah memper-

ngunan yang berujung pada pertum-

lihatkan adanya semangat reformasi

buhan ekonomi negara. Sebagai contoh

pengadaan di tiap Kementerian/Lem-

sebuah wilayah yang memiliki infra-

baga/Daerah/Instansi (K/L/D/I).

struktur yang baik, cenderung menarik investor untuk membangun bisnisnya

Jurnal Pengadaan ini diharapkan dapat

di wilayah tersebut dibanding wilayah

menjadi media untuk menyebarluaskan

yang infrastrukturnya buruk. Keha-

semangat reformasi dalam dunia peng-

diran investor ini dapat mendukung

adaan barang/jasa pemerintah. Se-

perekonomian wilayah tersebut.

hingga, dunia pengadaan akan semakin semarak dengan berbagai kaji-

Kebutuhan inilah yang menjadi dasar

an yang memberikan pencerahan dan

utama kenapa Lembaga Kebijakan Peng-

membuka perspektif baru seputar ilmu

adaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

pengadaan barang dan jasa.

didirikan pada tahun 2008 lalu. Di pundak lembaga inilah tugas memba-

Dalam Jurnal Pengadaan edisi perdana

ngun kebijakan dan sistem pengadaan

yang bertemakan ‘Senarai Pengadaan

publik diberikan, dengan harapan

Barang/Jasa Pemerintah’ ini, kita akan

dapat menciptakan pengadaan yang

mendapat penjelasan lebih jauh ten-

kredibel dan menyejahterakan. Dari

tang apa itu public procurement dan

LKPP kemudian lahir Peraturan Perpres

cakupannya, termasuk paparan leng-

No 54 Tahun 2010 (Perpres 54) yang

kap terkait pemahaman, pengertian,

6

LKPP



ukuran kinerja serta prinsip dasar dan etika public procurement.

ini berisikan uraian tips singkat yang sehat dan benar untuk para penye-

Tidak ketinggalan ulasan bagaimana upaya Pemerintah Daerah Banjar dalam membenahi pengadaan di wilayahnya. Meski harus menghadapi situasi yang tak mudah dan penuh dengan tantangan, namun Kabupaten Banjar membuktikan dengan niat serta komitmen yang kuat, mereka mampu mengatasi tantangan pengadaan yang ada.

dia barang/jasa dalam memenangkan tender pemerintah. Pada akhirnya siapapun kita, darimana asal kita, semuanya memiliki peran yang sama untuk memajukan bangsa ini menjadi lebih baik. Impian untuk bisa menyamai bahkan melebihi kemajuan negara lain bukanlah suatu hal yang mustahil, jika semua pihak bersama-

Telah lewat dari setahun usia Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54), dalam Jurnal ini kita akan melihat sebuah kajian reflektif

sama berkeinginan dan beritikad untuk memikirkan bangsa ini, membenahi, dan meraih apa yang kita semua cita-citakan sebuah negara yang maju dan seluruh rakyatnya dapat hidup sejahtera.

bagaimana kiprah Perpres 54 selama setahun. Kajian ini juga akan membahas secara singkat isi dan cakupan Perpres 54, serta gambaran umum dari peraturan tersebut. Tak lupa dihadirkan pula sejumlah kasus pengadaan barang/jasa hasil temuan dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), serta bagaimana proses audit yang dilakukan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Turut disajikan esai menarik berjudul ‘8 Cara Cerdas Mengikuti Tender’. Esai


LKPP 7


TOPIK UTAMA

TU

TOPIK UTAMA

8

LKPP



Sistem Pengadaan Publik Dan Cakupannya Senator Nur Bahagia Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB [email protected]

Abstrak Pengadaan Barang/Jasa Publik (Public procurement) menjadi semakin penting bukan hanya di negara berkembang seperti Indonesia tapi juga diberbagai negara maju seperti di Amerika dan negara yang tergabung dalam Komunitas Eropa. Sampai saat ini belum ada rumusan maupun panduan dan pedoman baku terkait dengan bagaimana penyelenggaraan public procurement yang dapat digunakan oleh setiap negara, mengingat kondisi disetiap negara berbeda-beda, bahkan pemahaman terhadap batasan dan ruang lingkup public procurement juga masih belum ada keseragaman, yang ada dan telah disepakati adalah prinsip dasar dan etika pengadaan. Menyadari pentingnya pemahaman akan public procurement, makalah ini mencoba untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan pemahaman, pengertian, dan serta ruang lingkup public procurement, aktivitas pokok, para pihak terkait, ukuran kinerja, dan prinsip dasar dan etika public procurement(Kata kunci: public procurement, siklus pengadaan, prinsip dan etika, kinerja pengadaan)


LKPP 9


dari 30% APBN dialokasikan untuk

1. Pendahuluan

pengadaan barang/jasa. Dalam

kegiatan

publik

khususnya

pemerintahan maupun privat (usaha

Oleh sebab itu, sistem pengadaan publik

swasta) selalu diperlukan barang/jasa

yang transparan, non diskriminasi,

baik untuk keperluan operasional yang

berkeadilan, efektif dan efisien sangat

bersifat rutin seperti bahan baku, bahan

penting

penolong

cadang,

pemerintahan yang baik. Salah satu

barang jadi, dan barang modal (kapital)

isu dan permasalahan pokok dalam

seperti bangunan, mesin dan peralatan

penyelenggaraan pengadaan publik

lainnya.

yang diakui oleh berbagai kalangan

(supplies),

suku

baik Kebutuhan dapat

barang/jasa

dihindarkan

tidak

untuk

menjaga

dari

dalam

dari

penyelenggaraan

masyarakat

pemerintah

diskriminatif,

bahkan

adalah

praktek

kecurangan,

dan

untuk

korupsi yang terjadi tidak hanya di

dimana

negara berkembang seperti di dalam

untuk mendapatkannya tidak dapat

pengadaan pemerintah di Indonesia,

diperoleh

tetapi juga diberbagai negara maju.

kelancaran

operasional

menjamin

pertumbuhan, secara

dan

instan,

tetapi

diperlukan tenggang waktu. Tenggang saat

Menurur Christopher & Gross (2006),

melakukan pemesanan, waktu untuk

sebenarnya isu dan permasalahan

memproduksinya,

ini

waktu

tersebut

dimulai

dari

waktu

untuk

telah

mendapat

perhatian

mengantarkan barang, bahkan sampai

masyarakat internasional sejak tahun

dengan waktu untuk

60an,

barang

di

gudang

memproses hingga

siap

digunakan oleh pemakainya.

dan

berbagai

upaya

telah

dilakukan untuk mencari solusinya. Kesepakatan pertama lahir tahun 1979 pada Putaran Tokyo (Tokyo Round)

Diberbagai negara maju seperti di

dengan dikeluarkannya Government

Amerika dan negara yang tergabung

Procurement Agreement (GPA) sebagai

dalam Komunitas Eropa, tidak kurang

suatu

dari 20% GDP dialokasikan untuk

plurilateral yang mulai diberlakukan

pengadaan barang/jasa, sedangkan di

pada 1 Januari 1981.

Indonesia tiap tahunnya tidak kurang

10 LKPP


kesepakatan

yang

bersifat


Pelaksanaan GPA bersifat sukarela dan

Sekalipun

terbatas pada pengadaan dengan nilai

dalam berbagai peraturan pengadaan

kontrak minimal sebesar 150,000 SDR

selama

(special drawing rights). Selanjutnya

namun dirasakan masih perlu terus

GPA ini diperbaharui pada tahun 1994

diupayakan perbaikan. Uraian berikut

sebagai bagian dari Putaran Uruguay

mencoba untuk memberikan gambaran

tahun 1993 yang ditandatangani di

yang memadai terkait dengan sistem

Marrakesh pada bulan April 1994, dan

pengadaan barang/jasa publik, baik

mulai diberlakukan sejak bulan Januari

yang

1996.

dan ruang lingkup, prinsip dasar,

telah

terjadi

beberapa

terkait

perbaikan

tahun

dengan

terakhir,

pemahaman

dan etika pengadaan maupun siklus Perlunya

penyelenggaraan

Public

pengadaannya.

Procurement yang baik juga mendapat dukungan

dari

internasional

berbagai diantaranya

lembaga PBB

2. Pengertian Pengadaan Barang/ Jasa Publik

melalui United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

Berbagai rumusan tentang definisi

yang

pengadaan telah banyak dikemukakan

menerbitkan

UNICITRAL

Model Procurement Law, World Trade

oleh

Organization [WTO], World Bank dan

Arrowsmith

Asian

(2006), Christopher & Schooner (2007,)

negara

Development donor

Bank

yang

sebagai

mewajibkan

dan

para

pakar, (2004),

sebagainya,

diantaranya Nur

pada

Bahagia

prinsipnya,

negara anggota yang diberi pinjaman

pengadaan

dalam

pengadaan

medapatkan barang, atau jasa secara

untuk melaksanakan prinsip dasar,

transparan, efektif, dan efisien sesuai

etika, dan tata cara pengadaan yang

dengan

dituangkan dalam Procurement Guide

penggunanya. Yang dimaksud barang

Line. Begitu juga pemerintah Indonesia

disini meliputi peralatan dan juga

memberikan prioritas yang tinggi bagi

bangunan baik untuk kepentingan

berbagai reformasi penyelenggaraan

publik maupun privat.

melaksanakan

adalah

kebutuhan

kegiatan

dan

untuk

keinginan

pengadaan publik secara menyeluruh, penguatan

kelembagaan

pemberantasan korupsi.

dan

Barang/jasa

publik

adalah

barang

yang pengunaannya terkait dengan


LKPP 11


masyarakat

banyak

dan efisien sesuai dengan kebutuhan

berkelompok

maupun

dan keinginan penggunanya. Dalam hal

secara umum, sedangkan barang/jasa

ini, pengguna bisa individu (pejabat),

privat merupakan barang yang hanya

unit organisasi (dinas, fakultas, dsb),

digunakan

atau kelompok masyarakat luas.

kepentingan baik

secara

secara

individual

atau

kelompok tertentu. Berdasarkan atas

Dari

penggolongan ini maka suatu barang

dimaksud dengan public procurement

atau jasa dapat saja dikategorikan

ditentukan

atas barang publik tapi dapat juga

melaksanakan

dikategorikan

oleh

atas

barang

privat

pengertian

obyek

ini

oleh

maka

yang

siapa

yang

pengadaan

bukan

dari

barang/jasanya.

penggunaannya.

Bila dilakukan oleh pemerintah dan

Sebagai contoh, mobil bila digunakan

institusi publik maka dikategorikan

untuk usaha angkutan penumpang

sebagai public procurement, namun jika

umum maka dikategorikan sebagai

dilakukan oleh institusi privat (swasta)

barang publik, tapi bila digunakan

maka dikategorikan sebagai private

untuk

maka

procurement. Dalam hal ini jika institusi

dikategorikan sebagai barang privat.

pemerintah maka istilah pengadaan

Terdapat beragam pemahaman terkait

pemeritah (government procurement)

dengan public procurement, tergantung

akan lebih sesuai.

tergantung

pada

kepentingan

pribadi

pada cara pandangnya. Mengacu pada pengertian umum tentang pengadaan

Berdasarkan

atas

tersebut maka public procurement dapat

Edquist et all (2000) membedakan

dipahami dari sudut pandang obyek

public

pengadaan, pelaksana pengadaan, dan

procurement dan catalic procurement.

sumber dana untuk mengadakan.

Pada direct public procurement, Institusi

procurement

penggunanya, atas

direct

Publik menjadi Pelaksana Pengadaan Menurut Edquist et al (2000) pada

sekaligus merupakan pengguna dari

prinsipnya, pengadaan publik (Public

barang/jasa yang diadakan, oleh sebab

Procurement) adalah proses akuisisi

itu secara intrinsik motivasi kebutuhan

yang dilakukan oleh pemerintah dan

dan pengusulan pengadaan berasal

institusi publik untuk mendapatkan

dari

barang (goods), bangunan (works), dan

sekaligus juga penggunanya.

jasa (services) secara transparan, efektif,

12 LKPP


Pelaksana

Pengadaan

yang


Sedangkan pada catalic procurement,

dimaksud dengan public procurement

Pelaksana

Pengadaan

melakukan

adalah

pengadaan

atas

dan

sumber

nama

untuk

kegiatan

pengadaan

yang

berasal

dari

dananya

pengguna barang/jasa, namun motivasi

pemerintah

atau

institusi

publik.

kebutuhan dan pengusulan pengadaan

Dalam hal ini Indonesia menggunakan

berasal dari Pelaksana Pengadaan

pemahaman ini untuk membedakan

bukan dari penggunanya.

antara public procurement dan private procurement.

Selain kedua tipe pengadaan tersebut, dikenal pula tipe campuran yang

Semua

disebut cooperative public procurement,

dananya dari pemerintah baik melalui

dimana

APBN,

Pelaksana

Pengadaan

pengadaan APBD,

yang

maupun

sumber perolehan

melakukan pengadaan atas nama dan

dana masyarakat yang dikelola oleh

untuk pengguna barang/jasa, namun

institusi

pemerintah

motivasi kebutuhan dan pengusulan

sebagai

public

pengadaan berasal dari pengguna atau

sebab itu seluruh kegiatan dan proses

motivasi kebutuhan dari pengguna

pengadaannya harus mengacu dan

dan

mengikuti Perpers No. 54 tahun 2010.

pengusulan

pelaksanaan

pengadaan

pengadaan

dan

contoh

tipe

cooperatif Pada

pembangunan Pasar)

hakikatnya

tujuan

dari

dilakukan

oleh

pengelolaan sistem pengadaan adalah

kabupaten/kota

(Dinas

mencari jawaban terbaik terhadap

bukan

(pedagang

oleh

3. Tujuan dan Kriteria Kinerja Pengadaan

adalah pembangunan pasar, usulan pemerintah

procurement,

dilakukan

oleh Pelaksana Pengadaan. Sebagai

dikategorikan

oleh

pasar

dan

penggunanya masyarakat

permasalahan

yang

timbul,

baik

permasalahan kebijakan pengadaan

konsumen) dan pelaksanaannya dapat

maupun

permasalahan

sistem

dilakukan oleh pemerintah propinsi.

pengoperasian sehingga pengadaan barang/jasa dapat berfungsi mencapai

Selain

penggolongan diatas, ditinjau

kinerja sebagaimana yang diharapkan.

dari sumber dana yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa, maka yang


LKPP 13


Harapan dan kriteria kinerja ini tidak

Bagi pengelola, kinerja pengadaan

berlaku

diukur

umum

namun

tergantung

berdasarkan

atas

ongkos

pada sudut pandang dan kepentingan

operasional pengadaan untuk suatu

siapa, apakah dari sudut pandang dan

kurun waktu horison perencanaan

kepentingan pengguna (user), sudut

operasi

pandang dan kepentingan pelaksana

waktu satu tahun) tanpa mengabaikan

pengadaan/pengelola atau dari sudut

tuntutan

pandang dan kepentingan masyarakat.

Oleh sebab itu, pengelola barang akan

Oleh

sistem

memilih barang dengan harga yang

pengadaan akan bergantung pada

paling murah (lowest price). Namun,

siapa yang akan menilainya.

jika kualitas barang dan umur pakainya

sebab

itu,

kinerja

tertentu

(biasanya

pelayanan

dalam

penggunanya.

berbeda maka harga yang paling murah Bagi

pengguna

konsumen,

baik

barang/jasa buruknya

atau sistem

belum tentu akan memberikan ongkos operasional yang paling rendah.

pengadaan akan diukur berdasarkan (availability)

Oleh sebab itu, kriteria total ongkos

barang/jasa dan seberapa baik tingkat

terendah selama umur pakai (total

pelayanan (service level) yang mampu

cost

diberikan

sistem

Selanjutnya, bila barang/jasa tersebut

pengadaan kepadanya dengan harga

digunakan untuk keperluan produksi

yang terjangkau. Bagi pengguna yang

yang

penting adalah barang/jasa tersedia

masyarakat luas maka ongkos terendah

pada saat diperlukan dan dengan

selama umur pakai belum tentu akan

pelayanan yang sebaik mungkin.

memberikan keuntungan atau manfaat

tingkat

ketersediaan

oleh

pengelola

ownership)

manfaatnya

perlu

digunakan.

dirasakan

oleh

yang besar. Oleh sebab itu, kriteria Pengguna biasanya tidak mau peduli

nilai manfaat terbesar dari uang (the

apakah untuk memenuhi tuntutannya

best value for money) digunakan untuk

tersebut

harus

menggantikan kriteria total ongkos

mengeluarkan ongkos yang besar atau

terendah selama umur pakai (total cost

kecil. Bahkan pengguna tidak peduli

ownership).

pihak

pengelola

apakah pengelola merugi atau untung, yang

terpenting

adalah

terpenuhi

kebutuhannya dengan pelayanan yang baik.

14 LKPP



Cakupan Aktivitas Pengadaan Pengguna Rencana Pengadaan

Pelaksanaan: Panitia Pengadaan Fungsi Pengadaan

Metode Pengadaan : Lelang Pemilihan langsung Pembelian langsung

Penyedia : Persyaratan Kualifikasi

Proses pengadaan : Persiapan Pelaksanaan, tender/pembelian Perjanjian/Kontrak

Penerimaan Penyimpanan

Pembayaran

Pemakaian


LKPP 15


4. Cakupan Aktivitas Pengadaan Aktivitas pengadaan tidak terbatas pada proses pengadaan, namun cakupan aktivitas pengadaan meliputi lima kegiatan utama, yaitu rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian dan manajemen aset, dan tiga transaksi, yaitu transaksi pembelian barang/ jasa (kontrak), transaksi penerimaan barang/jasa, dan transaksi pengeluaran atau penggunaan barang/jasa sebagaimana disajikan pada Gambar 1 berikut ini.

a. Perencanaan Pengadaan Awal

dari

kegiatan

pengadaan

adalah adanya permintaan barang/ jasa

yang

datang

dari

pengguna

(user) kepada Pelaksana Pengadaan/ Pengelola. Agar permintaan tersebut dapat terjamin pemenuhannya maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasikan kebutuhan barang/jasa dari penggunanya dan akan

berakhir

dengan

diketahui

besarnya jumlah kebutuhan barang selama horison perencanaannya, dan anggaran yang dibutuhkan.

Identifikasi

kebutuhan

ini

meliputi

informasi yang berkaitan dengan jenis barang, spesifikasi barang, harga, jumlah dan

barang lokasi

yang

diperlukan,

penggunaan

barang.

Sumber informasi untuk keperluan ini adalah pengguna itu sendiri sebab penggunalah yang paling tahu akan kebutuhannya.

Biasanya

kebutuhan

barang dibedakan atas kebutuhan untuk keperluan rutin dan kebutuhan barang untuk kapital/pembangunan.

b. Proses Pengadaan Secara umum untuk mendapatkan barang/jasa dapat diperoleh melalui pembelian

(buy)

atau

pembuatan

(make). Suatu barang/jasa diperoleh dengan cara pembelian bila barang tersebut telah tersedia di pasar (ready stock) pada saat diperlukan, sedangkan barang/jasa akan dibuat bila barang tersebut memerlukan upaya produksi atau konstruksi (make to order) terlebih dahulu untuk dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh keperluan alat tulis diperoleh

dengan

sedangkan diperoleh terlebih

cara

pembelian

bangunan

gedung

dengan dahulu.

cara Dilihat

konstruksi dari

segi

kemampuan pengadaan maka metode

16 LKPP



pengadaan barang dapat dibedakan

teknologi/metoda kerja yang belum

atas pengadaan internal (in sourcing)

dapat dilaksanakan oleh penyedia

dan pengadaan external (outsourcing).

barang/jasa.

Swakelola sebagai salah satu bentuk

Berangkat dari hakekat, pengadaan

pengadaan internal adalah pelaksa-

merupakan

naan pengadaan yang dilakukan ka-

barang/jasa yang dibutuhkan dengan

rena memiliki kemampuan sendiri un-

penyedianya, maka metode pengadaan

tuk melaksanakannya. Oleh sebab itu,

external atau pembelian, ditentukan

mulai dari proses rancangan, perenca-

berdasarkan jenis barang/jasa dan

naan, pelaksanaan, dan pengawasan

penyedianya

direncanakan, dikerjakan, dan diawasi

langsung, seleksi, dan lelang/tender.

sendiri dengan menggunakan tenaga

Pada prinsipnya metoda penunjukkan

dan alat sendiri, walaupun dimungkin-

langsung

kan mengunakan sumber daya dari

penyedia barang hanya satu (tunggal),

luar.

atau

proses

yaitu

digunakan

barang/jasa

yang

menjodohkan

penunjukkan

bila

jumlah

dibutuhkan

bersifat tertentu (khusus) dan atau Pekerjaaan yang dapat di Swakelola

hanya dapat dipenuhi oleh Penyedia

diantaranya pekerjaan yang bersifat

Barang/Jasa tertentu.

rahasia, pekerjaan yang secara rinci tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih

Selain itu, pengadaan barang/jasa da-

dahulu sehingga apabila dilaksanakan

pat dilakukan dengan cara penunjuk-

oleh

akan

kan langsung karena alasan situasional

menanggung resiko besar; pekerjaan

misalnya pekerjaan yang tidak dapat

tersebut dilihat dari segi besaran, sifat,

ditunda-tunda lagi karena telah terjadi

lokasi dan pembiayaannya tidak perlu

keadaan kahar, pekerjaan lanjutan dari

dilakukan dengan cara pelelangan,

pekerjaan yang sedang dilaksanakan

pemilihan langsung dan penunjukan

berdasarkan kontrak yang telah ada

langsung, atau pengadaan langsung

harga satuan tetap dan secara teknis

dan/atau tidak diminati oleh penyedia

merupakan satu kesatuan kegiatan

barang/jasa;

untuk

yang tidak dapat dipecah-pecahkan

proyek percontohan (pilot project) yang

dari pekerjaan sebelumnya, dan peker-

bersifat khusus untuk pengembangan

jaan tambahan yang tidak dapat dielak-

penyedia

dan

barang/jasa

pekerjaan


LKPP 17


Siklus Pengadaan Barang

Harga

Kuantitas

Katalog

Sistem manajemen pemasok

Daftar pemasok

Rencana pengadaan

Inspeksi & Penerimaan

Kualifikasi Pemasok

Proses pengadaan Pembayaran Pengumuman Penawaran Evaluasi Kontrak Monitoring

Simpan

Pemakaian

18 LKPP


Manajemen aset


kan dalam rangka penyelesaian peng-

Pelelangan secara luas dan terbuka

adaan barang/jasa semula sepanjang

melalui papan pengumuman resmi,

dapat dipertanggungjawabkan secara

dan atau media cetak/elektronik.

profesional, dan harganya standar dan tetap.

Selain

itu

dimungkinkan

pula

pembelian langsung yang merupakan Metoda pemilihan (selection) digu-

pengadaan barang/jasa yang dilakukan

nakan bila terbatas jumlah penyedia

secara langsung kepada penyedia

barang/jasa yang sesuai dengan kual-

barang/jasa

ifikasi atau klasifikasinya.

pelelangan,

Pemilih-

tanpa

melalui

pemilihan

proses

langsung.

an dilakukan dengan mengundang

Pengadaan barang/jasa tertentu dapat

lebih dari 1 (satu) penyedia barang/

dilakukan dengan cara pembelian

jasa melalui permintaan penawaran

langsung karena harganya standar

dan negosiasi secara bersaing, se-

dan tetap misalnya BBM, nilainya kecil,

hingga diperoleh harga yang wajar

atau karena alasan situasional misalnya

dan secara teknis dapat dipertang-

pekerjaan yang tidak dapat ditunda-

gungjawabkan. Selain itu, dilihat dari

tunda lagi karena telah terjadi keadaan

segi kepraktisan pemilihan dapat juga

kahar.

dilakukan sebagai proses lebih lanjut atas pelelangan ulang yang mengala-

c. Penyimpanan Barang

mi kegagalan. Barang yang dibeli diharapkan akan Sedangkan metoda pelelangan (ten-

datang

di

gudang

dari

penyedia

der) digunakan bila terdapat tak ter-

sesuai dengan apa yang tertera dalam

batas jumlah penyedia barang/jasa

transaksi pembelian (kontrak), baik

yang sesuai dengan kualifikasi atau

jenis barang, spesifikasi, jumlah, dan

klasifikasinya. Pelelangan dimaksud-

waktunya. Sebelum barang disimpan

kan untuk menciptakan persaingan

di dalam gudang perlu diperhatikan

yang sehat di antara penyedia barang/

transaksi penerimaan barang antara

jasa yang setara dan memenuhi syarat

penyedia dengan pengelola.

berdasarkan tata cara lelang yang transparan dan berkeadilan sehingga terpilih penyedia barang/jasa terbaik.


