IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGAKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PP NO. 45 TAHUN 2007 DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN Sri Pujiningsih, Ichsan Syuhudi, Siti Zulaekha (Fakultas Hukum Unikal) Abstract Policies village government secretary to the government employees regulated in Act Number 32 Year 2004 on Regional Government which in turn followed by the issuance of Government Regulation No. 45 Year 2007 regarding appointment of the Secretary of the Village government being government employees. Appointment of secretary of the village government into the government employees be automatic without passing Candidate government employees.The policy is the policy on the one hand is a must, as already mandated by the Act, but on the other hand the implementation implications for the organization of the village government. One was in the form of demands from government officials that the village of the government employees appointments are not just for the village government secretary only, but also followed the appointment of village government officials.
memenuhi
PENDAHULUAN Undang-Undang
Nomor
32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pemerintahan desa yang merupakan bagian dari sub sistem dari pemerintahan
negara.
Melalui
perubahan ini, banyak hal yang baru yang diakomodir dengan tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada. Sebagaimana
diatur
dalam
Pasal 203 ayat ( 3 ) UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan
bahwa Sekretaris
Desa harus diisi dari PNS yang
persyaratan.
Menindak-
lanjuti adanya aturan tersebut, maka Sekretaris Desa menjabat bertahap
yang selama ini
bukanlah diangkat
PNS,
secara
menjadi
PNS.
Selanjutnya tersebut,
dari
aturan
ditindaklanjuti
Peraturan
pemerintah No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan
dan
Tata
Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang pada dasarnya PP tersebut lebih mengatur pada tingkat teknisnya. Kebijakan
pengangkatan
sekdes dari yang semula bukan PNS menjadi PNS tersebut
merupakan
kebijakan baru di dalam pemerintahan
Negeri
Indonesia,
lingkup
persyaratan sebagai Sekretaris Desa,
pemerintahan desa. Dengan adanya
karena yang ada selama ini bukan
kebijakan baru tersebut disikapi oleh
PNS, dan yang memenuhi persyaratan
banyak kalangan terutama perangkat-
secara bertahap diangkat menjadi PNS
perangkat desa, merupakan kebijakan
sesuai peraturan perundang-undangan.
yang jauh memenuhi keadilan. Alhasil
Menurut Boekan ada tiga hal
tak
terutama
sedikit
melakukan
di
perangkat demo
desa
untuk
yang
menuntut
diangkat pula menjadi PNS seperti halnya sekdes.
mendasar
yang
untuk
memenuhi
Sekretaris
Desa
diangkat menjadi PNS, yaitu : 1. Memenuhi
persyaratan
sebagai
Sekretaris Desa, yaitu :
Pengangkatan
Sekretaris
Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 adalah sesuai dengan analisis
Sipil
kebutuhan
karena
sifat
a) berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; b) mempunyai
tentang teknis pemerintahan; c) mempunyai
pekerjaan 9 Pasal 4 Ayat 2 huruf b ).
bidang
Hal tersebut karena selain menjalankan
perkantoran;
fungsi-fungsi administratif, seorang
pengetahuan
d) mempunyai
kemampuan
di
administrasi pengalaman
di
Sekretaris Desa juga harus bekerja
bidang administrasi keuangan
tidak hanya pada jam kerja saja tetapi
dan di bidang perencanaan;
harus siap selama 24 jam dalam melayani
masyarakat
dan
juga
menjalankan fungsi sosial. Dalam Pemerintah Tentang
penjelasan No.
Desa,
72
social
budaya
masyarakat setempat; dan f) bersedia tinggal di desa yang
Peraturan
Tahun
diketahui
e) memahami
2005 bahwa
Sekretaris Desa diisi dari Pegawai
bersangkutan. 2. Secara bertahap diangkat menjadi PNS, secara bertahap direncanakan dalam tiga tahun ke depan oleh
karena
kemampuan
anggaran
kepada masyarakat yang selama ini
pemerintah yang terbatas untuk
belum
sekaligus mengangkat Sekretaris
menginginkan agar kinerja pelayanan
Desa di Indonesia yang berjumlah
administrasi pemerintahan desa kepada
di atas 65.000 orang.
