INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD KABUPATEN BINTAN. Misi Sasaran Renstra SKPD Indikator Kinerja Utama SKPD Sumber data

Lampiran : Peraturan Bupati Bintan Nomor : 31 Tanggal : 23 juni

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD KABUPATEN BINTAN Misi

Sasaran Renstra SKPD

Indikator Kinerja Utama SKPD

Sumber data

1

2

3

5

1

Meningkatnya kualitas, pemahaman, pengamalan agama dan kerukunan umat beragama. Pengurangan jumlah pengangguran serta Meningkatan kualitas tenaga kerja

Jumlah Sarana Ibadah

Sekretariat Daerah

Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk

Sekretariat Daerah

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Dinas Tenaga Kerja

Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama ( PB )

Dinas Tenaga Kerja

Terlaksananya norma atai standar bidang ketenagakerjaan

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan diperusahaan

Meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini dan mempertahankan rasio guru muridnya. Meningkatkan angka partisipasi Pendidikan Dasar.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga APK PAUD Rasio guru murid PAUD Angka partisipasi sekolah ( Pendidikan dasar ) Rasio anak perempuan terhadap terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki Angka Partisipasi Kasar ( APK) SD/MI/ paket A Angka Partisipasi Kasar ( APK) SMP/MTS/ paket B Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Mempertahankan pemenuhan kebutuhan penduduk akan Sekolah dan Guru Pendidikan dasar

Meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah

Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi

Menyediakan fasilitas pendidikan informal Meningkatkan peran pemuda dan olahraga

Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni ( APM) SD/MI/ paket A Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs/ paket B Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) Persentase SD-SMP yang memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) Rasio guru per rombel di SD/MI Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) (Pendidikan Menengah) Angka partisipasi Sekolah ( Pendidikan Menengah) Angka partisipasi Kasar ( APK) SMA/SMK/MA /Paket C Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/SMK/MA/Paket C Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kelautan dan Perikanan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pelayaran Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pariwisata Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Perhotelan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Mesin

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatnya sarana kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah

Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan benda, situs dan perlindungan seni dan budaya daerah. Meningkatkan Kesehatan Keluarga

Lapangan olahraga Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia Persentase guru TK bersertifikat profesi Persentase guru SD bersertifikat profesi Persentase guru SLTP bersertifikat profesi Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi Persentase pengawas bersertifikat profesi Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah grup kesenian (yang dibina) Jumlah gedung kesenian Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola

Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang Persentase anak balita yang pendek (stunting) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan bayi Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. Cakupan pelayanan Ibu Nifas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventiv

Cakupan Pelayanan Anak Balita (minimal 8 kali) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API) Persentase kasus TB paru (BTA positif) yang ditangani Persentase kasus DBD yang ditangani Persentase kasus Diare yang ditangani Persentase kasus Pneumonia yang ditangani Persentase pelayanan di klinik IMS dan HIV/AIDS Prevalensi malaria dan angka kematiannya Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru.

Dinas Kesehatan

Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apa pun selama pengobatan OAT per 100.000 penduduk Prevalensi HIV/AIDS Dinas Kesehatan Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan

Meningkatnya kuantitas tenaga ahli kesehatan

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase tempat-tempat umum sehat Persentase penyakit berbasis lingkungan Rasio Posyandu per 1000 balita Posyandu aktif Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Rasio Perawat per 100.000 penduduk

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Rasio Bidan per 100.000 penduduk Jumlah bidan yang mendapatkan sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN)

Memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat miskin

Mempromosikan pentingnya kesehatan kepada masyarakat

Neningkatkan ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat, dan alat kesehatan serta menjamin keamanan,khasiat,kemanfaatan dan mutu ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan Mengawasi dan membina peredaran obat Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, nberdaya guna dan berhasil guna.