LKPP 19


Bila

transaksi

penerimaan

barang

Hal yang perlu diperhatikan adalah

semuanya sudah selesai, selanjutnya

tidak diperbolehkan adanya penge-

bagian

melakukan

luaran barang tanpa adanya nota per-

pembayaran, dan pengelola gudang

mintaan barang yang berasal dari

akan menyimpan barang di gudang.

pengguna dan transaksi pengeluaran

Untuk itu kartu stok perlu diisi, agar

barang harus ditandatangani bersama

penambahan

status

antara penerima dan pemberi barang.

sebagaimana

Selanjutnya, setiap transaksi penge-

mestinya. Bagian gudang bertanggung

luaran barang harus dicatat pada kartu

jawab atas barang yang ada di dalam

stok barang. Untuk barang modal (ka-

gudang.

pital) maka akan dilakukan pencatatan

keuangan

akan

barang

pengadaan

tercatat

dan

barang sebagai asset.

d. Penggunaan Manajemen Asset

Barang

dan Selanjutnya

interaksi

antar

kelima

kegiatan ini akan tercermin pada aspek Kegiatan

ini

bagian

operasional antara lain berupa sistem

akhir dari kegiatan pengadaan, dan

mekanisme dan prosedur pengadaan

di

antara

serta pemenuhan barang, yang disebut

pengelola dengan pengguna. Interaksi

dengan siklus pengadaan (procurement

penggunaan barang dimulai dengan

cycle) seperti direpresentasikan pada

adanya

Gambar 2 berikut. Dalam praktiknya,

sinilah

pengguna

merupakan

terjadi

interaksi

permintaan yang

barang

ditandai

dari

dengan

aspek

operasional

sangat

terkait

adanya nota permintaan barang (order

dengan kelancaran dan keefisienan

dari pengguna).

sistem

pengadaan

bahkan

kinerja

sistem pengadaan sangat bergantung Berdasarkan nota ini, bagian gudang

pada kinerja aspek operasional ini.

akan mencocokkan (verifikasi) apakah

Kebijakan pengadaan yang optimal

barang yang diminta pengguna dapat

tidak mungkin bisa dicapai tanpa

dipenuhi atau tidak. Jika tidak, proses

didukung

pembelian perlu dilakukan. Jika barang

operasional ini dengan baik. Oleh sebab

tersedia,

transaksi

itu, perlu kiranya untuk memahami dan

pengeluaran barang antara pengguna

mengelola pengadaan sesuai dengan

dengan bagian gudang.

urutan siklus pengadaannya.

20 LKPP

akan

dilakukan


oleh

berjalannya

aspek


manajerial berdasarkan pengalaman

5. Para Pihak Terkait

tertentu, sumber daya manusia (SDM), Aktivitas pengadaan dilakukan oleh

modal, peralatan, dan fasilitas lain yang

berbagai pihak terkait yang dapat

memadai yang antara lain dapat dibuk-

diklasifikasikan atas tiga pelaku uta-

tikan dengan kualifikasi yang dikeluar-

ma

kan asosiasi profesi yang bersangkutan

yaitu

Pengguna/Pengusul,

Pe-

nyedia Barang/Jasa, dan Pelaksana

atau institusi yang berwenang.

Pengadaan. Pengguna/Pengusul pengadaan barang/jasa adalah individu

Pada prinsipnya pengadaan barang di-

(pejabat) atau unit organisasi yang di-

laksanakan oleh Pelaksana Pengadaan

berikan kewenangan untuk mengusul-

yang berfungsi memilih dan me-

kan pengadaan barang/jasa.

netapkan penyedia barang/jasa sesuai dengan permintaan pengguna/peng-

Pengusul dapat berasal dari peng-

usulnya. Oleh sebab itu, Pelaksana Pen-

guna barang atau unit organisasi yang

gadaan akan berfungsi sebagai fasili-

merepresentasikan pengguna dan di-

tator, koordinator, dan administrator.

berikan kewenangan untuk mengusul-

Lingkup tugas Pelaksana Peng-adaan

kan pengadaan barang/jasa. Sebagai

mulai dari proses permintaan barang/

contoh pembangunan pasar diusul-

jasa

kan bukan oleh pedagang pasar tetapi

pemenang pengadaan dan tersedia-

oleh aparatur Dinas Perpasaran yang

nya barang/jasa siap digunakan oleh

merepresentasikan dan berwenang

penggunanya. Pelaksana Pengadaan

untuk merepresentasikan pedagang

bertanggung jawab atas terlaksana-

pasar dan masyarakat konsumen.

nya proses pengadaan sesuai prinsip-

sampai

dengan

penunjukkan

prinsip dasar pengadaan yakni efektif, Adapun Penyedia barang/jasa adalah

efisien, transparan, kompetitif, adil dan

individu atau badan usaha atau mitra

akuntabel.

kerja yang menjadi penyedia barang/ Jasa dan pihak lain yang secara hukum

Berdasarkan

jenis

barang

mempunyai kapasitas untuk mengada-

diadakan Pelaksana Pengadaan dapat

kan ikatan perjanjian. Penyedia ba-

dibedakan atas Fungsi Pengadaan

rang/jasa harus memiliki persyaratan

yang biasanya menangani pengadaan

profesional, kemampuan teknis, dan

barang yang bersifat operasional dan


yang

LKPP 21


rutin, sedangkan Panitia Pengadaan biasanya

menangani

6. Prinsip dan Etika Pengadaan

pengadaan

barang kapital atau proyek.

Mengingat belum ada formulasi standar terkait

dengan

public

procurement

Dalam melaksanakan pekerjaannya

yang bisa dianut oleh suatu negara

Pelaksana Pengadaan perlu menda-

maka agar pengadaan barang/jasa

pat dukungan dari fungsi terkait lain-

mencapai tujuan sesuai dengan kriteria

nya diantaranya Fungsi Keuangan,

kinerja yang diharapkan sebagaimana

Fungsi Hukum, Fungsi Perencanaan

diuraikan diatas dari berbagai sumber

dan Pengendalian, Fungsi Transpor-

yang ada dapat disarikan prinsip dasar,

tasi, Fungsi Penerimaan, Penyimpanan

etika pengadaan, dan ketentuan umum

dan Pengeluaran, Fungsi Estimasi dan

sebagai berikut.

Pengendalian Biaya, Fungsi Administrasi dan Kontrak, dan Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Fisik. Selain itu perlu pula ditentukan siapa pejabat berwenang yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa, karena

a. Prinsip Dasar Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar sebagai berikut:

Pelaksana Pengadaan pada prinsipnya adalah orang yang membantu Pejabat Berwenang. Pejabat

Transparan: semua ketentuan

dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara

Berwenang

bertanggung

jawab baik dari segi administrasi, keuangan dan manfaat pengadaan barang/jasa

1.

sesuai

ketentuan

dan

prosedur yang berlaku. Oleh sebab itu, Pejabat Berwenang perlu memiliki integritas moral, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi serta kualifikasi teknis dan manajerial.

peninjauan, hasil peninjauan, dan penetapan

Penyedia

Barang/Jasa

harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat dan mampu tanpa diskriminasi. 2. Adil: tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apa pun.

22 LKPP



3.

Bertanggung jawab: mencapai

sasaran baik fisik, kualitas, kegunaan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku

pengaruh/tekanan dari pihak manapun; 8. Integritas: pengadaan

berarti

pelaksana

barang/jasa

harus

berkomitmen penuh untuk memen-

dalam pengadaan barang/jasa.

uhi etika pengadaan;

4. Efektif: sesuai dengan kebu-

9. Good Corporate Governance:

tuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pihak terkait. 5. Efisien:

Memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

b. Etika Pengadaan menggunakan

dana,

daya, dan fasilitas secara optimum untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan biaya yang wajar dan tepat pada waktunya.

memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi, tindakan, atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan imaterial selama proses pengadaan, proses pelaksanaan pekerjaan, dan paska pelaksanaan pekerjaan; berarti

pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut: 1. Melaksanakan

6. Kehati-hatian: berarti senantiasa

7. Kemandirian:

Semua fungsi/pihak yang terlibat dalam

suatu

keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional

tugas

secara

tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa. 2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia. 3. Tidak

saling

mempengaruhi

baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan per-

tanpa benturan kepentingan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP 23


saingan tidak sehat, penurunan

9. Pelaksana Pengadaan hal beri-

kualitas proses pengadaan, dan

kut akan membantu dalam menca-

hasil pekerjaan.

pai tujuan pengadaan, diantaranya adalah:

4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan

a. Memastikan bahwa proses peng-

sesuai dengan kewenangannya.

adaan

barang/jasa

dilaksanakan

dengan mengikuti prinsip dasar dan 5. Mencegah terjadinya perten-

etika pengadaan barang/jasa;

tangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat lang-

b. Memastikan bahwa proses peng-

sung maupun tidak langsung dalam

adaan

proses pengadaan.

pedoman kebijakan dan prosedur

barang/jasa

mengikuti

pengadaan barang/jasa dan tidak 6. Mencegah terjadinya kebocor-

bertentangan

dengan

ketentuan

an keuangan dan kerugian.

lainnya yang lebih tinggi;

7. Tidak menyalahgunakan we-

c.

wenang dan melakukan kegiatan

barang/jasa dilakukan oleh Penye-

bersama dengan tujuan untuk ke-

dia Barang/Jasa yang telah dipenin-

untungan pribadi, golongan, atau

jauan secara administratif, teknikal

pihak lain secara langsung atau

dan finansial serta dapat dipertang-

tidak langsung.

gungjawabkan dalam hal biaya dan

Memastikan bahwa pengadaan

kualitas; 8.

Tidak menerima, menawarkan,

dan atau berjanji akan memberi

d. Memastikan proses pengadaan

hadiah, imbalan, atau berupa apa

barang/jasa dilaksanakan secara

saja kepada siapapun yang diketa-

kompetitif dengan tetap memper-

hui atau patut dapat diduga berkaitan

hatikan aspek keekonomian dan

dengan pengadaan barang/jasa.

efisiensi pelaksanaannya; e.

Menggunakan standar kontrak

(term & condition) yang telah ditetapkan;

24 LKPP



f. Memastikan pengadaan barang/

Daftar Pustaka

jasa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian (kontrak/PO) yang di-

1.

setujui antara pelaksana pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa; g. Dilarang melakukan pengadaan

2.

barang/jasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

7. Penutup 3. Pengadaan barang/jasa publik (public procurement) merupakan pengadaan barang

yang

dapat

dilihat

dari

berbagai sudut pandang baik dari segi penggunanya, pelaksana pengadaan, dan

sumber

dananya.

4.

Aktivitas

pengadaan tidak terbatas pada proses pengadaan, namun cakupan aktivitas pengadaan utama

meliputi

yaitu

lima

rencana

kegiatan

5.

pengadaan,

proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian dan manajemen aset, dan tiga transaksi, yaitu transaksi pembelian barang/ jasa (kontrak), transaksi penerimaan barang/jasa, dan transaksi pengeluaran atau penggunaan barang/jasa.

6. 7.

8.

Arrowsmith. 2004. Public Procurement: An Appraisal of the UNCITRAL Model Law as a Global Standard. International Law & COMPQuarterly Vol17 (2004). Christopher & Gross, “WTO Government ProcurementRules and the Local Dynamicsof Procurement Policies:A Malaysian Case Study, dalam The European Journal of International Law Vol. 17 No.1,(2006),hal 151–185 Christopher & Schooner, “Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global PublicProcurement Market”,dalam Journal of International Law (2007), hal 529, 529 . Edquist, Hommen, &Tsipouri: Public Technology Procurement and Innovation, (Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000) Fraunhofer Institute, “Review of Isues at Stake Study for the European Commission (No ENTR/03/24)”, (December, 2005) Nur Bahagia, “Sistem Inventori”, (Bandung: Penerbit ITB, 2006) United Nation, “UNCITRAL Model Law onProcurement of Goods, Constructionand Services”, 1994 World Trade Organization, “Committee on Government Procurement, Revision of theAgreement on Government Procurement, GPA/W/297”, (December. 11, 2006)


LKPP 25


LAPORAN DAERAH

26 LKPP



Kabupaten Banjar Menghadapi Tantangan Pengadaan Publik Penulis : Samsul, S.Sos Abstraksi Pengadaan publik Pemerintah Kabupaten Banjar dikembangkan dengan alasan besaran dana yang terserap, alat pencapaian target pembangunan, rawan penyalahgunaan, alat kampanye pelestarian lingkungan, prioritas pembangunan dan sebagai faktor strategis. Sejak akhir tahun 2007, Kabupaten Banjar telah memantapkan diri mereformasi pengadaan publiknya dengan menerapkan pelelangan secara elektronik dilengkapi dengan dokumen kebijakan, sekretariat layanan eProcurement (LPSE) dan pusat koordinasi pengadaan barang/jasa (ULP). Langkah ini terbukti mampu mengeliminir tantangan ketiadaan standar operasional prosedur serta kebijakan dalam manajemen pengadaan publik; organisasi pengadaan yang kuat dan efektif; kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi tinggi.

Banjar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP 27


Fungsi Pengadaan Publik Bagi Pemerintahan

publik menjadi perhatian khusus dalam

Di

Yang kedua, pengadaan publik telah

negara

berkembang

khususnya

penyusunan kebijakan.

Indonesia, pengadaan publik akan selalu

dimanfaatkan

menghadapi banyak tantangan dalam

mencapai target-target ekonomi, sosial

pengembangannya.

negara

dan lainnya 5. Besarnya anggaran belanja

memiliki lingkungan ekonomi, sosial,

pemerintah mengakibatkan pengadaan

budaya, dan politik yang tidak ringan.

publik

Pengadaan

diterbitkannya

publik

Setiap

memiliki

fungsi

penting bagi pemerintahan dengan

sebagai

menjadi

alat

motor

utama

penggerak

berbagai

kebijakan

ekonomi.

berbagai alasan . 1

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Pertama, besarnya dana yang terserap

nomor 54 tahun 2010 tentang Peng-

mengakibatkan besar pula pengaruhnya

adaan Barang/Jasa Pemerintah ada-

bagi perekonomian dan perlu dikelola

lah merupakan satu bentuk kebijakan

dengan baik. Memang, di semua negara

terkait pengadaan publik dalam upaya

di dunia, pada periode tahun 2000-an

mengurangi ekonomi biaya tinggi, men-

perkiraan besaran dana pemerintah

dorong terjadinya pesaingan usaha

yang

yang sehat, meningkatkan penggunaan

terserap

dalam

pengadaan

mencapai 10% hingga 30% dari PNB2 .

produk dalam negeri dan keberpihakan kepada pengusaha kecil. Dimana pada

Untuk Indonesia pada kwartal IV tahun

akhirnya semua berdampak luas pada

2010 konsumsi pemerintah mencapai

perekonomian Indonesia secara keselu-

12% dari PDB3

ruhan.

dimana didalamnya

termasuk pengadaan barang/jasa. Sementara di daerah, khususnya Kaliman-

Ketiga,

tan Selatan komponen konsumsi peme-

pengadaan publik memiliki potensi

rintah pada tahun 2009 sebesar 6,75%

untuk

dari PDRB .

bahasa masa kini mengandung potensi

4

dengan

berbagai

disalahgunakan

atau

alasan dalam

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang Untuk itulah, kemudian faktor efisiensi

menjadi

dan efektifitas anggaran pengadaan

pembangunan.

28 LKPP


momok

menakutkan

Hal

ini

dari

terungkap


secara gamblang dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa 43% kasus yang ditangani KPK adalah terkait Pengadaan Barang/Jasa . 6

merupakan

tantangan

yang

tidak bisa dianggap ringan bagi sektor pengadaan publik. Entitas pengadaan publik

harus

bisa

menyesuaikan

kebijakan dan target pengembangan pengadaan publik dengan tuntutan globalisasi. Isu utama tersebut antara lain perdagangan bebas dan pelestarian lingkungan (green procurement). Untuk itulah

kemudian

dalam

salah

satu

kebijakan dan aturan khusus dalam Perpres 54 dicantumkan tentang konsep ramah lingkungan. Kelima,

di

ekonomi,

lingkungan,

perdagangan

sosial,

internasional

dan adalah

berkembang

antara

lingkungan

ekonomi, sosial dan politik terkait pengadaan publik terjadi terhadap dua hal penting yaitu, manajemen kebijakan.

dan entitas pengadaan untuk memilih prioritas optimal selalu saja ada yang harus dikorbankan untuk mencapai salah satu tujuan7. Terakhir, seiring dengan tantangantantangan diatas termasuk pesatnya perkembangan teknologi menempatkan aktifitas pengadaan publik tidak lagi sebagai sebuah kegiatan sekunder dalam pembangunan daerah. Praktisi pengadaan juga harus terlibat dalam perencanaan pengadaan publik karena perannya yang besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

negara

ketidakselarasan

dan

termasuk didalamnya tentang sasaran

sangat sulit bagi pembuat kebijakan

Keempat, globalisasi dan pasar bebas adalah

Sedangkan disisi kebijakan pengadaan

Ruang

lingkup

manajemen adalah terkait komponen cost yaitu kualitas, waktu dan biaya (lebih dari sekedar persoalan harga), meminimalisasi resiko usaha, keuangan dan teknis, meningkatkan kompetisi dan memperbaiki integritas.

Dalam satu dekade terakhir pengadaan barang/jasa pemerintah atau government procurement mengalami perubahan yang mendasar dari kegiatan yang bersifat transactional kearah strategical. Transactional mengandung pengertian bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa hanyalah proses administratif dari upaya mendapatkan

barang/jasa

dengan

beberapa pilihan kegunaan. Hal ini


LKPP 29


memunculkan variasi kinerja terhadap

Pembangunan

daerah

Kabupaten

barang/jasa yang sejenis.

Banjar merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan provinsi

Perubahan kearah strategical adalah

yang dilakukan secara terus menerus

bahwa proses pengadaan barang/jasa

dan berkesinambungan menuju ke arah

didekati sebagai satu kesatuan yang

perubahan yang lebih baik.

utuh dan berkesinambungan. Elemen strategis dalam siklus pengadaan ba-

Hal

ini

sejalan

dengan

rang/jasa adalah manajemen sumber

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

daya (sourcing), pelelangan (tendering),

Pemerintahan Daerah, yang menuntut

manajemen kontrak (contract manage-

adanya perubahan paradigma baru

ment) dan manajemen aset (asset man-

untuk lebih mengutamakan prinsip-

agement).

prinsip

penyelenggaraan

Undang-

otonomi

daerah yang memperhatikan aspek Konsep ini memperkenalkan tentang

demokrasi, keadilan, pemerataan, dan

pengadaan barang/jasa sebagai suatu

potensi daerah.

siklus utuh dari proses pemenuhan kebutuhan

pemerintah

dalam

Perekonomian Kabupaten Banjar dapat

menjalankan fungsinya sebagai pelayan

dilihat besaran nilai PDRB, dimana

masyarakat atau public services .

selama tahun 2008 Kabupaten Banjar

8

mampu menghasilkan nilai tambah bruto

Tantangan Pengadaan Publik di Kabupaten Banjar.

sebesar 5,89 trilyun rupiah, yang jika dihitung dengan harga konstan sebagai dasar mengukur yang menunjukkan

Kabupaten Banjar merupakan wilayah di

laju

Provinsi Kalimantan Selatan beribukota

keseluruhan

di Martapura. Terdiri dari 19 kecamatan

triliyun rupiah. Pertumbuhan ekonomi di

dengan 290 desa/kelurahan dengan

Kabupaten Banjar tahun 2009 mencapai

luasan wilayah 4.668,5 km2. Jumlah

7,51 persen9.

penduduk

Kabupaten

Banjar

pertumbuhan adalah

ekonomi sebesar

secara 3,23

pada

pertengahan tahun 2007 sebanyak

Kemudian berdasar laporan sementara

470.162 jiwa.

yang disampaikan ke Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, total

30 LKPP



Kabupaten/Kota (1) 01 Tanah Laut 02 Kotabaru 03 Banjar 04 Barito Kuala 05 Tapin 06 Hulu Sungai Selatan 07 Hulu Sungai Tengah 08 Hulu Sungai Utara 09 Tabalong 10 Tanah Bumbu 11 Balangan 71 Banjarmasin 72 Banjarbaru Kalimantan Selatan

2007 (2) 4,86 6,60 6,34 0,34 4,86 4,85 6,30 4,93 4,68 4,20 5,18 6,40 5,67 6,01

2008 (3) 5,40 6,20 6,94 0,96 4,94 5,13 6,99 6,51 6,13 8,02 5,07 6,01 5,83 6,23

2009*) (4) 5,20 5,36 6,28 3,05 4,51 5,27 6,89 5,25 6,22 5,67 5,72 5,42 5,90 5,01

  anggaran belanja daerah Kabupaten

Hal

yang

penting

bagi

daerah

Banjar adalah sebesar 800 milyar rupiah.

memaksimalkan

anggaran

belanja

Dari total tersebut 41% atau 331 milyar-

daerah

nya merupakan belanja barang/jasa dan

menjadi wilayah pengadaan publik

modal10 yang menjadi porsi pengadaan

dalam upaya pencapaian visi dan misi

publik.

Kabupaten Banjar menjadi kabupaten

khususnya

alokasi

yang

yang Sejahtera dan Islami disegala sisi. Apabila dibandingkan dengan PDRB

Seperti telah diuraikan pada penjelasan

atas dasar harga konstan maka proporsi

awal, target-target ekonomi, sosial dan

pengadaan publik ini mencapai 10%

lainnya menjadi perhatian yang penting

dari PDRB. Besaran ini tentunya cukup

bagi penetapan kebijakan pengadaan

untuk menggambarkan pengaruh peng-

publik daerah.

adaan publik dalam laju pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Ban-

Sampai akhir tahun 2007 belum ada

jar.

kebijakan

khusus

yang

diterapkan

pemerintah Kabupaten Banjar dalam Dari

data

tabel

1,

dapat

dilihat

rangka

perbaikan

gambaran pertumbuhan perekonomian

pengadaan

Kabupaten Banjar tidak menunjukkan

tahun 2005 telah ditunjuk satu unit

perkembangan yang menggembirakan

pada sekretariat daerah, yaitu Bagian

bahkan

sementara

Pembangunan, yang menjadi pengawas

mengalami perlambatan sebesar 0,6%

dan pengendali pengadaan barang/jasa

menurut

angka

publik.

manajemen Meski

sejak

di tahun 2009. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP 31


dengan nilai diatas 100 juta rupiah atau

Indonesia, seperti juga yang terjadi

lelang umum.

di Gambia pada periode tahun 1998. Menurut catatan Bank Dunia, setidaknya

Namun, karena masih belum definitifnya

ada

3

hal

penting yang

menjadi

fungsi dan peran Bagian Pembangunan

tantangan pengadaan publik di negara

sebagai koordinator pengadaan ba-

berkembang yaitu:

rang/jasa maka maksimalisasi pencapaian sasaran pengadaan publik masih

•

Ketiadaan standar operasional

belum teridentifikasi dengan baik.

prosedur serta kebijakan dalam manajemen pengadaan publik;

Sampai saat ini belum tersusun satu

•

model pengukuran yang komprehensif

yang kuat dan efektif;

dan

•

dapat

dipertanggungjawabkan

Ketiadaan organisasi pengadaan Ketiadaan sumber daya manusia

terkait kinerja anggaran pengadaan

dibidang pengadaan kompeten dan

publik dalam sektor perekonomian,

berdedikasi tinggi11.

sosial

dan

lingkungan

lainnya.