masyarakat untuk ditingkatkan. Untuk
3. Sesuai
peraturan
perundang-
itu
optimal.
perlu
Pemerintah
penempatan
aparat
undangan, usia maksimal 46 tahun.
profesional dalam menata administrasi
Persyaratan
pemerintahan desa yang selama ini
usia
ini
menjadi
persoalan krusial karena cukup banyak
Sekretaris
Desa
masih semaunya.
yang
Sekretaris Desa sebagai Pegawai
berusia di atas 46 tahun dan telah
Negeri Sipil akan menjadi unsur
lama mengabdikan dirinya. Karena
aparatur Negara yang bertugas untuk
itu pemerintah sedang memikirkan
memberikan
berbagai alternatif, di antaranya
masyarakat secara professional, jujur,
membijaksanakan
adil,
pengangkatan
pelayanan
dan
kepada
merata
dalam
tugas
Negara,
Sekretaris Desa berusia maksimal
penyelenggaraan
50 tahun, sementara yang berusia
pemerintahan,
di atas 50 tahun kemungkinan akan
demikian juga Sekretaris Kelurahan
diberikan
yang selama ini adalah pegawai negeri.
kebijakan
khusus
lainnya.1 Mulai
dan
pembangunan,
Perbandingan Sekretaris Desa dan tahun
2007
secara
Sekretaris Kelurahan sebagai pegawai
bertahap akan mengangkat 63.285
negeri tentunya tidak akan berbeda,
Sekretaris Desa di
karena pengaturan tentang pegawai
seluruh Indonesia
menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini
negeri
bertujuan
perundang-undangan yang sama.
meningkatkan
kinerja
pelayanan administrasi pemerintahan Boekan Vincentcius J. Soal Sekretaris Desa jadi PNS. http://www.indomedia.com.Nopember 2006
peraturan
Alasan mendasar pengangkatan Sekretaris
1
menggunakan
Desa
menjadi
Pegawai
Negeri Sipil adalah untuk menjamin
pencapaian
tujuan
yaitu
penataan
mereka yang telah bekerja pada
administrasi, Sekretaris Desa yang
instansi
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
kepentingan Nasional
harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan
dan
tata
yang
2. Persyaratan,
menunjang
tata
cara,
dan
cara
pengangkatan langsung menjadi
pengangkatan Sekretaris Desa yang di
pegawai Negeri Sipil sebagaimana
seluruh Indonesia tercatat sebanyak
dimaksud
63.285 Sekretaris Desa diatur dalam
ditetapkan
Peraturan
Republik
Pemerintah
Indonesia Nomor 45 Tahun 2007
Alasan
Pemerintah
dalam
ayat
dengan
(1),
Peraturan
pengangkatan
Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Sekretaris
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi
Negeri Sipil adalah untuk menjamin
Pegawai Negeri Sipil.
pencapaian
Pengangkatan Sekretaris Desa tidak
dapat
dilakukan
Desa
menjadi
tujuan
yaitu
Pegawai penataan
administrasi, Sekretaris Desa yang
secara
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
bersamaan yang disebabkan karena
harus memenuhi persyaratan tertentu.
kemampuan Negara, oleh karena itu,
Persyaratan
dalam Undang-undang
Nomor 32
Pengangkatan Sekretaris Desa yang di
Tahun
menentukan
seluruh
2004
pengangkatannya
dilakukan
secara
dan
Indonesia
Peraturan
tata diatur
Pemerintah
cara dalam Republik
bertahap. Dalam Pasal 16 A Undang-
Indonesia Nomor 47 Tahun 2007
Undang Nomor 43 Tahun 1999,
Tentang Persyaratan dan Tata Cara
ditentukan bahwa :
Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi
1. Untuk memperlancar pelaksanaan
Pegawai Negeri Desa Sipil.
