KOTA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN (SPOPP) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 1 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BUKU – II PELAYANAN TATA USAHA (SPOPP-1.00)

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2005

DAFTAR ISI No. Kode

Jenis Kegiatan

Halaman

1.

Daftar isi ...........................................................................................................................................................

ii

2.

Arti simbol .........................................................................................................................................................

iii

3.

Istilah dalam uraian kegiatan atau bagan alir ...................................................................................................

iv

4.

Cara menghitung jumlah waktu pelayanan .......................................................................................................

v

5.

Prosedur kombinasi pelayanan pengukuran dan pendaftaran Hak Atas Tanah ...............................................

vi

6.

Matrik kombinasi prosedur ................................................................................................................................

vii

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA 7.

SPOPP-1.01-KPM

Pelayanan Surat Masuk dan Keluar .................................................................................................................

1

8.

SPOPP-1.02-KPM

Kepegawaian – Kenaikan Pangkat ...................................................................................................................

5

KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI 9.

SPOPP-1.01-KWM


9

10.

SPOPP-1.02-KWM


13

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 11.

SPOPP-1.01-PSM


18

12.

SPOPP-1.02-PSM


22

13.

SPOPP-1.03-PSM

Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali PPAT ...........................................................................................

28

14.

SPOPP-1.04-PSM

Pelayananan Arsip ............................................................................................................................................

32

ii

iii

ISTILAH DALAM URAIAN KEGIATAN ATAU BAGAN ALIR Dokumen A Dokumen A adalah berkas permohonan dari pemohon. Dokumen A+B Dokumen A+B adalah berkas permohonan dari pemohon dan dokumen yang dihasilkan oleh suatu proses (kantor) digabung menjadi satu kesatuan dalam berkas permohonan, contoh: berkas permohonan di dalamnya terdapat Surat Perintah Setor, Kuitansi/DI.306 dan Surat Tanda Terima Dokumen. Daftar Isian/Form Isian Daftar Isian adalah Buku berupa daftar atau Formulir Isian yang dipergunakan untuk pencatatan adanya suatu kegiatan pelayanan pertanahan dan produk pertanahan. Contoh DI.301, DI.302, DI.303, FI.401, FI.404 dan sebagainya. SPS/Surat Perintah Setor SPS adalah Surat yang diberikan oleh Petugas Loket kepada pemohon sehubungan dengan adanya permohonan pelayanan pertanahan dan biaya yang harus dibayar oleh pemohon. STTD/Surat Tanda Terima Dokumen STTD adalah Surat yang diberikan oleh Petugas Loket kepada pemohon sehubungan dengan berkas/dokumen permohonan pelayanan pertanahan yang bersangkutan diterima oleh Petugas Loket. BRPP/Buku Registrasi Pelayanan Pertanahan BRPP adalah Buku untuk mencatat adanya permohonan pelayanan pertanahan. Buku ini dipergunakan dalam manajemen pelayanan pertanahan dengan komputer. Contoh: Nomor Berkas. Petugas Loket I (Informasi), II (Pelayanan Teknis), III (Bendahara), dan IV (Penyerahan Produk) Adalah orang yang professional dan menguasai pelayanan pertanahan sesuai dengan bidang dan jenis pelayanan. Loket dimaksud dapat diparalel sesuai dengan kebutuhan. Petugas Arsip Adalah orang yang bertugas mengelola arsip dokumen sesuai dengan bidang dan jenis pelayanan

iv

CARA MENGHITUNG JUMLAH WAKTU PELAYANAN (Contoh: PELAYANAN PENGUKURAN)

A

Jumlah Permohonan Rata-Rata B

Jumlah Petugas Ukur C

Sisa Pekerjaan D

Hari Kerja E

Tambahan Hari Kerja F

Hari Kerja Akhir G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10 12 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

-2 0 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 118 128 138 148 158 168 178 188

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

0 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16

15 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 29 30 31

No.

1 2 3 4 5

Asumsi 1

Kinerja Petugas Ukur adalah satu berkas permohonan pengukuran per hari.

2

Hari Kerja kolom E adalah jumlah waktu penyelesaian permohonan pengukuran yang ditetapkan dalam SPOPP

Perhitungan Jumlah Waktu Pelayanan Pertanahan Kegiatan Pengukuran Rata-rata jumlah permohonan perhari (kolom B) diperoleh dari jumlah rata-rata permohonan per hari tahun sebelumnya Petugas Ukur (kolom C) adalah jumlah Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Sisa Pekerjaan (kolom D) adalah selisih antara permohonan rata-rata per hari dengan jumlah petugas ukur (kolom B - kolom C) Tambahan hari kerja (kolom F) adalah jumlah sisa perkejaan dibagi jumlah petugas ukur (kolom D / kolom C) Hari Kerja Akhir (kolom G) adalah jumlah hari kerja dengan Tambahan Hari Kerja (kolom E + kolom F)

v

PROSEDUR KOMBINASI PELAYANAN PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Prosedur kombinasi merupakan beberapa jenis permohonan yang digabung menjadi satu pelayanan, misalnya permohonan pendaftaran pertama kali, jual beli hibah, warisan dan lain-lain. 1. Terdapat 132 (seratus tigapuluh dua) prosedur kombinasi dua permohonan yang dapat dan boleh dilaksanakan sebagaimana tertuang di dalam matriks

