Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil

a Jurn

h M ah

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 2: 570 - 592 Mei 2017 www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

a wa sis

lmia lI

FISIP Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Nurul Fajri, Zainal Abidin ([email protected], [email protected]) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah

ABSTRAK

Kebijakan

pemerintah

Kabupaten

Aceh

Singkil

untuk

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan pengrekrutan tenaga honorer kategori II masih belum teratasi, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi seperti pada suatu instansi pemerintahan, namun belum ada kejelasan mengenai statusnya karena belum juga diangkat menjadi PNS. Sehingga timbulnya isu-isu politik seperti halnya terjadi indikasi janji politik, politik uang, lobi politik dan neopotisme. Hal ini dampak dari lambatnya proses pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS seperti yang dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pegangkatan tenaga kerja honorer kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil, Serta

untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pegangkatan tenaga kerja honorer kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Singkil. Data yang diperlukan dalam penelitian ini di peroleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan lainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa proses pengangkatan tenaga honorer kategori II sudah sesuai dengan PP Nomor 56 Tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Menjadi CPNS. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan peraturan pemerintah ini dapat Corresponding Author : [email protected] JIM FISIP Unsyiah: AGB, Vol. 2. №. 2, Mei 2017: 570 -592

570

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP dilakukan apabila tenaga honorer tersebut memenuhi syarat yang sudah ditentukan secara peraturan perundang-undangan dan peraturan lainya. Juga faktor-faktor yang menjadi penghambat pengangkatan ini terdapat beberapa kendala seperti kurang tegasnya payung hukum, buruknya etika politik ditandai dengan buruknya birokrasi pada pelayanan publik, dan faktor anggaran untuk proses pengangkatan pegawai honorer ini. Namun hal ini juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan tranparansi dengan badan anggaran untuk segera direalisasikan. Kesimpulan penelitian ini bahwa BKPP Aceh Singkil dalam pengangkatan tenaga kerja honorer sudah sejalan dengan peraturan yang ada, transparan dan juga tidak terkesan neopotisme.

Kata Kunci : Kebijakan, Tenaga Kerja Honorer Kategori II, Pegawai Negeri Sipil.

ABSTRACT

The policy made by the government of Aceh Singkil Regency to solve problems with second category of honorary employee was not effective to solve the disputed point, especially for those who have served for a long period in certai006E government institution yet have not been recruited as probationary civil servants. These existing factors have led people to conclude that the problems are resulted by some political issues, such as political interest, money politic, political negotiation, and nepotism. Such condition is probably caused by the recruitment process managed by BKPP (employment and education board) of Aceh Singkil which took a long process. The objective of this study was to know the recruitment process of honorary employees with category II as probationary civil servants in Aceh Singkil regency and the inhibitory factors during the process. The data of this study were obtained from both field study and library study. The field study was done by interviewing informants and the library or literature study was done by reading some books, scripts, theses, journals, laws, Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 571 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP and other related references. The results showed that the recruitment process of honorary employees category II was in accordance with the PP (government regulation) No. 56 about the recruitment process of honorary employees as probationary civil servants. The recruitment can be performed for honorary employees who have fulfilled the requirements which have been mentioned in laws or in other regulation. During the recruitment process, there were several inhibitory factors that slowed down the process including ambiguity in legal regulation, bad political attitude which was indicated by bad bureaucracy and public services, and there was also problem with budget. However, all of these factor were all as the results of lack of communication and transparency between the regional government and the budget committee which finally slowed down the process. It can be concluded that BKPP (employment and education board) of Aceh Singkil has performed the recruitment process of honorary employees in accordance with the all existing regulations, transparently, and fair or far from nepotism.

Keywords: Policy, Honorary Employees Category II, Civil Servant.