Kondisi

ini

menyebabkan

sulitnya

menyelaraskan antara hasil yang telah

Kabupaten Tantangan

Banjar

Menghadapi

dicapai oleh aktifitas pengadaan publik dengan sasaran pembangunan secara

Langkah

keseluruhan. Kondisi ini perlu segera

menghadapi tiga tantangan tersebut

dilakukan perubahan strategik agar

adalah

porsi 41% anggaran pengadaan publik

memandang kinerja pengadaan publik.

dapat benar-benar berdampak positif

Setiap tahun pemerintah menyusun

bagi tercapainya target pembangunan

anggaran belanja dalam jumlah yang

Kabupaten Banjar yaitu kesejahteraan

sangat fantastis namun dari sisi manfaat

rakyat.

masih disangsikan oleh masyarakat.

Setidaknya ada tiga kelemahan utama

Ini karena secara general besarnya

yang sekaligus juga menjadi tantangan

anggaran itu tidak terlalu berbanding

bagi reformasi pengadaan publik di

lurus dengan peningkatan kesejahteraan

Kabupaten Banjar. Mungkin hal ini

masyarakat, baik melalui peningkatan

umum terjadi disebagian besar daerah

pendapatan maupun kualitas hidup

terutama kawasan tengah dan timur

lainnya.

32 LKPP


strategik meluruskan

utama mindset

dalam dalam


Selain karena persoalan pemborosan,

Untuk sampel di Kabupaten Banjar, dapat

korupsi, dan permasalahan inefisiensi

kita lihat dalam pengisian formulasi

lainnya, ada hal lain yang mendasar yaitu

dokumen

tentang mindset dalam memandang

Anggaran

anggaran belanja. Ini tentang konsep

pelaksanaan pengadaan publik. Sangat

cost

perbedaan

sedikit unit kerja yang aware terhadap

mendasar antara cost atau biaya dengan

pengisian indikator kualitatif anggaran.

price atau harga.

Sebagian besar waktu dan tenaga

dan

price.

Ada

Dokumen (DPA)

Pelaksanaan

sebagai

landasan

tercurah hanya untuk pengisian formulir Harga merupakan nilai relatif dari

mata anggaran atau rekening. Tidaklah

produk. Karena sifat relatifnya harga tidak

terlalu

serta merta menunjukkan besarnya

terkait outcome ataupun benefit, yang

sumber daya yang diperlukan dalam

terpenting

menghasilkan produk. Sedangkan biaya

terserap.

penting

komitmen

berapa

kualitatif

besar

anggaran

merupakan nilai absolut dari seluruh sumber daya dalam menghasilkan satu

Semestinya

menilai

pelaksanaan

produk. Dalam pengertian ini, ketika kita

pengadaan publik harus mengikuti

menentukan komponen penghematan

prinsip cost base. Sehingga uanglah

biaya setidaknya terdiri dari kualitas,

yang mengikuti fungsi, atau money follow

waktu, dan harga.

the function, bukan sebaliknya. Prinsip ini memunculkan kebutuhan (need) terkait

Sementara keberhasilan

dalam

realitas

pelaksanaan

ukuran

barang/jasa dalam rangka mewujudkan

anggaran

sasaran kegiatan yang telah ditetapkan

pembangunan lebih diarahkan kepada

dalam perencanaan.

pencapaian output. Penilaian berbasis output merupakan orientasi jangka

Atas kesadaran ini langkah demi langkah

pendek. Kemudian disisi pengguna,

perbaikan tahapan pengadaan publik

pencapaian

pembangunan

terus dilakukan Pemerintah Kabupaten

dinilai lebih kepada besaran anggaran

Banjar. Salah satu yang paling berperan

bukan

adalah

kegiatan

berdasarkan

kemanfaatan

memperluas informasi

keterlibatan

terkait waktu dan kualitas. Hal ini

teknologi

menghilangkan obyektifitas terhadap

pembangunan yang ditujukan dalam

penilaian kegiatan pembangunan.

rangka

menunjang

dalam

proses

pembangunan,


LKPP 33


pengembangan, implementasi

pemeliharaan, sistern

dan

eGovernment

Pemerintah Kabupaten Banjar. 12

tifitas, dan efisiensi.13

2. Penguatan Organisasi Pengadaan Publik Sejak diterbitkannya Peraturan Bupati

Pada awal tahun 2008, Kabupaten Banjar memulai langkah reformasi pengadaan

Banjar Nomor 04 Tahun 2008 legitimasi

dalam

Bagian Pembangunan sebagai leading

rangka

menghadapi

tiga

tantangan pengadaan publik, yaitu :

sector

koordinasi

pengadaan

1.Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Pengadaan Publik

di

dan

pelayanan

Kabupaten

Banjar

semakin kuat. Dari sini informasi dan sosialisasi terkini terkait pelaksanaan pengadaan tersalur dengan baik. Meski

Bertepatan dengan komitmen Bupati

bentuknya belum seperti Unit Layanan

Banjar pada akhir tahun 2007 untuk

Pengadaan namun tugas dan fungsi

segera menerapkan eProcurement atau

sudah mendekati.

pengadaan barang/jasa menggunakan teknologi informasi yang disampaikan

Penguatan ini semakin terasa dengan

dalam

dibentuknya

rapat

dihadapan

koordinasi

seluruh

mingguan

kepala

SKPD,

Sekretariat

Layanan

eProcurement yang berfungsi sebagai

langkah penyusunan ditataran kebijakan

fasilitator

antara

penyedia

barang/

mulai dilakukan.

jasa dan panitia pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Realisasinya dengan diterbitkan Peratu-

Fungsi ini juga sama persis dengan

ran Bupati Banjar Nomor 04 Tahun 2008

organisasi Layanan Pengadaan Secara

tentang Pedoman Pelaksanaan Proses

Elektronik (LPSE) yang termaktub jelas

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan

dalam Perpres 54 tahun 2010.

Sistem E-Procurement pada awal 2008. Peraturan Bupati ini diterbitkan sebagai

Selain kelembagaan Bagian Pemba-

langkah awal perbaikan manajemen

ngunan juga dibackup oleh Tim Adhoc

pengadaan publik di Kabupaten Banjar

yang berasal dari praktisi-praktisi peng-

terkait transparansi, akuntabilitas, efek-

adaan dan teknologi informasi yang tidak dibatasi oleh pangkat dan jabatan.

34 LKPP



No 

LPSE 

Paket  Pengadaan 

Paket  Pengadaan  Selesai 

Pagu  (Juta Rp) 

Nilai Hasil  Lelang (Juta  Rp) 

Selisih  (Juta Rp) 

% 

1  2 

Kabupaten Balangan  Kabupaten Banjar 

102  175 

71  14 

72.692  14.443 

66.926  12.594 

5.766  1.849 

7,93  12,80 

3  4 

Kabupaten HSU  Kabupaten Tabalong 

10  13 

0  11 

0  5.372 

0  4.533 

0  839 

0,00  15,61 

5  6 

Kabupaten Tanah Laut  Kabupaten Tapin 

4  3 

2  0 

2  0 

1.893  0 

107  0 

5,36  0,00 

7  8 

Kota Banjarbaru  Kota Banjarmasin 

454  333 

351  252 

214.893  336.603 

189.687  298.827 

25.205  37.776 

11,73  11,22 

 

Sehingga tim yang dinamakan Tim Pengembangan

E-Procurement

ini

benar-benar terisi oleh personil yang terbukti kompetensinya. Tim ini terdiri dari 10 orang dengan komposisi 7 orang

ahli

pengadaan

yang

telah

lama berkecimpung di pengadaan barang/jasa pemerintah dan 3 orang implementator teknologi informasi yang telah mampu menerapkan TI pada unit SKPD-nya masing-masing. Komposisi ini terbukti efektif dalam mengatasi kendala-kendala teknis implementasi eProcurement dilapangan. Termasuk ketika diambilnya keputusan migrasi sistem eProcurement ke dalam komunitas besar Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LKPP pada awal tahun 2011, pengalaman yang telah ada sangat mempermudah. Tercatat pada Smart Report LKPP progres diawal migrasi sangat menggembirakan. Dari

talnya sudah 175 paket.14

3. Upgrading kuantitas dan kualitas SDM Pengadaan Sejak awal 2008 bertepatan dengan didorongnya gerbong reformasi pengadaan barang/jasa melalui implementasi eProcurement, upaya penambahan SDM yang memenuhi syarat sebagai panitia pengadaan terus dilakukan. Hasilnya di tahun 2010 tercatat 149 orang PNS Kabupaten Banjar telah memiliki sertifikat ahli pengadaan. Oleh Bagian Pembangunan setda Kab. Banjar

seluruh

personil

ini

dalam

penugasannya selalu diseimbangkan dari sisi pengalaman dan kapabilitas. Personil ahli pengadaan junior selalu di dampingi oleh personil yang telah berpengalaman dalam satu tim. Hal ini mempercepat proses pematangan pengalaman dan memperkecil resiko

hanya 3 paket di bulan April, di bulan Juni sudah mencapai 132 paket atau toLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP 35


kesalahan prosedur pengadaan.

adaan publik di Kabupaten.

Inisiatif lain adalah mendorong personil

Banjar

ahli pengadaan yang telah berpengalam-

penyedia yang terdaftar pada sistem

an untuk mengikuti training-training

hingga akhir 2009 tidak kurang dari

pendalaman kompetensi pengadaan

1.800 penyedia yang berasal dari dalam

melalui lembaga-lembaga resmi se-

dan luar Kabupaten Banjar.

secara

menyeluruh.

Jumlah

perti LKPP, Departemen PU, dan lembaga berkompeten lainnya.

Bahkan tahun 2008, prestasi Kabupaten Banjar dalam menerapkan eProcurement

Terlebih lagi sejak terbitnya Perpres 54

telah mendapatkan penghargaan dari

tahun 2010 pada medio Agustus 2010

majalah Nasional Warta Ekonomi melalui

secara intensif bekerjasama dengan

eGov Award 2008 sebagai Kabupaten

Badan

Implementator eProcurement Terbaik.15

Kepegawaian

Daerah

telah

dilaksanakan sosialisasi dan bimtek pendalaman materi Perpres 54 tahun

Sampai akhir 2008, telah dilakukan

2010.

256 kali pelelangan dan 297 kali di tahun 2009. Dari jumlah itu 194 paket

Tahun 2011 Kabupaten Banjar telah

pekerjaan ditahun 2008 sukses di

membentuk Unit Layanan Pengadaan dan

lelang dan mendapatkan pemenang

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

dengan nilai anggaran sebesar Rp

dalam format kelembagaan yang non

148.895.479.697,-Tahun 2009 ada 213

permanen menempel pada struktur

paket pekerjaan dengan nilai sebesar

keorganisasian Bagian Pembangunan

Rp. 266.508.699.996,-.

Sekretariat Daerah Pemkab Banjar. Pelaksanaan e-Procurement memberi-

Dampak Reformasi Manajemen Pengadaan Publik di Kabupaten Banjar

kan peluang besar bagi Penyedia Barang/Jasa kualifikasi kecil untuk menjadi pemenang, dimana prosentase yang diperoleh sebesar 91% di tahun 2008

Keterlibatan teknologi informasi dalam

dan 84% di tahun 2009.

proses pengadaan publik di Kabupaten Banjar atau e-Procurement telah ber-

Penyedia Barang/Jasa pemenang seba-

dampak positif bagi reformasi peng-

gian besar berlokasi di Kabupaten Ban-

36 LKPP



jar dan sekitarnya dengan prosentase 93% tahun 2008 dan 88% tahun 2009. Ini membuktikan bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi, aplikasi e-Procurement yang sangat terbuka tetap tidak merugikan Penyedia Barang/ Jasa lokal. dari

Rp.

132.802.472.347,00

nilai

pelelangan telah

mencatatkan nilai sisa anggaran sebesar 10.348.634.353,00

atau

(7,8%)

pada tahun 2008 dan untuk tahun 2009 dengan 213 paket pekerjaan senilai Rp.

266.508.699.996,00

mencatatkan

nilai

berhasil

sisa

anggaran

Rp 16.087.311.375,00 (6,08%). 16

kinerja

Kabupaten

di

atas

menunjukkan

bahwa disisi kebijakan, kelembagaan, kuantitas dan kualitas SDM menunjukkan perkembangan positif bahwa Ka-

pengadaan Banjar

publik

cenderung

meningkat. Hal ini bisa dilihat dari sistem smart report LPSE LKPP yang mencatatkan bahwa sampai 20 Juni 2011 telah dilakukan pelelangan sebanyak 175 paket dengan nilai pagu 14,44 milyar rupiah dan nilai efisiensi yang dihasilkan sebesar 1,49 Milyar atau 12% dari total pagu lelang.

tangan pengadaan yang ada. Fungsi

pengadaan

Kabupaten dengan

Banjar

fungsi

publik tidak

bagi

berbeda

pengadaan

secara

umum. Kuantitas nominal yang terserap dalam pengadaan publik berpengaruh besar dalam prekonomian daerah, hal ini dibuktikan dengan porsi 10% dari PDRB atas dasar Harga Konstan yang

Semenjak bermigrasi menggunakan SPSE

Angka-angka

bupaten Banjar mampu mengatasi tan-

Dan

Rp.

Kesimpulan

sekaligus berarti juga mempengaruhi laju perekonomian daerah. Untuk itu anggaran pengadaan publik dapat dijadikan satu alat, indikator sekaligus landasan bagi disusunnya berbagai kebijakan yang terkait dengan kebijakan

disektor

perekonomian,

social, dan sektor lainnya. Lemahnya fungsi kontrol atas indikatorindikator dan data akan membuka peluang terhadap terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran pengadaan publik daerah. Untuk itu, faktor efisiensi,


LKPP 37


efektifitas,

transparansi,

akuntabilitas

Namun paling tidak melalui komitmen

serta persaingan yang kompetitif harus

bersama menerapkan peraturan yang

dapat dijaga dalam sebuah rangkaian

ada serta didukung oleh tools teknologi

kebijakan, manajemen dan peningkatan

informasi dan profesionalisme praktisi

kompetensi SDM.

pengadaan prioritas utama bisa dicapai dengan baik.

Selain

bertanggungjawab

pencapaian

terhadap internal

Untuk itu, pekerjaan rumah bagi Ka-

pengadaan publik yang menjadi wujud

bupaten Banjar khususnya dan dae-

artifisial

rah pada umumnya adalah merubah

di

sasaran/target

pelaksanaan

daerah

juga

pembangunan

dituntut

mampu

persepsi pengadaan publik sebagai

mengadopsi kepentingan-kepentingan

proses transactional, dalam upaya men-

global terutama persoalan pelestarian

dapatkan barang/jasa secara kuanti-

lingkungan. Sebagai bagian dari entitas

tas, menjadi sebuah proses strategical

global, praktisi pengadaan publik daerah

dalam upaya mewujudkan target pem-

juga harus berupaya mendukung isu-

bangunan secara menyeluruh. Perubah-

isu lingkungan.

an persepsi ini akan berdampak pada penyusunan dan penerapan kebijakan,

Hal ini hanya bisa terwujud dengan

pemilihan dan pengembangan teknolo-

adanya

gi pengadaan yang akuntabel dan pem-

koordinasi

kegiatan Layanan

dan

pengadaan Pengadaan

pemusatan

melalui (ULP)

Unit

binaan SDM dengan standarisasi yang

melalui

profesional baik dari sisi keahlian mau-

standarisasi dokumen, prosedur, dan

pun penghasilan (salary).

hasil. Fungsi-fungsi diatas harus menjadi Memang

diakui

mudah

jiwa dan semangat dalam menghadapi

kebutuhan

tantangan pengadaan publik teruta-

manajemen pengadaan publik terkait

ma dalam penyusunan kebijakan dan

kualitas, waktu, dan harga dengan arah-

standar operasional manajemen peng-

arah kebijakan yang sangat dipengaruhi

adaan, pembentukan, dan penguatan

oleh kepentingan politik, sosial, budaya,

kelembagaan serta pembinaan SDM.

menyelaraskan

tidaklah semua

dan lingkungan.

38 LKPP



Tentu masih akan banyak tantangan kedepan yang akan dihadapi Kabupaten Banjar, namun tiga hal yang telah berhasil dijalankan tersebut dapat menjadi modal yang kuat dalam menghadapinya.

Daftar Pustaka 1

Khi V Thai, “Challenges In Public Procurement”, dalam Challenges In Public Procurement: An International Perspective Volume 3, PrAca demics Press, 2004

2

Callendar, G. & Mathews, D. (2000). “Government Purchasing: An Evolving Profession?” Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 12 (2): 272-290

3

Badan Pusat Statistik RI, “Laporan Bulanan Sosial Ekonomi”, Juni 2011: hal. 19

4

Badan Pusat Statistik-Kalsel, “Tinjauan Perekonomian Kalimantan Selatan, 2009: hal 15

5

Thai, K. V. (2001). “Public Procurement Re-examined.” Journal of Public Procurement, 1 (1): 9-50.

6

Abdullah Hehamahua,Penasihat KPK, “PBJ, Korupsi & Reformasi Birokrasi” (Makalah diajukan pada Rakornas LPSE se-Indonesia tanggal 8 Juni 2011)

Federal Acquisition Institute (1999). The Federal Acquisition Process. Washington, DC: Author.

7

Samsul,S.Sos, “Pembangunan Terjebak Harga”, Kolom Opini Harian Banjarmasinpost 21 Juni 2011,

8

Hal. 26. 9

BPS Kabupaten Banjar, “Kabupaten Banjar Dalam Angka 2010”, Hal. 313

10

APBD TA 2010 dari 524 Pemda (Sumber: Perda APBD TA 2010 - per 25 Juni 2010 - Data bersifat sementara), dalam http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/filemanager/1/103/98/39/ (diakses tanggal 21 Juni 2011.

11

Wayne A. Wittig and Habib Jeng, “Challenges In Public Procurement: Comparative Views Of Public Procurement Reform In Gambia”, PrAcademics Press, 2005.

12

Bappeda Kabupaten Banjar, “Dokumen Masterplan Pengembangan TIKDA Kab. Banjar 2008-2010”, Hal 1

13

Peraturan Bupati Banjar Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dengan Sistem E-Procurement, 15 Januari 2008.

14 15

http://report-lpse.lkpp.go.id/Paket.aspx (diakses tanggal 22 Juni 2011) http://id.banjarkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1701:kab-banjar--inisiator-aplikasi-eprocurement-egovernment-award-2008&catid=71:tikda (diakses tanggal 22 Juni 2011)

16

Bagian Pembangunan Setda Kab. Banjar, “Laporan Akhir Tahun 2009 Sekretariat Layanan eProcurement Kabupaten Banjar”, Februari 2010.


LKPP 39


KAJIAN UMUM

40 LKPP



Abstrak Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diberlakukan sejak 6 Agustus 2010. Dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Keppres 80/2003, terdapat beberapa perubahan mendasar dalam hal organisasi pengadaan, kewenangan dan tanggung jawab pejabat pengadaan yang lebih besar, prosedur pengadaan yang dipermudah, E-Procurement, dan sebagainya. Selama hampir satu tahun penerapannya tentu saja muncul berbagai persoalan yang perlu ditelaah dan dipeninjauan, bahkan terdengar pula pendapat bahwa Perpres 54/2010 perlu direvisi. Persoalan apa saja yang muncul di lapangan? Apakah perlu segera direvisi? Pertanyaan semacam itulah yang ingin dijawab oleh tulisan ini melalui telaah yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tulisan ini adalah semacam riset atas berbagai respon dari entitas pengadaan di lapangan dari seluruh Indonesia yang dikumpulkan melalui diskusi, konsultasi, surat menyurat, dan komunikasi elektronik (email) sejak diberlakukannya Perpres 54/2010 sampai dengan pertengahan Juli 2011. Akhirnya terkumpul 514 entries, yang kemudian dikelompokkan ke dalam 15 isu menonjol yang paling sering dipersoalkan. Isu tersebut umumnya menyangkut organisasi pengadaan, conflict of interest, tata cara dan prosedur pengadaan (terutama kendaraan pemerintah dengan GSO, Standar Dokumen Pengadaan (SDP)), dan lain sebagainya. Setelah Penulis mengulas kelimabelas isu tersebut, dapat dikatakan bahwa hampir semua isu telah dijawab oleh LKPP melalui berbagai Pedoman maupun Peraturan Kepala LKPP yang semuanya dengan mudah dapat diakses melalui website LKPP. Pedoman-pedoman itu terbukti mampu “mendukung” dan mengisi “kekosongan” yang sifatnya teknis operasional dari Perpres 54/2010. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Perpres 54/2010 tidak perlu direvisi dalam waktu dekat.

Peninjauan Satu Tahun Pelaksanaan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penulis : Dr. Ir. Agus Prabowo Widita Kasih Pramita, SKM


LKPP 41


perhatikan good governance; tumbuh

Latar Belakang

berkembangnya proses inovasi, suLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/

burnya ekonomi kreatif, dan kemandi-

Jasa

berperan

rian industri; terciptanya sistem reward

penting dalam penyusunan regulasi di

& punishment yang lebih adil; dan ada-

bidang pengadaan barang/jasa. Salah

nya kepastian aturan yang sebelumnya

satu diantaranya adalah penyusunan

belum jelas.

Pemerintah

(LKPP)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/

Perpres 54/2010 akan disempurnakan

Jasa Pemerintah untuk menggantikan

dan “dinaikkan” kedudukannya dengan

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor

aturan Pengadaan Barang/Jasa setingkat

80

Undang-Undang. Rancangan Undang-

Tahun

2003

tentang

Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Undang

(RUU)

tentang

Pengadaan

Pemerintah.

Barang/Jasa tersebut saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

Perpres No 54 Tahun 2010 ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang

Diharapkan UU Pengadaan Barang/Jasa

Yudhoyono sekitar satu tahun yang lalu,

dapat menjadi payung hukum (umbre-

yaitu pada tanggal 6 Agustus 2010, dan

lla act) bagi peraturan pengadaan yang

berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sejak

lebih rendah; dapat mengatasi insinkro-

saat itu, sosialisasi Perpres 54/2010 te-

nisasi peraturan di bidang pengadaan;

lah diselenggarakan di 23 kota dengan

dan menciptakan unifikasi hukum dari

mengundang Pemerintah Daerah dan di

berbagai peraturan perundangan yang

Jakarta dengan mengundang kemente-

diatur oleh berbagai kementerian.

rian dan lembaga di tingkat pusat. Terbitnya Perpres Nomor 54 ini diharapkan mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat; efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD; tersedianya aturan, sistem, metode dan prosedur lelang yang lebih sederhana dengan tetap mem-

42 LKPP



Tujuan

Metodologi

Selama hampir satu tahun Perpres

Metode peninjauan dilakukan dengan

54/2010

mengolah

tersebut

berlaku

dan

berbagai

data

yang

diterapkan, tentu saja muncul berbagai

bersumber dari berbagai pelaksanaan

persoalan

pengadaan yang krusial dalam Perpres

di

lapangan,

termasuk

pendapat dari beberapa pihak bahwa

54/2010.

Permasalahan

tersebut

Perpres 54/2010 perlu segera direvisi.

disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Berkaitan dengan pendapat tersebut,

LKPP melalui diskusi dalam advokasi

Penulis

mengetahui

PBJ, pertanyaan via surat resmi, e-mail,

respon dari entitas pengadaan atas

dan konsultasi langsung, serta temuan

penerapan Perpres 54/2010 di lapangan,

di lapangan selama hampir satu tahun,

sehingga tujuan peninjauan satu tahun

yaitu mulai bulan Agustus 2010 sampai

Perpres 54/2010 ini adalah mengetahui

dengan Juli 2011. Setelah permasalahan

penerapan Perpres 54/2010 di K/L/D/I,

dijawab, Penulis mengklasifikasikannya

mengetahui kasus-kasus pengadaan

berdasarkan topik/isu spesifik.

merasa

perlu

yang terjadi di K/L/D/I, mengetahui isuisu pengadaan yang sering ditanyakan, dan mendapatkan masukan seputar Perpres 54/2010. Masukan dan saran yang diperoleh kelak akan dijadikan input untuk revisi Perpres 54/2010, apabila dibutuhkan.