2. a. Cara membaca dibaca dahulu baris, kemudian baru kolom

b. Walaupun kombinasi P1 + P3 diperbolehkan, tidak berarti kombinasi P3 + P1 diperbolehkan c. Saat mengkombinasikan harus dilihat dalam setiap 2 kelompok kombinasi untuk dicocokkan ke dalam Matrix di atas. Kombinasi beberapa prosedur pelayanan diperbolehkan jika tidak ada satu atau beberapa kombinasi yang dilarang atau tidak diperbolehkan Contoh : - P1 + P3 + P4 Dilihat ke dalam Matrix dengan cara P1 + P3 = Boleh, lalu P3 + P4 = Boleh, namun P1 + P4 = Boleh, maka kombinasi ini Diperbolehkan. - P1 + P11 + P12 Lihat dalam Matrix dengan kelompok (P1 + P11 = Tidak Boleh), (P11 + P12 = Tidak Boleh), (P1 + P12 = Tidak Boleh), maka kombinasi ini Tidak Diperbolehkan.

3. Waktu penyelesaian prosedur kombinasi adalah: Waktu prosedur kombinasi = Waktu terlama (dari satu prosedur yang dikombinasikan) + 3 (n) n = jumlah kombinasi Contoh: Jual beli + pembebanan hak = 7 + 7 sehingga kalau dihitung secara linear maka jumlah hari penyelesaian permohonan ini = 14 hari; sedangkan dengan ketentuan dengan rumus tersebut menjadi : 7 + (3 x2) = 13 hari;

4. Kewajiban pemohon berkenaan dengan persyaratan administasi dan biaya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. Kekurangan persyaratan pembayaran kewajiban pemohon menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. vi

MATRIK KOMBINASI PROSEDUR 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Peralihan Karena Lelang

Wakaf

Pemecahan Hak

Penggabungan Hak

Peningkatan Hak

Penurunan Hak

Hak Tanggungan

Roya

Sita Jaminan

Ganti Blanko

Sertifikat Pengganti

Ganti Nama

Pemisahan Tak Sempurna

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

√ X X √ X X X X √ X X X X X X √ X X √ X


√ √ √ √ √ √ √ X √ X X X X √ X √ X √ √ √


X X X √ X X X X X X X X X X X √ X X X X

X X X X X X X X X X X X X √ X X X X X X

√ X X √ X X X X X X X X X √ X X X X √ X

X √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ X √ X X X X X X

X √ √ √ √ √ √ X X X √ √ X √ X X X √ X X

X √ √ √ √ √ √ X √ √ X X X √ X X X √ X √

X √ √ √ √ √ √ X √ √ X X X √ X X X √ X √

√ X X √ X X X X X X X X X X X X X X X √

X X X X X X X X X X X X X X X √ X X X √

X X X X X X X X X X X X X √ X X X X X X

X √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ X X X √ X √

X X X √ √ √ √ √ √ X X X X √ X X X X X X

X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ X X X √

X X X X X X X X X X X X X √ X √ X X X X

20 Perpanjangan Hak

6

Tukar Menukar

Perpanjangan Hak

5

Pembagian Hak

20

4

Warisan

Pendaftaran Pertama Kali Jual Beli Hibah Warisan Pembagian Hak Tukar Menukar Peralihan Karena Lelang Wakaf Pemecahan Hak Penggabungan Hak Peningkatan Hak Penurunan Hak Hak Tanggungan Roya Sita Jaminan Ganti Blanko Sertifikat Pengganti Ganti Nama Pemisahan Tak Sempurna

3

Hibah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2

Jual Beli

B A R I S (dibaca pertama)

Prosedur Pelayanan

1 Pendaftaran Pertama Kali

K O L O M (dibaca kedua) No.

X √ √ √ √ √ √ X √ √ X X X X √ X √ √ √ X

X = Tidak Boleh √ = Diperbolehkan

Waktu: Waktu terlama + 3 n n = jumlah kombinasi

vii

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN

PELAYANAN SURAT MASUK DAN KELUAR KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

SPOPP-1.01-KPM DASAR HUKUM

PERSYARATAN

1. Undang Undang No. 7 Tahun 1979 2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 3. Keputusan Kepala BPN No. 1/KBPN/1988 Tgl. 10-12-1988. 4. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1988 Tanggal 16-12-1988 5. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1999 Tgl.11-03-1999

-

BIAYA -

WAKTU

KETERANGAN

1 hari

Pemrosesan surat masuk

2 hari

Pemrosesan surat keluar

1


PELAYANAN SURAT MASUK DAN KELUAR KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

SPOPP-1.01-KPM URAIAN KEGIATAN

WAKTU

KETERANGAN

Loket I

1

Menerima surat / dokumen Mempersiapkan stempel tanda terima (tanggal, bulan, tahun dan jam) Meneruskan surat / dokumen ke Kepala Urusan Kepala Urusan Umum

2

Membuka surat / dokumen Meregistrasi (tanggal, nomor, pengirim dan lembar; termasuk membubuhkan KODE untuk mengetahui berapa banyak surat untuk setiap bidang) Mensortir/mengelompokkan surat / dokumen : - tertutup (kode R, RHS, Rahasia, Terbatas, XR, X) - terbuka Meneruskan surat / dokumen ke Kasubag. TU.

