PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

1

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN WAROPEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri ;

b.

bahwa dengan Pertimbangan Kewenangan, Karakateristik Wilayah Potensi Daerah kemampuan keuangan dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur, maka Susunan Organisasi dan Tata kerja Distrik telah sesuai dengan Kondisi Obyektif saat ini

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Waropen

1.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;

2.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) ;

3.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong selatan, Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 5. undang-undang…………………/2

2 5.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Inidonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN dan BUPATI KABUPATEN WAROPEN MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN WAROPEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Waropen ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Waropen ; c. Kepala Daerah adalah Bupati ; d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Waropen ; e.Desentralisasi……………../3

3 e. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ; f.

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat

setempat

menurut

prakarsa

sendiri

berdasarkan

aspirasi

masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; g. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; h. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari sekretarisd Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Distrik sesuai dengan kebutuhan daerah ; i.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen ;

j.

Dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kabupaten Waropen yang merupakan unsur Staf Pelaksana Pemerintah Daerah ;

k. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas-dinas Daerah Kabupaten Waropen ; l.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas ;

m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung Tugas Pokok Dinas ; n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen.

BAB II PEMBENTUKAN , KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Organisasi Distrik. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Distrik merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Distrik ; (2) Distrik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud pada Pasal 3, Distrik menjalankan tugas umum pemerintahan, meliputi : a.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

b.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibaan umum ; c.mengkoordinasikan………../4

4 c.

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

d.

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

e.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik ;

f.

Membina penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kampung atau Kelurahan ;

g.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maka kewenangan Distrik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Distrik terdiri dari : a. Kepala distrik ; b. Sekretaris membawahi : 1. Kasubbag Keuangan ; 2. Kasubbag Umum. c. Seksi Tata Pemerintahan ; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kampung. (2) Bagan struktur Distrik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 7 (1) Kepala Distrik adalah jabatan struktural eselon III.a (2) Sekretaris adalah eselon III b , sedangkan kepala seksi dan Kepala Sub Bagian pada Distrik adalah jabatan struktural eselon IV.a BAB V PEMBIAYAAN Pasal 8 Pembiayaan Distrik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen dan sumber-sumber lainnya yang sah, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 9 Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dan Tata Kerja Distrik ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap…………………./5

5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Waropen. Ditetapkan di Botawa pada tanggal 11 September 2008 BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES. J. RAMANDEY

Diundangkan di Botawa pada tanggal 18 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD CORNELIS SIMONAPENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2008 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITUS YAPANANI

6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN WAROPEN I. UMUM Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan

masyarakat

daerah.

Pemerintah

Daerah

harus

mengoptimalkan

pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Distrik yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Distrik

dalam

menjalankan

tugasnya mendapat

pelimpahan

kewenangan

dari

dan

bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan Distrik baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Distrik mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Distrik juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Kepala Distrik dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Distrik dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban Kepala Distrik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Kepala Distrik merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Kepala Distrik berada langsung di bawah Bupati. Kepala Distrik juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Dsitrik, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Distrik, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Kampung dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah Distrik.

7 Kepala Distrik sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban

mengintegrasikan

nilai-nilai

sosio

kultural,

menciptakan

stabilitas

dalam

dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Kepala Distrik selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Secara filosofis, Distrik yang dipimpin oleh Kepala Distrik perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi,

keuangan

dan

kewenangan

bidang

pemerintahan

dalam

upaya

penyelenggaraan pemerintahan di Distrik sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kabupaten

yang

dipimpin

oleh

Bupati.

Sehubungan

dengan

itu,

Kepala

Distrik

melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, peran Kepala Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah Distrik. Atas dasar pertimbangan demikian, maka Distrik secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari Bupati di wilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas

8 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK DI KABUPATEN WAROPEN

Lampiran Nomor Tanggal

: Peraturan Daerah Kabupaten Waropen : 6 Tahun 2008 : 11 September 2008

KEPALA DISTRIK

SEKRETARIS DISTRIK

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

SUB BAGIAN UMUM

SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM BUPATI KABUPATEN WAROPEN, CAP/TTD ONES J. RAMANDEY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITUS YAPANANI