IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ( E.KTP ) DI DISTRIK URFAS KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kontor Distrik Urfas Kabupaten Waropen Provinsi Papua) Oleh :
YUSTINUS SAPARI ABSTRACT Di era otonomi daerah ini, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah untuk lebih mendekatkan fasilitas pelayanan publik pada masyarakat,sehingga muda di jangkau oleh masyarakat. salah satu tantangan besar yang di hadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah Daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang professional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari kolusi, korupsi, dan nipotisme. Oleh karena itu aparatur pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan kemudahan kecepatan, kewajaran dan kepuasan
atas bentuk pelayanan misalnya, pelayanan E-KTP yang di berikan. EKTP atau KTP elektronik adalah dukumen kependudukan yang memuat system keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis kepada database kependudukan nasional. Oleh karena itu perlunya suatu tindakan yang benar-benar mementingkan kepentingan umum, dalam hal memberikan pelayanan yang benar-benar baik terhadap masyarakat. Dalam hal ini calon peneliti mencoba untuk mencari tau lewat suatu penelitian Implementasi kebijakan pelayanan E-KTP karena suatu perilaku melahirkan tindakan, dan dalam hal pengambilan tindakan khususnya dalam pelayanan publik, sangat mempengaruhi pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.
Key words : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Melalui
prosedur dan pesyaratan seseorang berhak memiliki E-KTP
namun kenyataanya masih banyak yang telah memenuhi persyaratan tetapi tidak memiliki E-KTP dari data kependudukan yang di peroloh dari kantor camat.
Adapun perbedaan jumblah tersebut kemungkinan di sebapkan oleh lambatnya aparatur serta terbelit-belitnya proses yang di lalui dalam proses pengurusan EKTP tersebut, serta kurangnya informasi yang di berikan kepada masyarakat mengenai besarnya biaya dalam pengurusan E-KTP, atau kalaupun biaya dalam pembuatan E-KTP tadi suda di tetapkan dalam pengumuman perda, namun dalam realisasinya biaya pembuatan E-KTP sering berbeda dengan apa yang tercantum dalam peraturan. Hal ini bisa saja disebabkan karena kesalahan faktor minimnya dukungan fasilitas kerja pemerintah, yang masi dominan manual dalam mengerjakan tugas. Oleh karena itu perlunya suatu tindakan yang benar-benar mementingkan kepentingan umum, dalam hal memberikan pelayanan yang benar-benar baik terhadap masyarakat. Dalam hal ini calon peneliti mencoba untuk mencari tau lewat suatu penelitian Implementasi kebijakan pelayanan E-KTP karena suatu perilaku melahirkan tindakan, dan dalam hal pengambilan tindakan khususnya dalam pelayanan publik, sangat mempengaruhi pelayanan yang di berikan kepada masyarakat. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengemukakan perumusan masalah adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi kebijakanpelayanan E-KTP di Distrik Urfas? 2. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi Implementasi
Kebijakan
Pelayanan E-KTP di Distrik Urfas ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan pelayanan EKTP di Distrik Urfas Kabupaten Waropen.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Distrik Urfas.
D. Kajian Pustaka 1. Konsep Implementasi
Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “to implement”.Dalam kamus besar Webster, to implement berarti “to provide the means for carryng out” (menyediakan sarana bagi pelaksanan sesuatu); dan “to partical effect” (untuk menimbulkan efek atau dampak).Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa Undang-undang, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.Sementara itu Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab melihat “implementasi Sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. (dalam Wahab, 1997 : 20-21). 2. Indikator Implementasi Menurut Sabatier (1986: 21-48), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap kebijakan, yakni model top down dan model bottom up. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan. Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model kebijakan sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan
keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. 3. Konsep kebijakan Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata policy sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata Wisdom. Dalam konstek tersebut penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya termasuk konstek politik karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesunguhnya merupakan sebuah proses politik. Kata kebijakan dan kebijaksanaan seringkali digunakan secara bergantian, sehingga terkadang sulit untuk dibedakan pengertiannya. Kebijakan adalah suatu peraturan atau suatu arah tindakan yang ditentukan sebelumnya yang dibuat oleh manusia yang ditentukan untuk membimbing pelaksanaan pekerjaan kearah tujuan organisasi.Kebijaksanaan adalah ketentuan dari pimpinan tentang cara penindakan atau penyelenggaraan sesuatu pekerjaan dalam rangka usaha mencapai tujuan pokok dibadang dan jangka waktu tertentu, sehingga merupakan dasar bagi pejabat-pejabat pelaksana atau bawahan dalam mengambil tindakan-tindakan atau penyelenggaraan pekerjaan yang serupa.(Kamus Manajemen, 2000:135405).