1

Kasubag. TU

3

Meneliti surat / dokumen Melakukan seleksi Jika pokok surat ditujukan kepada Kepala Kantor dokumen diteruskan kepada Kepala Kantor Meneruskan surat/dokumen kepada Kepala Seksi sesuai dengan perihal surat Kepala Kantor

1

4

Meneliti surat / dokumen Mengdisposisi surat / dokumen Meneruskan ke Kepala Seksi sesuai dengan perihal surat Kasi

Jangka waktu masing-masing Unit pengolah tidak sama Unit Pengolah terdiri dari : 1. Kasi 2. Kasubsi

5

Mengolah surat / dokumen Membuat konsep Membubuhkan paraf pada surat / dokumen Meneruskan surat / dokumen ke Kepala Kantor

6

Kepala Kantor Meneliti surat-surat Menandatangani surat / dokumen Meneruskan surat-surat ke Kasubag. TU.

1

2


WAKTU

KETERANGAN

Kepala Urusan Umum

7

Meregistrasi (nomor, tanggal, bulan dan tahun pengirim dan lembar) Membuat surat pengantar Meneruskan surat / dokumen ke Kasubag. TU.

Kasubag. TU Menandatangani surat pengatar Meneruskan surat / dokumen kepada Kepala Urusan Umum

8

2

9

Kepala Urusan Umum Meregistrasi nomor, tanggal, expedisi dan menggandakan (bila surat-surat tersebut sifatnya umum yang perlu diperbanyak) Mengirimkan ke masing-masing penerima yang dituju oleh surat tersebut

Petugas Arsip

10

Menerima arsip surat / dokumen dari Kepala Urusan Umum Mengarsipkan arsip surat / dokumen

JUMLAH

5 hari

3


SPOPP-1.01-KPM

PELAYANAN SURAT MASUK DAN KELUAR

PENGIRIM

LOKET I

ARSIP

KEPALA URUSAN UMUM

1 Surat / Dokumen

KASUBAG. TU

2 Menerima Surat / Dokumen

Registrasi & Sortir

Surat / Dokumen

Surat / Dokumen

UNIT PENGOLAH

KEPALA KANTOR

3

Surat / Dokumen

Teliti, Seleksi & Distribusi

4 Y

Teliti & Disposisi

Diteruskan kpd Kakan ?

Surat / Dokumen

T Surat / Dokumen

7 - Memberi Nomor, tanggal, bulan, tahun - Membuat surat Pengantar

5 Mengolah & Konsep

Surat / Dokumen 8

Surat / Dokumen

- Menandatangani Surat Pengantar

6 Teliti & Tandatangan

9 10 Arsipkan

Surat / Dokumen

Expedisi

Surat / Dokumen

Surat / Dokumen

Surat / Dokumen

4


KEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

SPOPP-1.02-KPM DASAR HUKUM

PERSYARATAN

BIAYA

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 2. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 jis Nomor 26 Tahun 2001, Nomor 11 Tahun 2003 3. Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 5. KEPPRES RI Nomor 10 Tahun 2001 6. KEPPRES RI Nomor 103 Tahun 2001 jis Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002, Nomor 30 Tahun 2003 7. KEPPRES RI Nomor 110 Tahun 2001 jo. Nomor 5 Tahun 2002 8. KEPPRES RI Nomor 309/M Tahun 2001 9. KEPPRES RI Nomor 34 Tahun 2003 10. Kep. Ka BPN nomor 20 Tahun 1989 11. Kep. Ka BPN nomor 6 Tahun 2001 12. Kep. Ka BPN nomor 9 Tahun 2001 13. Kep. Ka BPN nomor 12 Tahun 2001 14. Kep. Ka BKN nomor 12 Tahun 2001 15. Nota Persetujuan Kepala BKN

Reguler - Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir - DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik

MAK

-

WAKTU

KETERANGAN

12 hari

Tidak melampaui pangkat atasan langsung Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pilihan Apabila masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat eselon sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat dan 1 tahun dalam jabatan - Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik

-

Kelengkapan berkas (syarat-syarat) : Gol I & II - SK pangkat terakhir

-

DP 3 dalam dua tahun terakhir Gol III & IV - SK pangkat terakhir

-

DP 3 dalam dua tahun terakhir SK Jabatan dan naskah pelantikan STLUD/STLUPI/STLUPKP/Diklat PIM

5


KEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA


WAKTU

1

Petugas Pelaksana Urusan Umum Mengelola data kepegawaian Meneliti dan Menyortir dokumen Usulan Kenaikan Pangkat (KP) Membuat Surat pengantar Usulan KP Meneruskan usulan KP kepada Kepala Uurusan Umum