2

Memberdayakan koperasi dan UMKM serta mengembangkan kewirausahaan UKM

Jumlah pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin Jumlah pelayanan kesehatan rujukan bagi Usia Lanjut (USILA) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan/ pemeriksaan kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar

Dinas Kesehatan

Persentase sarana distribusi/ produksi dan penjualan obat/obat tradisional yang diawasi

Dinas Kesehatan

Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO)

Dinas Kesehatan

Jumlah koperasi/koperasi aktif

Jumlah BPR/LKM aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah wirausaha yang akan dikembangkan/ difasilitasi melalui pola pengembangan wirausaha lainnya

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Koperasi, UKM dan Perindag

Dinas Koperasi, UKM dan Perindag

Jumlah wirausaha baru yang akan dikembangkan Jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Meningkatnya kualitas dan kuantitas IKM dan mutu Produk IKM

Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan

Mengembangkan kawasan minopolitan dan meningkatkan produktivitas sektor kelautan perikanan Meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah

Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen Prosentase isu/pengaduan konsumen yang ditangani Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah Jumlah unit usaha yang terkait dengan agroindustri dan industri hasil hutan Jumlah unit usaha yang terkait dengan pengolahan limbah industri Jumlah unit usaha yang terkait dengan industri kerajinan rumah tangga Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jumlah perijinan investasi yang dapat diproses dalam satu tahun Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintah Lama Proses Perizinan Penyelesaian izin lokasi Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di dalam negeri Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di luar negeri Jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun Data dan informasi penanaman modal. JumlahNilai Investasi perusahaanberskala nasional( PMA/PMDN) juta USD Jumlah investor berskala nasional ( PMA/PMDN) Rasio daya serap tenaga kerja Persentase pengembangan kawasan minapolitan

Volume ekspor ikan segar segar/tahun Volume ekspor ikan hidup/tahun Volume ekspor ikan hias Jumlah sentra pengolahan Volume produksi dari pelaku usaha perikana Jumlah produksi perikanan tangkap ( ton)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindag

Dinas Koperasi, UKM dan Perindag

BPMPD

BPMD

Dinas Kelautan dan Perikanan

Volume Ekspor hasil perikanan tangkap Volume produksi perikanan budidaya (Laut/Tawar/Payau) Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (Kolam, Tambak, Kantong Keramba) Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran 3

Meningkatkan jumlah kunjungan wisata

Jumlah pergelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dan nilai tukar petani

PersentaseKontribusinpertanian /perkebunan PDRB Persentase Nilai Tukar Petani Volume Ekspor Produksi Perkebunan (Karet,Kelapa sawit,Kelapa dalam,cengkeh,lada) Nilai Ekspor Perkebunan karet

Meningkatnya jumlah ternak yang diawasi/dipantau kesehatan hewannya Meningkatnya produksi hasil peternakan dan nilai produksi peternakan

Jumlah ternak yang diawasi/dipantau kesehatan hewannya ( Ternak sapi, ternak kambing, ternak unggas ,ternak hewan penular rabies (HPR) dan zoonosis. Jumlah Produksi Hasil Peternakan Nilai Produksi Peternakan

Jumlah Ketersediaan dan ketercukupan daging yang aman, sehat,utuh dan halal(asuh )

Jumlah ketersediaan dan ketercukupan daging sapid an ayam yang asuh dipasar tradisional dan swalayan

Meningkatnya jumlah produksi komoditi holtikultura, volume ekspor produk holtikultura,dan nilai ekspor produk holtikultura

Jumlah Produksi Komoditi Tanama Hortikultura Volume Ekspor produk hortikultura tanaman hias Nilai ekspor produk holtikultura tanaman hias Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan

Meningkatnya nilai tambah daya saing, industry hilir dan pemasaran hasil pertanian ( tanaman pangan hortikultura, perternakan dan perkebunan

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

Meningkatnya produksi padi atau bahan pangan utama local lainnya

Jumlah produksi padi atau bahan pangan utama local lainnya

Meningkatnya luas hutan yang ditananmi kembali ( reboisasi), terlaksananya pengendalian kebakaran hutan lindung,meningkatkan jumlah tanaman mangrove yang ditanam dan rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan reboisasi

Jumlah luas lahan hutan yang ditanami kembali Jumlah pengendalian kebakaran hutan lindung Jumlah luas tanaman mangrove yang ditanam dipesisir pantai Persentase rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan reboisasi

Meningkatnya fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai ( DAS)

Jumlah luas kaewasan DAS yang direhabilitasi Jumlah Luas lahan kawasan DAS yang mengalami kerusakan

Menurunnya luas hutan lindung yang dirambah, menurunnya jumlah penebangan liar HL, menurunnya jumlah kebakaran HL, luas hutan yang dilakukan tata batas dan penurunan kerusakan kawasan hutan.