PENDAHULUAN

Dalam suatu organisasi,sumber daya manusia memiliki peran dan fungsi yang sangatdiutamakan dan tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas yaitu melakukan cararekrutmen agar tercapainya sebuah tujuan.Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Organisasi publik seperti pemerintah, sumber daya manusia lebih dikenal dengan istilah pegawai negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 572 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan Pegawai NegeriSipil yang disingkat PNS, adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional sadar akan tanggung jawab, jujur, adil, dan merata dalam menjalankan tugas yang diberikan negara guna tercapainya pemerintahan yang bersih dan pembangunan bangsa. Aparatur Sipil Negaramerealisasikan kebijakan pemerintah melalui pelayanan kepada masyarakat, artinya bahwa siapapun dalam masyarakat itu wajib mendapat perlakuan yang sama, tidak memandang apakah dia dari kelas ekonomi tertinggi atau biasa-biasa saja, semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama. Pemerintah dalam melaksanakan tugas tertentu dalam instansi pemerintah mengenal pula tenaga honorer. Kebutuhan akan tenaga honorer dalam instansi pemerintah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai tertentu. Tenaga

honorer adalah seseorang yang diangkat

pejabat

pembina

kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perbedaan antara tenaga honorer dengan Pegawai Negeri Sipil dapat di lihatdalam peraturan perundang-undangan secara implisit. Tenaga honorer diangkat untuk melaksanakan tugas tertentu, sedangkan PNS diangkat untuk menduduki jabatan pemerintahan. Perbedaan antara tenaga honorer dengan PNS tersebut menyebabkan adanya kesenjangan dalam menjalani tugas-tugas negara, dan tenaga honorer mempunyai harapan besar untuk diangkat menjadi PNS. Banyak tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PNS memilih menjadi tenaga honorer dan berharap suatu hari akan diangkat menjadi PNS. Selanjutnya, tenaga honorer dibagi menjadi dua yakni tenaga honorer kategori I dan tenaga honorer kategori II. Perbedaannya terletak pada pembiayaan penghasilan tenaga honorer Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 573 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP tersebut,penghasilan tenaga honorer tingkat I dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan penghasilan tenaga honorer kategori II tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam PP No 56 tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer kategori II (K-II) adalah tenaga honorer yang diangkat per1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBN/APBD, Jenis tenaga honorer yangdiprioritaskan guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga teknis dan sudah bekerja di instansi pemerintah tanpa terputus dan masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 desember 2005 juga sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 45 tahunper 1 januari 2006. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil untuk proses pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil masih belum selesai. Menurut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SE/10/M.PANRB/08/2013, pada minggu ketiga bulan Desember 2013 seharusnya sudah sampai tahap pemberkasan dan penetapan NIP, tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan tidak seperti yang diharapkan.Pegawai honorer kategori II yang masuk data base tenaga honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil kecewa, karena walaupun telah bertugas 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) tahun namun Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai PNS hingga saat ini tidak jelas. Mereka yang mengharapkan kehadiran SK pengangkatan sebagai PNS kecewa karena lamanya penantian yang mereka jalani.Sebagian pegawai honorer kategori II telah bertugas sejak tahun 2006, bahkan ada tahun 2005. Salah satu tenaga honorer II di BKPP Aceh Singkil menyebutkan, dirinya telah menjadi tenaga honorer sejak tahun 2006 lalu. Dikatakan, hampir seluruh rekannya seangkatan sebagai tenaga honorer telah diangkat menjadi PNS, sementara dia bersama rekan-rekan lainnya belum diangkat menjadi PNS. Padahal berbagai data dan bundel berkas-berkas telah berulang kali diminta pihak BKPP Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 574 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP dengan alasan untuk melengkapi berkas mereka untuk diangkat sebagai PNS, namun janji itu tidak kunjung terealisasi.Dijelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan dilaksanakan mulai tahun 2006 sampai tahun 2010, namun kenyataannya sampai tahun 2012 masih ada beberapa tenaga honorer kategori II yang belum terangkat menjadi PNS bahkan sampai pada tahun 2015, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Sehingga dampak lambatnya pegangkatan tenaga kerja honorer ini banyak menimbulkan isu-isu politik, juga kecurigaan terus-menerus dikalangan masyrakat Aceh Singkil terhadap para pejabat-pejabat dan elit-elit politik yang terkait. Seperti halnya, adanya janji politik, lobi politik dan juga neopotisme.Dari informasi yang diperoleh penulis dari salah satu informan di BKPP Kabupaten Aceh Singkil bahwa untuk ruang lingkup Kabupaten Aceh Singkil sendiri masih ada sekitar 50 orang tenaga honorer kategori II yang telah masuk data base tahun 2005 namun belum terangkat sampai tahun 2012. Yang seharusnya menurut surat edaran menteri SE/10/M.PAN-RB/08/2013, pada minggu ketiga bulan Desember 2013 seharusnya sudah sampai tahap pemberkasan dan penetapan NIP. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai proses Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan faktor terhambatnya dalam pengangkatan tersebut di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah negara jika ingin mendapatkan sebuah tujuan dan untuk dapat memecahkan persoalan dengan baik yang dimaksud maka tidak terlepas dengan kebijakan yang di usulkan oleh pemerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 575 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb). Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Beragai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang kebijakan, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Carl Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.Richard Rose sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi bagi mereka yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Dan di dalam unsur pemerintah atau negara dalam membuat sebuah keputusan dapat juga dikenal dengan kebijakan publik.Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/wali kota. Thomas Dye sebagaimana dikutip Said Zainal Abidin (2012:5-6), mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu “ is whatever government chooseto do or not to do”. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Robert Eyestone yang dikutip Leo Agustino (2008:6), memberikan definisi kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkunganya. Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 576 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Laswell dan Kaplan (Said Zainal Abidin, 2008:6), juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal,value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Menurut Suharno (2010:22-24) kebijakan publik mempunyai beberapa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain: a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabatpejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan. c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Kemudian