tugas umum pemerintahan dan
Berdasarkan
uraian
latar
pembangunan, pemerintah dapat
belakang masalah di atas, timbul
mengangkat
permasalahan
langsyng
langsung
menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi
sebagaimana
dirumuskan dalam bagian ini, yaitu :
Bagaimana
implikasi
kebijakan
pengangkatan Sekretaris Desa menjadi
ayat
di
Kecamatan
Wiradesa
Kabupaten Pekalongan ? dapat
dengan
Alasan Sekretaris
pengangkatan
Desa
menjadi
Pegawai
Negeri Sipil adalah untuk menjamin
Pengangkatan Sekretaris Desa tidak
ditetapkan
Peraturan Pemerintah
PNS berdasarkan PP No. 45 Tahun 2007
(1),
dilakukan
pencapaian
tujuan
yaitu
penataan
secara
administrasi, Sekretaris Desa yang
bersamaan yang disebabkan karena
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
kemampuan Negara, oleh karena itu,
harus memenuhi persyaratan tertentu.
dalam Undang-undang
Nomor 32
Persyaratan
Tahun
menentukan
Pengangkatan Sekretaris Desa yang di
2004
pengangkatannya
dilakukan
secara
seluruh
dan
Indonesia
tata diatur
cara dalam
bertahap. Dalam Pasal 16 A Undang-
Peraturan
Undang Nomor 43 Tahun 1999,
Indonesia Nomor 47 Tahun 2007
ditentukan bahwa :
Tentang Persyaratan dan Tata Cara
1.
Untuk
memperlancar
pelaksanaan
tugas
umum
Pemerintah
Republik
Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Desa Sipil.
pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsyng Pegawai
langsung Negeri
menjadi
Sipil
yang
menunjang
Persyaratan,
tata
cara,
dan
pengangkatan langsung menjadi pegawai
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Sosio Legal Research. Maksud pendekatan ini adalah untuk menjelaskan secara
kepentingan Nasional 2.
1. Metode Pendekatan
bagi
mereka yang telah bekerja pada instansi
METODE PENELITIAN
Negeri
sebagaimana dimaksud
Sipil dalam
internal
maupun
eksternal
permasalahan yang diteliti beserta hasil
yang
diperoleh
dalam
hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya,
khususnya
terhadap
respon
masyarakat
Kota
Pekalongan .
mengatur
calon
perseorangan.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka.
2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian ini
4. Penentuan Jumlah Sampel Data yang akan dianalisis
bersifat deskriptif sesuai dengan dalam
diperoleh dari sampel penelitian.
penelitian ini. Deskriptif ini bukan
Semakin besar jumlah sampel,
dalam arti yang sempit, artinya
dengan desain sampel yang benar,
dalam
memberikan
tentunya data yang diperoleh akan
tentang
fenomena
masalah
dan
tujuan
gambaran yang
ada
semakin mewakili sampel yang
dilakukan sesuai dengan metode
benar,
penelitian. Fakta-fakta yang ada
diperoleh akan semakin mewakili
digambarkan
dengan
suatu
populasi
interpretasi,
evaluasi
dan
pengetahuan
umum.2
Data
penelitian
ini
deskriptif dikumpulkan
melalui
daftar
pertanyaan ( questioner ).
tentunya
data
yang
yang diteliti.
demikian
dalam
dengan biaya
Namun
hubungannya penelitian,
semakin besar jumlah sampel, biaya
penelitian
juga
semakin
besar. Yang perlu dipertimbangkan peneliti
3. Jenis dan Sumber Data
adalah
bagaimana
Jenis data yang digunakan
menentukan jumlah sampel yang
data primer dan data sekunder.
dapat mewakili populasi dengan
Data
baik
sekaligus
dengan
lapangan dengan cara wawancara
biaya
yang
terjangkau
dengan
peneliti. Secara umum jumlah
primer
peraturan sebagai
diperoleh
responden
dan
dari telaah
perundang-undangan produk
hukum
yang
jumlah oleh
sampel
minimal
yang
dapat
diterima
untuk
suatu
studi
tergantung dari jenis studi yang 2
I.S. Susanto, 1990, Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Hal. 15.
dilakukan. Menurut Gay & Diehl,
pedoman yang dianjurkan untuk
HASIL DAN PEMBAHASAN
studi deskriptif, sampel 10% dari
1. Hasil Penelitian
populasi jumlah
dianggap amat
populasi yang tidaknya
merupakan
minimal.