3

KETERANGAN Untuk Kantor Pertanahan : Proses dimulai dari Petugas Pelaksana Urusan Umum Petugas Pelaksana Urusan Umum membuat usulan SK secara aktif dan berkala untuk pegawai yang sudah waktunya untuk kenaikan pangkat tanpa menunggu usulan dari pegawai bersangkutan

2

Kepala Urusan Umum Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KP Jika dokumen tidak lengkap maka dokumen dikembalikan kepada Petugas Pelaksana Urusan Umum (A) Membubuhkan paraf pada dokumen usulan KP Meneruskan dokumen kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1

3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KP Jika dokumen tidak lengkap maka dokumen dikembalikan kepada Petugas Pelaskana Urusan Umum (A) Membubuhkan paraf pada dokumen usulan KP Meneruskan dokumen kepada Kepala Kantor

2

4

Kepala Kantor Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KP Jika dokumen tidak lengkap maka dokumen dikembalikan kepada Petugas Pelaksana Urusan Umum (A) Menandatangani dokumen usulan KP Meneruskan dokumen kepada Petugas Pelaksana Urusan Umum

2

5

Petugas Pelaksana Urusan Umum Menerima dokumen usulan KP dari Kepala Kantor Mengagendakan dokumen usulan KP Registrasi keluar (cap, tanggal, bulan, tahun dan jam) dokumen usulan KP Memberikan arsip dokumen usulan KP kepada Petugas Arsip Melakukan ekspedisi / pengiriman dokumen usulan KP kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi selanjutnya dokumen diproses berdasarkan SPOPP-1.03-KWM dan SPOPP-1.03-PSM

3

6


WAKTU

KETERANGAN

6

Petugas Arsip Menerima arsip usulan KP dari Petugas Pelaksana Urusan Umum Mengarsipkan dokumen usulan KP

1

7

Kanwil BPN Propinsi Menerima dokumen usulan KP dari Kantor Pertanahan Memproses dokumen usulan KP sesuai SPOPP-1.02-KWM

8

BPN Pusat Menerima dokumen usulan KP dari Kanwil BPN Propinsi Memproses dokumen usulan KP sesuai SPOPP-1.02-PSM

JUMLAH

12 hari

7


SPOPP-1.02-KPM LOKET I

KEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT PETUGAS ARSIP

PETUGAS PELAKSANA URUSAN UMUM

A 1 - Meneliti data pegawai - Mengelola data kepegawaian - Membuat usulan KP - Memperbaiki data

Surat / Dokumen

KEPALA URUSAN UMUM

KASUBAG TU

2

KAKAN

3 - Koreksi & validasi

KANWIL BPN

4 - Koreksi & validasi

- Koreksi & validasi

Lengkap ?

T

Lengkap ?

T

Lengkap ?

T

Y

A

Y

A

Y

A

Paraf

Paraf

Tanda tangan

Surat / Dokumen

Surat / Dokumen

Surat / Dokumen

Usulan KP

Usulan KP

Usulan KP

Usulan KP 6 Arsip 5 - Mengagendakan - Registrasi keluar - Ekspedisi

7 Surat / Dokumen

SK Kenaikan Pangkat

SPOPP-1.02-KWM

Surat / Dokumen SK

8


PELAYANAN SURAT MASUK DAN KELUAR KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI

SPOPP-1.01-KWM DASAR HUKUM

1. Undang Undang No. 7 Tahun 1979 2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 3. Keputusan Kepala BPN No. 1/KBPN/1988 Tgl. 10-12-1988. 4. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1988 Tanggal 16-12-1988 5. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1999 Tgl.11-03-1999

PERSYARATAN

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN

1 hari

Pemrosesan surat masuk

2 hari

Pemrosesan surat keluar

9

10

SPOPP-1.01-KWM URAIAN KEGIATAN

WAKTU

KETERANGAN

Kabag Tata Usaha

6

Mendisposisikan Surat kepada Petugas Pelaksana Subag Umum dan Perundang-undangan untuk diberikan penomoran dan dibuatkan surat pengantar

7

Petugas Pelaksana Subag Umum dan Perundang-undangan Meneliti surat/dokumen Memberi nomor, tanggal, cap dan digandakan Membuat surat pengantar Meneruskan surat/dokumen kepada Kabag Tata Usaha

8

Kabag Tata Usaha Mengoreksi surat pengantar Menandatangani surat pengantar Meneruskan kepada Petugas Pelaksana Subag Umum dan Perundangan

2

9

Petugas Pelaksana Subag Umum dan Perundangan Mengagendakan surat/dokumen Meregistrasi keluar Mengirimkan arsip surat/dokumen kepada Petugas Pelaksana Arsip Mengekspedisikan surat sesuai alamat tujuan Petugas pelaksana Subag Arsip