dalam

penelitian

ini,

penulis

juga

menggunakan

teori

tentangRekrutmen. Bagi suatu organisasi atau pemerintahan akan terus menjadi poin penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. di karenakan rekrutmen, merupakan sebuah langkah yang sangat efektif untuk mencari para pekerja yang mempunyai nilai daya saing dan kemampuan yang handal di dalam

Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 577 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP bidang tertentu terutama dalam bidang kepemerintahan, agar terciptanya para birokrat yang baik dan bertanggung jawab didalam menjalani tugasnya. Veithal Rivai (2006:158) menyatakan bahwa rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar, yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan/dikumpulkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk dan seleksi dan dipilih. Selain itu, rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan Menurut Sulistiyani (2003:136) program rekrutmen yang baik perlu melayani banyak tujuan, adapun tujuan itu adalah meliputi : 1.

Rekrutmen sebagai alat keadilan sosial

2.

Rekrutmen sebagai teknik untuk memaksimumkan efesiensi

3.

Rekrutmen sebagai strategi responsivitas politik.

Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2012

TentangPengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansipemerintah atau yang penghasilannya menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pejabat lain dalam pemerintahan adalah sekretaris jenderal, sekretaris daerah, kepala dinas, kepala BKD, dan pimpinan unit organisasi pemerintah yang diberi wewenang otorisasi dalam mengelola APBN/APBD. Penghasilan tenaga honorer dari APBN/APBD adalah penghasilan Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 578 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP pokok yang secara tegas tercantum dalam alokasi belanja/upah pada APBN/APBD. Sementaraitu yang dimaksud dengan Instansi pemerintah adalah : 1.

Instansi pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan peraturan presiden atau PPK setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.

2.

Instansi

pemerintah

daerah

yang

organisasi

atau

perangkat

daerahnyaditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan pedoman yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam peraturan pemerintah ini Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Pegawai, Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia, yayasan, desa, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Dewan Kerajinan Nasional, Dharma Wanita, Palang Merah Indonesia dan sebagainya yang sejenis, tidak termasuk pengertian instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah. Teori Rekrutmen dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung dari Konsep Pandangan (persepsi) dengan teori kebijakan publik. Dalam hal ini, digunakan agar dapat menemukan jawaban yang tepat sesuai dengan fokus masalah yang dibahas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono. 2012: 9).


a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki wawasan dan pengetahuan menyangkut masalah penelitian ini sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Menurut Burhan Bungin (2011: 78), informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan ditentukan secara purposive, yaitu informan yang akan diwawancarai adalah informan yang sesuai dengan kriteria terpilih dan benar-benar mengerti serta paham tentang masalah penelitian, sehingga informasi yang diperoleh jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

2.

Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

3.

Kepala Bidang Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

4.