LKPP 43


“Metode peninjauan dilakukan dengan mengolah berbagai data yang bersumber dari berbagai pelaksanaan pengadaan yang krusial dalam Perpres 54/2010”

44 LKPP



Hasil dan Pembahasan Selama bulan Agustus 2010 sampai dengan Juli 2011 terkumpul 514 entries/ pertanyaan dari K/L/D/I dan Penyedia

Barang/Jasa dari seluruh Indonesia. Isu yang ditanyakan sangat beragam, yaitu:

Isu yang Ditanyakan oleh K/L/D/I dan Penyedia Barang/Jasa


LKPP 45


Selain isu-isu diatas, terdapat beberapa K/L/D/I yang berkonsultasi mengenai proses pengadaan yang tengah mereka hadapi, diantaranya mengenai eskalasi harga, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pakta Integritas, pembayaran

pekerjaan, neraca aset, pengadaan buku, denda, pengadaan alat kesehatan dan obat, jasa pencetakan, dan dana DAK. Setelah diklasifikasi, terdapat 15 isu yang paling menonjol, yaitu:

Isu yang Menonjol

46 LKPP



Selanjutnya menonjol

kelimabelas diatas

dapat

isu

yang

diuraikan

menandatangani berbagai Berita Acara (BA).

sebagai berikut: Sesuai amanat Pasal 130 Perpres 54/2010, ULP wajib dibentuk K/L/D/I

1. ULP/Pejabat Pengadaan

paling lambat tahun 2014. Dalam hal Selain pertanyaan mengenai tugas

ULP belum terbentuk atau belum mam-

pokok dan fungsi ULP, muncul per-

pu melayani keseluruhan kebutuhan

tanyaan mengenai struktur organisasi

Pengadaan, peran ULP dilakukan oleh

Pokja ULP. Perlukah Pokja ULP memi-

Panitia Pengadaan (termasuk menetap-

liki struktur organisasi yaitu ketua, se-

kan penyedia dan menjawab sanggah-

kretaris, dan anggota.

an). Sampai saat ini telah terbentuk sekitar 100 ULP, dimana dampaknya akan

Organisasi dalam Pokja ULP tidak diatur

terlihat pada tahun-tahun yang akan

rinci dalam Perpres 54/2010. Mengapa

datang. Keputusan Kepala LKPP tentang

tidak diatur? Karena struktur Pokja

Tatacara Pembentukan ULP sebagai

ULP bukan seperti pimpinan dan anak

pengganti SK-Ka-LKPP No. 02/2009 se-

buah, tetapi bersifat kolektif-kolegial

dang dalam proses finalisasi oleh LKPP.

yang terdiri dari pejabat-pejabat yang mengerti aturan pengadaan, substansi/

2. Pengadaan Langsung

teknis pekerjaan, substansi kontrak, dan dapat pula ditambah dengan

Ketentuan

bidang keahlian lainnya. Jadi, dengan

adalah tidak menambah aset negara.

jiwa

Banyak muncul pertanyaan mengenai

kolektif-kolegial

itulah

Pokja

Pengadaan

harus bekerja sama menyelesaikan

pembelian

pelelangan/seleksi.

apakah

AC,

Langsung

komputer/laptop,

dikategorikan

menambah

aset? Hal tersebut berkaitan dengan Apakah dalam Pokja boleh dibentuk

ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1)

ketua/sekretaris/anggota?

Perpres 54/2010 dimana ketentuan

nya “tidak dilarang”.

Jawab-

Boleh dibentuk

tidak

bersifat

kumulatif,

sehingga

boleh pula tidak, yang pasti mereka

Pengadaan Langsung dapat dilakukan

harus bekerja secara kolektif dan oleh

bila salah satu dari 4 ketentuan dalam

karenanya setiap anggota Pokja harus

Pasal 39 Ayat (1) sudah dipenuhi. Di Pasal 39 ayat (1) di antara huruf c


LKPP 47


dan d terdapat kata sambung “dan/

3.Dokumen Pengadaan

atau” yang artinya memberi pilihan. Yang terpenting dalam Pengadaan

Sejak bulan Januari 2011 LKPP secara

Langsung adalah “bernilai paling tinggi

bertahap

Rp 100 juta” sebagaimana tercantum

Dokumen Pengadaan (SDP). SDP untuk

dalam “text-body” ayat (1).

Melihat

Pengadaan Langsung dan Penunjukan

kebingungan dalam menafsirkan pasal

Langsung terbit paling akhir, sehingga

tersebut,

banyak K/L/D/I yang menanyakan SDP

diusulkan

bahwa

kriteria

Pengadaan Langsung pada Pasal 39

menerbitkan

Standar

dimaksud.

ayat (1) dihapuskan. Seluruh SDP sudah lengkap pada bulan Selain pertanyaan diatas, banyak pihak

April 2011, dalam format word dan dapat

yang masih rancu dengan perbedaan

diunduh di website LKPP (www.lkpp.

mekanisme

go.id) atau melalui link:

Pengadaan

Langsung

http://www.

dengan Penunjukan Langsung. Peng-

lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.php?m

adaan Langsung hanya untuk peker-

id=0029564157&id=9775763951.

jaan dibawah Rp100.000.000,00 (sera-

tersebut diatur dalam Peraturan Kepala

tus juta rupiah) dengan kriteria tertentu,

LKPP No. 2 Tahun 2011.

sedangkan Penunjukan Langsung tidak

SDP

dibatasi nilai pekerjaan tetapi harus

lengkap pada bulan Mei 2011, dapat

memenuhi kriteria pada Pasal 38 (kea-

diunduh di http://www.lkpp.go.id/v2/

daan tertentu, barang/jasa khusus). Tata-

contentlist-detail.php?mid=0029564157

cara Pengadaan Langsung berbeda

&id=9109905750. SDP dimaksud diatur

untuk masing-masing jenis pengadaan

dalam Peraturan Kepala LKPP No. 5

(dijelaskan dalam Lampiran Perpres

Tahun 2011.

54/2010).

48 LKPP


untuk

SDP

Sedangkan

E-Procurement

sudah


4.Pengadaan Kendaraan Bermotor Pemerintah dengan GSO (Government Sales Operation)

beberapa

K/L/D/I

menanyakan

mekanisme GSO untuk pengadaan sepeda motor, dimana hal ini

akan

diatur lebih lanjut. Sebagai implementasi

Pasal 38 ayat

(5) huruf e Perpres 54/2010, pada bulan Mei 2011 LKPP dan Penyedia Kendaraan

Bermotor

5. Conflict of Interest Organisasi Pengadaan

dalam

melakukan Perjanjian

Pertanyaan yang banyak muncul ada-

Kerjasama (SPK) Penunjukan Langsung

lah apakah PA/KPA boleh merangkap

Kendaraan Pemerintah agar dapat

sebagai PPK dan apakah anggota ULP/

ditunjuk langsung. Penandatanganan

Pokja ULP boleh merangkap sebagai

dilakukan oleh perwakilan penyedia

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

kendaraan

Tunggal

(PPTK) di Daerah? Pertanyaan-per-

Pemegang Merek (ATPM) antara lain

tanyaan semacam ini muncul karena

Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi,

Perbedaan Struktur Organisasi Pelak-

Ford, Mazda, KIA, Nissan, dan Isuzu.

sanaan yang diamanatkan oleh UU No.

penandatanganan

Surat

bermotor/Agen

1/2004 dengan UU No. 33/2004 dan PP Pedoman

Penunjukan

Langsung

Pengadaan

Kendaraan

Pemerintah

No. 58/2005.

di Lingkungan K/L/D/I diatur dalam

Dalam UU No. 1/2004 disebutkan

Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun

bahwa

2011 yang dapat diunduh di http://

sedangkan dalam UU No.33/2004 dan

www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/

PP

Perka%20no%206%20tahun%202011.

sebagai PPK, dan untuk membantu

pdf .

PPK diangkat Pejabat Pelaksana Teknis

PA/KPA

mengangkat

PPK,

No. 58/2005, PA/KPA langsung

Kegiatan (PPTK). Saat ini tersedia layanan perangkat lunak yang disebut dengan Sistem

Wewenang untuk melakukan penge-

Penunjukan

Kendaraan

luaran atas beban anggaran belanja

Pemerintah, dapat diunduh di www.

tersebut didelegasikan PA/KPA kepa-

lkpp.go.id/katalog/index.php/katalog/

da PPK. PPTK dapat berperan sebagai

daftar_katalog_umum. Selain mobil,

PPK bilamana wewenang tersebut telah

Langsung


LKPP 49


didelegasikan oleh PA/KPA

kepada

di Daerah merupakan isu yang juga

PPTK. Namun bilamana PPTK tidak

sering muncul. Pemahaman tentang

menerima pendelegasian wewenang

afiliasi atau hubungan keluarga tersebut

tersebut, maka PPTK tersebut tidak

muncul

dapat berperan sebagai PPK (UU No.

penyedia di daerah tidak banyak dan

1/2004).

saling bersaudara (family business).

PPTK sebagai pihak yang membantu

Pada

PPK juga disebutkan dalam Pasal 7 Ayat

Barang/Jasa, maupun antara Penyedia

(3) Perpres 54/2010, bahwa PPK dapat

Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan

dibantu oleh Tim Pendukung antara lain

(PPK/ULP) dalam satu pelelangan yang

PPTK (kedudukan PPK dan PPTK tidak

sama dilarang terafiliasi atau memiliki

sejajar), sehingga dapat disimpulkan

hubungan keluarga sampai derajat

bahwa anggota ULP/Pokja ULP harus

kedua (Pasal 6 Perpres 54/2010 dan

merupakan

penjelasannya).

orang

yang

berbeda

karena

prinsipnya

biasanya

antar

jumlah

Penyedia

dengan PPTK. Ketentuan di atas dianggap “memPada bulan Maret 2011, terbit Surat

batasi” hak individu dan hak perdata

Edaran Bersama (SEB) antara Kepala

seseorang dalam berusaha, bahkan

LKPP dengan Menteri Dalam Negeri,

dianggap merugikan masyarakat dunia

dimana dalam hal PA belum menunjuk

usaha, sehingga ke depan, ketentuan

dan

PA

di atas dapat saja ditinjau kembali apa-

menunjuk KPA, KPA bertindak sebagai

bila iklim persaingan usaha (terutama

PPK, KPA sebagai PPK dapat dibantu

di Daerah) sudah semakin sehat.

menetapkan

PPK

maka:

PPTK. Akan tetapi pada bulan Mei 2011, terbit Permendagri No. 210 Tahun 2011

6. Pengumuman

yang seolah-olah “menganulir” SEB di atas tanpa melibatkan LKPP, sehingga

Berbeda dengan Keppres 80/2003,

hal ini perlu dibicarakan kembali di

aturan dalam Perpres 54/2010 tidak lagi

tingkat Kementerian.

mewajibkan pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui surat

Afiliasi atau hubungan keluarga dalam Pengadaan

50 LKPP

Barang/Jasa,

kabar (baik lokal maupun nasional).

terutama



ULP/Pejabat

yang

ke LPSE untuk dimasukkan dalam Por-

melakukan pelelangan/seleksi, wajib

tal Pengadaan Nasional. Apabila belum

menayangkan pengumumannya

di

memiliki LPSE, K/L/D/I dapat meng-

masing-masing,

gunakan LPSE terdekat. Daftar LPSE

papan pengumuman resmi, dan Portal

dapat dilihat di link http://inaproc.lkpp.

Pengadaan

go.id/inaproc/lpse.

website

Pengadaan

K/L/D/I Nasional

melalui

LPSE

masing-masing/terdekat. Pengumuman di surat kabar sifatnya wajib selama surat kabar tersebut masih terikat

7.Standar Dokumen Pengadaan (SDP)

kontrak dengan pemerintah (Pusat maupun Daerah).

Sejak Perpres 54/2010 mulai berlaku (6 Agustus 2010) hingga bulan Januari

Di

lingkup

nasional,

perjanjian

2011, banyak K/L/D/I yang menanyakan

penayangan pengumuman pengadaan

terbitnya SDP. Selain itu, agar mudah

barang/jasa di Koran Tempo sebagai

diedit

surat kabar nasional telah berakhir

SDP yang diunggah di website LKPP

pada tanggal 9 Juli 2011.

Saat ini

adalah dalam format Word. Sejak bulan

walaupun pengumuman di surat kabar

Januari 2011, LKPP secara bertahap

tidak lagi wajib, beberapa Daerah tetap

menerbitkan SDP dimaksud.

mereka

mengusulkan

agar

memperpanjang kontraknya, misalnya Provinsi Jawa Timur.

Seluruh SDP sudah lengkap pada bulan April 2011. Awalnya, dengan memper-

Kewajiban pengumumannya di website

timbangkan masalah keamanan, SDP

K/L/D/I

memancing

yang digugah di website LKPP adalah

bagaimana

dalam format pdf.

masing-masing

pertanyaan

K/L/D/I,

Setelah beberapa

tatacara pengumuman di website?

waktu berjalan, beberapa K/L/D/I se-

Memang banyak yang belum mahir

cara khusus meminta agar SDP dibuat

walaupun sebenarnya tidak sulit.

dalam format word. Saat ini SDP dalam format word dapat diunduh di http://

Tatacara pengumuman melalui website

www.lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.ph

adalah dengan

p?mid=0029564157&id=9775763951.

mengunggah peng-

umuman tersebut ke website K/L/D/I

SDP dalam format word, menimbulkan

masing-masing dan mengirimkannya

diskusi di dalam LKPP, diusulkan agar


LKPP 51


format word hanya untuk Lembar Data

2010 tentang Sertifikasi Keahlian Peng-

Kualifikasi dan Syarat-Syarat Khusus

adaan Barang/Jasa Pemerintah yang

Kontrak saja, yang lainnya tetap dalam

dapat diunduh di http://www.lkpp.go.id/

format pdf untuk menjamin keutuhan

v2/files/content/file/31122010190024Per

isi.

kaSertifikasiNo8_2010.pdf

8. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

9.Harga Perkiraan Sendiri (HPS) HPS perlu disusun sebagai dasar untuk

Berkaitan dengan transisi penerapan

membandingkan harga penawaran dan

Keppres

Perpres

negosiasi harga/biaya. Dalam penyu-

54/2010, banyak K/L/D/I menanyakan

sunan HPS harus mencantumkan keun-

mengenai sertifikat pengadaan barang/

tungan dan overhead. Perpres 54/2010

jasa yang diterbitkan tahun 2010, harus

menyebutkan bahwa keuntungan dan

dikonversi atau hanya untuk yang telah

overhead tergabung dalam HPS.

80/2003

menjadi

habis masa berlakunya.

Pada prin-

sipnya, Pemilik sertifikat L2 tidak perlu

Hal ini ternyata dianggap menyulitkan

mengikuti ujian pengadaan (memper-

ketika melakukan survey dan penin-

panjang masa berlaku sertifikat) bila

jauan, sehingga banyak yang mengu-

memiliki masa kerja lebih dari 4 tahun.

sulkan agar dipisah.

Biaya overhead

adalah biaya tidak langsung yang terBila dibawah 4 tahun maka yang

dapat dalam pelaksanaan pekerjaan.

bersangkutan

Besarnya keuntungan dan biaya over-

harus

mengikuti

Sosialisasi Perpres 54/2010. Sertifikat

head maksimal 15% dari HPS.

yang dikonversi adalah sertifikat yang telah habis masa berlakunya. Sertifikat

Penyedia Barang/Jasa tidak mengetahui

yang belum habis masa berlakunya

berapa keuntungan yang diterapkan

masih dapat digunakan hingga masa

karena hanya diberi tahu total nilai HPS,

berlakunya habis.

walaupun rincian HPS tidak lagi bersifat rahasia bilamana rincian HPS terhadap

Sertifikat yang sudah expire dapat

masing-masing item barang/pekerjaan

dikonversi dengan ketentuan

sudah tercantum di dalam DPA.

dalam


52 LKPP



Sesuai Perpres 54/2010, tugas penyusunan HPS ada pada PPK. Akan tetapi kedepannya,

dengan

mempertim-

bangkan beban kerja PPK, diharapkan ULP diberi kewenangan dalam menyusun HPS. Untuk melengkapi aturan penyusunan HPS dalam Perpres 54/2010, saat ini LKPP sedang menyusun Pedoman Penyusunan HPS.

1.

Pemerintah membuat Kontrak

Payung dengan Penyedia yang isinya sekurang-kurangnya memuat jenis barang/jasa, harga satuan yang ditawarkan, masa berlaku, serta pihak yang dapat menggunakan Kontrak Payung tersebut. 2.

Para pihak yang dapat menggu-

nakan Kontrak Payung dapat langsung menunjuk Penyedia untuk memperoleh

10.Kontrak

barang/jasa dengan harga satuan yang

Mengenai Kontrak, pada umumnya pertanyaan adalah seputar durasi, mekanisme, dan penggunaan Kontrak Payung dan mekanisme penggunaan Kontrak Tahun Jamak.

Kontrak Pa-

yung adalah “barang baru” di Perpres 54/2010 sehingga wajar apabila menimbulkan pertanyaan.

but. Pembayarannya dilakukan oleh PPK masing-masing berdasarkan volume pekerjaan Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran. Pasal

Perpres 54/2010 tidak mengatur durasi Kontrak Payung, tujuannya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, fluktuasi harga, dan karakteristik pekerjaan. Durasinya diserahkan kepada K/L/D/I masing-masing tetapi harus diumumkan di awal.

52

Perpres

54/2010

menyebutkan

bahwa Item pekerjaan dalam Kontrak Tahun Jamak tanpa persetujuan Menteri Keuangan adalah: benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di RS, makanan di LP, pita cukai, jasa cleaning service. Banyak yang mengusulkan agar item

Pada prinsipnya mekanisme penggunaan Kontrak Payung adalah:

tercantum dalam Kontrak Payung terse-

pekerjaan di atas ditambah, seperti: jasa pengamanan (security service), jasa pelayanan internet, sewa gedung/kantor, langganan media dan jurnal ilmiah, dsb.


LKPP 53


Kontrak Tahun Jamak dengan nilai ke-

inapan/hotel, dan barang/jasa lain yang

giatan di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh

harganya telah bersaing di pasar (se-

miliar rupiah) harus mendapatkan per-

perti ATK, alat elektronik, dsb).

setujuan Menteri Keuangan. Untuk memudahkan K/L/D/I dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, ke depan

12.Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

perlu dipertimbangkan agar nilai kegiatan Kontrak Tahun Jamak tanpa per-

K/L/D/I berkonsultasi seputar metode

setujuan Menteri Keuangan lebih di-

pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang

tingkatkan. Di Daerah, Kontrak Tahun

dianggap belum jelas, misalnya:

Jamak harus mendapat persetujuan DPRD atau harus diatur dalam Perda.

•

Jasa cleaning service; seringkali

mengalami hambatan di awal tahun. •

11.Sistem E-Procurement

Pencetakan soal ujian dan lem-

bar jawaban; apakah dikategorikan Dalam upaya mempercepat pemben-

pengadaan yang bersifat rahasia

tukan LPSE di K/L/D/I, hingga saat ini

dan apakah pengadaannya dapat

sudah terbentuk lebih dari 250 LPSE di

diswakelolakan atau melalui penye-

seluruh Indonesia. K/L/D/I yang belum

dia.

membentuk LPSE dapat menggunakan

•

LPSE terdekat.

pembangunan Sarana Bantu Navi-

Pekerjaan

pengawasan

dan

gasi Pelayaran; mempertimbangkan Daftar LPSE dapat dilihat di

http://

lokasinya yang

sangat terpencil,

i n a pro c. l k pp.g o. id / i n a pro c / l p s e.

apakah diperbolehkan melalui Pe-

Selain E-Catalogue untuk kendaraan

nunjukan Langsung.

GSO, banyak K/L/D/I yang menunggu

•

E-Catalogue untuk barang-barang lain.

pat diswakelolakan atau melalui pe-

Kegiatan pelatihan; apakah da-

nyedia. Dewasa ini LKPP sedang memper-

•

Barang elektronik; apakah ter-

siapkan E-Catalogue untuk obat-obatan

masuk penambahan aset negara,

dan alat kesehatan habis pakai. Selan-

kapan dimuat dalam E-Catalogue.

jutnya LKPP akan mengkaji kemung-

•

kinan E-Catalogue untuk sewa peng-

baliho adalah satu paket mulai dari

Baliho;

design,

54 LKPP


biasanya

printing,

pengadaan pemasangan,


pemeliharaan, sampai pembong-

14.Jaminan

karan, sehingga banyak yang bertanya mengenai jenis pengadaan-

Pertanyaan yang menonjol seputar

nya.

Penerbit Jaminan diantaranya mengenai Mesin dan suku cadang; apa-

pihak yang dapat memberikan jaminan

kah pengadaannya boleh menyebut

dan syaratnya, serta kaitannya dengan

merek.

Daftar Hitam (Blacklist). Pihak yang

•

Jasa terjemahan; biaya jasa ter-

dapat memberikan jaminan adalah

jemahan tercantum dalam Standar

Bank Umum, Perusahaan Penjaminan

Biaya Umum (SBU),

atau Perusahaan Asuransi.

•

tetapi diang-

gap terlalu murah, sehingga timbul pertanyaan apakah jasa terjemahan

Jaminan yang diterbitkan berlaku di

dapat

semua lini, yaitu Jaminan Penawaran,

dikategorikan sebagai jasa

konsultansi.

Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang

•

Muka, Jaminan Pemeliharaan, serta

Jasa asuransi seperti JAMKES-

DA; apakah dapat menunjuk lang-

Jaminan Sanggah Banding.

sung atau harus melalui lelang. Syarat

Jaminan

yang

dikeluarkan

adalah Jaminan harus dapat dicairkan

13. Penunjukan Langsung

tanpa syarat (unconditional) sebesar Beberapa kan

K/L/D/I

mengenai

menanya-

Penunjukan

Lang-

sung hotel dan ruang rapat ber-

nilai jaminan dalam tempo 14 hari kerja. Bila melanggar syarat tersebut maka

Penerbit

Jaminan

dikenakan

serta

sanksi Daftar Hitam. Petunjuk Teknis

Penunjukan Langsung dalam peng-

Operasional Daftar Hitam diatur dalam

adaan BBM dan obat. Pada prinsipnya,


apabila tarifnya terbuka dan dapat di-

2011 yang terbit tanggal 21 Juni 2011.

dasarkan

“published

rate”

akses langsung oleh masyarakat maka dapat dilakukan Penunjukan Langsung.

Aturan

ini

dapat

diunduh

di

http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ Selain itu, apabila barang/jasa memiliki

file/Perka_No._7_Tahun_2011.pdf.

tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah (seperti listrik, BBM, obat generik), maka boleh ditunjuk langsung. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP 55


15. Pemberlakuan Perpres 54/2010 dan PHLN (Harmonisasi dengan Donor Guidelines)

bertujuan untuk “menjembatani” the use of country system. Implementasi Pasal 2 ayat (3) dan (4)

Sejak Perpres 54/2010 berlaku mulai

Perpres 54/2010 belum mulus, sehingga

tanggal ditetapkan (6 Agustus 2010),

perlu

muncul banyak pertanyaan, apakah

Perpres 54/2010 untuk menjembatani

proses

pada

perbedaan dengan Donor Guidelines

Perpres 54/2010 atau Keppres 80/2003?

(akan dimulai dengan Bank Dunia,

Apakah boleh mengacu pada keduanya?

ADB, Japan).

