Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajamen Pertanahan Nasional Di Kantor Pertanahan Kota Manado Meryansi Sappe Ruruk. Alden Laloma Jericho D.Pombengi
ABSTRACT : Information System Management of the National Land policy issued by the government to help communities in the rapid completion of the maintenance of land given the land is something lasting and useful for humans. Implementation of the policy of the National Land Management Information System is still not going well, so this research to answer the question of how the policy implementation of the National Land Management Information System. In this study, the researchers limited the Model Policy of Edward III, communications, resources and attitude.and researchers also see from the quality factor of services that exist in the land office Manado. This study uses descriptive qualitatively approach through in-depth interviews to 10 informants, observation and search for additional documents in the form of a list of guidelines for the interview, a tape recorder and stationery. The results showed that the overall implementation of the national land management information system has not done well. Keywords: Policy Land Management Information System (SIMTANAS) Communication, Resources, attitude and quality of service.
upaya di lakukan pemerintah utuk membuat
PENDAHULUAN
pelayanan publik lebih efektif dalam Kondisi pelayanan publik telah
mengurus segala sesuatu berkaitan dengan
mengalami perubahan sejalan bergulirnya
pertanahan. Salah satunya adalah dengan
arus reformasi. Terjadinya reformasi di
mengeluarkan kebijakan
bidang politik dan hukum telah melahirkan perubahan
yang
cepat
kehidupan
dan
perilaku
masyarakat
aparatur
pemerintah.
maupun
perilaku
Dunia
semakin
menggunakan
alat
di
pada
Dari pelayanan yang manual sekarang
tatanan
tuntut
untuk
canggih
dalam
pemerintah Informasi
khususnya
Sistem
Manajemen
untuk
Manajemen
Pertanahan Nasional . Pada pasal 1 huruf b Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang
penting untuk membuat segala urusan cepat
dan
melalui Sistem Informasi
penggunaan komputer sangat berperan
dan
memanfaatkan
mengelolah sumber daya tanah secara utuh
melakukan segala sesuatu dalam hal ini
mudah
SIMTANAS.
kebijksanaan
Nasional,Badan
dalam
Pertanahan
Pertanahan Nasional
(BPN) mengemban tugas sebagai pelaksana
pelayanan di bidang pertanahan. Banyak
untuk membangun dan mengembangkan
1
SIMTANAS.
Salah
satunya
meliputi
pertanahan secara elektronik ini untuk
penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial
memenuhi
dalam pelayanan pendaftaran Tanah dan
semakin meningkat untuk mewujudkan
penyusunan basis data penguasaan dan
good governance yang akhirnya akan
kepemilikan tanah yang di hubungkan
berkaitan keterbukaan informasi untuk
dengan e-government,e-commerce, dan e-
masyarakat dan pertukaran informasi antar
payment. Pemanfaatan teknologi informasi
instansi pemerintah.
dalam suatu sistem elektronik adalah
tuntutan
masyarakat
Pemanfaatan informasi
yang
dan
penggunaan
dan
komunikasi
penggunaan sistem komputer secara luas
teknologi
yang mencakup perangkat keras, perangkat
tersebut, sebenarnya telah tersedia 6 (enam)
lunak, jaringan komunikasi, serta data
jenis
elektronik. Sistem ini adalah suatu sistem
disahkan tahun 2008, yang dapat dijadikan
yang terpadu antara manusia dan mesin
sebagai
yang mencakup perangkat keras, perangkat
pembangunan
lunak, prosedur standar, sumber daya
nasional.
manusia, dan substansi informasi yang
adalah:
peraturan,
Undang-undang
landasan
dalam
mendukung
database
Keenam
ITE
pertanahan
peraturan
tersebut
mencakup fungsi input, proses, output, a) Undang-Undang nomor 11 tahun
penyimpanan dan komunikasi. Pengelolaan data
pertanahan
dengan
2008
menggunakan
pertanahan
itu
karakteristik
sendiri
yang
dan
b) Peraturan Pemerintah nomor 24
yang mutlak harus dilakukan hal ini dengan
Informasi
Transaksi Elektronik.
teknologi informasi merupakan sesuatu
berkaitan
Tentang
tahun 1997 tentang Pendaftaran
data
Tanah.