Untuk
Pekalongan + 836,13 km² atau
lebih
kecil,
2,59% dari luas Provinsi Jawa
mungkin
Tengah, secara geografis terbagi
20
%
diperlukan.3
atas 19 Kecamatan yang terbagi lagi dalam 13 Kelurahan, 272
5. Sumber Penelitian Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber
penelitian
yang
berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan kedua sumber, yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data sumber,
tersedia baik
Desa, 1.196 Dusun, 1.514 RW dan 4.377
RT
yang
dari
berbagai
primer
maupun
sekunder. Data yang terkumpul ditelaah secara rinci agar dapat mendeskripsikan fokus penelitian.
seluruhnya
merupakan desa swasembada. Sedangkan
menurut
topografi terdapat 64 desa, 20% diantaranya
merupakan
desa
dataran tinggi atau pegunungan yang berada di wilayah bagian selatan ada 4 kecamatan yang merupakan
6. Teknik Analisa Data
yang
Luas wilayah Kabupaten
daerah
lereng
pegunungan Dieng yaitu antara lain
Kecamatan
Paninggaran,
Petungkriyono,
Lebakbarang
dan
Kandangserang. Adapun jumlah desa yang berada
di
Kecamatan
Petungkriyono sebanyak 19 desa, Paninggaran sebanyak 15 desa, Lebakbarang sebanyak 11 desa,
3
Mudrajad K, Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Penerbit Erlangga, 2003, hal. 111
Kandangserang sebanyak 12 desa,
Kecamatan Paninggaran sebanyak
SWP II dengan pusat
15 desa dan ada di 4 kecamatan
Kota
lainnya yang sebagian desanya
Kecamatan
merupakan
seperti
Buaran, Petungkriyono, Talun dan
Kecamatan Talun sebanyak 4 desa,
Wonopringgo. Potensi yang perlu
Kecamatan Doro sebanyak 6 desa,
dikembangkan
Kecamatan Karanganyar sebanyak
pengembangan pertanian, industri
2 desa dan Kecamatan Kajen
dan sosial budaya
pegunungan
Kedungwuni
sebanyak 5 desa serta sebanyak 80% atau 219 desa/kelurahan yang berada di 11 kecamatan merupakan wilayah
dataran
rendah
atau
perkotaan. Untuk dan
mengefektifkan
pemerataan
maka
pembangunan,
Kabupaten
Pekalongan
dibagi menjadi tiga Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu : SWP I dengan pusat Kota Kajen yang meliputi
:
Kecamatan
Karanganyar,
Kajen, Kesesi,
Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran. Potensi yang perlu dikembangkan pembangunan pariwisata
dan
( pendidikan ).
adalah jasa, sosial
sektor pertanian, budaya
meliputi
Kedungwuni,
adalah
Wilayah
Doro,
sektor
( pendidikan ). Kecamatan
Wiradesa Kabupaten Pekalongan terdiri dari 16 Desa/ Kelurahan, yaitu meliputi : 1. Kadipaten
( Desa )
2. Delegtukang ( Desa ) 3. Karangjati
( Desa )
4. Petukangan ( Desa ) 5. Wiradesa
( Desa )
6. Warukidul
( Desa )
7. Bondansari
( Desa )
8. Warulor
( Desa )
9. Kampil
( Desa )
10. Gumawang ( Kelurahan ) 11. Kepatihan
( Kelurahan )
12. Bener
( Kelurahan )
13. Pekuncen
( Kelurahan )
14. Mayangan
( Kelurahan )
15. Kemplong
( Kelurahan )
16. Kauman
( Kelurahan )
Dari
desa,
Berdasarkan jenis tanahnya, tunjangan
diambil sampel sebanyak 5 desa,
aparat dibedakan menjadi 3 yang
terdiri dari :
terdiri dari tanah produktif, tanah non
-
Desa yang sekretaris desanya
produktif, dan tunjangan non bengkok
telah diangkat menjadi PNS,
seperti yang diberlakukan di desa-desa
yakni : Desa Wiradesa, Desa
Pekalongan yang terletak di daerah
Petukangan, Desa Delegtukang
bagian atas (Petungkriyono).Kepada
Desa yang sekretaris desanya
perangkat tersebut diberikan tunjangan
belum diangkat menjadi PNS,
kepatuhan dari hasil panen dan fee dari
yakni : Desa Kadipaten dan
penyembelihan hewan besar.