K/L/D/I dapat memilih satu dari dua

Selain

aturan

Perpres 54/2010 perlu dilengkapai

pengadaan

tersebut,

mengacu

sehingga

antara

dibuat

itu

semacam

Loan

supplement

Agreement

Procurement

Plan.

pasca

tanggal 6 Agustus 2010-31 Desember

dengan

2010, proses pengadaan dapat memilih

dengan berjalannya waktu, Perpres

berpedoman pada Perpres 54/2010

54/2010

atau Keppres 80/2003.

secara bertahap supplement dikurangi/

akan

ditiadakan. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dalam penerapannya, konsisten mulai dari perencanaan hingga audit, tidak dapat parsial atau mencampur adukkan antara keduanya. Aturan yang dipilih harus disebutkan dalam Dokumen Pengadaan. Pada prinsipnya, pengadaan barang/ jasa yang dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada Perpres 54/2010. Apabila terdapat perbedaan, maka para pihak dapat menyepakati tatacara pengadaan yang akan dipergunakan. Ketentuan tersebut

56 LKPP


Seiring

disempurnakan

dan


telah memiliki solusi melalui berbagai

Penutup dan Kesimpulan

pedoman

seperti

SEB,

Peraturan

Perpres 54/2010 mulai diberlakukan

Kepala LKPP tentang Standar Dokumen

sejak satu tahun lalu, dan berlaku

Pengadaan, E-Catalogue, Sertifikasi,

penuh sejak awal tahun 2011 sebagai

Daftar Hitam.

acuan

di

Pedoman-pedoman tersebut terbukti

Indonesia. Peninjauan Perpres 54/2010

mampu mendukung dan mengisi keko-

perlu dilakukan secara terus menerus

songan aturan yang sifatnya teknis ope-

dan berkesinambungan. Ulasan dan

rasional dari Perpres 54/2010.

peninjauan dari 15 isu yang menonjol

Dengan demikian Penulis menyimpul-

di atas menunjukkan bahwa pada

kan bahwa Perpres 54/2010 tidak perlu

prinsipnya, hampir seluruh isu tersebut

direvisi dalam waktu dekat.

oleh

seluruh

K/L/D/I


LKPP 57


ARTIKEL/ESAI

58 LKPP



AUDIT PENGADAAN BARANG JASA

Mengenal Risiko Penyimpangan untuk Pencegahan Oleh: Maslani dan Siswanto

Abstraksi Pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat rawan terhadap penyimpangan. Untuk itu, perlu dilakukan audit pengadaan barang/jasa (APBJ). Terdapat potensi penyimpangan yang hendaknya dikenali oleh para pelaku pengadaan maupun para auditor, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil pengadaan. Dengan mengenali “lubang” tersebut, para pelaku pengadaan diharapkan lebih berhati-hati agar tidak terjebak pada praktik menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri maupun bangsa dan negara. Manajemen dapat menerapkan sistem pengendalian yang menutup “lubang” tersebut. Di sisi lain, auditor perlu mengenali potensi tersebut agar mereka dapat meyakinkan bahwa risiko-risiko tersebut tidak terjadi dengan mengumpulkan bukti audit yang relevan, kompeten, cukup, dan material.


LKPP 59


sebagian atau seluruhnya dibiayai dari

Pendahuluan

pinjaman/hibah luar negeri (PHLN); Pengadaan barang dan jasa pemerintah

dan pengadaan barang/jasa untuk in-

merupakan

sangat

vestasi di lingkungan BI/BHMN/BUMN/

penyimpangan.

BUMD yang pembiayaannya sebagi-

Untuk meningkatkan efektivitas dan

an atau seluruhnya dibebankan pada

pelaksanaan kegiatan pengadaan perlu

APBN/APBD.

rawan

kegiatan

terhadap

yang

dilakukan audit pengadaan barang/ Jenis audit yang dapat

Sasaran audit ini adalah lingkungan

dilakukan antara lain audit dengan

Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

tujuan tertentu (audit terhadap hal-hal

yaitu Satuan Kerja Pusat/Daerah, Kantor,

lain di bidang keuangan) dan audit

Dinas, Unit Pelaksana Teknis Pusat/

investigatif

termuat

Daerah, BI/BHMN/ BUMN/BUMD dan

dalam penjelasan Pasal 4 ayat 4

badan usaha lainnya, dengan aspek-

Undang-undang No. 15 Tahun 2004

aspek yang diaudit antara lain:

jasa (APBJ).

sebagaimana

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

1. Perencanaan;

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2. Keuangan; 3. Ketaatan

ketaatan

terhadap

peraturan

perundang-undangan;

Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit

terhadap

4. Kewajaran harga;

ketentuan

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

5. Ketepatan kuantitas;

Adapun audit investigatif dilakukan

6. Ketepatan kualitas;

apabila ditemukan penyimpangan yang

7. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan;

berindikasi Tindak Pidana Korupsi

8. Pemanfaatan hasil pelaksanaan

(TPK) atau adanya pengaduan (whistle

kegiatan.

blower) dari masyarakat. Ruang lingkup APBJ adalah seluruh

Auditor maupun para pelaku pengadaan

kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai

harus memahami berbagai “lubang”

dengan pasal 2 Perpres No. 54 Tahun

atau penyimpangan yang sering terjadi

2010 yaitu pengadaan yang pembi-

dalam pengadaan barang/jasa dengan

ayaannya sebagian atau seluruhnya

tujuan untuk lebih berhati-hati terhadap

dibebankan pada APBN/APBD; yang

“lubang” itu.

60 LKPP



Dengan pemahaman tersebut, auditor

Pengertian korupsi dari segi kaidah

diharapkan dalam mengaudit dapat

hukum yang bersifat normatif dan

terfokus untuk meyakinkan bahwa

berdasarkan ketentuan UU No. 31 tahun

penyimpangan tersebut tidak terjadi

1999 tentang tindak pidana korupsi

dengan didukung bukti-bukti yang

(pasal 2 ayat 1) adalah: setiap orang yang

relevan, kompeten, cukup, dan material.

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya sendiri atau

Adapun bagi para pelaku pengadaan

orang lain, atau suatu korporasi, yang

diharapkan tidak melakukan penyim-

dapat merugikan keuangan negara

pangan dimaksud, karena sebenarnya

atau perekonomian negara.

modus penyimpangan tersebut sudah diketahui oleh auditor maupun pene-

Yang

merugikan

negara

gak hukum yang dapat mengarah pada

perekonomian

risiko KKN.

pengertian keuangan atau kekayaan

negara

atau

terkandung

milik pemerintah, atau swasta, maupun

B. Bentuk KKN dalam Pengadaan Barang dan Jasa

masyarakat, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sebagai unsur utama yang tidak terpisahkan dari pengertian

Dalam Perpres No. 54 tahun 2010

negara.

terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa penghentian/pemutusan ikatan

Tindakan korupsi dapat digolongkan

kontrak dapat dilaksanakan apabila

sebagai tingkah laku atau perbuatan

ternyata

pengadaan

yang dapat menimbulkan kerugian

barang dan jasa terbukti terdapat KKN,

negara atau perekonomian negara.

kontrak dapat dibatalkan.

Centre of International Crime Prevention

dalam

proses

(CICP) dari UN Office for Drug Control Dalam peraturan pengadaan barang

and Crime Prevention (UN-ODCCP),

jasa

telah

yang

dikeluarkan

oleh

IBRD

mempublikasikan

10

bentuk

dan ADB terdapat ketentuan yang

korupsi (The 10 Corruption Acts) yang

menyatakan bahwa apabila diketahui

berbeda-beda dan dapat diaplikasikan

atau diduga terjadi praktek KKN, kedua

secara praktis pada pengadaan barang/

lembaga tersebut tidak akan membayar

jasa sektor publik sebagai berikut:

kontrak yang telah ada.


LKPP 61


a.

Pemberian

suap

(bribery):

pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas, dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat menguntungkan diri sendiri atau pihak lain berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu. b. Penggelapan (embezzlement): perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan oleh pejabat publik maupun swasta untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara. c.

Pemalsuan

tindakan

atau

mengelabui

(fraud):

suatu

perilaku

untuk

orang

lain

atau

organisasi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. d. Pemerasan (extortion): memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik atau kekerasan. e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse of discretion):

62 LKPP


mempergunakan

kewenangan

yang dimiliki untuk bertindak memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan pada sisi lain bertindak diskriminatif terhadap mereka. f.

Pertentangan kepentingan/me-

miliki usaha sendiri (internal trading): melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan cara menggunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah. g. Pilih kasih (favoritism): memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama

dan

golongan

dengan

mengesampingkan alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, harga rendah dan profesionalitas kerja. h. Menerima komisi (commission): pejabat publik menerima sesuatu yang

bernilai

dalam

bentuk

uang, saham, fasilitas, barang dan untuk atau

lain-lain,

sebagai

memperoleh hubungan

pemerintah.

syarat

pekerjaan

bisnis

dengan


i. Nepotisme (nepotism): menda-

sebenarnya baik dari aspek biaya,

hulukan sanak keluarga, kawan

volume, kualitas, bahan dan seba-

dekat, anggota partai politik yang

gainya);

sepaham dalam penunjukan atau

•

pengangkatan staf panitia pele-

DPRD kepada Kepala Dinas dalam

langan atau pemilihan pemenang

menentukan anggaran maupun re-

lelang.

kanan yang akan menang saat pelak-

j.

Kontribusi

atau

sumbangan

Adanya intervensi dari anggota

sanaan pekerjaan (khusus Pemda);

ilegal (illegal contribution): partai

•

politik

arahkan

atau

pemerintah

yang

Rencana pengadaan yang di(spesifikasi

teknis

dan

sedang berkuasa pada saat itu

kriterianya memperbesar peluang

menerima sejumlah dana sebagai

yang mengarah pada merk tertentu

suatu kontribusi dari hasil yang

atau pengusaha tertentu);

dibebankan

•

pada

kontrak-

Tidak mengumumkan secara

kontrak pengadaan barang/jasa

terbuka rencana pengadaan barang/

pemerintah.

jasa pada awal pelaksanaan anggaran; •

C. Potensi Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemaketan pekerjaan yang di-

rekayasa (pekerjaan hanya mampu dilaksanakan oleh kelompok terten-

Potensi

penyimpangan

dalam

tu saja, pemaketan pekerjaan kepa-

pengadaan barang/jasa berdasarkan

da beberapa penyedia barang/jasa

proses pengadaan barang/jasa dari

yang berasal dari kelompok tertentu

perencanaan

dalam rangka tender arisan atau ba-

sampai

pemanfaatan

diuraikan di bawah ini.

gi-bagi keuntungan); •

Memecah pengadaan barang/

jasa menjadi beberapa paket untuk

1) Perencanaan pengadaaan

menghindari pelelangan; •

Penggelembungan

anggaran

•

Memecah paket pekerjaan yang

(gejala penggelembungan terlihat

menurut sifatnya seharusnya meru-

dari unit price yang tidak realis-

pakan satu kesatuan konstruksi;

tis, rencana biasanya disusun ber-

•

lebihan serta jauh dari kebutuhan

beberapa kegiatan yang tersebar di

Menyatukan atau memusatkan


LKPP 63


beberapa daerah yang menurut sifat

kurun waktu yang berbeda;

pekerjaan dan tingkat efisiensinya

•

seharusnya dilakukan di daerah

sanaan pengadaan tidak tersedia.

Biaya untuk mendukung pelak-

masing-masing; •

Menggabungkan beberapa pa-

ket pekerjaan yang sifat pekerjaan

2) Pembentukan pokja pejabat pengadaan

ULP/

dan besaran nilainya seharusnya dapat dilakukan usaha kecil tetapi

•

menjadi satu paket pekerjaan yang

tidak memiliki sertifikat keahlian

hanya dapat dilaksanakan oleh usa-

pengadaan barang/jasa;

ha non kecil (menengah dan besar);

•

•

yang tertutup dan tidak transparan,

Rencana pembelian yang tidak

Pokja ULP/pejabat pengadaan


sesuai kebutuhan;

tidak melayani atau menilai secara

•

adil kepada para peserta lelang

Penentuan jadwal waktu yang

tidak realistis;

(ketidakterbukaan dan ketidakadilan

•

ULP);

Pemilihan metode penunjukan

langsung untuk kontrak yang se-

•

harusnya pelelangan umum;

tidak memiliki integritas (ULP tidak

•

jujur dan tidak profesional, tidak

Pemilihan metode peninjauan


dengan sistem nilai (merit point)

transparan dan tidak akuntabel);

untuk peninjauan yang seharusnya

•

sistem gugur (untuk memenangkan

yang memihak (ULP memberi keis-

produk/merk atau penyedia barang/

timewaan kepada kelompok terten-

jasa tertentu);

tu);

•

Pengalokasian

anggaran

ke-

•



giatan yang direncanakan dilaku-

tidak independen, bekerja di bawah

kan dengan cara swakelola, dalam

tekanan PA/KPA, PPK, atau penyedia

pelaksanaannya dilakukan dengan

barang/jasa atau mungkin karena

cara kontraktual kepada penyedia

kepentingan diri sendiri, sehingga

barang/jasa, atau sebaliknya;

cenderung menghambat akses in-

•

Jadwal waktu untuk melakukan

formasi dari pihak-pihak yang di-

pendaftaran dan pengambilan do-

anggap dapat menghalangi langkah-

kumen pengadaan dilakukan dalam

langkahnya (ULP dikendalikan oleh pihak tertentu);

64 LKPP



•


adalah yang terbaik sehingga sulit

dirangkap oleh:

untuk disubstitusi (hanya satu pro-

- Pejabat Pembuat Komitmen, dan/

dusen yang bisa memenuhi speku-

atau

lasi teknis saat memasukkan pena-

- Bendahara, dan/atau

waran) dan membuat ukuran yang

- Pejabat yang bertugas melakukan

tidak biasa (misalnya panjang x

verifikasi surat permintaan pemba-

lebar dalam spekulasi teknis hanya

yaran (SPP), dan/atau

satu produsen yang bisa memenuhi

- Pejabat yang bertugas menerbit-

syarat);

kan surat perintah membayar (SPM),

•

dan/atau

ditutup-tutupi atau sulit diperoleh,

- Aparat pengawasan fungsional, ke-

meskipun nilai total HPS tidak bersi-

cuali untuk pengadaan barang/jasa

fat rahasia, namun hanya mitra kerja

yang dibutuhkan instansi penga-

tertentu yang mudah memperoleh

wasan fungsional tersebut, dan/atau

akses dokumen;

- ULP pemeriksa/penerima barang/

•

jasa.

dalam HPS; •

3) Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Gambaran nilai estimasi yang

Penggelembungan

(mark-up)

Nilai kontrak tinggi karena nilai

yang ditawarkan oleh calon pemenang mendekati HPS, harga dasar tidak standar dan HPS disusun atas

•

HPS tidak ada;

masukan calon pemenang;

•

Pengadaan dilakukan sebelum

•

Harga dasar yang tidak standar

anggaran ditetapkan/tidak ada ang-

dalam menyusun HPS;

garan, sehingga tidak disusun HPS

•

dan spesifikasi teknis dibuat oleh re-

sesuai aturan;

kanan pelaksana;

•

•

sunan HPS yang fiktif;

HPS tidak disusun dan ditetap-

Penentuan estimasi harga tidak Sumber/referensi harga penyu-

kan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

•

•

yang tidak diperkenankan.

Sepsifikasi teknis dan harga

Penambahan item-item biaya

barang/jasa dalam HPS mengarah pada merk/produk tertentu, dengan alasan spekulasi teknis yang dibuat


LKPP 65


4) Penyusunan dan pengesahan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

bitnya tidak teratur dan tidak informatif (ketika masih menggunakan surat kabar); •

•

Dokumen pemilihan tidak di-

Dalam teks pengumuman ter-

cantum bahwa persyaratan pendaf-

sahkan ULP;

taran dan pengambilan dokumen

•

Persyaratan teknis mengada-

harus membawa dokumen asli,

ada atau berlebihan, dibandingkan

yang mana ULP memihak ke salah

kebutuhan dalam rangka pelaksana-

satu peserta lelang dengan mem-

an pekerjaan;

berikan bocoran RKS, rincian HPS

•

dan membuat syarat-syarat yang

Kriteria kelulusan peninjauan

mengakibatkan peserta lain tidak

tidak ada atau tidak jelas; •

Spesifikasi

teknis

mengarah

bisa memasukkan penawaran;

pada produk atau kelompok tertentu;

•

•

memenuhi syarat namun diluluskan

Adanya penambahan kriteria

Dokumen peserta yang tidak

peninjauan yang tidak perlu;

pokja ULP;

•

Dokumen lelang tidak standar;

•

•

Dokumen lelang tidak lengkap.

“aspal”, yaitu dokumen peserta yang

Dokumen administrasi bersifat

dipalsukan agar lulus prakualifikasi;

5) Pengumuman pelelangan/seleksi/pengadaan

•

Tidak

mengumumkan

pele-

tidak

Peninjauan yang dilakukan

pokja ULP tidak sesuai dengan krite-

langan/seleksi/pengadaan;

ria;

•

•

Diumumkan, tetapi bukan di

kualifikasi

didukung data otentik; •

•

Dokumen

Menggunakan

metode

pele-

website K/L/D/I, portal pengadaan

langan umum prakualifikasi yang

nasional, dan papan pengumuman

seharusnya pelelangan umum pas-

resmi;

cakualifikasi sehingga mengurangi

•

kompetisi;

Melakukan pengumuman le-

lang yang tidak transparan, hanya

•

diketahui

ninjauan

oleh

rekanan

tertentu

Kriteria dalam melakukan pedokumen

prakualifikasi

dan pengumuman hanya satu kali

tidak ada atau tidak jelas;

dimuat di surat kabar lokal yang ter-

•

Melakukan prakualifikasi mas-

sal untuk mendapatkan daftar pe-

66 LKPP



nyedia barang/jasa yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu.

• •

Dokumen lelang yang diserah-

kelompok kolusi, kepada mereka diberikan konsep dokumen, meskipun sebenarnya tersedia dokumen final setelah melalui proses penyempurnaan; Waktu pendistribusian doku-

men terbatas; Penyebarluasan dokumen yang

cacat; •

Lokasi pengambilan dokumen

sulit dicari; •

Menyatakan bahwa pendaftaran

dan pengambilan dokumen tidak boleh diwakilkan; •

Menyatakan bahwa pendaftaran

dan pengambilan dokumen harus dilengkapi atau membawa dokumen asli.

informasi

dan

pok tertentu saja yang memperoleh

mengalahkan peserta lain di luar

•

Pembatasan

deskripsi oleh pokja ULP agar kelom-

kan tidak sama (inkonsisten), guna

•

Penjelasan (pre-bid meeting)

terbatas pada kelompok tertentu,

7) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa •

8) Penjelasan (aanwijzing)

informasi lengkap; •

Tidak

adanya

partisipasi

masyarakat; •

Penjelasan kontroversial, pena-

war yang berhasil adalah mereka yang menyelaraskan segala sesuatunya dengan penjelasan pokja ULP; •

Tidak dibuat dokumentasi rapat

penjelasan; •

Tidak disebarluaskan kepada

seluruh peserta; •

Perubahan penting atas doku-

men pemilihan penyedia tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia; •

Pada saat aanwijzing dilaku-

kan melalui cara yang tidak fair, misalnya dengan membuat aturan yang menguntungkan beberapa peserta lelang melalui voting terbuka, padahal terdapat rekanan yang mempunyai banyak CV/”bendera” sehingga bisa menang saat peninjauan penawaran baik secara administrasi maupun secara teknis.


LKPP 67


9) Pemasukan dan pembukaan doku-

ang tersebut dapat mengajukan nilai

men penawaran

penawaran yang terendah saat menjelang penutupan pemasukan doku-

•

Adanya relokasi tempat pe-

men penawaran.

nyerahan dokumen penawaran;

•

•

Batas akhir pemasukan doku-

fiktif, dalam rangka menjatuhkan

men penawaran diundurkan atau

lawan usaha, mitra kerja bertindak

dimajukan tanpa adanya adendum

ilegal dengan memasukkan doku-

dokumen pemilihan penyedia;

men palsu atas nama penawar lain;

•

•

Penyimpanan dokumen pena-

Adanya penyerahan dokumen

Ketidaklengkapan

dokumen

waran tidak dilakukan pada kotak

penawaran;

atau tempat yang aman/terkunci;

•

•

waran dilakukan pada hari libur;

Dengan pemasukan dokumen

Pembukaan Pembukaan

dokumen dokumen

pena-

lelang melalui LPSE (Layanan Pe-

•

pena-

ngadaan Barang/Jasa Secara Elek-

waran ditunda tanpa alasan yang

tronik) ternyata ada indikasi tidak fair

jelas.

saat pelaksanaannya, peserta lelang yang akan mendaftar kesulitan meng-

10) Peninjauan penawaran

akses sampai jangka waktu pengumuman berakhir sehingga tidak

•

dapat mendaftar, yang bisa mendaf-

kriteria disusun dengan maksud un-

tar hanya rekanan tertentu sehingga

tuk memenangkan calon yang be-

saat pembukaan penawaran hanya

rani menyuap dengan jumlah cukup

ada beberapa peserta yang masuk;

besar, dari awal telah dicantumkan

•

dokumen pena-

hal-hal khusus yang sulit dipenuhi

waran yang terlambat, meskipun

oleh mitra kerja lainnya dalam rang-

panitia dilarang menerima doku-

ka justifikasi kelompok tertentu;

men yang terlambat, namun karena

•

ada upaya KKN hal ini sering terjadi;

yang tersembunyi;

•

•

Penerimaan

Peserta lelang diberi informasi

Kriteria peninjauan yang cacat,

Pemilihan tempat peninjauan Peserta lelang terpola (diban-

nilai penawaran yang terendah saat

dingkan lelang sebelumnya) atau

penutupan pemasukan dokumen

peserta

penawaran sehingga peserta lel-

mencolok;

68 LKPP


lelang

menurun

secara


Pengaturan lelang seperti ini banyak

•

Tanggal pengumuman ditunda-

dijumpai dalam tender arisan, sehingga

tunda;

beban peninjauan panitia sedikit dan

•

mereka hanya melakukan peninjauan

dah atau tidak ada masukan dari

syarat minimum tertentu. Indikator le-

masyarakat.

Pengumuman tidak sesuai kai-

bih rinci pada tender arisan antara lain: a) Format penawaran yang seragam di

12) Sanggahan peserta lelang

antara para penawar; b)

Harga penawaran diatur: harga

•

Surat sanggahan tidak ditang-

yang hampir sama dengan interval

gapi;

yang sama, perbedaan harga yang sa-

•

ngat ekstrim dan harga penawaran

tunda;

yang sangat rendah (tidak wajar);

•

c) Kepemilikan yang sama di antara

tanggapi;

para penawar.

•

•

Penggantian dokumen pena-

Jawaban sanggahan ditundaTidak seluruh sanggahan diSubstansi sanggahan tidak di-

tanggapi;

waran untuk memenangkan mitra

•

Sanggahan pro forma untuk

kerja tertentu dengan cara me-

menghindari tuduhan proses lelang

nyisipkan revisi dokumen dalam do-

diatur.

kumen awal; •

13) Penunjukkan pemenang lelang

Surat penawaran palsu.