10

Mengarsipkan surat/dokumen

JUMLAH

5 hari

11

12


KEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI

SPOPP-1.02-KWM DASAR HUKUM 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 2. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 jis Nomor 26 Tahun 2001, Nomor 11 Tahun 2003 3. Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 5. KEPPRES RI Nomor 10 Tahun 2001 6. KEPPRES RI Nomor 103 Tahun 2001 jis Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002, Nomor 30 Tahun 2003 7. KEPPRES RI Nomor 110 Tahun 2001 jo. Nomor 5 Tahun 2002 8. KEPPRES RI Nomor 309/M Tahun 2001 9. KEPPRES RI Nomor 34 Tahun 2003 10. Kep. Ka BPN nomor 20 Tahun 1989 11. Kep. Ka BPN nomor 6 Tahun 2001 12. Kep. Ka BPN nomor 9 Tahun 2001 13. Kep. Ka BPN nomor 12 Tahun 2001 14. Kep. Ka BKN nomor 12 Tahun 2001 15. Nota Persetujuan Kepala BKN

PERSYARATAN Reguler - Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir - DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik

-

Tidak melampaui pangkat atasan langsung

BIAYA MAK

WAKTU 27 hari Di luar penyelesaian di BKN Propinsi dan Kelengkapan dokumen dari Kantor Pertanahan

KETERANGAN SPOPP-1.02-KWM ini merupakan tindak lanjut dari SPOPP-1.02-KPM

Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku


-


-


-


13


KEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI


WAKTU

1

Petugas Pelaksana Kepegawaian Menerima dokumen usulan Kenaikan Pangkat (KP) Meneliti dan Menyortir dokumen Usulan KP Jika dokumen tidak lengkap, dibuatkan surat pemberitahuan ke daerah dan menunggu kelengkapan dokumen dari daerah Membuat usulan KP formulir Nota Persetujuan Kepala BKN Regional untuk Golongan I & II (E1) Membuat Surat pengantar Golongan III & IV ke BPN Pusat Meneruskan usulan KP kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian

3

2

Petugas Pelaksana Kepegawaian

KETERANGAN Untuk Kantor Wilayah BPN Propinsi : Proses dimulai dari Petugas Pelaksana Kepegawaian Petugas Pelaksana Kepegawaian membuat usulan SK secara aktif dan berkala untuk pegawai yang sudah waktunya untuk kenaikan pangkat tanpa menunggu usulan dari pegawai bersangkutan

Menunggu kelengkapan dokumen dari Kantor Pertanahan

Jika dokumen tidak lengkap : Membuat surat pemberitahuan kelengkapan dokumen Mengirim surat pemberitahuan kelengkapan dokumen Menunggu kelengkapan dokumen dari Kantor Pertanahan

3

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KP Membubuhkan paraf pada dokumen Usulan KP Meneruskan dokumen usulan KP kepada Kepala Bagian Tata Usaha

1

4

Kepala Bagian Tata Usaha Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KP Membubuhkan paraf pada dokumen Usulan KP Meneruskan dokumen usulan KP kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi

2

5

Kepala Kantor Wilayah Propinsi Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KP Menandatangani dokumen Usulan KP Meneruskan dokumen usulan KP kepada Petugas Pelaksana Kepegawaian

4

6

Petugas Pelaksana Kepegawaian Meneliti dan Menyortir dokumen Usulan KP Golongan I, II dan III, IV Jika Golongan III/ IV Surat pengantar diteruskan kepada Petugas Kepegawaian (7) Membuat surat pengantar ke BKN Regional untuk Golongan I & II (E1) Memberi nomor dan tanggal surat pengantar Mengirim dokumen usulan ke BKN Regional

Menunggu persetujuan teknis dari Kepala BKN Regional setelah mengirim dokumen usulan ke BKN Regional

14


WAKTU

KETERANGAN

7

Petugas Pelaksana Kepegawaian Membuat surat pengantar ke BPN Pusat Mengirim surat pengantar dan dokumen usulan E1/D5 untuk golongan III & IV ke BPN Pusat Menunggu hasil SPOPP-1.01-PSM dan SPOPP-1.02-PSM

1

8

Petugas Pelaksana Kepegawaian Membuat Naskah Surat Keputusan KP Memberi nomor persetujuan Kepala BKN pada naskah Surat Keputusan KP Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian

2

9

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KP Membubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KP Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Bagian Tata Usaha

1

10

Kepala Bagian Tata Usaha Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KP Membubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KP Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi

2

11

Kepala Kantor Wilayah Propinsi Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KP Menandatangani Naskah Surat Keputusan KP golongan I dan II Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Petugas Pelaksana Kepegawaian

3

12

Petugas Pelaksana Kepegawaian Memberi Nomor dan Tanggal SK Kenaikan Pangkat Membuat Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Membuat Surat Pengantar ke Kantah Meneruskan Petikan/Salinan SK dan Surat Pengantar kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian

1

13

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Mengoreksi dan validasi Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Membubuhkan paraf pada Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Membubuhkan paraf pada Surat Pengantar ke Kantah Meneruskan Petikan/Salinan SK dan Surat Pengantar kepada Kepala Bagian Tata Usaha