Desa Karangjati
2. Pembahasan
-
jumlah
11
Dari data penelitian yang
Kebijakan tentang status
diperoleh, maka dapat dijelaskan
PNS bagi Sekretaris Desa yang
sebagai berikut :
merupakan ketentuan baru dalam
KEPEMILIKAN TANAH BENGKOK SEKDES SEBELUM DIANGKAT MENJADI PNS NO
NAMA DESA
LUAS TANAH BENGKOK
HASIL TANAH YG DIOLAH
HASIL TANAH YG DISEWAKA N
1
Desa Kadipaten
4
Ha
48 Juta/ th
24 Juta/th
2
Desa Wiradesa
0,405 Ha
16 Juta/ th
12 juta/th
3
Desa Delegtukang
1
Ha
7
Juta/ th
4,5 Juta/th
4
Desa petukangan
1,050 Ha
5
Juta/ th
4
Juta/th
5
Desa Karangjati
0,850 Ha
6
Juta/ th
3
Juta/th
tentunya harus diyakini sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas sistem
pemerintahan
Indonesia
secara
Negara
umum,
dan
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
desa
secara
khusus,
walaupun setiap kebijakan public
Selain mendpatkan penghasilan dari bengkok, aparat desa mendapatkan tunjangan
dunia pemerintahan di Indonesia,
Tunjangan
Pemerintah Desa
Aparat
(TAPD) dengan
besaran tertentu sesuai dengan PAD.
selalu tidak dapat dilihat sepihak dari kacamata ilmu administrasi saja,
melalinkan
juga
harus
dipandang dari kajian ilmu politik. Di
dalam
Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun 2007
diatur
beberapa
hal
penting
syarat diberikan pula hak pensiun
mengenai persyaratan dan tata cara
sesuai
pengangkatan
undangan.
menjadi
Sekretaris
PNS.
Di
Desa
peraturan
dalam
Masa
perundang-
kerja
sebagai
pengaturannya terdapat ketentuan
Sekretaris Desa dihitung penuh
yang
sebagai
memungkinkan
Sekretaris
masa
kerja
untuk
Desa yang dapat diangkat langsung
penetapan pension sejak diangkat
menjadi PNS, yaitu Sekretaris
menjadi PNS. Sekretaris Desa
Desa yang telah diangkat dengan
yang
sah sampai dengan tanggal 15
berdasarkan Peraturan Pemerintah
Oktober 2004 dan melaksanakan
ini
tugas hingga berlakunya Peraturan
menjalani masa jabatan Sekretaris
Pemerintah ini.
Desa
Hal penting lain yang diatur
diangkat dapat
menjadi
dimutasi
PNS setelah
sekurang-kurangnya
6
(enam) tahun.
dalam Peraturan Pemerintah ini
Di
dalam
Peraturan
adalah batas usia pengangkatan
Pemerintah No. 45 Tahun 2007
berusia paling tinggi 51 ( lima
diatur juga mengenai tata cara
puluh satu ) tahun dan penetapan
pengangkatan
pangkat/ golongan ruang yang
menjadi PNS. Dalam tata cara
diberikan paling
tinggi adalah
pengangkatan Sekretaris Desa ini
pengatur Muda golongan ruang II/a
terdapat peran unsur pemerintah
pada semua Sekretaris Desa yang
daerah secara berjenjang. Badan
diangkat menjadi PNS. Kedua hal
Kepegawaian
tersebut menjadi syarat khusus
Negara Pendayagunaan Aparatur
diantara persyaratan lainnya untuk
Negara,
dapat
Negeri. Pengangkatan Sekretaris
diangkat
menjadi
PNS.
dan
Sekretaris
Negara,
Desa
Menteri
Menteri
Dalam
Sekretaris Desa yang diangkat
Desa
menjadi PNS apabila memenuhi
secara bertahap yaitu diawali pada
menjadi
PNS
dilakukan
tahun 2007 dan diselesaikan pada
Menteri pendayagunaan Aparatur
tahun
Negara dan dilanjutkan kepada
2009.
