PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI BIDANG ANGGARAN The Implementation of the Function of Regional House of Representatives in Budgetary Domain
Ivan Budi Hartanto, Achmad Ruslan dan H.M Djafar Saidi
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bidang anggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Dewan perwakilan Rakyat di bidang anggaran. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian empirik untuk mengetahui kesesuaian antara law in book dan law in action dalam pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bidang anggaran serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum maksimal dalam menjalankan fungsinya di bidang anggaran yang diakibatkan sempitnya waktu dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun telah ditopang dengan pembiayaan yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai namun nampaknya belum mampu memaksimalkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bidang anggaran. Kata Kunci : Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, Anggaran
ABSTRACT The study aims to describe the implementation of the function of Regional House of Representatives in the budgetary domain, and analyze the factors which influence the optimization of the regional House of Representatives' function implementation in the budgetary domain. The study uses empirical method to investigate the discrepancy between the law in book and the law in practice in relation to the implementation of the function of Regional House Representatives in the budgetary domain, and describing the factors which might influence the implementation of the function of House of Representatives in the budgetary domain. The study indicates that Regional House of Representatives has not maximally implemented its function in the budgetary domain due to the limitation of time in the discussion of the bill of regional regulation on the government revenue and expenditure, and the limited quality of human resources of the members of parliament. Although they have been supported with sufficient funding, infrastructure, and facilities, the representatives are not capable of maximizing their function in the budgetary domain. Key Words : Function of Regional House of Representatives, budgetary LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah adalah dimaksudkan dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, yang dibuat untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan prinsip “berdasarkan aspirasi masyarakat” tersebut, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
1
telah memberikan jalan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi dan keanekaragaman daerah, serta mengolah peluang dan tantangan persaingan global dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah kini berwenang penuh merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, namun pelimpahan kewenangan administratif dan anggaran yang cukup besar iini memunculkan banyak permasalahan yang disebabkan sistem akuntabilitas publik yang lemah dan representasi politik yang buruk. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi menyebar ke daerah-daerah seiring dengan bergulirnya otonomi daerah. (Sirajudin, 2008 : 56) Menurut peneliti ICW, Fahmi Badoh (MTI, 2005 :3) mengatakan implementasi daerah terjadi di tengah ketidaksiapan daerah, baik dari sisi birokrasi pemerintahan maupun masyarakatnya. Kewenangan yang cukup besar yang dilimpahkan pada pemerintah daerah justru menyuburkan praktik korupsi anggaran dan kebijakan daerah. Proses perencanaan anggaran menjadi penuh manipulasi dan proyek-proyek didaerah dimonopoli segelintir kroni kekuasaan baik di legislatif maupun dieksekutif. Perilaku anggota parlemen (DPRD) pun yang seharusnya menjadi lembaga pengawas bagi jalannya pemerintahan, malah banyak terlibat dan menjadi agen bahkan pelaku korupsi dengan munculnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif. Disis lain, sistem pengelolaan anggaran berbasis kinerja pun belum sepenuhnya diimplementasikan di daerah bahkan seringkali mengalami distorsi karena berbagai kepentingan baik kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi elit daerah (Sirajudin, 2008 : 56-57). METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini adalah penelitian empirik yang bertujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi DPRD di bidang anggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD tersebut dengan mengambil lokasi penelitian pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kab. Banggai dengan sampel yaitu Ketua DPRD, anggota Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Banggai. Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai bahan analisis dari penelitian adalah Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian yang bersumber dari keterangan tertulis (kuisioner), dari sejumlah responden, serta Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literaturliteratur. Selanjutnya data yang terkumpul akan diolah menjadi tabel analisis, yaitu data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan statistik sederhana yang dilakukan dengan cara membuat tabulasi frekuensi, kemudian diisi angka mutlak kemudian di presentase dengan rumus berikut : P = f/n x 100%, dimana : P adalah Prosentase, F adalah frekuensi jawaban responden. n adalah jumlah responden. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai berada di wilayah propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan UndangUndang No. 29 Tahun 1959 tanggal 01 April 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi dan mulai operasional sejak dilantiknya Bupati Kepala daerah Tingkat II Kab. Banggai tanggal 08 Juli 1960, dengan luas 6.672,70 Km2 yang terbagi 18 Kecamatan, 46 kelurahan & 271 desa. Secara geografis Kab. Banggai memiliki batas-batas sebagai berikut : - Utara berbatasan dengan Teluk Tomini. - Timur berbatasan dengan Laut Maluku. - Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan. - Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali
2
Jumlah penduduk Kabupaten Banggai hasil sensus tahun 2010 adalah sebanyak 323.872 jiwa terdiri atas penduduk laki-laki 158.608 jiwa dan penduduk perempuan 165.266 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,77% sejak sensus tahun 2000. Gambaran Pemerintah Daerah Kab. Banggai Pemerintah Daerah Kab. Banggai dipimpin oleh Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati, yang saat ini memimpin untuk periode 2006–2011. Dalam kaitannya dengan fungsi anggaran DPRD maka DPRD dan Pemerintah daerah bersama-sama membahas dan menyetujui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya diajukan oleh Pemerintah Daerah maka untuk itu pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempersiapkan RAPBD untuk dibahas bersama dengan DPRD. Untuk itu, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh sebuah tim anggaran dengan Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua Tim Anggaran. Gambaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai periode tahun 2009 s/d 2014 memiliki sejumlah 35 kursi dengan konfigurasi partai politik sebanyak 14 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Banggai, dengan susuan sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14
Nama parpol 2009/2014 Partai Golkar PDIP Partai Demokrat PAN PPP PKB PPRN PKS PDS Partai Gerindra Partai Patriot Partai Hanura PDP PNIM Jumlah
Jumlah Kursi 6 5 3 3 2 4 3 3 2 1 1 3 1 1 35
Dengan komposisi fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Banggai masa periode 2009-2014, yaitu : Penyusunan KUA, PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Penyusunan dan pengajuan draft KUA maupun PPAS mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya dalam Permendagri No. 59 tahun 2007. Penyusunan draft KUA berdasar atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD dimana untuk penyusunan rancangan KUA untuk tahun anggaran 2009 berdasar atas Permendagri No 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009.
3
Draft rancangan KUA APBD disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasarkan draft rancangan KUA tersebut selanjutnya disusun draft dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Draft rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut keseluruhannya dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya hasil pembahasan TAPD tersebut disampaikan kepada Bupati Banggai dan oleh Bupati dilakukan pencermatan dengan melakukan penajaman terhadap seluruh aspek didalam kedua dokumen dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan pada saat Musrembang serta kondisi-kondisi force major atau mendesak yang timbul diantara masa penyusunan dokumen RKPD sampai saat pembahasan rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati, disertai arahan didalam penajaman prioritas program dan kegiatan. Selanjutnya dokumen KUA dan PPAS tersebut disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama antara TAPD dengan Tim Anggaran DPRD Kabupaten Banggai. Mengenai pengajuan dokumen KUA dan PPAS oleh TAPD kepada Tim Anggaran DPRD, peneliti mendapati fakta bahwa waktu pengajuannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No 13 tahun 2006 dimana pengajuan KUA dan PPAS dilakukan pada bulan Nopember atau 2 bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor : 1. Bahwa Permendagri yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran, baru ditandatangani Menteri Dalam Negeri pada bulan Juni dan selanjutnya baru diterbitkan dan diterima sampai tingkat daerah pada bulan Oktober. Sedangkan penyusunan KUA dan PPAS tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu ada petunjuk dalam Permendagri tersebut. 