bersifat
c) Perpres 10 tahun 2006 tentang
multidimensi yang terkait dengan masalah dan
Badan Pertanahan Nasional pasal 3
keamaman dan sosial budaya. Pengelolaan
Huruf r pengelolaan data dan
data
informasi di bidang pertanahan
ekonomi,
politik,
pertanahan
terintegrasi Manajemen
pertahanan
itu
suatu
sendiri
Sistem
Pertanahan
harus
yang
Informasi
ditindaklanjuti
dibentuknya
Nasional
Pusat
(SIMTANAS) yang mengalirkan informasi
Informasi
antar seluruh unit organisasi baik di tingkat
(PUSDATIN). d) Keputusan
Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan. pertanahan
Disamping tersebut,
juga
sifat
tahun
data
2003
dengan Data
dan
Pertanahan
Presiden tentang
nomor
34
Kebijakan
Nasional di bidang Pertanahan
pengelolaan
2
pada Ayat 1 huruf b, menugaskan
ahli dalam menggunakan sarana prasarana
Badan Pertanahan Nasional untuk
untuk
membangun dan mengembangkan
organisasi.
Sistem
Pertanahan
tidaklah cukup, di perlukan sikap dari
Manajemen Pertanahan Nasional
sumber daya manusia untuk menjalankan
(SIMTANAS.
kebijakan yang telah di tentukan dalam
Informasi
e) Peraturan
Menteri
Dengan
jalannya demikian
suatu keahlian
Negara
suatu organisasi dalam hal ini sikap yang
Agraria/Kepala Badan Pertanahan
harus dimiliki adalah kejujuran dalam
Nasional nomer 3 tahun 1997
memberikan pelayanan yang dan,berpegang
tentang
pada pedoman yang ada dalam organisasi
Ketentuan
Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah nomor 24
tersebut.
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
f)
mendukung
menjelaskan
Adapun kondisi riil di Kantor
mengenai
Pertanahan Kota Manado adalah kinerja
media penyimpanan dan tatacara
pegawai dalam memberikan pelayanan
penyimpanan data dan dokumen
pertanahan kepada masyarakat
pertanahan.
diterapkannya Kebijakan sistem informasi
Keputusan
Kepala
Badan
dan
manajemen,
masih
tetap
setelah
seperti
Pertanahan Nasional nomor 1 tahun
sebelum diterapkannya kebijakan sistem
2005 tentang Standar Prosedur
informasi manajemen pertanahan di lihat
Operasional
dari masalah yang ada yaitu dari aspek
Pengaturan
dan
Pelayanan
komunikasi masih ada pegawai yang belum memahami
Kantor
Pertanahan
tentang
kebijakan
ssistem
Manado
informasi manajemen pertanahan nasional
adalah salah suatu kantor pertanahan yang
ini karena sosialisasi tentang kebijakan
telah menerapkan komputerisasi sistem
sistem informasi manajemen pertanahan
informasi manajemen untuk pelayanan
nasional hanya di sampaiakn sebatas materi
pertanahan.
organisasi
tidak melalui pembinaan langsung kepada
komunikasi adalah bagian terpenting dalam
pegawai sehingga masih ada yang kurang
berjalannya suatu organisasi.demikian juga
memahami. Kemudian di lihat dari aspek
sumber daya dalam hal ini sumber daya
sumber daya, sumber daya yang ada di
manusia dan sumber daya finansial yaitu
kantor pertanahan kota manado memiliki
saranan
mendukung
kemampuan dalam mengelolah fasilitas
lancarnya komunikasi di gunakan sumber
yang mendukung kebijakan ini namun
daya manusia yang kompeten,cerdas dan
kendala yang ada yaitu terbatasnya sarana
Dalam
prasarana
Kota
suatu
untuk
3
prasarana yaitu komputer yang di sediakan
maupun operasional yang ditempuh guna
di
mewujudkan
kantor
pertanahan
kota
manado
suatu
program
ataupun
mengingat komputer adalah unsur yang
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna
paling berpengaruh dalam melaksanakan
mencapai sasaran dari program yang
kebijakan sistem informasi manajemen
ditetapkan semula”.
pertanahan
nasional
Dan
Easton (Islamy, 2001:19) bahwa
yaitu Sikap atau
kebijakan mengandung nilai paksaan yang
disposisi aparat pelaksana / implementor
secara sah dapat dilakukan pemerintah
.dapat di lihat dari Penerimaan dan
sebagai pembuat kebijakan.
penolakan pegawai atas Kebijakan Sistem
juga memuat semua tindakan pemerintah
Informasi Manajemen Pertanahan Nasional
baik
di kantor pertanahan Kota Manado dan
dilakukan oleh pemerintah yang dalam
sikap
pelaksanaanya terdapat unsur pemaksaan
berdasarkan sikap
karyawan
pelayanan
terebut.