pengangkatan
Penahapan
Sekretaris
Desa
menjadi PNS ini dilakukan dengan memperhatikan
urutan
Kepala
Badan
Administrasi
Kepegawaian Negara.
prioritas
Peraturan Pemerintah No.
yang didasarkan pada usia paling
45 Tahun 2007 mengatur juga
tinggi.
mengenai hak kompensasi yang Untuk proses pengangkatan
diberikan kepada Sekretaris Desa
Sekretaris Desa menjadi PNS,
yang tidak dapat diangkat menjadi
bupati
harus
PNS. Sekretaris Desa tersebut
menyusun data Sekretaris Desa di
diberikan tunjangan kompensasi
wilayahnya.
tersebut
yang dihitung berdasarkan masa
selanjutnya disampaikan kepada
kerja selama yang bersangkutan
Menteri Dalam Negeri melalui
menjadi Sekretaris Desa.
Gubernur. Selain data, bupati dan
Pemerintah
atau
wali
kota
Data
Kabupaten
walikota juga harus menyertakan
berkewajiban melaksanakan atau
berkas pengangkatan. Selanjutnya
mengimplementasikan
gubernur
Pemerintah untuk menindaklanjuti
menyerahkan
data
Peraturan
sekaligus berkas pengangkatan dari
Undang-Undang
seluruh
Pemerintah
Kabupaten
telah
mengambil
langkah
dalam
bupati/walikota
kepada
Menteri Dalam Negeri. Proses yang dilakukan di
mengimplementasikan
tingkat Menteri Dalam Negeri
tersebut.
adalah verifikasi serta validasi data
Peraturan
Setelah
sebelumnya.
peraturan disahkannya
dan berkas yang diperoleh dari
Pemerintah No. 45 Tahun
Gubernur. Menteri Dalam Negeri
2007 tentang Persyaratan dan Tata
akan mengusulkan berkas yang
Cara
telah
Desa Menjadi Pegawai Negeri
diverifikasi
itu
kepada
Pengangkatan
Sekretaris
Sipil,
Pemerintah
Kabupaten
di Kabupaten yang memenuhi
melaksanakan sosialisasi kepada
persyaratan
para
menjadi
Sekretaris
Desa
melalui
untuk PNS.
diangkat
Hal
tersebut
Camat yang diteruskan ke kantor-
disebabkan
kantor desa. Setiap Sekretaris Desa
sebagian Sekretaris Desa yang
diwajibkan untuk mengumpulkan
tidak
berkas seperti yang tertera pada
karena
Peraturan
melewati
Pemerintah
tersebut.
Berkas-berkas itu meliputi : 1. Surat
karena
memenuhi umurnya
diantaranya persyaratan yang
ketentuan
telah dalam
peraturan pemerintah tersebut, ada
keputusan
dan
pula yang karena pengangkatan
pengangkatan dalam jabatan
jabatannya setelah tanggal yang
Sekretaris Desa;
ditetapkan
2. Akta kelahiran atau dokumen
dalam
pemerintah
peraturan
tersebut
yaitu
lain yang terdapat tempat dan
Sekretaris Desa menjabat sebelum
tanggal
tanggal 15 Oktober 2004 dan
lahir
yang
bersangkutan; dan
melaksanakan
3. Ijazah pendidikan terakhir. Setelah berkas-berkas itu
hingga
tugas
jabatannya
berlakunya
peraturan
pemerintah No. 45 Tahun 2007.
terkumpul di Bagian Organisasi
Sesuai dengan kebijakan
dan Kepegawaian, maka disusun
peraturan pemerintah ini, bagi para
data Sekretaris Desa di seluruh
Sekretaris
Kabupaten. Data yang disusun
diangkat menjadi PNS, maka akan
dilakukan
diberhentikan
penyeleksian
sesuai
Desa dari
yang
tidak
jabatannya
dengan ketentuan yang terdapat
sebagai
Sekretaris
dalam PP No. 45 Tahun 2007.