2. Bahwa kepastian mengenai besaran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) baru diterima pada bulan Oktober, sedangkan Dana Perimbangan masih menjadi sumber pendapatan daerah yang utama dikarenakan Penerimaan Asli Daerah Kab Banggai yang masih minim. Pembahasan KUA dan PPAS KUA dan PPAS diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas bersama dengan Tim Anggaran DPRD, dalam arti bahwa TAPD maupun Tim Anggaran DPRD memiliki kedudukan yang sama atau sederajat antara Tim Anggaran DPRD dan TAPD dalam pembahasan KUA dan PPAS sehingga dengan kedudukan yang sederajat tersebut dapat terjadi cek and balace/kontrol antara TAPD dan Tim Anggaran DPRD. Berdasar hasil penelitian maka diketahui bahwa dalam melakukan pembahasan KUA dan PPAS bersama dengan TAPD mendasarkan pada hasil jaring asmara/Musrembang di daerah pemilihan masing-masing, dimana hasil musrembang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah dan rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. Permendagri No 13 tahun 2006 telah mengatur bahwa pengajuan KUA dan PPAS semenjak pertengahan bulan Juni pada setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya pengajuan KUA dan PPAS baru dilaksanakan pada bulan Nopember atau 2 bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Penelitian ini mendapati data bahwa responden berpendapat bahwa waktu pengajuan KUA dan PPAS tersebut tidak cukup untuk membahas KUA dan PPAS secara mendalam. Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh TAPD dan Tim Anggaran, dalam realitanya dilakukan dalam jangka waktu 2-3 minggu sehingga KUA dan PPAS tidak dapat dibahas secara menyeluruh. Tidak dibahasnya KUA dan PPAS secara menyeluruh juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman Para Anggota Tim Anggaran DPRD akan perekonomian secara makro baik di tingkat daerah maupun negara sehingga kurang dapat mengkritisi isi dalam dokumen KUA dan PPAS dan cenderung menerima data-data yang disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
4
Setelah KUA dan PPAS dibahas dan disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Anggaran DPRD Kabupaten Banggai maka selanjutnya dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan. Selanjutnya (TAPD) menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati Banggai berisi perintah kepada Kepala SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dilampiri KUA, PPAS, Standart Analisa Belanja (SAB) & Standart Satuan Harga (SSH) Berdasarkan Surat Edaran tersebut, selanjutnya SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan terlebih dahulu masing-masing Kepala SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang telah disusunnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Selanjutnya ketika seluruh SKPD menyerahkan RKA-SKPD masing-masing maka TAPD merangkumnya didalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berkenaan serta menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbub) tentang Penjabaran RAPBD tahun berkenaan. Peneliti mendapati bahwa isi program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA-SKPD masing-masing SKPD dari tahun ke tahun hampir sama dan tidak mengalami perubahan, kecuali angka-angka yang tertera pada jumlah dana yang dibutuhkan/direncanakan. Sosialisasi Nota Kesepakatan KUA dan PPAS oleh DPRD Setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) & Tim Anggaran DPRD menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS maka selanjutnya para anggota DPRD memasuki masa reses untuk melakukan sosialisasi tentang Nota Kesepakatan KUA dan PPAS di daerah pemilihan masing-masing. Dari penelitian ini diketahui bahwa 70,6 % responden berpendapat bahwa pada masa reses efektif digunakan untuk mesosialisasikan hasil Nota Kesepakatan KUA dan PPAS dengan alasan dapat memperoleh masukan dari konstituen yang berguna dalam pembahasan RAPBD yang nanti akan diajukan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan 17,6 % responden menyatakan tidak efektif dan 11,8 % menyatakan ragu-ragu apakah sosialisasi Nota Kesepakatan tersebut efektif dilakukan. Selanjutnya hasil sosialisasi Nota Kesepakatan yang dilakukan anggota DPRD ke masyarakat, kemudian dilaporkan secara tertulis oleh Para Anggota DPRD yang disampaikan pada sidang paripurna melalui ketua Tim pada daerah pemilihan masing-masing. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bupati Banggai sebagai Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan penyampaian Nota Keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan ditekankan pada kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan APBD dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara TAPD dan Tim Anggaran DPRD. Sedangkan mengenai uraian program dan kegiatan didalam Rancangan APBD, peneliti memperoleh fakta bahwa tidak terdapat perubahan secara signifikan bahkan cenderung terdapat kesamaan pada tiap tahun anggaran, hanya pada bagian jumlah angka pendapatan dan pembiayaan saja yang mengalami perubahan. Hal tersebut dapat terjadi karena memang telah ditentukan dalam Permendagri No.13 tahun 2006 sebagai Pedoman pengelolaan keuangan daerah sehingga telah ditentukan mengenai pendapatan dan belanja daerah, berupa pengelompokan pendapatan daerah sampai dengan klasifikasi dan pengelompokan belanja daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan program dan kegiatan didalam Rancangan APBD pun harus mengikuti pedoman yang telah ditentukan dalam permendagri No 13 tahun 2006. Penelitian ini mendapati bahwa dominan responden berpendapat bahwa APBD yang telah dibahas dan ditetapkan telah memenuhi aspirasi rakyat, sedangkan 17,6 % berpendapat bahwa
5
APBD belum memenuhi aspirasi rakyat Kabupaten Banggai dengan alasan bahwa pendapatan asli daerah belum dimaksimalkan sehingga Kabupaten Banggai belum dapat mandiri. Penelitian ini juga mendapati fakta bahwa penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember sehingga menyalahi ketentuan dalam Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana dalam ketentuannya, penyampaian Rancangan Perda APBD seharusnya dilakukan paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober. Adanya keterlambatan penyampaian Rancangan Perda tentang APBD tersebut menyebabkan tidak maksimalnya pembahasan RAPBD khususnya dalam pembahasan RKA-SKPD dikarenakan telah terdesak waktu yang telah berada di akhir tahun anggaran. Bahwa setelah melalui tahab pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maka selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut disetujui oleh Ketua DPRD dan Bupati Banggai untuk menjadi APBD guna selanjutnya sebelum ditetapkan, diajukan ke gubernur untuk dievaluasi. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD Berdasarkan persetujuan bersama antara Bupati Banggai dan Ketua DPRD tentang Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dilakukan pemberitahuan dan permohonan waktu untuk dilakukan evaluasi/asistensi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini pada Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Pemberitahuan tersebut sekaligus diikutsertakan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD), Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbub) tentang Penjabaran RAPBD tahun berkenaan, Nota Keuangan Daerah, Keputusan DPRD terhadap terhadap persetujuan bersama atas Ranperda APBD. Pelaksanaan evaluasi/ asistensi dipimpin langsung oleh Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan melakukan pembahasan seluruh aspek Rancangan Perda APBD dan hasil pembahasan tersebut menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah selanjutnya Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati Banggai dan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai. Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Banggai mengagendakan rapat/sidang untuk mengesahkan Rancangan Perda APBD Kabupaten Banggai menjadi Peraturan Daerah APBD Kabupaten Banggai. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 di tetapkan menjadi Peraturan Daerah No 11 tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2009, disahkan pada tanggal 30 Desember 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 Deseber 2008. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksaan fungsi Anggaran DPRD 1. Peraturan Perundang -Undangan Pengajuan rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas bersama dengan Tim Anggaran DPRD ternyata telah melampaui dari waktu yang diatur dalam Permendagri No 13 tahun 2006 yang menjadi pedoman tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam ketentuannya pengajuan Rancangan KUA dan PPAS pada pertengahan bulan Juni namun ternyata dilaksanakan pada bulan Nopember. Adanya keterlambatan pembahasan KUA dan PPAS tentunya menyebabkan pengajuan Rancangan Perda APBD menjadi terlambat yaitu baru dilaksanakan awal-pertengahan Desember sehingga keterlambatan dalam pembahasan Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan pembahasan Rancangan Perda APBD termasuk pembahasan RKASKPD menjadi tidak maksimal