dalam
maupun
tidak
kepada pelaksana atau pengguna kebijakan
penerima pelayanan. Kemudian di lihat dari
agar dipatuhi. Menurut KBBI kebijakan
aspek kualitas pelayanan yaitu masih
adalah rangkaian konsep dan asas yang
lambatnya proses penyelesaian tugas di
menjadi garis dan dasar rencana dalam
karenakan kurangnya sarana prasarana
pelaksanaan pekerjaan,kepemimpinan serta
yang
cara bertindak (tentang perintah,organisasi
gunakan
masyrakat
dilakukan
selaku
di
kepada
memberkan
yang
Kebijakan
dalam
memberikan
pelayanan dan untuk memproses data yang
dan sebagainya.)
ada. Dengan adanya masalah tersebut
Keberadaan
sistem
informasi
maka peneliti tergerak untuk mengadakan
sangat penting untuk mendukung para
penelitian
pemakai dalam melaksanakan tugasnya.
tentang
“Implementasi
Kebijakan Sistem Informasi
Manajemen
Pada sebagian besar organisasi, pusat
Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan
informasi secara fisik memberikan fasilitas
Kota Manado “.
pada para pemakai (user) agar dapat
Pengertian pelaksanaan kebijakan, dikemukakan
oleh
Syukur
mengakses
Abdullah
software,
dan memperoleh pelatihan.
“Suatu rangkaian tindak lanjut, setelah rencana
dan
meminta dukungan pengembangan aplikasi
(1987: 10), adalah :
sebuah
hardware
dan
Menurut Azhar Susanto (2004:68)
kebijaksanaan
sistem
informasi
manajemen
adalah
ditetapkan yang terdiri atas pengambilan
merupakan kumpulan dari sub-sub sistem
keputusan,
yang saling berhubungan satu sama lain
langkah-langkah
strategi
4
dan bekerja sama secara harmonis untuk
pertimbangannya adalah Badan Pertanahan
mencapai suatu tujuan yaitu mengelolah
telah
data menjadi informasi yang di perlukan
menunjang
oleh manajemen dalam proses pengambilan
belum pernah di lakukan penelitian tentang
keputusan saat melaksanakan fungsinya.
penerapannya.
menerapkan
Menurut Barry E. Cushing dalam Jogiyanto
(2005:14)
pelayanan
untuk
pertanahan
dan
Informan adalah orang yang dapat
informasi
memberikan informasi mengenai situasi
manajemen adalah kumpulan dari manusia
dan kondisi latar penelitian. Mengingat
dan sumber daya modal di dalam suatu
metode penelitian ini menggunakan metode
organisasi
kualitatif maka peneliti erat kaitannya
yang
sistem
SIMTANAS
bertanggung
jawab
mengumpulkan dan mengelolah data untuk
dengan
faktor-faktor
kontekstual,
jadi
meghasilakan
informasi yang berguna
tujuan informan dalam penelitian ini adalah
untuk semua tingkatan manajemen di
untuk mendapatkan informai sebanyak-
dalam kegiatan perencanaan pengendalian.
banyaknya untuk menunjang penelitian ini. Mengingat masalah yang ingin di teliti yaitu kualitas pelayanan dan peneliti juga
METODE PENELITIAN Dalam
penulis
membatasi dari mode Edward III adalah
menggunakan metode deskriptif dengan
komunikasi, ,sumber daya(sumber daya
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif
manusia dan sarana prasarana) sikap. Maka
menekanan pada segi pengamatan langsung
sifat
secara partisipatif dari peneliti sehingga di
penelitian ini adalah menggunakan insial
ungkapkan
dari informan yang telah di wawancarai.
terjadi
penelitian
ini
fenomena-fenomena serta
hal-hal
yang yang
informan yang di butuhkan dalam
Setelah dalam proses pengumpulan
melatarbelakanginya. Bogda dan Taylor
data dari
(1975, dalam Lexy J. Moleong, 2007:4)
terdiri dari 3 orang pejabat kantor dan 3
mendefinisikan
kualitatif
orang pegawai/karyawan dan 4 orang
yang
masyarakat, dengan tidak lagi ditemukan
menghasilkan data deskriptif berupa kata-
variasi informasi (mencapai titik jenuh),
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
maka peneliti tidak mencari informasi baru,
perilaku yang dapat di amati
proses pengumpulan informasi dianggap
sebagai
metodologi
prosedur
penelitian
Sepuluh (10) informan yang
selesai (telah cukup). Dengan demikian Lokasi yang akan menjadi objek
penelitian kualitatif tidak dipersoalkan
penelitian adalah Badan Pertanahan Kota
jumlah
Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bahan
informan,
tetapi
juga
bisa
tergantung dari tepat tidaknya pemilihan
5
informan kunci, dan kompleksitas dari
1. Wawancara
keragaman fenomena sosial yang diteliti.