4. Konsep pelayanan E-KTP Penerapan kebijakan pelayanan E-KTP yang baru-baru ini diterapkan di Jakarta dan menyusul kota lainnya merupan langkah awal dalam penerapan SIN (Single Identify Number). Dengan SIN nantinya satu orang hanya memiliki satu identitas/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja sampai yang bersangkutan meningal. Nomor NIK yang ada di e-KTP
nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).Dengan penerapan E-KTP ini sebenarnya ada banyak kemajuan, dimana sudah ada data kependudukan yang lebih lengkap. 5. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Lemahnya Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP a. Faktor pendorong keberhasilan implementasi program E-KTP di Distrik Urfas yaitu komunikasi di lakukan dengan jelas dan konsisten antara pelaksana kebijakan serta sasaran kebijakan, sumberdaya dialokasikan secara memadai, disposisi positif implementor kebijakan dan efesiensi birokrat. Di saming itu di dukung pula oleh kebijakan pendukung yang efektif, motifasi pihak Distrik karakteristik positif penduduk. b. Faktor penghambat keberhasilan yaitu informasi yang di sampaikan melalui sosialisasi secara langsung tidak mencapai ke seluruh lapisan masyarakat, keterlambatan distribusi perangkat dan keterbatasan kapasitas perangkat serta faktor kekecewaan penduduk, domisili dan ketepatan waktu penduduk, Distrik Urfas memberikan pelayanan dalam pelaksananan program E-KTP secara transparan, akuntabel, kondisional, partisipatif dan menjujung kesamaan hak.
E. Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini, pelulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif.Penelitian kualitatif atau penelitian Naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya di nyatakan dalam keadaan sewajarnyaatau sebagaimana adanya dengan tidak di rubah dalam symbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai rangkaian kegiatan atau
proses menjaring data atau Informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek/atau bidang pada obyeknya. (Nawawi 1994 : 104106). Yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Distrik Urfas, yang terdiri dari 1. .Kepala Distrik Urfas, satu orang 2. Sekretaris Distrik Urfas, satu orang 3. 3.Sub Bagian Pelayanan Umum lima orang 4. Kepegawaian, Seksi Pemerintahan, lima orang 5. dan masyarakat Umum yang berhak Memiliki E-KTP yang berumur 17 tahun keatas.10 orang. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa cara: a.
Wawancara (Interview).
b.
Meminta data-data atau arsip di kantor tersebut yang terkait dengan masalah yang di teliti.
c.
Pengambilan data sekunder dilokasi penelitian dilakukan melalui observasi/pengamatan secara langsung dan wawancara kepada informan.
PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Organisasi adalah keseluruhan hasil kerja Organisasi pemerintah yang di peroleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber-sumber daya dalam waktu tertentu. Dalam meningkatkan Implementasi kebijakan pelayanan E-KTP, cara Bapak dalam meningkatkan Implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Distrik Urfas dalam rangkah mewujudkan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat khususnya yang ada di Distrik Urfas? Adapun cara meningkatkan Implementasi kebijakan pelayanan E-KTP, sesuai dengan penuturan dari Bapak Distrik yaitu :
“ di dalam
memberikan pelayanan publik (E-KTP ) yang memuaskan kepada masyarakat saya sebagai Kepala Distrik berusaha melakukan pembinaan
kepegawaian ( disiplin dari pegawai ) di lingkup Distrik Urfas, agar pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dapat terealisasi dengan baik yaitu pelayanan kebutuhan masyarakat (
pelayanan E-KTP ).