11) Pengumuman pemenang •

Tidak ada pengumuman peme-

•

Surat penunjukan tidak lengkap;

•

Surat penunjukan sengaja ditun-

da-tunda pengeluarannya;

nang;

•

•

terburu-buru;

Pengumuman pemenang tidak

Surat penunjukan dikeluarkan

diberitahukan kepada seluruh pe-

•

Surat penunjukan tidak sah;

serta lelang;

•

Tanggal

•

dibuat lebih belakangan dibanding

Pengumuman sangat terbatas Pengumuman

penunjukan

tanggal kontrak.

kepada publik; •

surat

tidak

mengin-

dahkan aspek publik atau dilakukan tersembunyi; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP 69


14) Penandatanganan kontrak

•

Keterlambatan penyerahan ba-

rang/jasa; •

Adanya

kejanggalan

dalam

•

Perintah perubahan volume/ Order)

CCO

•

dalam rangka KKN, biasanya peker-

Penandatanganan kontrak yang

jaan tambah-kurang yang pada a-

kolusif; •

(Contract

Change

kontrak;

Penundaan

penandatanganan

khirnya akan menaikkan nilai kon-

kontrak secara sengaja;

trak pekerjaan yang cenderung ke

•

arah maksimum pagu anggaran;

Penandatanganan kontrak se-

cara tertutup;

•

•

yang bias;

Penandatanganan kontrak yang

Kriteria

penerimaan

barang

tidak sah;

•

Jaminan pasca jual yang palsu;

•

Tidak dilengkapi surat jaminan

•

Data lapangan yang dipalsukan;

pelaksanaan (untuk pengadaan ba-

•

Denda

rang/pekerjaan konstruksi/jasa lain-

dikenakan ke penyedia barang dan

nya yang nilainya lebih besar dari

jasa sehingga merugikan keuangan

Rp100 juta);

negara atas denda yang tidak dipu-

•

ngut oleh PPK;

Tanggal surat jaminan pelak-

keterlambatan

tidak

sanaan lebih belakangan dibanding

•

Panitia Pemeriksa Barang tidak

tanggal kontrak.

melakukan pemeriksaan dan menghitung pelaksanaan pekerjaan.

15) Pelaksanaan kontrak/penyera-

•

BA hasil pemeriksaan dinya-

han barang/jasa

takan 100% berdasarkan pada permintaan yang dibuat pimpinan satuan

Kuantitas/volume pekerjaan/ba-

kerja, bukan berdasarkan perhi-

rang yang diserahkan tidak sesuai

tungan dan pemeriksaan lapang-

dengan kontrak;

an sehingga bahan yang dipasang

•

tidak sesuai spesifikasi teknis.

•

Kualitas pekerjaan yang diser-

ahkan tidak sama dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis/kontrak; •

Kualitas pekerjaan yang dise-

rahkan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis/kontrak;

70 LKPP



16) Penyesuaian/eskalasi harga kontrak

dapat mengajukan tagihan atas suatu pekerjaan melalui beberapa kontrak sekaligus;

•

Pekerjaan tambah/kurang se-

•

Duplikasi pembayaran, terjadi

ngaja tidak dapat diantisipasi sejak

apabila terdapat satu faktur yang

awal dalam perencanaan;

sama namun ditagihkan dan diba-

•

yar dua kali;

Penentuan harga kurs valuta a-

sing untuk komponen barang impor

•

Tagihan palsu, biasanya ter-

sengaja diambangkan;

jadi

•

Dalam kontrak harga satuan

berkelanjutan, faktur ditagihkan un-

(unit price), pekerjaan bervolume

tuk barang/jasa yang tidak diserah-

kecil harga satuannya sengaja diren-

kan;

dahkan, sebaliknya pekerjaan ber-

•

Pembayaran fiktif;

volume besar harga satuannya se-

•

Berita Acara penerimaan ba-

ngaja ditinggikan.

rang hanya formalitas saja untuk

pada

kontrak-kontrak

yang

sebagai

melengkapi dokumen pembayaran

kontrak multiyears seharusnya diuji

yang merupakan syarat sahnya pen-

apakah layak menjadi kontrak mul-

cairan dana;

tiyears atau dapat dijadikan kontrak

•

tahunan, kalau secara pengujian

penyetoran pajak/PNBP;

layak menjadi kontrak tahunan lebih

•

baik dibuat kontrak tahunan sehing-

kan;

ga negara diuntungkan tidak perlu

•

membayar

keadaan;

•

Kontrak

dinyatakan

penyesuaian/eskalasi

harga atas kontrak multiyears.

Pelaporan yang tidak dilaksanaPelaporan yang tidak sesuai

•

Pelaporan yang tidak lengkap;

•

Pelaporan yang tidak sesuai

peraturan;

17) Pembayaran dan pelaporan

• •

Kekurangan pemungutan dan

Pembayaran yang tidak sesuai

Tidak dibuat berita acara pem-

bayaran.

dengan kemajuan fisik; •

Barang/jasa fiktif tetapi diba-

yarkan, terjadi bila satu penyedia barang/jasa memperoleh beberapa kontrak pekerjaan sejenis, sehingga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP 71


18) Potensi penyimpangan dalam pemanfaatan

•

Tenaga ahli yang digunakan

lebih dari 50% karena semua pekerjaan diserahkan ke pihak ketiga;

•

Kuantitas barang/jasa yang di-

•

Proposal

tidak

dibuat

de-

terima tidak sesuai kebutuhan;

ngan cermat sehingga pelaksanaan

•

pekerjaan menyimpang dari pro-

Kualitas barang/jasa yang di-

posal yang ada;

terima tidak sesuai kebutuhan; •

Penyerahan

barang/jasa

di

•

Pelaksana

swakelola

tidak

lokasi yang tidak tepat;

membuat laporan harian, laporan

•

mingguan dan laporan bulanan se-

Barang/jasa yang belum/tidak

bagai bentuk pertanggungjawaban;

dapat dimanfaatkan.

•

19) Potensi penyimpangan Pengadaan barang/jasa dengan swakelola

Laporan kegiatan tidak dibuat

oleh pelaksana swakelola sehingga tidak jelas pelaporan berapa biaya personil dan non personil; •

Laporan bulanan dibuat oleh

•

Eksistensi LSM

pemborong seharusnya dilakukan

•

Kelompok masyarakat yang di-

oleh pelaksana swakelola.

wakili oleh LSM perlu diwaspadai, karena kenyataan di lapangan menunjukkan

banyak

bermunculan

LSM papan nama dan LSM plat merah

begitu

ada

proyek

yang

berkaitan dengan aktivitas mereka. •

Penyaluran dana tidak seim-

bang dengan prestasi pekerjaan, di sisi lain yang mengawasi kemajuan pekerjaan di lapangan adalah LSM pelaksana itu sendiri; •

Tidak ada jadwal pelaksanaan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan;

72 LKPP



Penutup

Daftar Pustaka

Dengan mengenal potensi penyim-

Badan Pengawasan Keuangan dan

pangan di atas, para pelaku pengadaan

Pembangunan. 2007. Pedoman

diharapkan semakin berhati-hati untuk

Audit

tidak melakukan pelanggaran yang da-

Pemerintah,

pat mengarah pada praktik korupsi, ko-

Jakarta.

Pengadaan

Barang/Jasa

S-506/K/D1/2007.

lusi, dan nepotisme (KKN). Di sisi lain,

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010

auditor juga harus meyakini bahwa

tentang Pengadaan Barang/Jasa

potensi penyimpangan tersebut tidak

Pemerintah.

terjadi dengan menggunakan berbagai teknik audit yang sesuai.

Pusdiklatwas

Badan

Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan. Dengan mengenal berbagai penyim-

2004. Audit Pengadaan Barang

pangan dalam pengadaan barang dan

dan Jasa.

jasa, diharapkan kita dapat mencegahnya, yang pada akhirnya pengadaan

Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011.

dilakukan secara benar demi kese-

Strategi

dan

jahteraan bangsa ini.

Mengetahui

Teknik untuk

Korupsi:

Mencegah.

Jakarta: Sinar Grafika. Sutedi, Adrian. 2008. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya.


LKPP 73


KORUPSI KOLUSI NEPOTISME 74 LKPP



audit

audit


LKPP 75


8 Cara Cerdas Mengikuti Tender Tender, menurut penjelasan pasal 22 Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Tidak Sehat, adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.

76 LKPP



8 Cara Cerdas Mengikuti Tender

maupun tender yang dilaksanakan untuk

lebih

dari

satu

peserta.

Tender, menurut penjelasan pasal 22

Langkah-langkah tersebut adalah:

Undang-undang nomor 5 tahun 1999

A-lamat email

tentang Larangan Monopoli dan Praktek

B-uat etalase online

Persaingan Tidak Sehat, adalah tawaran

C-ari peluang menjadi rekanan

mengajukan harga untuk memborong

D-aftarlah

suatu pekerjaan, mengadakan barangbarang, atau untuk menyediakan jasa.

pada

klasifikasi

dan

kualifikasi yang sesuai E-valuasi teknis bisa dilewati F-inansial menguntungkan

Dalam disebut

pengertian jumlah

penawaran,

tersebut,

yang

sehingga

tidak

mengajukan tender

bisa

G-abungkan semua persyaratan H-arus berani membela diri jika dirugikan

diartikan diikuti oleh beberapa peserta maupun satu peserta yang mengajukan

Alamat Email

penawaran. Oleh karena itu seluruh metode pemilihan yang tersedia dalam

Perkembangan teknologi informatika

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

telah jauh menyentuh bidang pengadaan

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

dengan mulai diterapkannya pelelangan

Pemerintah (Perpres 54/2010) adalah

secara elektronik. Syarat utama untuk

termasuk klasifikasi tender, dengan

dapat mengikuti pelelangan elektronik

pengelompokan :

adalah memiliki alamat email. Alamat email bisa dimiliki dalam bentuk layanan

•

Tender yang diikuti oleh satu

email gratis (@yahoo.com, @gmail.com,

peserta yaitu penunjukan langsung

@hotmail.com), layanan email berba-

dan pengadaan langsung

yar (@dnet.net.id, @cbn.net.id) maupun

•

layanan email dengan domain sendiri

satu

Tender yang diikuti oleh lebih peserta

yaitu

pelelangan,

pemilhan dan seleksi •

Tulisan

di

bawah

(@namaperusahaan.com, @namaperusahaan.co.id). Layanan email dengan

ini

akan

domain sendiri adalah yang terbaik un-

memberikan 8 (delapan) cara cerdas

tuk menyimpan data komunikasi bisnis

mengikuti tender, baik tender yang

yang bersifat rahasia sekaligus bisa me-

dilaksanakan untuk satu peserta

nambah kepercayaan diri perusahaan.


LKPP 77


Buat etalase online Etalase online dalam bentuk situs

Bagi perusahaan yang klasifikasi dan

perusahaan adalah kebutuhan untuk

kualifikasinya memenuhi syarat sebagai

memberikan

penyedia melalui metode Pengadaan

kelebihan

komparatif

perusahaan baik dalam tender yang

Langsung,

diikuti oleh satu perusahaan maupun

dilengkapi dengan katalog produk dan

tender

harga. Dalam jangka panjang, katalog

yang

diikuti

oleh

banyak

situs

perusahaan

perlu

dan

produk dan harga yang disediakan

kualifikasi masing-masing perusahaan.

secara elektronik akan memberikan

Muatan

peluang

perusahaan

sesuai

utama

klasifikasi

situs

perusahaan

lebih

baik

pada

saat

haruslah berupa informasi-informasi

pengadaan sudah dilakukan dengan

yang tersedia dalam Formulir Isian

cara e-purchasing.

Kualifikasi. Jika situs perusahaan tidak mencantumkan hal tersebut, maka situs

Dalam

pelelangan/pemilihan/seleksi,

kurang memberikan manfaat dalam

Pokja ULP harus melakukan tahapan

pelaksanaan tender. Ada banyak fitur

pembuktian

yang bisa ditambahkan dalam situs

bayangkan indahnya tender jika suatu

perusahaan, salah satunya adalah fitur

perusahaan ditetapkan menjadi calon

google earth yang bisa digunakan

pemenang

sebagai penunjuk peta lokasi kantor

kualifikasi oleh Pokja ULP.

kualifikasi.

Mari

dilakukan

kita

peninjauan

maupun penunjuk peta lokasi pekerjaan yang sudah atau sedang dilaksanakan.

Pokja

ULP

cukup

buka

halaman

situs perusahaan, masuk ke menu Dalam pengadaan langsung, Pejabat

Pengalaman dan dari menu itu muncul

Pengadaan melaksanakan kualifikasi

penanda

dengan

cara

pre-knowledge

yang

proyek

google yang

earth

pernah

ke

lokasi

dikerjakan.

artinya Pejabat Pengadaan harus sudah

Sudah pasti dengan mudah Pokja ULP

mengetahui kualifikasi peserta sebelum

akan menyatakan lulus kualifikasi jika

Pengadaan

pencitraan di google earth benar-benar

Langsung

dilakukan.

Informasi kualifikasi dalam situs akan

menggambarkan

membantu Pejabat Pengadaan dalam

yang telah dilaksanakan.

meyakini

bahwa

perusahaan

telah

memenuhi syarat kualifikasi.

78 LKPP


prestasi

pekerjaan


h t t p : / / w w w. p e n g a d a a n n a s i o n a l -

Cari Peluang menjadi Rekanan Setelah

memiliki

langkah

berikutya

situs

bappenas.go.id/eproc/app

perusahaan,

adalah

mencari

peluang menjadi rekanan. Ada 3 (tiga) cara yang ditempuh untuk mendapatkan peluang yaitu :

LPSE, penyedia harus mendaftar pada masing-masing

instansi

yang

dike-

hendaki, namun dalam pengembangan yang telah dilakukan saat ini, SPSE sudah mulai melakukan agregasi sehing-

1. Mendapatkan Peluang melalui Kunjungan Langsung

ga saat ini pendaftaran pada salah satu LPSE sudah merupakan pendaftaran

Setiap K/L/D/I (bahasa sederhana nya Instansi Pemerintah Pusat/Daerah) wajib mengumumkan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui papan pengumuman resmi di kantornya masing-masing. Penyedia dapat datang ke setiap kantor untuk melihat pengumuman, namun cara ini tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Disamping itu, sangat mungkin waktu kunjungan tidak bertepatan dengan waktu pengumuman pengadaan.

jangka panjang tentunya seluruh situs akan tergabung dalam agregasi sehingga peyedia tidak harus melakukan pendaftaran berulang-ulang ke beberapa LPSE. Aplikasi pelelangan elektonik memberikan kemudahan bagi penyedia untuk memantau paket-paket yang akan ditenderkan berdasarkan pilihan kelomdikehendaki oleh masing-masing penyedia.

Halaman situs LPSE Nasional berisi daftar alamat situs dari Instansi Pusat dan Daerah yang telah menerapkan secara

pada beberapa LPSE lainnya. Dalam

pok maupun lokasi pengadaan yang

2. Mendapatkan Peluang Melalui Situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional

pelelangan

Untuk dapat mengikuti tender melalui

elektonik

menggunakan aplikasi SPSE. Alamat situs LPSE Nasional adalah di url

3. Mendapatkan Peluang Melalui Situs Pengadaan Lainnya Beberapa Instansi Pusat dan mengembangan

sistem

Daerah

pelelangan

secara elektronik tanpa menggunakan sistem SPSE dan belum terhubung


LKPP 79


dengan

laman

LPSE

Nasional.

•

Lihat Pengumuman, jika me-

Contohnya adalah pelelangan elektronik

menuhi persyaratan yang disebutkan

pada Kementerian Pekerjaan Umum

dalam pengumuman tersebut, maka

dan

lakukan pendaftaran.

Kota

Surabaya. Peluang

akan

diperoleh apabila penyedia melakukan

•

Setelah melakukan pendaftaran,

pendaftaran pada masing-masing situs

peserta berhak mendapatkan do-

pengadaan.

kumen lelang (secara resmi diberi nama Dokumen Pemilihan atau Do-

Daftarlah pada Klasifikasi dan Kualifikasi

kumen Kualifikasi). Pada dokumen

yang Sesuai. Klasifikasi pada dasarnya

tersebut ada bagian yang diberi

mengatur bidang usaha, sementara

judul Lembar Data Kualifikasi.

kualifikasi mengatur ukuran perusahaan.

•

Dokumen yang menjelaskan klasifikasi

menuhi persyaratan yang ditetapkan

dan kualifikasi misalnya adalah Surat Ijin

di Lembar Data Kualifikasi, stop sam-

Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin

pai di sini.

Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK).

•

Jika merasa tidak mampu me-

Jika merasa mampu memenuhi

persyaratan yag ditetapkan di LemDalam

tender,

Pokja

ULP/Panitia

bar Data Kualifikasi, bisa melanjutkan

Pengadaan harus menentukan bidang

ke tahapan berikutnya.

usaha, kualifikasi dan persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh peserta

Media yang digunakan untuk menyatakan

sebagai kesatuan disebut persyaratan

pemenuhan

kualifikasi

pada

adalah Formulir Isian Kualifikasi yang

ketentuan pasal 19 Peraturan Presiden

disampaikan tanpa perlu dilengkapi

Nomor 54 Tahun 2010. Informasi singkat

dengan lampiran salinan dokumen.

tentang

Pada

dengan

persyaratan

mengacu

kualifikasi

ada

saat

persyaratan

pembuktian

kualifikasi

kualifikasi,

pada pengumuman tender, informasi

peserta tender wajib membawa ASLI

lengkapnya ada dalam dokumen tender

seluruh

dengan judul Lembar Data Kualifikasi.

dalam Formulir Isian Kualifikasi dan

Langkah mudah yang dapat ditempuh

menyerahkan salinannya.

dokumen

yang

disebutkan

adalah sebagai berikut : Pada prinsipnya pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap seluruh peserta yang lulus peninjauan kualifikasi (pada

80 LKPP



metode prakualifikasi) atau terhadap

Sebagai pernyataan bahwa peserta

peserta yang menjadi calon pemenang

sanggup memenuhi spesifikasi yang

dan calon pemenang cadangan (pada

ditetapkan, maka Pokja ULP mewajibkan

metode pascakualifikasi).

dokumen pendukung misalnya antara lain brosur barang, metode kerja dan/

Konsekwensi dari kemudahan dalam

atau jadwal pelaksanaan kerja.

proses kualifikasi yang harus diperhatikan oleh penyedia adalah apabila ada

Peninjauan teknis dilaksanakan dengan

data yang tidak benar, peserta dapat

dua cara, yaitu:

digugurkan. Dan apabila ada data yang

• Sistem gugur, artinya peserta harus

palsu atau dipalsukan, penyedia dapat

memenuhi semua unsur yang ditetapkan

dikenakan sanksi Daftar Hitam untuk

dalam persyaratan teknis.

badan usaha dan pengurusnya.

•

Sistem

ambang

nilai,

artinya

peserta disamping harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam

Peninjauan Teknis Harus Lolos

persyaratan teknis, nilai kuantitatif dari Peninjauan teknis adalah salah satu

masing-masing unsur harus mencapai

tahap peninjauan untuk menguji apakah

angka tertentu yang menjadi ambang

peserta dapat memenuhi persyaratan

batas kelulusan.

teknis yang ditetapkan. Persyaratan teknis adalah persyaratan pokok yang

Dalam dokumen tender, ada bagian yang

diwajibkan agar terlaksananya paket

diberi judul Lembar Data Pemilihan.

pekerjaan yang dimaksudkan dalam

Pada

tender.

persyaratan teknis yang diwajibkan

halaman

tersebut

dijelaskan

dan cara penilaian atas masing-masing Persyaratan

teknis

dapat

berupa

unsur dalam persyaratan tersebut.

spesifikasi barang (untuk pengadaan barang), gambar yang harus dibangun dan spesifikasinya (untuk pekerjaan konstruksi), output yang harus dihasilkan (jasa konsultansi) atau pekerjaan yang harus dilaksanakan (jasa lainnya).


LKPP 81


Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, tabel pertimbangan sebagai berikut:

Untuk Jasa Konsultansi, tabel pertimbangan sebagai berikut:

82 LKPP



1) Harga pokok = Rp 826.446.281

Finansial harus menguntungkan

2) Overhead dan keuntungan = Tender bertujuan untuk memperoleh

Rp 82.644.628

harga yang wajar bagi penjual dan pembeli. Tender diharapkan tidak meng-

2. Jasa Konsultasi (misalnya HPS

hasilkan kemahalan harga sehingga

Rp 1.000.000.000)

pembeli dirugikan, juga tidak boleh menghasilkan harga yang terlalu rendah

a. PPN 10% sebesar 10/110

sehingga penjual dirugikan.

x HPS = Rp 90.909.901 b. Harga sebelum PPN sebesar

Dalam setiap tender, sudah ditetapkan Harga

Sendiri

(HPS)

estimatisi

harga

Jasa Konsultansi terdiri dari 2 unsur,

pasaran yang wajar menurut Pejabat

yaitu Biaya Langsung Personil dan

Pembuat Komitmen (PPK). Penyedia

Biaya Langsung Non Personil. Besarnya

perlu memahami unsur-unsur yang

Biaya Langsung Non Personil tidak

diperhitungkan dalam HPS yaitu:

melebihi 40% dari total biaya, sehingga

yang

Perkiraan

100/110 x HPS = Rp 909.090.909

merupakan

perinciannya adalah: 1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya (misalnya HPS

1) Biaya Langsung Non Personil (40%)

Rp 1.000.000.000)

= Rp 363.636.364 2) Biaya Langsung Personil (60%) =

a. PPN 10% sebesar 10/110 x HPS

Rp 545.454.545

= Rp 90.909.901 b. Harga sebelum PPN sebesar

Pada Biaya Langsung Personil, PPK telah

100/110 x HPS = Rp 909.090.909

mengalokasikan overhead dan keuntungan setinggi-tingginya 10%. Dengan

Pada telah dan

harga

sebelum

mengalokasikan keuntungan

PPN,

PPK

overhead

asumsi overhead dan keuntungan 10%, maka perinciannya:

setinggi-tingginya

15%. Dengan asumsi overhead dan

a) Harga pokok = Rp 495.867.769

keuntungan 10%, maka perinciannya :

b) Overhead dan keuntungan = Rp 49.586.776


LKPP 83


Dua komponen, harga pokok dan over-

Harus berani jika dirugikan

head dan keuntungan menjadi pertimbangan

utama

dalam

mengam-

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

bil keputusan mengajukan atau tidak

2010 memberikan kesempatan bagi

mengajukan penawaran. Cara pertim-

peserta yang merasa dirugikan dalam

bangannya adalah :

pelelangan/pemilihan/seleksi

untuk

mengajukan sanggahan. Peserta yang 1. Estimasi biaya yang akan dikeluarkan

dirugikan adalah peserta yang menga-

penyedia

jukan penawaran.

setinggi-tingginya

adalah

sebesar harga pokok. Oleh karena itu yang bukan peserta 2. Besarnya prosentase dan overhead

atau yang mendaftar namun tidak

ditentukan antara nilai minimal sampai

memasukkan penawaran tidak berhak

maksimal dengan mempertimbangkan

mengajukan sanggahan. Tindakan Pokja

metode peninjauan yang digunakan

ULP yang dapat diklasifikasikan sebagai

oleh Pokja ULP.

tindakan yang merugikan bagi peserta yang bisa diajukan sanggahan adalah:

Gabungkan semua persyaratan 1.

Pokja

ULP

tidak

memenuhi

Setelah memenuhi semua persyaratan

persyaratan pelelangan/seleksi atau

tersebut

melaksanakan

di

atas,

waktunya

untuk

pelelangan/seleksi

menggabungkan semua persyaratan

dengan tata urut proses tidak sesuai

dalam satu Dokumen Penawaran. Bentuk

ketentuan.

dan kelengkapan dokumen penawaran

2. Pokja ULP melakukan tindakan

dijelaskan dalam dokumen kontrak

yang

pada bagian Instruksi Kepada Penyedia.

tidak sehat misalnya:

mengakibatkan

persaingan

Jika penawaran mensyaratkan jaminan

a. Penyusunan spesifikasi yang

penawaran, pastikan jaminan memenuhi

mengarah pada produk tertentu;

syarat yang ditentukan baik jumlah dan

b. Kriteria peninjauan yang tidak

masa berlakunya.

rinci

sehingga

mengakibatkan

penilaian yang tidak adil; c.

Penambahan persyaratan di

luar ketentuan yang diatur dalam

84 LKPP



Peraturan

Presiden

Nomor

54

harus

dilengkapi

dengan

jaminan

Tahun 2010.

sanggah banding yang nilainya dua

3. Pokja ULP, PPA, PA/KPA atau Tim

per

lainnya melakukan tindakan di luar

banding diajukan kepada Pengguna

kewenangannya

Anggaran atau Kepala Daerah dengan

terkait

proses

pengadaan barang/jasa.

seribu

dari

HPS.