1

15


WAKTU

Mengoreksi dan validasi Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Membubuhkan paraf pada Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Membubuhkan paraf pada Surat Pengantar ke Kantah Meneruskan Petikan/Salinan SK dan Surat Pengantar kepada Petugas Pelaksana Kepegawaian

2

KETERANGAN

Kepala Bagian Tata Usaha

Petugas Pelaksana Kepegawaian Menggandakan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Memberi nomor dan tanggal surat pengantar pengiriman Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Meneruskan arsip SK Kenaikan Pangkat kepada Petugas Arsip Mengirim dokumen SK ke Kantor Pertanahan

3

Petugas Arsip Mengarsipkan arsip SK Kenaikan Pangkat

1

JUMLAH

27 hari

16

17


PELAYANAN SURAT MASUK DAN KELUAR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SPOPP-1.01-PSM DASAR HUKUM 1. Undang Undang No. 7 Tahun 1979 2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 3. Keputusan Kepala BPN No. 1/KBPN/1988 Tgl. 10-12-1988. 4. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1988 Tanggal 16-12-1988 5. Keputusan Kepala BPN No. 3/KBPN/1999 Tgl.11-03-1999

PERSYARATAN

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN

1 Hari

Pemrosesan surat masuk.

2 Hari

Pemrosesan surat keluar.

-

18

19

SPOPP-1.01-PSM URAIAN KEGIATAN

WAKTU

KETERANGAN

7

Kabag Persuratan dan Kearsipan Meneliti dan pengendalian surat / dokumen Meneruskan surat / dokumen kepada petugas pelaksana subag persuratan untuk diberikan penomoran dan dibuatkan surat pengantar

8

Petugas Pelaksana Subag Persuratan Meneliti surat/dokumen Memberi nomor, tanggal, cap dan digandakan Membuat kartu kendali Membuat surat pengantar Meneruskan surat/dokumen kepada Petugas Pelaksana Subag Penggandaan

9

Petugas Pelaksana Subag Penggandaan Menggandakan surat/dokumen Meneruskan surat /dokumen kepada Kepala sub bagian persuratan

2

10

Kepala Sub bagian Persuratan Mengoreksi surat pengantar Paraf surat pengantar Meneruskan kepada Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan

11

Kabag Persuratan dan Kearsipan Mengoreksi surat pengantar Menandatangani surat pengantar Meneruskan kepada Petugas Subag Persuratan

12

Petugas Pelaksana Subag Persuratan Mengekspedisikan surat/dokumen sesuai alamat tujuan

Petugas pelaksana Subag Arsip

13

Mengarsipkan surat/dokumen

JUMLAH

5 hari

20

21


KEPEGAWAIAN – KENAIKAN PANGKAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SPOPP-1.02-PSM DASAR HUKUM 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 2. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 jis Nomor 26 Tahun 2001, Nomor 11 Tahun 2003 3. Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 5. KEPPRES RI Nomor 10 Tahun 2001 6. KEPPRES RI Nomor 103 Tahun 2001 jis Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002, Nomor 30 Tahun 2003 7. KEPPRES RI Nomor 110 Tahun 2001 jo. Nomor 5 Tahun 2002 8. KEPPRES RI Nomor 309/M Tahun 2001 9. KEPPRES RI Nomor 34 Tahun 2003 10. Kep. Ka BPN nomor 20 Tahun 1989 11. Kep. Ka BPN nomor 6 Tahun 2001 12. Kep. Ka BPN nomor 9 Tahun 2001 13. Kep. Ka BPN nomor 12 Tahun 2001 14. Kep. Ka BKN nomor 12 Tahun 2001 15. Nota Persetujuan Kepala BKN

PERSYARATAN

BIAYA

Reguler - Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir - DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik

MAK

-

WAKTU 47 hari Di luar penyelesaian di BKN

KETERANGAN SPOPP-1.02-PSM ini merupakan bagian Unit Pengolah dari SPOPP-1.01-PSM

Tidak melampaui pangkat atasan langsung Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku


-


-


-


22

23


WAKTU

KETERANGAN

Sekretaris Utama Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KP Membubuhkan paraf pada dokumen Usulan KP

4

7

Menandatangani usulan KP untuk Golongan IV a dan IV b Meneruskan dokumen usulan KP kepada Petugas Pelaksana Sub Bagian Mutasi Pegawai I untuk gol IV a & IV b Meneruskan dokumen usulan KP kepada Kepala BPN untuk gol IV c ke atas Kepala Badan Pertanahan Nasional

8

Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KP Menandatangani usulan KP untuk Golongan IV/c ke atas

4

Meneruskan dokumen usulan KP kepada Sekretariat Negara

9

Petugas Pelaksana Sub Bagian Mutasi Pegawai I Membuat pengantar ke BKN dokumen usulan Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani Memberi nomor dan tanggal pengantar dokumen usulan Mengirim dokumen usulan ke BKN

10

Petugas Pelaksana Sub Bagian Mutasi Pegawai I Memberi nomor persetujuan dari Kepala BKN pada naskah Surat Keputusan KP Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Sub Bagian Mutasi I

1

Menunggu persetujuan teknis Kepala BKN setelah mengirim dokumen usulan ke BKN

1

11

Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KP Membubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KP Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian

1

12

Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KP Membubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KP Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

2

13

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KP Membubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KP untuk Golongan III & IV Menandatangani Naskah Surat Keputusan KP golongan I dan II Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Petugas Pelaksana Subag Mutasi Pegawai I untuk Golongan I dan II Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Sekretaris Utama untuk Golongan III dan IV

4

24


WAKTU

KETERANGAN

14

Sekretaris Utama Mengoreksi dan validasi Naskah Surat Keputusan KP Menandatangani Naskah Surat Keputusan KP golongan III Membubuhkan paraf pada Naskah Surat Keputusan KP golongan IV Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP golongan III kepada Petugas Pelaksana Subag Mutasi I Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP golongan IV kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional

4

Kepala Badan Pertanahan Nasional

15

Mengoreksi dan validasi dokumen usulan KP Menandatangani Naskah Surat Keputusan KP untuk Golongan IV

4

Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP golongan IV kepada Petugas Pelaksana Subag Mutasi I

16

Petugas Pelaksana Sub Bagian Mutasi Pegawai I Memberi Nomor dan Tanggal SK Kenaikan Pangkat Membuat Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Meneruskan Petikan/Salinan Surat Keputusan KP kepada Kepala Sub Bagian Mutasi I

1

17

Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I Mengoreksi dan validasi Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Membubuhkan paraf pada Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Meneruskan Naskah Surat Keputusan KP kepada Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian

1

18

Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Mengoreksi dan validasi Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Menandatangani Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat (Golongan II/d ke bawah) Meneruskan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat kepada Kepala Biro organisasi dan Kepegawaian untuk Golongan III dan IV Meneruskan Petikan/Salinan SK kepada Pelaksana Subag TU Umum Kepegawaian (Golongan I dan II) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

2

4

19

Mengoreksi dan validasi Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat (Golongan III dan IV) Menandatangani Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Meneruskan Petikan/Salinan SK kepada Pelaksana Subag TU Umum Kepegawaian untuk diteruskan kepada Bagian Persuratan dan Kearsipan

25


WAKTU

KETERANGAN

20

Petugas Pelaksana Sub Bagian TU Kepegawaian Menggandakan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat untuk eksternal Membuat surat pengantar pengiriman Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat Meneruskan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat dan surat pengantarnya kepada Kasubag TU Kepegawaian

1

21

Kepala Sub Bagian TU Kepegawaian Mengoreksi dan validasi Surat Pengantar pengiriman Membubuhkan paraf pada Surat Pengantar pengiriman SK Kenaikan Pangkat Meneruskan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat dan surat pengantarnya kepada Kepala Bagian Umum Kepegawaian

1

22

Kepala Bagian Umum Kepegawaian Mengoreksi dan validasi Surat Pengantar pengiriman Menandatangani Surat Pengantar pengiriman SK Kenaikan Pangkat Meneruskan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat kepada Petugas Arsip Umum Kepegawaian Meneruskan Petikan/Salinan SK Kenaikan Pangkat dan Surat Pengantarnya kepada Bagian Persuratan dan Kearsipan

23

Petugas Arsip Umum Kepegawaian

2

1

Menerima petikan/salinan SK dari Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Menerima petikan/salinan SK dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Mengarsipkan arsip SK Kenaikan Pangkat

JUMLAH

47 hari

26

27


PENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( KOLEKTIF ) BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SPOPP-1.03-PSM DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah No. 37/ 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peraturan Jabatan PPAT. 3. Surat Keputusan Kepala BPN No. 15-IX-2001 tentang Formasi PPAT

PERSYARATAN PENGANGKATAN PPAT - Surat permohonan pengangkatan PPAT - Surat pemberitahuan kelulusan dan surat tanda lulus ujian PPAT - Surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Instansi Kepolisian - Surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah dipenjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap - Surat keterangan sehat jasmanidari dokter umum dan surat keterangan rohani dari dokter spesialis kejiwaan - Fotocopy ijazah program pendidikan Notariat *) - Surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan mengenai kesediaannya untuk ditunjuk sebagai penerima protokol PPAT lain - Fotocopy KTP *) - Fotocopy SK Notaris dan BA sumpah Notaris *)

BIAYA

WAKTU 100 hari kerja

KETERANGAN *) dilegalisir oleh pejabat berwenang

PENGANGKATAN KEMBALI - Surat permohonan pengangkatan kembali sebagai PPAT - Fotocopy Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPAT dan BA Pengangkatan sumpah PPAT di daerah kerja semula *) - Fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris dan BA Pengangkatan sumpah Notaris di daerah kerja yang baru *) - Berita Acara serah terima protokol PPAT - Surat laporan yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi mengenai telah berhenti sebagai PPAT di daerah kerja semula dan telah melaksanakan serah terima protokol

28


PENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( KOLEKTIF ) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA


WAKTU ( Hari )

KETERANGAN

1

TU Deputi II Mengagendakan surat/berkas yang diterima dari Bagian Persuratan dan Kearsipan ( SPOPP-1.01-PSM) Mendistribusikan surat/berkas ke Dir. PHAT