6
2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa anggota DPRD Kabupaten Banggai terdapat kecenderungan bahwa tingkat pendidikan SLTA masih nampak dominan sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan sangat kurang. Penelitian ini mendapati fakta bahwa sebenarnya para anggota DPRD sendiri telah mengetahui bahwa tingkat pendidikannya masih belum memadai untuk menjadi anggota DPRD. Tingkat Pendidikan dan pengetahuan yang rendah dari Para Anggota DPRD berpengaruh dalam pelaksaan fungsi Anggaran DPRD yaitu sebagai patner Pemerintah Daerah dalam membahas KUA, PPAS maupun rancangan Perda APBD. 2. Anggaran Berdasar hasil penelitian maka memperlihatkan penyediaan anggaran kegiatan dan anggaran untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD telah cukup memadai dalam menunjang peningkatan pengetahuan Para Anggota dewan dalam menjalankan tugas-tugasnya khususnya dalam menjalankan fungsi anggaran DPRD. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat responden bahwa responden sebesar 52,9 % atau dominan menyatakan bahwa anggaran didalam kegiatan DPRD maupun anggaran peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD telah memadai dalam menunjang kerja-kerja legislatif khususnya dalam menjalankan fungsi anggaran dewan. 3. Sarana dan Prasarana Saat ini dalam menjalankan tugasnya para anggota telah berkantor di Jl K.H Samanhudi No. 8 Luwuk Kabupaten Banggai dimana dari pengamatan Peneliti telah cukup memadai untuk menyelenggarakan rapat maupun sidang-sidang DPRD. Hasil pengamatan peneliti tersebut sejalan dengan pendapat responden dimana dari hasil penelitian mendapati bahwa seluruh responden atau 100 % responden menyatakan bahwa kantor menjadi sarana yang mampu mamadai kebutuhan responden dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota dewan. Selain itu keberadaan Kesekretariatan Dewan, sebanyak 35,3 % responden menyatakan bahwa kinerja sekretariat dewan sangat membantu kinerja anggota dewan, sedangkan 64,7 % responden menyatakan kinerja sekretariat dewan membantu dalam tugas-tugas dewan. KESIMPULAN 1. Pembahasan KUA dan PPAS antara Tim Anggaran DPRD dengan TAPD mendasarkan pada hasil jaring asmara/Musrembang namun oleh karena pengajuan KUA dan PPAS oleh TAPD dilakukan pada bulan Nopember (bukan pada pertengahan bulan Juni) maka pembahasan KUA dan PPAS menjadi kurang optimal. 2. Pelaksanaan pembahasan RAPBD di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai ditekankan pada kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan APBD dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara TAPD dan Tim Anggaran DPRD. Terjadi keterlambatan penyampaian Rancangan Perda tentang APBD yang baru dilakukan pada pertengahan Desember sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pembahasan RAPBD. Selanjutnya setelah persetujuan bersama antara Bupati Banggai dan Ketua DPRD tentang Ranperda APBD, selanjutnya dilakukan evaluasi/asistensi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Ketua DPRD Kab. Banggai mengagendakan rapat/sidang untuk mengesahkan Rancangan Perda APBD Kabupaten Banggai menjadi Peraturan Daerah APBD Kabupaten Banggai. 3. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD adalah Permendagri yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran baru diterima pemerintah daerah pada bulan Oktober sehingga menyebabkan keterlambatan penyampaian KUA dan PPAS serta keterlambatan pembahasan Ranperda APBD. Selain itu juga kualitas Sumber Daya Manusia para Anggota DPRD yang kurang memadai menyebabkan pembahasan RAPBD juga tidak dapat maksimal. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu adanya anggaran serta sarana prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD.
7
DAFTAR PUSTAKA Basuki, SH, 2008, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana, Yogyakarta. Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogjakarta. Faisal Abdullah, Prof.DR.SH.M.Si, 2009, Jalan Terjal Good Governance, Prinsip, konsep dan Tantangan Dalam Negara Hukum, Pukap, Makassar. Sirajuddin, SH.MH, Anis Ibrahim DR.SH.M.Hum, Nuruddin, SH.MH dan Umar Sholahuddin, S.Sos, 2009, Parlemen Lokal, DPRD Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi daerah, SETARAPress, Malang. Sadu Wasistiono, Prof.DR,MS dan Yonatan Wiyoso, Drs.Msi, 2009, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fokusmedia, Bandung.
8