Sanggahan

alokasi waktu 15 (lima belas) hari untuk menjawab.

Kesempatan mengajukan sanggahan dibatasi waktu selama 5 (lima) hari kerja

Sebagaimana

sanggahan,

sanggah

setelah pengumuman. Jika melewati

banding bisa mengakibatkan pele-

waktu tersebut, maka sanggahan tidak

langan/seleksi gagal, namun tidak se-

dapat diterima. Alokasi waktu bagi Pokja

cara otomatis menetapkan penyanggah

ULP untuk menjawab sanggahan adalah

sebagai pemenang pelelangan/seleksi.

5 (lima) hari kerja.

Apabila sanggah banding ditolak, resiko bagi penyanggah adalah pencairan ja-

Oleh karena itu jika dalam jangka waktu

minan ke Kas Negara atau Kas Daerah.

tersebut sanggahan tidak dijawab, dapat diartikan sanggahan diterima. Yang perlu dipahami dalam mengajukan sanggahan adalah bahwa sanggahan bisa mengakibatkan pelelangan/seleksi gagal, namun tidak secara otomatis menetapkan

penyanggah

sebagai

pemenang pelelangan/seleksi.

Referensi: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan

Apabila peserta yang dirugikan masih belum puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 memberikan kesempatan

daman

Tender

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 199 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, 2009.

untuk mengajukan sanggahan banding

Cara Benar, Mudah dan Jitu Menang

yang harus diajukan 5 (lima) hari sejak

Tender

jawaban

Pemerintah, Agus Kuncoro, Penerbit

sanggahan

diterima. Agar

sanggahan banding dapat diproses,

Pengadaan

Barang/Jasa

Wahyumedia, cetakan pertama 2011.


LKPP 85


Kasus Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Temuan BPK RI

BPK RI telah melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara, baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN/D. Temuan BPK yang terindikasi telah terjadi penyimpangan juga mencakup permasalahan di bidang pengadaan barang/jasa. 86 LKPP



Seiring pertumbuhan ekonomi Indone-

Mayoritas

sia yang pesat disertai dengan pengem-

menghabiskan dana untuk pengadaan

bangan otonomi daerah, kebutuhan

barang/jasa hingga mencapai 10%-

pemerintah

30% dari total anggaran . Nilai transaksi

akan

penyelenggaraan

negara

di

dunia

barang/jasa

pemerintahan turut meningkat. Kebu-

pengadaan

tuhan pemerintah tersebut dapat secara

negara Uni Eropa mencapai 16% dari

materiil maupun nonmateriil.

GDP,

sedangkan

di

ini

negara-

Amerika

Serikat

mencapai 16% dari GDP2. Sementara Inilah yang mendorong munculnya ke-

di negeri kita, dari total Anggaran

butuhan pihak ketiga yang menyokong

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

kinerja operasional. Kebutuhan tersebut

2010 sekitar 31,2% atau sekitar Rp327

terwakili melalui proses pengadaan ba-

triliun

rang/jasa yang terbuka bagi pihak keti-

barang/jasa pemerintah .

diperuntukkan

bagi

belanja

ga yang memenuhi persyaratan. Temuan BPK RI: Penyimpangan dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah di

Pengadaan

Barang/Jasa

Indonesia menduduki peran yang sangat

Dewasa ini, era reformasi bermuara

penting untuk menggerakkan aktivitas

pada transparansi dan akuntabilitas

ekonomi. Di samping jumlah uang yang

penggunaan anggaran negara. Begitu

berputar cukup besar, keterlibatan

pula dengan proses pengadaan barang/

dunia usaha dan birokrat publik juga

jasa. Penentuan dan pemastian kualitas,

sangat besar.

pelayanan,

spesifikasi,

Pemerintah

dan

harga

dituntut untuk transparan, efektif, efisien, Karena

itu, pengadaan

pemerintah

dapat

untuk

memperbaiki

usaha

dan

barang/jasa

menjadi

dan akuntabel.

wahana

perilaku

dunia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik

publik

secara

Indonesia (BPK RI) sebagai lembaga

menyeluruh, terutama sebagai wahana

tinggi negara yang berwenang dalam

untuk

pemeriksaan, mengemban tugas untuk

birokrat

memulai

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

tercapainya efisiensi,

transparansi,

dan

efektivitas,

akuntabilitas

laporan

keuangan negara, temasuk pada aspek pengadaan barang/jasa.


LKPP 87


BPK RI telah melakukan pemeriksaan

1) Kasus pengadaan barang/jasa yang

pertanggungjawaban keuangan negara,

menimbulkan kerugian negara

baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN/D. Temuan BPK

Kasus pengadaan barang/jasa yang

yang terindikasi telah terjadi penyim-

menimbulkan kerugian negara terdiri

pangan juga mencakup permasalah-

dari tujuh bentuk, yaitu (1) Pengadaan

an di bidang pengadaan barang/jasa.

barang/jasa (PBJ) fiktif; (2) rekanan

Masyarakat dirasakan perlu mengetahui

tidak menyelesaikan pekerjaan; (3)

dua hal penting, yaitu:

barang/jasa tidak sesuai spesifikasi; (4) kekurangan volume pekerjaan dan/

(1) seberapa banyak temuan BPK terse-

atau barang; (5) kelebihan pembayaran

but merugikan atau berpotensi merugi-

selain kekurangan volume pekerjaan;

kan negara;

(6) pemahalan harga; serta (7) belanja tidak sesuai ketentuan atau melebihi

(2) berdasarkan temuan BPK, pelangga-

ketentuan.

ran-pelanggaran atas ketentuan pengadaan barang/jasa mana sajakah yang

Macam-macam

kasus

temuan

BPK

telah dilanggar oleh entitas pemerik-

tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

saan.

Kasus PBJ yang merugikan negara/daerah/perusahaan dari hasil pemeriksaan

Berdasarkan data rekapitulasi dari Ikhti-

semester II tahun 2010 berjumlah 1.513

sar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

kasus dengan total kerugian sebesar

II Tahun 2010, BPK menemukan be-

Rp659.251.010.000,00.

berapa tipe kasus pengadaan barang/ jasa, yaitu kasus yang telah merugikan

Temuan BPK sejumlah 1.513 kasus

keuangan negara, kasus yang berpoten-

dalam pengadaan barang/jasa memiliki

si merugikan keuangan negara, kasus

rincian berikut, yaitu (a) 146 kasus

pengadaan yang melanggar adminis-

merugikan keuangan negara; (b) 1.319

tratif, kasus ketidakhematan, serta kasus

kasus merugikan keuangan daerah; (c) 6

ketidakefisienan.

kasus merugikan keuangan perusahaan BUMN, serta (d) 42 kasus merugikan keuangan perusahaan BUMD.

88 LKPP



Tabel temuan kasus PBJ yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah/perusahaan

Berdasarkan

jumlah

kemunculan

Posisi selanjutnya secara berurutan

kasusnya, bentuk kasus “kekurangan

berupa

volume pekerjaan dan/atau barang”

tidak sesuai spesifikasi sebanyak 134

menempati

kasus (9%). Bentuk kasus “PBJ fiktif”

posisi

teratas

dengan

persentase sebesar 42% (628 kasus).

bentuk

kasus

barang/jasa

berjumlah 112 kasus (7%). Bentuk kasus “pemahalan (mark up) harga”

Posisi kedua ditempati bentuk kasus

sebanyak 74 kasus (5%). Yang terakhir,

“kelebihan

selain

kasus “rekanan tidak menyelesaikan

kekurangan volume pekerjaan” seba-

pekerjaan” berjumlah 38 kasus (2%).

nyak 280 kasus atau 19%

Hal tersebut dipaparkan dalam diagram

pembayaran

dari total

kasus. Posisi ketiga ditempati bentuk

lingkaran berikut.

kasus “belanja tidak sesuai kebutuhan” sebanyak 242 kasus atau senilai 16%

Banyaknya jumlah bentuk kasus ter-

dari total kasus.

tentu dalam pengadaan barang/jasa be-


LKPP 89


PBJ Fiktif7% Rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan2%

Belanja tidak sesuai ketentuan atau melebihi ketentuan16%

Pemahalan harga 5%

Kelebihan pembayaran selain kekurangan olume pekerjaan19%

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang42%

Diagram persentase kasus pengadaan barang/jasa yang merugikan negara/perusahaan

lum tentu berkorelasi dengan besarnya

ketentuan atau melebihi ketentuan”

dampak kerugian keuangan negara/

mengakibatkan

daerah/perusahaan. Temuan BPK seba-

Rp218.034.600.000,00 atau 33% dari

nyak 1.471 kasus dengan total kerugian

total temuan kerugian negara/daerah/

negara sebesar Rp659.251.010.000,00

perusahaan. Kasus “PBJ fiktif” yang

memperlihatkan

banyaknya

hanya sebanyak 7% dari total temuan

kasus tidak menentukan besarnya keru-

kasus justru menempati posisi kedua

gian negara.

dalam kerugian keuangan negara.

Kasus “belanja tidak sesuai ketentuan

Kasus

atau

yang

kerugian sebesar Rp160.948.800.000,00

berjumlah 16% dari total temuan kasus

atau sebanyak 24% dari total temuan

justru menempati posisi pertama dalam

kerugian

menimbulkan kerugian negara/daerah/

Kasus “kekurangan volume pekerjaan

perusahaan. Kasus “belanja tidak sesuai

dan/atau barang” telah mengakibatkan

melebihi

bahwa

ketentuan”

“PBJ

kerugian

fiktif”

sebesar

mengakibatkan

negara/daerah/perusahaan.

kerugian sebesar Rp135.842.300.000,00

90 LKPP



atau sebanyak 21% dari total kerugian

Kasus “rekanan tidak menyelesaikan

negara/daerah/perusahaan.

pekerjaan” telah merugikan keuangan negara/daerah/perusahaan

senilai

Kasus “kelebihan pembayaran selain

Rp. 27.508.960.000,00 serta sebesar

kekurangan volume pekerjaan” me-

4% dari total temuan kerugian. Kasus

rugikan keuangan negara/daerah/pe-

“barang/jasa tidak sesuai spesifikasi”

rusahaan senilai Rp69.132.640.000,00

menimbulkan kerugian negara sebesar

atau sebesar 11% dari total temuan

Rp15.792.270.000,00 dan setara 2% dari

kerugian. Kasus “pemahalan (mark

total temuan kerugian.

up) harga” telah menimbulkan kerugian sebesar Rp32.471.190.000,00 yang

Persentase besaran kerugian negara/

setara 5% dari total temuan kerugian

daerah/perusahaan untuk setiap kasus

keuangan negara/daerah/perusahaan.

temuan diilustrasikan dalam diagram berikut ini.

Presentase Besaran Kerugian Negara dalam Pengadaan Barang / Jasa

Belanja tidak sesuai ketentuan atau melebihi ketentuan33%

PBJ Fiktif24% Rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan 4%

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang21% Pemahalan harga 5%

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan 11%


LKPP 91


2) Kasus pengadaan barang/jasa yang

yang berpotensi merugikan keuangan

berpotensi menimbulkan kerugian

perusahaan BUMN; serta (d) 6 kasus

negara

yang berpotensi merugikan keuangan perusahaan BUMD.

Pemeriksaan BPK menemukan kasus pengadaan barang/jasa yang berpotensi

Berdasarkan jumlah kemunculan bentuk

menimbulkan kerugian negara.

kasusnya, bentuk kasus “Kelebihan pembayaran tetapi pembayaran belum

Kasus yang ditemukan berupa (1)

dilakukan sebagian atau seluruhnya”

kelebihan

menempati

pembayaran;

(2)

selisih

posisi

teratas

dengan

volume pekerjaan yang belum selesai;

persentase sebesar 79% atau sebanyak

(3)

166 kasus.

rekanan

kewajiban

belum

melaksanakan

pemeliharaan

barang

hasil pengadaan yang telah rusak;

Posisi kedua ditempati bentuk kasus

(4)

“rekanan

pemberian

pelaksanaan

jaminan

terhadap

pekerjaan-pemanfaatan

barang-pemberian

fasilitas

belum

melaksanakan

kewajiban pemeliharaan barang hasil

tidak

pengadaan yang telah rusak” sebanyak

sesuai ketentuan; (5) barang tidak

24 kasus dengan persentase sebesar

sesuai spesifikasi teknis; serta (6)

11,42%. BPK juga menemukan adanya

keterlambatan pelaksanaan pengadaan

bentuk

barang dan jasa.

terhadap

kasus

“Pemberian

pelaksanaan

jaminan

pekerjaan,

pemanfaatan barang, dan pemberian Temuan BPK terkait pengadaan barang/

fasilitas

jasa

sebanyak 15 kasus dengan persentase

yang

keuangan

berpotensi

merugikan

negara/daerah/perusahaan

tidak

sesuai

ketentuan”

sebesar 7%.

berjumlah 210 kasus dengan total potensi kerugian senilai Rp116.866.650.000,00.

Posisi

selanjutnya

ditempati

dua

bentuk temuan kasus yang samaTemuan

BPK

sejumlah

210

kasus

sama

memiliki

persentase

0,95%,

memiliki rincian, antara lain (a) 10 kasus

yaitu kasus “barang/jasa tidak sesuai


spesifikasi teknis” sebanyak 2 kasus,

negara; (b) 193 kasus yang berpotensi

dan kasus “keterlambatan pelaksanaan

merugikan keuangan daerah; (c) 1 kasus

pengadaan barang/jasa oleh rekanan” sebanyak 2 kasus.

92 LKPP



Tabel temuan pengadaan barang/jasa yang berpotensi merugikan negara


LKPP 93


Kasus “selisih volume pekerjaan yang

Potensi

belum

rah pada pemerintah daerah sebesar

selesai”

menempati

urutan

kerugian

keuangan Potensi

dae-

terakhir dengan jumlah 1 kasus atau

Rp107.851.280.000,00.

0,47% dari keseluruhan jumlah kasus

gian keungan perusahaan BUMN sebe-


sar Rp104.0800.000,00. Sementara itu,

negara/daerah/perusahaan. Persentase

kerugian keuangan perusahaan BUMD

jumlah setiap bentuk kasus pengadaan

sebanyak

barang/jasa yang berpotensi merugikan

keenam temuan kasus tersebut, total po-

negara diilustrasikan dalam diagram

tensi kerugian negara/daerah/perusa-

berikut ini.

haan sebesar Rp116.866.650.000,00.

Rp6.822.830.000,00.

keru-

Dari

Persentase Kasus Pengadaan Barang/Jasa yang Berpotensi Merugikan Negara/Daerah/Perusahaan Pemberian jaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan 7%

Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh rekanan 0,95 %

Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak11,42%

Kelebihan pembayaran tetapi pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya 79% Selisih volume pekerjaan yang belum selesai 0,47%

Berdasarkan tabel temuan BPK, potensi

Besarnya potensi kerugian berdasarkan

kerugian keuangan negara pada peme-

bentuk

rintah pusat sebesar Rp2.088.460.000,00.

yang berbeda-beda. Potensi kerugian

94 LKPP


kasusnya

memiliki

nominal


keuangan



sebesar

paling besar terdapat pada kasus

Rp25.051.260.000,00 atau 21,4% dari

“kelebihan

tetapi

total potensi kerugian. Posisi selan-

pembayaran belum dilakukan sebagian

jutnya didapati pada bentuk kasus “re-

atau seluruhnya”.

kanan belum melaksanakan kewajiban

pembayaran

pemeliharaan barang hasil pengadaan Pada kasus tersebut, potensi kerugian

yang telah rusak”.Bentuk kasus terse-

sebesar Rp65.003.020.000,00

but berpotensi merugikan keuangan

senilai

55,6%

dari

total

atau potensi


dengan

kerugian. Posisi kedua ditempati bentuk

persentase sebesar 21,2% atau senilai

kasus “pemberian jaminan terhadap

Rp24.760.000.000,00. Posisi keempat

pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan

ditempati bentuk kasus “keterlambat-

barang, dan pemberian fasilitas tidak

an pelaksanaan pengadaan barang/

sesuai ketentuan”.

jasa oleh rekanan” dengan persentase 1,2% atau sebesar Rp1.406.620.000,00.

Pada

bentuk

kasus

tersebut,

ba-

Bentuk kasus “selisih volume peker-

nyaknya potensi kerugian keuangan

jaan yang belum selesai” sebesar Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh rekanan 1,2%

Pemberian jaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pmberian fasilitas tidak sesuai ketentuan 21,4%

Kelebihan pembayaran tetapi pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya 55,6%

Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak 21,2%

Selisih volume pekerjaan yang belum selesai 0,29%


LKPP 95


Rp338.460.000,00 dengan persentase

Rp271.290.000,00 atau setara dengan

0,29%. Potensi kerugian keuangan ne-

0,23% dari keseluruhan jumlah po-

gara/daerah/perusahaan

ke-

tensi kerugian. Besaran jumlah potensi

cil terdapat pada kasus “barang/jasa

kerugian dari pengadaan barang/jasa

tidak sesuai spesifikasi teknis” senilai

digambarkan dalam diagram diatas.

paling

Tabel temuan BPK yang melanggar ketentuan administratif

96 LKPP



3)

Kasus

pengadaan

barang/jasa

menunjukkan adanya kasus pelelangan proforma.

secara administratif

Pelelangan

proforma

mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan BPK juga mengungkap

lelang dilakukan hanya untuk formalitas

adanya temuan administrasi berupa

saja.

penyimpangan

terhadap

ketentuan

yang berlaku. Penyimpangan tersebut

Pada pemerintah daerah dan BUMN

tidak mengakibatkan kerugian negara,

terdapat pengadaan yang dilakukan

tidak mengurangi hak negara, tidak

dengan penunjukan langsung sehingga

menghambat

dan

harga kontrak tidak dapat diyakini

indikasi

sebagai harga yang menguntungkan.

tindak pidana. Beberapa bentuk temuan

Lebih lanjut, sebaran persentase kasus

tersebut dijabarkan dalam sebuah tabel.

pengadaan barang/jasa yang melanggar

Tabel temuan BPK yang melanggar

ketentuan administratif digambarkan

ketentuan administrati. Tabel di bawah

dalam diagram berikut.

tidak

program

mengandung

entitas,

unsur

Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Melanggar Ketentuan Administratif

Penyusunan harga perkiraan sendiri tidak didasarkan pada data yang memadai 0,59%

Pengadaan barang dilakukan tanpa kontrak 0,3%

Pedoman pengadaan barang/jasa belum memadai 0,59%

Panitia pengadaan barang /jasa tidak memiliki harga perkiraan sendiri (HPS)0,3%

Penunjukan langsung 0,59%

Belum ada surat penugasan atas penunjukan langsung 0,3%

Pelaksanaan disubkontrakkan dari rekanan ke pihak lain 0,3%

Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran 12,42%

Pelaksanaan lelang secara proforma 7,69%

Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan 12,42%

Pembuatan kontrak tidak cermat 0,3%

Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara 64,2%


LKPP 97


4) Kasus pengadan barang/jasa yang

standar; (3) kemahalan harga.

menimbulkan ketidakhematan

Bentuk

kasus

“kemahalan

harga”

merupakan kasus di mana harga BPK juga menemukan ketidakhematan

barang/jasa lebih mahal dibandingkan

dalam pelaksanaan barang/jasa. Temuan

dengan pengadaan serupa pada waktu

tersebut

tiga

yang sama. Hal tersebut berdampak

bentuk kasus berupa (1) pengadaan

pada pemborosan keuangan daerah.

barang/jasa melebihi kebutuhan;

Jumlah ketiga bentuk temuan tersebut

penetapan

mengungkap

kualitas

adanya

dan

(2)

kuantitas

barang/jasa yang digunakan tidak sesuai

berjumlah

309

memboroskan

kasus

dan

keuangan

telah negara

sebanyak Rp462.885.942.000,00.

Tabel temuan BPK terkait ketidakhematan dalam pengadaan barang/jasa

98 LKPP



Berdasarkan cakupan entitas, temuan

Temuan atas pengadaan barang/jasa

ketidakhematan

yang

dalam

pengadaan

menimbulkan

ketidakhemat-

barang/jasa terbagi ke dalam em-

an terdiri dalam tiga bentuk kasus.

pat jenis entitas, yaitu pemerintah pu-

Kasus “kemahalan harga” mendomi-

sat, pemerintah daerah, perusahaan

nasi munculnya ketidakhematan dalam

BUMN, dan perusahaan BUMD. Temuan

pengadaan barang/jasa dengan 287

ketidakhematan pada pemerintah pu-

kasus atau 93% dari keseluruhan kasus

sat sebanyak 48 kasus yang senilai

ketidakhematan.

Rp240.385.730.000,00. Kasus “penetapan kualitas dan kuantiTemuan

dae-

tas barang/jasa yang digunakan tidak

senilai

sesuai standar” sebesar 4% dengan

Rp240.385.730.000,00. Temuan pada

jumlah 14 kasus. Kasus “pengadaan ba-

entitas

rang/jasa melebihi kebutuhan” sebesar

rah

pada

sebanyak

BUMN

pemerintah 193

kasus

perusahaan-perusahaan sebanyak

29

kasus

senilai

3% dengan jumlah 8 kasus. Ketiga ben-

Rp125.625.450.000,00. Lebih lanjut, te-

tuk kasus tersebut digambarkan dalam

muan pada entitas perusahaan-perusa-

sebuah diagram berikut ini.

haan BUMD sebanyak 39 kasus senilai Rp50.009.570,00.

Presentase Kasus Pengadaan Barang / Jasa yang menimbulkan ketidakhematan


LKPP 99


Besarnya

ketidakhematan

dalam

sahaan senilai Rp7.840.470.000,00 de-

pengadaan

barang/jasa

telah

ngan persentase sebesar 1,7%. Kasus

negara/

“pengadaan barang/jasa melebihi ke-

daerah/perusahaan

mencapai

butuhan” menimbulkan ketidakhemat-

Rp462.885.942.000,00.

Mayoritas

an

memboroskan

keuangan

ketidakhematan kasus

yang

terjadi

“kemahalan

harga”

Rp454.714.292.000,00

keuangan

negara/daerah/perusa-

karena

haan senilai Rp331.180.000,00 dengan

senilai

persentase senilai 0,07%.

dengan

persentase sebesar 98%.

Gambaran persentase jumlah ketidakhematan yang memboroskan keuangan

Kasus “penetapan kualitas dan kuantitas

negara/daerah/perusahaan pada peng-

barang/jasa yang digunakan tidak sesuai

adaan barang/jasa terlihat pada diagram

standar”

berikut ini.

mengakibatkan

ketidakhe-

matan keuangan negara/daerah/peru-

Pengadaan barang / jasa melebihi kebutuhan

Penerapan kualitas dan kuantitas barang / jasa yang digunakan tidak sesuai standar 1.7 % 0.07 %

Persentase besaran ketidakhematan keuangan negara/ daerah/perusahaan pada pengadaan barang/jasa

100 LKPP


98.23 %

Kemahalan Harga


ditetapkan, barang yang dibeli belum/

5) Kasus hasil pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan ketidakefektifan

tidak dapat dimanfaatkan, serta pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.

BPK juga memeriksa aspek ketidakefektifan terkait pencapaian hasil (outcome)

Berdasarkan cakupan entitas, temuan

pengadaan barang/jasa. Ketidak efek-

ketidakefektifan

tifan tersebut mencakup beberapa hal,

barang/jasa

yaitu pemanfaatan barang/jasa dilaku-

jenis entitas, yaitu pemerintah pu-

kan tidak sesuai dengan rencana yang

sat, pemerintah daerah, perusahaan

dalam

terdapat

pengadaan

dalam

empat

Tabel ketidakefektifan hasil pengadaan barang/jasa


LKPP 101


BUMN, dan perusahaan BUMD. Temuan

Temuan atas pengadaan barang/jasa

ketidakefektifan pada pemerintah pu-

yang

sat sebanyak 19 kasus yang senilai

terdiri dalam tiga bentuk kasus. Kasus

Rp455.790.000.000,00.