Jumlah hutan lindung yang dikelola Jumlah luas hutan yang dirambah Jumlah luas hutan lindung dilakukan penebangan liar Jumlah luas hutan lindung yang mengalami kebakaran Jumlah luas hutan yang dilakukan tata batas Jumlah penurunan kerusakan kawasan hutan Jumlah Kelembagaan petani ( GAPOKTAN)

Meningkatnya rata-rata pendapatan petani dari Rp.1,35 juta menjadi Rp.2,17 Juta

4

Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku

Regulasi ketahanan pangan Jumlah Lokasi Rawan Pangan Jumlah petani yang memiliki kemampuan teknis SL PHT Jumlah Teknologi tepat guna yang ditemukan Jumlah SKPD yang telah menerapkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur.

BPPKP

BPPKP Sekretariat Daerah

Jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2008 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan Meningkatnya Kompetensi sumberdaya aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi Meningkatnya disiplin pegawai Meningkatnya kepuasan kerja pegawai Meningkatnya kinerja SKPD di Kabupaten Bintan Terwujudnya SAKIP yang efektif di Kabupaten Bintan Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik Terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%

Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensinya

Sekretariat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Persentase penyelesaian pengurusan administrasi kepegawaian

Persentase kecukupan kebutuhan formasi Tingkat kehadiran pegawai Persentase penangann kasus-kasus pegawai Persentase pegawai yang mendapatkan penghargaan Jumlah SKPD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan

Badan Kepegawaian Daerah

Inspektorat

Nilai Akuntabilitas kinerja Kabupaten Bintan Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material Opini BPK Tingkat koneksi data kependudukan antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk Persentase penduduk yang belum memiliki akte kelahiran Persentase penduduk yang terdata ganda Persentase penduduk yang belum memiliki dokumen perkawinan (muslim dan non muslim)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku

Jumlah Kecamatan yang dimekarkan

Sekretariat Daerah

Jumlah desa/kel yang dimekarkan Jumlah daerah bawahan yang ditetapkan tapal batas Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan Jumlah Ranperda yang diajukan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase Ranpeda menjadi Perda yang disahkan Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertipikat dengan bersertipikat Jumlah sertifikat (persil) lahan pemda Persentase lahan pemda yang belum dimanfaatkan Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan Jumlah MOU/perjanjian kerjasama bidang perekonominan yang dihasilkan

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Jumlah Pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah Jumlah BUMD yang beroperasi Kontribusi BUMD terhadap PAD Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Jenis dan jumlah bank dan cabang Efisiensi anggaran sebagai dampak penerapan LPSE Persentase penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah Persentase peliputan kegiatan pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan

Persentase pelayanan keprotokolan yang telah distandarisasi Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar Jumlah pengunjung MCAP Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional Web site milik pemerintah daerah Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi Persentase pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar Jumlah majelis taklim yang dibina Jumlah atlit yang dibina Jumlah Lasqi yang dibina Jumlah sanggar seni yang dibina Partisipasi masyarakat dalam musrenbang

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100% Meningkatnya produk legislasi daerah yang Persentase Ranperda yang disahkan disahkan dari 63,64% menjadi 100% Persentase kehadiran anggota legislatif dalam pembahasan ranperda

Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan SDA Meningkatnya kemampuan perencanaan daerah bawahan Meningkatnya Kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatnya kualitas lembaga dan tenaga perencana daerah

Persentase laporan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase kehadiran anggota legislatif dalam rapat paripurna Jumlah data base SDA yang tersedia Persentase desa yang menyelesaikan dokumen RPJM-Des Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanan dilapangan Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan Persentase hasil capaian output program /kegiatan Jumlah tenaga perencanaan yang terlatih Jumlah jenis data daerah Persentase desa dan kelurahan yang memiliki data pokok Persentase rekomendasi perizinan yang memanfaatkan kesesuaian lahan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang ( ketaatan terhadap RTRW) Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Persentase partisipasi masyarakat SKPD dalam musrenbang Kabupaten

Sekretariat Daerah

Kecamatan

Kecamatan

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

BAPPEDA

Meningkatnya kualitas data perencanaan daerah Meningkatnya kapasitas perencanaan sosial