Teknik ini dilakukan dengan cara
Dalam penelitan ini yang menjadi
mengadakan wawancara langsung kepada
fokus penelitiannya adalah Implementasi
pihak yang terkait dengan penelitian ini
kebijakan
dan
untuk mendapatkan keterangan secara lisan
Nasional
mengenai penerapan SIMTANAS di dalam
Manajemen
Sistem
Informasi
Pertanahan
(SIMTANAS) dan di liha dari masalah yan
pelaksanaan
akan di teliti yaitu berkaitan dengan
Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak
komunikasi,sumber
sikap
yang terkait dan masyarakat yang menjadi
melaksanakan
penerima pelayanan di Kantor Pertanahan
implementor
daya
dan
dalam
kebijakan tersebut dalam hal memberikan
pelayanan
pertanahan.
Kota Manado.
pelayanan kepada masyrakat.
2. Dokumentasi
Jenis data yang akan diperoleh dalam
Teknik ini dilakukan dengan cara
penelitian ini adalah :
mengadakan
1. Data primer yaitu data yang diperoleh
bersumber dari arsip-arsip, catatan-catatan,
dari hasil wawancara
dan laporan- laporan mengenai pelayanan
dengan pihak-
pihak yang terkait dan terlibat langsung dengan
objek
penelitian
pencatatan
data
yang
pertanahan.
maupun
3. Observasi
melalui pengamatan secara langsung di
Teknik ini dilakukan dengan cara
dalam penerapan SIM untuk pelayanan
pengamatan secara langsung di
pertanahan. Data tersebut berupa proses
penelitian
pelayanan pertanahan dengan SIM ,
SIMTANAS pada
kendala-kendala yang dihadapi dalam
pertanahan. Dengan pengamatan langsung
pelaksanaannya dan upaya-upaya yang
dilokasi
ditempuh
mengamati sendiri penerapan SIMTANAS.
untuk
mengatasi
kendala
tersebut.
terhadap
peneliti
Untuk
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh
permasalahan
proses
lokasi
penerapan
kegiatan pelayanan
dapat
melihat
mendapatkan dan
dan
jawaban
kesimpulan
dari
secara tidak Iangsung atau data yang telah
penelitian ini, maka digunakan
tersedia dari hasil pengumpulan data instansi
data deskriptif kualitatif, yaitu melakukan
terkait dengan objek penelitian. Data ini
pengamatan langsung dan mengadakan
diperoleh dari pendataan
wawancara kepada pelaksana kebijakan dan
arsip,
laporan-laporan,
dokumen arsipcatatan-catatan
penerima
tentang pelayanan pertanahan.
Informasi
Teknik Pengumpulan Data berupa:
kebijakan
tentang
analisis
Sistem dan
ManajemenPertanahanNasional(SIMTANA
6
S) dengan tujuan membuat deskripsi,
manajemen dan sebelum di terapkannya
gambaran atau lukisan secara sistimatis dan
kebijakan tersebut karena dengan adanya
faktual.
kebijakan ini seharusnya pelayanan lebih
Hasil
wawancara
tentang
cepat tetapi kenyataannya tetap saja masih
pelaksanaan kebijakan sistem informasi
lama dalam proses penyelesaian tugas di
manajemen pertanahan nasional di Kantor
karenakan sarana yang di gunakan masih
Pertanahan Kota Manado yang dapat di
belum memadai dalam membuat pelayanan
lihat dari beberapa aspek yaitu: (1)
lebh cepat.
Komunikasi : yaitu masih adanya pegawai yang kurang memahami tentang kebijakan
Kesimpulan
sistem informasi manajemen pertanahan nasional
karena
tentang
telah di kemukakan pada bab sebelumnya,
kebijakan ini hanya di paparkan secara
maka penulis dapat menarik kesimpulan
materi tidak ada pelatihan khusus yang di
sesuai dengan fokus penelitian sebagai
lakukan agar pegawai lebih memahami
berikut:
kebijakan tersebut. (2)Sumber Daya :
1. Komunkasi :Masih kurangnya pegawai
bahwa
memiliki
yang memahami tentang kebijakan sistem
melaksanakan
informasi manajemen pertanahan nasional
pegawai
kemampuam
sosialisasi
Berdasarkan hasil penelitian yang
sudah
dalam
tugas,namun masih kurangnya
sarana
karena tidak adanya pelatihan khusus saat
prasarana yang mendukung di kantor
di adakan sosialisasi tentang kebijakan
pertanahan
menghambat
sistem informasi manajemen pertanahan
pelaksanaan tugas.(3) Disposisi atau Sikap :
nasional karena hanya di sampaikan lewat
Sikap
pemaparan materi.