Bupati
atau
Hasil penelitian yang diperoleh
diberikan tunjangan kompensasi
mengungkapkan
hanya
yang dihitung berdasarkan masa
sebagian saja dari Sekretaris Desa
kerja selama yang bersangkutan
bahwa
Desa
oleh
Walikota,
dan
menjadi Sekretaris Desa. Besaran
1. Adanya
tunjangan kompensasi berdasarkan
pemerintah desa akan
PP No. 45 Tahun 2007.
melemahnya posisi kepala desa
Ini yaitu :
sebagai
a. Masa kerja 1 ( satu ) sampai
ditempatkannya PNS pada jabatan
dengan 5 ( lima ) tahun
sekretaris desa. Sekretaris desa
ditetapkan
dikhawatirkan tidak bertanggung
sebesar
Rp.
5.000.000,00
kekhawatiran
akibat
dari
semakin
diangkat
dan
jawab kepada kades karena merasa
b. Masa kerja lebih dari 5 ( lima )
dirinya PNS. Status PNS bagi
tahun dihitung sebesar Rp.
Sekretaris Desa secara psikologis
1.000.000,00 pertahun dengan
dapat berimplikasi Sekretaris Desa
ketentuan
kumulatif
akan lebih taat kepada atasan
Rp.
kepegawaiannya, dalam hal ini
secara
paling
tinggi
20.000.000,00
camat
Pengangkatan
Sekretaris
atau
bupati.
Perubahan
status Sekretaris Desa tersebut
Desa menjadi PNS di satu sisi
akan
menjadi
keharusan
pembinaan PNS dan hubungan
yang diamanatkan
dengan atasan sebagai Pembina
suatu
sebagaimana
berpengaruh
pada
aspek
undang-undang, namun di sisi lain
PNS.
membawa beberapa implikasi yang
Sekretaris Desa PNS ini akan
patut untuk dipikirkan lebih lanjut.
mempengaruhi
Implikasi
koordinasi yang tidak menentu,
dari
dikeluarkannya
Dualisme
atasan loyalitas
bagi dan
kebijakan pengangkatan Sekretaris
bahkan
Desa menjadi PNS, berdasarkan
cenderung akan dikesampingkan
data penelitian dari wawancara dan
oleh Sekretaris Desa PNS karena
questioner penelitian yang telah
tidak
dilaksanakan,
kepegawaian Sekretaris Desa PNS
maka
dijelaskan sebagai berikut :
dapat
posisi
dapat
tersebut.
Hal
kepala
menggugat tersebut
desa
status dapat
membuka
peluang
terjadinya
tidak disikapi secara bijak
konflik hubungan kerja antara
oleh
kepala desa dengan sekretaris desa
semacam
PNS, apabila tata kerjanya tidak
berimplikasikan melahirkan
diatur
kecemburuan
secara
rinci
dan
dilaksanakan secara konsisten. 2. Sebagian
besar
pemerintah desa
pemerintah,
kasus
itu
dapat terhadap
Sekretaris Desa PNS.
aparat ( kecuali
b. Hampir semua sekretaris desa
di
lingkungan
sekdes yang telah diangkat
kecamatan Wiradesa entah
PNS ) tidak setuju
yang memiliki
adanya
tanah
kebijakan pengangkatan sekdes
bengkok dengan luas yang
menjadi PNS, dengan alasan :
minimal maupun dengan
a. Kebijakan
luas yang berlebih dengan
pengangkatan
sekretaris desa dinilai tidak
adanya
adil karena yang diangkat
pengangkatan
hanya sekretaris desanya
kecenderungan
saja tidak disertai perangkat
merasa sangat diuntungkan
desa yang lainnya sehingga
karena dengan status PNS
berimplikasipada tingkat
nya
kecemburuan sosial yang
mendapatkan
tinggi. Timbulnya gejala
pensiun.
atau
tendensi
mengindikasikan keinginan semua
yang adanya
pengangkatan perangkat
desa
c. Dalam
kebijakan
kelak
PNS, mereka
akan jaminan
implementasinya
kebijakan pengangkatan sekretaris PNS tidak
desa
menjadi selalu
menjadi PNS yang akan
mempengaruhi peningkatan
memuncak
kinerja sekretaris desa yang
sebagai
tuntutan. Hal ini apabila
diangkat
3. Timbulnya kesenjangan sosial antara
Sekretaris
struktur merupakan bawahan
Desa
kepala
desa,
memperoleh
berstatus PNS dengan aparat
insentif lebih besar daripada
desa yang lain adalah sebuah
atasannya.