Tenaga Honorer kategori II yang sudah dan belum diangkat menjadi CPNS 4 Orang.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Adapun data yang digunakan adalah: 1.

Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan serta pengamatan secara langsung terhadap informan dan beberapa pihak yang terkait dengan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada narasumber, informan dan beberapa pihak terkait lainya, setelah dilakukan wawancara maka akan disusun pembahaasan secara berutun.

2.

Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan laporan-laporan

maupun

arsip-arsip

resmi,

yang

dapat

mendukung

kelengkapan data primer. Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 580 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dll, yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung informan yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara bertahap. Pertama dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumen sehingga dapat ditemukan halhal pokok dari proyek yang diteliti yang berkenaan dengan fokus penelitian. Kedua, dilakukan dengan merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkan ke dalam pola, tema, unit atau kategori sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah kemudian diberi makna sesuai materi penelitian. Ketiga, dilakukan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan penunjang lainnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan teori-teori para ahli. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 yang merupakan perubahan pertama dari PP No. 48 Tahun 2005 juga perubahan terakhir PP Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS merupakan landasan hukum pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. DalamPasal 1 ayat (1) PP 56Tahun 2012 “Tentang pengangkatan tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD”. Pada pasal ini telah diatur bahwa yang dimaksudkan sebagai tenaga honorer adalah tenaga yang telah Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 581 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP diangkat dan ditetapkan sebagai honorer berdasarkan Surat Keputusan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini pimpinan instansi dimana tenaga honorer tersebut ditugaskan. Tenaga honorer tersebut menerima gaji bulanan dari Pemerintah/ Pemerintah (APBN/APBD. Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat, seleksi administrasi, penetapan NIP sampai dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil mulai tahun 2006 pemerintah telah menetapkan kebijakan pengangkatan tenaga honorer katagori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan tenaga honorer diIndonesia. Namun berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, beberapa ketentuan mengenai batas usia dengan masakerja, proses seleksi dan ketentuan lainnya, belum dapat menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah merasa perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Sehingga ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan Peraturan Pemrintah Nomor 43 Tahun

2007

yang diharapkan

mampu

memperlancar

pelaksanaan

dan

penyelesaian pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan peraturan pemerintah ini dapat dilakukan apabila tenaga honorer tersebut memenuhi syarat yang sudah ditentukan, baik syarat administratif maupun syarat lain yang sesuai dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian juga urutan prioritas usia dan masa bekerja sebagai tenaga honorer yang Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 582 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP akan menjadi pertimbangan untuk melakukan pengangkatan menjadi Calon Pegawai

Negeri

Sipil.Dengan

dikeluarkannya

Surat

Edaran

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokasi No. 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan instansi pemerintahan. Adapun tenaga honorer dimaksud terdiridari: a. Kategori I Honorer kategori I (K-I) merupakan tenaga honorer yang pembiayaan honornya dibiayai langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangselanjutnya disingkat (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD), dengan kriteria : 1.

Diangkat oleh pejabat yang berwenang

2.

Bekerja di instansi pemerintah

3.

Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus tanpa terputus

4.

Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006 Honorer KI memiliki peluang langsung diangkat menjadi PNS.

b. Kategori II Tenaga honorer kategori II atau (K-II) adalah tenaga honorer yang diangkat per1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBN/APBD.Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria: 1.

Diangkat oleh pejabat yang berwenang

2.

Bekerja di instansi pemerintah tanpa terputus

3.

Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerusBerusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 45 tahun per 1 januari 2006. Untuk tenaga honorer kategori II apabila ingin diangkat menjadi Calaon Pegawai Negeri Sipil harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu.


Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai berikut: 1.

Guru

2.

Tenaga kesehatan

3.

Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan

4.

Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. Pengangkatan tenaga honorer juga didasarkan pada:

a.

Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan palinng sendah 19 (sembilan belas) tahun; dan

b.

Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus.

Dan begitu pula untuk mengetahui pengangkatan tenaga kerja honorer kategori II yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 sebagai berikut: a.

Lulus seleksi kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

b.

Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar seta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerjasa sama konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

c.

Setelah lulus ujian tertulis kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi).

d.

Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun anggaran 2014.