Pelayanan E-KTP yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Mengenai penuturan dari masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah Distrik dalam memberikan pelayanan EKTP di Distrik Urfas. Dalam percakapan yang di lakukan peniliti kepada Distrik bahwa, E-KTP merupakan program nasional yang pertama di lakukan di seluruh Indonesia. E-KTP atau KTP elektronik adalah dukumen kependudukan yang memuat system keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi maupun
teknologi
Informasi
dengan
berbasi
kepada
database
kependudukan nasional. Program E-KTP di Indonesia telah di mulai sejak tahun 2009 dengan di tunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan E-KTP nasional, adapun kota tersebut adalah makasar,Yogyakarta, padang Denpasar. Di tunjuknya empat ini sesuai dengan surat Dirjen administrasi kependudukan departemen dalam negri nomor 471.13/3350/MD tentang pelaksanaan E-KTP berbasis NIK nasional di empat kota percontohan tersebut. Setiap program yang telah di susun harus ada tindakan lanjut dan implementasi dari program yang di rencanakan di Distrik Urfas. Kepala Distrik dalam hal ini melakukan sosialisasi agar semua program dapat berjalan dan di terima secara efektif dan efesien oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Distrik Urfas.
PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bagian terdahulu, penelitian mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pelayanan publik, khususnya pelayanan E-KTP di kantor Distrik, secara umum kualitas masi perlu di tingkatkan, dari segi waktu
kepengurusan, relatif suda baik, karena tidak membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Begitupun kalau kita berbicara mengenai biaya yang suda tidak lagi harus di keluarkan oleh masyarakat. 2. Implementasi kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan E-KTP pada umumnya adalah baik. Dari beberapa Indikator penilaian yaitu etika pelayanan pemerintah Distrik, manajemen pelayanan Distrik, disiplin dan tanggung jawab aparatur terlihat bahwa mayoritas dari kesimpulan hasil penilaian informasi mengatakan cukup baik. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di pemerintah Distrik dalam meningkatkan pelayanan E-KTP di Distrik Urfas : a. Sarana dan prasarana b. Prosedur pelayanan c. Tingkat pengetahuan dan kemampuan pegawai d. Dukungan dari setiap elemen masyarakat B. Saran 1. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan bahwa, penerapan kebijakan dari pemerintah Distrik dalam memberikan pelayanan EKTP harus lebih di tingkatkan lagi prestasi pegawai di dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyarakat. 2. Bagi penerapan kebijakan yang di terapkan pemerintah Distrik, apabila ada kegiatan pembinaan pelayanan E-KTP yang di laksanakan agar sepenuhnya di lakukan dengan benar sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi kepentingan pribadi dan intansi pemerintah khususnya Kantor Distrik Urfas 3. Bagi pelayanan E-KTP yang di terapkan pemerintah Distrik Urfas supaya lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyarkat karena pelayanan E-KTP yang terjadi selama ini masi di katakana bercirikan terbelit-belit, mahal, dan melelahkan.
Oleh
karena
itu
di
butuhkan
pelayanan
E-KTP
dengan
mengembalikan dan mendudukan pelayanan dan yang di layani ke pengertian yang sesungguhnya.
DAFTAR PUSTAKA
Cuzhway, Bary., 2002:1998, Perencanaan dan manajemen implementasi. Rajawali Pers. Emory., 1985, Instrument dan teknik pengumpulan data.Refika Aditama Bandung. Nawawi,MemahamiMetode penelitian kualitatif. Yogyakarta Riduwan,2004. metode penelitian pustaka Belajar Yogyakarta. widodo., 2001, Kebijakan publik. Proses dan analisis.Intermedia, 1994 Yogyakarta Susiloadi, 2006, peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik , Bandung. Viktor & yusuf juhir.1998.perspektif organisasi pemerintah. Ghalia Indonesia Jakarta. Sanit, Arbi., 1982, Kebijakan sebagai wahana pengambilan keputusan. Gramedia Jakarta. Suganto., 1986:109, Fungsi dan Peranan Kebijakan . Remaja Karja Bandung. Sugiyono, 2008.,Metode penelitian kualitatif.Alfabeta Bandung. Sulistiyani, Ambar., 2003:223, implementasi kepemimpinan di Indonesia Jakarta.Sumber-sumber lain : -
Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah. Undang- Undang nomor 8 tahun 1974 pokok-pokok kepegawaian yang mengatakan bahwapegawai negeri berkedudukan sebagai unsur- unsur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Undang – Undang Tahun 2006.