Persentase kesesuaian usulan rencana pembangunan dengan kondisi eksisting. Jumlah Dokumen rencana aksi penanggulangan bencana daerah Jumlah lokasi titik rawan bencana Tingkat partisipasi satgas/relawan dalam penanggulangan bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mempertahankan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nilai Silpa Regulasi Perbup tentang pola pengelolaan BLUD Ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan Ketaatan bendahara terhadap tertib penatausahaan keuangan daerah Opini DPRD terhadap Laporan keuangan akhir masa tugas Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap jadwal retensi arsip (JRA Keuangan Daerah) Peraturan Bupati tentang JRA Regulasi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Persentase defisit anggaran terhadap PDRB Persentase belanja publik dan aparatur terhadap total belanja daerah Pendapatan hasil manajemen kas Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Daya Serap Keuangan Desa / APBDes Persentase desa yang memiliki LKPDes baik Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah

DPPKD

DPPKD DPPKD

Opini Kewajaran Nilai asset daerah Persentase Asset Daerah yang telah dinilai Tingkat Kesesuaian Neraca Aset Tingkat Pengamanan Aset Daerah Jumlah asset tanah yang disertifikasi

Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar

Jumlah Pendapatan asli daerah

DPPKD

Jumlah dana perimbangan Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Persentase Ketaatan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Jumlah objek pajak dan retribusi daerah Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Jumlah Wajib Pajak yang di Verifikasi Jumlah Pajak dan Retribusi yang dikaji tarifnya Jumlah Database wajib pajak Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta) Jumlah WP PBB Jumlah SPPT PBB yang disampaikan Persentase WP yang membayar PBB Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60%

Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105

Persentase pelajar yang dibekali wawasan kebangsaan Persentase LSM legal di daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Angka kriminalitas yang tertangani Persentase demonstrasi legal Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Poskamling per desa/kelurahan Persentase Poskamling yang aktif

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembang nya minat baca masyarakat

Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur sesuai standar

5

Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Jumlah gedung arsip daerah yang representatif

Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah perpustakaan daerah Jumlah taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan dan Desa Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD Persentase jalan dalam kondisi baik ( tidak Berlubang/rusak) Persentase jalan aspal yang dibangun dan ditingkatkan Persentase jalan aspal yang dipelihara Persentase Jembatan yang dipelihara Persentase drainase jalan yang terbangun Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun : - Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan - Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan - Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat - Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat Jumlah kebijakan dan regulasi Bidang Perhubungan yang disusun Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji KIR angkutan umum) Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Persentase pengendalian perizinan bidang pos dan telekomunikasi Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular Jumlah jaringan komunikasi

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Seluruh SKPD Seluruh SKPD Seluruh SKPD Seluruh SKPD Seluruh SKPD Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pehubungan Dinas Pehubungan

Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk Frekwensi penerbangan per thn Jumlah penumpang penerbangan

6

Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21%

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2%

Persentase penduduk dengan pendapatan dibawah U$$ 1 (PPP) per hari Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan nasional Jumlah kelembagaan kesejahteraan social Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah PMKS Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Dinas Pehubungan

Dinas Sosial

Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten/terlatih (terkait tenaga kerja) Rasio Raskin

Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1

Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berhasil di temukan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD Jumlah kelompok binaan LPM Jumlah LSM Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah PKK aktif Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur Jumlah KDRT Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian

BPMPKB

Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%

7

Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%

Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasa Rasio akseptor KB Angka penggunaan kondom Rata-rata jumlah anak per keluarga Cakupan peserta KB aktif Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina / kader Posyandu Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD ) yang disusun Badan Lingkungan Hidup Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88% Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2

Jumlah kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan peduli Lingkungan Hidup Jumlah kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3R (Reduce, Reuse,Recycle) Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Persentase sampah yang dikelola Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di pedesaan

Dinas Kebersihan dan pertamanan

Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan 6 HL Jumlah tanaman mangrove yang di tanam Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Jumlah dan Luas DAS dan Sub DAS yang rusak Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, Gn Kijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Luas kawasan hutan lindung yang dilakukan tata batas Kerusakan Kawasan Hutan Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Perda tentang pemanfaatan air bawah tanah Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah Perusahaan pertambangan yang diaudit Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah kios, agen, pangkalan, pengecer solar/bensin/minyak tanah yang dibina dan diawasi