Berdasarkan fokus peneliti dalam penelitian ini, penulis menemukan pandangan dalam pengangkatan tenaga kerja honorer KII ini terjadi hambatan sehingga dalam proses pengangkatan ini menjadi lambat, Hal ini disebabkan oleh Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 584 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

Jurn

a

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP beberapa kendala, Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendaladalam pegangkatan tenaga kerja honorer kategori II menjadi Calon Pegawai Negri Sipil di Kabupaten Aceh Singkil di sebabkan oleh, 1.

PayungHukum

Payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS telah berakhir tahun 2014, yaitu PP Nomor 56 Tahun 2012. Ini berarti, sejak tahun 2015 tidak tersedia dasar hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Kabupaten Aceh Singkil sendiri terdapat 50 orang Katagori II yang sampai saat ini belum diangkat menjadi CPNS.

2. Anggaran Faktor kedua adalah ketersediaan anggaran (APBN) untuk mengangkat mereka menjadi CPNS. Secara politik, Komisi IIIDPRKKabupaten Aceh singkil telah membangun komunikasi politik untuk mendesak Pemerintah agar bersedia melakukan pengangkatan dan menyediakan anggaran untuk membiayai pengangkatan tenaga honorer KII. Pelaksanaan kegiatan didukung dengan dana APBD,

namun perencanaan kegiatan yang tidak komprehensif sangat

mempengaruhi kelancaran proses mekanisme anggaran, yaitupendanaan kegiatan tidak tepat waktu, membuat instansi terkait dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaaten Aceh Singkil tidak mempunyai alokasi dana atau anggaran untuk kegiatan ini. Dalam hal komunikasi politik, Gubernur Aceh melakukan pertemuan pada isntansi-istansi terkait untuk

Menegaskan, bahwa pemerintah Aceh terus

memperjuangkan nasib tenaga kerja honorer kategori II di seluruh Aceh. Untuk memperjuangkan hal ini Gubernur Aceh juga akan meminta dukungan terhadap pihak legeslatif dan berkoordinasi dengan Ombudsman serta semua isntansi terkait untuk mencari langkah-langkah baru guna untuk memperjuangkan pengangkatan honorer K2 ini, dalam hal ini turut hadir instansi dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenag Aceh,BKPP Aceh, Majelis Pendidikan Daerah Aceh dan Dinas Pendidikan Aceh. Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 585 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Penjelasan tersebut tersebut bahwa maka jelaslah untuk pengangkatan tenaga honorer kategori II harus dilaksanakan secara bertahap dan akan terus diperjuangkan dikarenakan terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah setiap tahunnya.

3.

Kelengkapan Administrasi Dalam tahap seleksi administrasi ini, tim pelaksana pengangkatan tenaga

honorer menjadi CPNS mendapat beberapa kendala. Seperti halnya kendala yang sering ditemukan adalah ditemukannya beberapa SK tenaga honorer yang tidak sesuai dengan nama asli di ijazah yang bersangkutan, karena nama yang ditulis di SK tenaga honorer adalah nama kecil atau nama panggilan, sehingga menyebabkan kurang lancarnya proses pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Aceh Singkil.

4. Faktor Transparansi dan Informasi Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. Ada pendapat dari tenaga honorer yang mengungkapkan bahwa sangat sulit mengharapkan proses penerimaan CPNS yang obyektif dan transparan. Kesemuanya itu sudah menjadi rahasia umum ataupun menjadi pemandangan umum dalam setiap kegiatan penyelenggaraan rekruitmen CPNS.Pemikiran masyarakat akan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tertanam sejak dulu. Oleh karena itu, BKPP Kabupaten Aceh Singkil harus lebih mampu menunjukkan kepada masyarakat akan penyelenggaraan pengadaan CPNS secara transparan.

Dalam memberikan informasi tentang persyaratan yang

harus dilengkapi oleh tenaga honorer, pihak BKPP Kabupaten Aceh Singkil telah memberikan pengumuman secara langsung pada semua instansi di Kabupaten Aceh singkil terkait dengan informasi pengangkatan tenaga honorer menjadi Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 586 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP CPNS. Dan instansi-intansi yang telah diberikan pengumuman pendataan tenaga honorer.