“barang yang dibeli belum/tidak dapat

menimbulkan

ketidakefektifan

dimanfaatkan” mendominasi munculnya Temuan

pada

pemerintah

ketidakefisienan dalam pengadaan ba-

daerah sebanyak 89 kasus senilai

rang/jasa dengan 92 kasus atau 72%

Rp123.877.030.000,00. Temuan pada

dari keseluruhan kasus ketidakefektifan.

perusahaan BUMN sebanyak 1 kasus

Kasus “pemanfaatan barang/jasa tidak

senilai

Lebih

sesuai dengan rencana yang ditetap-

lanjut, temuan pada entitas perusahaan-

kan” sebesar 17% dengan jumlah 21

perusahaan BUMD sebanyak 18 kasus

kasus. Kasus “pemanfaatan barang/jasa

senilai Rp6.415.850.000,00.

tidak berdampak pada pencapaian tu-

Rp11.990.650.000,00.

juan organisasi” sebesar 3% dengan jumlah 14 kasus. Persentase ketiga bentuk kasus tersebut dipaparkan dalam diagram berikut ini.

102 LKPP



Besarnya pengadaan

ketidakefektifan barang/jasa

Rp598.073.530.000,00. ketidakefektifan

dalam mencapai

Rp118.733.000.000,00

dengan

persentase sebesar 19,85%.

Mayoritas

dalam

hasil

Kasus “pemanfaatan barang/jasa tidak

barang/jasa

terjadi

berdampak pada pencapaian tujuan or-

karena kasus “barang yang dibeli

ganisasi” menimbulkan ketidakefektifan

belum/tidak

dimanfaatkan”

penggunaan keuangan negara/daerah/

senilai Rp466.750.500.000,00 dengan

perusahaan senilai Rp12.590.000.000,00

persentase sebesar 78,04%.

dengan persentase sebesar 2,11%.

pengadaan

dapat

Gambaran persentase jumlah ketidakheKasus jasa yang

tidak

“pemanfaatan

barang/

matan yang memboroskan keuangan

sesuai

rencana

negara/daerah/perusahaan pada peng-

mengakibatkan

adaan barang/jasa terlihat pada diagram

ditetapkan”

dengan

ketidakefektifan penggunaan keuangan negara/daerah/perusahaan

berikut ini.

senilai


LKPP 103


Penutup Dalam realitasnya, pengadaan barang/

Perlu

diingat

pula,

bahwa

jasa dalam penyelenggaraan pemerin-

melaksanakan pemeriksaan di semester

tahan dan BUMN/BUMD masih banyak

II tahun 2010 ini, sebagian besar entitas

terdapat pelanggaran terhadap keten-

masih belum menerapkan Peraturan

tuan yang berlaku. Jumlah temuan kasus

Presiden Nomor 54 tahun 2010. Meski

pengadaan barang/jasa tersebut cukup

begitu, dari jenis penyebab kasus

banyak dengan nominal penggunaan

pengadaan

keuangan yang besar. Hal tersebut ber-

yang

dampak pada kerugian negara, potensi

pembenahan

kerugian negara, ketidakhematan, serta

intern dan integritas serta kepedulian

ketidakefektifan.

yang

barang/jasa

ada,

tinggi

bila

pemerintah

tidak

sistem dari

dalam

dilakukan

pengendalian

para

pelaksana

pengadaan barang/jasa pemerintah. Perlu digarisbawahi bahwa temuan dan kasus-kasus yang disajikan dalam

Diharapkan

ke

depan

penerapan

artikel ini merupakan temuan dan kasus

peraturan baru pengadaan barang/jasa

hasil pemeriksaan BPK RI di semester II

pemerintah yang tidak hanya mengubah

tahun 2010 untuk beberapa entitas.

proses tetapi juga sistemnya, akan memperbaiki kinerja dan mereformasi

Dalam melaksanakan pemeriksaan ini,

sistem

pemeriksa pastinya dibatasi dengan

sehingga pada akhirnya akan menekan

beberapa

jumlah pelanggaran terhadap ketentuan

hal, seperti

penggunaan

uji petik (bukan memeriksa seluruh

pengadaan

barang/jasa

dan/atau peraturan yang berlaku.

paket PBJ yang ada), waktu, biaya, jenis

Diharapkan seluruh entitas atau organ-

pemeriksaan yang dilakukan, karena

isasi pemerintah akan turut memper-

dalam IHPS II/2010 ini tidak ada satu

baiki sistem pengadaan barang/jasa di

pun pemeriksaan khusus pengadaan

internalnya sendiri, mulai dari proses

barang/jasa pemerintah. Untuk itu, bisa

perencanaan,

jadi masih banyak kasus yang terjadi

wasan, hingga ke pemanfaatan, dan pe-

yang tidak masuk dalam perhitungan

laporannya.

dan

hal

lainnya,

termasuk

artikel ini.

104 LKPP


pelaksanaan,

penga-


Daftar referensi Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2011. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dimitri, Nicola, Gustavo Piga, dan Giancarlo Spagnolo. 2006. Handbook of Procurement. Cambridge: Cambridge University Press. Hermawan. 2010. Peluang Usaha di Sektor Pengadaan. Diambil dari http://www.lkpp.go.id/v2/ contentlist-detail.php?mid=537 0678244&id=8433031618 yang diakses pada tanggal 2 Agustus 2011.


LKPP 105


106 LKPP



TENTANG PENULIS


LKPP 107


CURRICULUM VITAE Senator Nur Bahagia

Senator Nur Bahagia, lahir di Pekalong-

Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Se-

an, Jawa Tengah pada 31 Maret 1954.

bagai anggota dalam Pengembangan

Pendidikan dasar, ia selesaikan di SD

Konsep Sistem e-Purcashing LKPP, dan

Kesesi Pekalongan. Setelah lulus dari

masih banyak lagi.

SMP III pekalongan dan tamat dari SMA Negeri Pekalongan. Kemudian ia me-

Banyak karya tulisnya yang telah dipu-

lanjutkan sekolah di Institut Teknologi

blikasikan, diantaranya adalah “ Opti-

Bandung (ITB) untuk mengambil juru-

mization model for integrating production

san S1 teknik industri. Di tahun 1981, ia

lot and scheduling in job shop manufac-

berhasil meraih gelar magister di bi-

turing”, terbit pada Jurnal TMI 19 (1),

dang Manajemen Produksi dari Univer-

April 1999, “Design of sugar distribution

sitas d’Aix Marseille, Prancis. Dan pada

system in Indonesia”, Proceeding of Na-

tahun 1985, mendapatkan gelar doktor

tional Seminar on Industrial Policy, Band-

bidang Produksi dan Sistem logistik

ung, 2000, dan “An Integrated Approach

pada universitas yang sama.

on Model Building”, Proceeding of Industrial Planning and Policy, 2005. Ia dapat

Sempat menjabat sebagai Deputi Pusat

dihubungi melalui email dengan alamat:

Pelatihan Penyusunan Pengadaan pada

[email protected].

Institut Teknologi Bandung (yang didirikan oleh Bank Dunia), Koordinator Tim Sistem Pengembangangan Pengadaan Universitas Indonesia pada Direktorat

108 LKPP



CURRICULUM VITAE Dr. Agus Prabowo

Dr. Agus Prabowo, dilahirkan pada ta-

rintah (LKPP), dan kini mengabdi se-

hun 1959 di Yogyakarta. Ia menyele-

bagai Deputi bidang Pengembangan

saikan S1 jurusan arsitektur di Institut

dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Teknologi Bandung (ITB) pada tahun

(SDM) di LKPP.

1984. Pendidikan S2 dan S3, ia selesaikan pada tahun 1985 di Universitas Hokaido, Jepang. Di 2007, ia tercatat sebagai alumni Lemhanas PPRA-40. Banyak pengalaman kerja yang ia miliki sejak tahun 1984, diantaranya pernah bekerja di BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Direktur Utama PDAM Kabupaten Kendari, Dewan Pengembangan kawasan Indonesia Timur, Direktur Utama Sumber Daya Alam dan Direktur Peninjauan Kinerja Pembangunan Daerah pada Bappenas, Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Peme-


LKPP 109


CURRICULUM VITAE Agus Kuncoro

Agus Kuncoro (GusKun), lahir di Bojo-

harawan, Pejabat Penguji Tagihan/Pen-

negoro pada tanggal 16 Agustus 1971.

andatangan SPM, Panitia Pengadaan,

Ia menempuh pendidikan kedinasan

PPK dan KPA. Saat ini menjabat sebagai

di Program Diploma III Keuangan Spe-

Pejabat Pembuat Komitmen pada Kan-

sialisasi Bea dan CukaiAngkatan 6,

tor Wilayah DJBC Jawa Timur I.

lulus tahun 1993. Pendidikan Strara 1 baru diselesaikan tahun 1999 saat lulus

GusKun memiliki Sertifikat Ahli Peng-

dari Program Studi Administrasi Niaga

adaan Tingkat Pertama/Dasar, ang-

Universitas Terbuka dan lulus dari Pro-

gota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia

gram Studi Akuntansi, Fakultas Ekono-

(IAPI) dan memiliki sertifikat sebagai

mi Universitas Diponegoro tahun 2000.

Pelatih/Narasumber

Pengadaan

Ba-

rang/Jasa Pemerintah. GusKun beberaSejak 1 Januari1992 sampai dengan saat

pa kali menjadi pelatih/narasumber

ini, menjadi PegawaiNegeriSipil (PNS)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

pada Direktorat Jenderal Bea dan Cu-

lingkungan Instansi Pusat, Pemerintah

kai Kementerian Keuangan. Mempu-

Daerah dan Perguruan Tinggi. Buku

nyai pengalaman dipekerjakan pada

Pengadaan pertama yang diterbitkan

Badan Pelaksanan BRR-NAD-Nias pada

adalah Cara Benar, Mudah dan Jitu Me-

tahun 2005-2008. Selama bertugas di

nang Tender Pengadaan Barang/Jasa

2 instansi tersebut, beberapa kali men-

Pemerintah (2011).

duduki jabatan yang terkait dengan Pelaksanaan APBN, mulai dari Benda-

110 LKPP



CURRICULUM VITAE Samsul, S.Sos

Samsul, dilahirkan di Banjarmasin, Ka-

ta, dan sebagai tenaga honor Bappeda

limantan Selatan pada tanggal 17 Juli

Pemerintah Kabupaten banjar.

1975. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1988 dari SDN

Tercatat beeberapa karya tulis yang

Lambung

Banjarmasin.

pernah ia publikasikan, diantaranya

Pada tahun 1991, lulus dari SMPN 10

adalah Filosofi ‘e’ Dalam Government,

banjarmasin dan berhasil menamatkan

Penting dan Tidak Penting ala Onno

sekolahnya di tingkat menengah atas

dan Drucker, Kunci Sukses Mem-

di SMAN 70 Banjarmasin pada 1994. Ia

bangun Sistem eProcurement, Kunci

berhasil menyelesaikan Pendidikan S1

Sukses Membangun Sistem eProcure-

pada program studi Administrasi Niaga

ment, eProcurement dan Peningkatan

FISIP Universitas Lambung Mangkurat,

Kesejahteraan Rakyat ‘Daerah’, ePro-

Banjarmasin di 2001. Dan dari tahun

curement

2010, ia tercatat sebagai mahasiswa

Indonesia Menuju Satu Aplikasi ePro-

S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas

curement, Mungkinkah?, dan yang ter-

Lambung Mangkurat Banjarmasin.

baru Pembangunan Terjebak Harga,

Mangkurat,

yang

kesemuanya

“Membingungkan,

termuat dalam rubrik

Sejak tahun 2006, ia tercatat sebagai

Opini rutin pada Harian Banjarmasin-

pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah

post- Kalsel. Semua karya tulisnya da-

Kabupaten Banjar. Sebelumnya, ia sem-

pat dibaca melalui blog pribadinya di

pat menjadi staf Litbang dan Redaksi

http:// samsulramli.wordpress.com.

pada Banjarmasin Post Group Banjarmasin, staf redaksi Majalah Pilar JakarLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP 111


CURRICULUM VITAE Maslani

Maslani, lahir di Pati pada tanggal 11

2004 sebagai auditor ahli pada BPKP

Februari 1976. Pada tahun 1998, ia ber-

Provinsi Sulawesi Tengah.

hasil menyelesaikan kuliah D3 dalam bidang akuntansi di STAN Jakarta dan

Maslani memiliki sertifikasi sebagai

dilanjutkan mengambil program S1

akuntan dengan Register Negara No.D

Akuntansi pada instansi yang sama, lu-

-27.081. dengan sertifikat yang dimi-

lus pada tahun 2000. Pendidikan tera-

likinya, mulai tahun 2010, Ia tercatat se-

khir yang ia ambil adalah S2 di bidang

bagai dosen akuntansi STAN Jakarta dan

Magister Ekonomika Pembangunan FEB

sebagai instruktur pada Lembaga Kebi-

UGM pada tahun 2008. Ia lulus dengan

jakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerin-

nilai IPK yang sangat memuaskan yaitu

tah. Selain itu juga, pada 2008-2009 sem-

3,93, dengan judul tesis “Konsentrasi

pat mengajar di STIE Niaga, 2006-2008

Manajemen Aset dan Penilaian Properti.

mengajar di Pusat Ppengembangan akuntansi (PPA) UGM, dan pada rentang

Saat ini ia bekerja sebagai trainer atau

tahun 2004-2006 mengajar akuntansi di

widyaiswara

PUSDIKLATWAS

tiga instansi pendidikan sekaligus, yaitu

BPKP sejak tahun 2008. Pengalaman

di Universitas Juanda, LP3I Bogor, dan

kerja sebelumnya adalah sebagai Per-

STIE BINA NIAGA. Kontak yang dapat

wakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

dihubungi adalah m_maslani@yahoo.

Yogyakarta pada tahun 2006, pada 2004

com.

pada

bekerja sebagai auditor senior di PUSDIKLATWAS BPKP, dan dari tahun 2001-

112 LKPP



CURRICULUM VITAE Iwan Iswanto Hardian

Iwan dilahirkan di Jember, Jawa Timur

sia (BPK RI) hingga kini. Semenjak di

pada 25 October 1974. Ia menyelesai-

BPK ia pernah mengaudit pemberian

kan pendidikan dasarnya pada tahun

Restitusi Pajak dan Laporan Keuangan

1987di Malang. Masih di kota yang

BULOG Tahun 2003 s.d 2005. Kini Ia

sama, Ia berhasil menamatkan se-

bertanggung jawab sebagai kepala

kolahnya di tingkat menengah bawah

ULP di Pusdiklat BPK RI juga menjadi in-

dan menengah atas. Kemudian Ia me-

struktur Pengadaan Barang/Jasa Pemer-

lanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi

intah. Ia pernah mengajar menge-

Administrasi Negara (STAN) dengan

nai

mengambil jurusan Akuntansi dan ber-

rintah di beberapa insititusi seperti

hasil menyelesaikannya pada 1996.

Kementerian Luar Negeri, Kemente-

Gelar Sarjana dan Master Ia raih dari

rian Sosial, Kementerian Perindus-

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

trian, BPK RI, Politeknik Negeri Banjar-

dan Universitas Gajah Mada Jogjakar-

masin, dll. Ia dapat dihubungi melalui

ta masih di jurusan yang sama yakni

e-mail di [email protected] dan

Akuntansi.

[email protected].

Pengadaan

Barang/Jasa

Peme-

Sejak 1996, Ia telah tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Keuangan. Tak lama berselang pada 1998, Ia dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indone-


LKPP 113


PETUNJUK UNTUK PENULIS

114 LKPP



PETUNJUK UNTUK PENULIS

1. Penulisan

naskah.

Naskah

yang

2. Topik.

Isi

naskah

disesuaikan

dikirim ke Jurnal Pengadaan belum

dengan rubrik Topik Utama yang

pernah

tidak

ditetapkan redaksi dan bisa juga

sedang dalam proses pengajuan

berisi topik bebas di luar Topik

untuk diterbitkan di media lain.

Utama. Tulisan dalam rubrik esai

Naskah berisi tulisan ilmiah populer

berisi pendalaman dna pergulatan

bisa berasal dari ringkasan hasil

pemikiran. Rubrik Survei berisi hasil

penelitian,survei,

penelitian tentang segala macam

diterbitkan

atau

hipotesis,

atau

gagasan orisinal seputar pengadaan

persoalan

yang

jasa yang aktual. Rubrik Laporan

kritis,

mencerahkan

membuka wawasan.

dan

pengadaan

barang/

Daerah berisi hasil pengamatan


LKPP 115


atau penelitian tentang pengadaan

5. Catatan kaki. Semua rujukan pada tu-

barang/jasa di satu daerah tertentu

buh tulisan, baik sumber yang meru-

di Indoenesia. Rubrik Buku berisi

juk langsung maupun tidak langsung,

tinjauan buku-buku baru atau lama

harus diletakkan dalam Catatan

yang masih relevan dengan kondisi

Kaki dengan urutan nama lengkap

sekarang.

pengarang, judul lengkap sumber, tempat terbit, penerbit, tahun terbit,

3. Panjang. Panjang tulisan untuk rubrik

dan nomor halaman, kalau perlu.

Topik Utama, Survei dan Laporan

Rujukan dari internet harap mencan-

Daerah, kecuali atas kesepakatan

tumkan halaman http secara leng-

dengan redaksi, maksimal 29.000

kap serta tanggal pengaksesannya.

karakter

dengan

spasi

(sekitar

4.000 kata) dan sudah termasuk

Contoh-contoh

catatan kaki; tetapi belum terhitung didalamnya

gambar,

Buku dengan Satu Orang Penulis

ilustrasi, bagan dan tabel. Panjang

Wendy Doniger, Splitting the Dif-

esai

jika

maksimal

ada 11.600

karakter

ference (Chicago: University

dengan spasi (tidak perlu disertai

of Chicago Press, 1999), hal

catatan kaki). Tinjauan Buku tediri

65.

dari dua versi; tinjauan pendek sekitar

11.600-14.500

karakter

dengan spasi dan tinjauan panjang sekitar

23.300-29.000

karakter

dengan spasi.

Buku dengan Dua atau Tiga Penulis Guy Cowlishaw dan Robin Dunbar, Primate Conservation Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000)

4. Abstrak. Setiap naskah harus disertai abstrak. Panjang asbtrak maksimal 800 karakter dengan spasi dan

Buku dengan Empat Orang Penulis atau Lebih Edward O Laumann et.al., The

hanya terdiri dari satu paragraf yang

Social

Organization

of

menggambarkan esensi isi tulisan

Sexuality: Sexual Pratices in

secara gamblang, utuh dan lengkap.

the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hal. 225-262.

116 LKPP



Buku Terjemahan atau Suntingan

Phillip B Kurland dan Ralph

Srintil, The Iliad of Homer, diterje-

Lerner (eds), The Founders’

mahkan oleh Richmond Lat-

Constitution

timore (Chicago: University

University of Chicago Press,

of Chicago Press, 1951)

1987), atau http://press-ubs.

Yves Bonnefoy, New and Selected

uch icago.edu /fou nders /

Poems, disunting oleh John

(diakses tanggal 27 Juni

Naughton and Anthony Ru-

2006).

dolf (Chicago: University of Chicago Press, 1995)

Artikel Jurnal, Majalah, atau Surat Kabar Cetak

Bab atau Bagian dari Sebuah

John Maynard Smith,”The Origin of Altruism”, dalam Nature

Buku Andrew Wiese,”The House I Live In’:Race, Class, and African

(Chicago:

American

393 (1998), hal. 639 William

S

Niederkorn,

A

Subruban

Scholar Recants on His

Dreams in the Postwar Unit-

‘Shakespeare’ Discovery”,

ed States,”dalam Kevin M

dalam New York Times,

Kruse dan Thomas J Sugrue

20 Juni 2002 (Rubrik Seni

(eds), The New Suburban

Sastra).

History (Chicago: University

Tesis atau Disertasi

of Chicago Press, 2006), hal.

M Amundin,”Click Repetition Rate

101-102.

Patterns in Communicative

Prakata, Kata Pengantar, atau

Sounds from the Harbour

Pendahuluan dari Sebuah

Purpoise,

Buku

phocoena” (Disertasi Phd,

James Rieger,”Kata Pengantar” untuk Mary Wollstonecraft Sheley,

Frankenstein;

or,

The Modern Prometheus (Chicago:

University

of

Phocoena

Stockholm University, 1991), hal. 22-29,35. Makalah Brian Doyle,”Howling Like Dogs: Metaphorical

Chicago Press, 1982) hal.

in

XX-XXI

diajukan pada pertemuan

Buku Elektronik

Psalm

Languange

59”

(Makalah

internasional the Society of


LKPP 117


Biblical Literature, Berlin,

“The New American Di-

Jerman, 19-22 Juni 2002).

lemma:

Illegal

Immigra-

Laman

tion,” The Becker-Posner

Evanston Public Library Board of

Blog, diposting 6 Maret

Trustees,”Evanston Public

2006,dalam

Library

Plan,

becker-posner-blog.com/

2000-2010: A Decade of

archives/2006/03/the_new_

Outreach,” Evanston Public

a me r ic a . h t m l#c 0 8 0 0 52

Library, dalam http://www.

(diakses tanggal 28 Maret

epl.org/library/strategic-

2006)

Strategic

plan-00.html

(diakses

tanggal 1 Juni 2005) Jurnal, Majalah atau Surat Kabar Mark A Hlatky et.al.,”Quality-OfLife and Depressive Sympin

Women

Postmenapausal after

Receiving

Surat elektronik Ibu Pengetahuan kepada Penulis, 31 Oktober Item dalam Basis Data Maya Pliny the Elder, The Natural History, John Bostock dan HT Riley (eds.), dalam the

Hormone Therapy: Result

Perseus

from the Heart and Esto-

http://www.perseus.tufts.

gen/Progestin Replacement

edu/cgi-bin/ptext?lookup=

Study (HERS) Trial”, dalam

P l i n .+Nat.+1.de d ic at ion

Journal of the American

(diakses

Medical Association 287,

November 2005)

No. 5 (2002), atau http://

Wawancara

ja ma.a ma-a s s n.org/i s -

Wawancara

Digital

Library,

tanggal

dengan

17

Bapak

sues/v287n5/rfull/joc10108.

Sukailmu, Jakarta, 1 Januari

html#aainfo (diakses tang-

2010.

gal 7 Januari 2004). Komentar Weblog Komentar Peter Pearson tentang

118 LKPP

Surat Elektronik

2005

Maya

toms

http;//www.



6. Tabel. Tabel, gambar, bagan dan ilustrasi harus mencantumkan dengan

jelas

nomor

tabel/gambar/

9. Nomor bukti. Setiap penulis akan menerima nomor bukti penerbitan.

bagan/ilustrasi secara berurutan, judul serta sumber data. Keterangan tabel/gambar/bagan/ilustrasi

10. Hak cipta. Dengan publikasi lewat

dil-

Jurnal Pengadaan, maka penulis

etakkan persis di bawah tabel/gam-

menyerahkan hak cipta (copyright)

bar/bagan/ilustrasi bersangkutan.

artikel

secara

utuh

(termasuk

abstrak, tabel, gambar, bagan, 7. Biodata. Penulis wajib menyertakan curriculum vitae dan foto diri.

ilustrasi) kepada Jurnal Pengadaan, termasuk hak menerbitkan ulang dalam semua bentuk media.

8. Pengiriman. Tulisan dikirim dalam dua bentuk, yaitu 1) file elektronik dan 2) naskah tercetak (2 kopi) ditujukan kepada : a. File elektronik : humas@lkpp. go.id; [email protected] b. Naskah impin gadaan,

tercetak:

Pem-

Redaksi

Jurnal

Pen-

SME

Tower

Lt.8

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.94 Jakarta 12780.


LKPP 119

Jasa Pemerintah LKPP 1

Recommend Documents