Kondisi
ini
konsekuensi
merupakan
ancaman
bagi
yang
tidak
mungkin dihindari. Penyebab
stabilitas dan harmonisasi bagi
kesenjangan yang begitu nyata
penyelenggaraan pemerintahan
terlihat
desa.
adalah
perbedaan
insentif yang akan diterima Sekretaris Desa berstatus PNS
SIMPULAN DAN SARAN
dengan aparat desa yang lain.
1. Simpulan
Sekretaris Desa
PNS
Berdasarkan
akan
hasil
menerima insentif setiap bulan
penelitian dan pembahasan, dapat
melalui system penggajian dan
diambil
tunjangan,
berikut :
yang
besarnya
kesimpulan
sebagai
dipastikan,
Implikasi kebijakan pengangkatan
sedangkan aparat desa yang
Sekretaris Desa menjadi Pegawai
lain
Negeri Sipil
sudah
dapat tetap
pada
kondisi
( PNS )
sebelumnya, menerima insentif
berdasarkan PP No. 45 Tahun 2007
yang besarnya tidak menentu
di Kecamatan Wiradesa Kabupaten
berdasarkan hasil pengolahan
Pekalongan :
tanah bengkok yang dimiliki
a.
Perubahan
status
sekretaris
desa. Hal demikian dianggap
desa menjadi pegawai negeri
tidak adil bagi mereka yang
sipil
desanya memiliki luas tanah
pengaruh pada segi psikologis
yang terbatas. Akan tidak adil
sekretaris desa menjadikannya
lagi
seorang
tidak bertanggungjawab kepada
Sekretaris Desa yang secara
kepala desa, akan tetapi kepada
manakala
dikhawatirkan
ber-
atasan kepegawaiannya, dalam
pemerintah desa lainnya,
hal ini camat atau bupati. Yang
terutama
terkait
dampaknya dapat
membuka
besarnya
insentif
konflik
diterima.
peluang
terjadinya
antara kepala desa
dengan
sekretaris desa.
dengan yang
2. Saran
aparat
Berdasarkan pada simpulan
pemerintah desa pada dasarnya
hasil penelitian dapat diberikan
tidak setuju adanya kebijakan
saran sebagai berikut :
pengangkatan sekretaris desa
a. Kebijakan pemerintah didalam
b. Sebagian
besar
menjadi PNS, karena :
pengangkatan sekretaris desa
1). Kebijakan tersebut dinilai
menjadi PNS supaya ditinjau
tidak adil, mereka menuntut
kembali
terkait
supaya semua
aparat
implikasi
dari
untuk
tersebut yang dinilai jauh dari
pemerintah
desa
diangkat semua
menjadi
dengan kebijakan
keadilan b. Perlu adanya perubahan UU
PNS. 2). Dalam
pelaksanaannya
No. 32 Tahun 2004 Tentang
pengangkatan
Pemerintahan Daerah terkait
kebijakan
menjadi
pasal yang mengatur sekretaris
PNS tidak selalu menjamin
desa diangkat menjadi Pegawai
peningkatan
Negeri Sipil
sekretaris
desa
kinerja
sekretaris desa yang telah
berupa
diangkat menjadi PNS.
tersebut.
3). Pengangkatan desa
menjadi
sekretaris PNS
menimbulkan kesenjangan sosial
dengan
pencabutan
aparat
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku :
( PNS ) pasal
-
Boekan Vincentcius J. Soal Sekretaris Desa jadi PNS.
-
I.S. Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, Hal. 15. Moh. Mahfud MD, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta
-
-
-
Saragih, J.P., Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hal. 10. SE. Finner dalam Husin Tandjung, Pemerintahan
Salman Sistem Desa,
Penerbit : Alqaprint, Bandung, tahun 2005, hal.12 Peraturan Perundang-undangan -
-
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian PP No. 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Internet - http://www.wikipedia.com, hal.2, 2007 - http://www.indomedia.com . Nopember 2006