5. Etika Politik Etika Politik merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan diutamakan dalam keberlangsungan suatu negara. Kebagusan dalam mempraktekan etika poilitik maka disitu akan dapat mencerminkan kedewasaan politik dalam sebuah bangsa, tentu hal ini akan membawa perubahan yang positif dalam kehidupan bernegara. Banyak negara di dunia yang kemudian menjadi negara yang besar dan berkembang karena disebabkan bagusnya etika politik yang sehingga membawa kelincahannya dalam berpolitik, semisal negara Amerika Serikat yang mungkin semua sudah meyakini kelincahan politiknya. Dalam realitas yang ada, Amerika Serikat dewasa ini menjadi negara yang mempunyai kekuasaan politik yang universal. Hal ini berbeda dengan negara Indonesia justru sebaliknya dikarenakan etika politik Indonesia belum sebenarnya di praktikan. Kecendrungan tidak bagusnya praktik etika politik Indonesia membawaki kepada dampak negatif terhadap politik para elit sehingga mempengaruhi budaya birokrasi negara. Lambatnya pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi PNS secara tidak langsung umumnya di Indonesia khususnya di Aceh Singkil Ada moto yang beredar di kalangan PNS yang bertugas di bagian administrasi, "Kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat". Dengan diperlambat maka masyarakat yang tak sabar menunggu siap-siap menggunakan jalur yang menyimpang dengan perangko secepat kilat. Kooptasi politik terhadap birokrasi di Indonesia menambah kompleksitas masalah yang terjadi, ini terjadi baik di tingkat pusat ataupun daerah. Kooptasi politik adalah tarikan kepentingan elit politik kepada para PNS. Elit politik semisal calon pemimipin daerah akan memberikan kedudukan dan posisi yang aman bagi pendukungnyajika berhasil memenangkan pencalonannya.Dengan kooptasi seperti itu, justru politik yang menciptakan sistemdi birokrasi, bukan sebaliknya. Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 587 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

Jurn

a

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Birokrasi yang gemuk tentu tak lincah untuk bekerja, Masalah juga yang sangat penting adalah berimbas pada biaya belanja aparatur yang membengkak. Maka tidak diherankan jika gaji, tunjangan, dan biaya perjalanan dinas, serta honorarium mendominasi anggaran belanja negara. Selain mendominasi anggaran, struktur birokrasi yang gemuk itu juga menyulitkan kerja yang terintegrasi. Di dalam pemerintahan Aceh Singkil sejauh pengamatan penulis dan juga dibuktikan dengan haasil penelitian ini tidak ada pengaruh para elit politik dalam pengangkatan tenaga kerja honorer, sejauh ini pemerintah Aceh Singkil sudah berusaha mempraktikan pengangkatan PNS ini sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun ada isu berkembang pada masyarakat terkait dengan adanya lobi politik, neopotise dan lain sebagainya itu hanya isu saja. Untuk pengangkatan tenaga kerja honoror kategori II di Kabupaten Aceh Singkil sudah mengarah kepada peraturan yang ada yaitu PP nomor 56 tahun 2012, hanya saja terjadi indikasi pada komunikasi dan kurang baiknya pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kepercayaan publik, warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik ( Lewis dan Gilman, 2005: 22). Keadilan sangat diperlukan dalam pelayanan publik, ketika jasa publik diberikan otomatis pemberi jasa harus diperhatikan mengenai haknya. Semua yang dilakukan untuk kepentingan rakyat dan seharusnya mereka juga diberikan imbalan berupa gaji yang mencukupi. Secara keseluruhan jumlah tenaga kerja honorer dipemerintahan Aceh Singkil yaitu

1.487, tentu hal ini merupakan

jumlah yang begitu banyak maka disini peran pemerintah Aceh Singkil sangat dibutuhkan dalam mengatasi atau mencari solusi terhadap membengkaknya para tenga honorer ini.

KESIMPULAN DAN SARAN Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer 588 Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Nurul Fajri, Zainal Abidin) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. №. 2. Mei 2017 570 - 592

a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang pegangkatan tenaga kerja honorer kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di BKPP Kabupaten Aceh Singkil, maka yang menjadi kesimpulan sebagai berikut: 1.

Pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil adalah:

a.