yang
pegawai
Kebijakan
Sistem
dapat
mendukung
dan
2. Sumber Daya :Pegawai sudah mampu
Manajemen Pertanahan Nasional dengan
melaksanakan tugasnya dan mengelolah
cara mematuhi semua peraturan yang
komputer dengan baik namun kendala yang
mengatur
Sistem
masih ada yaitu masih kurangnya sarana
Informasi Manajemn Pertanahan Nasional.
prasarana di bagian komputer dimana
Mereka juga sudah berusaha menunjukkan
sarana ini yang paling berperan penting
sikap baik lewat keramahan dan sopan
dalam
santun dalam memberikan pelayanan.(4)
manajemen pertanahan nasional.
Kualitas Pelayanan : bahwa tidak adanya
3. Disposisi/ Sikap :Sikap pegawai yang
perbedaan yang signifikan terhadap di
ada di Kantor Pertanahan Kota Manado
terapkannya kebijakan sistem informasi
sudah
tentang
Informasi
adanya
Kebijakan
7
pelaksanaan
mendukung
sistem
adanya
informasi
kebijakan
dengan cara melakukan semua aturan yang
yang
ada dan sikap dalam memberikan pelayan
informasi manajemen pertanahan nasional
sudah
namun
sesuai
dengan
ketentuan
yang
mendukung
perlu
kebijakan
di
sistem
perhatikan
yaitu
berlaku.
penambahana sarana yaitu komputer karena
4.Kualitas Pelayanan: Pelayanan yang ada
masih di temui kurangnya komputer yang
di Kantor Pertanahan Kota Manado masih
ada di Kantor Pertanahan Kota Manado.
mengalami kendala yaitu masih lambatnya
3. Sikap :Berdasarkan hasil penelitian
penyelesaian tugas yang ada dan sarana
menunjukkan
yang di
secara
umum
dalam
mendukung
implementasi kebijakan Sistem Informasi
kebijakan sistem informasi
manajemen
Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor
untuk
butuhkan
bahwa
mempercepat
pelayanan
masih
Pertanahan Kota Manado jika dilihat dari
kurang memadai sehingga menyebabkan
aspek
Sikap
dari
masih lambatnya penyelesaian tugas.
pertahankan agar
pegawai
perlu
di
bisa menghasilkan
pelayanan yang lebih baik. Saran
4. Kualitas Pelayanan :Berdasarkan hasil
Berdasarkan kesimpuan hasil penelitian
penelitian
tersebut dapat di sarankan dan beberapa
umum
penemuan dalam penelitian ini,maka perlu
Informasi Manajemen Pertanahan Nasional
di kemukakan saran sebagai berikut:
di Kantor Pertanahan Kota Manado jika
1.
Komunikasi
implementasi
bahwa
secara
kebijakan
Sistem
hasil
dilihat dari aspek kualitas pelayanan maka
bahwa
secara
perlu di tingkatkan lagi kualitas pelayanan
kebijakan
Sistem
dengan memperhatikan faktor pendukung
Informasi Manajemen Pertanahan Nasional
dalam membuat pelayanan lebih mudah
di Kantor Pertanahan Kota Manado jika
dan cepat.
penelitian umum
:Berdasarkan
menunjukkan
menunjukkan
implementasi
dilihat dari aspek komunikasi sudah di laksanankan dengan baik, namun perlu di perhatikan lagi karena masih di temui
DAFTAR PUSTAKA
adanya pegawai yang belum memahami dengan baik kebijakan sistem informasi
Edward III,George C. 1980. Implementing
manajemen pertanahan nasional . 2.
Sumber
Daya
:Berdasarkan
Public hasil
mampu
menggunakan
Washington.
Congressionla Quarterly. Press.
penelitian menunjukkan bahwa pegawai sudah
Policy,
dan
mengelolah fasilitas dalam hal ini komputer
8
Islamy, M . Irfan 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan
Kebijaksanaan
Negara,
Bumi Aksara. Jakarta.
Jogiyanto, HM., 2005, Sistem Teknologi Informasi. Andi, Yogyakarta.
Moleong,
Lexy
J.
2005.
Penelitian Kualitatif.
Metodologi
Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
9