2

2

Dir. PHAT Disposisi ke Kasubdit PDPT

3

3

Kasubdit PDPT Disposisi ke Kasi PPAT

2

Kasi PPAT

4

2 Disposisi ke masing-masing staf pelaksana Staf Pelaksanaan

5

Meneliti kelengkapan berkas Menghitung sisa formasi Pengolahan data Mengentri permohonan yang telah lengkap untuk diusulkan Menyiapkan konsep SK pengangkatan / pengangkatan kembali+ nota dinas

21

6

Kasi PPAT Meneliti usulan dari staf baik kelengkapan maupun nama, tempat tanggal lahir dari pemohon, daerah kerja yang dimohon dan lain-lain Meneruskan dokumen kepada Kasubdit PDPT

14

Kasubdit PDPT

7

3 Meneliti usulan dari Kasi PPAT Menyetujui usulan konsep SK dan nota dinas Meneruskan dokumen kepada Direktur PHAT

8

Dir. PHAT Meneliti usulan dari Kasi dan Kasubdit Menyetujui usulan dari Kasi dan Kasubdit Meneruskan dokumen kepada Deputi II

2

29

SPOPP-1.03.PSM URAIAN KEGIATAN

WAKTU ( hari )

KETERANGAN

9

Deputi II Memberi Keputusan usulan SK pengangkatan / pengangkatan kembali dari Dir. PHAT Meneruskan dokumen kepada Kepala BPN

7

10

Kepala BPN 7

Pemberi Keputusan akhir Penandatanganan surat keputusan

11

TU Deputi II

2

Surat keputusan yang telah ditandatangani oleh Kepala BPN disampaikan ke Kasubdit melalui TU Deputi II 1

12

Kasubdit PDPT Disposisi kepada Kasi PPAT untuk membuat Salinan & Petikan SK

13

Kasi PPAT Disposisi ke Staf Pelaksanauntuk membuat salinan dan petikan Mempersiapakan Nota Dinas dari Kasubdit PDPT ke Sestama untuk menandatangani salinan dan Petikan

7

14

Staf Pelaksana Mempersiapkan salinan dan petikan SK PPAT

7

15

Kasi PPAT 3 Meneliti dan paraf untuk masing-masing salinan dan petikan para calon PPAT 3

17

16

Kasubdit PDPT Paraf untuk masing-masing salinan dan petikan SK PPAT Sestama Menandatangani salinan dan petikan untuk masing-masing para calon PPAT

JUMLAH

7

100

30

31


PELAYANAN ARSIP BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SPOPP-1.04-PSM DASAR HUKUM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 Kep. Menag/Ka BPN nomor 19 tahun 1989 kep. Ka BPN nomor 1 tahun 1988 Kep. Ka BPN nomor 3 tahun 1988 Kep. Ka BPN nomor 3 tahun 1989

PERSYARATAN

BIAYA

WAKTU

KETERANGAN

1. Fotocopy KTP 2. Yang dikuasakan dengan melampirkan Surat Kuasa di atas materai 6.000 3. Surat Tugas untuk Instansi Pemerintah 4. Surat permohonan

32

33


WAKTU

7

Kepala Sub Bagian Arsip

KETERANGAN Dengan pihak III (Arsip Nasional RI)

Meneliti dokumen/surat Jika tidak benar/lengkap dokumen dikembalian kepada Petugas Pelaksana Sub Bagian Arsip (5) Meneruskan kepada Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan

8

Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan Meneliti dokumen/surat Jika tidak benar/lengkap dokumen dikembalian kepada Petugas Pelaksana Sub Bagian Arsip (5) Meneruskan kepada Kepala Biro Umum

1 hari

9

Kepala Biro Umum Mengkoreksi dan validasi dokumen Jika tidak benar/lengkap dokumen dikembalian kepada Petugas Pelaksana Sub Bagian Arsip (5) Tanda tangan dokumen Meneruskan dokumen kepada Petugas Pelaksana Bagian Persuratan dan Kearsipan

10

Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan Meneliti dokumen/surat Tanda tangan peminjaman Arsip Legalisasi Meneruskan kepada Pelaksana Sub Bagian Persuratan Petugas Pelaksana Bagian Persuratan dan Kearsipan Memberi nomor, tanggal, bulan, tahun dokumen Mengagendakan dokumen

1 hari

Membuat Kartu kendali

11

Membuat Surat Pengantar Meneruskan kepada Kasubag Persuratan

12

Kepala Subagian Bagian Persuratan Meneliti dokumen/surat Memaraf Surat Pengantar Kemudian Meneruskan Kepala Sub Bagian Arsip

34


WAKTU

13

Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan

KETERANGAN Dengan pihak III (Arsip Nasional RI)

Menandatangani Suratpengantar Meneruskan dokumen kepada petugas pelaksana persuratan

1 hari

14

Petugas Pelaksana Sub Persuratan Melakukan Penomoran Pada Surat Pengantar Mendistribusikan kepada Pemohon

JUMLAH

7 hari

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D. NIP. 130367083

35

36

KOTA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Recommend Documents