Pengangkatan tenaga honorer kategori II sesuai dengan PP 43 Tahun 2007 ataupun PP 56 Tahun 2012 “Tentang pengangkatan tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD”

b.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat, seleksi administrasi, penetapan NIP sampai dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

c.

Lambatnya Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi CPNS di sebabkan adanya permaianan elit politik merupakan isu politik semata.

2.

Tedapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Aceh Singkil untuk mengangkat Tenaga Honorer Kategori II, yaitu kendala payung hukum/regulasi, kendala ketersediaan anggaran, kurang bagusya etika politik pejabat terkait, dan faktor transparansi dan informasi, Terkait hal tersebut, Pemerintah melalui Kemenpan - RB dan Badan Kepegawiaan Negara (BKN) telah mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah, sambil menunggu terbitnya regulasi dan tersedianya anggaran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka yang dapat dikemukakan sebagai saran adalah: 1.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS harus mengikuti perencanaan dan pengadaan tenaga kerja.


a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP 2.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS harus sesuai peraturan, jangan diwarnai dengan praktik percaloan dan permainan para elit politik terhadap para tenaga honorer.

3.

Pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi PNS untuk kedepanya harus dilakukan secara akun table dan tranparansi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

Abdul Wahab, Solichin, 2005. Analisis Kebijakan (Edisi kedua), Bumi Aksara: Jakarta.

Abidin, Said Zainal, ph.D,2012. KebijakanPublik (Edisi kedua), Jakarta: SalembaHumaika.

Agustino Leo, 2008.Dasar-DasarKebijakanPublik, Bandung: Alfabeta

Cardoso, Faustino. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yograkarta :Dan Bisnis. Bandung: Alfabeta

Poerwadarminta,

W.J.S,

199,

KamusUmumBahasa

Indonesia,

Jakarta:

BinaAksara. Rivai Veithzal, 2006. Manajemen Suber Daya Manusia Untuk Perusahaan : dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada


a Jurn

h M ah


a wa sis

lmia lI

FISIP Sondang

P,

Siagian,

2008.

ManajemenSumberDayaManusia,

Jakarta:

BumiAksara

Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Afabeta

Suharno, 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: UNY Press

Sulistiyani, Ambar dan Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: GrahaIlmu. SyilviaDwiIswari,2014.

Hak-HakKaryawanKontrak,

Jawa

Barat:

LembarLangitIndonesia.

ThohaMiftah, 2008. ManajemenKepegawaianSipil Di Indonesia,

Jakarta:

Kencana

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo.

B.

Skripsi

Hidayatullah ( 2013) dengan judul “Penerapan Prinsip Good Governance Pada Fungsi dan Tugas Badan kepegawaian Daerah Dalam Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS (di KabupatenBarru)”. Universitas Hasanudin Makasar.

Rika

Rusmayanti

(2013)

dengan

“PengangkatanTenagaHonorerMenjadiCalonPegawaiNegeriSipil

judul di

BadanKepegawaianPendidikandan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone”. Universitas Hasanudin Makasar.


a Jurn

h M ah

a wa sis

lmia lI


FISIP Teguh Imam Maulana (2014) dalam penelitiannya berjudul“ Efektivitas Rekkrutmen Dan Kinerja Tenaga Kerja Honorer Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Aceh Selatan”. Universitas Syiah Kuala.

C.

Perundang-Undangan

Undang-UndangNomor 43 tahun 1999 Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-UndangNomor 5 tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil D.

Bahan Internet

https://tunas63.wordpress.com/2012/06/07/pengangkatan-tenaga-honorer-k1-dank2-menjadi-cpns/. Diakses pada 29 Oktober 2015. http://www.soalcpns.com/perbedaan-honorer-k1-dan-honorer-k2.php.Diaksespada 7 November 2015. http://jobelist.com/search/pengertian-dari-tenaga-honorer-kategori-2/.

Diakses

pada 7 November 2015. http://portalhr.com/komunitas/opini/sejarah-panjang-permasalahan-pns/. Diakses pada 13 Desember 2015. https://klikkabar.com/2016/08/21/pemerintah-aceh-janji-terus-perjuangkan-nasibhonorer-k2/. Diakses pada 27 Januari 2017.


Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Kategori II Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Recommend Documents